LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN …sakip.pertanian.go.id/admin/data2/LAKIP Kementan...
Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN …sakip.pertanian.go.id/admin/data2/LAKIP Kementan...
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 i
KATA PENGANTAR
Pembangunan pertanian tahun 2010 merupakan tahun transisipelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanianperiode 2005-2009 ke Renstra periode 2010-2014. KementerianPertanian pada tahun 2010 telah menetapkan 4 (empat) sasaranutama (target sukses), yaitu: (1) Tercapainya swasembada danswasembada berkelanjutan, (2) Peningkatan deversifikasi pangan,(3) Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor, dan
(4) Peningkatan kesejahteraan petani. Keempat sasaran tersebut diupayakanpencapaiannya melalui 3 (tiga) program utama, yaitu: (1) Program PeningkatanKetahanan Pangan (2) Program Pengembangan Agribisnis, dan (3), ProgramPeningkatan Kesejahteraan Petani, serta 4 (empat) program penunjang, yaitu;(1) Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas, (2) Program PenyelenggaraanPemerintahan yang baik, (3) Program Pendidikan Tinggi, dan (4) Program PendidikanMenengah.
Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, makapelaksanaan pembangunan pertanian dan sistem pengelolaan keuangan negara yangberbasis kinerja harus dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggung jawabsesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian. Selanjutnya sejalandengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah, Keputusan LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman PenyusunanPelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), dan Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas InstansiPemerintah, maka hasil capaian kinerja dan sasaran perlu dipertanggungjawabkansepenuhnya kepada publik melalui LAKIP.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, melalui buku LAKIP Kementerian Pertaniantahun 2010 ini, Kementerian Pertanian berusaha memaparkan akuntabilitas kinerjaKementerian Pertanian selama tahun 2010 dalam rangka pencapaian sasaran, yangdilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan Kementerian Pertanian tahun 2010.Kami menyadari bahwa selain berbagai keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapatkendala, permasalahan, dan hambatan yang perlu mendapat perhatian serius dansegera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan pembangunan pertanian kedepan. Tentu saja kita semua berharap kinerja yang akan datang dapat lebihditingkatkan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, serta menekan semaksimalmungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja KementerianPertanian yang lebih baik, benar, transparan dan akuntabel.
Keberhasilan dan pencapaian kinerja Kementerian Pertanian selama tahun 2010adalah hasil kerjasama seluruh jajaran Kementerian Pertanian serta dukunganpemangku kepentingan di pusat dan di daerah, baik institusi pemerintah, swasta,maupun petani. Besar harapan kami LAKIP Kementerian Pertanian Tahun 2010 inidapat memberikan gambaran kinerja Kementerian Pertanian dan dapat dipergunakansebagaimana mestinya.
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 ii
Sebagai akhir dari pengantar ini kami mengajak semua pihak untuk bekerja keras,cerdas, jujur dan ikhlas dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas danfungsi masing-masing guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian kedepan.
Jakarta, Maret 2011Menteri Pertanian,
SUSWONO
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu padaketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersihdan bebas dari korupsi dan nepotisme; Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; Keputusan Kepala LAN RI Nomor239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahdan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja danPelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Tahun 2010 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana StrategisKementerian Pertanian periode 2010-2014, serta merupakan tahun transisi daripelaksanaan Rencana Strategis periode 2005-2009 ke Rencana Strategis periode2010-2014. Dalam implementasinya Renstra 2010-2014 tersebut ditindaklanjutidengan merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT)tahun 2010, dan Penetapan Kinerja (PK).
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon IKementerian Negara, yang ditindaklajuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPertanan, telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi unit-unit kerja di lingkupKementerian Pertanian yang merupakan unsur pelaksana pemerintah, dipimpin olehMenteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. KementerianPertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalampemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahannegara.
Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Pertanian dibantu oleh beberapaeselon I, yaitu: (1) Wakil Menteri Pertanian; (2) Sekretariat Jenderal; (3) DirektoratJenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; (4) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;(5) Direktorat Jenderal Hortikultura; (6) Direktorat Jenderal Perkebunan; (7) DirektoratJenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; (8) Direktorat Jenderal Pengolahan danPemasaran Hasil Pertanian; (9) Inspektorat Jenderal; (10) Badan Penelitian danPengembangan Pertanian; (11) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SumberdayaManusia Pertanian; (12) Badan Ketahanan Pangan; (13) Badan Karantina Pertanian;(14) Staf Ahli Bidang Lingkungan; (15) Staf Ahli Bidang Kebijakan PembangunanPertanian; (16) Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional; (17) Staf Ahli Bidang Inovasidan Teknologi; (18) Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian. Selain itu juga ada beberapaEselon II yang langsung berada di bawah Menteri Pertanian, yaitu: (1) Pusat KerjasamaLuar Negeri; (2) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian; (3) Pusat PerlindunganVarietas Tanaman dan Perizinan Pertanian; (4) Pusat Perpustakaan dan PenyebaranTeknologi Pertanian; dan (5) Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
Dalam mewujudkan pembangunan Jangka Menengah (2010-2014), KementerianPertanian menetapkan Visi “Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul BerkelanjutanYang Berbasis Sumberdaya Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, NilaiTambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani”.
Untuk mewujudkan Visi tersebut Kementerian Pertanian menetapkan sepuluh Misi,yaitu: (1) Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dansumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis;(2) Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutanpeningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan;(3) Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pendayagunaannya untukmendukung diversifikasi dan ketahanan pangan; (4) Menjadikan petani yang kreatif,
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 iv
inovatif, dan mandiri serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untukmenghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi; (5) Meningkatkan produk pangansegar dan olahan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dikonsumsi;(6) Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri;(7) Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi seara vertikal dan horizontal gunamenumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di perdesaan;(8) Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdayalokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan internasional(9) Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditaspertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan; dan (10) Meningkatkan kualitas kinerja danpelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.
Tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Pertanian dalam kurun waktu 2010-2014adalah: (1) Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasissumberdaya lokal; (2) Meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan;(3) Menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan;(4) Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian; dan(5) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Kementerian Pertanian dalam 5 (lima) tahun(2010-2014) adalah: (1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan,meliputi: (a) Swasembada kedelai: produksi 2.700 ribu ton di tahun 2014 (kenaikanrata-rata 20,05 persen per tahun); Gula: produksi 5.700 ribu ton di tahun 2014(kenaikan rata-rata 17,63 persen per tahun); Daging sapi: produksi 550 ribu ton di tahun2014 (kenaikan rata-rata 7,30 persen per tahun); dan (b) Swasembada Berkelanjutanmeliputi: Padi: produksi 75.700 ribu ton di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 3,22 persenper tahun); dan Jagung 29.000 ribu ton di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 10,02 persenper tahun); (2) Peningkatan Diversifikasi Pangan, meliputi: Konsumsi beras menurunsekurang-kurangnya 1,50 persen per tahun, yang secara paralel juga dibarengi denganpeningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah-buahan dan sayuran; SkorPola Pangan harapan naik 86,40 (2010) menjadi 93,30 (2014); dan Peningkatankeamanan pangan; (3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor, meliputi:Tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olehankaret pada 2014 (pemberlakuan sertifikat wajib); Meningkatnya produk olahan yangdiperdagangkan dari 20 persen (2010) menjadi 50 persen (2014), Pengembangantepung-tepungan untuk mensubstitusi 20 persen gandum/terigu impor pada 2014;Memenuhi sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalamnegeri (2014); Meningkatkan surplus neraca perdagangan US$ 24,3 miliar (2010)menjadi US$ 54,5 miliar (2014); dan (4) Peningkatan Kesejahteraan Petani, meliputi:pendapatan per kapita pertanian Rp.7,93 juta di tahun 2014, dan rata-rata lajupeningkatan pendapatan per kapita 11,10 persen per tahun.
Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Sasaran tersebut, Kementerian Pertanianmenyusun arah dan kebijakan 2010-2014 yaitu: (1) Melanjutkan dan memantapkankegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lainbantuan benih/bibit unggul, subsidi pupuk, alsintan, Sekolah Lapang PengelolaanTanaman Terpadu (SLPTT), Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)dan pola sekolah lapang lainnya; (2) Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yangberorientasi pemberdayaan masyarakat seperti Pengembangan Usaha AgribisnisPerdesaan (PUAP), Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), SarjanaMembangun Desa (SMD), dan Penggerak Membangun Desa (PMD), dan rekrutmentenaga pendamping lapang guna mempercepat pertumbuhan industri pertanian diperdesaan; (3) Pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, dan gulakonsumsi melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan; (4) Pencapaianswasembada kedelai, daging sapi, dan gula industri; (5) Peningkatan produksi sususegar, buah lokal, dan produk-produk substitusi komoditas impor; (6) Peningkatan
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 v
kualitas dan kuantitas public goods melalui perbaikan dan pengembangan infrastrukturpertanian seperti irigasi, embung, jalan desa, jalan usahatani; (7) Jaminan penguasaanlahan produktif; (8) Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani;(9) Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional; (10) Pemberdayaanmasyarakat petani miskin melalui bantuan sarana, pelatihan, dan pendampingan; (11)Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan bunga rendah; (12)Mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha melalui promosi yangintensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif; (13) Pembangunan kawasankomoditas unggulan terpadu secara vertikal dan/atau horizontal dengan konsolidasiusahatani produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi dipasar lokal maupun internasional; (14) Pengembangan bio energi berbasis bahan bakulokal terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat khusunya di perdesaandan mensubstitusi BBM; (15) Pengembangan investasi pangan dan pembangunanlumbung pangan masyarakat untuk mengatasi rawan pangan dan stabilisasi harga disentra produksi; (16) Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hamapenyakit tumbuhan dan hewan secara terpadu; (17) Peningkatan perlindungan danpendayagunaan plasma-nutfah nasional; (18) Penguatan sistem perkarantinaanpertanian: (19) Penelitian dan pengembangan berbasis sumberdaya spesifik lokasi(kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat dengan teknologi unggul yangberorientasi kebutuhan petani; (20) Pengembangan industri hilir pertanian di perdesaanyang berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produkpertanian, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkankeseimbangan ekonomi desa-kota; (21) Berperan aktif dalam melahirkan kebijakanmakro yang berpihak kepada petani seperti perlindungan tarif dan non tarifperdagangan internasional, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan HargaEceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi; (22) Peningkatan promosi citra petani danpertanian guna menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis;dan (23) Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yangakuntabel dan good governance.
Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan pertanian tahun 2010dilaksanakan melalui 3 (tiga) program utama pembangunan pertanian, yaitu:(1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (2) Program Pengembangan Agribisnis,dan (3), Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dan 4 (empat) programpenunjang, yaitu; (1) Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas, (2) ProgramPenyelenggaraan Pemerintahan yang baik, (3) Program Pendidikan Tinggi, dan(4) Program Pendidikan Menengah.
Kegiatan utama dalam mewujudkan sasaran tersebut sebanyak 26 kegiatan, terdiri dari(1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan sebanyak 12 kegiatan utama, (2) ProgramPengembangan Agribisnis sebanyak 5 kegiatan utama (3) Program PeningkatanKesejahteraan Petani sebanyak 5 kegiatan utama, (4) Program PeningkatanPengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara sebanyak 1 kegiatan utama,(5) Program Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik dilaksanakan oleh12 Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, dimana kegiatannya lebih bersifat fasilitasidan administrasi dalam pelaksanaan mendukung manajemen pembangunan pertanian;(6) Program Pendidikan Tinggi sebanyak 1 kegiatan, dan (7) Program PendidikanMenengah sebanyak 1 kegiatan.
Nilai pencapaian sasaran Kementerian Pertanian tahun 2010 rata-rata mencapai101,08 persen, antara lain: (1) Sasaran pencapaian swasembada dan swasembadaberkelanjutan (a) swasembada dengan target kedelai 1.300 ribu ton biji kering realisasimencapai 908 ribu ton biji kering atau 69,85 persen; gula target 2.996 ribu ton denganrealisasi mencapai 2.390 ribu ton atau 80,00 persen; dan daging dengan target 412ribu ton karkas, realisasi mencapai 440 ribu ton karkas atau 106,80 persen dan (b)swasembada berkelanjutan dengan padi dengan target 66.680 ribu ton GKG, realisasi
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 vi
mencapai 66.411 ribu ton GKG atau 99,60 persen; dan jagung target 19.800 ribu tonpipilan kering, realisasi mencapai 18.364 ribu ton pipilan kering atau 92,75 persen. (2)Peningkatan diversifikasi pangan, antara lain; persentase penurunan konsumsi beraspertahun target 1,50 persen realisasinya mencapai 1,43 persen atau 95,33 persen;persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian belum menunjukkan peningkatan daritarget yang ditetapkan sebesar 3,64; persentase konsumsi pangan hewanimenunjukkan peningkatan yang signifikan hal ini terlihat dari target sebesar 4,61,realisasinya 7,23 atau 156,83 persen; persentase konsumsi buah-buahanmenunjukkan hasil yang sangat signifikan dari target 2,98 realisasinya mencapai 20.94,atau 702,68 persen; dan konsumsi sayuran belum menunjukkan peningkatan dari target2,45. (3) Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor antara lain: Sertifikasiproduk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan olahan karet (pemberlakukansertifikat wajib) dengan target 25 sertifikasi, realisasi 10 sertifikasi atau 40,00 persen,Peningkatan produk olahan yang diperdagangkan dengan target 20 persen, realiasasi19 persen atau 95 persen; Peningkatan substitusi tepung gandum/terigu dengan target5 persen, realisasi 4 persen atau 80,00 persen; Pemenuhan sarana pengolahan kakaofermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri, dengan target 20 persen,realisasi 20 persen, atau 100 persen; dan Peningkatan surplus neraca perdagangandengan target 6,04 persen, realisasi 51,85 persen, atau 858,44 persen; (4) Peningkatankesejahteraan petani dengan target pendapatan per kapita per tahun Rp. 5,34 juta, danperkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) target tahun 2010 sebesar 105, realisasisebesar 103.01, atau 98,10 persen. Peningkatan tersebut dikarenakan indeks hargayang diterima petani lebih besar jika dibandingkan dengan indeks harga yangdikeluarkan petani. Di samping itu, dukungan manajemen pembangunan pertanian dari4 (empat) program penunjang yang sasaran hanya sebatas keluaran/output bersifatfasilitasi, yaitu: (1) Program Penyelenggaraan Akuntabilitas Aparatur Negara 92,84persen; (2) Program Penyelenggaran Kepemerintahan Yang Baik 95,11 persen; dan (3)Program Pendidikan Tinggi mencapai 100 persen, dan (4) Program PendidikanMenengah mencapai 100 persen.
Evaluasi kinerja sasaran strategis tahun 2010 sebagai berikut:
Produksi kedelai tahun 2010 berdasarkan ASEM tahun 2010 BPS, mencapai 908 ributon biji kering, atau mencapai 69,85 persen terhadap target 1.300 ribu ton biji kering(cukup berhasil). Apabila dibandingkan produksi tahun sebelumnya (2009) mencapai93,19 persen. Faktor penyebab rendahnya capaian produksi kedelai tahun 2010disebabkan perubahan iklim ekstrim basah sepanjang tahun, serangan organismepengganggu tumbuhan (OPT), serta harga yang tidak kompetitif.
Produksi gula tahun 2010 berdasarkan Angka Taksasi (Ditjen Perkebunan), mencapai2.390 ribu ton Gula Kristal Putih (GKP), atau mencapai 80,00 persen terhadap target2.996 ribu ton GKP (berhasil). Apabila dibandingkan produksi tahun sebelumnya (2009)mencapai 102,67 persen.
Produksi daging sapi tahun 2010 berdasarkan Angka Sementara (Ditjen Peternakandan Kesehatan Hewan), mencapai 440 ribu ton karkas, atau 106,80 persen dari target412 ribu ton karkas (sangat berhasil). Dibandingkan produksi tahun sebelumnya (2009)mencapai 107,32 persen.
Produksi padi tahun 2010 berdasarkan ASEM tahun 2010 BPS, mencapai 66.411 ributon Gabah Kering Giling (GKG) atau mencapai 99,60 persen terhadap target 66.680ribu ton GKG (berhasil). Dibandingkan produksi tahun sebelumnya (2009) mencapai103,14 persen.
Produksi jagung tahun 2010 berdasarkan Angka Ramalan I tahun 2011 (ARAM-I
2011), BPS, mencapai 18.364 ribu ton pipilan kering, atau mencapai 92,75 persen
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 vii
terhadap target 19.800 ribu ton pipilan kering (berhasil). Dibandingkan produksi tahun
sebelumnya (2009) mencapai 104,77 persen.
Pada tahun 2010 Kementerian Pertanian mengelola APBN sektoral (BA018) sebesarRp.8,95 triliun yang dialokasikan di pusat dan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) diIndonesia yang meliputi 1.791 satker. Realisasi penyerapan sampai dengan 31Desember 2010 mencapai Rp. 8.03,- triliun atau 89,67 persen.
Pembangunan pertanian pada tahun 2010 mengalami kemajuan, namun masih ditemuikendala/hambatan, meliputi aspek: a) Administrasi dan Manajemen; b) Sumber DayaManusia; dan c) Teknis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ditempuh berbagaiupaya, antara lain: a) perbaikan sistem perencanaan kinerja, b) pembinaan danpelatihan kepada petugas dan petani, c) peningkatan penggunaan sumberdaya lokal,dan d) koordinasi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
Prestasi yang patut diapresiasi karena pada tahun 2010 Kementerian Pertanian
berhasil mempertahankan swasembada padi dan jagung sebagai bagian dari sasaran
swasembada berkelanjutan dan swasembada gula konsumsi.
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 viii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................................... i
IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................................................................... iii
DAFTAR ISI ....................................................................................................................... viii
DAFTAR TABEL ................................................................................................................ ix
DAFTAR GRAFIK .............................................................................................................. ix
BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1
1.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan ............................................. 1
1.3 Susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian........................ 2
1.4 Sumberdaya Manusia Kementerian Pertanian............................................. 11
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................................ 12
2.1. Perencanaan Strategik 2010-2014 .............................................................. 12
2.1.1 Visi .................................................................................................... 12
2.1.2 Misi ................................................................................................... 12
2.1.3 Tujuan dan Sasaran .......................................................................... 13
2.1.4 Arah Kebijakan Kementerian Pertanian ............................................ 14
2.1.5 Program dan Kegiatan ...................................................................... 15
2.2. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2010 .......................................................... 16
2.2.1 Sasaran Peningkatan Swasembada dan Swasembada
Berkelanjutan ................................................................................... 16
2.2.2 Sasaran Peningkatan Diversifikasi Pangan....................................... 17
2.2.3 Sasaran Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor .......... 17
2.2.4 Sasaran Peningkatan Kesejahteraan Petani .................................... 18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN............................... 21
3.1. Kreteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran .................................... 21
3.2. Pencapaian Sasaran Kementerian Pertanian tahun 2010............................ 21
3.3 Evaluasi Kinerja .......................................................................................... 22
3.3.1 Produksi Kedelai ............................................................................... 22
3.3.2 Produksi Gula ................................................................................... 23
3.3.3 Produksi Daging Sapi........................................................................ 24
3.3.4 Produksi Padi.................................................................................... 24
3.3.5 Produksi Jagung ............................................................................... 25
Sasaran 1 Tercapainya Swasembada dan Swasembada
Berkelanjutan.................................................................................... 22
Sasaran 2 Meningkatnya Diversifikasi Pangan ................................. 30
Sasaran 3 Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor...... 34
Sasaran 4 Meningkatnya Kesejahteraan Petani................................ 42
3.4 Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya ............................................... 44
3.4.1 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur
Negara (Internal) .............................................................................. 44
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 ix
3.4.2 Beberapa Kegiatan Yang Belum Dapat Dilaksanakan Sesuai
Target Yang Telah Ditetapkan .......................................................... 45
3.4.3 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan
Pelaporan ......................................................................................... 45
3.4.4 Pendidikan Tinggi ............................................................................. 45
3.4.5 Pendidikan Menengah ...................................................................... 46
3.5 Akuntabilitas Keuangan .............................................................................. 46
3.6 Hambatan dan Kendala .............................................................................. 46
3.7 Upaya dan Tindak Lanjut ............................................................................ 48
BAB IV. PENUTUP .......................................................................................................... 49
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 x
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertanian Tahun 2010 ................ 21Tabel 2. Produksi Kedelai di Indonesia selama Tahun 2005-2010 .................................... 22Tabel 3. Produksi Gula di Indonesia selama Tahun 205-2010 .......................................... 23Tabel 4. Produksi Daging di Indonesia selama Tahun 2005-2010..................................... 24Tabel 5. Produksi Padi di Indonesia selama Tahun 2005-2010......................................... 24Tabel 6. Produksi Jagung di Indonesia selama Tahun 2005-2010 .................................... 25Tabel 7. Penurunan/Peningkatan Konsumsi 2010 terhadap 2009 ..................................... 30Tabel 8. Daftar Gapoktan/Pelaku Usaha Yang Telah Mendapat Sertifikasi Organik.......... 34Tabel 9. Neraca Perdagangan Tahun 2010 Sektor Pertanian .......................................... 37
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1. Keragaan Produksi Kedelai Tahun 2005-2010 dan Sasaran Produksi Tahun2011-2014........................................................................................................... 23
Grafik 2. Keragaan Produksi Gula Jagung Tahun 2005-2010 dan Sasaran ProduksiTahun 2011-2014................................................................................................ 23
Grafik 3. Keragaan Produksi Daging Sapi Tahun 2005-2010 dan Sasaran ProduksiTahun 2011-2014................................................................................................ 24
Grafik 4. Keragaan produksi Padi tahun 2005-2010 dan Sasaran Produksi tahun 2011-2014.................................................................................................................... 25
Grafik 5. Keragaan produksi Jagung Jagung tahun 2005-2010 dan Sasaran Produksitahun 2011-2014 ................................................................................................. 25
Grafik 6. Penurunan/Kenaikan konsumsi 2010 terhadap 2009 ........................................... 31Grafik 7. Neraca Perdagangan Sektor Pertanian Tahun 2010............................................ 37
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu kepada
Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme; Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Keputusan Kapala LAN RI Nomor
239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Secara proses penerapan SAKIP dilakukan melalui empat fase; (a) menyusun Rencana
Strategis, (b) merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU), (c) menyusun Rencana
Kinerja Tahunan (RKT), dan (d) menetapkan Penetapan Kinerja (PK). Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilakukan melalui
pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji tingkat capaian kinerja
dan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan, membandingkan dengan
kinerja sebelumnya dan lebih luas lagi memperhatikan standar kinerja yang berlaku di
negara lain, serta mengidentifikasi kendala/hambatan dan permasalahan serta langkah-
langkah yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian dalam rangka perbaikan
kinerja.
Penerapan SAKIP tahun 2010 di samping merupakan kelanjutan tahun-tahun
sebelumnya, juga merupakan tahun pertama pelaksanaan pembangunan pertanian
berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Tahun 2010-2014 dan tahun
transisi pelaksanaan Renstra periode 2005-2009 ke Renstra periode 2010-2014.
Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi secara optimal hingga dapat dijadikan
salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan pembaharuan birokrasi pemerintah
untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
transparan, akuntabel dan bersih dari pratek-pratek penyimpangan.
SAKIP sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan birokrasi di lingkungan
pemerintahan, mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis. Oleh karena itu
dalam pelaksanaannya diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder terkait
di lingkup Kementerian Pertanian dalam pengimplementasian sistem ini agar dapat
diketahui secara tepat seberapa jauh tingkat capaian kinerja, kendala/hambatan dan
permasalahan serta upaya pemecahannya dalam pelaksanaan kebijakan, program dan
kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, yang pada gilirannya dapat diakumulasikan
menjadi bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian
Pertanian.
1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, yang ditindaklajuti dengan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 2
Pertanan, telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup
Kementerian Pertanian yang merupakan unsur pelaksana pemerintahan, dipimpin oleh
Menteri Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang
pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas Kementerian Pertanian
menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
Kementerian Pertanian di daerah; dan
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, ditetapkan Susunan Unit
Organisasi Kementerian Pertanian yang terkait secara langsung atau berada di bawah
Menteri Pertanian (Lampiran I.1), terdiri atas:
1. Wakil Menteri Pertanian;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
4. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
5. Direktorat Jenderal Hortikultura;
6. Direktorat Jenderal Perkebunan;
7. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
9. Inspektorat Jenderal;
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
11. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian;
12. Badan Ketahanan Pangan;
13. Badan Karantina Pertanian;
14. Staf Ahli Bidang Lingkungan;
15. Staf Ahli Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian;
16. Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional;
17. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi;
18. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;
19. Pusat Kerjasama Luar Negeri;
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 3
20. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;
21. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
22. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian; dan
23. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
Masing-masing unit organisasi tersebut di atas mempunyai tugas dan fungsi:
1. Wakil Menteri Pertanian;
Wakil Menteri Pertanian mempunyai tugas membantu Menteri Pertanian dalam
memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud Wakil Menteri Pertanian mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
a. Melaksanakan tugas khusus dari Menteri Pertanian yang tidak menjadi tugas
Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Staf
Ahli atau Staf Khusus;
b. Membantu Menteri Pertanian dalam mengupayakan perbaikan iklim investasi
pertanian dan peningkatan nilai investasi publik, swasta dan masyarakat
dibidang pertanian;
c. Membantu Menteri Pertanian dalam upaya menghilangkan dan/atau mengurai
hambatan-hambatan (debottlenecking) yang dihadapi dalam pembangunan
pertanian yang bersifat lintas kementerian; dan
d. Melaksanakan tugas lainnya yang bersifat ad hoc.
2. Sekretariat Jenderal;
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit Organisasi di
lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut
Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
a. Koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian;
b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertanian;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi
Kementerian Pertanian;
d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan
hubungan masyarakat;
e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan
hukum;
f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian.
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 4
3. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan,
pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
b. Pelaksanan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan,
pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan lahan,
air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan lahan, air
irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian; dan
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
4. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang tanaman pangan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan dibidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan
pascapanen tanaman pangan;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan
pascapanen tanaman pangan;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan,
budidaya, perlindungan dan pascapanen tanaman pangan;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya,
perlindungan dan pascapanen tanaman pangan; dan
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
5. Direktorat Jenderal Hortikultura;
Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hortikultura. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura menyelenggarakan
fungsi:
a. Penyiapan perumusan perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen
hortikultura;
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 5
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan
pascapanen hortikultura;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan,
budidaya, perlindungan dan pascapanen hortikultura;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya,
perlindungan dan pascapanen hortikultura;
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura.
6. Direktorat Jenderal Perkebunan;
Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perkebunan. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan
fungsi:
a. Penyiapan perumusan perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen
perkebunan;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan
pascapanen perkebunan;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan,
budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya,
perlindungan dan pascapanen perkebunan;
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan.
7. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
Direktorat Jenderal Peternakan mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peternakan dan
kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan dibidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan dan
kesehatan masyarakat veteriner;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan
hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbibitan, pakan,
budidaya ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan
hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan.
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 6
8. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan,
pengembangan usaha dan pemasaran hasil pertanian;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan,
pengembangan usaha dan pemasaran hasil pertanian;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang mutu dan
standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha dan pemasaran hasil
pertanian;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mutu dan standardisasi,
pengolahan, pengembangan usaha dan pemasaran hasil pertanian;
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian.
9. Inspektorat Jenderal;
Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di
lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam tugas tersebut, Inspektorat Jenderal
mempunyai fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian
Pertanian;
b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap
kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan
pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri
Pertanian;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian;
dan
e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan
penelitian dan pengembangan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan
pengembangan pertanian;
b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertanian;
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 7
c. Pemantaun, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
pertanian; dan
d. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
11. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian;
Badan Pengembangan dan Sumberdaya Manusia Pertanian mempunyai tugas
melaksanakan penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan
dan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. Pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi
sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. Pemantaun, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan
pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai
dengan peraturan perundang-undangan; dan
d. Pelaksanaan administrasi Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya
Manusia Pertanian.
12. Badan Ketahanan Pangan;
Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian,
pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan
fungsi:
a. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan
pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan
kerawanan pangan;
b. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan
pemantapan distribusi pangan dan cadangan pangan;
c. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan
pemantapan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan;
d. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan
pengawasan keamanan pangan segar; dan
e. Pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan.
13. Badan Karantina Pertanian;
Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perkarantinaan
pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Karantina Pertanian
menyelenggarakan fungsi:
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 8
a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan
tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
b. Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan
keamanan hayati;
c. Pemantaun, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan
tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan
d. Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian.
14. Staf Ahli Menteri Pertanian
Staf Ahli Menteri Pertanian mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai
masalah tertentu sesuai dengan bidang tugasnya. Staf Ahli Menteri Pertanian
terdiri atas:
a. Staf Ahli Bidang Lingkungan;
b. Staf Ahli Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian;
c. Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional;
d. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi;
e. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;
Tugas dari masing-masing Staf Ahli Menteri Pertanian tersebut adalah:
a. Staf Ahli Bidang Lingkungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada
Menteri Pertanian mengenai masalah lingkungan;
b. Staf Ahli Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian mempunyai tugas
memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah kebijakan
pembangunan pertanian;
c. Staf Ahli Bidang Kerjasama Internasional mempunyai tugas memberikan
telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah kerja sama internasional;
d. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan
kepada Menteri Pertanian mengenai masalah Inovasi dan Teknologi; dan
e. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian mempunyai tugas memberikan telaahan
kepada Menteri Pertanian mengenai masalah Investasi Pertanian.
15. Pusat Kerjasama Luar Negeri
Pusat Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan
kerja sama luar negeri di bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Pusat Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:
a. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerja sama
bilateral di bidang pertanian;
b. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerja sama
regional di bidang pertanian;
c. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerja sama
multilateral di bidang pertanian;
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 9
d. Pelaksanaan urusan atase pertanian; dan
e. Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Kerjasama Luar Negeri.
16. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian, dan pelayanan data dan
informasi pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Data dan Sistem
Informasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana, program, anggaran;
b. Penyediaan dan pelayanan data dan informasi komoditas pertanian;
c. Penyediaan dan pelayanan data dan informasi non komoditas pertanian;
d. Pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi Kementerian
Pertanian; dan
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Sistem
Informasi Pertanian.
17. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan perlindungan varietas tanaman serta pelayanan
perizinan dan rekomendasi teknis pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menyelenggarakan
fungsi:
a. Perumusan rencana, program dan anggaran, serta kerja sama;
b. Pemberian pelayanan permohonan hak dan pengujian perlindungan varietas
tanaman, serta pendaftaran varietas dan sumber daya genetik tanaman;
c. Penerimaan, analisis, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin,
rekomendasi teknis, dan pendaftaran di bidang pertanian;
d. Pelayanan penamaan, pemberian, penolakan permohonan, pembatalan hak,
serta pelayanan permohonan banding, konsultasi, pertimbangan, dan
perlindungan hukum perlindungan varietas tanaman; dan
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perlindungan Varietas
Tanaman dan Perizinan Pertanian.
18. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian;
Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu
pengetahuan dan teknologi pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat
Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan program, anggaran dan evaluasi perpustakaan dan penyebaran
informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian;
b. Pengelolaan sumberdaya dan pelayanan perpustakaan;
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 10
c. Pembinaan sumberdaya perpustakaan di lingkungan Kementerian Pertanian;
d. Pembinaan dan pengelolaan publikasi hasil penelitian pertanian;
e. Penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian dan hasil-hasil
penelitian pertanian melalui tatakelola teknologi informasi dan promosi;
f. Pengelolaan sarana instrumentasi teknologi informasi dan bahan pustaka; dan
g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perpustakaan dan
Penyebaran Teknologi Pertanian.
19. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas
melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan
Pertanian menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan program analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
b. Pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
c. Pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan pertanian;
d. Pemberian pelayanan teknik di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijkan
pertanian;
e. Pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil analisis, dan pengkajian
serta konsultasi publik di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
f. Evaluasi dan pelaporan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan
pertanian; dan
g. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi dan
Kebijakan Pertanian.
Bila dibandingkan antara organisasi dan tatalaksana Kementerian Pertanian sesuai
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61 tahun 2010 dengan organisasi dan tata
laksana Kementerian Pertanian sebelumnya, maka terdapat penambahan tugas dan
fungsi Wakil Menteri Pertanian, dan adanya pergesaran kegiatan antar Eselon I.
Namun demikian secara keseluruhan Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi
tanggungjawab Kementerian Pertanian sudah tertampung seluruhnya dan telah dibagi
habis ke semua Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 11
1.4 Sumberdaya Manusia Kementerian Pertanian
Jumlah pegawai Kementerian Pertanian pada tahun 2010 di Pusat dan Unit Pelaksana
Teknis (UPT) sebanyak 22.281 orang yang tersebar di 12 Unit Kerja Eselon I dan UPT
di bawah binaan masing-masing Eselon I. Jika dilihat dari jenjang pendidikannya terdiri
dari: S3 sebanyak 462 orang, S2 sebanyak 2.962 orang, S1/D4 sebanyak 6.304 orang,
Sarjana Muda/D3 sebanyak 1.203 orang, SLTA sebanyak 9.476 orang, SLTP
sebanyak 670 orang, dan SD sebanyak 1.204 orang. Jika dibandingkan dengan tahun
2009 dengan jumlah pegawai 20.192 orang, maka jumlah pegawai tahun 2010
mengalami kenaikan sebesar 10,34 persen atau 2.089 orang. Kenaikan ini pada tahun
2010 dilakukan melalui rekrutmen pegawai baru. Secara rinci jumlah pegawai
Kementerian Pertanian tahun 2010 dapat dilihat pada Lampiran Tabel I.2
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 12
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Rencana Strategik 2010-2014
2.1.1 Visi
Visi Kementerian Pertanian adalah Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul
Berkelanjutan Yang Berbasis Sumberdaya Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian
Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani.
2.1.2 Misi
Untuk mewujudkan hal tersebut misi yang harus dilaksanakan, yaitu:
1. Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan
sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem
agribisnis.
2. Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan
peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan.
3. Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pendayagunaannya untuk
mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan.
4. Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta mampu memanfaatkan
iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing
tinggi.
5. Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal
(ASUH) dikonsumsi.
6. Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri.
7. Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal guna
menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di
perdesaan.
8. Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdaya lokal
untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan internasional.
9. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas
pertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan.
10. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian
yang amanah dan profesional.
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 13
2.1.3 Tujuan dan Sasaran
Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian, maka tujuan
yang akan dicapai adalah:
1. Mewujdkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis
sumberdaya lokal.
2. Meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan.
3. Menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan.
4. Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian.
5. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai
Kementerian Pertanian selama tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:
1. Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
a. Swasembada meliputi: produksi kedelai naik dari 1.300 ribu ton biji kering
(2010) menjadi 2.700 ribu ton biji kering di tahun 2014 (kenaikan rata-rata
20,05 persen per tahun); produksi Gula naik dari 2.990 ribu ton (2010) menjadi
5.700 ribu ton di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 17,63 persen per tahun);
produksi Daging sapi naik dari 412 ribu ton (2010) menjadi 546 ribu ton karkas
di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 7,30 persen per tahun).
b. Swasembada Berkelanjutan meliputi: produksi Padi naik dari 66.680 ribu ton
GKG (2010) menjadi 75.700 ribu ton GKG di tahun 2014 (kenaikan rata-rata
3,22 persen per tahun); dan prduksi Jagung naik dari 19.800 ribu ton (2010)
menjadi 29.000 ribu ton pipilan kering di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 10,02
persen per tahun).
2. Peningkatan Diversifikasi Pangan, meliputi:
a. Konsumsi beras menurun sekurang-kurangnya 1,50 persen per tahun,
dibarengi peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani; buah-buahan
dan sayuran;
b. Skor Pola Pangan Harapan naik 86,40 (2010) menjadi 93,30 (2014)
3. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor, meliputi:
a. Terfasilitasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan
olahan karet pada 2014 (pemberlakuan sertifikat wajib);
b. Meningkatkan produk olahan yang diperdagangkan dari 20 persen (2010)
menjadi 50 persen (2014).
c. Pengembangan tepung-tepungan untuk mensubstitusi 20 persen gandum/
terigu impor pada 2014.
d. Memenuhi semua sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri
coklat dalam negeri (2014).
e. Meningkatkan surplus neraca perdagangan US$ 24,30 miliar (2010) menjadi
US$ 54,50 miliar (2014).
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 14
4. Peningkatan Kesejahteraan Petani, meliputi:
a. Pendapatan per kapita pertanian Rp.7,93 juta di tahun 2014.
b. Rata-rata laju peningkatan pendapatan per kapita 11,10 persen per tahun.
2.1.4 Arah Kebijakan Kementerian Pertanian
Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Sasaran tersebut, Kementerian Pertanian
menyusun arah dan kebijakan, yaitu:
1. Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat
baik kinerja dan hasilnya, antara lain bantuan benih/bibit unggul, subsidi pupuk,
alsintan, Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), Sekolah
Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan pola sekolah lapang lainnya;
2. Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi pemberdayaan
masyarakat seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP),
Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), Sarjana Membangun Desa
(SMD), dan Penggerak Membangun Desa (PMD), dan rekrutmen tenaga
pendamping lapang guna mempercepat pertumbuhan industri pertanian di
perdesaan;
3. Pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, dan gula konsumsi
melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan;
4. Pencapaian swasembada kedelai, daging sapi, dan gula industri;
5. Peningkatan produksi susu segar, buah lokal, dan produk-produk substitusi
komoditas impor;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas public goods melalui perbaikan dan
pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung, jalan desa, jalan
usahatani;
7. Jaminan penguasaan lahan produktif;
8. Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani;
9. Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional;
10. Perberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan sarana, pelatihan, dan
pendampingan;
11. Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan bunga rendah;
12. Mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha melalui promosi yang
intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif;
13. Pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu secara vertikal dan/atau
horizontal dengan konsolidasi usahatani produktif berbasis lembaga ekonomi
masyarakat yang berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun internasional;
14. Pengembangan bio energi berbasis bahan baku lokal terbarukan untuk memenuhi
kebutuhan energi masyarakat khusunya di perdesaan dan mensubstitusi BBM;
15. Pengembangan investasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat
untuk mengatasi rawan pangan dan stabilisasi harga di sentra produksi;
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 15
16. Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit tumbuhan
dan hewan secara terpadu;
17. Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma-nutfah nasional;
18. Penguatan sistem perkarantinaan pertanian:
19. Penelitian dan pengembangan berbasis sumberdaya spesifik lokasi (kearifan lokal)
dan sesuai agro-ekosistem setempat dengan teknologi unggul yang berorientasi
kebutuhan petani;
20. Pengembangan industri hilir pertanian di perdesaan yang berbasis kelompok tani
untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, membuka
lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan keseimbangan
ekonomi desa-kota;
21. Berperan aktif dalam melahirkan kebijakan makro yang berpihak kepada petani
seperti perlindungan tarif dan non tarif perdagangan internasional, penetapan
Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk
bersubsidi;
22. Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna menumbuhkan minat
generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis; dan
23. Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel
dan good governance.
2.1.5 Program dan Kegiatan
Tahun 2010 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Kementerian Pertanian
periode 2010-2014 dan tahun transisi pelaksanaan Renstra periode 2005-2009 ke
Renstra periode 2010-2014. Pada tahun 2010 pelaksanaan program dan anggaran
pembangunan pertanian mengacu pada Renstra periode 2005-2009, yang terdiri dari 3
(tiga) program utama, yaitu: (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (2) Program
Pengembangan Agribisnis, dan (3), Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, serta
4 (empat) program penunjang, yaitu; (1) Program Peningkatan Pengawasan
Akuntabilitas, (2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, (3) Program
Pendidikan Tinggi, dan (4) Program Pendidikan Menengah. Sedangkan program
pembangunan pertanian dalam Renstra periode 2010-2014 terdiri dari 12 program
sesuai dengan jumlah Eselon I yang ada di Kementerian Pertanian. Untuk itu karena
tahun 2010 merupakan tahun transisi, dimana Renstra periode 2010-2014 baru
ditetapkan tahun 2010, dan pada saat penetapan Renstra periode 2010-2014 tersebut
DIPA Kementerian Pertanian tahun 2010 sudah terbit, maka penyusunan LAKIP
Kementerian Pertanian Tahun 2010 mengacu pada program pembangunan pertanian
yang ada pada Renstra periode 2005-2009. Walaupun demikian, sasaran yang ingin
dicapai pada tahun 2010 tetap mengacu pada sasaran Renstra periode 2010-2014. Hal
ini dapat diselaraskan, karena apabila dibandingkan antara sasaran dan program
pembangunan pertanian yang ada pada Renstra periode 2005-2009 dengan yang ada
pada Renstra periode 2010-2014 secara substansi tidak ada perbedaan yang cukup
signifikan, kecuali pada nomenklatur dan pengelompokan kegiatan.
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 16
2.2 Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2010
Dalam rangka mewujudkan ke empat sasaran Kementerian Pertanian, telah
dilaksanakan 3 (tiga) program utama, yaitu: (1) Program Peningkatan Ketahanan
Pangan (2) Program Pengembangan Agribisnis, dan (3), Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani, serta 4 (empat) program penunjang, yaitu; (1) Program
Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas, (2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan
yang baik, (3) Program Pendidikan Tinggi, dan (4) Program Pendidikan Menengah.
Program-program tersebut diimplementasikan ke dalam 26 Kegiatan Utama/Strategis
Kementerian Pertanian yang berada pada Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.
Rincian Kegiatan dan Sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut:
2.2.1 Sasaran Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
Swasembada: sasaran produksi kedelai 1.300 ribu ton biji kering, produksi gula 2.996
ribu ton GKP, dan sasaran produksi daging sapi 412 ribu ton karkas. Swasembada
berkelanjutan: sasaran produksi padi 66.680 ribu ton GKG, dan jagung 19.800 ribu ton
pipilan kering. Pencapaian sasaran tersebut dicapai melalui kegiatan:
1. Peningkatan Pasca Panen dan Pemasaran Komoditas Pertanian. Sasarannya
menurunnya tingkat kehilangan hasil produksi padi 0,2 - 5 persen per tahun,
kelembagaan pasar sebanyak 186 unit, dan pelayanan pasar 200 kab, serta
kerjasama Kementerian Pertanian sebanyak 16 MoU.
2. Penyediaan dan Perbaikan infrastruktur Pertanian. Sasarannya meningkatnya
Perluasan Areal Tanam dan Sarana dan Prasarana Pertanian (cetak sawah 12.125
ha, optimalisasi lahan 12.125 ha, SRI, 9.790 ha, JUT 485 km, JADPROD 470 km,
JITUT 470 km, TAM 5.920 ha, JITUT 57.264 ha, JIDES 45.102 ha, pupuk 200
paket, dan sertifikasi lahan petani 68.500 persil).
3. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Penyakit Hewan,
Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan. Sasarannya terkendalinya
serangan OPT Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Penyakit Peternakan. Indikator
sasarannya yaitu:
a. Terkendalinya serangan OPT dan dampak fenomena iklim pada tanaman
pangan di 34 balai, 33 prov, 1 tahun koordinasi pestisida, 311 unit SL-PHT dan
200 unit SL-Iklim.
b. Penanggulangan penyakit reproduksi pada sapi potong,
c. Pengendalian masuk dan menyebarnya HPT hewan karantina dan OPT
karantina (HPHK dan Organisme Penganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).
4. Pengembangan Pembibitan Sapi. Sasaran berkembangnya pembibitan sapi
melalui kelompok (sapi/kerbau dengan sasaran 22 paket); Peningkatan Perbibitan
sapi perah dengan sasaran 10 klp; dan Fasilitas UPT Perbibitan dengan sasaran 8
kelompok)
5. Bantuan Benih/Bibit, Sarana Produksi Pertanian, dan Penguatan Kelembagaan
Perbenihan dengan sasaran meluasnya penggunaan benih varietas unggul
bermutu.
6. Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen. Sasarannya meningkatnya kegiatan
mekanisasi produksi komoditas pertanian pra dan pasca panen melalui kelompok
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 17
7. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Pertanian serta
Pengembangan Kawasan. Sasarannya meningkatnya pengetahuan dan
keterampilan dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi budidaya tanaman
pangan sesuai dengan agroklimat daerah setempat. Indikator sasarannya:
a. Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan 30
Provinsi dan 377 Kab/Kota.
b. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola dan
memanfaatkan teknologi budidaya tanaman pangan sesuai dengan agroklimat
daerah setempat.
c. Produksi semen beku 4 juta dosis, 850.000 liter, 200 ULIB; Pengawalan satker
SLPTT dengan sasaran 400 satker.
8. Penelitian dan Diseminasi Inovasi Pertanian. Indikator sasarannya meningkatnya
inovasi dan deseminasi teknologi pertanian. Indikator sasarannya:
a. Inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan, dan
produk olahan.
b. Inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya pertanian.
c. Rekomendasi kebijakan pertanian.
d. Diseminasi inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman,
alsintan dan produk olahan.
2.2.2 Sasaran Peningkatan Diversifikasi Pangan
Peningkatan diversifikasi pangan dengan sasaran menurunnya konsumsi beras
sekurang-kurangnya 1,5 persen per tahun, dibarengi peningkatan konsumsi umbi-
umbian, pangan hewan, buah-buahan dan sayuran; Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
ditargetkan 86,40; Pencapaian sasaran tersebut dicapai melalui kegiatan:
9. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Indikator sasarannya
meningkatnya pemantapan Distribusi dan Harga Pangan.
10. Restrukturisasi Perunggasan. Indikator sasarannya tertatanya pengembangan
Perunggasan di pemukiman dan terpenuhinya kebutuhan pakan lokal.
11. Diversifikasi Pangan. Indikator sasarannya meningkatnya pemantapan
Keanekaragam Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar di 2.000 Desa
pada 200 Kab/Kota.
12. Pengembangan Desa Mandiri Pangan, 1.750 dan persentase KK miskin yang
ditanggani sebanyak 50 persen
2.2.3 Sasaran Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor
Sasaran kegiatan meliputi: target sertifikasi produk pertanian organik, kakao fermentasi,
dan bahan olahan karet (pemberlakuan sertifikasi wajib) sebanyak 25 sertifikasi,
peningkatan produk olahan yang diperdagangkan sebesar 20 persen, peningkatan
subsitusi tepung gandum/terigu sebesar 5 persen, pemenuhan sarana pengolahan
kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri sebesar 20 persen dan
peningkatan surplus neraca perdagangan sebesar 6,04 persen. Pencapaian sasaran
tersebut dilaksanakan melalui kegiatana:
13. Pengembangan Agroindustri Perdesaan/Terpadu. Indikator sasarannya
berkembangnya agroindustri Perdesaan/Terpadu bidang usaha Peternakan dan
Hortikultura dan Pengolahan Hasil Pertanian.
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 18
14. Integrasi Tanaman-Ternak, Kompos dan Biogas. Sasarannya meningkatnya
penggunaan pupuk anorganik dan populasi ternak serta fasilitasi peningkatan
produksi perkebunan.
15. Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat dan Pengembangan Perkebunan
Komersial (Bahan Baku Bio Energi). Sasarannya terlaksanannya pengembangan
dan manajemen perkebunan.
16. Pengembangan Pertanian Organik dan Pertanian Berkelanjutan. Sasarannya
Berkembangnya Pertanian Organik yang berwawasan lingkungan dan aman
konsumsi.
17. Peningkatan Kegiatan Eksibisi, Perlombaan dan Penghargaan kepada
Petani/Pelaku Agribisnis. Sasarannya meningkatnya prestasi kerja, eksibisi,
pemberian penghargaan kelompok tani, ternak, hortikultura dan promosi bidang
pertanian.
2.2.4 Sasaran Peningkatan Kesejahteraan Petani
Sasaran kegiatan meliputi: peningkatan pendapatan per kapita pertanian; dan
peningkatan rata-rata laju peningkatan pendapatan per kapita 11,10 persen per tahun.
Namun karena pada saat penyusunan LAKIP ini informasi PDB petani per kapita belum
tersedia, maka indikator sasaran yang digunakan adalah Nilai Tukar Petani (NTP).
Indikator NTP ini sesuai dengan yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam SK Mentan Nomor:
1185/Kpts/OT.140/3/2010 bahwa target NTP tsebesar 105. Pencapaian sasaran
tersebut dicapai melalui:
18. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Sasarannya
berkembangnya agribinsis perdesaan melalui kelompok. Indikator Sasaran yaitu:
a. Meningkatnya dan berkembangnya usaha agribisnis di perdesaan melalui
Gapoktan dengan sasaran 10.000 desa
b. Terbentuknya jaringan kerja usaha antar pemerintah, petani dan stakeholder
dengan sasaran 33 Prov, 20.812 orang mitra tani pendamping.
19. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan melalui LM3 dan Pemuda
Membangun Desa (PMD). Sasarannya berkembangnya bidang usaha tanaman
pangan, hortukulutra, peternakan, perkebunan, dan jaringan kerja usaha melalui
LM3 dan PMD. Indikator sasaran yaitu:
a. Meningkatnya pendapatan LM3 dan Kelompok tani UPJA sebanyak 250 LM3
dan 476 PMD
b. Penguatan Kelembagaan Peternakan 755 LM3
c. Berkembangnya usaha pengolahan dan pemasaran di 200 LM3
d. Terbentuknya jaringan kerja usaha antara pemerintah, petani dan stakeholder
33 LM3, 2.400 orang, 3.4000 eksemplar informasi PUAP.
e. Berkembangnya agribisnis hortikultura di 400 LM3.
20. Magang, Sekolah Lapang dan Pelatihan, Pendidikan Pertanian, dan
Kewirausahaan Agribisnis. Sasarannya terselenggaranya SL-Hama Terpadu
Perkebunan, SL-GAP Hortikultura, Diklat kewirausahaan dan pembekalan THL TB
PP. Indikator sasaran yaitu:
a. Terlaksananya sekolah lapang pengendalian hama terpadu (perkebunan di 79
KT).
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 19
b. Terlatihnya aparatur dan non aparatur sesuai dengan kebutuhan petugas.
c. Tertatanya kegiatan kelembagaan, ketenaga kerjaan dan pembiayaan 7 Balai, 2
SPP, 557 Mahasiswa, 2.100 Siswa, 8 SKKNI, 2 LSP, 2 LDP, 3.395 orang
d. Pelaksanaan SL-GAP Hortikultura 91 paket.
21. Peningkatan Sistem Penyuluhan, Sumberdaya Manusia Pertanian, dan
Pengembangan Kelompok Tani. Sasarannya terfasilitasinya penyuluh,
pemberdayaan petani, pelaku agribisnis di kawasan FEATI. Indikator Sasaran
yaitu:
a. Meningkatnya kegiatan kelembagaan, ketenagakerjaan dan pembiayaan 27.393
PNS, 19.170 THL TBPP, 3.942 BPP, 33 prov, 473 kab, 21 satker
b. Meningkatnya sarana dan prasarana FEATI 18 prov, 68 kab.
22. Kebijakan, Perencanaan, Koordinasi, Keuangan, Kepegawaian, Monitoring, dan
Evaluasi, Pengembangan Data Statistik dan Informasi, Kerjasama serta
Pengarusutamaan Gender dan Penyelesaian masalah-masalah mendesak dan
bencana alam. Sasarannya meningkatnya dukungan manajemen dalam
pelaksanaan pembangunan pertanian. Indikator sasaran yaitu:
a. Meningkatnya kualitas rumusan perencanaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan, serta tertib administrasi dan layanan sebanyak 80 dok, 41 Unit.
b. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kementerian,
berkembangnya SDM aparatur pertanian, dan meningkatnya pelayanan
administrasi kepegawaian dan publik sebanyak 42 dok.
c. Meningkatnya layanan informasi untuk pengembangan agribisnis dan tertib
administrasi serta lembaga sebanyak 4 paket, 45 dok, 5 keg, dan 122 unit.
d. Meningkatnya pengelolaan dan operasional Pusat Informasi Agribisnis,
meluasnya informasi program pembangunan pertanian secara cepat dan akurat,
meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana, serta meningkatnya fasilitasi
hubungan antar lembaga Kementerian/Lembaga, pertemuan Bakohumas serta
fasilitasi pemangku kepentingan dan pemberian bantuan hukum sebanyak 407
dok, 42 unit.
e. Meningkatnya hubungan dan kualitas rumusan perencanaan kerjasama
internasional di bidang pertanian.
f. Meningkatnya : kualitas, validitasi, metode pengumpulan data dan pelaporan
data elektronik, serta pelaksanaan program dan kerja dalam pengelolaan data
dan informasi pertanian.
g. Meningkatkan pelayanan perizinan, dan promosi investasi pertanian serta
meningkatnya kualitas PNBP dan penatausahaan anggaran
h. Meningkatnya pelayanan perlindungan varietas tanaman dan meningkatkan
pelayanan perizinan.
i. Meningkatnya kinerja satuan kerja dan petugas lapangan
j. Terlaksananya penerapan dan pemantapan good governance, penyelesaian
daerah konflik, bencana alam.
k. Terfasilitasinya daerah perbatasan/pemanfaatan lahan gambut/Inpres untuk
pengembangan peternakan.
l. Tersusunnya kebijakan dan program dan data base
m. Terpantaunya program dan kegiatan Ditjen Peternakan.
n. Meningkatnya kualitas laporan, koordinasi, penyusunan program, anggaran,
sosialisasi, monev.
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 20
o. Terfasilitasinya kegiatan READ
p. Tersusunnya rumusan draft RUU Lembaga Pembiayaan Pertanian.
Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas didukung beberapa program seperti
program Penerapan Pemerintahan Yang Baik, Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas
Aparatur, dan Pendidikan Tinggi dan Menengah. Adapun bentuk fasilitasi dari program-
program tersebut adalah:
23. Pembayaran Gaji, pemeliharaan pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan,
penyelenggaraan operasional dan pelayanan publik serta birokrasi pada 12 Eselon
I lingkup Kementerian Pertanian. Sasarannya meningkatnya pelayanan aparatur,
kelancaran administrasi dan pelayanan publik kepada semua pihak.
24. Penyelesaian Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur Negara (internal). Indikator
sasarannya terlaksananya fungsi pengawasan dan pemeriksaan internal.
25. Penyelenggaraan/pengembangan pendidikan sumber daya manusia. Indikator
sasarannya tertatanya kegiatan pendidikan dari aspek kelembagaan, ketenagaan,
penyelenggaraan dan pembiayaan untuk pendidikan tinggi sebanyak 300
Mahasiswa.
26. Penyelenggaraan/pengembangan pendidikan sumber daya manusia. Indikator
sasarannya tertatanya kegiatan pendidikan dari aspek kelembagaan, ketenagaan,
penyelenggaraan dan pembiayaan untuk pendidikan menengah di 12 provinsi.
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 21
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN
3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran keberhasilan tahun 2010 ditetapkan
berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, yaitu: (1) sangat berhasil
(capaian>100 persen), (2) berhasil (capaian 80-100 persen), (3) cukup berhasil
(capaian 60-79 persen), dan (4) kurang berhasil (capaian <60 persen) terhadap
sasaran yang telah ditetapkan.
3.2. Pencapaian Sasaran Kementerian Pertanian tahun 2010
Kementerian Pertanian secara formal telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
sebagai alat ukur keberhasilan Kementerian Pertanian sesuai dengan Keputusan
Menteri Pertanian Nomor:1185/Kpts/OT.140/3/2010. Capaian Indikator Kinerja Utama
Kementerian Pertanian dalam tahun 2010 dapat disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertanian Tahun 2010
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Realisasi % Capaian
1. Tercapainyaswasembada danswasembadaberkelanjutan
Swasembada :
Jumlah Produksi Kedelai 1.300 ribu ton 908 ribu ton 69,85 %Jumlah Produksi Gula 2.996 ribu ton 2.390 ribu ton 80,00 %Jumlah Produksi Daging Sapi 412 ribu ton 440 ribu ton 106,80 %Swasembada berkelanjutan:Jumlah Produksi Padi 66.680 ribu ton 66.411 ribu ton 99,60 %Jumlah Produksi Jagung 19.800 ribu ton 18.364 ribu ton 92,75 %
2. Meningkatnyadiversifikasi pangan
Persentase penurunan konsumsiberas pertahun
1,5 % 1,43 % 95,33 %
Persentase peningkatan konsumsi :- Umbi-umbian, 3,64 (3,40) 0- Pangan hewani, 4,61 7,23 156,83- Buah-buahan dan 2,98 20,94 702,68
- Sayuran. 2,45 (0,94) 0Skor Pola Pangan Harapan (PPH). 86,40 80,60 93.29 %
3. Meningkatnya nilaitambah, daya saing danekspor
Jumlah sertifikasi produk pertanianorganik, kakao fermentasi, danbahan olahan karet (pember-lakuansertifikasi wajib)
25 sertifikasi 10 sertifikasi 40 %
Persentase peningkatan produkolahan yang diperdagangkan
20,00 % 19,00 % 95,00 %
Persentase peningkatan substitusitepung gandum/terigu
5,00 % 4,00 % 80,00 %
Persentase pemenuhan semuasarana pengolahan kakaofermentasi bermutu untuk industricoklat dalam negeri
20,00 % 20,00 % 100,00 %
Persentase peningkatan surplusneraca perdagangan
6,04 % 51,85 % 858,44 %
4. Meningkatnyakesejahteraan petani
Nilai Tukar Petani (NTP) 105 103,01 98,10 %
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 4 Sasaran/14 Indikator Kinerja Utama
tersebut diantaranya sebanyak 2 Sasaran/Indikator Kinerja Utama sangat berhasil,
9 berhasil, dan 3 cukup berhasil/ kurang berhasil.
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 22
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kementerian Pertanian tahun 2010
Sasaran 1 Tercapainya Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
Kementeraian Pertanian pada tahun 2010 menetapkan lima komoditas pangan utama
(padi, jagung, kedelai, gula dan daging sapi) sebagai wujud dari sasaran Peningkatan
Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, sebagai berikut:
1. Produksi kedelai tahun 2010 berdasarkan ASEM 2010 BPS mencapai 908 ribu ton
biji kering atau 69,85 persen dari target 1.300 ribu ton biji kering (cukup berhasil),
dan bila dibandingkan dengan produksi tahun 2009 mencapai 93,19 persen.
2. Produksi gula tahun 2010 berdasarkan Angka Taksasi (Ditjen Perkebunan),
mencapai 2.390 ribu ton gula kristal putih (GKP), atau mencapai 80,00 persen
terhadap target 2.996 ribu ton GKP (berhasil). Apabila dibandingkan produksi
tahun sebelumnya (2009) mencapai 91,22 persen.
3. Produksi daging sapi tahun 2010 berdasarkan Angka Sementara (Ditjen
Peternakan dan Kesehatan Hewan), mencapai 440 ribu ton, atau mencapai 106,80
persen terhadap target 412 ribu ton (sangat berhasil). Apabila dibandingkan
produksi tahun sebelumnya (2009) mencapai 106,80 persen.
Sedangkan untuk swasembada berkelanjutan adalah:
1. Produksi padi tahun 2010 berdasarkan ASEM 2010 BPS mencapai 66.411 ribu ton
gabah kering giling (GKG) atau 99,60 persen dari target 66.680 ribu ton GKG
(berhasil) dan bila dibandingkan dengan produksi tahun 2009 mencapai 103,14
persen.
2. Produksi jagung tahun 2010 berdasarkan ASEM 2010 BPS mencapai 18.364 ribu
ton pipilan kering atau 92,75 persen dari target 19.800 ribu ton pipilan kering
(berhasil) dan bila dibandingkan dengan produksi tahun 2009 mencapai 104,17
persen.
3.3.1 Produksi Kedelai
Produksi kedelai selama 6 tahun terakhir 2005 sampai 2010 mengalami fluktuasi.
Pencapaian produksi kedelai tahun 2010 sebesar 908 ribu ton biji kering atau 69,85
persen dari target, dan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2009 mengalami
penurunan sebesar 66 ribu ton biji kering atau 6,78 persen. Keragaan produksi Kedelai,
seperti pada tabel dan grafik berikut:
Tabel. 2. Produksi Kedelai di Indonesia selama Tahun 2005-2010
TahunSasaran
(ribu ton)
Capaian Produksi
(ribu ton)
Persen terhadap
Sasaran
1. 2005 777 808 103,99
2. 2006 827 748 90,45
3. 2007 950 593 62,42
4. 2008 1.300 776 59,69
5. 2009 1.800 974 54,11
6. 2010* 1.300 908 69,85
*Angka Sementara 2010, BPS
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 23
Grafik 1. Keragaan Produksi Kedelai Tahun 2005-2010 dan Sasaran Produksi
Tahun 2011-2014
3.3.2. Produksi Gula
Produksi gula selama 6 tahun terakhir (2005 sampai 2010) menunjukkan trend
meningkat. Produksi gula pada tahun 2010 baru mencapai 2.390 ribu ton atau 80,00
persen dari target. Bila dibandingkan dengan capaian produksi tahun 2009 mengalami
penurunan sebesar 460 ribu ton (16,14 persen). Angka tersebut belum bisa
menggambarkan produksi gula tahun 2010 secara keseluruhan karena masih dalam
perhitungan. Keragaan produksi gula, seperti pada tabel dan grafik berikut:
Tabel.3. Produksi Gula di Indonesia selama Tahun 2005-2010
No. TahunSasaran
(ton)
Capaian Produksi
(ton)
Persen terhadap
Sasaran
1. 2005 2.242 2.242 100,00
2. 2006 2.267 2.307 101,76
3. 2007 2.660 2.448 92,03
4. 2008 2.740 2.801 102,23
5. 2009 3.350 2.850 85,07
6. 2010* 2.996 2.390 80,00
*) Angka Taksasi, Ditjen Perkebunan.
Grafik 2. Keragaan Produksi Gula tahun 2005-2010 dan Sasaran Produksi
Tahun 2011-2014
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 24
3.3.3 Produksi Daging Sapi
Produksi daging sapi selama 6 tahun terakhir (2005-2010) menunjukan trend kenaikan
yang cukup menggembirakan. Produksi daging sapi dua tahun terakhir 2009-2010
relatif sama berkisar 440 ribu ton karkas. Bila dibandingkan dengan target maka
capaian produksi daging sapi tahun 2010 mencapai 106,80 persen bila dibandingkan
dengan target. Keragaan produksi daging sapi seperti pada tabel dan grafik berikut:
Tabel.4. Keragaan Produksi Daging di Indonesia selama Tahun 2005-2010
No. TahunSasaran
(ribu ton karkas)
Capaian Produksi
(ribu ton karkas)
Persen terhadap
Sasaran
1. 2005 392 359 91,58
2. 2006 404 396 98,02
3. 2007 416 418 100,48
4. 2008 428 421 98,36
5. 2009 441 440 99,77
6. 2010* 412 440 106,80
*Angka Sementara 2010, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Grafik 3. Keragaan Produksi tahun 2005-2010 dan Sasaran produksi
Tahun 2011-2014
3.3.4. Produksi Padi
Capaian produksi padi selama 6 (enam) tahun terakhir rata-rata menunjukkan trend
yang meningkat setiap tahunnya. Keragaan produksi padi, secara rinci seperti pada
tabel berikut:
Tabel. 5. Produksi Padi di Indonesia selama Tahun 2005-2010
No. TahunSasaran
(ribu ton)Capaian Produksi
(ribu ton)Persen terhadap Sasaran
1. 2005 55.030 54.151 98,4
2. 2006 55.720 54.455 97,72
3. 2007 58.180 57.157 98,25
4. 2008 60.500 60.326 99,72
5. 2009 63.530 64.398 101,37
6. 2010* 66.680 66.411 99,60
*Angka Sementara 2010, BPS
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 25
Dari tabel di atas, menunjukkan produksi padi tahun 2010 mencapai 66.411 ribu ton
GKG atau 99,60 persen. Bila dibandingkan dengan produksi tahun 2009 mengalami
kenaikan sebesar 2.013 ribu ton GKG atau 3,03 persen. Keberhasilan ini dapat
mempertahankan status Indonesia dalam swasembada beras sejak tahun 2007 dan
terhindar dari krisis pangan seperti yang terjadi di negara lain. Lebih rinci dapat dilihat
pada grafik berikut ini.
Grafik 4. Keragaan Produksi tahun 2005-2010 dan sasaran produksi Tahun 2011-2014
3.3.5. Produksi Jagung
Produksi jagung selama 2005 sampai 2010 menunjukan trend kenaikan, produksi
jagung pada tahun 2010 mencapai 18.364 ribu ton pipilan kering atau 92,75 persen.
Kondisi ini bila kita bandingkan dengan capaian produksi jagung tahun 2009 mengalami
kenaikan sebesar 735 ribu ton atau 4,67 persen. Keragaan produksi jagung, secara
rinci seperti pada tabel dan grafik berikut:
Tabel. 6. Produksi Jagung di Indonesia selama Tahun 2005-2010
No. TahunSasaran(ribu ton)
Capaian Produksi(ribu ton)
Persen terhadapSasaran
1. 2005 12.000 12.524 104,332. 2006 12.440 11.609 93,333. 2007 13.530 13.288 97,784. 2008 16.200 16.317 100,745. 2009 19.490 17.629 90,456. 2010* 19.800 18.364 92,75
*Angka Sementara 2010, BPS
Grafik 5. Keragaan produksi Jagung tahun 2005-2010 dan Sasaran produksi
tahun 2011-2014
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 26
Faktor Pendukung Pencapaian Sasaran Swasembada dan Swasembada
Berkelanjutan, antara lain:
a. Pencapaian produksi padi tahun 2010 antara lain dari hasil kegiatan peningkatan
produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian berupa Sekolah Lapangan
Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) padi sebanyak 107.164 unit (2,394 juta ha),
Sekolah Lapangan Pengelolaan Hama Terpadu (SLPHT) sebanyak 371 unit dan
Sekolah Lapangan Iklim sebanyak 200 unit, serta adanya dukungan dari program
bantuan benih (BLBU) padi sebanyak 74.839 ton seluas 3,202 juta ha dari anggaran
subsidi. Sedangkan faktor penghambat disebabkan karena pengaruh iklim ekstrim
basah sepanjang tahun yang menyebabkan peningkatan produktivitas tidak optimal,
meluasnya serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan bencana banjir di
beberapa daerah yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
b. Pencapaian produksi jagung tahun 2010 antara lain dari hasil kegiatan peningkatan
produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian berupa Sekolah Lapangan
Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) jagung sebanyak 9.951 unit (149 ribu ha),
serta adanya dukungan dari program bantuan benih benih (BLBU) jagung hibrida
sebanyak 13.351 ton seluas 895 ribu ha dari anggaran subsidi. Sedangkan faktor
penghambat disebabkan karena pengaruh iklim ekstrim basah sepanjang tahun yang
menyebabkan peningkatan produktivitas tidak optimal.
c. Pencapaian produksi kedelai tahun 2010 antara lain dari hasil kegiatan peningkatan
produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian berupa Sekolah Lapangan
Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) kedelai sebanyak 18.631 unit (186 ribu ha),
serta adanya dukungan dari program bantuan benih (BLBU) kedelai sebanyak
19.781 ton seluas 507 ribu ha dari anggaran subsidi. Sedangkan faktor penghambat
disebabkan karena pengaruh iklim ekstrim basah sepanjang tahun sehingga
mengurangi luas pertanaman/panen yang hanya mencapai 672 ribu ha atau 76,89
persen dari target 874 ribu ha serta meningkatnya gangguan organisme pengganggu
tumbuhan (OPT), dan produktivitas hanya mencapai 13,46 ku/ha atau 90,34 persen
dari target 14,90 ku/ha.
d. Capaian produksi tahun 2010 tersebut, juga dipengaruhi oleh serapan penyaluran
pupuk bersubsidi (urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik) mencapai 7.358.000 ton atau
77,61 persen dari target 9.480.749 ton. Tidak tercapainya target penyaluran pupuk
bersubsidi antara lain dipengaruhi karena adanya kenaikan HET yang relatif cukup
tinggi, dengan kisaran kenaikan antara 25 persen- 45 persen.
Sasaran tersebut di atas, diwujudkan melalui Kegiatan utama Program Peningkatan
Ketahanan Pangan sebanyak 8 kegiatan. Adapun hasil pengukuran pencapaian
sasaran rata-rata mencapai 96,87 persen dari taget. Sampai dengan Desember tahun
2010 nilai kelompok kinerja (Tabel III.6 Lampiran), adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian
Pengukuran pencapaian indikator sasaran menurunnya tingkat kehilangan hasil
pertanian dan meningkatnya daya saing pasar domestik sebanyak 10 indikator sasaran,
realisasinya mencapai 90,87 persen. Indikator sasaran berupa penurunan losses padi
0,5 persen per tahun dan meningkatnya rendemen beras 10 persen per tahun,
tersedianya jagung pakan untuk subsidi impor di 21 kabupaten/ kota, beroperasinya
pasar tani sebanyak 32 unit, beroperasinya pasar lelang sebanyak 5 unit,
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 27
beroperasinya Sub Terminal Agribisnis (STA) secara optimal sebanyak 11 unit,
beroperasinya pasar ternak sebanyak 25 pasar ternak, terlaksananya pemantauan dan
stabilisasi harga untuk 4 komoditi, beroperasinya pelayanan informasi pasar secara
optimal di 180 kabupaten/ kota, beroperasinya kemitraan yang telah difasilitasi
sebanyak 18 unit. Ada 1 indikator yang belum dimanfaatkan yaitu dryer dengan tungku
sekam sebanyak 6 unit, power threser 200 unit dan UPH kopi dan sagu 4 unit.
2. Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur
Pengukuran pencapaian indikator sasaran peningkatan penyediaan dan perbaikan
sarana dan prasarana pertanian mencapai 110,58 persen. Indikator sasaran tersebut
antara lain: lahan kering dari target 1.050 ha terealisasi 1.077,5 ha (102,62 persen);
Optimalisasi lahan seluas 9.790 ha terealisasi 9.434 ha (96,36 persen), Jalan usaha
tani sepanjang sepanjang 485 km terelisasi 483 km atau (99,59 persen) dari target,
Jalan produksi sepanjang 470 km, (99,79 persen) dari target sepanjang 469 km, JITUT
terealisasi 57.525 ha (100,46 persen) dari target seluas 57.264 ha, pengembangan
JIDES target seluas 45.102 ha terealisasi 44.225 ha (98,06), pengembangan TAM
dengan target seluas 5.920 ha terealisasi 6.030 ha (101,86 persen), APPO/Rumah
Kompos dari target 200 paket terealisasi 235 paket (117,50 persen), sertifikasi lahan
petani dengan target seluas 65.500 persil terealisasi 72.600 persil (105,99 persen).
Realisasi anggaran mencapai Rp.299,79 miliar atau 92,30 persen dari target Rp.324,87
miliar. Ouput kegiatan ini tersebar di 33 provinsi. Perlu kami sampaikan bahwa untuk
penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian sebagian besar pencapaiannya diatas
100 persen, hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan penyediaan dan perbaikan
infrastruktur pertanian di lapangan bersifat padat karya yang banyak melibatkan petani
dan masyarakat.
3. Pengendalian Orgnisme Pengganggu Tanaman (OPT), Penyakit Hewan,
Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan
Pengukuran pencapaian indikator sasaran terkendalinya serangan OPT pertanian
mencapai 94,98 persen. Indikator sasaran tersebut antara lain: Dampak dari Fenomena
Iklim mencapai 100 persen dari target, hasilnya adalah meningkatnya pengendalian
OPT hortikultura, meningkatnya penerapan terknologi pengendalian OPT dengan nilai
capaian 85,71 persen, terdistribusi vaksin Anthrax 250.000 dosis, memfasilitasi
peningkatan produktivitas tanaman perkebunan dan mengurangi luas serangan OPT di
2 provinsi mencapai 99,75 persen, pengendalian masuk dan menyebarnya Hama dan
Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
(OPTK).
4. Pengembangan Pembibitan Sapi
Pengukuran pencapaian indikator sasaran berkembangnya pembibitan sapi melaluikelompok rata-rata mencapai 91,04 persen. Indikator ini berupa pengembanganpembibitan sapi potong, kerbau, sapi perah dan unggas. Nilai capaian rata-rata Inputdana yang terealisasi sebesar Rp 211,14 miliar (80.29 persen) dari total Rp 262,98miliar dengan dukungan sumberdaya manusia Ditjen peternakan dan kesehatan hewan,unsur daerah, pakar/ahli. Output rata-rata mencapai 91,04 persen, berupa: 1)PPeennggeemmbbaannggaann PPeemmbbiibbiittaann SSaappii PPoottoonngg tahun 2010 realisasinya sebanyak 820 ekor;2) Pengembangan Perbibitan Kerbau tahun 2010, terealisasi sebanyak 150 ekor; 3)PPeennggeemmbbaannggaann PPeemmbbiibbiittaann SSaappii MMeellaalluuii KKrreeddiitt UUssaahhaa PPeemmbbiibbiittaann SSaappii ((KKUUPPSS)).. PPaaddaa22001100 tteerrddaappaatt 9933 ppeellaakkuu uussaahhaa ((7777 kkeelloommppookk//ggaabbuunnggaann kkeelloommppookk,, 1100 kkooppeerraassii ddaann 66
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 28
ppeerruussaahhaaaann)) tteellaahh rreeaalliissaassii KKUUPPSS ddeennggaann ttoottaall ppllaaffoonn kkrreeddiitt sseebbeessaarr 225500,,4411 mmiilliiaarrrruuppiiaahh uunnttuukk ppeennggaaddaaaann ssaappii bbeettiinnaa sseebbaannyyaakk 1188..449977 eekkoorr;; 44)) tteerrllaakkssaannaannyyaa lloommbbaaddaann KKoonntteess TTeerrnnaakk ddii PPrroovviinnssii JJaawwaa TTeennggaahh;; 55)) Pengembangan pembibitan sapi perahpada tahun 2010 realisasinya sebanyak 123 ekor; 6) LLookkaassii kkeeggiiaattaann uujjii zzuurriiaatt aaddaallaahh ::JJaawwaa BBaarraatt ((44 KKaabbuuppaatteenn,, 55 KKooppeerraassii)),, JJaawwaa TTeennggaahh ((33 KKaabbuuppaatteenn,, 77 KKooppeerraassii)),, DDIIYY ((11KKaabbuuppaatteenn,, 33 KKooppeerraassii)),, JJaawwaa TTiimmuurr ((66 KKaabbuuppaatteenn,, 1155 KKooppeerraassii)),, BBBBPPTTUU SSaappii PPeerraahhBBaattuurrrraaddeenn,, PPTT.. GGrreeeennffiieellddss,, PPTT.. NNaakkssaattrraa KKeejjoorraa,, PPTT.. TTaauurruuss DDaaiirryy FFaarrmm,, ddaann PPoonnppeessMMaa’’hhaadd AAll--ZZaayyttuunn.. TTaahhuunn 22001100 ppeellaakkssaannaaaann kkeeggiiaattaann uujjii zzuurriiaatt ssaappii ppeerraahh nnaassiioonnaallmmeemmaassuukkii ttaahhuunn kkee VVIIII,, ppaaddaa ttaahhaapp iinnii ddiillaakkuukkaann IInnsseemmiinnaassii BBuuaattaann ((IIBB)) ppaaddaa DDCC((DDaauugghhtteerr CCooww)) sseerrttaa ppeenngguukkuurraann pprroodduukkssii ssuussuu,, yyaanngg mmeerruuppaakkaann ppeerriiooddee kkrriittiiss,,kkaarreennaa kkeebbuuttuuhhaann DDCC ppeerr CCaalloonn PPeejjaannttaann UUnngggguull ((CCPPUU)) aakkaann mmeenneennttuukkaannkkeebbeerrhhaassiillaann uujjii zzuurriiaatt ssaappii ppeerraahh;; ddaann 77)) PPeennggeemmbbaannggaann ppeemmbbiibbiittaann ssaappii ppoottoonnggmmeellaalluuii ddaannaa AAPPBBNN--PP sseebbaannyyaakk 336699 kkeelloommppookk..
5. Bantuan Benih/Bibit, Sarana produksi Pertanian dan penguatan
Kelembagaan Perbenihan
Pengukuran pencapaian indikatror sasaran meluasnya penggunaan benih varietas
unggul bermutu mencapai 90,33 persen. Indikator sasaran ini meningkatnya fungsi
kelembagaan, pembinaan penangkar, dan koordinasi pengawasalan perbenihan di 33
provinsi. Sasaran tersebut diwujudkan oleh kegiatan Bantuan Benih/Bibit, Sarana
Produksi Pertanian dan Penguatan Kelembagaan Perbenihan tanaman pangan. Nilai
capaian indikator input dana 77,94 persen, indikator output 58,54 persen -100 persen,
indikator outcome 100 persen.
6. Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen
Pengukuran pencapaian indikator sasaran meningkatnya kegiatan mekanisasi produksi
komoditas pertanian 100 persen. Indikator sasaran tersebut, yaitu: terlaksananya
kegiatan UPJA center, Penguatan UPJA, dan terlaksananya koordinasi dan
pengawasan, meningkatnya pengetahuan petugas dan petani dalam penerapan
budidaya tanaman hortikultura sesuai GAP dan SOP, meningkatnya penerapan
GAP/SOP hortikultura, meningkatnya pengembangan kawasan sentra hortikultura,
tersedianya laporan tentang penggunaan anggaran APBN yang digunakan untuk
pelaksanaan kegiatan di pusat dan daerah dengan nilai capaian 95,75 persen,
meningkatnya usaha pasca panen dan meningkatnya layanan pengujian mutu alsintan
mencapai 74,00 persen. Indikator sasaran adalah alsintan yang siap diedarkan dan
termanfaatkan RMU di 28 Kabupaten.
7. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Pertanian Serta
Pengembangan Kawasan
Pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi,produktivitas, dan mutu produk pertanian
serta pengembangan kawasan, dengan sasaran meningkatnya pengetahuan dan
ketrampilan dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi budidaya pertanian sesuai
agroklimat setempat. Pengukuran pencapaian indikator sasaran meningkatnya
pengetahuan dan keterampilan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian serta
pengembangan kawasan mencapai 100 persen. Indikator sasaran tersebut berupa:
meningkatkan kemampuan kelompok budidaya tanaman pangan dan meningkanya
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 29
pendapatan dan kesejahteraan petani padi, terdistribusinya semen beku 4,06 juta dosis,
pengadaan N2 cair 850 ribu liter, Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) 200 unit.
8. Penelitian dan Diseminasi Inovasi Pertanian
Pengukuran pencapaian indikator sasaran meningkatnya inovasi dan diseminasi
teknologi pertanian mencapai rata-rata 119,03 persen. Nilai capaian indikator
sasaran/outcome berkisar 75 persen hingga 151,52 persen. Indikator sasaran/outcome
ini berupa (1) Inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan,
dan produk olahan sebanyak 66 teknologi dengan capaian 151,52 persen; (2) Inovasi
teknologi pengelolaan sumberdaya pertanian sebanyak 68 teknologi dengan capaian
120,59 persen; (3) Rekomendasi kebijakan pertanian sebanyak 60 rekomendasi
dengan capaian 105,00 persen; dan (4) Diseminasi inovasi teknologi benih, bibit,
pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan dan produk olahan sebanyak 32 teknologi
dengan capaian 75 persen.
Kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah mencapai hasil/outcome adalah:
(1) Dimanfaatkannya 22 VUB padi sawah, padi hibrida, padi gogo, padi rawa, jagung,
kedelai, kacang tanah, dan ubijalar oleh pengguna dan diperbanyak oleh UPBS; (2)
Tersedianya benih sumber dari 6 komoditas untuk diperbanyak oleh UPBS untuk
memenuhi kebutuhan pengguna; (3) Tersedianya 67 inovasi pertanian unggulan
spesifik agroekosistem sebagai bahan diseminasi; (4) Dimanfaatkannya 1 rekomendasi
kebijakan mekanisme subsidi pupuk langsung ke petani oleh stakeholder; (5)
Dimanfaatkannya 1 rekomendasi kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan
pertanian oleh stakeholders; (6) Dimanfaatkannya 1 rekomendasi kebijakan optimalisasi
sumberdaya pertanian di lahan kering oleh stakeholders; (7) Dimanfaatkannya 1
rekomendasi kebijakan tentang investasi pertanian oleh stakeholders; (8)
Dimanfaatkannya 1 rekomendasi kebijakan Untuk Mengakselerasi Pembangungan
Pertanian di Daerah oleh stakeholders; (9) Dimanfaatkannya 1 rekomendasi kebijakan
tentang akselerasi inovasi teknologi pengolahan hasil dan alsintan oleh stakeholders;
(10) Dimanfaatkannya 1 rekomendasi kebijakan kinerja program PUAP dan List Desa
Penerima PUAP 2010 oleh stakeholders; (11) Dimanfaatkannya 1 rekomendasi
kebijakan peningkatan pembangunan pertanian dan perdesaan oleh stakeholders; (12)
Dimanfaatkannya 4 rekomendasi kebijakan tanggapan terhadap isu-isu aktual
pembangunan pertanian selama tahun 2010 oleh stakeholders; (13) Dimanfaatkannya
25 rekomendasi kebijakan antisipatif dan responsif spesifik wilayah, regional dan
nasional; (14) Tersebarluaskannya 228 inovasi pertanian melalui berbagai media
diseminasi di BBP2TP dan 32 provinsi/BPTP; (15) Terimplementasikannya 2 model
FMA dan model VCA di 18 provinsi; (16) Penguatan 3 jenis kelembagaan (Gapoktan,
Penyuluh Pendamping, dan Penyelia Mitra Tani), keuangan/LKM, dan Pengembangan
Usaha Agribisnis di 32 provinsi; (17) Tersebarluaskannya 3 teknologi benih sumber
padi, jagung, kedelai, dan sayuran; dan (18) Dimanfaatkannya teknologi hasil penelitian
yang sudah dipatenkan oleh 11 stakeholders.
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 30
Sasaran 2 Meningkatnya Diversifikasi Pangan
Indikator kinerja Peningkatan Diversifikasi Pangan dapat dilihat dari persentase
penurunan konsumsi beras, peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani,
buah-buah dan sayuran serta skor Pola Pangan Harapan (PPH).
1. Prosentase penurunan konsumsi beras per tahun
Konsumsi beras tahun 2010 mengalami penurunan dari target 1,5 persen
mencapai 1,43 persen atau 95,33 persen (berhasil) terhadap tahun 2009 yaitu
dari 102,22 kg/kap/tahun menjadi 100,76 kg/kap/tahun. Ini mengindikasikan bahwa
diversifikasi pangan, terutama dari beras ke non beras terlaksana dengan baik.
2. Prosentase peningkatan umbi-umbian, pangan hewani, buah-buahan dan sayuran:
a. Konsumsi umbi-umbian tahun 2010 ditargetkan 3,64 persen, tetapi pada tahun
2010 konsumsi umbi-umbian belum menunjukkan peningkatan (kurang
berhasil).
b. Konsumsi pangan hewani mengalami peningkatan yang sangat signifikan
dimana target peningkatan tahun 2010 sebesar 4,61 persen dan realisasinya
7,23 persen dengan capaian 156,83 persen (sangat berhasil).
c. Konsumsi buah-buahan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dimana
target peningkatan tahun 2010 sebesar 2,98 persen dan realisasinya 20,94
persen dengan capaian 702,68 persen (sangat berhasil) dan
d. Konsumsi sayuran tahun 2010 target 2,45 persen, tetapi pada tahun 2010
konsumsi sayuran belum menunjukkan peningkatan (kurang berhasil).
3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Target PPH pada tahun 2010 sebesar 86,40, dengan capaian 80,60 atau 93,29
persen dari target (berhasil), bila dibandingkan dengan tahun 2009 mengalami
kenaikan sebesar 2,28 persen .
Faktor Pendukung Sasaran Peningkatan Diversifikasi Pangan
Keberhasilan ini disebabkan meningkatnya pendapatan penduduk yang menyebabkan
pengalihan konsumsi pangan dari beras dan umbi-umbian ke buah-buahan dan pangan
hewani (Tabel 7). Hal ini juga ditunjukkan dari peningkatan konsumsi protein dari 59,17
gram pada tahun 2009 menjadi 59,98 gram pada tahun 2010 atau naik sebesar 1,37
persen
Tabel. 7. Perubahan Pola Konsumsi Pangan Tahun 2010 terhadap 2009
Konsumsi 2009 (Kg) 2010 (Kg) Perubahan (persen)
Beras 102,22 100,76 -1,43
Umbi-umbian 14,7 14,2 -3,4
Hewani 42,9 46 7,23
Buah 23,07 27,9 20,94
Sayur 49,75 49,28 -0,94
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 31
Grafik 6. Penurunan/Kenaikan konsumsi 2010 terhadap 2009
Faktor Pendukung Keberhasilan Peningkatan Diversifikasi Pangan, antara lain:
a. Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
Peningkatan diversifikasi pangan tersebut di dukung dengan pelaksanaan kegiatan
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Salah satu indikator
sasaran dari kegiatan tersebut diatas, yaitu: (1) Jumlah desa yang menerapkan pola
konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman sebanyak 18.33 desa terdiri
dari: 1.810 desa untuk pengembangan kelompok wanita pemanfaatan pekarangan,
1.950 desa pelaksana kegiatan P2KP bagi anak SD/MI, dan 1.680 desa pelaksana
kegiatan usaha mikro kecil bidang pangan untuk kegiatan penepungan; (2) Jumlah
perguruan tinggi yang sudah melakukan penelaahan dan diseminasi
penganekaragaman konsumsi pangan sebanyak 17 perguruan tinggi atau 89,47
persen; (3) Jumlah OKKPD yang telah memberikan sertifikat PRIMA di 10 provinsi
sebanyak 10 OKKPD atau 100 persen; (4) Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang
telah menerapkan sistem penanganan keamanan pangan segar sebanyak 33 provinsi
dan 30 kabupaten/kota atau terealisasi 100 persen; dan (5) Jumlah provinsi yang telah
menindaklanjuti hasil analisis konsumsi pangan sebanyak 33 provinsi.
Indikator kinerja sasaran telah terealisasi rata-rata 96,03 persen, dengan sebagian
besar indikator kinerja sasaran terealisasi 100 persen kecuali pada indikator kinerja
sasaran ”Jumlah desa yang menerapkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi
seimbang dan aman” yang terealisasi 90,67 persen, dan ”Jumlah perguruan tinggi yang
sudah melakukan penelaahan dan diseminasi penganekaragaman konsumsi pangan”
yang terealisasi 17 perguruan tinggi atau 89,47 persen.
b. Produksi Tanaman Pangan
Produksi komoditas tanaman pangan dalam rangka mendukung diversifikasi pangan
meliputi kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Berdasarkan Aram III BPS,
produksi kacang tanah tahun 2010 mencapai 780 ribu ton biji kering atau 88,44 persen
dari target 882 ribu ton, kacang hijau 324 ribu ton biji kering atau 90,00 persen dari
target 360 ribu ton, ubi kayu 23.093 ribu ton umbi basah atau 103,80 persen dari target
22,248 juta ton dan ubi jalar 2.06 ribu ton umbi basah atau 103,00 persen dari target
2.000 ribu ton. Bila dibandingkan dengan produksi tahun 2009, semuanya mengalami
peningkatan: kacang tanah mencapai 100,26 persen, kacang hijau 103,18 persen, ubi
kayu 104,78 persen dan ubi jalar 100,10 persen lebih rinci dapat dilihat pada
(Lampiran Tabel III.1).
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 32
Pencapaian produksi kacang tanah tahun 2010 didukung antara lain melalui kegiatan
peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian berupa Sekolah
Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) sebanyak 4.612 unit (46 ribu ha),
serta adanya dukungan program bantuan benih (BLBU) sebanyak 7.257 ton seluas 61
ribu ha dari anggaran subsidi. Sedangkan faktor penghambat tidak tercapainya luas
tanam/panen yang hanya mencapai 92,19 persen dari target 679 tibu ha akibat
kompetisi dengan tanaman padi dan peningkatan produktivitasnya tidak optimal karena
iklim basah yang ekstrim sepanjang tahun yang mengakibatkan pengisian polong tidak
sempurna. Pencapaian produksi kacang hijau tahun 2010 didukung antara lain dari
hasil kegiatan Pengelolaan Tanaman Terpadu. Sedangkan faktor penghambat antara
lain menurunnya luas tanam/panen yang hanya mencapai 87,16 persen dari target 327
ribu ha akibat persaingan dengan komoditas lain.
c. Produksi Peternakan
Produksi telur (ayam buras, ayam ras, dan itik) tahun 2010 mencapai 1.372 ribu ton
atau 91,00 persen dari sasaran tahun 2010 sebesar 1.507 ribu ton. Jika dibandingkan
dengan tahun 2009 naik sebesar 5,50 persen dari angka sementara tahun 2009
sebesar 1.300 ribu ton; 5) Produksi susu tahun 2010 mencapai 923 ribu ton 126,80
persen dari sasaran tahun 2010 sebesar 728 ton. Jika dibandingkan dengan tahun
2009 mengalami kenaikan 11,60 persen dari angka sementara tahun 2009 sebesar 827
ribu ton (Lampiran Tabel III.2)
Populasi: 1) Sapi Potong pada tahun 2010 mencapai 13.633.000 ekor atau 106 persen
dari sasaran tahun 2010 sebesar 12.795.000. Jika dibandingkan dengan tahun 2009
naik 6,80 persen. Populasi Sapi Perah mencapai 495.000 ekor atau 116,74 persen dari
sasaran tahun 2010 sebesar 424.000 ekor. Jika dibandingkan dengan tahun 2009
mengalami kenaikan sebesar 4,20 persen dari angka sementara sebesar 475.000 ekor;
2) Populasi Kerbau mencapai 16.641.000 ekor atau 103,29 persen dari sasaran tahun
2010 sebesar 16.111.000 ekor. Jika dibandingkan dengan tahun 2009 angka
sementara naik 3,90 persen; 3) Populasi Kambing, Domba, Babi, Kuda, Ayam Buras,
Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging dan Itik capaiannya berkisar antara 90,50
persen hingga 136,40 persen dari sasaran tahun 2010. Jika dibandingkan dengan
tahun 2009 kenaikannya berkisar 2,50 persen hingga 21,80 persen, kecuali Ayam Ras
Petelur mengalami penurunan 6,80 persen dari angka sementara tahun 2009 sebesar
1.111.418.000 ekor (Lampiran Tabel III.3).
d. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
Jumlah desa yang memasuki tahap dan prosentase KK miskin yang tertangani dari total
KK miskin dilokasi desa pelaksana realisasinya rata-rata mencapai 56,97 persen.
Ouput/keluaran kegiatan ini adalah jumlah pelaksana Demapan di 350 Kab. Nilai
capaian rata-rata indikator Input mencapai 100 persen, Output mencapai 113,94 persen
dan Outcome mencapai 56,97 persen karena beberapa desa masih dalam proses.
e. Produksi Hortikultura
Secara keseluruhan pencapaian produksi tahun 2010 menunjukkan keberhasilan
dengan nilai 105,89 persen, adalah sebagai berikut:
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 33
a. Buah mencapai 19.380,075 ribu ton atau 102 dari target 18.853,058 ribu ton. Jika
dibandingkan dengan angka ATAP tahun 2009 naik 3,89 persen dari 18.653,900
ribu ton;
b. Sayuran mencapai 10.989,737 ribu ton atau 104,05 persen dari target 10.561,813
ribu ton. Jika dibandingkan ATAP 2009 naik 3,77 persen dari 10.589,820 ribu ton
(Lampiran Tabel III.5)
Capaian-capaian peningkatan diversifikasi pangan tersebut di atas, didukung oleh
kegiatan utama sebanyak 3 kegiatan, yaitu:
1. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
Pengukuran pencapaian sasaran dilihat melalui meningkatnya pemantapan
distribusi dan harga pangan. Indikator sasaran sebanyak 3 indikator berupa Jumlah
LDPM yang melakukan fungsi cadangan pangan, jumlah LDPM yang melakukan
fungsi usaha, dan jumlah provinsi yang menyediakan informasi pasokan dan harga
pangan dengan rata-rata indikator mencapai 93,95 persen. Nilai capaian rata-rata
indikator Input mencapai 98,43 persen, Output rata-rata 95,39 persen, dan
Outcome mencapai 93,95 persen.
2. Restrukturisasi Perunggasan
Pengukuran pencapaian indikator sasaran tertatanya pengembangan perunggasan
di pemukiman dan terpenuhinya kebutuhan pakan lokal mencapai 100 persen.
Indikator sasaran berupa meningkatnya kelompok peternak unggas di perdesaan
yang menerapkan sistem GFP, tertatanya pemeliharaan unggas di pemukiman,
dan terpenuhinya kebutuhan pakan unggas dari pakan lokal. NNiillaaii ccaappaaiiaann rraattaa--rraattaa
iinnddiikkaattoorr IInnppuutt:: ddaannaa yyaanngg tteerreeaalliissaassii sseebbeessaarr RRpp 2200,,9933 mmiilliiaarr ((8866,,8877 ppeerrsseenn)) ddaarrii
ttoottaall RRpp 2244,,0099 mmiilliiaarr ddeennggaann dduukkuunnggaann ssuummbbeerrddaayyaa mmaannuussiiaa DDiittjjeenn ppeetteerrnnaakkaann
ddaann kkeesseehhaattaann hheewwaann,, uunnssuurr ddaaeerraahh,, ppaakkaarr//aahhllii.. Output: pengembangan unggas di
perdesaan melalui VPF sebanyak 55 klp, penataan unggas di pemukiman 9 lokasi,
dan pengembangan pakan lokal 8 klp.
3. Diversifikasi Pangan
Pengukuran pencapaian sasaran meningkatnya penanganan penganekaragaman
konsumsi pangan dan keamanan pangan yang indikator sasaran 6 buah berupa
jumlah desa yang menerapkan pola konsumsi pangan beragam bergizi seimbang
dan aman, jumlah Perguruan Tinggi yang sudah melakukan penelaahan dan
diseminasi penganekaragaman konsumsi pangan, jumlah OKKPD yang telah
memberikan sertifikat PRIMA, jumlah provinsi dan kabupaten/kota yg telah
menerapkan sistem penanganan keamanan pangan segar, dan jumlah provinsi
yang telah menindaklanjuti hasil analisis. Konsumsi pangan dengan rata-rata
indikator mencapai 97,39 persen. Output/keluaran kegiatan ini berupa jumlah
kelompok wanita tani yang diberi sosialisasi melalui SL-pekarangan di 200 desa;
jumlah SD/MI yang diberi sosialisasi komsumsi beragam, berimbang, dan aman di
200 desa dll. Nilai capaian rata-rata indikator Input mencapai 92,66 persen dan
Output rata-rata 65,60 persen, dimana rendahnya capaian indikator keluaran ini
dikarenakan ada provinsi/kabupaten yang belum melaksanakan penanganan
pangan segar. Outcome kegiatan ini mencapai 97,82 persen.
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 34
Sasaran 3 Meningkatnya Nilai tambah, Daya Saing dan Ekspor
Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja. yaitu:
1. Jumlah sertifikasi produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan olahan
karet (pemberlakukan sertifikasi wajib) mencapai 10 sertifikasi atau 40 persen dari
target sebanyak 25 sertifikasi (kurang berhasil).
2. Persentase peningkatan produk olahan yang diperdagangkan mencapai 19 persen
atau 95 persen dari target sebesar 20 persen (berhasil).
3. Persentase peningkatan substitusi tepung gandum/terigu mencapai 4 persen atau 80
persen dari target sebesar 5 persen (berhasil).
4. Persentase pemenuhan sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri
coklat dalam negeri mencapai 20 persen atau 100 persen dari target 20 persen
(berhasil).
5. Persentase peningkatan surplus neraca perdagangan mencapai 51,85 persen atau
858,44 persen dari target sebesar 6,04 persen (sangat berhasil).
Faktor pendukung keberhasilan sasaran Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saingdan Ekspor
Pengukuran pencapaian Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam tahun
2010 didukung oleh kegiatan sebagai berikut:
a. Sertifikasi Pangan Organik, Pemberlakukan Sertifikasi Wajib Kakao danSarana Pengolahan Kakao Fermentasi
Untuk sertifikasi produk pertanian organik, telah dilakukan fasilitasi kepada 25
gapoktan/ pelaku usaha yang melakukan usaha pertanian organik di 6 provinsi. Dari 25
gapoktan/ pelaku usaha tersebut 10 gapoktan/ pelaku usaha telah memperoleh
sertifikasi organik, 4 gapoktan/ pelaku usaha dalam proses sertifikasi dan 11 gapoktan/
pelaku usaha masih dalam penerapan sistem pangan organik, sehingga pencapaian
target hanya sebesar 40 persen. Daftar gapoktan/ pelaku usaha yang telah mendapat
sertifikasi organik adalah sebagai berikut:
Tabel 8. Daftar Gapoktan/ Pelaku Usaha Yang Telah Mendapat Sertifikasi Organik
No Gapoktan/ Pelaku Usaha Produk Organik
1. Gapoktan Tranggulasi di Kab. Semarang Sayuran organik
2. Gapoktan Beras Green Grow di Kab. Semarang Beras organik
3. Gapoktan Tambak Sirang di Kab. Banjar Padi siam organik
4. Gapoktan Padi Babirik di Kab. Hulu Sungai Utara Padi organik
5. Gapoktan Tanuse di Kab. Malang Sayuran organik
6. Gapoktan Lila Cita Karya di Kab. Buleleng Anggur organik
7. Gapktan Beras Merah di Kab. Tabanan Beras merah organik
8. Subak Selat di Kab. Gianyar Beras organik
9. Ir. Dadan Hidayat, MSi di Kab. Bandung Barat Sayuran organik
10. Gapoktan Tunas Baru di Kab. Barito Kuala Jeruk organik
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 35
b. Pengembangan Produk Olahan
Untuk meningkatkan daya saing produk telah dilakukan berbagai upaya di dalam negeri
antara lain perbaikan mutu produk, pengorganisasian pelaku usaha, pemetaan produksi
komoditi prioritas (Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur),
peningkatan SDM (peningkatan pengetahuan tentang ekspor bagi Gapoktan dan
pengelolalan system rantai dingin), Pengembangan kemitraan antara eksportir dengan
Kelompok Tani dan Gapoktan, fasilitasi Cold Storage ( 8 Provinsi: Aceh, Sumut, Kepri,
Jabar, Jateng, Jateng, Sulsel, Sulut).
c. Agroindustri Aneka Tepung Lokal (Singkong dan Sagu)
Impor tepung gandum yang cukup tinggi (sekitar 5 juta ton/ tahun) mengindikasikan
bahwa keamanan pangan kita dapat terganggu setiap saat. Sementara itu potensi
bahan baku tepung seperti singkong, ubi jalar, sagu dan lainnya cukup tersedia di
dalam negeri.
Pemerintah dalam kebijakannya mengharapkan pada akhir tahun 2014 kemandirian
tepung nasional serta substitusi 20 persen tepung impor (atau sekitar 240 ribu ton)
dapat dicapai. Upaya pencapaian substitusi tepung impor ini dilakukan tidak hanya oleh
pemerintah tetapi juga oleh pihak swasta. Pemerintah dalam hal ini Kementerian
Pertanian akan mengimplementasikan kebijakan pengembangan tepung-tepungan
berbasis sumber daya lokal, yang ditargetkan bisa mensubstitusi 5 persen per tahun
impor gandum/ terigu, pemenuhan ini tentunya dilakukan melalui peningkatan kapasitas
produksi yang ada dan atau pembangunan Unit Pengolahan Hasil (UPH) tepung (pabrik
baru). Beberapa komoditas yang dapat dikembangkan sebagai bahan baku produk
tepung-tepungan adalah ubi kayu, gandum lokal, ubi jalar, ganyong, garut dan lain-lain.
Pada tahun 2010 telah dilakukan fasilitasi peralatan pengolahan tepung-tepungan (sagu
dan singkong) sebanyak 13 unit di 13 kabupaten/ kota dengan kapasitas 2 ton per hari.
Dari pembangunan UPH ini dihasilkan tambahan sekitar 9.000 ton, sehingga dari target
substitusi impor gandum 5 persen per tahun dapat tercapai sebesar 4 persen per tahun.
d. Sarana Pengolahan Kakao Fermentasi
Untuk meningkatkan mutu biji kakao sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh negara
tujuan atau industri dalam negeri, telah dilakukan berbagai upaya mulai dari pembinaan
budidaya tanaman, penanganan pasca panen dengan penekanan pada perlakuan
fermentasi biji kakao serta penerapan sistem jaminan mutu, agar sesuai dengan
standar mutu yang ditetapkan yaitu SNI 2323 – 2010 Biji Kakao. Jika diberlakukan SNI
wajib kakao fermentasi, maka kakao unfermentasi tidak diterima di pasar dalam negeri
maupun ekspor.
Saat ini kebijakan/ peraturan yang menetapkan pemberlakuan SNI wajib biji kakao
fermentasi masih dalam tahap persiapan. Jika kebijakan tersebut ditetapkan pada tahun
2011 maka diperlukan masa transisi selama 2 tahun untuk pemberlakuannya,
mengingat kondisi saat ini pelaku usaha/ petani kakao di Indonesia belum siap
melakukan fermentasi biji kakao. Oleh karena itu upaya yang telah dilakukan untuk
mendorong petani melakukan fermentasi dan penerapan sistem jaminan mutu serta
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 36
penerapan SNI 2323 – 2010 biji kakao secara benar, konsisten dan berkelanjutan, pada
tahun 2010 telah dilakukan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi sarana dan
prasarana pengolahan kakao fermentasi di 28 kabupetan/ kota. Kegiatan yang
dilakukan berupa pendampingan oleh site manajer, fasilitasi peralatan/ sarana
penglohan kakao fermentasi (box fermentasi, mesin pemecah buah, mesin pemisah
lendir dan nipe, mesin sortasi biji, alat pengukur kadar air), fasilitasi bangunan UPH
kakao dan Pengembangan Modal Usaha Kelompok (PMUK).
Sampai dengan tahun 2014 diperkirakan kebutuhan sarana pengolahan kakao
fermentasi sebanyak 140 unit. Sedangkan target pemenuhan sarana pengolahan kakao
fermentasi pada tahun 2010 adalah 20 persen dari 140 unit tersebut, sehingga faslitasi
yang telah dilakukan sebanyak 28 unit pada tahun 2010 telah memenuhi target
tersebut.
e. Perkembangan Neraca Perdagangan (Ekspor-Impor)
Dalam rangka peningkatan akses pasar untuk memacu pertumbuhan ekspor produk
pertanian ke berbagai Negara tujuan ekspor telah dilakukan berbagai kebijakan dan
program akselerasi ekspor, promosi dan diplomasi serta advokasi di berbagai Negara
dan forum kerjasama internasional. Percepatan dan peningkatan ekspor difokuskan
pada beberapa komoditas utama yang memiliki daya saing di pasar global, antara lain
Komoditi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Karet, Minyak Atsiri), dan Komoditi
Hortikultura (Buah, Sayur, Tanaman Hias, dan Biofarmaka).
Peningkatan neraca nilai perdagangan produk pertanian tahun 2009 dibandingkan
tahun 2010 (periode Januari - Nopember) mencapai 51,85 persen yaitu dari US$
10.796 M pada tahun 2009 menjadi US$ 16.394 M pada tahun 2010, sedangkan target
yang akan dicapai sebesar 6,04 persen per tahun. Tingginya capaian target tersebut
disebabkan meningkatnya harga produk pertanian di pasaran dunia akibat menurunnya
supply produksi produk pertanian terutama untuk komoditi strategis seperti kopi, karet,
kakao, dll. Menurunnya produksi produk pertanian tersebut dipengauruhi perubahan
iklim yang tidak menentu saat ini. Sumbangan terbesar dari peningkatan ini adalah oleh
peningkatan nilai ekspor produk perkebunan yaitu sebesar 47,13 persen, dan kemudian
berturut-turut adalah tanaman pangan 42,31 persen, peternakan 20,87 persen dan
hortikultura 1,59 persen (Lampiran Tabel III.7).
Selain pasar utama yang selama ini menjadi andalan tujuan ekspor seperti Eropa,
Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Malaysia dan Negara Asean lainnya, juga telah
dikembangkan akses pasar ke berbagai Negara di Timur Tengah dan Arab Saudi,
China, Korea, India, dan Eropa Timur.
Khusus untuk peningkatan ekspor buah dan sayur telah dilakukan percepatan melalui
kerjasama dengan Singapura dan China sejak tahun 2009. Peningkatan kerjasama
perdagangan buah dan sayur ke Singapura telah menjadi komitmen Kedua Pemimpin
Negara yang tertuang dalam kesepakatan pada saat kunjungan Presiden RI tanggal
17–19 Mei 2010 ke Singapura. Peningkatan kontribusi sayur dan buah Indonesia di
pasar Singapura meningkat dari 6,1 persen pada tahun 2009 menjadi 10 persen pada
tahun 2010. Dalam pencapaian target tersebut telah dilakukan berbagai upaya antara
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 37
lain: Pembentukan Asosiasi Eksportir Sayur dan Buah Indonesia ke Singapura pada
bulan November 2009; pembentukan Task Force Peningkatan Ekspor Sayur dan Buah
antara Indonesia dan Singapura pada bulan Januari 2010; Pembentukan Working
Group on Agribusiness, Penandatanganan MoU antara Eksportir Indonesia dengan
Gabungan Supermarket di Singapura dan Asosiasi Industri Makanan Singapura;
Kegiatan Promosi dan Public Awareness kepada konsumen Singapura melalui 6 Media
cetak dan 1 media TV Singapura pada bulan September 2010; Penetapan Key
Performance Indicators Working Group on Agribusiness antara lain peningkatan volume
ekspor sebesar 20 persen per tahun untuk Sayur (dari 29.089 ton tahun 2009) dan
Buah (dari 2.283 ton tahun 2009) dari Indonesia ke Singapura.
Peningkatan akses pasar buah-buahan ke China telah dilakukan melalui penyelesaian
kesepakatan Protokol Karantina untuk buah Salak dan Manggis, serta akan
diselesaikan untuk 10 jenis buah-buahan lainnya dalam waktu dekat. Selain kegiatan
promosi dalam berbagai event di China, juga telah dilakukan kerjasama antara eksportir
Indonesia dengan importir China yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan
ditanda tangani pada saat kegiatan Indonesian Tropical Fruit Festival pada arena
Shanghai World Expo tanggal 2 Oktober 2010 yang lalu.
Tabel 9. Neraca Perdagangan Tahun 2010 Sektor Pertanian
KementanVolume (Kg) Pert.
(persen)
Nilai (USD) Pert.
(persen)2009 2010 2009 2010
Ekspor 25.313.891.608 25.810.560.542 2 19.765.248.230 28.728.635.189 45
Impor 12.349.653.442 14.822.521.792 20 8.968.783.548 12.334.457.340 38
Neraca 12.964.238.166 10.988.038.750 (15) 10.796.464.682 16.394.177.849 52
Grafik 7. Neraca Perdagangan Sektor Pertanian Tahun 2010
Di samping itu, juga diwujudkan oleh Kegiatan utama Program Pengembangan
Agribisnis sebanyak 5 kegiatan. Hasil pengukuran pencapaian indikator sasaran rata-
rata mencapai 97,83 persen dari taget. Sampai dengan Desember tahun 2010 nilai
kelompok kinerja, adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan Agroindustri Perdesaan/Terpadu.
Indikator sasaran adalah berkembangnya agroindustri perdesaan. PPeenngguukkuurraann
ppeennccaappaaiiaann iinnddiikkaattoorr ssaassaarraann mmeennccaappaaii 8866,,6644 ppeerrsseenn.. IInnddiikkaattoorr ssaassaarraann tteerrsseebbuutt
bbeerruuppaa:: terlaksananya kegiatan UPJA unggas sebanyak 26 kelompok, tersedianya
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 38
peralatan IB 200 paket, terlaksananya unit pelaksana P2SDS di 18 provinsi,
tersedianya kendaraan roda 2 bagi inseminator 300 unit, pengembangan produksi
pakan skala kecil 10 kelompok, pengembangan ternak sapi perah sebanyak 15
kelompok, pemberdayaan kelompok peternak kelinci sebanyak 9 klp, pemberdayaan
kelompok peternak puyuh 11 klp, pemberdayaan kelompok peternak babi ramah
lingkungan 5 klp, optimalisasi kelahiran melalui sinkronisasi birahi sebanyak 9.000
akseptor, diterapkannya jaminan mutu dan keamanan pangan di 33 provinsi, standar
secara handal oleh pembina dan pelaku usaha sebanyak 100 orang, dihasilkannya
pengawas mutu kakao yang kompeten sebanyak 103 orang,dihasilkannya pengawas
mutu bokar yang kompeten sebanyak 69 orang, dihasilkannya auditor internal
laboratorium yang kompeten 25 orang, tersedianya SDM pendamping di 33 provinsi,
terukurnya rendemen TBS kelapa sawit untuk menyempurnakan Permentan penetapan
harga TBS kelapa sawit produksi perkebun 9 dokumen, terbangunnya agroindustri
tepung singkong dan sagu di 13 kabupaten/ kota, serta beroperasinya, terbangunnya
agroindustri beras untuk ekspor di 6 kabupaten/ kota dan beroperasinya, kemampuan
kabupaten/ kota untuk memproduksi karet bokar bersih di 15 kabupaten/ kota,
kemampuan kabupaten/ kota memproduksi kopi kualitas ekspor di 16 kabupaten/ kota,
terbangunnya agroindustri mete dan minyak atsiri di 16 kabupaten/ kota dan
beroperasinya/terbangunnya agroindustri susu di 16 kabupaten/ kota dan
beroperasinya/terbangunnya agroindustri hortikultura di 12 kabupaten/ kota dengan
capaian 100 persen, beroperasinya grading packaging secara optimal di 6
kabupaten/kota, beroperasinya PPTSK secara optimal di 37 kabupaten/ kota,
terbangunnya agroindustri gula merah di 1 kabupaten dan beroperasinya.
meningkatnya produksi dan laju pertumbuhan produksi tercapai 95,75 persen dari
target.
2. Integrasi Tanaman-Ternak, Kompos dan Biogas.
Indikator sasarannya adalah meningkatnya penggunaan pupuk organik, populasiternak, dan fasilitasi produksi perkebunan. Pengukuran pencapaian indikator sasaranmeningkatnya penggunaan pupuk organik dan non organik, pupulasi ternak, fasilitasiproduk perkebunan mencapai 91,56 persen. Indikator sasaran tersebut berupa:penggunaan pupuk organik, dan terkawalnya pengadaan RP3O di 33 provinsi, jjuummllaahhkkeelloommppookk ppeennggeemmbbaannggaann iinntteeggrraassii ttaannaammaann--tteerrnnaakk,, jjuummllaahh kkeelloommppookk ppeennggeemmbbaannggttaannaammaann--uunnggggaass,, jjuummllaahh BBaattaammaass,, jjuummllaahh ddeemmpplloott bbiiooggaass bbaabbii//uunnggggaass ddaann jjuummllaahhkkeelloommppookk ppuuppuukk oorrggaanniikk kkoottoorraann hheewwaann..
3. Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat dan Pengembangan PerkebunanKomersial (Bahan Baku Bio Energi)
Indikator sasaran yang ditetapkan subsektor Perkebunan melaksanakan 13 (tiga belas)
fokus kegiatan utama. Indikator sasaran mencapai 77,46 persen, yang terdiri dari:
a. Revitalisasi Perkebunan untuk kelapa sawit seluas 125.000 ha, Karet 10.000 ha,
dan kakao untuk tahun 2010 tidak ditargetkan, sehingga total pengembangan
revitalisasi untuk melaksanakan perluasan, peremajaan dan rehabilitasi seluas
135.000 ha. Realisasi untuk kelapa sawit seluas 26.332 ha (21,07 persen) dengan
jumlah petani 12.126 KK dan untuk karet seluas 1.886 ha (18,86 persen) dengan
jumlah petani 1.046 KK. Sedangkan untuk kakao yang tidak ditargetkan ternyata
dapat dilaksanakan dengan realisasi seluas 128 ha dengan jumlah petani 94 KK.
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 39
Sehingga total realisasi Revitalisasi Perkebunan seluas 28.346 ha atau mencapai
20,99 persen.
b. Akselerasi peningkatan produksi gula sebesar 2.996 ribu ton dan dapat terealisasi
sebesar 2.390 ribu ton atau mencapai 80,00 persen.
c. Meningkatkan produksi tanaman kapas di dalam negeri agar kebutuhan bahan
baku serat (khususnya kapas) pada industri TPT nasional yang terus meningkat
dari tahun ke tahun semakin terpenuhi, meningkatkan ekspor sekaligus devisa dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkapasan baik di hulu, intermediate
maupun di hilir. Namun untuk tahun 2010 sasaran produksi yang akan dicapai
tersebut masih rendah yang terealisasi sebesar 3.779 ton atau mencapai 14,01
persen.
d. Kelapa Sawit-Ternak, Kopi-Ternak, Tebu- Ternak, dan Kakao-Ternak yang
dilaksanakan sebanyak 27 paket di 16 Provinsi 24 Kabupaten dan realisasi fisik
rata-rata hampir 100 persen. Usaha budidaya tanaman perkebunan secara melekat
dihadapkan pada fluktuasi harga jual. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut
maka dikembangkan cabang usahatani ternak, dengan memanfaatkan potensi
hasil samping dan limbah yang tersedia yaitu hasil samping dari tanaman untuk
pakan ternak, dan kotoran ternaknya dimanfaatkan sebagai pupuk dan biogas,
meningkatkan pendapatan petani dan mempertangguh usahatani perkebunan
rakyat. Serta kegiatan ini sekaligus mendukung kebijakan swasembada daging
tahun 2010, kebijakan ketahanan pangan dan pengembangan wilayah. Sehingga
sasaran untuk mendukung swasembada daging dapat tercapai.
e. Pengembangan DME berbasis jarak pagar dimulai dengan memfasilitasi
pembangunan kebun induk, pengembangan tanaman, pengadaan UPH dan
kompor serta pembangunan rumah Unit Pengolahan Hasil (UPH) di 13 provinsi.
Namun demikian di dalam pelaksanaannya, karena keterbatasan benih unggul,
maka pengembangan tanaman tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana dan tahun
2010 telah dilaksanakan pengembangan jarak pagar seluas 534 ha yang tersebar
di 7 Provinsi 7 Kabupaten telah terealisasi fisiknya sebesar 86,90 persen dan
pengadaan sarana kompor 375 unit dengan realisasi fisik 62,20 persen; Sehingga
sasaran untuk meningkatkan produksi tanaman jarak pagar di areal perkebunan
sebesar 15 ribu ton baru tercapai sebesar 7,5 ribu ton atau mencapai 50,00 persen.
f. Pengembangan Kelapa Terpadu (Kelapa Dalam), untuk meningkatkan
produktivitas usaha tani kelapa secara berkelanjutan. Indonesia dengan kondisi
alam dan iklim yang mendukung mempunyai potensi dalam pengembangan
komoditas kelapa. Berdasarkan data yang ada, tingkat produktivitasnya mengalami
penurunan yang diakibatkan karena pohon kelapa sudah berumur sangat tua.
Untuk itu kegiatan yang dialokasikan dalam rangka mendukung pelaksanaan
Pengembangan Kelapa Terpadu, pada tahun 2010 dilaksanakan kegiatan yang
meliputi : (a) Rehabilitasi bangunan untuk 10 unit dengan realisasi fisik mencapai
41,90 persen, (b) Peremajaan kelapa terpadu seluas 37.074 ha dengan realisasi
fisik mencapai 89,50 persen, (c) Pengembangan kelapa di wilayah PLG seluas
800 ha dengan realisasi fisik 89 persen, (d) Pembinaan dan pengawalan kelapa
terpadu sebanyak 76 kegiatan dengan realisasi fisik telah mencapai 100 persen,
dan (e) Penguatan kelembagaan petani kelapa terpadu dengan realisasi fisik
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 40
sebesar 100 persen. Sehingga diharapkan dengan program tersebut dapat
membantu petani untuk meningkatkan pendapatannya dan sekaligus menyerap
tenaga kerja di perdesaan dengan sasaran untuk meningkatkan produksi tanaman
kelapa yang ditargetkan sebesar 3.266.447 ton telah tercapai 100 persen.
g. Pengembangan Komoditi Unggulan Nasional Non Revitalisasi Perkebunan dengan.
sasaran untuk meningkatkan produksi komoditas ekspor yang ditargetkan seperti:
(a) Kelapa Sawit sebesar 23.109 ribu ton tercapai 19.760 ribu ton atau 85,51
persen; (b) Jambu Mete sebesar 145.000 ton tercapai 100 persen, (c) Karet
sebesar 2.681 ribu ton tercapai 2.592 ribu ton (96,68 persen); (d) Kakao sebesar
988.000 ton tercapai 845.000 ton atau 85,53 persen, dan (e) Kopi Robusta sebesar
698.000 ton tercapai 479.000 ton atau 68,62 persen. Sehingga sasaran
pengembangan komoditi Unggulan Nasional Non Revitalisasi Perkebunan yang
rarat-rata mencapai 87,27 persen.
h. Pengembangan Teh Rakyat dan Rempah seluas 5.568 ha di 7 Provinsi tersebar
di 14 Kabupaten. Sasaran yang dicapai untuk pengembangan Teh Rakyat dan
Rempah adalah: (a) Terfasilitasinya peningkatan produksi Teh yang ditargetkan
sebesar 168.000 ton dengan realisasi sebesar 150.342 ton atau 89,49 persen; (b)
Terfasilitasinya peningkatan produksi Lada yang ditargetkan sebesar 82.930 ton
telah terealisasi sebesar 84.218 ton atau 101,55 persen; (c) Terfasilitasinya
peningkatan produksi Cengkeh yang ditargetkan sebesar 77.520 ton telah
terealisasi sebesar 88.033 ton atau 105,82 persen; (d) Terfasilitasinya peningkatan
produksi Pala yang ditargetkan sebesar 11.893 ton telah terealisasi sebesar 11.893
ton atau 100 persen. Sehingga capaian sasaran pengembangan Teh Rakyat dan
Rempah dengan rata-rata yang mencapai 99,22 persen.
i. Pengembangan Kopi Specialty seluas 5.323 ha di 12 Provinsi. Sasaran
pengembangan Kopi Specialty adalah untuk meningkatkan produksi ekspor Kopi
yang ditargetkan sebesar 698.000 ton dan telah tercapai sebesar 479.000 ton atau
mencapai 68,62 persen.
j. Pengembangan Komoditas Spesifik (Kina, Nilam, Rami, Pinang, Gambir) seluas
388 ha di 7 Provinsi 5 Kabupaten. Sasaran yang telah tercapai dari komoditi
spesifik yaitu : (a) Kina dengan target 76 persen dan terealisasi 76 persen atau
tercapai 100 persen; (b) Nilam dengan target 76 persen dan terealisasi 50 persen
atau tercapai 65,79 persen; (c) Rami dengan target 76 persen dan terealisasi 15
persen atau tercapai 20 persen; (d) Pinang dengan target 76 persen dan terealisasi
76 persen atau tercapai 100 persen; dan (e) Gambir dengan target 76 persen dan
terealisasi 76 persen atau tercapai 100 persen, sehingga rata-rata capaian sasaran
produksi komoditi spesifik sebesar 77,16.
Namun untuk pengembangan Nilam dan Rami yang produktivitasnya masih
rendah, dengan harga yang berlaku, dan usaha tani Rami tidak mampu bersaing
dengan komoditas alternatifnya. Rendahnya produktivitas antara lain disebabkan
oleh penggunaan bahan tanaman yang kurang baik mutunya (klon tidak murni dan
bibit dari segala sumber, yaitu berupa rizoma, bonggol, maupun batang), pemilihan
daerah tidak selektif dan pupuk belum sesuai. Sebagai bahan pembuatan tekstil
hubungan serat rami dengan serat kapas bersifat substitusi. Artinya agar dapat
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 41
menggantikan serat kapas, serat rami harus mempunyai keunggulan kompetitif
baik harga maupun mutu.
k. Revitalisasi Perbenihan yang dilaksanakan di 32 Provinsi berupa pembangunan,
pemurnian dan pemeliharaan kebun benih, kebun induk, kebun entres, dan blok
penghasil tinggi (BPT) dan Pohon Induk Terpilih (PIT), penguatan kelembagaan
perbenihan yang kegiatannya meliputi : a) Fasilitasi Pembangunan Kebun Induk,
Penilaian dan Penetapan BPT dan PIT Kelapa b) Fasilitasi Pembangunan Kebun
Entres Karet c) Fasilitasi Pembangunan Kebun Induk Jambu Mete dengan kebun
sumber benih Jambu mete , d) Fasilitasi Pembangunan Kebun Induk Jarak Pagar,
dimana luas Kebun Induk jarak pagar, e) Fasilitasi Penyediaan Benih Kelapa
Sawit, f) Fasilitasi Penyediaan Benih Kemiri Sunan yang berasal dari BPT pohon
induk kemiri sunan, g) Pembangunan Kebun Koleksi Nasional Sumber Daya
Genetik Kelapa Sawit, Fasilitasi Penyediaan Benih Kakao Somatic Embryogenesis
(SE), h) Fasilitasi Penyediaan Benih Kopi, i) Fasilitasi Penyediaan benih untuk
Komoditi Spesifik, j) Penguatan Kelembagaan Perbenihan
Dari uraian kegiatan Revitalisasi Perbenihan yang dilaksanakan tersebut untuk
mencapai sasaran dalam mendukung penyediaan benih tanaman perkebunan yang
bermutu dengan penggunaan benih unggul bermutu dan bersertifikat yang
ditargetkan sebesar 45 persen dan dapat terealisasi dengan sasaran fisik yang
mencapai 35 persen atau tercapai 77,78 persen.
l. Revitalisasi Perlindungan Perkebunan. sasaran yang dicapai adalah
memfasilitasi peningkatan produktivitas tanaman perkebunan sebesar 72,50
persen dari potensi produksi dan realisasi fisik yang dicapai sebesar 72,20 persen
atau mencapai 99,59 persen.
m. Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional pengembangannya
mulai tahun 2009. Gernas Kakao yang direncanakan selama 3 tahun (2009-2011)
dengan nilai anggaran yang ditetapkan sebesar 3 trilyun rupiah dengan
pembebanan anggaran pada BA 999 dari Kementerian Keuangan. Disamping
Gernas kakao, terdapat juga pengembangan yang dilakukan secara reguler melalui
dana Tugas Pembantuan dengan kegiatan Revitalisasi dan Non Revitalisasi.
Produksi komoditas perkebunan umumnya mengalami peningkatan. Pertumbuhan
produksi didorong oleh produk CPO kelapa sawit sebesar 19.760.010 ton, karet
kering sebesar 2.591.940 ton, kopra kelapa sebesar 3.266.450 ton, biji kakao
kering sebesar 844.630 ton dan biji kopi berasan sebesar 698.000 ton, gula tebu
sebesar 2.694.230 ton. Komoditas yang produksinya meningkat sangat nyata
selama pelaksanaan RPJM pertama adalah jarak pagar dan kapas dengan laju
pertumbuhan per tahun masing-masing mencapai 295,54 persen dan 67,05
persen. Komoditas lain yang produksinya meningkat cukup tinggi adalah kelapa
sawit (11,96 persen), karet (3,07 persen), tebu (4,49 persen), kopi (1,77 persen),
jambu mete (1,63 persen), kelapa (1,07 persen), lada (1,55 persen), dan cengkeh
(9,68 persen). Namun demikian masih terdapat komoditas yang rata-rata
produksinya mengalami penurunan, yaitu tembakau dan teh dengan laju
penurunan per tahun mencapai 3,15 persen dan 1,81 persen meskipun kemudian
cenderung naik kembali.
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 42
4. Pengembangan Pertanian Organik dan Pertanian Berkelanjutan
Pengukuran pencapaian indikator sasaran berkembangnya pertanian organik dan
Pertanian berkelanjutan mencapai 63,27 persen. Indikator sasaran tersebut berupa:
jaminan mutu serta sertifikasi produk pertanian mencapai 63,27 persen. Indikator
sasaran berupa tersedianya inspektor keamanan pangan yang kompeten 26 orang dan
inspektor pangan organik yang kompeten 24 orang, sertifikasi organik untuk 10
gapoktan, terbentuk dan terverifikasinya OKKPD 14 lembaga, ditetapkannya SNI
produk pertanian oleh BSN sebanyak 17 dokumen, diterapkannya sistem jaminan mutu
oleh 70 poktan/ gapoktan, dilaksanakannya pedoman kerjasama dan harmonisasi SAP
2 kesepakatan, ditetapkannya standar mutu harmonisasi sebanyak 9 standar,
beroperasinya usaha pengolahan kompos dan biogas sebanyak 21 poktan;
perumusan/revisi SNI, fasilitasi pengembangan hortikultura organik dan pengembangan
hortikultura di DAS.
5. Peningkatan Kegiatan Eksibisi, Perlombaan dan Penghargaan KepadaPetani/Pelaku Agribisnis.
Pengukuran pencapaian indikator sasaran meningkatnya prestasi kerja para petugas,
petani, peternak, promosi, mencapai 95 persen. Indikator sasaran berupa: penilaian
petani/pelaku agribisnis di 33 Provinsi, terlaksananya lomba kelompok ternak dan
petugas, pemasyarakatan produk buah-buahan, sayuran dan biofarmaka, pekan Flori
dan Flora Nasional, partisipasi pemasyarakatan tanaman hias dan hortikultura,
meningkatnya jaringan bisnis/networking antara pelaku usaha agribisnis Indonesia
dengan pelaku usaha luar negeri dalam 6 event pameran/misi dagang internasional di 6
negara, terciptanya dukungan 2 negara terhadap citra positif persawitan Indonesia
dalam event green campaign, tercapainya 25 dokumen kesepakatan/kebijakan baru
dalam rangka memperlancar akses pasar ekspor, perlindungan produk pertanian dalam
negeri, keseimbangan supplay demand dan peningkatan daya saing, tersedianya 3
jenis kebijakan (Tarif Bea Masuk, Biaya Keluar dan PPN) yang melindungi kepentingan
pelaku usaha produk pertanian dalam negeri, termanfaatkannya 3 dokumen bahan
rekomendasi kebijakan dan informasi peluang pasar oleh instansi pembina, pelaku
usaha dan stakkeholder, terbinanya 6 komoditas strategis dalam memanfaatkan
peluang pasar ekspor dan kesepakatan dengan negara mitra ekspor; tersedianya 1 unit
cool storage sebagai sarana pemasaran mendukung ekspor; terbinanya SDM di 3
provinsi wilayah sentra produksi di bidang pemasaran ekspor; meningkatnya
stakkeholder yang memanfaatkan informasi pengembangan pasar ekspor di 33
provinsi; terjadinya transaksi dari 3 event promosi dalam negeri sebesar Rp. 46,8 miliar;
meningkatnya kinerja, prestasi pribadi dan kinerja 24 poktan/ pelaku usaha/ lembaga
penerima penghargaan ketahanan pangan bidang PPHP.
Sasaran 4 Meningkatnya Kesejahteraan Petani
Target Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2010 sebesar 105, jika dibandingkan dengan
capaian tahun 2010 sebesar 103,01 atau 98,10 persen. Apabila dibandingkan dengan
capain NTP 2009 sebesar 101,20 mengalami peningkatan sebesar 1,79 persen. Hal ini
menunjukkan indeks harga yang diterima petani lebih besar dari indeks harga yang
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 43
dibayarkan petani. Meskipun NTP belum dapat menggambarkan kondisi yang
sebenarnya dari kesejahteraan petani, namun NTP sampai saat ini masih merupakan
salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan petani. Oleh karena itu, NTP
disebut salah satu indikator relatif yang menunjukkan tingkat kesejahteraan petani.
Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran Peningkatan Kesejahteraan Petani
Hasil pengukuran pencapaian indikator sasaran kegiatan pendukung peningkatan
kesejahteraan petani rata-rata mencapai 100,58 persen dari target. Sampai dengan
Desember tahun 2010 nilai kelompok kinerja, adalah sebagai berikut:
a. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
Pengukuran pencapaian indikator sasaran mencapai 100,58 persen. Indikator tersebut
berupa: berkembanya usaha agribinis di perdesaan melalui Gapoktan sebanyak 10.000
desa/Gapoktan realisasinya mencapai 8.587 desa/Gapoktan atau 85,87 persen dari
target, berkembangnya penyuluhan di lokasi PUAP, dan meningkatnya kapasitas
kemampuan pengelola Gapoktan, penyuluh pendamping dan Penyelia mitra tani PUAP
rata-rata mencapai 100 persen dari target.
b. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan melalui LM3 danPenggerak Membangun Desa (PMD)
Pengukuran pencapaian indikator sasaran mencapai 100,09 persen. Indikator tersebut
berupa: berkembangnya usaha tani di lingkungan LM3, tersalurnya bantuan modal
usaha LM3 dan PMD. Sasaran ini diwujudkan oleh kegiatan Penguatan Kelembagaan
Ekonomi Petani melalui LM3 dan PMD; kegiatan LM3 tanaman pangan sebanyak 589
paket, SMD sebanyak 700 paket, penyelamatan sapi betina produktif 125 kelompok,
pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis hortikultura kepada LM3 di 434
ponpes.
c. Magang, Sekolah Lapang dan Pelatihan, Pendidikan Pertanian danKewirausahaan Agribisnis
Pengukuran pencapaian indikator sasaran mencapai 108,54 persen. Indikator sasaran
ini berupa: meningkatnya kesadaran kelompok tani alumni SL-PHT dalam mengurangi
luas serangan OPT pada tanaman perkebunan mencapai 59,38 dari target. Revitalisasi
Perlindungan Perkebunan untuk melaksanakan pengendalian OPT dan non OPT
seluas 8.332 ha, pengendalian kebakaran dan gangguan usaha perkebunan (GUP),
SL-PHT perkebunan di 19 Provinsi. jumlah petani peserta SL-PHT pada tahun 2010
sejumlah 78 kelompok tani atau sejumlah 1.950 orang/petani dan telah menyelesaikan
pelatihan/capaian fisiknya 84 persen, terfasilitasinya PIA di UPT Pelatihan,
terfasilitasinya peningkatan kapasitas kompetensi Widyaiswara, terfasilitasinya
peningkatan kapasitas pengelola P4S, terselenggaranya Pelatihan bagi aparatur,
terselenggaranya pelatihan bagi non-aparatur, terselenggaranya kerjasama pelatihan
luar negeri bagi negara-negara ASEAN, Asia Selatan, Pasifik dan Afrika,
terstandardisasi & terakreditasinya jenis profesi SDM pertanian, meningkatnya kualitas
lembaga pendidikan, meningkatnya jenjang pendidikan formal aparatur, terlaksananya
kerjasama pendidikan dalam dan luar negeri, terevaluasinya pelaksanaan retooling di
bidang kelapa sawit, tersusunnya SKKNI bidang pertanian, terfasilitasinya sertifikasi
penyuluh pertanian, terfasilitasinya pembentukan LSP/LDP, meningkatnya kompetensi
Bahasa inggris guru dan dosen, peningkatan keterampilan dasar teknis instruksional
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 44
dosen STPP, pengembangan Assesor Kompetensi bersertifikat, terbina dan
terakreditasinya P4S, dan terfasilitasinya kelembagaan P4S, tersalurnya bantuan
modal kerja usaha bagi lulusan SPP terbaik menjadi wirausahawan muda, tersalurnya
fasilitasi bagi SPP untuk pendampingan wirausahawan muda pertanian,
terselenggaranya Diklat Fungsional RIHP bagi penyuluh dan non-penyuluh pertanian,
terlaksananya magang dan SL penerapan GAP/SOP oleh petani dan kelompok tani
hortikultura di 20 provinsi.
d. Peningkatan Sistem Penyuluhan, Sumberdaya Manusia Pertanian danPengembangan Kelompok Tani
Pengukuran pencapaian indikator sasaran 100 persen. Indikator sasaran berupa:
pembinaan dan penyuluhan pertanian, tumbuhnya usaha agribisnis dan kelembagaan
petani (Poktan/Gapoktan) melalui Farmers Managed Activities (FMA), tumbuhnya
penyuluh swadaya, tumbuhnya kepengurusan FMA, terfasilitasinya kemitraan petani
dengan perusahaan/swasta, terbangunnya gedung BPP baru, terehabilitasinya gedung
BPP lama, tersedianya perlengkapan kantor untuk BPP, tersusunnya pedoman FMA,
pedoman pembentukan kelembagaan tani, kurikulum pelatihan agribisnis dan pedoman
Monev FEATI, terbimbing dan terbinanya pelaksanaan FEATI, dan terselenggaranya
rencana aksi anti korupsi di lokasi FEATI. Nilai capaian rata-rata indikator Input
mencapai 86,75 persen, Output rata-rata mencapai 100,68 persen dan Outcome rata-
rata mencapai 100 persen.
3.4 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya
Di samping sasaran strategis Kementerian Pertanian masih ada dukungan sasaran
operasional yang berisifat manajemen pembangunan pertanian, yaitu: Kebijakan,
Perencanaan, Koordinasi, Keuangan, Kepegawaian, dan Evaluasi, Pengembangan
Data Statistik dan Informasi, Kerjasama serta Pengarustamaan gender dan
Penyelesaiaan masalah-masalah mendesak dan bencana Alam. Pengukuran
pencapaian indikator sasaran mencapai 95,60 persen. Indikator tersebut berupa:
Keuangan, Kepegawaian, Monev, Pengembangan Data Statistik dan Informasi
Kerjasama serta Pengarustamaan Gender dan Penyelesaian Masalah-Malasah
mendesak dan Bencana Alam bidang Peternakan, bidang Tanaman Pangan,
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dukungan manajemen SDM Pertanian di
Kawasan FEATI, dukungan manajemen Perkebunan.
Kegiatan-kegiatan tersebut difasilitasi melalui program penunjang Kepemerintahan
Yang Baik. Program ini telah menghantarkan Kementerian Pertanian menurunkan
Kerugian Negara (KN) dari Rp. 46,5 Miliar menjadi Rp. 27,3 Miliar atau 41,29 persen.
Selain itu berdasarkan survei integritas yang telah dilakukan oleh KPK tahun 2010,
Kementerian Pertanian menduduki peringkat pertama (score 7,63 dari skala 10)
sebagai Lembaga Publik yang memiliki integritas. Hal ini menunjukkan bahwa upaya
pencegahan KKN dan penegakan Good Governence and Clean Governence di
lingkungan Kementerian Pertanian sudah pada jalur yang tepat (on the right track).
3.4.1 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur Negara(Internal)
Hasil pengukuran pencapaian indikator sasaran berkisar 41,96 hingga 100 persen dari
taget. Sampai dengan Desember tahun 2010 nilai kelompok kinerja, adalah sebagai
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 45
berikut. Pengukuran pencapaian sasaran secara umum pencapaian hasil kegiatan telah
mencapai target yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan. Beberapa kegiatan
yang mencapai target antara lain audit kinerja terhadap 405 Satker atau 105,47 persen
dari target sebanyak 384 Satker; pengawasan dengan tujuan tertentu terhadap 4
kegiatan atau 200 persen dari target sebayak 2 kegiatan; evaluasi terhadap LAKIP
Eselon I sebanyak 12 LAKIP atau 100 persen dari target 12 LAKIP; evaluasi
program/kegiatan strategik terhadap 4 kegiatan atau 100 persen dari target sebanyak 4
kegiatan; reviu laporan keuangan sebanyak 2 laporan atau 100 persen dari target
sebanyak 2 laporan; dan pengawalan program/kegiatan strategis sebanyak 4 laporan
atau 100 persen dari target. Kegiatan tersebut didukung dengan anggaran
Rp.27.174.687.720 dengan realisasi Rp.21.693.372.216 atau 79,82 persen.
Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Penyelenggaraan
Pengawasan dan Pemeriksaan Apapratur Negara (Internal) akuntabilitas tahun 2010
rata-rata mencapai 92,84 persen. Sasaran ini hanya bersifat keluaran, karena hasil
pemeriksaan dapat dipergunakan untuk melakukan perbaikan manajemen.
3.4.2 Beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sesuai target.
Audit anggaran bantuan luar negeri (BLN) terhadap 17 Satker atau 70,83 persen dari
target sebanyak 24 Satker; audit khusus/investigasi terhadap 14 kasus pengaduan atau
38,89 persen dari target sebanyak 36 kasus; monitoring penyelesaian TLKN pada 31
Provinsi atau 96.88 persen dari target; dan pengawalan dan pendampingan proses
pengadaan barang dan jasa sebanyak 8 kegiatan atau 66,67 persen dari target
sebanyak 12 kegiatan.
Secara umum outcome maupun benefit dari kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan
dan Pemeriksaan Apapratur Negara (Internal) yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal
adalah dimanfaatkannya laporan hasil audit yang dapat digunakan untuk melakukan
perbaikan manajemen dari satker yang diperiksa. Salah satu indikator kinerja yang
digunakan adalah semakin menurunnya saldo nilai kerugian negara yang ditemukan
dalam audit sebagai tindak lanjut terhadap berbagai saran dalam laporan hasil
pemeriksaan baik yang menyangkut temuan administrasi maupun temuan kerugian
negara.
3.4.3 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Sampai dengan Desember tahun 2010 nilai kelompok kinerja ini karena sifatnya hanya
fasilitasi dan monitoring, maka tidak disajikan secara rinci, karena hanya bersifat
fasilitasi sarana dan prasarana penunjang.
3.4.4 Pendidikan Tinggi
Hasil pengukuran pencapaian sasaran terselenggaranya pendidikan tinggi pertanian di
STPP sebanyak 557 orang lulusan STPP atau 100 persen dari target, dan lulusan
retooling sebanyak 687 orang atau 100 persen dari target. Pengukuran kinerja kegiatan:
Input berupa dana Rp.19.844.600.000 terealiasi Rp.16.757.711.400 atau sebesar 84,44
persen, Output rata-rata 100 persen.
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 46
3.4.5 Pendidikan Menengah
Hasil pengukuran pencapaian sasaran terselenggaranya pendidikan menengah
sebanyak 5.000 orang atau 100 persen dari target. Nilai capaian kinerja kegiatan: Input
berupa dana sebesar Rp.55.113.000.000 terealisasi Rp.46.440.913.700 atau 84,26
persen, Output rata-rata 100 persen.
3.5. Akuntabilitas Keuangan
Tahun 2010 anggaran yang bersumber dari APBN untuk Kementerian Pertanian
sebesar Rp. 8,95 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 7 (tujuh)
Program Pembangunan Pertanian dimana sebesar 20 persen berada di pusat dan 80
persen dialokasikan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Alokasi anggaran
tersebut telah memperhatikan keseimbangan antara pusat-daerah. Alokasi anggaran di
pusat sebagian besar dimanfaatkan langsung oleh petani di seluruh Indonesia seperti
untuk bantuan penanggulangan bencana alam dan kerusuhan, sedangkan ke daerah
disalurkan dalam bentuk Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan untuk
membiayai kegiatan operasional dan fisik. Secara total sampai dengan Desember 2010
realisasi penyerapannya mencapai Rp. 8,03 triliun atau 89,69 persen. Penyerapan
anggaran per Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sampai dengan bulan
31 Desember 2010 seperti (Tabel III.10 Lampiran).
3.6. Hambatan Dan Kendala
Pelaksanaan kinerja pembangunan pertanian tahun 2010 masih banyak ditemui
hambatan/kendala, namun secara umum pelaksanaannya dapat diatasi/
ditanggunglangi. Hambatan yang dijumpai antara lain:
1. Cakupan tugas, komoditas dan tanggung jawab dalam pembangunan pertanian
sangat besar, serta keterkaitan dengan pihak-pihak lain. Pembangunan Pertanian
yang terintegrasi dalam suatu kawasan telah dicoba untuk di wujudkan dengan
berbagai kegiatan, namun demikian besarnya wilayah kerja yang secara geografis
terpisah-pisah dalam kepulauan dan memiliki beragam agroklimat dan agro
ekosistem secara teknis membutuhkan alokasi anggaran yang memadai.
2. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa rantai pasok (SCM) dan pasar yang
berkeadilan di tingkat lapangan khususnya produk pertanian masih jauh dari
harapan. Petani dan produsen masih merasa kesulitan dalam mendapatkan
keuntungan yang proporsional dan pada umumnya mengalami kesulitan dalam
memecahkan permasalahan ini meskipun telah diinisiasi dengan pengaktifan
berbagai kelembagaan dan kelompok-kelompok usaha dalam membantu
menciptakan pasar yang adil.
3. Perhatian penggunaan sarana produksi lebih ditekankan pada aspek input produksi
(benih, pupuk dan pestisida), sementara pengembangan sarana peralatan dan
mesin produksi, penggunaan sarana modern masih terbatas. Dilain pihak
penerapan usahatani sesuai dengan norma dan aturan baku (GAP dan SOP)
belum memadai. Kemampuan institusi perbenihan (pemerintah, swasta maupun
penangkar) untuk menyediakan benih bermutu varietas unggul masih terbatas.
Selain itu insentif bagi pelaku usaha perbenihan (penangkar, produsen dan grower)
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 47
kurang memadai. Hal ini telah menyebabkan meningkatnya penggunaan/peredaran
benih asalan dan benih impor ilegal.
4. Permasalahan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pertanian di daerah
yang masih rendah serta terbatasnya jumlah tenaga/petugas yang benar-benar
menguasai dibidang teknis, menyebabkan sebagian kegiatan mengalami
keterlambatan dan bahkan ada yang tidak dapat melaksanakan.
5. Masalah Administrasi dan Manajemen, antara lain:
a. Proses pencairan dana yang dibintang memerlukan waktu penyelesaian yang
lama.
b. Kebijakan anggaran nasional mengharuskan dilakukan revisi.
c. Belum lancarnya arus pelaporan dari satker lingkup Kementan dan pelaksanaan
kegiatan belum konsisten dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga
banyak kegiatan yang menumpuk di triwulan akhir;
6. Masalah Kelembagaan dan SDM antara lain:
a. Kelembagaan dan kemitraan usaha masih lemah, petani belum terlibat langsung
dalam kegiatan agribisnis secara utuh serta wawasan dan kemampuan SDM
kewirausahaan petani/kelompok juga masih lemah. Kegiatan usaha kelompok
juga berdasarkan hamparan dengan usaha campuran, belum menurut kelompok
komoditas, di samping kelompok yang ada masih berorientasi pada produksi.
b. Petugas pengelola keuangan yang telah mendapat pelatihan, dimutasikan ke
unit kerja lain.
c. Sumberdaya manusia pertanian baik kuantitas maupun kualitasnya masih
terbatas.
d. Penempatan tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan bidang tugasnya.
e. Pelaksanaan PP No.41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah
berimplikasi kepada pelaksanaan kegiatan di daerah.
7. Masalah Teknis, antara lain:
a. Masih lemahnya kelembagaan petani sehingga mengakibatkan lemahnya posisi
tawar petani dan rendahnya akses petani ke sumber daya.
b. Terbatasnya akses modal petani untuk usaha pertanian.
c. Petani belum mengadopsi teknologi pertanian secara optimal.
d. Rendahnya produktivitas pertanian sebagai akibat dari (1) keterbatasan sarana
dan prasarana pertanian, (2) serangan OPT, dan (3) dampak anomali iklim.
e. Ketergantungan bahan baku dan sarana produksi pertanian yang bersumber
dari impor.
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 48
3.7. Upaya dan Tindaklanjut.
Untuk mengatasi berbagai permasalahan utama, akan ditempuh berbagai upaya,
antara lain:
1. Menerbitkan Pedum, juknis, SK Pengelola Keuangan, serta mengoptimalkan
pemanfaatan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan Surat Edaran Ditjen
Perbendaharaan yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
Berbagai perangkat aturan tersebut diupayakan untuk diselesaikan lebih awal dan
dikirim ke daerah tepat waktu, serta terlebih dahulu dilakukan sosialiasi.
2. Meningkatkan koordinasi di tingkat Pusat dengan melakukan pengembangan
jejaring kerja dengan memanfaatkan forum-forum koordinasi lintas sektoral seperti:
Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, Kemenko Kesra, dan
lingkup Kementerian Pertanian. Koordinasi dilakukan dalam rangka penjabaran
tugas pokok dan fungsi unit kerja secara lebih jelas dan tegas antara tugas
pembinaan (steering), pengawasan (controling), dan pelaksanaan (rowing).
Peningkatan koordinasi antara Pusat dan Daerah melalui pertemuan-pertemuan di
pusat dan regional.
3. Upaya-upaya percepatan kegiatan melalui: (a) penetapan calon petani/calon lokasi
(CP/CL) lebih awal (T-1), (b) menggerakkan petugas lapangan untuk proaktif
mendampingi petani, (c) persiapan tender lebih awal, (d) penetapan pengelolaan
keuangan dilakukan lebih awal, dan (e) peningkatan monitoring dan evaluasi
dilapangan. Hal ini dalam rangka mencari jalan keluar yang tepat dalam
menyelesaikan permasalahan di daerah secara cepat dan tepat.
4. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (Prov/Kab/Kota) terkait
pergantian pejabat pengelola keuangan di daerah agar apabila terjadi pergantian
pejabat pengelola keuangan, harus dibarengi dengan penetapan pejabat yang
baru, hal ini dilakukan agar program/kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal
palang yang telah ditetapkan oleh daerah.
5. Melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang realiasinya rendah
dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta menghimpun
permasalahan, kendala dan hambatan yang timbul serta mencarikan jalan
keluarnya.
6. Perbaikan sistem perencanaan kinerja, dan perencanaan anggaran secara selektif.
7. Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada petugas dan petani serta
meningkatkan koordinasi untuk mengoptimalkan pelaku usaha di daerah.
8. Penerapan Good Agriculture Pratices (GAP), dan Perencanaan berbasis kinerja.
9. Meningkatkan penggunaan sumberdaya lokal yang berwawasan lingkungan.
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 49
BAB IV
PENUTUP
Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian merupakan salah satu upaya yang
dilakukan Kementerian Pertanian dalam mendorong terwujudnya penguatan
akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional yang diselaraskan dengan Tugas
Pokok dan Fungsi Menteri Pertanian. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan wujud
pertanggungjawaban oleh Menteri Pertanian kepada Presiden RI dan masyarakat.
Kementerian Pertanian pada tahun 2010 telah menetapkan empat sasaran strategis,
yaitu: (1) Peningkatan Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, (2) Peningkatan
Diversifiaksi Pangan, (3) Peningkatan Daya Saing, Nilai Tambah dan Ekspor, dan (4)
Peningkatan Kesejahteraan Petani.
Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Kementerian Pertanian telah melaksanakan
3 (tiga) program utama, yaitu: (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(2) Program Pengembangan Agribisnis, dan (3), Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani, serta 4 (empat) program penunjang, yaitu; (1) Program Peningkatan
Pengawasan Akuntabilitas, (2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik,
(3) Program Pendidikan Tinggi, dan (4) Program Pendidikan Menengah. Program
tersebut diimplementasikan ke dalam 26 kegiatan utama.
Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran: (1) Peningkatan Swasembada :
(a) kedelai mencapai 69,85 persen dari target 1.300 ribu ton biji kering, (b) gula
mencapai 80,00 persen dari target 2.996 ribu ton, dan (c) daging sapi mencapai 106,80
persen dari target 412 ribu ton karkas, serta Swasembada Berkelanjutan: (d) padi
mencapai 99,60 persen dari target 66.680 ribu ton GKG, (e) jagung mencapai 92,75
persen dari target 19.800 ribu ton pipilan kering; (2) Peningkatan diversifikasi pangan,
antara lain; persentase penurunan konsumsi beras pertahun target 1,50 persen
realisasinya mencapai 1,43 persen atau 95,33 persen; persentase peningkatan
konsumsi umbi-umbian belum menunjukkan peningkatan dari target yang ditetapkan
sebesar 3,64; persentase konsumsi pangan hewani menunjukkan peningkatan yang
signifikan hal ini terlihat dari target sebesar 4,61, realisasinya 7,23 atau 156,83 persen;
persentase konsumsi buah-buahan menunjukkan hasil yang sangat signifikan dari
target 2,98 realisasinya mencapai 20,94, atau 702,68 persen; dan konsumsi sayuran
belum menunjukkan peningkatan dari target 2,45 capaiannya. (3) Peningkatan Daya
Saing, Nilai Tambah dan Ekspor, yaitu: (a) Jumlah sertifikasi produk pertanian organik,
kakao fermentasi dan bahan olahan karet (pemberlakukan sertifikasi wajib) mencapai
40 persen dari target 25 sertifikasi, (b) Persentase peningkatan produk olahan yang
diperdagangkan mencapai 95 persen dari target sebesar 20 persen, (c) Persentase
peningkatan substitusi tepung gandum/ terigu mencapai 80 persen dari target 5
persen, (d) Persentase pemenuhan sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu
untuk industri coklat dalam negeri mencapai 100 persen dari target 20 persen dan (c)
Persentase peningkatan surplus neraca perdagangan mencapai 858,44 persen dari
target 6,04 persen; dan (4) Peningkatan Kesejahteraan Petani dimana Nilai Tukar
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 50
Petani (NTP) mencapai 103,01 (98,10 persen) dari target NTP 2010 sebesar 105, hal
ini menunjukan kesejahteraan petani cenderung meningkat, walaupun laju
pertumbuhannya belum sesuai target.
Keberhasilan tersebut berdampak pada meningkatnya ketahanan pangan nasional
(khususnya melalui penyediaan dan diversifikasi pangan), meningkatkan nilai tambah,
daya saing dan ekspor pertanian nasional serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat khususnya petani.
Kementerian Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010
STRUKTUR ORGANISASIKEMENTERIAN PERTANIAN
INSPEKTORAT
JENDERAL
SEKRETARIAT
JENDERAL
DIREKTORAT
JENDERAL
PRASARANA DAN
SARANA
PERTANIAN
DIREKTORAT
JENDERAL
TANAMAN
PANGAN
DIREKTORAT
JENDERAL
HORTIKULTURA
DIREKTORAT
JENDERAL
PERKEBUNAN
DIREKTORAT
JENDERAL
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
DIREKTORAT
JENDERAL
PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL
PERTANIAN
BADAN PENELITIAN
DAN
PENGEMBANGAN
PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN
DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA PERTANIAN
BADAN KETAHANAN
PANGAN
BADAN KARANTINA
PERTANIAN
MENTERI PERTANIAN
WAKIL MENTERI
STAF AHLI
1. Bidang Lingkungan;2. Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian;
3. Bidang Kerja Sama Internasional;4. Bidang Inovasi dan Teknologi;
5. Bdang Investasi Pertanian.
Kementerian Pertanian
DIPA REALISASI %(1) (2) (3) (4) (5)01 SEKRETARIAT JENDERAL 1,475,369,329,000 1.255.954.884.644 85,12
02 INSPEKTORAT JENDERAL 66,097,200,000 54.228.210.400 82,04
03 DITJEN TANAMAN PANGAN 1,059,094,135,000 954.024.529.123 90,07
04 DITJEN HORTIKULTURA 418,949,550,000 387.978.800.337 92,60
05 DITJEN PERKEBUNAN 454,116,000,000 406.385.165.291 89,48
06 DITJEN PETERNAKAN 1,141,507,952,000 1.045.310.547.264 91,57
07 DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN 373,008,800,000 335.179.114.110 89,85
08 DITJEN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR 926,834,418,000 820.479.227.062 88,52
09 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN 944,665,073,000 886.347.227.578 93,82
10 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN 1,247,591,158,000 1.092.432.585.352 87,56
11 BADAN KETAHANAN PANGAN 397,683,500,000 365.193.918.643 91,83
12 BADAN KARANTINA PERTANIAN 448,006,857,000 424.773.729.055 94,81
8.952.923.972.000 8.028.287.938.859 89,67
TABEL III.10 REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010
T O T A L
J U M L A H
ES1 U R A I A N
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010
Kementerian Pertanian
Jumlah
e d c b a Jml d c b a Jml d c b a Jml d c b a Jml Seluruhnya
1 Sekretariat Jenderal 4 10 8 39 82 143 142 96 407 231 876 63 62 40 57 222 1 6 0 3 10 1.251
2 Inspektorat Jenderal 0 5 38 23 23 89 29 29 69 43 170 4 19 10 19 52 0 3 0 0 3 314
3 Ditjen Tanaman Pangan 1 4 5 29 48 87 69 57 202 194 522 40 68 89 329 526 6 29 0 5 40 1.175
4 Ditjen Hortikultura 0 4 3 24 27 58 40 34 96 78 248 13 24 28 43 108 5 7 3 0 15 429
5 Ditjen Peternakan & Keswan 2 1 21 69 150 243 126 239 622 264 1.251 113 219 70 318 720 55 78 5 19 157 2.371
6 Ditjen Perkebunan 1 6 8 39 68 122 104 79 291 473 947 17 61 521 81 680 3 12 0 5 20 1.769
7 Ditjen Prasara & Sarana Pertanian0 2 3 15 19 39 33 25 69 52 179 14 17 27 18 76 2 0 0 0 2 296
8 Ditjen P2HP 0 5 5 26 40 76 48 54 71 47 220 21 26 24 9 80 2 1 0 0 3 379
9 Badan Litbang Pertanian 117 103 135 279 477 1.111 782 827 1.445 1.269 4.323 456 480 283 1.191 2.410 95 304 26 244 669 8.513
10 Badan Penyuluhan & PSDMP 5 10 29 86 184 314 201 195 370 381 1.147 84 105 146 490 825 44 96 30 81 251 2.537
11 Badan Ketahanan Pangan 1 4 1 16 19 41 33 34 136 51 254 9 12 9 19 49 0 2 0 1 3 347
12 Badan Karantina Pertanian 0 1 6 35 118 160 214 492 591 363 1.660 44 384 207 404 1.039 5 31 0 5 41 2.900
Jumlah 131 155 262 680 1.255 2.483 1.821 2.161 4.369 3.446 11.797 878 1.477 1.454 2.978 6.787 218 569 64 363 1.214 22.281
TABEL III.11. a. DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTANIANMENURUT GOLONGAN/RUANG PER DESEMBER 2010
NO. UNIT ESELONGol.IV Gol.III Gol.II Gol.I
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010
Kementerian Pertanian
S3 S2 S1/D4 D3/SM SLTA SLTP SD
1 Sekretariat Jenderal 16 158 446 58 545 17 11 1.251
2 Inspektorat Jenderal 1 109 121 11 60 7 5 314
3 Ditjen Tanaman Pangan 3 71 374 49 616 32 30 1.175
4 Ditjen Hortikultura 7 69 160 13 151 12 17 429
5 Ditjen Peternakan 20 428 412 150 1.033 125 203 2.371
6 Ditjen Perkebunan 3 123 496 76 1.020 25 26 1.769
7 Ditjen PLA 1 40 126 12 105 7 5 296
8 Ditjen P2HP 8 72 171 17 106 3 2 379
9 Badan Litbang Pertanian 375 1.114 2.237 427 3.389 310 661 8.513
10 Badan Peng. SDMP 17 301 767 150 989 104 209 2.537
11 Badan Ketahanan Pangan 6 46 143 12 128 2 10 347
12 Badan Karantina Pertanian 5 431 851 228 1.334 26 25 2.900
TOTAL 462 2.962 6.304 1.203 9.476 670 1.204 22.281
TABEL. III.11.b DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PERTANIAN PER DESEMBER 2010
TINGKAT PENDIDIKANNO. UNIT ESELON JUMLAH
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010
L P
1 Sekretariat Jenderal 793 458 1.251
2 Inspektorat Jenderal 202 112 314
3 Ditjen Tanaman Pangan 735 440 1.175
4 Ditjen Hortikultura 265 164 429
5 Ditjen Peternakan 1.659 712 2.371
6 Ditjen Perkebunan 1.116 653 1.769
7 Ditjen PLA 185 111 296
8 Ditjen P2HP 202 177 379
9 Badan Litbang Pertanian 5.961 2.552 8.513
10 Badan Peng. SDMP 1.777 760 2.537
11 Badan Ketahanan Pangan 190 157 347
12 Badan Karantina Pertanian 1.882 1.018 2.900
14.967 7.314 22.281TOTAL
JUMLAH
TABEL III.iii8.e. VALIDASI AKHIR PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT JENIS KELAMIN
KEMENTERIAN PERTANIAN PER DESEMBER 2010
JENIS KELAMINNO. UNIT ESELON