LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ATAS NAMA DPC PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

KABUPATEN SERANG Periode 20 Februari 2018 s/d 25 April 2019

DAN LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

LAPORAN I

~ ~~/

Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono Registered Public Accounting Firm

License No. 10 16/ KM .1/2016

LAPORANASURANSINDEPENDEN

No : 00006/2.1079/0356/AUP/5/2019

Kepada Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang

Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh KPU Provinsi Banten berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak No. SP: 04/SP/PPK-KPU-Prov.Btn/03.1N/2019 tanggal 1 Mei 2019 untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye DPG Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Serang untuk periode 20 Februari 2018 s/d 25 April 2019 terhadap peraturan perundang­undangan terkait pelaporan dana kampanye yaitu:

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

PKPU No. 5 Tahun 2018 Perubahan atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

PKPU No. 32 Tahun 2018 Perubahan kedua atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. PKPU No. 29 Tahun 2018 Perubahan atas PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

PKPU No. 34 Tahun 2018 Perubahan kedua atas PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. SK No. 1126/PL/01 .6-Kpt/03/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye. SK No. 1781/PL.01 .6-Kpt/03/KPU/Xl/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit atas Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Untuk selanjutnya kedua peraturan di atas kami sebut sebagai Peraturan Dana Kampanye.

lnformasi hal pokok

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Dana Kampanye, Laporan Dana Kampanye DPG Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Serang terdiri dari:

1. Laporan Awai Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Galon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Galon Anggota DPD atau pihak lain;

.e,~p R.i hmansyah Manshu r & Suharyono 1s an Indonesian member of IECnet , ,,, , , .. ' ·ill rnPmber of Forum of Firms, with each member is legally separate

,, ,, , •l~I,"' ,i,,t:1 1-r•l'ly 11h1ch practices in ,ts own Jurisd1ct1on

Senatama Building 4"' floor Sui te 404-406 Phone -62 1211 31 '>-I 38,:t JI Kw,tang Raya No 8 Fax •62 21 319 l '>-I;.,

Jakarta Pusat 10420 Website w"" lup a rih ,· '

~

~

~

·~ ~

~

~

~

~

..a ~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

1)

~ , ~

' ' '

ffl_ Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono

Rr 1i is tcrcd Publ ic Accounting Firm

License No. 10 ! 6/ KM.1/20 16 2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang

memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Serang; dan

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah sebagaimana yang dinyatakan didalam Peraturan Dana Kampanye.Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Serang dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Serang dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah :

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

1) Pembukaan - Pasal 27 Peraturan Dana Kampanye:

(1) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibuka bersama o/eh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya.

(2) Partai Politik Peserta Pemilu mengelola RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling /ambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.

2) Pengelolaan - Pasal 27 Peraturan Dana Kampanye:

Partai Politik Peserta Pemilu mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari Partai Politik Peserta Pemilu.

2. Laporan Awai Dana Kampanye (LADK)

1) Pelaporan - Pasal 38 Peraturan Dana Kampanye: Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi: (1) RKDK; (2) Sa/do awal atau saldo pembukaan; (3) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan; ( 4) Jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah di/akukan

sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awa/ merupakan sisa dari penerimaan

(5) dana dengan peruntukan kampanye yang dipero/eh sebelum periode pembukaan LADK;

(6) Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain; (7) Sa/do per penutupan pembukuan LADK; dan (8) Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik Peserta Pemilu.

2) Periode Pembukuan - Pasal 38 Peraturan Dana Kampanye:

Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LADK yaitu dimulai sejak pembukuan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa kampanye.

•

re

I

...

Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono Regis te r ed Publi c Accounting Firm

License No. 1016/ KM .1/ 20 16 · I C d I D 3) Kelengkapan dan Penyampaian - Pasal 38 ayat (5) dan (6) dan lamp1ran • an ·

Peraturan Dana Kampanye:

Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, da~ kabupatenl~ota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah dttetapkan yattu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPUIKIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:

(1) Formulir Model LADK1-PARPOL atau Formulir Model LADK1 .HP-PARPOL; (2) Formulir Model LADK2-PARPOL atau Formulir Model LADK2.HP-PARPOL; (3) Formulir Model LADK3-PARPOL atau Formulir Model LADK3.HP-PARPOL; (4) Formulir Model LADK4-PARPOL atau Formulir Model LADK4.HP-PARPOL; (5) Formulir Model LADK5-PARPOL atau Formulir Model LADK5.HP-PARPOL; (6) Formulir Model LADK6-PARPOL atau Formulir Model LADK6.HP-PARPOL; (7) Formulir Model LADK7-PARPOL atau Formulir Model LADK7.HP-PARPOL; (8) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan; (9) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan (10) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah.

3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

1) Pelaporan - Pas al 43 ayat ( 1) Peraturan Dana Kampanye: Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPSDK yang memuat informasi seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pelaporan LADK.

2) Periode Pembukuan - Pasal 43 ayat (2) Peraturan Dana Kampanye:

(1) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPSDK yang dimulai 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPUIKIP Kabupaten/Kota.

(2) Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima setelah pembukuan LADK.

3) Kelengkapan dan Penyampaian - Pasal 43 ayat (6) Peraturan Dana Kampanye:

Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam peraturan J:<-P_U tentang Tahapan, Program dan Jadwa/ disampaikan kepada KPU, KPU Provmsi/KIP Aceh dan KPUIKIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:

(1) Formulir Model LPSDK1-PARPOL; (2) Formu/ir Model LPSDK2-PARPOL; (3) Formulir Model LPSDK3-PARPOL; (4) Formulir Model LPSDK4-PARPOL; dan (5) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan; (6) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan (7) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah.

~

'~

~

• ~

~ 4.

.)

~

~

~

~ - ~

~

~

~

-~

~

~

.J

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

ii)

it}

~

~

~

- ' .. ,,, Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono

Regis tered Pub lic Accounti ng Firm License No. 1016/KM .1/2 016

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

1) Pelaporan - Pasal 49 ayat (1 ), ayat (2) , dan ayat (3) Peraturan Dana Kampanye : Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dana pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, danlatau jasa yang dikonversikan dengan n,Jai uang, termasuk ut~_ng dan_ diskon pembelian barang atau Jasa yang melebihi batas kewajaran transaks11ual be/1 secara umum.

2) Periode Pembukuan - Pasal 49 ayat (61) Peraturan Dana Kampanye : Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.

3) Kelengkapan dan Penyampaian - Pasal 53 dan lampiran Ill B Peraturan Dana Kampanye:

(1) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupatenlkota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD wajib menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling /ambat 15 (lima be/as) hari setelah pemungutan suara paling /am bat pukul 18. 00 waktu setempat kepada KAP yang tel ah ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:

- Formulir Model LPPDK1-PARPOL; - Formulir Model LPPDK2-PARPOL; - Formulir Model LPPDK3-PARPOL; - Formulir Model LPPDK4-PARPOL; - Formulir Model LPPDK5-PARPOL; - Formulir Model LPPDK6-PARPOL; - Formu/ir Model LPPDK7-PARPOL; - Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan; - Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok; - Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah; - Copy bukti Tagihan/Utang ljika ada); dan - Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran.

(2) Partai Politik Peserta Pemilu bertanggung Jawab bahwa seluruh ca/on anggota /egislatif yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu melaporkan dan melampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Caton Anggota DPRIDPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.

4) Sumber/Klasifikasi dan identitas Penyumbang - Pasal 13 Peraturan Dana Kampanye:

(1) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:

- Partai Politik; - Caton Anggota DPR dan DPRD dari Partai Politik bersangkutan; danlatau - Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

(2) Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang,

(3) Sumbangan yang berasa/ dari perusahaan atau badan usaha nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.

ffl, Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono

Rrglstcrcd Puhli c i\ cco 1111t l11 g Fi nn i.Kr nsr No 10 16/KM I /20 16

(4) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK, disertai identitas penyumbang,

(5) ldentitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan,

(6) Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.

5) Pencatatan Penerimaan Sumbangan - Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Dana Kampanye:

(1) Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, danlatau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang),

(2) termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi Jual be/i secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.

(3) Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

6) Batasan Kesesuaian Sumbangan - Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Dana Kampanye :

Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi }um/ah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, danlatau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi }um/ah dibawah ini.

(1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan

(2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar) untuk penyumbang kelompok danlatau badan usaha non pemerintah.

7) Sumbangan yang dilarang - Pasal 17 Peraturan Dana Kampanye:

Partai Politik Peserta Pemilu tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabi/a Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi ketentuan sebagai berikut.

(1) Tidak menggunakan sumbangan tersebut; (2) Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan (3) Menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling Jambat 14

(empat be/as) hari setelah masa Kampanye berakhir.

8) Pengeluaran Dana Kampanye - Pasal 18 ayat (1) Peraturan Dana Kampanye:

(1) Penge/uaran Kampanye untuk pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.

Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye daerah provinsi, danlatau daerah kabupatenlkota wajib mencatat se/uruh penge/uaran berupa uang, barang danlatau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Partai Politik Peserta Pemilu.

'

ffl, Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono

Keterbatasan Laporan

Registered Public Accounting Firm License No. 1016/KM.1/2016

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Serang. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans , terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, penguj ian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usu! Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Serang , sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan.Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Serang terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung jawab DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Serang

DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Serang bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi , dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi , pemeliharaan sistem dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Serang juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Atas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Calon Peserta pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Pimpinan Tingkat Kabupaten Serang Tanggal 01 Meil 2019.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas lnformasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh lnstitut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini.Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai da!am mendukung kesimpulan kami.

Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono Rr11ht rrrd 1'11hll ( ,\ 1 rn11n rln11 fir 111

I <rO\t' \o 101h KM I /011,

Seluruh personel profesional kam1 mem1l1k1 kompetens1 dan pengalaman yang d1perlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans 1ni Sesuai dengan Peraturan Dana Kampanye , kam1 melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari ka lender terhitung seJak kam1 menenma Laporan Dana Kampanye DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Serang dan Pengurus DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Serang

lkhtisar Prosedur Asurans

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kam i melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan pelaporan dana kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

lkhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye

1) Pembukuan

(1) Periksa kesesuaian kepemi/Jkan keseluruhan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekeninglrekening koran dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu.

(2) Periksa kesesuaian status Bank tempat pembukuan seluruh RKDK, apakah sesuai dengan ketentuan.

(3) Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan dibuku tabunganlrekening koran dengan tanda tangan p1hak yang membuka RKDK sesuai dengan tingkatan atau lakukan konfirmasi kepada pihak bank terkait ha/ tersebut.

(4) Periksa kesesuaian tanggal pembukaan seluruh RKDK dengan ketentuan yang berlaku yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.

2) Pengelolaan

Periksa kesesuaian pengelolaan seluruh RKDK dan surat pernyataan dari Partai Politik Peserta Pemilu.

2. Laporan Awai Dana Kampanye (LADK)

1) Pelaporan

(1) Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan.

(2) Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau pembukuan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan serta tidak melanggar ketentuan mengenai dana kampanye.

(3) Lakukan perhitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK (jika ada), dan melakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.

( 4) Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.

.)

" ~

~ 1

~ -~ • • ~ •

• • ~ • I

II • rt .. • ' • ,.

• ...

• ... • u ~ ·~ • ... ·• • .. ·• • t ,.,.

I • • '!I

l ~ .a ,q ,, .. ·• ..,,

Ii •J -... I, - /, ~ -- II :t -- ·.J

/1 - ·• 1, .... cj -~f -. ~ ,,,.

~

3

Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono Jc1•1<hh•rl'1I l'11hlh /1< n ,1111111111 Jlh 111

l .lu•m•• N11 11111,/ KM 1/ 1. 11 11,

(3) Lakukan perhitungan kemh11/i lorhnrlop rinc/{ln ponorimnnn dn11 I101100l1ww11 yang d1poroloh sohelum periodo LADK ljikr1 rHln) . rlw, mn/r1k11k1111 vwlflk11s1 lorhodlJp h11kli () Oll(it1k11no

(4) Lakuknn vorlfiknsi torhad11p pe11orimnnn sumhnnunn ym1r1 lorcolnl <111/nm <111flm perwrlmtwn s11rnhnngnn

2) Periode Pembukuan

(1) Periksn kosos1min11 poriodo pomh11k11nn Uonaw, momn8Ilkrm lrmf/(111I fJ WIII r/111, tangglll akllir poncnln/1111 po11orhnn1111 rJn11 pongol1111rt111 D11n11 Kmnrmnyo pm/11 lorrnu/ir ynng lorkllil lo/oh SfJStllli kolonl111111

(2) Lakulw11 uji pi.'wh /Julns (cul off losl) lerhll(J11p11I nonorlmwm r/1111 prmool1111rr111 padn lw1ggol 1Jw11/ don IWl{nJlll nkllir pornh11k111111

3) Kelengkapan dan Penyampa1an

(1) Periksa kalengknpan dokumen pend11kung mnslng-masing I AOK yIu1c1 desorahkan kepllc/11 KPU Knbupolon Sernng

(2) Periksa kesos1mian tnnfHJ11I (inn wnklu lnndn /orlmn ponyerahor, L AOK yn /111 pa/mg lambal 1 (sa /11) hnn solo/ah pu11ode ponulupon LAOK polmq lw nbot p11k11/ 18 00 woklu sot0mr1al

(3) Lakkukan konf,rmosi kOJWdD pol11gns KPU K11b11p11lo11 Soronfj turkotl K(J!Ul !JtJIJ llln

/Jatos w11kl11 ponyompwnn LADK Pllrta, Oomokrt1s1 lnclonesiu PorJ tlflll '1(Jf/ (POIP)

Laporan Penenmaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

1) Pelaporan

Periksa kesesuo,an is, LPSOK dongon clokumen yr111~1 mom11r1/ mform11s1 ponclukung sebaga,mano dmlur dalnrn ketenluan. s0port1 cluftw pono11ma£Jn .<w m/Juno1111 y1J 11g berosal don Colon Anggoln DPR clun OPRO Pnrtw Pol1t1k otnu Guhur1u1111 Pflr/a, Polrlik pengusul don porsoorungan, Kulompok, da11 BacJn11 f-luk11m Swos/11

2) Penode Pembukuan

(1) Periksa kesesuawn periode pern/Jukuon LP SOK <lengw, monw st1ku11 t1111rw uI ,,wal don tunggol akhir pencatalan penenrnaan On1111 Kumpa11y0 to/11 /1 sos11r11 cJongBfl kelentuon yai/11 d,buko 1 (satu) hon setololt po1111t11pnn pombuk111111 LAOK. cJnn dilutup 1 (satu) hon sebelum LPSOK cflsampwkw1 kupadfl KPU K(I /J11p11l<m Serang

(2) Lakukon uji pisah bat£Js (cut off test) terhadap pononmaun sumlJ£1no1m cJrm11 kampanye pado tanggal awal dun okh1r pembuk,mn

3) Kelengkapan dan Penyampa1an

(1) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LP SOK yImo diserahkan kepada KPU Kabupaten Serang

(2) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahon LPSOK ynilu paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penutupan LPSOK pukul 18 00 wFJ k/11 setempat.

~

~

~

~

• ,. • .. ~

·~ ~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

t

• • • ~

-~

•

4

Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono Rr1tl\l t' I rd Puhl Ir 1\ crn11nrl111t Flnil

l1trn,r\11 1016 ' K\l l ~1111,

Laporan Penenmaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

1) Pelaporan

Penksa kesesua1an IsI LPPOK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebaga,mana yang diatur dalam ketentuan termasuk surat pernyataan tanggung J8 W8 b alas LPPDK

2) Penode Pembukuan

( 1) Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan penge/uaran Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.

(2) Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.

3) Kelengkapan dan Penyampaian

(1) Periksa kelengkapan dokumen pendukung dari LPPDK yang diserahkan termasuk LADK dan LPSDK

(2) Pastikan kesesuaian waktu penerimaanlpenyerahan LPPDK dengan tanda terima /aporan dan berita acara penerimaan /aporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 15 (lima betas) hari setelah pemungutan suara pukul 18. 00 waktu setempat.

4) Sumber/Klasifikasi dan ldentitas Penyumbang

(1) Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan Dana Kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan Dana Kampanye.

(2) Periksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan.

(3) Lakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian sumbangan.

5) Pencatatan Penerimaan Sumbangan

(1) Tentukan keakurasian matematis (penjua/an, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

(2) Tentukan keakurasian perhitungan }um/ah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.

(3) Telusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut .

(4) Lakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, danlatau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku.

ffl l\scp Rt1 hn1ansyc.1h Manshur & Suh;1ryo110

ll P1i l~t11 11111 l' 11ltll 1 I\ , I 1111111111 11 11, Ill

I 1,,, 11 ,., N., 111 11 ,/h M 1/ 111 11,

H) ll11l u 11 1111 Km1nr1 11 11lu11 ~; 11111liu11uu11

( I) I t1lwl,1111 11t1111111/t1111 /111/1111l1111 f H111111/111111111 :111111l11111111111 1111/11/c 1111 111111 n lil111 11

l,11 ,,:11:: 1111/, 111 /1 11/1 ,11 /, 111 /111/11 :1, 111 11111/<:i /11111111 :1 11111l11111(11111 y1111(1 1//11111/J11/11/1Ju 111 :1wu 1,1I

, Ir,, 1111111 "1w1tltl,11 :1t/m 1111/ 11 ,, /JI,, 1y 11111/ "" tLJ

r:1) / 111\11k 1111 /ltl/l //////1111 ,11111 J1f1111/111/I /111/1111/1111 11/w11111/t1:1 I / )// III J//1111111/1 .'ll lllt/111/1(/IIII i/111I

11111 :, lll {J ll/ 11:-1/1111,,1,11 y11111/J 111111 1/111/ l111 :111 /11111/11111/ Jti t /(J( /11111/111/fl/l

(:I ) / 11/1///ill/l J'IIIIIJll//1111 /r11/111tfll/l /11 1/11/JII/Jrl/1 /1111 /III LJ /If i ll/ /11 ::t l, ll/l/1/111/1 /1J1 t /t1/III/ i //11 /11111

y11 1111 111t1/11/1l/1/ /111/11 .'l l11 1w1 1/111 1111 /u111:w/1 :1 / y11 1111 /,1,, /11/w n , ,1: ,11 , , 1111111111

(·/) / ti/11::111/ /11 1/1111 ,11 /11 , 111 /11111 :1 ,1/1 ,•1/ 11/1111t1/J1l11/111111111 y111111 //111/,11/ 11/t//111/ /lf 111LJIJl lllf1flll

// 1111/J 11(1111 /J 111 1111u 1/1111 /1 1:111 11111/ 111/111/1 /11/11 '""' l11/w/1 1111 v111/ll/,11 .'I / 11/111/(fl/, 11/tllllJ

:H1t /11/, 11/l,11y111 (//1111 /,11/11111 1/lf111y111 11111/111 /1,/11 :11 11I Jwl,111,u/i1111111y11 1/11/11111 tl11fl111

/lt lll/J//111,1 1111 ,,:11111/J , 111111111 1/1111 llj/ Ja,:u1 :i 111,/111111v11 1/1111111111 /11,/1,11/111111 /111l11 n 1111

.'llll/ l/11111 //11/ I)

/) s, II 111>1-111g1rn yunu l)lllu lal l lU

( I) I >,11111/1(1111 nlr111 IHIIII r/11flt11 .i.111111,1111111111 y1111f1 t/111 11 111 111 :11 1:1111 1/ lw l,111/111111

/J1 11<l11.1w,lw11 llm-1 // /ll111u11/t1111 y11 1111 /11/illl 1/t/11/111/<1111 /111/1111/1111 Ji 1111u1l111t11111

.'I I II I 1/J tlll !JII/ I

(?) I ,1/,11/11 111 vntillh1 1NI (111/,m/1111 .'111111/11111111111y1111111/tlt11111111 l,11 ::11 /u1I ,/1111111111 l,11/(// /1111111

l,11 /( / 1// s 111f11 hulffl S 11111f S 11f1111111 I i1111111l111111111 N11 1111111 I !11/<1111 I 111/111< (SSI WI JI !)

A) 11!'11lf]tlhll1r1111 f )111111 K11111p1111yn

( I) I 'w t/c1; 11 lw:w.<,; 1111 /111 1 Mm,tl ,l<w:I / w 11r1ul11111111, t/111111 , l1111u1111 "111 ::tft/<1 1:1 I J 111111 NI' 11,11111,

S/1.'WIII 11/1f/vif 11:-,

(?) I t111f11lw11 l11 11 1/1111 11sli11111111fo11111f/:, clu11111111r:111111111,/11/(11/<1111 l"'"f t//lf1111 u1 111 lw 111l111II

(3) I 11/w/(1111 /J1 111011Jl1111 fw// 111 /1111 lwh1111,c/111111 1/1111 /!l 111i/11l1111 /1111</ t /!l 111<111lc1111u ,1,,,, 11 /<f /vi fw, 111111u11!11111 1111 /)111111 K1 1111111111y1 1 ·

(·I) I 11111 .1/ 111 / f11111 s nl<sl 1111111111l11111 1111 1)111111 K111111m11y11 lw 111/<t111111u l<l11 mwi ,1111111

l! t llll/J/lll yt1

(b) f 11 /w/<11 11 /l/ 1/lfllljlt lll 11(11.'/ /W ll!Jl>lll/llll/1 1/111111 /( 11111/ JI IIIYII 1/11/11111 ht 111f11I< !,111 1111ul/1U-ll 1

1111/ 11/i I /l (/ /I /II Sfllw11 /((/.'W8 I 111/111/ /JI)/ 1<;11( fl( fl// 111/11 / """ /1 l,'/ 111 lw11 111/11/ Wfljl II y111111 /Jw /11 /,11 /1111 /11 s1111 f f11111 s11l<."I Im solJ//f c/1/11/w/<1111

(6) f 11/w/<1111 1w 11a11J/111 1 /1(/18 /W l/!7//lll l /1/11/ /)111111 K/1111/JIIIIYII 1111(111< llll l/l/fl.\lfllw11 lil/11/(

11(/11y1111111J10111111/w111111(11I< 1110111/Jlfly11/ :wl<.'il

-~ ~

• • .. • • • • • ~

~

I

I

• • • • • • • • • • • •

Asep Rahmans.y;,h ~'1ansht1r & Suharyono

Simpulan

J.la--:vru· ON,""' ., ~ ~ A~rs u PC Pa1a Oe.,.,,oii.: ras, lndones1B Periu<1ng.an (POIP) Kabupeten s0 ~;inc '1a ...... Laoora" Da"' a Ka,,,_oa,,,e tersebut di atas dalarn semu.a h.al v 1ng m~t~rial 'a. .l.., ~0 s"'3 ->e--.gar .,,..ena , a~g berla~u sebaga,mana d1atur d.al.am Per._1tun n O 1n.:i

k.a ..... r ar- ,~

P..-nbataa,an Pen~gunaan Laporan

1 anggung 1awab kam dalarr melakukan Penkatan Asurans Ini hanya kept.1dc1 KPU Kabupater Serang dan sesua, dengan Surat Pel')anJlan Kontrak yang telah d1sepakat1 Oleh i.:arena rt u kam t1dak ber1anggung Jawab atas penggunaan laporan in1 oleh p1hak lain dan/atau untuk tu uan la nnya

Asep Rahmansyah Manshur dan Suharyono

~ Asep Rahmansyah., SE., M.Si.Ak .. CA .. CPA .• CRGP Nomor ljin Akuntan Publik: AP. 0356

27 Mei 2019