LAPORAN KINERJA 2018 - kemendesa.go.id · PENDAHULUAN A. Umum . Penyusunan Laporan Kinerja...
345
KEMENTERIAN DESA, PDT LAPORAN KINERJA 2018 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DAN TRANSMIGRASI
Transcript of LAPORAN KINERJA 2018 - kemendesa.go.id · PENDAHULUAN A. Umum . Penyusunan Laporan Kinerja...
-
KEMENTERIAN DESA, PDT
LAPORAN KINERJA 2018
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
DAN TRANSMIGRASI
-
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR BAGAN DAFTAR GRAFIK KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF, .................................................................................1
BAB I PENDAHUUAN A. Latar Belakang ............................................................................................4 B. Uraian Tugas dan Fungsi ............................................................................4 C. Struktur Organisasi ......................................................................................5 D. Maksud dan Tujuan ......................................................................................7 E. Aspek Strategis, ..........................................................................................7 F. Sistematika Penulisan ..................................................................................8
BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019................9 B. Rencana Strategis (Renstra) kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, ..12 C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .....................................................................13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA
1. Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2015-2019 ....................................................................................16
2. Realisasi Kinerja Tahun 2018 .................................................................253. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Realisasi Kinerja
Tahun 2018 .............................................................................................27 4. Analisis Pencapaian KInerja Tahun 2018............................................... 31
5. Capaian Kinerja Lainnya. ........................................................................44
B. CAPAIAN KINERJA PENGANGGARAN 1. Penyerapan Anggaran ...........................................................................502. Konsistensi Penggunaan Anggaran ......................................................513. Capaian Keluaran .................................................................................524. Efisiensi Penggunaan Anggaran ...........................................................535. Nilai Kinerja Penganggaran ..................................................................53
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan ...................................................................................................55 B. Saran ............................................................................................................55
LAMPIRAN A. Dokumen Perjanjian Kinerja B. Catatan Hasil Reviu (CHR) APIP C. Lain - lain yang dianggap perlu
-
DAFTAR TABEL HALAMAN
2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Kementerian Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015-2019…….. 10
2.2 Perjanjian Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Tahun 2018…………………………………………………… 13 3.1 Interprestasi Atas Pencapian Sasaran Strategis……………………………….. 16
3.2 Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Tahun 2018………………………………………………………………………… 16 3.3 Perbandingan Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Tahun 2015 – 2018…………………………………………… 18
3.4 Capaian Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertiggal dan
Transigrasi Tahun 2018…………………………………………………………... 26
3.5 Perbandingan Relaisasi Kinerja Tahun 2016-2018……………………………. 27
3.6 Tabel Perhitungan Capaian Kinerja Desa Tertinggal Menjadi
Berkembang…... 32
3.7 Tabel Perhitungan Capaian Kinerja Desa Berkembang Menjadi Mandiri…... 33
3.8 Tabel Perhitungan Capaian Kinerja Kabupaten DT yang berpotensi Entas
…... 37
3.9 Tabel Perhitungan Capaian Kinerja Kabupaten DT yang memiliki
karakteristik tertentu yang berpotensi Entas …... 39
3.10 Tabel Perhitungan Capaian Kinerja Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan
…... 41
3.11 Tabel Perhitungan Capaian Kinerja Kawasan perkotaan Baru ditetapkan …... 42
3.12 Tabel Penyerapan Anggaran Unit Kerja Eselon I (satu) Di Lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
tahun 2018 …………………………………………………………………………. 46
3.13 Tabel Kinerja Penganggaran Unit Kerja Eselon I Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2018………. 48
-
3.14 Tabel Kinerja Penganggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2018 49
3.15 Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Capaian Output
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Tahun 2018 53
DAFTAR BAGAN HALAMAN
1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi……………………………………………. 6
DAFTAR GRAFIK HALAMAN
3.1 Penyerapan Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 50
Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015 – 2018………………………………
3.2 Nilai Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Tahun 2016-2018…………………………………………………..
58
-
1
IKHTISAR EKSEKUTIF
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi
Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas
Laporan Kinerja, Kementerian/Lembaga wajib menyusun Laporan
Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan
keuangan negara.
Laporan Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi berisi tentang pencapaian target dari
indikator kinerja utama yang telah diperjanjikan dalam dokumen
Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Perjanjian Kinerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berisi 4 (empat)
Sasaran Strategis dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama, yang
disusun secara berjenjang dari indikator kinerja utama unit kerja
dibawahnya. Tahun 2018, nilai Capaian Kinerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencapai
174,29%. Nilai tersebut naik sebesar 37,63% dari capaian kinerja
tahun 2017 yaitu 136,66%.
Dalam laporan ini juga disampaikan pencapaian kinerja atas
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2015-2019 yang telah diamanahkan kepada Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Pada tahun 2018 jumlah desa tertinggal yang berubah
statusnya menjadi desa berkembang sebanyak 2.540 desa
sehingga capaian sampai dengan tahun 2018 sebanyak
6.518 desa yang berubah statusnya menjadi desa
berkembang;
2. Pada tahun 2018 jumlah desa berkembang yang berubah
statusnya menjadi desa mandiri sebanyak 1.102 desa
sehingga capaian sampai dengan tahun 2018 sebanyak
2.665 desa berkembang yang berubah statusnya menjadi
mandiri;
3. Pada tahun 2018 jumlah kabupaten yang diproyeksikan
entas adalah sebanyak 9 Kabupaten, sehingga capaian
sampai dengan tahun 2018 sebanyak 60 kabupaten yang
diproyeksikan entas;
4. Persentase laju pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal
mencapai 5,33%*);
-
2
5. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal mencapai
17,41 %;
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal
61,23*);
7. Pada tahun 2018 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan)
kawasan perdesaan yang meningkat keterkaitan desa-kota
dan ekonomi untuk percepatan desa mandiri, sehingga
sampai tahun 2018 sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan)
kawasan perdesaan yang meningkat keterkaitan desa-
kota dan ekonomi untuk percepatan desa mandiri;
8. Pada tahun 2018 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan)
Kawasan transmigrasi yang ditetapkan, sehingga capaian
sampai dengan tahun 2018 sebanyak 120 kawasan
transmigrasi yang telah ditetapkan; dan
Pada tahun 2018 sebanyak 18 (delapan belas) Kawasan
Perkotaan Baru (KPB) menjadi embrio Pusat Pertumbuhan,
sehingga capaian sampai dengan tahun 2018 sebanyak
18 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi embrio Pusat
Pertumbuhan.
Peningkatan capaian kinerja Kementerian di Tahun 2018, tidak
bisa dilepaskan dari pencapaian kinerja penganggaran yang juga
mengalami peningkatan. Terdapat 5 (lima) elemen dalam penilaian
kinerja penganggaran diantaranya:
1. Penyerapan anggaran, mencapai 92,73%,
2. Konsistensi penyerapan anggaran mencapai 75,08%;
3. Capaian Keluaran mencapai 105,2%;
4. Efisiensi penggunaan anggaran mencapai 4,27% (efisien);
dan
5. Nilai Kinerja mencapai 87,45% (Baik).
Selain itu, di dalam laporan Kinerja juga disampaikan capaian
kinerja lainnya yang memberikan kontribusi besar dalam pencapaian
Kinerja Kementerian. Beberapa capaian tersebut diantaranya:
1. Opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI
terhadap Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan
Daera h Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2017
yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
2. Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kementerian Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2017 yang dikeluarkan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PAN dan RB) adalah 61,79 (kategori BAIK);
3. Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
-
3
Transmigrasi Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN
dan RB) mengalamin peningkatan sebesar 0,37 menjadi 64,16
(kategori BAIK);
4. Nilai pelayanan publik terkait tanggapan penyelenggaran atas
pengaduan masyarakat yaitu 96%, yang dikeluarkan oleh
Ombusman Republik Indonesia sebagai amanat Undang-
Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Hasil pengawasan kearsipan tahun 2018 adalah 82,94 (delapan
puluh dua koma sembilan puluh empat) dengan katagori “Baik”
atau mengalami peningkatan sebesar 56,93 (lima puluh enam
koma sembilan puluh tiga) dari hasil pengawasan tahun 2016
sebesar 26,01 (dua puluh enam koma nol satu) dengan katagori
“buruk”.dan
6. Peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap
pelayanan Sekretariat Jenderal kementerian Desa,
Pembangunan Derah tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan
Survei Kepuasan Stakeholder (SKS). Nilai IKM tahun 2019 atas
pelaksanaan tahun 2018 adalah 3,170 dengan nilai konversi
79,239 (Katagori Baik). Nilai ini mengalami peningkatan yang
sangat signifikan apabila dibandingkan dengan nilai IKM Tahun
2018 atas pelaksanaan tahun 2017 dengan nilai 2,569 dengan
nilai konversi 64,225 (Katagori Baik).
-
4
BAB I PENDAHULUAN
A. Umum Penyusunan Laporan Kinerja merupakan suatu rangkaian
kegiatan yang dilakukan secara periodik (triwulan/ semester/
tahunan), serta merupakan salah satu bentuk manifestasi dari
penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) yang dilaksanakan oleh Kementerian.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja,
Kementerian/Lembaga wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara.
Pelaporan (informasi) kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja kementerian dan unit organisasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian
target, sasaran dan tujuan organisasi. Di dalam laporan kinerja harus di jelaskan / dilakukan analisis keberhasilan maupun kegagalan atas ketercapaian target. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai bahan
masukan dalam pengambilan kebijakan atau penyusunan kegiatan di tahun anggaran selanjutnya.
B. Uraian Tugas Dan Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan,
pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan,
pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi;
b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi; c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi
tanggung jawabnya;
d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
-
5
e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan
pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu,
pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan g. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
C. Struktur Organisasi
Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015, Struktur Organisasi untuk Unit Kerja Eselon (UKE)-I yang berada di bawah
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan secara masing-masing UKE-I membawahi 6 (enam) UKE-II sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Desa No. 06 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:
-
6
Bagan 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAEARAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI STAF AHLI MENTERI:
▪ Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan
▪ Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal
▪ Bidang Pengembangan Wilayah
▪ Bidang Hubungan Antar Lembaga
▪ Bidang Hukum
Inspektorat Jenderal Sekretariat Jenderal
Sekretariat Inspektorat
Jenderal Inspektorat I
Inspektorat II
Inspektorat III
Inspektorat V
Inspektorat IV
Biro Perencanaan Biro Keuangan dan Barang
Milik Negara
Biro Sumber Daya
Manusia dan Umum Biro Hubungan Masyarakat
dan Kerjasama
Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana
Direktorat Jenderal Pembangunanan dan
Pemberdayaan Masyrakat Desa
Direktorat Jenderal
Pembangunanan
Kawasan Perdesaan
Direktorat Jenderal
Pembangunanan
Daerah Tertentu
Direktorat Jenderal
Pembangunanan
Daerah Tertinggal
Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan Dan
Pembangunan Permukiman Transmigrasi
Direktorat Jenderal Pengembangan
Kawaasan Transmigrasi
Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan
Pelatihan, Informasi
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Pelayanan Sosial Dasar
Direktorat
Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
Direktorat Pendayagunaan
Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
Direktorat
Pembangunan Sarana Prasarana Desa
Sekretariat Direktorat
Jenderal
Direktorat Perencanaan
Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Direktorat Pembangunan Ekonomi
Kawasan Perdesaan
Direktorat
Pembangunan Sarana dan Prasaran Kawasan
Perdesaaan
Direktorat
Pengembangan Sumber
Daya Alam Kawasan
Perdesaan
Sekretariat Direktorat
Jenderal
Direktorat Pengembangan Daerah
Rawan Pangan
Direktorat Pengembangan Daerah
Perbatasan
Direktorat Pengembangan Daerah
Rawan Bencana
Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik
Sekretariat
Direktorat Jenderal
Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah
Tertinggal
Direktorat Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup
Direktorat
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Sekretariat Direktorat
Jenderal
Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi
Direktorat Perencanaan
Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Direktorat Penyedia
Tanah Transmigrasi
Direktorat Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Sekretariat
Direktorat Jenderal
Direktorat Promosi dan Kemeitraan
Direktorat
Pembangunan dan
Pengembangan Sarana
dan Prasarana Kawasan
Transmigrasi Direktorat
Pengembangan Usaha
Transmigrasi
Direktorat Sosial
Budaya Transmigrasi
Direktorat Pelayanan
Pertanahan
Transmigrasi
Sekretariat Badan
Pusat Penelitian dan
Pengembangan
Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Pusat Pelatihan
Masyarakat
Pusat Data dan
Informasi
Direktorat Pemberdayaan
Masyarakat
Direktorat Kerjasama
dan Pengembangan
Kapasitas
Direktorat
Pengembangan Pulau
Kecil Terluar
Direktorat
Pengembangan
Ekonomi Lokal
DirektoratPenataan
Penyebaran Penduduk
-
7
D. Maksud Dan Tujuan
Laporan Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun setiap tahunnya memiliki
dua fungsi yaitu Pertama, sebagai sarana bagi organisasi untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Kedua, sebagai upaya
perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Dua fungsi tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja
oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Untuk itu, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2018 ini mencakup aspek- aspek sebagai
berikut: 1. Aspek Akuntabilitas Kinerja, bagi kebutuhan eksternal
organisasi, di mana Laporan Kinerja sebagai sarana pertanggungjawaban Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atas capaian kinerjanya selama
tahun 2018; dan 2. Aspek Manajemen Kinerja, bagi kebutuhan internal
organisasi, di mana Laporan Kinerja Tahun 2018 sebagai
sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi dalam upaya perbaikan kinerjanya di masa mendatang.
E. Aspek Strategis Aspek Startgis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi adalah dalam rangka untuk melaksanakan
amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)- 2015-2019 diantaranya:
1. Mengurangi 5000 desa tertinggal menjadi desa berkembang; 2. Meningkatkan 2.000 desa berkembang menjadi desa mandiri; 3. Meningkatkan keterkaitan desa-kota dan ekonomi kawasan
perdesaan untuk percepatan desa mandiri; 4. Mengentaskan 80 daerah tertinggal;
5. Membangun dan mengembangkan kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan di 144 Kawasan Pengembangan (SKP) yang merupakan pusat
pengolahan hasil pertanian/perikanan dan mendukung sasaran kemandirian pangan nasional, dan
6. Mengembangkan 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi
embrio Pusat Pertumbuhan.
-
8
F. Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi ini menyajikan pencapaian kinerja selama tahun 2018. Capaian Kinerja (performance results) tahun 2018 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) tahun 2018 yang digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai capaian kinerja dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Analisis atas
pencapaian rencana kinerja diidentifikasikan dengan sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Pola pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2018, sebagai
berikut: a. Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif) b. Bab I Pendahuluan
Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum atau profil singkat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta sekilas pengantar lainnya seperti, maksud serta
tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2018 dan sistematika penyajian laporan.
c. Bab II Perencanaan Kinerja Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja dengan mengacu pada Dokumen Perjanjian
Kinerja Tahun 2018, terlampir sebagai komitmen yang harus diwujudkan dalam rangka memenuhi akuntabilitas kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi sebagai institusi publik. d. Bab III Akuntabilitas Kinerja
Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja
sebagaimana dimuat dalam Form Perjanjian Kinerja Tahun 2018. e. Bab IV Penutup
Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari isi Laporan Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2018 dan rekomendasi yang diperlukan sebagai
bahan masukan untuk perencanaan dan perbaikan kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di masa mendatang.
f. Lampiran-Lampiran Sesuai Kebutuhan Pelaporan
-
9
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015-2019
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah dokumen 5 (lima) tahunan dan merupakan pengejawantahan Visi dan Misi dari Presiden (Nawacita). Oleh karena itu, seluruh
Kementerian/ Lembaga wajib untuk menyusun rencana strategis (Renstra) dengan berpatokan pada RPJMN yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah. Selain sebagai dokumen perencanaan, dokumen RPJMN
berfungsi sebagai alat kontrol Kementerian / Lembaga Pemerintah
untuk melihat sejauh mana program perencanaan pembangunan yang telah disusun mampu diimplementasikan oleh Kementerian /
Lembaga teknis dengan baik. Berikut di bawah ini adalah dokumen RPJMN Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 yang
digunakan sebagai acuan untuk menyusun program / kegiatan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
-
10
Tabel 2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN)
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Tahun 2015-2019
No Sasaran
Target
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Pembanguan Desa dan Perdesaan
1 Mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000
desa 500 1000 1500 1500 500
2 dan Meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa
200 600 600 400 200
3 Menguatkan 39 pusat pertumbuhan dalam rangka meningkatkan keterkaitan kota dan desa
14 Kawasan 14
Kawasan
11
Kawasan
- (evaluasi
untuk 39 kawasan)
Pembangunan Daerah Tertinggal
4 Terentaskan 80 Daerah Tertinggal 80 Kabupaten DT
5 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal;*)
17,04 5,13 5,21 5,29 5,45
6 Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal;*) dan
23,74 23,12 22,50 21,87 21,25
7 Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal*)
61,30 61,94 62,60 63,24 63,89
Pembangunan Ketransmigrasian
8 Terbangun dan berkembangnya kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan di 144 Kawasan
Pengembangan (SKP) yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian/perikanan dan
mendukung sasaran kemandirian pangan
14
Kawasan
29
Kawasan
43
Kawasan
44
Kawasan 14Kawasan
-
11
No Sasaran
Target
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
nasional, dan
9 Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru menjadi kota kecil/kota kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder
dan perdagangan.
20 Kawasan
Catatan:*) target disesuaikan dengan Perpres Nomor 21 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019
-
12
B. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangu Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana
Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2015-2019, Rencana Strategis (Renstra) adalah
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015-2019. Berikut di bawah ini adalah Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
yang tertuang di dalam Renstra dan merupakan menjabaran dari Agenda Strategis Prioritas Nasioanal (NAWACITA):
1. Bidang Desa Dan Kawasan Perdesaan Sasaran Strategis pada bidang desa dan kawasan
perdesaan terdiri dari 2 (dua) sasaran diantaranya: a. Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000
desa
b. atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.
2. Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Pengembangan Daerah Tertentu
Sasaran strategis bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pengembangan Daerah Tertentu terdiri dari 5 (lima) sasaran diantaranya:
a. Mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten.
b. Meningkatnya ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan;
c. Meningkatnya konektiftas 187 lokasi prioritas yang
tersebar di 41 kabupaten yang memiliki perbatasan negara;
d. Meningkatnya konektifitas, sarana prasaran dasar, dan
kesejahteraan masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar; dan
e. Meningkatnya 95 kabupaten rawan bencana.
3. Bidang Ketransmigrasian
Sasaran Strategis Bidang Ketransmigrasian memiliki 2 (dua) sasaran diantaranya:
a. Terbangunnya 144 kawasan untuk mendukung redistribusi lahan terkait program performa agrarian, dan berkembangnya 72 Satuan Perukiman (SP) menjadi
Satuan Kawasan Pengembangan (SKP); dan b. Berkembangnya 20 kawasan perkotaaan baru (KPB)
menjadi embrio kota-kota kecil/kota kecamatan yang
berfungsi sebagai pusat indutri pengolahan sekunder
-
13
perdagangan sebagai pusat pelayanan kawasan transmigrasi.
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Perjanjian Kinerja adalah perwujudan nyata komitmen antara penerima dan
pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta sebagai dasar bagi pemberi
amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
Untuk itu, perjanjian kinerja disusun dan diperjanjikan oleh seluruh entitas akuntabilitas setiap tahunnya. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2018;
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Target
1 Berkurangnya jumlah desa tertinggal dan
meningkatnya jumlah desa mandiri di pinggiran Indonesia
(Termasuk pada wilayah 3 T : Tertinggal,
Terdepan/Terluar dan Wilayah Timur)
1 Jumlah desa tertinggal menjadi desa berkembang
1.500 (Desa)
2 Jumlah desa berkembang menjadi desa mandiri
600 (Desa)
3 Jumlah pusat pertumbuhan kawasan perdesaan yang
dibangun/dikembangkan yang memiliki keterkaitan desa-kota
11 (Kawasan)
2 Terentaskannya daerah tertinggal
1 Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan
13 (Kabupaten)
2 Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan yang
memiliki karakteristik kewilayahan dan kondisi situasional tertentu
15 (Kabupaten)
3 Terbangunnya permukiman
transmigrasi dalam kawasan transmigrasi
Jumlah kawasan transmigrasi yang ditetapkan, dibangun,
dan dikembangkan
44 (Kawasan)
-
14
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Target
sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha
yang layak
4 Berkembangnya
Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi Embrio Pusat
Pertumbuhan
Jumlah KPB yang menjadi
kota kecil/kota kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder
dan perdagangan
7
(KPB)
-
15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA
Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara
membandingkan antara target pencapaian setiap indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan capaian kinerja Kementerian Desa,
PDT dan Transmigrasi tahun 2018 dinyatakan “berhasil”, yaitu capaiannya 174,29% dari target yang telah ditetapkan.
Dengan 7 (tujuh) indikator kinerja dari 4 (empat) sasaran strategis, sebanyak 5 (lima) indikator dinyatakan “berhasil” karena capaiannya di atas 100% dari target yang telah ditetapkan. Sebanyak 2 (dua) indikator
dinyatakan tidak berhasil. Secara keseluruhan capaian kinerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Capaian kinerja adalah sebagai dasar untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program/ kegiatan
sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.
Sedangkan pengukuran kinerja dilakukan sebagai hasil dari proses
penilaian yang terencana dan sistematis berdasarkan indikator kinerja kegiatan berupa indikator input, output maupun outcome guna mengukur efektivitas, efesiensi dan kualitas pencapaian sasaran.
Pengukuran capaian kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2018 dilakukan dengan
cara: a. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing
indikator kinerja pada tahun bersangkutan. b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun bersangkutan dengan tahun lalu.
c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. e. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya. f. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Untuk mempermudah dalam melakukan interprestasi atas
pencapian sasaran strategis, yaitu dengan mempergunakan metode scoring (penilaian) yang menampilkan hasil penilaian disertai makna nilai tersebut.
Di bawah ini adalah tabel penilaian dan pemaknaan nilai yang dipergunakan, diantaranya:
-
16
Tabel 3.1
Interprestasi Atas Pencapian Sasaran Strategis
No. Kategori
Penentuan
Standar
Ekspresi
Warna
1. ≥ 100% Sangat Baik
2. > 80% - 99% Baik
3. > 60% - 79% Sedang
4.
-
17
N0 Sasaran Dalam RJMN Target 2018 Capaian 2018
5 Persentase pertumbuhan ekonomi
di daerah tertinggal
5,21*) 5,33**)
6 Persentase penduduk miskin di
daerah tertinggal
22,50*) 17,41
7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
di daerah tertinggal
62,60*) 61, 23**)
8 Terbangun dan berkembangnya 144
kawasan yang berfokus pada 72
Satuan Permukiman (SP) menjadi
pusat Satuan Kawasan
Pengembangan (SKP) yang
merupakan pusat pengolahan hasil
pertanian/perikanan dan
mendukung sasaran kemandirian
pangan nasional
43 Kawasan 39 Kawasan
9 Berkembangnya 20 Kawasan
Perkotaan Baru (KPB) menjadi
embrio Pusat Pertumbuhan
20
KPB
18 KPB
Sumber: Data olahan KDPDTT 2019 Catatan:
*) target disesuaikan dengan Perpres Nomor 21 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019
**) Capaian tahun 2017, data capaian tahun 2018 baru akan dikeluarkan oleh BPS pada
pertengahan tahun 2019
Untuk dapat melihat pencapaian target RPJMN setiap tahunnya,
secara terperinci dapat dilihat dari tabel 3.3 Perbandingan Ketercapaian Target RPJMN dari tahun 2015 sampai tahun 2018 di bawah ini
-
18
Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015 – 2018
No Sasaran
Dalam RJMN
Target
(2015-
2019)
Target
2015
Capaian
2015
Target
2016
Capaian
2016
Target
2017
Capaian
2017
Target
2018
Capaian
2018
Target
sampai
dengan
2018
Capaian
sampai
dengan
2018
Keterangan
1 Pengurangan
5000 desa
tertinggal
menjadi desa
berkembang
5.000
Desa
500
desa
420
Desa
1.000
desa
1.425
Desa
1500
desa
2.133
desa
1500
desa
2.540
desa
4.500
desa
6.518
desa
Sumber
Data: BPS
2018
2 Peningkatan
2000 desa
berkembang
menjadi desa
mandiri
2.000
Desa
200
desa
168
Desa
600
desa
570
desa
600
desa
825
desa
400
desa
1.102
desa
1.800
desa
2.665
desa
Sumber
Data: BPS
2018
3 Peningkatan
Keterkaitan
Desa-Kota
dan ekonomi
kawasan
perdesaan
untuk
percepatan
desa mandiri.
39
Kawasan
Perdesaa
n
N/A N/A 14 Kws 8 kws 14
Kws
22 kws 11 Kws 9 kws 39 kws 39 kws Sumber
Data: ditjen
PKP 2018
4 Terentaskan
80 Daerah
Tertinggal:
80 Kab.
DT (tidak
dibagi
target
pertahun
- 5 Kab.
DT
- 30 kab.
DT
- 16 kab.
DT
- 9 Kab.
DT
- 60 Kab.
DT
Sumber
Data: Ditjen
PDT 2018
-
19
No Sasaran
Dalam RJMN
Target
(2015-
2019)
Target
2015
Capaian
2015
Target
2016
Capaian
2016
Target
2017
Capaian
2017
Target
2018
Capaian
2018
Target
sampai
dengan
2018
Capaian
sampai
dengan
2018
Keterangan
)
a. Persentase
pertumbuh
an ekonomi
di daerah
tertinggal
7,44% 7,5 % 6,0-6,2
%
5,27 % 6,4-6,6
%
5,27 % 6,7-6,9
%
5,33% - - Sumber
Data: Ditjen
PDT 2018
(data target
berdasarkan
Perpres
Nomor 21
Tahun 2018
tentang
Strategi
Nasional
Percepatan
Pembanguna
n Daerah
Tertinggal
tahun 2015-
2019
b. Persentase
penduduk
miskin di
daerah
tertinggal
21,49
%
21,86% 17,5-
18,0 %
17,5 % 16,0 -
16,5 %
18,04 % 15,5 -
16,0 %
17,41 % - -
c. Indeks
Pembangun
an Manusia
(IPM) di
daerah
tertinggal
59,88 59,87 60,63 60,51 61,34 61,23 62,06 61, 23 - -
5 Terbangun
dan
berkembangn
ya 144
kawasan yang
berfokus
pada 72
Satuan
Permukiman
144
Kawasan
Transmgr
asi
14
Kws
23 Kws 29 Kws 26 Kws 43
Kws
52 Kws 44 Kws 39
Kws
138
Kws
140
kws
Sumber
Data: Ditjen
PKP2Trans
2018
-
20
No Sasaran
Dalam RJMN
Target
(2015-
2019)
Target
2015
Capaian
2015
Target
2016
Capaian
2016
Target
2017
Capaian
2017
Target
2018
Capaian
2018
Target
sampai
dengan
2018
Capaian
sampai
dengan
2018
Keterangan
(SP) menjadi
pusat Satuan
Kawasan
Pengembanga
n (SKP) yang
merupakan
pusat
pengolahan
hasil
pertanian/per
ikanan dan
mendukung
sasaran
kemandirian
pangan
nasional
6 Berkembangn
ya 20
Kawasan
Perkotaan
Baru (KPB)
menjadi
embrio Pusat
Pertumbuhan
20 KPB
(tidak
dibagi
target
pertahun
- 6 KPB - 6 KPB - 12 KPB - 18 KPB - 18 KPB Sumber
Data: Ditjen
PKTrans
2018
-
21
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembanguan Jangka Menengah
(RPJMN) Tahun 2015-2019 yang mana menjadi landasan visi dan misi Kementeraian Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi terdapat 9 (sembilan) sasaran RPJMN. Secara detail analisis pencapian 9 (sembilan) sasaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:
Sasaran RPJMN 1. Pengurangan 5000 desa tertinggal menjadi desa
berkembang
Dalam upaya pencapaian sasaran RPJMN pengurangan 5.000
desa tertinggal menjadi desa berkembang, target sasaran dibagi pertahun yaitu:
Sasaran
Target
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa
500 1000 1500 1500 500
Capaian Strategis Pengurangan 5000 desa tertinggal menjadi
desa berkembang tidak dapat dihitung pertahun dikarenakan data dasar penilaian perubahan status desa didapatkan dari data hasil Survei Potensi Desa (Podes) yang dilakukan oleh Badan Pusat
Statistik (BPS) setiap 4 (empat) tahun. Hal ini mengakibatkan capaian sasaran strategis setiap tahun hanya bisa dilakukan dengan angka proyeksi. Untuk capaian sasaran strategis Pengurangan 5000 desa
tertinggal menjadi desa berkembang tahun 2018 sebanyak 2.540. Sehingga capaian sampai dengan tahun ke 4 (empat) periode RPJMN
tahun 2015-2019 adalah 6.528 desa (berdasarkan suvei podes 2018). Untuk mencapai target sasaran strategis tahun 2019, kegiatan
akan difokuskan untuk memaksimalkan kegiatan yang tertunda dan
mengevaluasi capaian di 4 tahun sebelumnya.
Sasaran RPJMN 2. Peningkatan 2000 desa berkembang menjadi desa
mandiri
-
22
Dalam upaya pencapaian sasaran RPJMN Peningkatan 2000 desa berkembang menjadi desa mandiri target sasaran dibagi
pertahun yaitu
Sasaran
Target
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa
200 600 600 400 200
Capaian Strategis peningkatan 2000 desa berkembang menjadi
desa mandiri tidak dapat dihitung pertahun dikarenakan data dasar penilaian perubahan status desa didapatkan dari data hasil Survei Potensi Desa (Podes) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
setiap 4 (empat) tahun. Hal ini mengakibatkan capaian sasaran strategis setiap tahun hanya bisa dilakukan dengan angka proyeksi. Untuk capaian sasaran strategis peningkatan 2.000 desa berkembang
menjadi desa mandiri tahun 2018 sebanyak 1.102 desa. Sehingga capaian sampai dengan tahun ke 4 (empat) periode RPJMN tahun
2015-2019 adalah 2.665 desa (berdasarkan suvei podes 2018). Untuk mencapai target sasaran strategis tahun 2019, kegiatan
akan difokuskan untuk memaksimalkan kegiatan yang tertunda dan
mengevaluasi capaian di 4 tahun sebelumnya
Sasaran RPJMN 3. Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota dan ekonomi
kawasan perdesaan untuk percepatan desa mandiri.
Untuk capaian sasaran startegis jumlah pusat pertumbuhan kawasan perdesaan yang dibangun/dikembangkan yang memiliki keterkaitan desa-kota tidak dibagi menjadi target pertahun.
Sedangkan capaian tahun 2018 merupakan hasil intervensi yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 ke Kawasan perdesaan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Penetapan Kawasan Perdesaan (RPKP). Terdapat 239
Kawasan perdesaan yang telah memiliki kelengkapan dokumen RPKP, dan 60 kawasan perdesaan di dalamnya merupakan Kawasan
perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Untuk menghitung tingkat perkembangan dan capaian kinerja pembangunan Kawasan perdesaan digunakan Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan
(IPKP) yang dibagi ke dalam 5 (lima) kondisi perkembangan yaitu: 1). Inisiasi, 2). Konsolidasi, 3). Mandiri, dan 4). Berdaya Saing. Sampai dengan tahun 2018, capian Kawasan Perdesaan yang meningkat
keterkaitan desa-kota adalah 39 kawasan perdesaan, dengan rincian 38 kawasan perdesaan mandiri dan 1 kawasan perdesaan berdaya
saing.
-
23
Sasaran RPJMN 4. Terentaskan 80 Daerah Tertinggal
Berdasarkan pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal,
menegaskan bahwa penetapan Daerah Tertinggal secara nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Untuk itu, secara resmi data kabupaten daerah tertinggal yang terentaskan akan dilaporkan pada
akhir periode pemerintahan (tahun 2019). Sehingga capaian sasaran strategis 80 Kabupaten Daerah Tertinggal terentaskan hanya bisa
dihitung dengan angka proyeksi per tahun. Tahun 2018 terdapat sebanyak 9 (sembilan) Kabupaten Daerah Tertinggal yang diproyeksikan entas.
Sasaran RPJMN 5. Persentase pertumbuhan ekonomi di daerah
tertinggal
Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal
bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung capaian persentase pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal tahun 2018. Capaian sasaran strategis Persentase pertumbuhan ekonomi di
daerah tertinggal pada tahun 2017 adalah sebesar 5,33%. Nilai pertumbukan ekonomi tersebut di atas rata-rata pertumbuhan
ekonomi nasional sebesar 5,05 %. Sedangkan untuk capaian tahun 2018, masih menunggu data dari BPS.
Sasaran RPJMN 6. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal
Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal
bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal tahun 2018. Capaian sasaran strategis Persentase pertumbuhan ekonomi di
daerah tertinggal pada tahun 2017 adalah 18.04 %. Capaian tahun 2018 sebesar 17.41%
-
24
Sasaran RJMN 7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah
tertinggal
Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal
bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal tahun 2018.
Capaian sasaran strategis Persentase pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal pada tahun 2017 adalah sebesar 61,23 %. Sedangkan untuk capaian tahun 2018, masih menunggu data dari
BPS.
Sasaran RPJMN 8.
Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72
Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan
Pengembangan (SKP) yang merupakan pusat pengolahan hasil
pertanian/perikanan dan mendukung sasaran kemandirian pangan
nasional
Sampai pada tahun 2018, sebanyak 120 kawasan transmigrasi
telah ditetapkan. Pentapan Kawasan transmigrasi tersebut melalui: 1. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan
Kawasan Transmigrasi yang menetapkan 23 (dua puluh enam) Kawasan transmigrasi;
2. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 91 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi yang menetapkan 26 (dua puluh
enam) Kawasan Transmigrasi; 3. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi yang menetapkan 30 (tiga puluh) Kawasan transmigrasi;
4. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 118 Tahun 2017 tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi yang menetapkan 22 (dua puluh dua)
kawasan transmigrasi; 5. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 115 Tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi yang menetapkan 14 kawasan transmigrasi;
6. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 71 tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi yang menetapkan 14 kawasan
transmigrasi; dan
-
25
7. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 106 tahun 2018 tetang Penetapan
Kawasan Transmigrasi yang menetapkan 11 kawasan tarnsmigrasi.
Sasaran RPJMN 9.
Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi
embrio Pusat Pertumbuhan
Kawasan Perkotaan Baru (KPB) adalah KPB yang dibangun
menjadi pusat pelayanan kawasan transmigrasi (PPKT) dan
berkembang sebagai embrio Pusat Pertumbuhan di dalam 144 kawasan transmigrasi yang ditetapkan oleh Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Sampai dengan tahun 2018 terdapat 18 KPB yang telah berubah menjadi embrio pusat pertumbuhan berdasarkan hasil evaluasi Ditjen PKTrans
bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada. Untuk tahun 2019 Ditjen PKTrans akan tetap melakukan
intervensi kegiatan yang difokuskan pada pencapaian 20 KPB.
C. REALISASI KINERJA TAHUN 2018
Realisasi Kinerja adalah data yang menyajikan informasi
terkait Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Tahun 2018. Data tersebut
disajikan secara terperinci bertujuan untuk melihat secarai detail realisasi setiap indikator kinerja yang telah di perjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2018. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun
2018 adalah untuk mengetahui capaian setiap IKU dari setiap
sasaran srtategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun bersangkutan.
Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
-
26
Tabel 3.4 Capaian Kinerja
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertiggal dan Transigrasi
Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi Capaian (%)
1 Berkurangnya jumlah desa tertinggal dan meningkatnya jumlah desa mandiri di pinggiran Indonesia (Termasuk pada wilayah 3 T : Tertinggal,
Terdepan/Terluar dan Wilayah Timur)
1 Jumlah desa tertinggal menjadi desa berkembang
1.500 desa
2.540
169%
2 Jumlah desa berkembang menjadi desa mandiri
600 desa 1.102
183%
3 Jumlah pusat pertumbuhan kawasan perdesaan yang dibangun/dikembangkan yang memiliki keterkaitan desa-kota
11 Kawasan Perdesaan
39 354%
2 Terentaskannya daerah tertinggal
1 Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan
13 Kabupaten
DT
9 69%
2 Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan yang memiliki karakteristik kewilayahan dan kondisi situasional tertentu
15 Kabupaten
DTu
15 100%
3 Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak
Jumlah kawasan transmigrasi yang ditetapkan, dibangun, dan dikembangkan
44 Kawasan Transmigrasi
39 88%
4 Berkembangnya Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi
Embrio Pusat Pertumbuhan
Jumlah KPB yang menjadi kota kecil/kota kecamatan dengan berkembangnya
industri pengolahan sekunder dan perdagangan
7 KPB
18 257 %
Nilai 174,29%
-
27
1. Perbandingan Realisasi 3 (Tiga) Tahun Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi
Untuk melihat kenaikan/penurunan kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi, maka dibuat sebuah sandingan relaisasi kinerja antara realisasi kinerja tahun berjalan
dengan realisasi kinerja tahun anggaran sebelumnya. Dalam laporan ini akan dibandingkan realisasi kinerja
tahun anggaran 2018 dengan realisasi kinerja tahun anggaran 2016 dan Tahun 2017. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat ditabel perbanding di bawah:
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016-2018
No Tahun 2016
No Tahun 2017-2018
Sasaran
Strtategis
Indikator
Kinerja Utama
Target Capaian Sasaran
Strtategis
Indikator
Kinerja Utama
Target
2017
Capaian
2017
Target
2018
Capaian
2018
1 Berkurangnya
Jumlah Desa
Tertinggal
sedikitnya 5.000 desa dan
meningkatnya
jumlah Desa
Mandiri
sedikitnya 2000 desa.
1. Jumlah
penurunan
desa tertinggal
500 desa
200,6%1) 1 Berkurangnya
jumlah desa
tertinggal dan
meningkatnya jumlah desa
mandiri di
pinggiran
Indonesia
(Termasuk pada wilayah 3
T : Tertinggal,
Terdepan/Terlu
ar dan Wilayah
Timur)
1. Jumlah desa
tertinggal
menjadi desa
berkembang
1.500
(Desa)
75,33%**
*
1.500
(Desa) 169%
2. Jumlah peningkatan
desa mandiri
200 desa 36%1) 2. Jumlah desa berkembang
menjadi desa
mandiri
600
(Desa)
11,5%*** 600 (Desa)
183%
2 Terentaskannya
Daerah
Tertinggal
minimal 80
(delapan puluh
) Kabupaten
% Daerah
tertinggal
dengan laju
pertumbuhan
ekonomi
meningkat
81,50%
(75 kab)
29%2) Jumlah pusat
pertumbuhan
kawasan
perdesaan yang
dibangun/dikem
bangkan yang
14
(Kawas
an
Perdes
aan)
214,28% 11
(Kaw) 354%
-
28
No Tahun 2016
No Tahun 2017-2018
Sasaran
Strtategis
Indikator
Kinerja Utama
Target Capaian Sasaran
Strtategis
Indikator
Kinerja Utama
Target
2017
Capaian
2017
Target
2018
Capaian
2018
memiliki
keterkaitan desa-
kota
% Daerah
tertinggal
dengan IPM (Indeks
Pembangunan
Manusia)
meningkat
41%
(50 Kab)
8 %3) 2 Terentaskan-
nya daerah
tertinggal
Jumlah daerah
tertinggal yang
terentaskan
16
(Kab)
150% 13
(Kab) 69%
% Daerah
tertinggal
dengan angka kemiskinan
menurun
89,67 %
(85 Kab)
75,2% 4)
Jumlah daerah
tertinggal yang
terentaskan yang memiliki
karakteristik
kewilayahan dan
kondisi
situasional tertentu
13
(Kab)
84,61% 15
(Kab) 100%
3 Terbangunnya
permukiman
transmigrasi
dalam kawasan
transmigrasi
sebagai tempat tinggal dan
tempat
berusaha yang
layak
Jumlah
permukiman
yang dibangun
pada Kawasan
Transmigrasi
40 SP di
40
Kawasan
173 % 3 Terbangunnya
permukiman
transmigrasi
dalam kawasan
transmigrasi
sebagai tempat tinggal dan
tempat
berusaha yang
layak
Jumlah kawasan
transmigrasi
yang ditetapkan,
dibangun, dan
dikembangkan
43
(Kaw)
120,93% 44
(Kaw) 88%
4 Terbangunnya
dan berkembangnya
1. Jumlah
Satuan Permukiman
27 SP
100% 4 Berkembang-
nya Kawasan Perkotaan Baru
Jumlah KPB yang
menjadi kota kecil/kota
4
(KPB )
300% 7
(KPB) 257 %
-
29
No Tahun 2016
No Tahun 2017-2018
Sasaran
Strtategis
Indikator
Kinerja Utama
Target Capaian Sasaran
Strtategis
Indikator
Kinerja Utama
Target
2017
Capaian
2017
Target
2018
Capaian
2018
144 Kawasan
dan
berkembangnya
20 Kawasan
Perkotaan Baru
(KPB) menjadi embrio Kota
Kecil / Kota
Kecamatan.
(SP) Mandiri
(KPB) menjadi
Embrio Pusat
Pertumbuhan
kecamatan
dengan
berkembangnya
industri
pengolahan
sekunder dan perdagangan
2. Kawasan yang
berkembang
sebagai
embrio pusat pertumbuhan
6 KPB 100%
Nilai Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2016 90,22% Nilai Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2018 136,66% 174,29%
Keterangan Keterangan
1) Capaian kegiatan diambil dari data Indeks Membangun Desa (IDM) Tahun 2016;
2)Diambil dari data proyeksi peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Daerah
Tertinggal Tahun 2016;
3)Diambil dari data proyeksi Indeks pembangunan manusia (IPM) Daerah Tertinggal Tahun
2016;
4)Diambil dari data proyeksi penurunan angka kemiskinan Daerah Tertinggal Tahun 2016.
***) Data survei pemutakhiran data Indeks Desa Membangunan (IDM) pada tahun 2016 di 6
(enam) regional yaitu region I (Sumatera).region II (Jawa Bali), region III (Kalimantan),
region IV(Sulawesi), region V (Nusa Tenggara) dan region VI (Maluku, Maluku Utara, Papua
Barat dan Papua), dengan jumlah desa sampel sebanyak 4.345.
-
30
Pada tahun 2017, telah dilakukan reviu Indikator KInerja
Utama di lingkungan kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi. Sehingga perbandingan Capaian Kinerja
pada tabel di atas, tidak bisa dibandingkan secara apple to apple,
terutama indikator kinerja tahun 2016 dengan perjanjian kinerja
tahun 2017. Perbedaan tersebut baik dalam segi jumlah maupun
dalam segi kinerja yang akan dicapai. Untuk itu, khusus
perbandingan capaian kinerja tahun 2016 dengan capaian kinerja
tahun 2017 dibandingkan dari penururan atau kenaikan rata-rata
keseluruhan nilai kinerja. Sedangkan perbandingan capaian kinerja
secara apple to apple dapat dilakukan untuk capaian tahun 2017
dengan capaian kinerja 2018 Pada tabel 3.5 di atas menunjukkan
peningkatan nilai capaian kinerja, dari nilai 90.22% pada tahun
2016, meningkat menjadi 136,66% pada tahun 2017. Serta tahun
2018 mengalami peningkatan nilai capaian kinerja menjadi 174,29%.
Melihat dari perbandingan capaian kinerja di atas, terlihat
capaian kinerja mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan
capaian kinerja signifikan terjadi pada tahun 2016 ke 2017 yaitu
meningkat 46,44%, sedangkan untuk tahun 2017 ke 2018
mengalami peningkatan yaitu sebanyak 37,63%. Peningkatan nilai
kinerja yang sangat signifikan pada tahun 2016-2017-2018
disebabkan karena meningkatnya kualitas penganggaran kegiatan,
sehingga penganggaran lebih fokus pada target yang telah ditetapkan
terutama pada kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian target
RPJMN.
-
31
D. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
Secara detail analisis pencapain nilai kinerja tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Sasaran Strategis 1
Berkurangnya jumlah desa tertinggal dan meningkatnya jumlah desa mandiri di pinggiran Indonesia (Termasuk pada wilayah 3 T:
Tertinggal, Terdepan/Terluar dan Wilayah Timur)
Dalam mencapai Sasaran Strategis ini, Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi menetapkan indikator kinerja sebagai berikut:
Indikator Kinerja Target
Jumlah desa tertinggal menjadi desa berkembang 1.500 (Desa)
Jumlah desa berkembang menjadi desa mandiri 600 (Desa)
Jumlah pusat pertumbuhan kawasan perdesaan yang dibangun/dikembangkan yang memiliki keterkaitan
desa-kota
11 (Kawasan)
1. Jumlah Desa Tertinggal Menjadi Desa Berkembang
Untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan
kawasan perdesaan, yakni mengentaskan 5000 Desa Tertinggal dan meningkatkan sedikitnya 2000 Desa Mandiri sebagaimana tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, diperlukan kejelasan status kemajuan dan kemandirian Desa di seluruh Indonesia. Kejelasan status tersebut akan mempermudah para pemangku
kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan terutama pemerintah dan masyarakat Desa itu sendiri, dalam mengelola pembangunan dan mencapai tujuan pembangunan Desa tersebut.
Klasifikasi Status Desa Tertinggal Menjadi Desa Berkembang dapat dijelaskan sebagai berikut :
• Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan
ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai
bentuknya.
• Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya
secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
Definisi indikator kinerja ini Desa-desa yang menjadi prioritas sasaran
strategis termasuk berada pada wilayah 3 T (Tertinggal, Terdepan/Terluar
-
32
Capaian = Jumlah desa tertinggal yang statusnya berubah menjadi berkembang X 100% Target per tahun
dan Wilayah Timur). Target yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah Berkurangnya 5.000 desa tertinggal secara bertahap sesuai target
per tahun menjadi desa berkembang. Cara perhitungan indikator kinerja ini adalah Jumlah Desa Tertinggal
Menjadi Desa Berkembang Per Tahun. Secara detail formula penghitungan perhitungannya adalah sebagai berikut:
Pada Tahun 2018, Capaian Kinerja atas indikator “Jumlah desa
tertinggal menjadi desa berkembang” adalah sebanyak 2.540 Desa atau 169 %
dari Total 1.500 Desa. Dengan perhitungan sebagai berikut:
Tabel 3.6 Tabel Perhitungan Capaian Kinerja
Indikator
Kinerja Target Realisasi Perhitungan
Capaian
(%)
Jumlah desa
tertinggal menjadi desa berkembang
1.500
(Desa)
2.540
(Desa)
Realisasi x 100 %
Target
169 %
2. Jumlah Desa Berkembang Menjadi Desa Mandiri
Definisi indikator kinerja ini adalah Desa-desa yang menjadi prioritas sasaran strategis termasuk berada pada wilayah 3 T (Tertinggal, Terdepan/Terluar dan Wilayah Timur). Meningkatnya 2.000 Desa
berkembang secara bertahap sesuai Target per Tahun menjadi Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun.
Klasifikasi Status Desa Tertinggal Menjadi Desa Berkembang dapat dijelaskan sebagai berikut :
• Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya
secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
• Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan
Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi
secara berkelanjutan.
Cara perhitungan indikator kinerja ini adalah Jumlah Desa Tertinggal
Menjadi Desa Berkembang Per Tahun. Secara detail formula penghitungan perhitungannya adalah sebagai berikut:
-
33
Capaian = Jumlah desa berkembang yang statusnya berubah menjadi mandiri X 100% Target per tahun
Pada Tahun 2018, Capaian Kinerja atas indikator “Jumlah desa
Berkembang menjadi Desa Mandiri” adalah sebanyak 1.102 Desa atau 183 %
dari Total 1.500 Desa. Dengan perhitungan sebagai berikut :
Tabel 3.7 Tabel Perhitungan Capaian Kinerja
Indikator Kinerja
Target Realisasi Perhitungan Capaian
(%)
Jumlah desa
berkembang menjadi desa
mandiri
600
(Desa)
1.102
(Desa)
Realisasi x 100% Target
183 %
Berbagai intervensi kegiatan yang telah dilakukan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam rangka meningkatkan jumlah desa berkembang dan meningkatkan desa mandiri
selama 4 (empat) tahun lain:
a. Pendampingan Desa (37.640 pendamping) 74.957 desa;
b. Generasi Sehat Cerdas (Pendampingan) 5.789 Desa; c. Bantuan permodalan pemberdayaan kelompok perempuan
wirausaha 48 desa;
d. Revitalisasi Pasar desa 30 desa; e. Bantuan peralatan pertanian (intervensi pemanfaatan dan
pengelolaan hutan bersama) 47 desa; f. Program inovasi desa (bursa inovasi desa) 219 kabupaten; g. Pelaksanaan Liga Desa Nusantara 869 desa;
h. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung desa wisata 79 desa;
i. Pembangunan embung desa 240 desa; j. Fasilitasi shareholding hutan desa 50 desa; k. Pelaksanaan program pembangunan desa mandiri IFADb 224
desa l. Bantuan permodalan Bumdesa 3.050 desa; dan m. Bantuan permodalan pengembangan ekonomi masyarakat 584
desa.
-
34
3. Jumlah Pusat Pertumbuhan Kawasan Perdesaan Yang dibangun/dikembangkan Yang Memiliki Keterkaitan Desa-Kota
Definisi Pusat Pertumbuhan Kawasan Perdesaan Yang Dibangun/
Dikembangkan Yang Memiliki Keterkaitan Desa-Kota adalah wilayah desa atau antar desa yang merupakan pusat pembangunan/pusat pelayanan yang diintervensi secara khusus melalui program/kegiatan pembangunan
dalam kurun waktu tertentu atau dokumen rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan yang telah ditetapkan sebelumnya (sesuai RPJMN).
Definisi indikator kinerja ini adalah Terbentuknya pusat
pertumbuhan di kawasan perdesaan sesuai target per tahun merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan
Penataan Ruang dan Desa. Pusat Pertumbuhan Kawasan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan adalah wilayah desa atau antar desa yang merupakan pusat pembangunan/ pusat pelayanan yang diitervensi secara
khusus melalui program/ kegiatan pembangunan dalam kurun waktu tertentu atau dokumen rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan
yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk menghitung tingkat perkembangan dan capaian kinerja
Pembangunan Kawasan Perdesaan digunakan Indeks Perkembangan
Kawasan Perdesaan (IPKP) yang dibangun 5 (lima) dimensi, 48 (empat puluh delapan) variabel dan 158 (seratus lima puluh delapan) indikator. Dimensi tersebut diantaranya dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dimensi
lingkungan, dimensi jejaring prasarana dan dimensi kelembagaan. Dari dimensi, variable dan indikator tersebut dihasilkan 5 (lima) klasifikasi
kondisi perkembangan Kawasan perdesaan yaitu: 1). Inisiasi, 2). Konsolidasi, 3). Mandiri, dan 4). Berdaya Saing.
Berbagai intervensi kegiatan yang telah dilakukan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam rangka membangun Pusat Pertumbuhan Kawasan Perdesaan Yang Dibangun/ Dikembangkan Yang Memiliki Keterkaitan Desa-Kota selama 4 (empat)
tahun antara lain: a. Bantuan kapal tangkap ikan 77 unit;
b. Pengembangan ekonomi 191 kecamatan; c. Alat kesehatan desa 152 unit ; d. Jaringan informasi 16 unit
e. Dermaga 8 unit f. PLTS 8 desa;
g. Pabrik pakan ikan 5 KP; h. Alat pasca panen 48 KP; i. Pembangunan teknologi biogas 31 paket;
j. Pembangunan embung 51 paket k. Rice milling 21 paket; l. Pembangunan pasar Kawasan 42 unit;
m. Pembangunann Keramba jaring apung 32 Kp; n. Pengembangan pariwisata 26 KP;
o. Mesin penggiling kopi 6 KP; p. Bantuan Sarpras perikanan 22 KP;
-
35
q. Sarpras Pendukung peternakan 9 KP; r. Coolstorage 11 KP;
s. Pembangunan pabrik es mini 18 KP; t. Pengembangan incubator produk unggulan 72 KP;
u. Pembangunan Jalan 322,42 Km; v. Usaha bersama komunitas 129 unit; w. Sarana Air Bersih 8 KP; dan
x. Pasar antar desa 15 KP.
Selian bantuan kegiatan fisik, untuk mendukung capaian kinerja
bidang pembangunan desa dan Kawasan perdesaan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi telah menginisiasi penyusunan berbagai kebijakan
yang terkait dengan Pencapaian Sasaran Strategis. Beberapa kebijakan yang telah diterbitkan maupun yang masih dalam proses penyusunan selama Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
No. Kebijakan Perkembangan
1. Integrasi 4 (Empat) Kegiatan Prioritas
dengan Dana Desa untuk Pemerataan Pembangunan
Berdasarkan data dari aplikasi SIPEDE (Sistem Informasi Pembangunan Desa) yang ada di
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sampai dengan 23 April 2018, penyerapan Dana Desa di antaranya
telah digunakan untuk membangun 123.858 kilometer jalan desa, 28.830 unit irigasi, 1.971
unit embung, serta membiayai 26.750 kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mendirikan 11.574 posyadu dan 18.177 unit PAUD.
2. Padat Karya Tunai Program Padat Karya Tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marjinal
atau miskin yang bersifat produktif. Program ini akan dilaksanakan di 1.000 desa di 100 kabupaten/kota sasaran secara bertahap mulai
tahun ini.
Dana Desa yang dikucurkan harus terkait langsung dengan proyek-proyek pembangunan yang dirancang secara padat karya. Dalam
setiap pengerjaan proyek itu, diharuskan sedikitnya 200 tenaga kerja berasal dari desa tersebut yang direkrut dan dibayar langsung
secara tunai.
Melalui program yang memiliki alokasi anggaran hingga 30% dari total Dana Desa ini, pemerintah menargetkan penciptaan sedikitnya
5 juta lapangan kerja pada 2018. Pada periode 2015-2017, setiap infrastruktur yang dibangun dari Dana Desa dapat menyerap sedikitnya
-
36
No. Kebijakan Perkembangan
empat tenaga kerja baru
3. Optimalisasi
Program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades)
Salah satu Program prioritas yang diharapkan
dapat menciptakan daya saing desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi desa.
Beberapa contoh daerah yang telah melaksanakan program ini antara lain
Pandeglang yang mengembangkan kerapu sebagai produk unggulan yang dapat memproduksi hingga 40 ton. Selain itu, ada
juga Lampung Timur yang mengembangkan area seluas 22.548 hektare untuk budi daya udang.
Kebijakan Prukades dilaksanakan dengan mengembangkan produk unggulan kawasan
perdesaan melalui klasterisasi serta melibatkan pihak swasta untuk industri pascapanen. Lebih lanjut, model Prukades juga akan
mendatangkan dunia usaha ke desa karena desa telah memiliki skala ekonomi yang besar.
Selain itu juga menciptakan lapangan pekerjaan karena terbangunnya industri produksi di desa.
Sasaran Strategis 2
Terentaskannya daerah tertinggal
Amanat konstitusi menegaskan bahwa percepatan pembangunan
daerah tertinggal merupakan bagian dari cita-cita nasional untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil, dan makmur. Percepatan pembangunan daerah tertinggal juga menjadi bagian dari perwujudan tujuan nasional yang tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi
segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Upaya pengentasan daerah tertinggal difokuskan melalui intervensi
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah tertinggal dengan memperhatikan akar masalah yang menjadi penyebab utama ketertinggalan suatu daerah, peringkat ketertinggalan daerah, persebaran daerah
tertinggal antarprovinsi, capaian kinerja pembangunan secara keseluruhan dan karakteristik daerah tertentu yang memerlukan keberpihakan secara
simultan dan masif dari Pemerintah Pusat, lnstansi Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten, Instansi Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik dacrah, swasta, dan seluruh
pemangku kepentingan lainnya.
-
37
Capaian = Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan X 100% Target per tahun
Dalam mencapai Sasaran Strategis ini, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menetapkan indikator kinerja sebagai berikut:
Indikator Target
Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan 13 (Kabupaten)
Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan yang memiliki karakteristik kewilayahan dan kondisi
situasional tertentu
15 (Kabupaten)
1. Jumlah Daerah Tertinggal Yang Terentaskan
Cara perhitungan indikator kinerja ini adalah Jumlah daerah tertinggal
yang terentaskan pertahun. Secara detail formula penghitungan perhitungannya adalah sebagai berikut :
Pada Tahun 2018, Capaian Kinerja atas indikator “jumlah daerah
tertinggal yang terentaskan” adalah sebanyak 9 kabupaten atau 69 % dari total target 13 Kabupaten DT . Dengan perhitungan sebagai berikut :
Tabel 3.8
Tabel Perhitungan Capaian Kinerja
Indikator Kinerja
Target Realisasi Perhitungan Capaian
(%)
Daerah tertinggal yang
terentaskan
13 kabupate
n
9 kabupaten
Realisasi x 100% Target
69 %
Tidak tercapainya indikator kinerja tersebut di atas disebabkan oleh: a. Belum maksimalnya tugas dan fungsi koordinasi dalam rangka
percepatan pembangunan Daerah Tertinggal; dan b. Adanya ketimpangan antara kebutuhan dana pembangunan
daerah tertinggal dengan ketersediaan anggaran.
Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengentasan daerah
tertinggal selama 4 tahun (2015-2018) antara lain: a. Pembangunan Pasar Kecamatan 13 unit; b. Pembangunan sarana air bersih 26 unit;
c. Pembangunan PLTS/BIOMASA 25 Unit; d. Pembangunan Keramba Jaring Apung 13 Unit;
-
38
Capaian = Jumlah daerah tertinggal dengan karaklteristik tertentu yang terentaskan X 100% Target per tahun
e. Pembangunan Asrama Siswa dan Guru 16 Unit; f. Pembangunan saung terampil 12 unit;
g. Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang 10 Unit; h. Pembangunan Embung 32 unit;
i. Pembangunan ruang kelas sekolah; j. Pembangunan pusat belajar masyarakat k. Pembanunan Jalan desa 117 unit; dan
l. Pembangunan Kawasan internet masyarakat 22 unit.
Selain bantuan kegiatan fisik, untuk mendukung capaian kinerja
bidang pembangunan kabupaten daerah tertinggal dan kabupaten daerah tertinggal yang memiliki karakteristik terentu, Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi telah menginisiasi penyusunan berbagai kebijakan yang terkait dengan Pencapaian Sasaran Strategis. Beberapa kebijakan yang telah diterbitkan maupun yang masih dalam proses penyusunan selama
Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
No. Kebijakan Perkembangan
1. Pelatihan E-
Commerce Strategy dan Pelatihan Usaha
Di Desa Kabupaten Sumbawa
Materi Pelatihan difokuskan untuk membuat
Bisnis Model dan menciptakan ide-ide bisnis baru.
2. Pelatihan Pameran dan Fashion Show Tenun Ikat Daerah
Tertinggal. Alor Rote Ndao
Kegiatan ini dilaksanakan dengan menerapkan konsep Live In Danger , yakni suatu konsep Capacity Building kekinian
dimana designer atau perancang busana (selaku tenaga ahli/ fasilitator/ narasumber) terjun langsung untuk melatih, berbagi
pengalaman dan tinggal bersama dengan peserta sepanjang kegiatan dilaksanakan.
Hal ini dilakukan untuk menggali kekayaan budaya dalam balutan cerita sejarah yang disampaikan langsung oleh peserta pelatihan
kepada narasumber.
2. Jumlah Daerah Tertinggal Yang Terentaskan Yang Memiliki
Karakteristik Kewilayahan Dan Kondisi Situasional Tertentu
Cara perhitungan indikator kinerja ini adalah Jumlah daerah tertinggal
yang terentaskan yang memiliki kartakteristik kewilayahan tertentu pertahun. Secara detail formula penghitungan perhitungannya adalah sebagai berikut :
-
39
Pada Tahun 2018, Capaian Kinerja atas indikator “jumlah daerah
tertinggal dengan karakteristik tertentu yang terentaskan” adalah sebanyak 15 kabupaten atau 100 % dari total target 15 Kabupaten DTu. Dengan
perhitungan sebagai berikut:
Tabel 3.9
Tabel Perhitungan Capaian Kinerja
Indikator Kinerja
Target Realisasi Perhitungan Capaian
(%)
Daerah tertinggal
dengan karakteristik Tertentu (DTu)
15
kabupaten
15
kabupaten
Realisasi x 100%
Target 100 %
Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengentasan
daerah tertinggal yang memiliki karakteristik dan kondisi situasional tertentu selama 4 (empat) tahun antara lain:
a. Pembangunan jalan sirip perbatasan 333 Km; b. Bantuan kapal penumpang 20 GT 27 Unit; c. Bantuan Kapal Penumpang 50 GT 27 Unit;
d. Bantuan Kapal barang 32 GT 15 Unit; e. Pembangunan Dermaga 27 Unit;
f. Pembangunan tambatan perahu 15 unit; g. Pembangunan alat peraga 70 unit; h. Pembangunan darana Pendidikan 58 unit;
i. Pembangunan jarkindes 42 unit; j. Pembangunan PLTS 27 unit; k. Pembangunan enbung 32 unit;
l. Pembangunan KJA 12 unit; m. Pembangunan EWS 19 unit;
n. Pembangunan bronjong 24 unit; dan o. Pembangunan Sarana Air Bersih 60 unit.
Selain itu, beberapa kebijakan yang telah diterbitkan maupun yang masih dalam proses penyusunan selama Tahun 2018 adalah sebagai
berikut: No. Kebijakan Perkembangan
1. Mengembangkan Desa Wisata Di Daerah
Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar bersama Kementerian Pariwisata.
Dalam rangka untuk memaksimalkan upaya koordinasi antara kedua lembaga,
khususnya dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan di sektor pengembangan desa wisata, Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi bersama dengan Kementerian Pariwisata teken perjanjian kerja sama
untuk mengembangkan desa wisata di
-
40
Capaian = Jumlah Kawasan Transmigrasi yang telah ditetapkan X 100% Target per tahun
daerah pulau kecil dan terluar Indonesia.
Kedua Kementerian sepakat untuk meningkatkan sarana prasarana serta
pemasaran desa wisata dan menyusun segala rencana aksi yang dibutukan dalam pengembangan desa wisata kedepan.
(Dilampirkan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dengan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor NK.13/KS.001/MP/2016 dan Nomor
10/M-DPDTT/KB/XII/2016 tentang Pengembangan Desa Wisata).
Sasaran Strategis 3
Terbangunnya Permukiman Transmigrasi
Dalam Kawasan Transmigrasi Sebagai Tempat Tinggal Dan Tempat Berusaha Yang Layak
Dalam upaya pencapaian sasaran strategis tersebut di atas, ditunjang
dengan indikator kinerja utama jumlah kawasan transmigrasi yang ditetapkan, dibangun, dan dikembangkan. Kawasan yang dimaksud adalah kawasan transmigrasi yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sesuai perundang-perundangan yang berkenaan dengan Ketransmigrasian. Sedangkan pemanfaatan yang
dimaksud adalah kegiatan yang meliputi pembangunan kawasan transmigrasi yang dilakukan oleh internal dan eksternal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan hasil
koordinasi Kementerian/ Lembaga/ Daerah/ Masyarakat.
Cara perhitungan indikator kinerja ini adalah Jumlah Kawasan transmigrasi yangtelah ditetapkan pertahun. Secara detail formula
penghitungan perhitungannya adalah sebagai berikut :
Pada Tahun 2018, Capaian Kinerja atas indikator “Terbangunnya Permukiman Transmigrasi Dalam Kawasan Transmigrasi Sebagai Tempat
-
41
Tinggal Dan Tempat Berusaha Yang Layak” adalah sebanyak 39 kawasan transmigrasi atau 88% dari total target 44 kawasan transmigrasi. Dengan
perhitungan sebagai berikut:
Tabel 3.10 Tabel Perhitungan Capaian Kinerja
Indikator Target Realisasi Perhitungan Capaian
Jumlah kawasan transmigrasi yang
ditetapkan, dibangun, dan
dikembangkan
44 (Kawasan)
39 (Kawasan)
Realisasi x 100%
Target 88%
Tidak tercapainya indikator kinerja tersebut di atas disebabkan oleh:
a. Tidak segera ditetapkannya Surat Keputusan Kuasa PenggunaAnggran oleh Kementeria Desa, Pembanguna Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi berdampak pada proses pelaksanaankegiatan fisik daerah;
b. Proses revisi DIPA memerlukan waktu yang lama; dan
c. Transisi pelaksanaan anggaran dari 6 (enam) Satker Pusatmenjadi 1 (satu) .
Upaya yang telah dilakukan dalam rangka Pembangunan Permukiman Transmigrasi Dalam Kawasan Transmigrasi Sebagai Tempat
Tinggal Dan Tempat Berusaha Yang Layak selama 4 tahun (2015-2018) antara lain:
a. Penetapan Kawasan transmigrasi sebanyak 140 Kawasan,
b. Pembukaan lahan 10.892,73 Hektar;c. Pembangunan jembatan 2.826,50 meter;
d. Pembangunan Embung 18 unit;e. Pembangunana Rumah Transmigran Jamban Keluarga
sebanyak 11.238
f. unit san sarana air bersih sebanyak 3.783 unit.g. Pembangunan jalan dan gorong-gorong 660,84 Km;
h. Fasilitasi perpindahan keluarga ke Kawasan transmigrasi11.238 Kepala Keluarga;
i. Luas Tanah yang difasilitasi HPL sebesar 88.099,66 Hektar;
j. Pembangunan Fasilitas Umum sebanyak 614 Unit; dank. Pembangunan drainase 36,30 Km
Sasaran Strategis 4 Berkembangnya Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi Embrio Pusat Pertumbuhan
Dalam upaya pencapaian sasaran strategis tersebut di atas, ditunjang
dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Kawasan Perkotaan Baru (KPB)
-
42
Capaian = Jumlah Kawasan Perkotaan Baru yang telah ditetapkan X 100% Target per tahun
yang menjadi kota kecil/kota kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan. Kawasan Perkotaan Baru (KPB)
yang dimaksud adalah KPB yang dibangun menjadi pusat pelayanan kawasan transmigrasi (PPKT) dan berkembang sebagai embrio Pusat
Pertumbuhan di dalam 144 kawasan transmigrasi yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Cara perhitungan indikator kinerja ini adalah Jumlah Kawasan perkotaan baru yang telah ditetapkan pertahun. Secara detail formula
penghitungan perhitungannya adalah sebagai berikut :
Pada Tahun 2018, Capaian Kinerja atas indikator “Berkembangnya Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi Embrio Pusat Pertumbuhan” adalah sebanyak 18 KPB atau 257 % dari total target 7 KPB. Dengan perhitungan
sebagai berikut:S
Tabel 3.11 Tabel Perhitungan Capaian Kinerja
Indikator Target Realisasi Perhitungan Capaian
Jumlah KPB yang menjadi kota
kecil/kota kecamatan dengan
berkembangnya industri pengolahan
sekunder dan perdagangan
7 (KPB)
18KPB Realisasi x 100% Target
257%
Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi Kota Kecil/ Kota Kecamatan
dengan berkembangnya industri pengelolaan sekunder dan perdagangan antara lain:
a. Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan/ Jembatan sepanjang 816,95 Km;
b. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Drainase sepanjang
95,78 KM;c. Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Air Bersih
sebanyak 46 Unit;
d. Pembangunan / Rehab PLTS/PJU 26 Unit/ 113 unit
-
43
e. Pembangunan Fasilitas Umum sebanyak 414 Unit;f. Rehab rumah transmigrasi 789 Unit
g. Fasilitasi Pengembangan Lembaga Ekonomi sebanyak354 Lembaga;
h. Layanan Wirausaha Transmigrasi sebanyak 3.938Orang;
i. Pengembangan Lahan usaha produktif seluas
23.583,40Hektar;j. Penerapan teknologi pengelola hasil di 100 kimtrans
dan 22 KPB ;
k. Layanna sosial budaya 202 kimtrans;l. Bantuan beras /non beras 35.077KK;
m. Penyelesaian masalah pertanahan 70 kasus; dann. Layanan kemitraan 103 PKS
-
44
E. CAPAIAN KINERJA LAINNYA
Dalam pencapaian kinerja kementerian tidak hanya ditunjang dari
pencapaian unit teknis namun juga pencapaian unit dukungan manajemen.
Unit dukungan manajemen di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertnggal dan transmigrasi diantaranya Sekretariat Jenderal, Inspektorat
Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan
Pelatihan, Serta Informasi (BALILATFO). Pada tahun 2017, capaian kinerja
dari Unit Dukungan Manajemen diantaranya:
No Capaian Kinerja Lainnya
1 Opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap
Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2017 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP
2 Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kementerian Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Tahun Anggaran 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB)
adalah 61,79 (kategori BAIK);
3 Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2017 yang
dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) mengalamin peningkatan sebesar 0,37
menjadi 64,16 (kategori BAIK);
4 Nilai pelayanan publik terkait tanggapan penyelenggaran atas pengaduan
masyarakat yaitu 96 %, yang dikeluarkan oleh Ombusman Republik
Indonesia sebagai amanat Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik.
5 Hasil pengawasan kearsipan tahun 2018 adalah 82,94 (delapan puluh
dua koma sembilan puluh empat) dengan katagori “Baik” atau mengalami
peningkatan sebesar 56,93 (lima puluh enam koma sembilan puluh tiga)
dari hasil pengawasan tahun 2016 sebesar 26,01 (dua puluh enam koma
nol satu) dengan katagori “buruk”.
6 Peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan
Sekretariat Jenderal kementerian Desa, Pembangunan Derah tertinggal
dan Transmigrasi berdasarkan Survei Kepuasan Stakeholder (SKS). Nilai
IKM tahun 2019 atas pelaksanaan tahun 2018 adalah 3,170 dengan nilai
konversi 79,239 (Katagori Baik). Nilai ini mengalami peningkatan yang
sangat signifikan apabila dibandingkan dengan nilai IKM Tahun 2018
-
45
No Capaian Kinerja Lainnya
atas pelaksanaan tahun 2017 adalah 2,569 dengan nilai konversi 64,225
(Katagori Baik).
7 Tercapainya kegiatan Kementerian yang menjadi Pantauan Kantor Staf
Presiden (KSP) Periode Oktober - Desember (B12) Tahun 2018,
diantaranya:
• Tema Maritim
a. Terbangunnya sarana dan prasarana pendukung budidaya
rumput laut (gudang rumput laut) di kabupaten daerah Pulau
Kecil dan Terluar capaian 100%;
b. Terbangunnya embung kecil dan bangunan air lainnya yang
terdapat di:
- 150 desa capaian 100%;
- Kawasan perdesaan sebanyak 29 unit capaian 100%;
- Kabupaten daerah tertinggal di 13 kabupaten capaian
100%;
- Kawasan transmigrasi target 7 lokasi capaian 100%.
c. Fasilitasi pengurusan /penerbitan SK HPL target 12.500 Ha
capaian 100%.
d. Fasilitasi penerbitan sertipikat hak milik atas tanah
transmigran target 100.076 bidang capaian 100,25%
• Tema Percapatan Pembangunan Kesejahteraan Provuisni papua dan
papua Bara
