Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan...

Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP)

Pengadilan Negeri Slawi

Tahun 2018

PENGADILAN NEGERI SLAWI Jl. A. Yani No. 99 Slawi

Telp. (0283) 491359 fax(0283) 491854

SLAWI 52412

Email : [email protected] Website : www.pn-slawi.go.id

[Type the company name]

[Pick the date]

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Slawi Tahun 2018 ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas semua limpahan Rahmat

dan Karunia-Nya, sehingga tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Pengadilan Negeri Slawi Tahun 2018 yang merupakan salah satu wujud dalam

pelaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada

Pengadilan Negeri Slawi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Slawi Tahun

2018 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi badan peradilan diharapkan mampu

mengubah wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi bersih, mumpuni dan

melayani sebagaimana harapan masyarakat. Ini adalah pekerjaan besar bagi jajaran

Badan Peradilan untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan

komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan

peran yang sudah ditetapkan.

LKjIP Pengadilan Negeri Slawi Tahun 2018 ini merupakan laporan atas

capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Slawi selama Tahun 2018 yang

semata-mata kita tunjukan kepada masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Slawi

mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi

yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome dan juga sebagai

pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar

penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi yang sudah

ditetapkan yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Slawi Sebagai Badan

Peradilan Indonesia Yang Agung”.

Slawi, 28 Januari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Slawi

Srutopo Mulyono, S.H.

NIP. 19660515 199603 1 004

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Slawi Tahun 2018 iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i

KATA PENGANTAR ............................................................................................ ii

DAFTAR ISI ......................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi ................................................................... 1

B. Aspek Strategis Organisasi ...................................................................... 5

C. Permasalahan yang Dihadapi ................................................................... 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019 .................................................................. 7

B. Tujuan dan Sasaran Strategis .................................................................. 10

C. Indikator Kinerja Utama ............................................................................ 10

D. Rencana Kinerja 2018 .............................................................................. 15

E. Perjanjian Kinerja 2018 ............................................................................. 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi ...................................................................... 20

B. Realisasi Anggaran ................................................................................... 39

BAB IV PENUTUP ............................................................................................... 46

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Slawi Tahun 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bahwa “Kekuasaan Kehakiman

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada

dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama,

lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh

Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya BAB IX tentang Kekuasaan

Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian

tersebut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai

organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud

ayat (1) untuk masing–masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-

Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing–masing”.

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut

peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut terbentuklah Undang-

Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tentang Peradilan Umum.

Pengadilan Negeri Slawi merupakan Badan Peradilan Umum dimana

organisasi dan tata kerjanya telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan.

Pada laporan ini akan menitikberatkan pada organisasi dan tata kerja

bidang kesekretariatan peradilan.

1. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan

tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Slawi. Visi

Pengadilan Negeri Slawi mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah

sebagai berikut :

a) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Slawi;


b) Memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada

pencari keadilan;

c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Slawi;

d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Slawi.

Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau

dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat

terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Negeri Slawi

yaitu sebagai berikut :

e) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Slawi;

f) Memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada

pencari keadilan;

g) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Slawi;

h) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Slawi.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Pengadilan Negeri Slawi sesuai yang diamanatkan oleh

Undang-Undang yaitu menerima, memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri

Slawi mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (judicialpower), yaitu menerima, memeriksa,

mengadili dan menyelasaikan perkara-perkara yang menjadi

kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.

2. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan

petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan

fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Slawi yang berada di

bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun

administrasi umum dan pembangunan.

3. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris,

Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti, dan melakukan

pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri,

serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan

sewajarnya.

4. Fungsi Nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan

nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya,

apabila diminta.


5. Fungsi Administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi teknis

yudisial yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana,

dan kepaniteraan hukum, serta menyelenggarakan administrasi umum

yang dikelola oleh sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan

pelaporan, sub bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta

sub bagian umum dan keuangan.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

Tentang Peradilan Umum (sekarang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 49 Tahun 2009), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang

Mahkamah Agung (sekarang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009), telah

dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 Tentang

Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun

2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, serta Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka pada dasarnya tugas

pokok dan fungsi Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi

2 (dua) bagian besar, yaitu :

a. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial (bidang kepaniteraan)

b. Menyelenggarakan administrasi umum (bidang kesekretariatan).

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka struktur

organisasi Pengadilan Negeri Slawi adalah sebagai berikut :


HAKIM

PANITERA

MUDA

HUKUM

SUB BAGIAN

PERENCANAAN,

TEKNOLOGI

INFORMASI DAN

PELAPORAN

KETUA

PANITERA

MUDA

PERDATA

WAKIL KETUA

PANITERA

MUDA

PIDANA

SUB BAGIAN

KEPEGAWAIAN,

ORGANISASI

DAN TATA

LAKSANA

SUB BAGIAN

UMUM DAN

KEUANGAN

PANITERA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. PANITERA PENGGANTI 2. JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI 3. PRANATA PERADILAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. FUNGSIONAL ARSIPARIS 2. FUNGSIONAL PUSTAKAWAN 3. FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

4. FUNGSIONAL BENDAHARA

SEKRETARIS


B. Aspek Strategis Organisasi

Pada Bidang Kesekretariatan, Pengadilan Negeri Slawi mempunyai berbagai

macam aspek strategis yang merupakan kekuatan (strength) dan peluang

(opportunities) diantaranya :

1. Aspek Sumber Daya Manusia

a. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan aparat peradilan yang

dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

b. Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam

peningkatan kinerja.

2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

a. Adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan secara

berkala baik dari Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.

b. Adanya pengawasan dari eksternal terhadap kinerja aparat peradilan.

3. Aspek Tertib Administrasi

a. Adanya buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan

serta kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung dapat meningkatkan tertib

administrasi yang baik.

b. Adanya sistem manajemen berbasis teknologi informasi sehingga dapat

meningkatkan tertib administrasi yang baik.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

a. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sehingga

membantu tugas dan administrasi peradilan.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Berikut ini merupakan permasalahan yang dihadapi Bidang Kesekretariatan

Pengadilan Negeri Slawi yang merupakan kelemahan (weaknesa) yang perlu

mendapatkan perhatian khusus guna terciptanya visi dan misi Pengadilan Negeri

Slawi, antara lain :

1. Aspek Sumber Daya Manusia

a. Kurang meratanya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan aparat

peradilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah

Agung.

b. Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan yang

ada.

2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

a. Belum adanya sistem pembinaan bagi aparat peradilan yang berbasis

teknologi informasi.


3. Aspek Tertib Administrasi

a. Kurang meratanya pengetahuan aparat peradilan tentang pedoman

pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan serta kebijakan-kebijakan

Mahkamah Agung.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

a. Adanya fasilitas sarana dan prasarana yang sudah cukup umur sehingga

menghambat tugas dan administrasi peradilan.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 – 2019

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Slawi Tahun 2015 – 2019

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-

tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan,

penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan

dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan

efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta

sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Slawi diselaraskan

dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan

dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai

pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan

kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi

pada tahun 2015 – 2019.

Rencana strategis 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Slawi yang sudah

ditetapkan yaitu sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut ini :


Matrik Reviu Rencana Strategis 2015-2019

No

Tujuan

Target

Sasaran Target Strategis

Uraian Indikator Kinerja Uraian Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan Indikator Kegiatan

Target Anggaran

1. Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Persentase sisa perkara

yang diselesaikan :

- Perdata

- Pidana 100% 100%

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Persentase sisa perkara

yang diselesaikan :

- Perdata

- Pidana 100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

- Layanan Pos Bantuan Hukum

- Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu

- Perkara

Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara

- Tercapainya Layanan Pos Bantuan Hukum

- Tercapainya Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu

- Tercapainya

Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara

- 240 Jam Layanan

- 200 Perkara

- 2 Perkara

- Rp.24.000.000,-

- Rp.109.600.000,-

- Rp.1.580.000,-

Persentase perkara

yang diselesaikan tepat

waktu

- Perdata

- Pidana 100% 100%

Persentase perkara


waktu

- Perdata

- Pidana 100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

Persentase penurunan

sisa perkara :

- Perdata

- Pidana 100% 100%

Persentase penurunan sisa

perkara :

- Perdata

- Pidana 100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

Persentase perkara yang

Tidak mengajukan Upaya

Hukum :

- Banding

- Kasasi

- PK

100% 100% 100%



Hukum :

- Banding

- Kasasi

- PK

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

Persentase Perkara

Pidana Anak yang

Diselesaikan dengan

Diversi

100%

Persentase Perkara Pidana

Anak yang Diselesaikan

dengan Diversi 100% 100% 100% 100% 100%

Index responden pencari

keadilan yang puas

terhadap layanan

peradilan

100%

Index responden pencari

keadilan yang puas

terhadap layanan peradilan 100% 100% 100% 100% 100%


No

Tujuan

Target

Sasaran Target Strategis

Uraian Indikator Kinerja Uraian Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan Indikator Kegiatan

Target Anggaran

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Persentase isi Putusan yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

100%

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Persentase isi Putusan yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

100% 100% 100% 100% 100%

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

- Layanan Pos Bantuan Hukum

- Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu

- Perkara

Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara

- Tercapainya Layanan Pos Bantuan Hukum

- Tercapainya Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu

- Tercapainya

Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara

- 240 Jam Layanan

- 200 Perkara

- 2 Perkara

- Rp.24.000.000,-

- Rp.109.600.000,-

- Rp.1.580.000,-

Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

100%

Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

100%

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

NIHIL

Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

3. Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan

100% Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

50% Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

50% 50% 50% 50% 50%

Persentasi Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

80%

Persentasi Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

80% 80% 80% 80% 80%

4. Peningkatan Kebutuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 80%

Peningkatan Kebutuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 80% 80% 80% 80% 80%


B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Slawi. Tujuan yang hendak

dicapai Pengadilan Negeri Slawi adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti,Transparan dan Akuntabel



4. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur

yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima

tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran

strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Slawi adalah sebagai

berikut :

1. Mewujudkan Proses Peradilan Yang Pasti,Transparan dan Akuntabel

2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan

sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan

indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut :


Tabel Reviu Indikator Kinerja Utama

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG

JAWAB SUMBER DATA

1. Terwujudnya

Proses Peradilan

yang Pasti,

Transparan dan

Akuntabel

a. Persentase sisa perkara

yang diselesaikan :

- Perdata

- Pidana

��

�� X 100%

Catatan :

Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya

Panitera

Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

b. Persentase perkara

- Perdata

- Pidana


waktu

��

�� X 100%

Catatan :

• Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)

• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya

• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan

Panitera

Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

c. Persentase penurunan

sisa perkara :

- Perdata

- Pidana

��.� ��

��.� X 100%

Tn = Sisa perkara tahun berjalan

Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya

Catatan :

Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada

tahun berjalan

Panitera

Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan



JAWAB SUMBER DATA

d. Persentase perkara yang


Hukum :

- Banding

- Kasasi

- PK

�� !"��

�� X 100%

Catatan :

• Upaya hukum= Banding, Kasasi, PK

• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan

Panitera

Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

e. Persentase Perkara

Pidana Anak yang

Diselesaikan dengan

Diversi

�� #� � �$�

�� X 100%

Catatan :

Diversi : anak pelaku tidak dianggap sebagai pelaku

kejahatan, melainkan sebagai korban

Panitera

Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

f. Index responden pencari

keadilan yang puas

terhadap layanan

peradilan

Catatan :

PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal

24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum

Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit

Pelayanan lnstansi Pemerintah sesuai Peraturan

Menteri PAN dan RB Nornor 16 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap

Penyelenggaraan Pe!ayanan Publik

Panitera

Laporan

Semesteran dan

Laporan Tahunan

Index Kepuasan Pencari



JAWAB SUMBER DATA

2. Peningkatan

Efektivitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

a. Persentase isi Putusan yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

�� "�� %��

�� X 100%

Panitera

Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

��

�� X 100%

Catatan :

Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan

Panitera

Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

�� "� �� &��,

�� ( �#� � ��" �� "�� )��

�� "� �� *�*�� &��,

(�� (

X 100%

Panitera

Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

d. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

�� "�*�� )��

�� "� �� "�� X 100%

Panitera

Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

3. Peningkatan

Akses Peradilan

bagi Masyarakat

Miskin dan

Terpinggirkan

a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan

�� *��* ��

�� *��* X 100%

Catatan :

Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan

Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Panitera

Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan



JAWAB SUMBER DATA

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

�� +��

��

+��

X 100%

Catatan :

• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

• Di luar gedung Pengadilan adalah sidang perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

Panitera

Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

c. Persentasi Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

�� #� (�� +*�*��

��"�� ,�� &��

�� #� (�� +*�*�� X 100%

Catatan :

• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)

Panitera

Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

4

Peningkatan Kebutuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara

Perdata yang ditindaklanjuti

(dieksekusi)

��

�� &�� X 100%

Catatan :

BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

Panitera

Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan


D. Rencana Kinerja 2018

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Slawi dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran strategis. Di dalam setiap sasaran strategis

terkumpul sejumlah indikator dan target yang hendak diwujudkan. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan

kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Tabel Reviu Rencana Kinerja Tahun 2018

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Anggaran

1. Terwujudnya Proses

Peradilan yang Pasti,

Transparan dan

Akuntabel

Persentase sisa

perkara yang

diselesaikan :

- Perdata

- Pidana

100%

100%

Program Peningkatan

Manajemen Peradilan

Umum

- Layanan Pos Bantuan

Hukum

- Perkara Peradilan

Umum yang

diselesaikan ditingkat

Pertama dan Banding

yang Tepat Waktu

- Tercapainya

Layanan Pos

Bantuan Hukum

- Tercapainya

Perkara Peradilan

Umum yang

diselesaikan

ditingkat Pertama

dan Banding yang

Tepat Waktu

- Tercapainya

Perkara Peradilan

Umum yang

diselesaikan

melalui

pembebasan

biaya perkara

- 240 Jam Layanan

- 200 Perkara

- 2 Perkara

- Rp 24.000.000,-

- Rp 109.600.000,-

- Rp 1.580.000,-

Persentase perkara

yang diselesaikan

tepat waktu

- Perdata

- Pidana

86%

95%

Persentase

penurunan sisa

perkara :

- Perdata

- Pidana

80%

80%

Persentase perkara

yang Tidak

mengajukan Upaya

Hukum :

- Banding

- Kasasi

- PK

91%

91%

99%

Persentase Perkara

Pidana Anak yang

Diselesaikan dengan

Diversi

2%



Index responden

pencari keadilan yang

puas terhadap

layanan peradilan

80%

2.

Peningkatan

Efektivitas

Pengelolaan

Penyelesaian Perkara

Persentase isi

Putusan yang

Diterima Oleh para

pihak Tepat Waktu

100%

Peningkatan Efektivitas

Pengelolaan

Penyelesaian Perkara

Persentase isi Putusan

yang Diterima Oleh

para pihak Tepat

Waktu

- Tercapainya

Layanan Pos

Bantuan Hukum

- Tercapainya

Perkara Peradilan

Umum yang

diselesaikan

ditingkat Pertama

dan Banding yang

Tepat Waktu

- Tercapainya

Perkara Peradilan

Umum yang

diselesaikan

melalui

pembebasan

biaya perkara

- 240 Jam Layanan

- 200 Perkara

- 2 Perkara

- Rp 24.000.000,-

- Rp 109.600.000,-

- Rp 1.580.000,-

Persentase Perkara

yang Diselesaikan

Melalui Mediasi

1%

Persentase Perkara

yang Diselesaikan

Melalui Mediasi

Persentase berkas

perkara yang

diajukan Banding,

kasasi dan PK secara

lengkap dan tepat

waktu

100%

Persentase berkas

perkara yang diajukan

Banding, kasasi dan

PK secara lengkap dan

tepat waktu

Persentase Putusan

Perkara yang menarik

perhatian masyarakat

yang dapat diakses

secara online dalam

waktu 1 hari setelah

diputus

100%

Persentase Putusan

Perkara yang menarik

perhatian masyarakat

yang dapat diakses

secara online dalam

waktu 1 hari setelah

diputus

3. Peningkatan Akses

Peradilan bagi

Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan

Persentase Perkara

prodeo yang

diselesaikan

100%

Peningkatan Akses

Peradilan bagi

Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan

Persentase Perkara

prodeo yang

diselesaikan

Persentase Perkara

yang diselesaikan di

luar Gedung

Pengadilan

n/a

Persentase Perkara

yang diselesaikan di luar

Gedung Pengadilan

Persentasi Pencari

Keadilan Golongan

tertentu yang

Mendapat Layanan

80%

Persentasi Pencari

Keadilan Golongan

tertentu yang Mendapat

Layanan Bantuan



Bantuan Hukum

(Posbakum)

Hukum (Posbakum)

4. Peningkatan

Kebutuhan Terhadap

Putusan Pengadilan

Persentase Putusan

Perkara Perdata yang

ditindaklanjuti

(dieksekusi)

80%

Peningkatan Kebutuhan

Terhadap Putusan

Pengadilan

Persentase Putusan

Perkara Perdata yang

ditindaklanjuti

(dieksekusi)


E. Perjanjian Kinerja 2018

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan

sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain

adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai

wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Slawi, menciptakan tolok

ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Slawi , sebagai berikut:

Tabel Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana

100% 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana

86% 95%

c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana

80% 80%

d. Persentase perkara yang Tidak mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK

91% 91% 99%

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

2%

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

80%


e. Persentase isi Putusan yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

100%

f. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

2%

g. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

100%

h. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

100%


d. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan 100%

e. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

n/a

f. Persentasi Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

80%


Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

80%


Jumlah anggaran untuk program dan kegiatan tahun 2018 adalah

sebagai berikut :

Tabel Anggaran Program Kegiatan 2018

NO PROGRAM JUMLAH ANGGARAN

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Rp 4.493.035.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Rp 337.500.000,-

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Rp 135.180.000,-

TOTAL ANGGARAN Rp 4.965.715.000,-


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung mengindikasikan

sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan yang

dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (input), Keluaran (output) dan

Hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut :

1) Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan

kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan

keluaran (output), misalnya : sumber daya manusia, dana, material, waktu,

teknologi dan sebagainya.

2) Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan/atau

non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan

program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.

3) Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa

jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan kehidupan

masyarakat.

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Reviu Rencana Kinerja Tahun

2018 Pengadilan Negeri Slawi telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis.

Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja

Tahun 2018 untuk mencapai 4 (empat) sasaran. Berikut ini beberapa analisis

capaian kinerja Pengadilan Negeri Slawi tahun 2018 :

1. Analisis Capaian Kinerja Antara Target dan Realisasi Tahun Ini

Analisis capaian kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan

antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi masing-masing indikator

kinerja. Apabila dihitung dari realisasi atau capaian kinerja berdasarkan

indikator kinerja secara keseluruhan maka Pengadilan Negeri Slawi

didapatkan nilai rata-rata realisasi sebesar 62,6%.

Pada analisis ini dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

CAPAIAN (%)



100% 100%

90.4% 99.9%

90.4% 99.9%


86% 95%

90.4% 99.9%

90.4% 99.9%


NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

CAPAIAN (%)


80% 80%

-15.4% -13.4%

-15.4% -13.4%


91% 91% 99%

99.9% 99.9% 100%

99.9% 99.9% 100%


2% 50% 50%


80% 78.3% 78.3%



100% 100% 100%


2% 10.3% 10.3%


100% 100% 100%


100% 100% 100%



100% 0% 0%


n/a 0% 0%


80% 0% 0%



80% 100% 100%

Sasaran Strategis 1 :Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,

Transparan dan Akuntabel

a. Analisis Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan:

No Indikator Kinerja Utama Masuk Putus Sisa Capaian

1 Sisa perkara yang diselesaikan:

a. Perkara Perdata Gugatan 43 32 11 74.4%

b. Perkara Perdata

Permohonan 113 109 4 96.5%



Jumlah 156 141 15 90.4%

a. Perkara Pidana Cepat 78 78 0 100%

b. Perkara Pidana Lalu Lintas 41.400 41.400 0 100%

c. Perkara Pidana Biasa 236 204 32 86.4%

Jumlah 41.714 41.682 32 99.9%

Rata-Rata 95.1%

Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan

Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan X 100%

- Perkara Perdata (Gugatan dan Permohonan)

141 x100% = 90.4% 156 - Perkara Pidana (Cepat, Lalu Lintas dan Biasa)

41.682 x100% = 99.9% 41.714

b. Analisis Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu:


1 Perkara yang diselesaikan

tepat waktu :

a. Perkara Perdata Gugatan 43 32 11 74.4%

b. Perkara Perdata

Permohonan 113 109 4 96.5%

Jumlah 156 141 15 90.4%

a. Perkara Pidana Cepat 78 78 0 100%

b. Perkara Pidana Lalu Lintas 41.400 41.400 0 100%

c. Perkara Pidana Biasa 236 204 32 86.4%

Jumlah 41.714 41.682 32 99.9%

Rata-Rata 95.1%

Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan

Jumlah Perkara yang Ada X 100%


141 x100% = 90.4% 156 - Perkara Pidana (Cepat, Lalu Lintas dan Biasa)

41.682 x100% = 99,9% 41.714


c. Analisis Persentase Penurunan Sisa Perkara:

No Indikator Kinerja Utama Sisa Tahun

Sebelumnya

Sisa

Tahun

Berjalan

Capaian

1 Penurunan Sisa Perkara :

a. Perkara Perdata Gugatan 13 11 15.4%

b. Perkara Perdata

Permohonan 0 4 0%

Jumlah 13 15 -15.4%

a. Perkara Pidana Cepat 0 0 0%

b. Perkara Pidana Lalu

Lintas 0 0 0%

c. Perkara Pidana Biasa 29 32 -13.4%

Jumlah 29 32 -13.4%

Rata-Rata -14.4%

Tn. 1 − Tn

Tn. 1 X 100%


13-15 x100% = -15.4% 13 - Perkara Pidana (Cepat, Lalu Lintas dan Biasa)

29-32 x100% = -13.4% 29

d. Analisis Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum:

No Indikator Kinerja Utama Perkara

Putus

Tidak

Mengajukan

Upaya

Hukum

Capaian

1

Persentase Perkara Yang

Tidak Mengajukan Upaya

Hukum Banding

a. Perkara Perdata Gugatan 32 27 84.4%

b. Perkara Perdata

Permohonan 113 113 100%

Jumlah 145 140 96.6%


b. Perkara Pidana Lalu Lintas 41.400 41.400 100%

c. Perkara Pidana Biasa 204 197 96.6%

Jumlah 41.682 41.675 99.9%

Rata-Rata 98.2%

2



Hukum Kasasi

a. Perkara Perdata Gugatan 32 32 100%

b. Perkara Perdata




Putus

Tidak

Mengajukan

Upaya

Hukum

Capaian

Jumlah 145 145 100%



c. Perkara Pidana Biasa 204 203 99.5%

Jumlah 41.682 41.681 99.9%

Rata-Rata 99.9%

3



Hukum Peninjauan Kembali


b. Perkara Perdata


Jumlah 145 145 100%



c. Perkara Pidana Biasa 204 204 100%

Jumlah 41.682 41.682 100%

Rata-Rata 100%

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Jumlah Putusan Perkara X 100%

1. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding :


140 x100% = 96.6% 145

- Perkara Pidana (Cepat, Lalu Lintas dan Biasa)

41.675 x100% = 99,9% 41.682

2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi :


145 x100% = 100%

145


41.681 x100% = 99,9%

41.682


3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali :


145 x100% = 100%

145


41.682 x100% = 100%

41.682

e. Analisis Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi:

No Indikator Kinerja Utama Masuk Diversi Capaian

1

Persentase Perkara Pidana

Anak yang diselesaikan

dengan diversi

a. Perkara Pidana Anak 2 1 50%

Jumlah 2 1 50%

Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi

Jumlah Perkara Pidana Anak X 100%

- Perkara Pidana Anak

1 x100% = 50%

2

f. Analisis Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan:

IKM UNIT PELAYANAN : 78.28

Kategori: BAIK

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00 : 3,26 - 4,00

B (Baik) : 62,51 - 81,25 : 2,51 - 3,25

C (Kurang Baik) : 43,76 - 62,50 : 1,76 - 2,50

D (Tidak Baik) : 25,00 - 43,75 : 1,00 - 1,75

Tabel

RINGKASAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Indeks Kepuasan Masyarakat:

78.28 Kategori: BAIK

Nomor Ruang Lingkup Nilai Kategori Peringkat

1 Persyaratan 3.161 Baik 4

2 Prosedur 3.103 Baik 7

3 Waktu Pelayanan 2.877 Kurang Baik 9


Nomor Ruang Lingkup Nilai Kategori Peringkat

4 Biaya/Tarif 2.987 Baik 8

5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3.116 Baik 6

6 Kompetensi Pelaksana 3.329 Baik 1

7 Perilaku Pelaksana 3.284 Baik 2

8 Maklumat Pelayanan 3.200 Baik 3

9 Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan 3.123 Baik 5

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian

Perkara

a. Analisis Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu:

No Indikator Kinerja Utama Putus Pemberitahuan

Putusan Capaian

1

Persentase Isi Putusan yang

diterima oleh para pihak tepat

waktu


b. Perkara Perdata Permohonan 109 109 100%

Jumlah 141 141 100%




Jumlah 41.682 41.682 100%

Rata-Rata 100%

Jumlah isi Putusan yang Diterima Tepat Waktu

Jumlah Putusan X 100%


141 x100% = 100%

141


41.682 x100% = 100%

41.682

b. Analisis Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi:

No Indikator Kinerja Utama Masuk Dilakukan

Mediasi

Mediasi

Berhasil Capaian

1


diselesaikan melalui

mediasi

Perkara Perdata Gugatan 43 43 4 10.3%

Jumlah 43 43 4 10.3%


Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Jumlah Sisa Perkara yang dilakukan Mediasi X 100

- Perkara Perdata Gugatan

4 x100% = 10,3%

39

c. Analisis Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

No Indikator Kinerja Utama

Mengajukan

Upaya

Hukum

Berkas

Dikirim

Tepat

Waktu

Capaian

1 Persentase berkas perkara

yang diajukan Banding

c. Perkara Perdata Gugatan 5 5 100%

d. Perkara Perdata

Permohonan 0 0 0%

Jumlah 5 5 100%

d. Perkara Pidana Cepat 0 0 0%

e. Perkara Pidana Lalu

Lintas 0 0 0%

f. Perkara Pidana Biasa 4 4 100%

Jumlah 4 4 100%

Rata-Rata 100%

2 Persentase berkas perkara

yang diajukan Kasasi


d. Perkara Perdata

Permohonan 0 0 100%

Jumlah 0 0 100%



Lintas 0 0 0%


Jumlah 1 1 100%

Rata-Rata 100%

3

Persentase berkas perkara

yang diajukan Peninjauan

Kembali


d. Perkara Perdata

Permohonan 0 0 0%

Jumlah 0 0 0%



Lintas 0 0 0%


Jumlah 0 0 0%

Rata-Rata 0%


Jumlah perkara yang diajukan Banding,

kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding,

Kasasi dan PK

X 100%

1. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding :


5 x100% = 100%

5


4 x100% = 100%

4

2. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi :


0 x100% = 0%

0


1 x100% = 100%

1

3. Persentase berkas perkara yang diajukan Peninjauan Kembali :


0 x100% = 0%

0


0 x100% = 0%

0

d. Analisis Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

No Indikator Kinerja Utama Putus

Perkara

Menarik

Perhatian

Capaian

1

Persentase putusan perkara

yang menarik perhatian

masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam

waktu 1 hari setelah diputus


b. Perkara Perdata

Permohonan 113 0 0%

Jumlah 145 0 0%




Lintas 41.400 0 0%


Jumlah 41.682 0 0%

Rata-Rata 0%

Jumlah Perkara yang menarik perhatian yang di upload dalam website

Jumlah perkara yang diputus X 100%


0 x100% = 0%

145


0 x100% = 0%

41.682

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat

Miskin dan Terpinggirkan

a. Analisis Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan


Prodeo

Perkara

Prodeo Selesai Capaian

1 Persentase Perkara Prodeo

yang diselesaikan

a. Perkara Perdata

Gugatan 0 0 0%

b. Perkara Perdata

Permohonan 0 0 0%

Jumlah 0 0 0%



Lintas 0 0 0%


Jumlah 0 0 0%

Rata-Rata 0%

Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Jumlah Perkara Prodeo X 100%


0 x100% = 0%

0


0 x100% = 0%

0


b. Analisis Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan


Jumlah

Perkara

Yang

Seharusnya

Diselesaikan

Jumlah

Perkara Yang

Diselesaikan

Capaian

1

Persentase Perkara

yang diselesaikan diluar

Gedung Pengadilan

a. Perkara Perdata

Gugatan 0 0 0%

b. Perkara Perdata

Permohonan 0 0 0%

Jumlah 0 0 0%

a. Perkara Pidana

Cepat 0 0 0%


Lintas 0 0 0%

c. Perkara Pidana

Biasa 0 0 0%

Jumlah 0 0 0%

Rata-Rata 0%

Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar

Gedung Pengadilan

X 100%


0 x100% = 0%

0


0 x100% = 0%

0

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)


Jumlah

Pencari

Keadilan

Golongan

Tertentu

Jumlah Pencari

Keadilan

Golongan tertentu

yang Mendapat

Layanan Bantuan

Hukum

Capaian

1

Persentase pencari

keadilan golongan

tertentu yang mendapat

layanan bantuan hukum

(posbakum)

a. Perkara Perdata

Gugatan 0 0 0%


b. Perkara Perdata

Permohonan 0 0 0%

Jumlah 0 0 0%



Lintas

Rata-Rata 0%

Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang

Mendapat Layanan Bantuan Hukum

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu X 100%


0 x100% = 0%

0


0 x100% = 0%

0

Sasaran Strategis 4 : Persentase Peningkatan Kepatuhan Terhadap

Putusan Pengadilan

a. Analisis Persentase Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan

Pengadilan

No Indikator Kinerja Utama Putusan

Perkara yang

sudah BHT

Putusan

Perkara Yang

Ditindaklanjuti

Capaian

1

Persentase Peningkatan

Kepatuhan Terhadap

Putusan Pengadilan

Perkara Perdata Gugatan 1 1 100%

Jumlah 1 1 100%

-./012 3.4.516 3789181 :16; <=4=6<19016>.4=

-./012 3.4.516 3789181 :16; 5.<12 ?@A X 100%

- Perkara Perdata Gugatan

1 x100% = 100%

1

2. Analisis Capaian Kinerja Antara Tahun Ini dan Tahun Sebelumnya

Analisis capaian kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan

antara realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Pada analisis ini dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

0 0 0%


Jumlah 0 0 0%


NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

REALISASI

2017 2018



100% 100%

90.4% 99.9%


86% 95%

90.4% 99.9%


80% 80%

-15.4% -13.4%


91% 91% 99%

99.9% 99.9% 100%


2% 50%


80% 78.3%



100% 100%


2% 10.3%


100% 100%


100% 100%



100% 0%


n/a 0%


80% 0%



80% 100%

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan ini dilakukan dengan cara

mengamati beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan / kegagalan

dalam pencapaian target kinerja tahun ini. Pada tahun ini ada beberapa

sararan kinerja yang telah tercapai hingga 100%, tetapi ada juga beberapa


sasaran kinerja yang tidak bisa tercapai hingga 100%. Seperti yang telah

diuraikan diatas bahwa realisasi atau capaian kinerja Pengadilan Negeri Slawi

pada tahun 2018 sebesar 62,6% dari total keseluruhan realisasi yang

ditargetkan.

Setelah diamati dan dilakukan evaluasi, ada beberapa faktor yang

menjadi penyebab keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian target kinerja

tahun ini yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Penyebab Keberhasilan :

1) Faktor Proses Peradilan

Adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan-

kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menciptakan

proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan pada

Pengadilan Negeri Slawi.

2) Faktor Sumber Daya Aparatur Peradilan

a) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan aparat

peradilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi maupun

Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia.

b) Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam

peningkatan kinerja.

3) Faktor Pengawasan dan Pembinaan

a) Adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan

secara berkala baik dari Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah

Agung.

b) Adanya pengawasan dari eksternal terhadap kinerja aparat

peradilan.

4) Faktor Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

a) Adanya buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi

peradilan serta kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung dapat

meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang

baik.

b) Adanya sistem manajemen berbasis teknologi informasi yang

dapat merekam jalannya proses peradilan sehingga dapat

meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang

baik.

5) Faktor Sarana dan Prasarana

Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sehingga

membantu tugas dan administrasi peradilan.


b. Faktor Penyebab Kegagalan :

1) Faktor Proses Peradilan

a) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang proses peradilan.

b) Belum tersedianya suatu alat pengukuran terkait kepuasan

pengguna jasa pengadilan.

2) Faktor Sumber Daya Aparatur Peradilan

a) Kurang meratanya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan

aparat peradilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi

maupun Mahkamah Agung.

b) Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan

yang ada.

3) Faktor Pengawasan dan Pembinaan

Belum adanya sistem pembinaan bagi aparat peradilan yang berbasis

teknologi informasi.

4) Faktor Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

Kurang meratanya pengetahuan aparat peradilan tentang pedoman

pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan serta kebijakan-

kebijakan Mahkamah Agung.

5) Faktor Sarana dan Prasarana

Adanya fasilitas sarana dan prasarana yang sudah cukup umur

sehingga menghambat tugas dan administrasi peradilan.

Dari beberapa faktor yang menjadi penyebab kegagalan dalam

pencapaian target kinerja tahun ini, para pimpinan organisasi telah

mengambil kebijakan sebagai altelnatif solusi untuk meminimalisir faktor-

faktor tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang proses

peradilan.

b. Membuat survey kepuasan pengguna jasa pengadilan.

c. Mengusulkan pegawai secara merata untuk mengikuti diklat.

d. Mengusulkan penambahan jumlah PNS sesuai dengan kebutuhan yang

ada.

e. Mengusulkan adanya sistem pembinaan bagi aparat peradilan yang

berbasis teknologi informasi.

f. Melakukan pembinaan internal terkait peningkatan pengetahuan aparat

peradilan tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi

peradilan serta kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung.

g. Mengusulkan penghapusan sarana dan prasarana yang sudah cukup

umur.


4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Slawi merupakan

aparat pelaksana kekuasaan kehakiman sekaligus sebagai pelayan hukum

masyarakat. Untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan sesuai dengan

visi dan misi Pengadilan Negeri Slawi dan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat, terutama para pencari keadilan sangat ditentukan oleh unsur

sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Secara kuantitas, sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Slawi adalah

sebagai berikut :

1. Tenaga Teknis

No. Jabatan

Jenis Kelamin Jumlah L P

1 Ketua 1 - 1

2 Wakil Ketua 1 - 1

3 Hakim 1 5 6

4 Panitera 1 - 1

5 Wakil Panitera 1 - 1

6 Panitera Muda 2 1 3

7 Panitera Pengganti 6 2 8

8 Juru Sita 2 - 2

9 Juru Sita Pengganti 1 1 2

TOTAL 16 9 25

2. Tenaga Non Teknis

No. Jabatan

Jenis Kelamin Jumlah L P

1 Sekretaris 1 - 1

2 Kepala Sub Bagian 2 1 3

3 Staf Kesekretariatan 2 - 2

TOTAL 5 1 6

3. Matriks Sumber Daya Manusia

No. Nama Jabatan Keterangan

1 Srutopo Mulyono, S.H. Ketua Mutasi dari PN Madiun sebagai Ketua

2 Dian Erdianto, S.H, M.H. Wakil Ketua Mutasi ke PN Kandangan sebagai Ketua

3 Rizqa Yunia,S.H. Hakim

4 R. Eka P. Cahyo N., S.H, M.H. Hakim

5 Diana Dewiani, S.H. Hakim



6 Anggi Maha Cakri, S.H., M.H Hakim

7 Ranum Fatimah Florida, S.H. Hakim

8 Eva Khoerizqiah, S.H. Hakim

9 Maskin, S.H. Panitera Mutasi ke PN Kuningan sebagai Panitera Pengganti

10 Muhiyar, S.H. Panitera Mutasi dari PN Purwakarta sebagai Panitera

11 Ali Mustafif, S.H. Sekretaris

12 Muhamad Khuzazi, S.H.. Wakil Panitera

Mutasi ke PN Banyumas sebagai Panitera

13 Syarif Hidayat, S.H.. Panitera Muda Hukum

14 Eswin Ririh Santo Siarti, S.H. Panitera Muda Pidana

15 Johan Sofi, S.H. Panitera Muda Perdata

16 Nismah Tulwardah Kasubag Kepegawaian & Ortala

17 Bambang Soemartono Kasubag PTIP

Pensiun Per 01 Desember 2018

18 Raditya Ratna Budiawan, S.Kom

Kasubag PTIP

Mutasi dari PN Kebumen sebagai Kasubag PTIP

19 Kusworo Kasubag Umum dan Keuangan

21 Hermawan Budi Santoso, S.H. Panitera Pengganti

22 Sapta Hendra, S.H. Panitera Pengganti

23 Edy Suprapto, S.H. Panitera Pengganti

24 Santoso Panitera Pengganti

25 Sudiarsih, S.H. Panitera Pengganti

26 Tri Dadi Sugiono, S.H.. Panitera Pengganti

27 Elkana Purba, S.H. Panitera Pengganti

28 Ririn Riyanto, S.H. Panitera Pengganti

29 Rustono Jurusita

30 Ariana Prabawa Jurusita

31 Dwi Haryoso Jurusita Pengganti



32 Eny Purwati Jurusita Pengganti

33 Gidion Budi Susanto, S.H. Staff

34 Warda’i Staff

Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Slawi sebanyak 33 Orang pada

tahun 2018, sedangkan untuk Tenaga Honorer Pengadilan Negeri Slawi

adalah sebagai berikut :

No. Nama Tupoksi Pendidikan

1 Cahyono Pramubhakti SMA

2 Agung Prasetyo, S.H. Supir S1

3 Adi Riyanto, S.H. Satpam S1

4 Arman Prakosa, S.H. Pramubhakti S1

5 Ervin Silviana, A.P.,A.Md Pramubhakti D3

6 Purnomo Pradoto Satpam SMA

7 Laili Rofiqo T., S.E Pramubhakti S1

8 Devi Fatmala, A.Md. T Pramubhakti D3

9 Bayu Ageng Sunggoro, S.Kom Pramubhakti S1

10 Ristofani Agus Satpam SMA

Jumlah keseluruhan yakni 10 orang, yang difungsikan selain sebagai

tenaga kebersihan juga diperbantukan pada bagian Kepaniteraan dan

Kesekretariatan sebagai Staf Administrasi Umum menurut bagian masing-

masing.

- Mutasi

Berikut detil Hakim & Pegawai yang dimutasi dari Pengadilan Negeri Slawi

dan yang dimutasi ke Pengadilan Negeri Slawi pada tahun 2018.

No. Nama Satker Lama Satker Baru SK

1 Maskin, S.H. PN Slawi PN Kuningan (sbg PP)

2195/DJU/SK/KP04.5/12/2017

2 Muhiyar, S.H., M.H. PN Purwakarta

PN Slawi 2195/DJU/SK/KP04.5/12/2017

- Promosi

Berikut detil Hakim & Pegawai yang promosi dari Pengadilan Negeri Slawi

dan yang promosi ke Pengadilan Negeri Slawi pada tahun 2018.


No. Nama Jabatan

Lama Jabatan

Baru SK

1 M. Khuzazi, S.H. Wapan PN Slawi

Panitera PN Banyumas

2195/DJU/SK/KP04.5/12/2017

2 Raditya Ratna Budiawan, S.Kom

Staff PN Kebumen

Kasubag PTIP

225/SEK/KP.1/SK/V/2018

3 Dian Erdianto, S.H., M.H.

Wakil ketua PN Slawi

Ketua PN Kandangan

1577/DJU/SK/KP04.5/7/2018

4 Srutopo Mulyono, S.H.

Wakil Ketua PN Madiun

Ketua PN Slawi

1577/DJU/SK/KP04.5/7/2018

- Pensiun

Pegawai Pengadilan Negeri Slawi yang pensiun pada tahun 2018 adalah

sebagai berikut:

No Nama Jabatan Tanggal SK

1 Bambang Soemartono

Kasub Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan

Per 1 Januari 2018

000082/KEP/BV/13001/17

- Diklat

Hakim & Pegawai Pengadilan Negeri Slawi yang mengikuti diklat pada

tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Diklat Teknis

No. Nama Diklat yang Diikuti Tanggal

1 Rizqa Yunia, S.H. Training of Mentor I Gelombang I Program PPC Terpadu

23 - 27 Juli 2018

2 Diana Dewiani, S.H. Training of Mentor I Gelombang I Program PPC Terpadu

23 - 27 Juli 2018

3 Eva Khoerizqiah, S.H. Training of Mentor I Gelombang I Program PPC Terpadu

23 - 27 Juli 2018

4 Eva Khoerizqiah, S.H. Rapat Evaluasi Diklat I dan Magang I Bagi Tutor dan Mentor PPC Terpadu

23 - 26 Oktober 2018

2. Diklat Non Teknis

No. Nama Diklat yang Diikuti Tanggal

n i h i l

5. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan

Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan

ini dilakukan dengan cara mengamati beberapa program / kegiatan yang

menunjang keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian target kinerja tahun

ini.


Setelah diamati dan dilakukan evaluasi, ada beberapa program /

kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian target

kinerja tahun ini yaitu sebagai berikut :

a. Program peningkatan manajemen peradilan umum.

b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Mahkamah Agung.

c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai

target kinerja tahun ini dipengaruhi juga oleh penyediaan anggaran melalui Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018 yang terdiri dari :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (01) Badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung sebesar

Rp 5.431.019.000,-

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (03) Badan Badan Peradilan

Umum Mahkamah Agung sebesar

Rp 135.180.000,-

Berdasarkan alokasi anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Slawi tahun 2018, rincian pagu anggaran

tiap-tiap program / kegiatan beserta realisasi anggarannya tampak seperti tabel

berikut ini :

No Uraian Program / Kegiatan Pagu Anggaran

(Rp) Realisasi (Rp)

Capaian

(%)

1

Program Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung

5.093.519.000 4.351.626.929 96.9%

2

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Mahkamah Agung

337.500.000 311.663.000 92.3%

Total 5.431.019.000 4.663.289.929 91.5%

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2018

No Uraian Program / Kegiatan Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi s/d

Bulan Ini (Rp)

Capaian

(%)

1 Program Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum 135.180.000 130.458.600 97.5%

Total 135.180.000 130.458.600 97.5%

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2018


- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung

Pelaksanaan Anggaran sebagaimana tertera dalam Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 005.01.2.400565/2018 telah

digunakan se bagaimana mestinya dengan rincian sebagai berikut :

KODE JENIS BELANJA MAK PAGU DIPA REALISASI

TOTAL

SISA PAGU

TOTAL

1 2 3 4 5

(005.01.01) Program program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainya MA

1066

PEMBINAAN ADMINISTRASI

DAN PENGELOLAAN

KEUANGAN BADAN

URUSAN ADMINISTRASI

4,493,035,000 4,351,626,929 141,408,071

1066.001

LAYANAN DUKUNGAN

MANAJEMEN SATKER

DAERAH

051 LAYANAN NON

PERASIONAL 74,200,000 73,967,250 232,750

A

PELANTIKAN

PENGAMBILAN SUMPAH

JABATAN

2,440,000 2,220,000 220,000

521211 Belanja Bahan

(Bahan/Konsumsi/Spanduk) 2,000,000 2,000,000 0

522191 Belanja Jasa Lainnya

(Rohaniawan) 440,000 220,000 220,000

JUMLAH 2,440,000 2,220,000 220,000

B KOORDINASI 4,560,000 4,550,000 10,000

521211 Belanja Bahan

(Bahan/Konsumsi Rapat) 4,560,000 4,550,000 10,000

JUMLAH 4,560,000 4,550,000 10,000

C KONSULTASI 60,000,000 59,997,250 2,750

524111 Tiket dan Transport Riil 6,600,000 6,600,000 0

524111 Uang Harian dan Penginapan 53,400,000 53,397,250 2,750

JUMLAH 60,000,000 59,997,250 2,750

G PERJADIN KE KANWIL DAN

KPPN 7,200,000 7,200,000 0

524111 Uang Harian 7,200,000 7,200,000 0

JUMLAH 7,200,000 7,200,000 0

JUMLAH 1066.001 74,200,000 73,967,250 232,750

1066.994 LAYANAN PERKANTORAN

001 PEMBAYARAN GAJI DAN

TUNJANGAN 3,520,646,000 3,389,321,036 131,324,964

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,414,269,000 1,414,176,800 92,200

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 28,000 19,249 8,751

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 107,180,000 107,170,500 9,500

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 33,928,000 33,923,828 4,172



TOTAL

SISA PAGU

TOTAL

1 2 3 4 5

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 32,080,000 32,080,000 0

511124 Belanja Fungsional PNS 1,338,060,000 1,338,060,000 0

511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 135,943,000 135,942,399 601

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 72,638,000 72,637,260 740

511129 Belanja Uang Makan 381,480,000 250,271,000 131,209,000

511151 Belanja Tunjangan Umum 5,040,000 5,040,000 0

JUMLAH 1066.994.001 3,520,646,000 3,389,321,036 131,324,964

002

OPERASIONAL DAN

PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

898,189,000 888,338,643 9,850,357

521111 Belanja Satpam, Supir,

Pramubakti 210,600,000 210,600,000 0

521111 Belanja Langganan Surat

kabar/Berita/majalah 3,000,000 2,495,000 505,000

521111 Belanja Biaya

Fotocopy/Penggandaan 12,059,000 12,058,900 100

521811 Belanja Barang Persediaan

Barang Konsumsi 60,870,000 60,867,250 2,750

521111 Belanja Langganan Internet 24,000,000 23,207,999 792,001

521111 Belanja Langganan Web

Hosting 1,100,000 1,058,750 41,250

521111 Belanja Langganan Lisensi

Antivirus 5,000,000 5,000,000 0

521114 Belanja Pengiriman Surat

Dinas Pos Pusat 6,840,000 6,047,700 792,300

522111 Belanja Langganan Listrik 105,600,000 100,445,049 5,154,951

522112 Belanja Langganan Telepon 2,400,000 2,172,014 227,986

522113 Belanja Langganan Air

(PDAM) 15,000,000 12,786,150 2,213,850

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan

Gedung Kantor 132,060,000 132,060,000 0


Halaman Gedung Kantor 32,430,000 32,422,500 7,500


Rumah Dinas 9,135,000 9,125,000 10,000


Kendaraan Bermotor Roda 4 104,640,000 104,633,292 6,708


Kendaraan Bermotor Roda 2 15,500,000 15,499,169 831


PC 21,900,000 21,891,500 8,500


Laptop/Notebook 13,545,000 13,534,000 11,000


Mesin Fotocopy 5,000,000 5,000,000 0


Printer 18,630,000 18,625,500 4,500


AC Split 14,640,000 14,636,000 4,000


Mesin Fax 2,500,000 2,500,000 0



TOTAL

SISA PAGU

TOTAL

1 2 3 4 5


Genset 2,000,000 2,000,000 0


Inventaris Kantor 3,040,000 3,025,000 15,000


Internet 5,000,000 4,966,000 34,000


Telepon 3,000,000 2,992,000 8,000


PABX 3,500,000 3,500,000 0

523121 Belanja Biaya Bahan Bakar

Genset 2,000,000 1,989,870 10,130

521115 Honor Operasional Satuan

Kerja 48,600,000 48,600,000 0

521119 Belanja Barang Pakaian Dinas

Pegawai Non Hakim 11,000,000 11,000,000 0

521119 Belanja Barang Pakaian Dinas

Pramubakti/Satpam/Supir 3,600,000 3,600,000 0

JUMLAH 1066.994.002 898,189,000 888,338,643 9,850,357

JUMLAH 1066.994 4,418,835,000 4,277,659,679 141,175,321

JUMLAH KESELURUHAN

1066 4,493,035,000 4,351,626,929 141,408,071

(005.01.02) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

1071 PENGADAAN SARANA DAN

PRASARANA 337,500,000 311,663,000 25,837,000

1071.951 LAYANAN INTERNAL

(OVERHEAD)

052 PENGADAAN PERALATAN

FASILITAS KANTOR 300,000,000 274,163,000 25,837,000

532111 Pengadaan Rak Arsip 29,975,000 18,750,000 11,225,000

532111 Pengadaan Meja Pegawai 43,065,000 36,573,500 6,491,500

532111 Pengadaan Kursi Kerja

Pegawai 19,734,000 12,665,000 7,069,000

532111 Genset 199,991,000 199,900,000 91,000

532111 Honorarium Panitia

Pengadaan Barang 2,280,000 2,280,000 0

532111 Honorarium Panitia Penerima

Hasil Pekerjaan 1,560,000 1,560,000 0

532111 ATK Pengadaan 515,000 514,500 500

532111 Perjalanan Dinas/Uang Harian 2,880,000 1,920,000 960,000

JUMLAH 1071.951.052 300,000,000 274,163,000 25,837,000

053

PENGADAAN PERANGKAT

PENGOLAH DATA DAN

KOMUNIKASI

37,500,000 37,500,000 0

532111 Pengadaaan Laptop 37,500,000 37,500,000 0

JUMLAH 1071.951.053 37,500,000 37,500,000 0

JUMLAH KESELURUHAN

1071 337,500,000 311,663,000 25,837,000

-


- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Pelaksanaan Anggaran untuk belanja penegakan hukum sebagaimana

tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor :

005.03.2.400566/2018 telah digunakan sebagaimana mestinya dengan

rincian sebagai berikut :

KODE

JENIS BELANJA MAK PAGU DIPA

REALISASI

TOTAL

SISA PAGU

TOTAL

1 2 3 4 5

(005.03.07) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

1049

PENINGKATAN

MANAJEMEN PERADILAN

UMUM

135,180,000 130,458,600 3,421,400

1049.003 LAYANAN POS BANTUAN

HUKUM

051 Pos Bantuan Hukum 24,000,000 23,600,000 400,000

522131 Belanja Jasa Profesi 23,136,000 22,800,000 336,000

522131 Honor Pejabat Pengadaan 500,000 500,000 0

522131 ATK 364,000 300,000 64,000

JUMLAH 1049.003.051 24,000,000 23,600,000 400,000

JUMLAH 1049.003 24,000,000 23,600,000 400,000

1049.005

PERKARA PIDANA YANG

DISELESAIKAN DI TINGKAT

PERTAMA DI WILAYAH

JAWA TENGAH

051 Pendaftaran Berkas Perkara 39,800,000 1,506,000 600

521211

Penggandaan dan Penjilidan

Berkas Perkara 10,000,000 9,999,400 600

521811

Belanja Barang untuk

Persediaan Barang Konsumsi 29,800,000 29,800,000 0

JUMLAH 1049.005.051 39,800,000 39,799,400 600

052 Pemeriksaan di Sidang

Pengadilan 36,789,000 36,580,000 209,000

521211 Konsumsi Makan Terdakwa 36,000,000 36,000,000 0

521211 Konsumsi Pengamanan dari

Kepolisian 589,000 580,000 9,000

524113

Biaya Perjalanan Dinas

Pemeriksaan setempat

perkara tertentu

200,000 0 200,000

JUMLAH 1049.005.052 36,789,000 36,580,000 209,000

053 Minutasi 7,651,000 7,650,500 500

521211

Penggandaan dan Penjilidan

Salinan Putusan 7,651,000 7,650,500 500

JUMLAH 1049.005.053 7,651,000 7,650,500 500

054 Pengiriman Salinan Putusan 10,000,000 8,700,000 0


KODE


REALISASI

TOTAL

SISA PAGU

TOTAL

1 2 3 4 5

Kepada JPU dan Terdakwa

524113

Belanja Perjalanan Dinas

Pengiriman Salinan Putusan 10,000,000 8,700,000 0

JUMLAH 1049.005.054 10,000,000 8,700,000 0

055

Pengiriman Surat

Penahanan dan

Perpanjangan Penahanan

12,750,000 12,700,000 50,000

524113


Pengiriman Surat

Penahanan/Perpanjangan

12,750,000 12,700,000 50,000

JUMLAH 1049.005.055 12,750,000 12,700,000 50,000

056

Penanganan Perkara

Banding di Pengadilan

Tingkat Pertama

1,050,000 154,800 546,800

521114

Belanja Pengiriman Surat

Dinas Pos Perkara Banding 750,000 253,200 496,800

524113


Pemberitahuan Banding

kepada Jaksa/Terdakwa 300,000 250,000 50,000

Putusan Banding,dan

Penyerahan Memori Banding

& Kontra Memori Banding

JUMLAH 1049.005.056 1,050,000 503,200 546,800

057

Penanganan Perkara Kasasi

dan Peninjauan Kembali di

Pengadilan Tingkat Pertama

1,560,000 925,500 634,500

521114

Belanja Pengiriman Surat

Dinas Berkas Perkara Kasasi

dan PK

360,000 225,500 134,500

524113


Pemberitahuan/putusan

Kasasi dan PK

600,000 600,000 0

524113


Penyerahan Memori/Kontra

Memori Kasasi dan PK

600,000 100,000 500,000

JUMLAH 1049.005.057 1,560,000 925,500 634,500

JUMLAH 1049.005 109,600,000 106,858,600 1,441,400

1049.006

PERKARA PERADILAN

UMUM YANG

DISELESAIKAN MELALUI

PEMBEBASAN BIAYA

PERKARA

051 Biaya Perkara 1,040,000 1,040,000 100.0

521211

Biaya Penggandaan dan

Penjilidan Berkas Perkara 80,000 80,000 100.0

521211 Biaya Penggandaan dan 60,000 60,000 100.0


KODE


REALISASI

TOTAL

SISA PAGU

TOTAL

1 2 3 4 5

Penjilidan Salinan Putusan

521811 Biaya Alat Tulis Kantor 160,000 160,000 100.0

522151

Honorarium untuk ahli dan

Penerjemah Juru Bahasa 300,0300 300,000 100.0

524113

Biaya Perjalanan Dinas untuk

Pengiriman

Pemberitahuan/Panggilan

440,000 440,000 100.0

JUMLAH 1049.006.051 1,040,000 1,040,000 100.0

052 Biaya Eksekusi 540,000 0 0

521219 Eksekusi 540,000 0 0

JUMLAH 1049.006.052 540,000 0 0

JUMLAH 1049.006 1,580,000 0 0

JUMLAH KESELURUHAN

1049 135,180,000 130,458,600 3,421,400


BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Slawi Tahun

2018 ini merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri

Slawi selama tahun 2018 yang semata-mata kita tunjukan kepada masyarakat bahwa

Pengadilan Negeri Slawi mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk

melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output

maupun outcome dan juga sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan

akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

dalam mewujudkan visi yang sudah ditetapkan yaitu “Terwujudnya Pengadilan

Negeri Slawi Sebagai Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.

Secara umum persentase realisasi atau capaian kinerja Pengadilan Negeri

Slawi pada tahun 2018 sebesar 62.6% dari total keseluruhan realisasi yang

ditargetkan. Sedangkan persentase realisasi atau capaian kinerja pada tahun 2017

sebesar 61.5% dari total keseluruhan realisasi yang ditargetkan.

Para pimpinan organisasi telah mengambil kebijakan sebagai langkah di masa

mendatang untuk meningkatkan kinerja oraganisasi diantaranya melakukan

penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang proses peradilan, membuat survey

kepuasan pengguna jasa pengadilan, mengusulkan pegawai secara merata untuk

mengikuti diklat, melakukan pembinaan internal terkait peningkatan pengetahuan

aparat peradilan dan lain-lain. Dengan berbagai macam langkah tersebut kinerja

organisasi dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I BJalan A. Yani Nomor 99 Telepon : ( 0283 ) 491854 - 491359 S 1 a w i Kode Pos : 5 2 4 1 2

Website: www.pn-slawi.go.id e-mail : [email protected]

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B NOMOR : W12-U34/ /KP.07.01/1/2019

T e n t a n gPEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B

KETUA PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B

Menimbang :a. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun

anggaran 2019 pada satuan kerja Pengadilan Negeri Slawi, dipandang perlu

menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun

anggaran 2019 pada Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B;

b. Bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Surat

Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun anggaran 2019 pada Pengadilan Negeri

Slawi Kelas I B;

c. Bahwa dengan adanya Mutasi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Slawi, maka

dipandang perlu meninjau ulang kembali keputusan Ketua Pengadilan Negeri Slawi

Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)

Pengadilan Negeri Slawi;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negeara

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/2010 tentang

Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan

Mahkamah Agung RI;

5. Surat Sekretaris Mahakamah Agung RI Nomor : 5161/SEK/KU.01/11/2015 tanggal

17 Nopember 2015 perihal Penyampaian LAKjIP Tahun 2015 dan Dokumen

Penetapan Kinerja Tahun 2014

http://www.pn-slawi.go.id

mailto:[email protected]

Menetapkan :

Pertama

Kedua :

Ketiga

Kempat

M E M U T U S K A N :

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B tentang Pembentukan Tim

Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (lkjip) Pengadilan Negeri Slawi Kelas 1 B

Nama - nama sebagaimana tersebut dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini

diangkat dan ditetapkan sebagaimana Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) tahun anggaran 2019 pada Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B dengan

kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran surat Keputusan ini.

Memerintahkan kepada Tim untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) tahun anggaran 2019 Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini , akan diadakan

perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Slawi Pada Tanggal : 2 Januari.2019

GERI SLAWI

196605151996031004

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SLAWI Tanggal : 2 Januari 2019 N o m o r : W12-U34/ /KP.07.01 / 1/2019

NO. N A M A - N I P J a b a t a n Kedudukan dalam Tim Keterangan

1 .SRUTOPO MULYONO, S.H NIP. 19660515 199603 1 004 Ketua Pelindung/ Penasehat Pengadilan Negeri Slawi

2. MUHIYAR, S.H., M.H NIP. 19630120 198402 1 001 Panitera Ketua I Pengadilan Negeri Slawi

3. ALI MUSTAFIF, S.H NIP. 19641110 198603 1 004 Sekretaris Ketua II Pengadilan Negeri Slawi

4. JOHAN SOFI, S.HNIP. 19620921 198603 1 006 Panitera Muda Perdata Koordinator Administrasi

Teknis Pengadilan Negeri Slawi

5. NISMAH TULWARDAH, S.H NIP. 19650510 198603 2 003 Kasubag Kepegawaian dan Ortala Koordinator Administrasi

Umum Pengadilan Negeri Slawi

6. SYARIF HIDAYAT, S.H NIP. 19660308 198603 1 002 Panitera Muda Hukum Anggota Pengadilan Negeri Slawi

7. ESWIN RIRIH S, S.H NIP. 19680323 1994032 004 Panitera Muda Pidana Anggota Pengadilan Negeri Slawi

8.RADITYA RATNA BUD1AWAN, S.KomNIP. 19821209 200904 1 006

Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Anggota Pengadilan Negeri Slawi

9. KUSWORO, S.HNIP. 19711003 199303 1 001 Kasubag Umum & Keuangan Anggota Pengadilan Negeri Slawi

10. TRI DADI SUG1YONO, S.H NIP. 198409212009041006 Panitera Pengganti Operator

’iPengadilan Negeri Slawi

NEGERI SLAWI

SRUT0W M ULYONO, S.H

PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH SATKER

A. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum yang diberikan

oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum pada tanggal 24 Juli 2017

B. Piagam Penghargaan Satker Terbaik dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2018 di wilayah KPPN Tegal yang

diberikan oleh KPPN Tegal pada tanggal 6 Juli 2018

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan...

Documents

Transcript of Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan...