LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2016bkp2pangkalpinang.ppid.pertanian.go.id/doc/209... · IKHTISAR...

LAKIN BKP KLS II PANGKALPINANG 2016 1

BALAI KARANTINA PERTANIAN

KELAS II PANGKALPINANG

LAPORAN KINERJA

(LAKIN)

TAHUN 2016


KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr. wb.

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena

atas izin dan ridhoNya Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Karantina Pertanian

Kelas II Pangkalpinang Tahun 2016 selesai disusun.

LAKIN ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program/

kegiatan, anggaran dan rangkuman pencapaian sasaran yang dijabarkan

dalan Rencana Kinerja Tahun 2016 yang dilaksanakan pada Satker Balai

Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang di Propinsi Kepulauan Bangka

Belitung.

Berkat kebersamaan, kedisiplinan dan kerja keras dari seluruh jajaran

serta optimalisasi terhadap sumber daya yang ada maka target-target yang

ditetapkan dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja yang memuaskan.

Akhirnya, dari Laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu gambaran

untuk digunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka

meningkatkan kinerja Balai Karantina Pertanian pada tahun-tahun berikutnya.

Wassalamu’alaikum wr.wb.

Pangkalpinang, Januari 2017


Kepala ,

drh. Yulianto SetiawanNIP. 19610717.199103.1.002

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR .............................................................................. i

DAFTAR ISI ........................................................................................... ii

IKHTISAR EKSEKUTIF .......................................................................... iii

BAB I.. PENDAHULUAN ................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ........................................................... 1

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ............. .......... 2

1.3. Susunan Organisasi ................................................... 3

1.4. Wilayah Kerja ............................................................. 7

1.5. Landasan Hukum Operasional ................................. 7

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................. 9

2.1. Arah Kebijakan dan Strategi ....................................... 9

2.2. Pemikiran Rencana Strategis ..................................... 10

2.3. Visi dan Misi ............................................................... 11

2.4. Tujuan ......................................................................... 12

2.5. Sasaran Kegiatan ........................................................ 12

2.6. Analisis Lingkungan Strategis .................................... 13

2.7. Program/Kegiatan Tahun 2016 ................................... 17


2.8. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 .................................... 18

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ................................................. 21

3.1. Indikator Keberhasilan ................................................ 21

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja .......................................... 22

3.3. Penjelasan/Analis Atas Pencapaian Kinerja .............. 22

3.4. Akuntabilitas Keuangan ............................................. 37

BAB VI. PENUTUP .......................................................................... 42

LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Karantina Pertanian Kelas II

Pangkalpinang tahun 2016 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Balai

Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang untuk mempertanggung jawabkan

keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan misi, tujuan, program,

sasaran, dan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun

2016, serta sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja Balai

Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang pada tahun yang akan datang.

Visi Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkal pinang untuk

membangun Karantina Pertanian adalah Terwujudnya instansi pelayanan

terbaik yang tangguh dan percaya dalam perlindungan kelestarian

sumber daya alam hayati dan hewani serta keamanan pangan segar di

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan mengemban 4 (empat) misi :

(1) Melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan untuk melindungi

kelestarian sumber daya alam hayati dan hewani dari serangan HPHK dan

OPTK di Propinsi Kep. Bangka Belitung; (2) Mendukung terwujudnya

keamanan pangan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung; (3) Meningkatkan


citra dan kualitas pelayanan public; (4) Memfasilitasi perdagangan dalam

rangka akselerasi ekspor komoditas pertanian di Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam upaya mencapai visi dan misi tersebut Balai Karantina Pertanian

Kelas II Pangkal pinang menetapkan enam tujuan strategis yang akan dicapai

dalam Tahun 2015-2019, yaitu

1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan

HPHK dan OPTK.

2. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan

tumbuhan.

3. Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi melalui pencegahan

masuk dan keluarnya media HPHK dan OPTK

4. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan

5. Mewujudkan pelayanan prima

Untuk mencapai tujuan strategis di atas, BKP Kelas II Pangkalpinang

telah merumuskan sasaran kegiatan strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya tindakan karantina

2. Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2016 Balai Karantina Pertanian

Kelas II Pangkalpinang untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis telah

ditetapkan tiga Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut :

1. Persentase sertifikasi media pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat

pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan (realisasi 100% dari

target).

2. Persentase deteksi HPHK dan OPTK pada media pembawa yang

dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah

ditetapkan (realisasi 100% dari target).

3. Persentase sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan dan memadai

(realisasi 100% dari target)


Input yang diperlukan untuk mendukung IKK secara keseluruhan pada tahun

2016 dianggarkan sebesar Rp.9.370.760.000,- dengan realisasi sebesar

Rp.8.940.970.470,- atau 95,41%.

Dari penjabaran di atas secara umum capaian kinerja sasaran strategis

tahun 2016 telah tercapai/terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan.

Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan IKK tersebut

menggambarkan peran Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang

dalam memberikan nilai tambah bagi stakeholders.

Berkenaan dengan capaian kinerja tersebut, Balai Karantina Pertanian

Kelas II Pangkalpinang secara terus menerus berupaya melakukan perbaikan

dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Pangkalpinang, Januari 2017Kepala,

drh. Yulianto SetiawanNIP. 19610717.199103.1.002

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi

dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Muara tuntutan ini pada

intinya adalah terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik,

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh

karena itu, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mereformasi system

penyelenggaraan pemerintah terus dilakukan melalui berbagai kebijakan

yang mendorong kearah perbaikan penyelenggaraan pemerintah.

Langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam

berbagai peraturan yang diantaranya adalah Peraturan Pemerintah


Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP), serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan

Reviu Atas Pelaporan Kinerja, tujuannya adalah untuk mendorong

terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu

prasyarat untuk terwujudnya pemerintahan yang baik (good

govermance). Karena SAKIP pada dasarnya merupakan system

manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu

instrument untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel,

sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien, transparan serta

responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Karantina Pertanian Kelas II

Pangkalpinang Tahun 2016 merupakan perwujudan pertanggung

jawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Karantina

Pertanian Kelas II Pangkalpinang dalam rangka pencapaian Sasaran

Strategis Tahun 2015-2019 yang ditetapkan ditetapkan, dan juga

merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun

Anggaran 2016.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Kedudukan

Berdasarkan Peraturann Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/

OT.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, maka Balai Karantina

Pertanian Kelas II Pangkalpinang bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Badan Karantina Pertanian, dan mempunyai

Tugas Pokok

Tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan

dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.


Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Balai Karantina Pertanian

Kelas II Pangkalpinang menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan.

2) Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan,

penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media

pembawa hama penyakit hewan karantrina (HPHK) dan organism

pengganggu tumbuhan karantina (OPTK).

3) Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK.

4) Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK.

5) Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

6) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan

tumbuhan.

7) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan

keamanan hayati hewanai dan nabati.

8) Pengelolaan system informasi, dokumentasi, dan sarana teknik

karantina hewan dan tumbuhan.

9) Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan

perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina

tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati.

10) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.3. Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/

OT.140/4/2008 tanggal 3 April 2008, Balai Karantina Pertanian Kelas II

Pangkalpinang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang membawahi

Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Karantina Tumbuhan, Seksi Karantina

Hewan, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi Balai

Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang dapat dilihat pada Bagan di

bawah ini.

BAGAN ORGANISASIBALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG

LAKI

Tugas

1) Su

pe

da

2) Se

pe

he

se

un

3) Se

pe

ha

do

pe

na

Kasi Karantina Hewan Kasi Karantina Tumbuhan

Ka.Sub Bag. Tata Usaha

Kepala Balai

Koordinator Kelompok Jabatan

N BKP KLS II PANGKALPINANG 2016

pokok jabatan di atas adalah sebagai berikut :

bbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melak

nyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan, se

n rumah tangga.

ksi Karantina Hewan, mempunyai tugas

layanan operasional karantina hewan, pengawa

wani, sarana teknik, pengelolaan sistem inform

rta pengawasan dan penindakan pelanggaran

dangan di bidang karantina hewan dan keamana

ksi Karantina Tumbuhan, mempunyai tugas

layanan operasional karantina tumbuhan, pe

yati nabati, sarana teknik, pengelolaan s

kumentasi, serta pengawasan dan penindakan

rundang-undangan di bidang karantina tumbuhan

bati.

Fungsional Karantina Hewan Fungs
Koordinator Kelompok Jabatan
9

ukan penyiapan bahan

rta urusan tata usaha

melakukan pemberian

san keamanan hayati

asi dan dokumentasi,

peraturan perundang-

n hayati hewani

melakukan pemberian

ngawasan keamanan

istem informasi dan

pelanggaran peraturan

dan keamanan hayati

ional Karantian Tumbuhan


4) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari Jabatan Fungsional Medik

Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengendali Organisme Pengganggu

Tumbuhan serta Jabatan Fungsional lain, yang terbagi dalam beberapa

Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian masing-

masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik veteriner

mempunyai tugas:

a. melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan,

penahanan, penolakan, pemunahan dan pembebasan media pembawa

hama penyakit hewan karantina ( HPHK)

b. melakukan pemantauan daerah sebar HPHK

c. melakukan pembuatan koleksi HPHK

d. melakukan pengawasan keamanan hayati hewani

e. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu

Tumbuhan, mempunyai tugas:

a. melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan,

penahanan, penolakan, pemunahan dan pembebasan media pembawa

organisme pengganggu tumbuhan karantina ( OPTK )

b. melakukan pemantauan daerah sebar OPTK

c. melakukan pembuatan koleksi OPTK

d. melakukan pengawasan keamanan hayati nabati

e. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

Dalam menjalankan tupoksinya BKP Kelas II Pangkalpinang

didukung oleh pegawai sebanyak 46 orang (per 31 Desember 2016).

Komposisi pegawai berdasarkan tingkat jabatan, pendidikan, dan

golongan pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Pangkalpinang dapat

dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 1Jumlah dan Komposisi Pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas II

Pangkalpinang Berdasarkan Jabatan


Tahun 2016

No Uraian Nama Jabatan Jumlah

1 Jabatan Struktural 4

-Kepala Balai

-Kepala Sub Bagian Tata Usaha

-Kepala Seksi Karantina Hewan

-Kepala Seksi Karantina Tumbuhan

1 orang

1 orang

1 orang

1 orang

2 Jabatan Fungsional KT 17

1) POPT Ahli Madya

2) POPT Ahli Muda

3) POPT Ahli Pertama

4) POPT Penyelia

5) POPT Pelaksana Lanjutan

6) POPT Pelaksana

-

1 orang

4 orang

2 orang

-

10 orang

3 Jabatan Fungsional KH 16

1) Medik Veteriner Madya

2) Medik Veteriner Muda

3) Medik Veteriner Pertama

4) Paramedik Veteriner Pel. Lanjutan

5) Paramedik Veteriner Pelaksana

-

4 orang

4 orang

3 orang

5 orang

4 Jabatan Fungsional Umum 9

Penghimpun dan Pengolah Data

Bendahara Penerima

Bendahara Pengeluaran

Pengadministrasi Keuangan

Pengadministrasi Kepegawaian

Pengadministrasi dan Penyaji Data

Petugas Sarana dan Prasarana

Petugas SAK

Petugas SIMAK BMN

1 orang

1 orang

1 orang

1 orang

1 orang

1 orang

1 orang

1 orang

1 orang

Jumlah 46 orang


Tabel 2

Komposisi Pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2016

S2 S1 D3 SLTA Jumlah

3 17 7 19 46

Tabel 3

Komposisi Pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas I Pangkalpinang

Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2016

IVa IIId IIIc IIIb IIIa IId IIc IIb IIa Jumlah

54 5 6 5 4 10 2 5 46

Tabel 4

Daftar Distribusi/Penempatan Pegawai

Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang

Tahun 2016

No Lokasi/Wilker Jumlah

1 Balai dan Wilker Pel. Laut Pangkalbalam 24 orang

2 Wilker Bandara Depati Amir 6 orang

3 Wilker Kantor Pos Pangkalpinang 1 orang

4 Wilker Pelabuhan Laut Muntok 5 orang

5 Wilker Pelabuhan Laut Sungaiselan 1 orang

6 Wilker Pelabuhan Laut Tanjung Pandan 3 orang

7 Wilker Bandara Has Hanandjoedin 4 orang

8 Wilker Pelabuhan Laut Manggar 2 orang

9 Wilker Pelabuhan Laut Tanjung Roe Dirangkap

10 Wilker Kantor Pos Tanjung Pandan Dirangkap

Jumlah Keseluruhan 46 orang

1.4. Wilayah Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:

44/Permentan/OT.140 /3/2014 tanggal 2 April 2014, jangkauan Balai

Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang meliputi 10 (sepuluh) wilayah


kerja, yaitu: Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Pangkalbalam, Wilayah Kerja

Bandara Depati Amir, Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Mentok, Wilayah

Kerja Pelabuhan Sungaiselan, Wilayah Kerja Kantor Pos Pangkalpinang,

Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Tanjung Pandan, Wilayah Kerja

Pelabuhan Laut Manggar, Wilayah Kerja Bandara H. AS. Hanandjoeddin.

Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Tanjung Roe, dan Wilayah Kerja Kantor

Pos Tanjung Pandan.

1.5. Landasan Hukum Operasional

1. UU No. 16 / 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

2. PP No. 82 / 2000 tentang Karantina Hewan

3. PP No 14 / 2002 tentang Karantina Tumbuhan

4. Peraturan Menteri Pertanian terkait Karantina Hewan dan Karantina

Tumbuhan

5. Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait Karantina

Hewan dan Karantina Tumbuhan

6. Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait Pengelolaan

Data dan Teknologi Informasi

7. Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perkarantinaan

8. Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait Pengawasan

dan Kepatuhan Kegiatan Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan

9. Keputusan Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang

terkait dukungan manajemen dan teknis.


BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah Kebijakan operasional dan strategi Balai Karantina

Pertanian Kelas II Pangkalpinang berpedoman Misi yang dibangun

Badan Karantina Pertanian yang tertuang dalam Renstra Barantan

2015-2019. Arah Kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Karantina

Pertanian Kelas II Pangkalpinang untuk lima tahun ke depan adalah:

1) Memperkuat sistem perkarantinaan pertanian dan pengawasan

keamanan hayati yang modern, tangguh dan terpercaya

berlandaskan analisis resiko.

2) Mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan karantina

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Balai Karantina

Pertanian Kelas II Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan upaya pencegahan masuk tersebarnya OPT/OPTK

dan HPH/HPHK dan pengawasan keamanan hayati.

2) Melaksanakan implementasi kebijakan perkarantinaan nasional


secara komprehensif,

3) Konsisten melaksanakan peraturan perundangan di bidang

perkarantinaan hewan dan tumbuhan.

4) Peningkatan kualitas mutu pelayanan karantina pertanian kepada

pengguna jasa secara cepat, tepat dan akurat di lingkup Balai

Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang dengan mengacu

Standar Pelayanan yang telah disusun dan disepakati.

5) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait baik vertikal

maupun horizontal dalam memperlancar lalulintas komoditi

pertanian serta penegakan hukum di bidang karantina.

6) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang meliputi

penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan

infrastruktur (sarana/prasarana).

7) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan

operasional dan pengembangan perkarantinaan.

Secara terukur dijabarkan dalam sasaran kegiatan sebagai berikut :

a. Meningkatnya tindakan karantina

b. Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai

2.2. Pemikiran Rencana Strategis

Paradigma Penyelenggaraan Karantina Pertanian.

a. Berdasarkan UU No. 12 tahun 1992 dan UU No. 16 tahun 1992

Karantina merupakan salah satu komponen perlindungan

kelestarian sumberdaya hayati khususnya tumbuhan dan hewan,

namun dengan diratifikasinya Piagam WTO oleh Pemerintah

Republik Indonesia dengan UU No. 7 tahun 1994 yang didalamnya

termasuk perjanjian tentang Sanitari dan Phytosanitari maka

Karantina Tumbuhan juga merupakan komponen dalam system

perdagangan, khususnya perdagangan komoditas yang merupakan

media pembawa organisme pengganggu tumbuhan.

b. Dengan diterbitkannya sejumlah standar dan rekomendasi oleh

Sekretariat Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional dalam


rangka harmonisasi pelaksanaan karantina pertanian secara

internasional maka standar dan rekomendasi tersebut menjadi

acuan dalam pelaksanaan karantina pertanian di Indonesia.

c. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima dari aparat pemerintah

sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi dan transparansi dalam

rangka menciptakan pemerintah yang bersih, transparan dan

bertanggung jawab.

d. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan karantina pertanian

dengan penerapan system akreditasi (SKIM), SAB ( Sistem Audit

Barantan ISPM #15).

e. Ditetapkannya Program Barantan, yaitu Peningkatan Kualitas

Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.

2.3. Visi dan Misi

V i s i

Komitmen Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkal pinang

untuk membangun Karantina Pertanian adalah : Terwujudnya

instansi pelayanan terbaik yang tangguh dan percaya dalam

perlindungan kelestarian sumber daya alam hayati dan hewani

serta keamanan pangan segar di Propinsi Kepulauan Bangka

Belitung.

Penentuan Visi tersebut didasarkan pada landasan Rencana

Strategis dan arah kebijakan pembangunan perkarantinaan

BARANTAN, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan

Karantina Pertanian tahun 2015 – 2019.

Tangguh dimaknai :

Penyelenggaraan karantina pertanian pada hakekatnya adalah

perwujudan pertahanan negara di bidang kelestarian sumber daya

alam hayati hewan dan tumbuhan. Prinsip pertahanan adalah tangguh

menghadapi serangan.

Terpercaya dimaknai :

Keberhasilan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang


berkaitan dengan peran serta masyarakat dan mitra kerja baik di dalam

maupun di luar negeri oleh karena itu setiap kebijakan dan tindakan

Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang perlu mendapat

kepercayan (trust) yang tinggi.

M i s i

Misi adalah pernyataan tentang hal yang akan dilakukan untuk

mencapai Visi. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Balai

Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang mengemban misi berikut :

1) Melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan untuk

melindungi kelestarian sumber daya alam hayati dan hewani dari

serangan HPHK dan OPTK di Propinsi Kep. Bangka Belitung.

2) Mendukung terwujudnya keamanan pangan di Propinsi Kepulauan

Bangka Belitung.

3) Meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik

4) Memfasilitasi perdagangan dalam rangka akselerasi ekspor

komoditas pertanian di Kepulauan Bangka Belitung.

2.4. Tujuan

1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari

serangan HPHK dan OPTK

2. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan

dan tumbuhan

3. Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi melalui

pencegahan masuk dan keluarnya media HPHK dan OPTK

4. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan

5. Mewujudkan pelayanan prima

2.5. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang,

adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya tindakan karantina

2. Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai

Peningkatan efektivitas pengendalian resiko masuk, tersebar dan


keluarnya HPHK dan OPTK diperlukan dalam rangka memaksimalkan

tugas dan fungsi Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang,

mengingat besarnya ancaman dan risiko berbagai jenis HPHK dan

OPTK yang dapat masuk dan tersebar ke wilayah Propinsi Kepulauan

Bangka Belitung dan sekitarnya, sehingga diperlukan implementasi

yang konsisten dalam pelaksanaan dan efektivitas tindakan karantina.

Peningkatan kualitas pelayanan tindakan karantina dan

pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor/impor media pembawa

HPHK dan OPTK dan keamanan hayati, diperlukan dalam rangka

memberikan pelayanan perkarantinaan yang maksimal sesuai dengan

standar internasional. Peningkatan kepatuhan dan kepuasan

pengguna jasa karantina pertanian diperlukan dalam rangka

memberikan jaminan terhadap kesehatan dan keamanan produk

pertanian kepada masyarakat Indonesia dan negara mitra sesuai tata

aturan internasional.

2.6. Analisis Lingkungan Strategis

Berdasarkan Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang

dan Ancaman), banyak faktor yang berhubungan dengan ancaman

resiko penyakit pada hewan dan tumbuhan, serta status penyakit di

suatu area yang terkait dengan fungsi Balai Karantina Pertanian Kelas

II Pangkalpinang sebagai berikut :

1) Faktor Internal

a. Kekuatan

1) Dari aspek kebijakan/regulasi telah memiliki peraturan

perundang – undangan yang memadai sebagai dasar

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, baik berupa undang-

undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri,

Keputusan Kepala Barantan, Juklak dan Juknis.

2) Karantina merupakan salah satu dari 3 unsur teknis Custom,

Imigration and Quarantine (CIQ) berdasarkan ketentuan

international (Annex IX) bertanggung jawab dan mempunyai


kewenangan di tempat pemasukan dan pengeluaran suatu

negara

3) Memiliki SDM yang berkompeten dalam penyelenggaraan

perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, yang

terdiri dari tenaga fungsional karantina hewan (Medik

Veteriner dan Paramedik Veteriner), fungsional karantina

tumbuhan (Pengendali Organisme Penganggu Tumbuhan –

POPT), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), POLSUS, dan

Intelijen Karantina

4) Telah memiki Standar Pelayanan Publik yang telah diakui

oleh Ombusdmen RI serta komitmen dari pimpinan dan

pegawai untuk meningkatkan kualitasnya.

5) Telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu pelayanan ISO

9001:2008 dan Standar Akreditasi Laboratorium ISO 17025 :

2005 sehingga proses bisnis organisasi dapat dijalankan

dengan efektif.

6) Mempunyai sarana dan prasarana operasional utama yang

mampu mendukung terlaksananya operasional pengawasan

dan pelayanan karantina.

7) Dari aspek penganggaran, selain APBN Rupiah Murni Balai

Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang memiliki

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sebagian

dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasional.

8) Dengan status kedudukan sebagai unit kerja eselon III maka

koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait

dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan lebih

mudah dan cepat.

a. Kelemahan

1) Dari aspek regulasi, kebijakan teknis operasional yang

merupakan tindak lanjut amanah PP Nomor 82/2000 dan PP

Nomor 14/2002 ada beberapa pasal yang belum


ditindaklanjuti dalam bentuk Permentan

2) Proses revisi UU Nomor 16/1992, pengamatan fungsi terkait

keamanan hayati, tentang pengawasan dan penindakan,

penambahan sanksi masih belum selesai.

3) Kebijakan teknis operasional, standar teknik dan metoda

masih perlu dilengkapi untuk meningkatkan cakupan

pengendalian resiko dan akuntabilitas pelaksanaan

pengawasan dan pelayanan

4) Data dan pelaporan tingkat UPT - Pusat - UPT untuk proses

engambilan keputusan belum terintegrasi

5) Distribusi SDM belum memperhitungkan analisis beban kerja

disebabkan masih terbatasnya SDM yang ada, baik jumlah

maupun kualifikasinya dalam rangka mengintensifkan

kegiatan tindakan karantina di wilayah kerja lingkup Balai

Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang.

6) Kualifikasi dan kompetensi SDM belum merata dan masih

diperlukan peningkatan.

7) Sarana/prasarana operasional perlu penataan dan

peningkatan kualitas sesuai peruntukkannya dan standar

8) Belum semua sarana pelayanan memenuhi standar minimal

9) Teknologi dan sistem informasi belum cukup memuaskan

peman-faatannya dalam meningkatkan pelayanan dan

manajemen kinerja internal

10) Masih terbatasnya alokasi anggaran dari Pusat untuk

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)

Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang.

2) Faktor Eksternal

a. Peluang

1) Dengan semakin dibatasinya penggunaan berbagai bentuk

subsidi, tarif, dan ketentuan tata niaga yang dianggap

sebagai sarana restriksi pasar maka ketentuan teknis yang


menyangkut karantina dan keamanan pangan menjadi sangat

penting dalam perdagangan internasional, khususnya

perdagangan komoditas pertanian,

2) Peningkatan jumlah konsumen produk pertanian domestik,

regional maupun dunia.

3) Berlakunya Kebijakan Perjanjian Perdagangan Bebas dan

bebagai kesepakatan (MOU) antar negara dan telah

terintegrasinya perdagangan dunia atau antar kawasan.

4) Persyaratan teknis (persyaratan karantina) dipergunakan

sebagai instrument perdagangan dunia.

5) Adanya fokus pemerintah pada RPJM 1015-2019 untuk

mengatasi krisis pangan, dan target swasembada pangan.

6) Kerjasama penerapan standarisasi mutu secara internasional

berbasis ISO

7) Pengembangan dan produksi berbagai produk untuk

kesehatan hewan dan tanaman (pencegahan, diagnosis dan

pengobatan)

8) Kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dukungan

yang kuat bagi peningkatan dan pengembangan karantina

pertanian,

9) Fungsi penyelenggaraan karantina masih kewenangan

pemerintah pusat.

10) Dengan ditetapkannya karantina sebagai fungsi dan

kewenangan Pemerintah Pusat maka pelaksanaan karantina

pertanian di seluruh Indonesia mempunyai dasar hukum dan

pembinaan yang sama yaitu Badan Karantina Pertanian,

sehingga pelaksanaannya tidak dibatasi oleh daerah

administrasi.

b. Tantangan

1) Semakin meningkatnya hambatan non tarif terhadap produk-


produk pangan yang dikenakan oleh Negara tujuan ekspor

utama, terutama terkait dengan Sanitary and Phytosanitary

(SPS).

2) Meningkatnya volume dan kompleksitas perdagangan

3) Kebijakan proteksi dari negara mitra

4) Standarisasi produk pertanian dari negara pengimpor

5) Tingginya frekuensi lalu lintas perdagangan internasional

untuk produk pertanian

6) Meningkatnya permintaan konsumen di negara tujuan ekspor

terkait produksi pertanian yang sehat bermutu dan aman

konsumsi serta bebas penyakit

7) Meningkatnya ancaman kelestarian sumberdaya alam hayati

hewan dan tumbuhan selain HPHK dan OPTK, seperti IAS

dan GMO serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati

8) Adanya kebijakan zoning dalam importasi produk hewan

(daging)

9) Kemajuan teknologi transportasi, perdagangan dan

pariwisata mengakibatkan peningkatan kegiatan lalu lintas

komoditas

10) Banyaknya HPHK dan OPTK dari berbagai negara

11) Makin beragamnya jenis media pembawa HPHK & OPTK

12) Adanya bioterorisme.

13) Semakin beragamnya bentuk dan jenis komoditas berkaitan

dengan produk produk rekayasa genetik (Genetically

Modified Organism/GMO)

14) Sulitnya menelusuri tempat asal suatu produk.

15) Berlakunya kebijakan perjanjian perdagangan bebas dunia

dan MEA

16) Meningkatnya tuntutan masyarakat khususnya para

pengguna jasa karantina atas pelayanan prima (tranparansi

dan efisiensi).

17) Meningkatnya volume, kompleksitas dan frekuensi lalulintas


media pembawa OPTK/HPHK baik impor, ekspor maupun

antar area,

18) Masih banyaknya pintu – pintu masuk dan keluar yang tidak

resmi yang belum dapat dijangkau pengawasannya.

2.7. Program/KegiatanTahun 2016

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan di

atas, BKP Kelas II Pangkalpinang menyesuaikan program/kegiatan

yang dilaksanakan oleh BARANTAN yaitu “Program Peningkatan

Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan pengawasan Keamanan

Hayati”

Untuk mendukung keberhasilan program tersebut , sesuai

dengan pedoman penetapan Program dan Kegiatan yang diterbitkan

oleh BARANTAN, maka kegiatan utama BKP Kelas II Pangkalpinang

adalah “Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan

Pengawasan Keamanan Hayati”. Yang selanjutnya dijabarkan

melalui 2 (dua) sasaran kegiatan dan 3 (tiga) indikator kinerja, sebagi

berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya tindakan karantina , indikatornya adalah :

- Persentase sertifikasi media pembawa yang dilalulintaskan melalui

tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.

- Persentase deteksi HPHK dan OPTK pada media pembawa yang

dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang

telah ditetapkan.

Sasaran 2 : Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan

yang memadai, indikatornya adalah :

- Persentase sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan dan

memadai.

2.8. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Manfaat khusus Perjanian Kinerja adalah untuk : (1) Memantau

dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi (2) Melaporkan

capaian kinerja organisasi (3) Menilai keberhasilan organisasi.


Perjanjian Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas II

Pangkalpinang dengan Badan Karantina Pertanian selengkapnya

dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5

PERJANJIAN KINERJA

BADAN KARANTINA PERTANIAN

UPT : BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG

Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

Meningkatnya tindakan

Karantina

- Persentase sertifikasi media

pembawa yang

dilalulintaskan melalui

tempat pemasukan dan

pengeluaran yang telah

ditetapkan.

100%

- Persentase deteksi HPHK

dan OPTK pada media

pembawa yang

dilalulintaskan melalui tempat

pemasukan dan pengeluaran

yang telah ditetapkan.

100%


Tersedianya sarana

dan prasarana

perkarantina-an yang

memadai

- Persentase sarana dan

prasarana yang sesuai

kebutuhan dan memadai.100%

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam

Renstra BKP Kelas II Pangkalpinang dilakukan melalui pengukuran

pencapaian sasaran kegiatan, dalam hal ini pengukuran kinerja.

Untuk menguatkan pencapaian sasaran kegiatan tersebut disusunlah

perjanjian kinerja. Sebagai dokumen pernyataan kinerja berupa

perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan

target kinerja tertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat

pernyataan dalam format yang mencantumkan sasaran kegiatan,

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) oraganisasi, dan target kinerja.

Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh

anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap

sasaran kegiatan sesuai dengan IKK. Perjanjian kinerja BKP Kelas II

Pangkalpinang yang telah ditandatangani baru sebatas pada target

capaian output.

Perjanjian Kinerja BKP Kelas II Pangkalpinang Tahun 2016 telah

menetapkan target kinerja berupa indikator output dan besaran target

output-nya yang akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kinerja.

Indikator kinerja yang menjadi tolok ukur adalah indikator kinerja input

(rencana/anggaran keuangan) dan output.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Indikator Keberhasilan

Pencapaian target dari masing-masing Indikator kinerja yang

ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan yang dicapai

Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang pada tahun 2016

secara rinci dapat diuraikan pada Tabel 6 berikut :

Tabel 6PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANGTAHUN 2016

SasaranKegiatan

Indikator KinerjaKegiatan

Target Realisasi

%CapaianTarget


MeningkatnyatindakanKarantina

- Persentasesertifikasi mediapembawa yangdilalulintaskanmelalui tempatpemasukan danpengeluaran yangtelah ditetapkan.

100% 100% 100%

- Persentase deteksiHPHK dan OPTKpada mediapembawa yangdilalulintaskanmelalui tempatpemasukan danpengeluaran yangtelah ditetapkan.

100% 100% 100%

Tersedianyasarana danprasaranaperkarantinaanyang memadai

- Persentase saranadan prasarana yangsesuai kebutuhandan memadai.

100% 100% 100%

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan

indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan

dalam Rencana Kinerja Tahunan. Rincian pengukuran kinerja berisi

indikator kinerja, target yang harus dicapai, dan pencapaian target

masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk

formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sebagaimana

terlampir.

Selanjutnya dari aspek hasil pengukuran kinerja anggaran,

pada tahun 2016 secara umum Balai Karantina Pertanian Kelas II

Pangkalpinang telah dapat mencapai keberhasilan yang memuaskan

dengan realisasi anggaran sebesar 95,41%.


3.3. Penjelasan/Analisis Atas Pencapaian Kinerja :

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016, capaian untuk masing-

masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut :

1) IKK 1 : Persentase sertifikasi media pembawa yang dilalulintaskan

melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran indikator ini dapat dilakukan dengan perhitungan

sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Realisasi% Capaian

Target

Persentase sertifikasi

media pembawa yang




ditetapkan.

100% 100% 100%

Sertifikasi kesehatan karantina merupakan cerminan hasil

layanan kepada masyarakat atas tindakan karantina pertanian

yang telah dilakukan, sesuai peraturan dan prosedur yang telah

ditetapkan serta merupakan dokumen pengakuan pertanggung

jawaban dan jaminan keakuratan bahwa media pembawa terbebas

dari Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme

Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

Berdasarkan matrik di atas dapat dijelaskan bahwa sertifikasi

karantina hewan dan karantina tumbuhan terealisasi sesuai

dengan yang ditargetkan. Kuantitas dan frekuensi kegiatan

sertifikasi media pembawa sangat tergantung kepada pengguna

jasa karantina yang melalulintaskan media pembawa OPTK/HPHK

pada tahun berjalan. Pada tahun 2016, permohonan pengguna


jasa seluruhnya dapat dilakukan sertifikasi 100%.

Secara kuantitatif, kegiatan operasional karantina dan

pengawasan keamanan hayati tahun 2016 telah dilakukan

sertifikasi sebanyak 20.197 sertifikat. Apabila dilihat dari sisi

frekuensi dan jumlah media pembawa yang dilalulintaskan

seluruhnya dapat disertifikasi sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Dengan demikian pencapaian kinerja pada indikator 1

dapat dicapai sesuai target dalam Perjanjian Kinerja.

Cakupan dari indikator kinerja ini adalah bertumpu kegiatan

operasional karantina pertanian. Penguatan operasional karantina

pertanian sebagai langkah strategis dalam upaya, melakukan

pencegahan dan masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan

Karantina (OPTK) dan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)

dari luar negeri maupun penyebarannya di wilayah Republik

Indonesia.

Kegiatan Operasional Karantina Pertanian pada Balai

Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang dapat diuraikan

sebagai berikut :

Kegiatan Operasional Karantina Tumbuhan

Kegiatan pelayanan operasional karantina tumbuhan dan

pengawasan keamanan hayati nabati selama tahun 2016 cukup

berhasil dilaksanakan di Balai Karantina Pertanian Kelas II

Pangkalpinang melalui 10 wilayah kerja yang meliputi Pelabuhan

Laut Pangkalbalam, Bandara Depati Amir, Kantor Pos

Pangkalpinang, Pelabuhan Sungai Selan, Pelabuhan Laut Muntok,

Pelabuhan Laut Tanjung Pandan, Bandara Has hanandjoedin

Pelabuhan Laut Manggar Kantor Pos Tanjung Pandan dan Tanjung

Roe. Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan yang

dilalulintaskan dari ekspor yaitu Lada, Karet lempengan dan bungkil

kelapa sawit, dan cangkang sawit. Media Pembawa Organisme

Pengganggu Tumbuhan yang dilalulintaskan untuk domestik masuk


yaitu komoditas pangan dan hortikultura yakni beras, terigu, jagung,

dedak, sayuran segar, buah-buahan, bibit karet dan sebagainya,

sedangkan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan

yang dilalulintaskan untuk domestik keluar lada, kopra, karet

lempengan, bibit karet, buah-buahan, kakao biji dan sebagainya.

Jumlah keseluruhan kegiatan operasional tumbuhan tahun

2016 sebesar 315,223,037 untuk satuan kilogram dengan frekuensi

8,924 kali, 1,246,745 batang dengan frekuensi 1,697 kali. Total

frekuensi selama tahun 2016 untuk satuan kilogram dan satuan

batang berjumlah 10,621 kali. Terdiri dari tindakan pemeriksaan

ekspor dengan volume sebesar 77, 796,032 kilogram dengan

jumlah frekuensi 313, kegiatan tindakan karantina domestik keluar

sebesar 163,538,436 kilogram dengan frekuensi menjadi 4,344 kali

dan kegiatan domestik masuk berjumlah 73,888,569 kilogram,

941,737 batang. Dari keseluruhan tindakan karantina tumbuhan

tersebut telah dilakukan sertifikasi sebanyak 10.434 sertifikat.

Kegiatan Operasional Karantina Hewan

Sesuai dengan Permentan No : 44/Permentan/ OT.140/3/2014,

kegiatan pelayanan operasional karantina hewan dan pengawasan

keamanan hayati hewani selama tahun 2016 telah berhasil

dilaksanakan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang

melalui 10 (sepuluh) wilayah kerja. Media pembawa hama penyakit

hewan yang dilalulintaskan baik domestik keluar maupun domestik

masuk mencapai jumlah : Hewan berjumlah 7.628.774 ekor dengan

frekuensi 5.544 kali/tahun, 46 koloni dengan frekuensi 2 kali/tahun;

Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan 10.624.449 kgm

dengan frekuensi 2936 kali/tahun, 7.854.598 butir telur frekuensi

178 kali/tahun, dan 17.214 lembar kulit frekuensi 43 kali/tahun;


Benda lain 16.157.599 kgm dengan frekuensi 1.104 kali/tahun,

24.408 kemasan frekuensi 245 kali/tahun, 1 koloni dengan frekuensi

1 kali/tahun, 12 coli dengan frekuensi 5 kali/tahun, 5 sampel dengan

frekuensi 5 kali/tahun dengan jumlah total sertifikasi 9.763

kali/tahun.

Lalu lintas MP HPHK DOC, DOD dan DOQ frekuensi total

domestik masuk dengan frekuensi menyumbang 1537 kali atau

sekitar 22 %, frekuensi telur ayam konsumsi volume 1368 kali/tahun

atau 22 %, frekuensi sapi potong volume 910 kali/tahun atau sekitar

13 % dan kambing potong jumlah 431 kali/tahun atau sekitar 6 %.

Sedangkan untuk volume pemasukan sapi bibit adalah 574 ekor

dengan frekuensi 31 kali/tahun.

BKP Kelas II Pangkalpinang berhasil menggagalkan

pemasukan Hewan dan Produk Hewan yang tidak dilengkapi

dengan dokumen karantina sebanyak 13 kali. Terhadap hewan dan

produk hewan tersebut dilakukan penahanan, penolakan ,dan

pemusnahan. Tindakan Penahanan yang dilanjutkan Penolakan

hewan sebanyak 11 kali dengan volume 24 ekor dan Benda Lain

sebanyak 3 kali dengan volume750 kemasan. Tindakan Penolakan

terhadap media pembawa yang masuk berupa hewan sebanyak 2

kali dengan volume 11 ekor, berupa hasil bahan asal hewan

sebanyak 1 kali dengan volume 83 kgm dan benda lain sebanyak 1

kali dengan volume 600 kemasan. Tindakan karantina Pemusnahan

benda lain sebanyak 1 kali dengan volume 20 kgm.

2) IKK 2 : Persentase deteksi HPHK dan OPTK pada media pembawa

yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran

yang telah ditetapkan

Analisa capaian indikator ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Realisasi% Pencapaian

Target


Persentase deteksi

HPHK dan OPTK pada

media pembawa yang




ditetapkan

100% 100% 100%

Capaian IKK tersebut diukur berdasarkan MP HPHK/OPTK

yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran

yang telah ditetapkan dibandingkan tindakan deteksi pencegahan

HPHK dan OPTK melalui tindakan 8P yang dilakukan di lingkup

BKP Kelas II Pangkalpinang selama satu tahun.

Dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas,

terhadap media pembawa HPHK/OPTK yang dilalulintaskan melalui

tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan di Wilayah

Kerja BKP Kelas II Pangkalpinang telah dilakukan tindakan

pemeriksaan secara rutin oleh petugas teknis fungsional. Tindakan

ini dimaksudkan untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi

dokumen serta mendeteksi hama dan penyakit karantina. Dalam

melakukan tindakan karantina pertanian didukung oleh petugas

karantina pertanian yang proporsional sesuai dengan kuantitas

media pembawa yang akan dilakukan pemeriksaan.

Untuk melakukan deteksi HPHK/OPTK lebih lanjut, kemudian

dilakukan pemeriksaan di laboratorium terhadap media

pembawa/sampel yang telah diambil oleh petugas karantina.

Laboratoratorium Karantina Hewan

Kegiatan pemeriksaan laboratorium Karantina Hewan Balai

Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang dilakukan sebagai

pendukung dari kegiatan tindakan karantina pemeriksaan terhadap

media pembawa hama penyakit hewan karantina. Terhadap media

pembawa HPHK yang berupa bahan asal hewan dan hasil bahan

asal hewan selain dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan


pemeriksaan laboratorium, dilakukan juga pemeriksaan organoleptik

baik untuk lalulintas pemasukan maupun pengeluaran. Pemeriksaan

organoleptik dilakukan antara lain terhadap daging beku, daging

olahan, susu, produk susu, telur ayam konsumsi, madu, kulit sapi

garaman, sarang burung walet dan pakan ternak. Tahun 2016,

volume pemeriksaan laboratorium karantina hewan berjumlah 2653

sampel.

Pemeriksaan organoleptik, pH, dan uji cemaran mikroba

dengan TPC dilakukan pada pemasukan daging ayam beku yang

masuk melalui Pel. Laut Pangkalbalam, Bandara Depati Amir, Pel.

Laut Muntok, Pel. Laut Tanjung Pandan, Bandara H.AS.

Hanandjoeddin dan daging sapi beku yang masuk melalui Pel. Laut

Pangkalbalam, Bandara Depati Amir, Pel. Laut Muntok dan Pel.

Laut Tanjung Pandan secara monitoring dengan metode detect

diseases. Volume pemeriksaan organoleptik terhadap daging beku

dan olahan selama tahun 2016 adalah 102.255 kg sampel dengan

frekuensi 133 kali. Selain dilakukan pada media pembawa yang

masuk, juga dilakukan pada media pembawa yang keluar yaitu kulit,

madu, telur dan sarang burung walet. Selain pemeriksaan

organoleptik, untuk pengeluaran sarang burung walet dilakukan uji

TPC sebagai kegiatan monitoring PSAH. Selama tahun 2016 telah

dilakukan pemeriksaan cemaran mikroba dengan metode TPC

sebanyak 266 sampel dengan frekuensi 266 kali. Metode TPC

dilakukan untuk pengujian bakteriologi untuk mengetahui jumnlah

cemaran mikroba dengancara pembiakansebagai uji kualitas

daging.

Pemeriksaan parasitologi di Laboratorium karantina hewan

dilakukan dengan metode natif dan apus darah. Pemeriksaan

mikroskopis dengan metode natif dilakukan untuk mengetahui

adanya infeksi cacing dengan ditemukannya telur cacing pada

sampel feses media pembawa sapi, kambing,kuda dan kerbau.

Volume pemeriksaan parasitdengan metode natif Tahun 2016


sebanyak 292 sampel dengan frekuensi 17 kali. Pada pemeriksaan

telur cacing yang ditemukanantara lain telurpharampistomum sp.

Selain itu laboratorium hewan juga melakukan identifikasi

ektoparasit. Sedangkan untuk pemeriksaan parasitologi dengan

menggunakan metode preparat apus darah dengan metode

pewarnaan giemsa untuk identifikasi parasit darah baik intraseluler

dan ekstraseluler juga dapat melihat bentuk bakteri spesifik. Volume

pengujian apus darah selama tahun 2016 sebanyak 152 sampel

dengan frekuensi 13 kali.

Dalam rangka pengawasan lalulintas MP HPHK terhadap

kasus Avian Influenzamelalui lalu lintas domestik masuk/domestik

keluar dilakukan uji Rapid test pada lalulintas unggas. Pemeriksaan

dengan Rapid test dilakukan pada unggas dewasa yang

masuk/keluar ke/dari wilayah Kep. Bangka Belitung yang bertujuan

untuk deteksi dini terhadap penyakit Avian Influenza. Volume

pengujian rapid test sebanyak 51sampel dengan frekuensi 51 kali.

Pengujian rapid test AI dilakukan di wilayah kerja masing – masing

karena metodenya cepat dan mudah dilakukan.

Pemeriksaan bakteriologi Kegiatan Laboratorium tahun 2016

untuk pengujian serologis hewan besar adalah pemeriksaan

serologis Rose Bengal Test(RBT) terhadap serum sapi, kerbau dan

kambing untuk pemeriksaan hama penyakit hewan karantina yaitu

Brucellosissebanyak 1.346 sampel dengan frekuensi 37 kali/tahun.

Dalam rangka mendukung program pemerintah daerah untuk

mewujudkan swasembada daging di Kep Bangka Belitung serta

mempertahankan bebas Penyakit Brucellosis dan Rabies maka

tindakan karantina pengamatan di laboratorium BKP KLS II

Pangkalpinang sudah menerapkan ISO/IEC 17025 : 2008 sebagai

jaminan mutu sertifikasi yang dikeluarkan dan pada tahun 2016

sudah mendapatkan sertifikat akreditasi laboratorium penguji oleh

Lembaga KAN dengan ruang lingkup 2 (dua) yaitu deteksi antobodi

Brucella abortus dengan metode RBT dan deteksi antigen BVD


dengan metode ELISA antigen BVD untuk bidang Karantina Hewan.

Tindakan karantina yang dilakukan oleh petugas karantina

sebagai langkah awal dalam mendeteksi dini terhadap HPHK BVD,

maka dilakukan pengujian serologis terhadap serum darah sapi bibit

dan bakalan yang masuk ke wilayah Prop. Kep. Bangka Belitung

dengan metode ELISA antigen BVD. Selama Tahun 2016 telah

dilakukan pengujian ELISA antigen BVD sejumlah 518 sampel

dengan frekuensi 22 kali/tahun, sedangkan untuk pengujian ELISA

antibody Hog Cholera terhadap babibibit yang masuk ke wilayah

Prop. Kep. Bangka Belitung dilakukan rujukan ke Balai Veteriner

Lampung, dilakukan sebanyak 1 kali/tahun dengan jumlah sampel

sebanyak 23 sampel karena keterbatasan Kit ELISA Hog

Cholera.Dari 23 ekor babi tersebut dilanjutkan dengan pengujian

PCR sebanyak 3 sampel darah terhadap Hog Cholera dan

pengujian di subkontrakkan ke Balai Veteriner Lampung.

Tindakan karantina hewan berupa pemeriksaan laboratorium di

Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang dilakukan

terhadap media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina yang

memiliki resiko tinggi terhadap masuk dan tersebarnya penyakit ke

wilayah Prop. Kep. Bangka Belitung seperti Rabies, Brucellosis,

Anthrax dan Avian Influenza dari hasil surveilans dan pemantauan

rutin di wilayah Prop. Kep. Bangka Belitung. Berdasarkan klasifikasi

laboratorium yang sudah ditetapkan, pemeriksaan yang dilakukan

meliputi pemeriksaan parasitologi, bakteriologi (RBT), virologi (Elisa

Rabies dan BVD), patologi dan keamanan pangan. Dasar perlakuan

pengujian Elisa Rabies dilakukan oleh laboratorium Balai Karantina

Pertanian Kelas II Pangkalpinang sesuai dengan Juknis Kepala

Badan Karantina Pertanian 87/Kpts/KR.120/L/1/2016 tentang

Petunjuk Teknis Persyaratan dan Tindakan Karantina Hewan

terhadap Lalulintas Pemasukan Hewan Penular Rabies (Anjing,

Kucing, Kera, dan Hewan Sebangsanya) dan Prop. Kep. Bangka

Belitung bebas historis rabies.


Laboratorium Karantina Tumbuhan

Dalam rangka melakukan deteksi OPTK lebih lanjut terhadap

media pembawa/sampel yang telah diambil oleh petugas karantina

maka dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Dalam pelaksa-

naannya pengujian laboratorium KT telah dilakukan sendiri di

laboratorium mini milik Wilker yang bersangkutan, maupun

Laboratorium Induk Balai Karantina Pertanian Kelas II

Pangkalpinang..Pada kondisi Wilker pengambil sampel tidak mampu

untuk melakukan pemeriksaan laboratorium sendiri karena adanya

keterbatasan sarana atau SDM, sampel tersebut dapat diperiksa

oleh laboratorium induk dan atau laboratorium rujukan.

Frekuensi pengujian sampel media pembawa di Laboratorium

Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang Bagian Karantina

Tumbuhan terdiri atas pengujian entomologi sebanyak 1560 kali

meliputi komoditas lada, karet, beras, dedak, kedelai, kacang-

kacangan, kernel, cangkang sawit, bungkil sawit dan lain-lain.

Sedangkan pengujian mikologi sebanyak 707 kali antara lain

terhadap komoditas lada, bibit karet, kentang, bibit sengon, bibit

lada, bawang, kelapa sawit, padi, tanaman padi, jagung, cabe,

nanas, mangga, bibit durian dan lain-lain.

Pada tahun 2016 pelaksanaan kegiatan pengujian di

laboratorium bagian karantina tumbuhan tidak ditemukan adanya

organisme pengganggu tumbuhan Karantina (OPTK), baik OPTK A1

maupun OPTK A2 seluruhnya berupa OPT baik dari cendawan dan

serangga.

Kegiatan determinasi/identifikasi dilaksanakan di laboratorium

Karantina Tumbuhan Balai Karantina Pertanian Kelas II

Pangkalpinang oleh analis laboratorium Karantina Tumbuhan pada

Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang.

Dalam rangka deteksi HPHK dan OPTK pada media pembawa

yang dilalulintaskan, selanjutnya terhadap HPHK/OPTK tertentu

yang karena sifatnya, memerlukan waktu lama, sarana dan kondisi


khusus, maka terhadap media pembawa yang telah diperiksa pada

tahap pemeriksaan pendeteksian dilakukan di IKH dan gudang

pemililik yang ditetapkan Kepala Badan Karantina Pertanian untuk

dilakukan pengamatan lebih lanjut. Terhadap media pembawa

HPHK/OPTK selanjutnya diberikan tindakan perlakuan untuk

membebaskan atau menyucihamakan media pembawa tersebut.

Terhadap media pembawa yang dilakukan pengasingan dan

tidak dapat disucihamakan dilakukan tindakan penahanan. Selain

itu, penahanan juga dilakukan terhadap media pembawa yang

setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata persyaratan karantina tidak

dapat dipenuhi oleh pemilik, sesuai batas waktu yang telah

ditetapkan.

Disamping itu, pada tahun 2016 telah dilakukan tindakan

karantina penolakan terhadap media pembawa HPHK yang

dimasukkan ke dalam wilayah propinsi Kepulauan Bangka Belitung

karena ternyata MP tersebut tidak dilengkapi dokumen karantina.

Guna memutus mata rantai penyebaran HPHK/OPTK, pada

tahun 2016 BKP Kelas II Pangkalpinang melakukan tindakan

pemusnahan terhadap MP dengan cara dibakar dan di kubur

dengan mencampurkan desinfektan pada media pembawa yang

dimusnahkan tersebut. Tindakan ini dilakukan karena ternyata

setelah dilakukan tindakan penolakan, MP HPHK tidak segera di

bawa keluar dari wilayah/area tujuan pemasukan oleh pemiliknya

dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

Tindakan pemusnahan dilakukan dengan disaksikan oleh

petugas instansi terkait dan pengguna jasa sesuai peraturan yang

berlaku.

Tabel 7Rekapitulasi Tindakan Penahanan, Penolakan dan Pemusnahan

Karantina HewanTahun 2016

No. TanggalMedia

PembawaJumlah Asal

Tempat

PemasukanFrek

PENAHANAN

1 30 Januari

2016

Cacing Tanah 6kemasan

Kab.

Malang

Bandar Udara

Depati Amir1


2 20 Februari

2016

Kucing

Angora

1 ekor Kota

Jakarta

Selatan

Bandar Udara

Depati Amir 1

3 19 April 2016 Ayam Potong/

Layer Afkir

1330

ekor /

130 box

Kab.

Lampung

Tengah

Pelabuhan

Laut Muntok 1

4 19 April 2016 Ayam Potong/

Layer Afkir

1330

ekor /

130 box

Kab.

Lampung

Tengah

Pelabuhan

Laut Muntok 1

5 08 Juni 2016 Ayam 7 ekor Kab.

Belitung

Pelabuhan

Pangkalbalam1

6 08 Juni 2016 Hamster 2 ekor Kab.

Belitung

Pelabuhan

Pangkalbalam1

7 09 Juni 2016 Kotoran Ayam 8000 kg /

250 bag

Kota

Palembang

Pelabuhan

Laut Muntok1

8 25 Agustus

2016

Daging Ayam

Beku

58 kgm /

7

kemasan

Kota

Jakarta

Selatan

Bandar Udara

Depati Amir 1

9 27 Oktober

2016

Ular Sanca

Batik

1 ekor Kab.

Malang

Kantor Pos

Pangkalpinan

g

1

10 16 Desember

2016

Sosis Ayam

Sosis Sapi

5.76 Kgm

11.52

Kgm

Jakarta

Pusat

Pelabuhan

Laut Muntok 1

11 21 Desember

2016

Olahan daging

Ayam

Olahan

Daging Sapi

Olahan Susu

12.45

Kgm

54.46

Kgm

12.2 Kgm

Bekasi Pelabuhan

Laut Muntok

1

Hewan : 2671

ekor

BAH : 58 Kgm ; HBAH :

96.39 Kgm

Benda Lain

: 8000 Kgm;

6 kemasan

PENOLAKAN

121 Februari

2016

Kucing

Angora1 ekor

Kota

Jakarta

Selatan

Bandar Udara

Depati Amir1

2 20 April 2016

Ayam

Potong/

Layer Afkir

1330 ekor /

130 box

Kab.

Lampung

Tengah

Pelabuhan

Laut Muntok1

3 20 April 2016

Ayam

Potong/

Layer Afkir

1330 ekor /

130 box

Kab.

Lampung

Tengah

Pelabuhan

Laut Muntok1

4 09 Juni 2016Kotoran

Ayam

8000 kg /

250 bag

Kota

Palembang

Pelabuhan

Laut Muntok1

5 10 Juni 2016 Ayam 7 ekorKab.

Belitung

Pelabuhan

Pangkalbalam1

6 10 Juni 2016 Hamster 2 ekorKab.

Belitung

Pelabuhan

Pangkalbalam1

729 Agustus

2016

Daging

Ayam Beku

58 kgm / 7

kemasan

Kota

Jakarta

Selatan

Bandar Udara

Depati Amir1

821 Desember

2016

Olahan

daging

Ayam

12.45 Kgm BekasiPelabuhan

Laut Muntok1


Olahan

Daging Sapi54.46 Kgm

Olahan

Susu12.2 Kgm

Hewan : 2670

ekor

BAH : 58 Kgm ; HBAH :

79.11 Kgm

Benda Lain

: 8000 Kgm

PEMUSNAHAN

103 Februari

2016Cacing Tanah 6 kemasan

Kab.

Malang

Bandar Udara

Depati Amir1

2

20

Desember

2016

Sosis Ayam 5.76 KgmJakarta

Pusat

Pelabuhan

Laut Muntok1

Sosis Sapi 11.52 Kgm

HBAH : 17.28 Kgm

Benda

Lain : 6

kemasan

Tabel 8Rekapitulasi Tindakan Penahanan, Penolakan dan Pemusnahan

Karantina Tumbuhan Tahun 2016

No TanggalMedia

PembawaJumlah Asal

Tempat

PemasukanFrek

PENAHANAN

1 24/2/2016 Bibit Tulip 7 bungkus Malaysia Kantor Pos 1

2 25/2/2016 Bibit buah-

buahan

50 stek Turki Kantor Pos 1

3 3/3/2016 Bawang Merah 500 kg Kep.Riau Pkl. Balam 1

4 3/4/2016 Benih Bit 4 bungkus Prancis Kantor Pos 1

5 11/4/2016 Benih rumput 500 gram United

kingdom

Kantor Pos 1

6 29/4/2016 Benih Selasih 5 bungkus Jepang Kantor Pos 1

7 14/7/2016 Benih Mawar 6 bungkus Singapura Kantor Pos 1

8 12/8/2016 Benih Tanaman

Bunga

18 bungkus Singapura Kantor Pos 1


Bunga

19 bungkus Cina Kantor Pos 1

PENOLAKAN


2 9/3/2016 Bibit buah-

buahan





kingdom

Kantor Pos 1




Bunga



Bunga



PEMUSNAHAN


2 23/3/2016 Bibit buah-

buahan





kingdom

Kantor Pos 1




Bunga



Bunga


Adapun Terhadap MP HPHK/OPTK yang :

1. Memenuhi persyaratan karantina hewan/tumbuhan

2. Setelah dilakukan pemeriksaan, media pembawa tersebut tidak

tertular HPHK/OPTK;

3. Setelah dilakukan Pengasingan dan Pengamatan, media

pembawa tidak tertular HPHK/OPTK;

4. Setelah dilakukan perlakuan, media pembawa dapat

disembuhkan atau disucihamakan dari HPHK/OPTK;

5. Setelah dilakukan penahanan dalam batas waktu tertentu,

seluruh persyaratan karantina yang diwajibkan dapat dipenuhi.

6. Bukan merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya.

telah dilakukan pembebasan dengan memberikan surat

pembebasan berupa Sertifikat Kesehatan Karantina Hewan/

Tumbuhan.

Karena seluruh MP HPHK/OPTK yang dilalulintaskan di

wilayah Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang telah

dilakukan tindakan deteksi pencegahan HPHK/OPTK sebagimana

penjelasan di atas, dengan demikian Realisai Capaian IKK Tahun

2016 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar

100%.

3) IKK 3 : Persentase sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan


dan memadai.

Pengukuran indikator ini dapat dilakukan dengan perhitungan

sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Realisasi% Capaian

Target

Persentase sarana dan

prasarana yang sesuai

kebutuhan dan memadai100% 100% 100%

Dalam rangka mewujudkan Visi Balai Karantina Pertanian

Kelas II Pangkalpinang maka pelayanan karantina karantina

tumbuhan dan karantina hewan perlu difasilitasi dengan sarana dan

prasarana kantor yang memadai. Dengan sarana dan prasarana

kantor yang memadai akan memberikan motivasi, semangat kerja

serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari

sehingga upaya pelaksanaan tupoksi pencegahan OPTK dan HPHK

terhadap MP yang keluar dan masuk di wilayah kerja BKP Kelas II

Pangkalpinang dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal.

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini diukur dengan

menghitung jumlah sarana dan sarana yang dibutuhkan untuk

direalisasikan pada tahun 2016 dibanding dengan target capaian

dalam Perjanjian Kinerja.

Sesuai dengan alokasi DIPA Tahun 2016 BKP Kelas II

Pangkalpinang melakukan pengadaan sarana dan prasara berupa :

Kendaraan operasional roda 2 sebanyak 4 unit, alat pengolah data

dan komunikasi sebayak 21 unit, peralatan dan fasilitas perkantoran

sebanyak 46 unit, gedung dan bangunan dengan volume 488 M2.

Pengadaan sarana dan sarana tersebut secara keseluruhan dapat

direalisasikan 100%. Secara rinci pengadaan sarana dan prasarana

pada tahun 2016 tersaji pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9


Daftar Sarana dan Prasarana(Gedung/Bangunan dan Peralatan Mesin) Pengadaan Tahun 2016


No Nama Barang Merk/Tipe Jumlah

I Peralatan dan Mesin

1 Sepeda Motor Honda Vario 150 6 Unit

2 Lemari Besi Metal Lion 10 Buah

3 Rak Besi Lion 4 Buah

4 Teralis Besi 12 Buah

5 Meja Kerja Besi Horse 3 Buah

6 Kursi Besi Metal Indachi 23 Buah

7 Meja Resepsionis Kayu 1 Buah

8 AC. Split Panasonic 10 Buah

9 UPS Pro link Pro 4 Buah

10 Faximaile Panasonic 2 Buah

11 Allon Box Pass Box 1 Buah

12 Refrigerator Sharp 1 Buah

13 Micro Pippet Expendorf 2 Buah

14 Stand Diluter Pippet Carousel Stand 1 Buah

15 Multichanel Pipet Dispenser Expendorf 1 Buah

16 Pippet Machine AHN 1 Buah

17 Sprayer Disinfectant 1 Buah

18 Hot Plate Stires Thermo 1 Buah

19 Laboratory Fridge Frizer Liether 1 Buah

20 PC Unit HP 6 Buah

21 Lap Top Asus 3 Buah

22 Printer HP 7 Buah

23 Scanner Epson 2 Buah

24 LCD Proyector Infokus Panasonic 1 Buah

II Gedung dan Bangunan

1 Bangunan Gedung InstalasiLainnya

IKH Wilker TanjungPandan

20 M2

2 Gedung Pos Jaga Permanen Pos Jaga WilkerMuntok

87 M2

3 PagP ar ermanen Pagar WilkerMuntok

147 M2

4 Rehab Bangunan GedungKantor Wilker Muntok

Rehab danperluasan

144 M2

5 Rehab Rumah Dinas TanjungPandan

Rehab 87 M2


6 Pematangan Tanah IKH diSelindung

Pengurugan 991 M3

Hasil Keluaran pelaksanaan kegiatan Pengadaan sarana dan

sarana di atas apabila dikaitkan dengan Kegiatan Peningkatan

Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan

Hayati akan bermanfaat :

1. Menunjang kelancaran penyelenggaraan karantina pertanian di

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Semakin melengkapi sarana dan prasarana kantor dalam

rangka mendukung operasional pelayanan karantina pertanian

di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Memperlancar sistem pelaporan operasional khususnya di

Wilker lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkapinang.

4. Menunjang tindakan karantina yang cepat, tepat dan akurat

karena didukung dengan tempat kerja yang memadai dan

fasilitas yang tersedia mampu melakukan pelayanan yang

maksimal kepada masyarakat.

3.4.Akuntabilitas Keuangan

Tahun Anggaran 2016 Balai Karantina Pertanian Kelas II

Pangkalpinang dalam melaksanakan peran dan fungsinya mendapat

dukungan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN sebesar

Rp.9.370.760.000,-.yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-018.12.2. 237800/2016 tanggal 07

Desember 2015, dengan rincian:

Belanja Pegawai Rp. 2.873.522.000,- (30,66%)

Belanja Barang Rp. 4.037.485.000,- (43,09%)

Belanja Modal Rp. 2.459.753.000 ,- (26,25%)

Realisasi DIPA tahun 2016 secara keseluruhan sebesar Rp.

8.940.970.470,- atau 95,41%. Dalam pelaksanaannya ada

optimalisasi dan efisiensi dari pembiayaan beberapa kegiatan. Secara


global pagu, realisasi, dan sisa anggaran per belanja dapat dilihat pada

Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10

Data Realisasi dan Sisa Anggaran


Tahun 2016

Kode Jenis BelanjaPagu DIPA Realisasi Sisa Anggaran

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

51BELANJA

PEGAWAI 2.873.522.000 100 2.871.030.786 99,91 2.491.214 0,09

52BELANJA

BARANG 4.037.485.000 100 3.623.920.684 89,76 413.564.316 10,24

53BELANJA

MODAL 2.459.753.000 100 2.446.019.000 99,44 13.734.000 0,56

Jumlah 9.370.760.000 100 8.940.970.470 95,41 429.789.530 4,59

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.873.522.000,- yang telah

digunakan untuk keperluan gaji pokok, tunjangan suami/istri, tunjangan

anak, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan pajak,

tunjangan beras, belanja uang makan, tunjangan umum, dan belanja

uang lembur. Untuk belanja ini secara keseluruhan terealisasi sebesar

Rp. 2.871.030.786,- atau hampir 99,91% dari pagu di atas, sehingga

terdapat sisa Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.491.214,- atau 0,09%.

Alokasi anggaran Belanja Pegawai tahun 2016 mengalami

kenaikan tahun sebelumnya dikarenakan adanya pengangkatan PNS

dari CPNS, bertambahnya jumlah keluarga yang masuk tanggungan,

kenaikan pangkat pegawai, kenaikan gaji berkala, dan kenaikan

jabatan fungsional.

b. Belanja Barang

Pagu DIPA untuk Belanja Barang dialokasikan sebesar Rp.

4.037.485.000,- dapat terealisasi sebesar Rp 3.623.920.684,- atau

89,76%. Belanja Barang ini antara lain digunakan untuk membiayai

keperluan perkantoran yang meliputi belanja pengadaan


makanan/minuman penambah daya tahan tubuh pegawai, pengadaan

pakaian dinas pegawai, pengadaan pakaian petugas laboratorium dan

petugas satpam, pengadaan pas bandara, pemeliharaan/perawatan

gedung dan instalasi kantor, pemeliharaan dan operasional sarana

kantor, pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, pengadaan

perlengkapan kantor dan keperluan sehari-hari, honor yang terkait

dengan operasional Satker, belanja langganan daya dan jasa, belanja

operasional tata kelola kegiatan, sosialisasi karantina pertanian,

koordinasi pelayanan dan pengawasan dengan instansi terkait serta

belanja barang operasional mengikat lainnya dalam rangka

mendundukung tupoksi Balai Karantina Pertanian . Sisa anggaran

Belanja Barang adalah sebesar Rp.413.564.316,- atau 10,24%.

c. Belanja Modal

Tahun 2016 plafon Belanja Modal yang dialokasikan dalam DIPA

sebesar Rp.2.459.753.000,- terealisasi Rp 2.446.019.000,- atau

99,44%. Belanja ini digunakan untuk membiayai pengadaan kendaraan

operasional roda 2, alat pengolah data, peralatan teknis dan

laboratorium, pengadaan alat komunikasi, pengadaan alat teknis dan

laboratorium, pengadaan mebelair, pengadaan peralatan fasilitas

gedung/kantor, pengurugan tanah, rehab gedung pelayanan Wilker

Pelabuhan Muntok, pembangunan IKH/kandang unggas, rehab rumah

dinas di Belitung, pemagaran di Wilker Pelabuhan Muntok.

Sisa anggaran belanja modal sebesar Rp.13.734.000,- atau

0,56%, sisa anggaran ini dikarenakan terjadi penghematan dan

optimalisasi terhadap penyerapan realisasi anggaran belanja modal

tersebut.

Dengan berakhirnya tahun anggaran, sisa kas yang tidak

terealisasi di bendahara pengeluaran baik UP maupun TUP seluruhnya

telah disetor ke Kas Negara pada akhir Desember 2016.

d. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas 2 jenis


penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak

yang disebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Menurut UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara

Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat

yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Salah satu kelompok

PNBP menurut Undang-undang tersebut adalah penerimaan dari

pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah. Dasar penetapan Tarif

PNBP yang dipungut Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang

selama tahun 2016 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor: 48

Tahun 2012. Selanjutnya PP tersebut telah dicabut seiring dengan

terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis

dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku

pada Kementerian Pertanian sebagai pengganti Peraturan Pemerintah

Nomor 48 Tahun 2012 yang berlaku efektif mulai tanggal bulan

Oktober 2016.

Tahun 2016 total PNBP Balai Karantina Pertanian Kelas II

Pangkalpinang sebesar Rp.744.852.531,- yang terdiri dari penerimaan

fungsional dari sensor jasa karantina sebesar Rp. 732.130.836,- dan

penerimaan lainnya sebesar Rp. 12.721.695,- dari hasil penerimaan

kembali belanja pegawai Rp 4.020.000,- dan pendapatan penjualan

alat dan mesin Rp 3.765.000,- serta pendapatan pelunasan piutang

Non Bendahara Rp 4.936.695,-. Penerimaan tersebut seluruhnya telah

disetorkan kembali ke Kas Negara.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, penerimaan jasa

karantina, masih merupakan kontributor/sumbangan terbesar dari

seluruh penerimaan negara bukan pajak pada Balai Karantina

Pertanian Kelas II Pangkalpinang. Fluktuasi penerimaan jasa karantina

sangat berpengaruh terhadap pencapaian target. Selain itu fluktuasi

penerimaan jasa karantina juga tidak terlepas dari frekuensi dan

kuantitas/volume komoditi yang dilalulintaskan serta PP tarif yang

berlaku.

Pada tahun 2016, Balai Karantina Pertanian Kelas II


Pangkalpinang mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari

PNBP sebesar Rp.203.340.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk

biaya jasa tenaga pengurus dan pengamanan tahanan MP, transport

perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, koordinasi dan pembinaan

Wilker, pengadaan kendaraan operasional roda-2, dan pengadaan alat

pengolah data.

BAB IVPENUTUP

Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Karantina

Pertanian Kelas II Pangkalpinang ini adalah dalam rangka pertanggung

jawaban pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran tahun 2016. Selain itu

laporan ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga

dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat

pendorong demi terwujudnya penyelenggaraan perkarantinaan yang baik.

Dari LAKIP ini dapat diketahui bahwa seluruh sumber daya yang ada di

Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang telah dicurahkan secara

maksimal dalam rangka berupaya untuk mengemban dan mewujudkan Visi

“Terwujudnya instansi pelayanan terbaik yang tangguh dan percaya dalam

perlindungan kelestarian sumber daya alam hayati dan hewani serta

keamanan pangan segar di Propinsi Bangka Belitung”

Program/kegiatan pada Balai Karantina Pertanian Kelas II

Pangkalpinang sebagai sasaran kinerja yang direncanakan mendapat alokasi


anggaran tahun 2016. Pada saat yang sama juga telah banyak kegiatan yang

dilakukan baik yang berbentuk fisik maupun non fisik, yang secara

keseluruhan mempunyai tingkat keberhasilan pencapaian realisasi

penyerapan anggaran sebesar 95,41% dari pagu yang ditetapkan.

Belajar dari pengalaman, kedepan dalam rangka meningkatkan kinerja

perlu : 1) mengefektifkan kerja tim dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas

yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan; 2) meningkatkan

koordinasi dan kerjasama secara terus menerus dingan pihak-pihak terkait; 3)

bertahap melengkapi sarana dan prasarana penunjang yang memadai.

Beberapa keberhasilan yang telah dicapai merupakan suatu kebanggaan

yang akan memotivasi staf dalam meningkatkan kinerja dalam mencapai

tujuan, program dan sasaran strategis pembangunan perkarantinaan yang

telah ditetapkan. Predikat Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang

sebagai instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Pertanian yang bebas

dari korupsi akan terus dipertahankan.


LampiranPENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

TAHUN ANGGARAN 2016

No

Sasaran

Satuan Target Realisasi

% Capaian

TargetAnggaran

Uraian Indikator Kinerja Kegiatan Pagu RealisasiPersen-

tase

1 Meningkatnya

tindakan

Karantina

Persentase sertifikasi media

pembawa yang dilalulintaskan

melalui tempat pemasukan dan


ditetapkan.

% 100% 100% 100%

9.370.000.000 8.940.970.470 95,41%Persentase deteksi HPHK dan

OPTK pada media pembawa

yang dilalulintaskan melalui



ditetapkan.

% 100% 100% 100%

2 Tersedianya

sarana dan

prasarana

perkarantinaan

yang memadai

Persentase sarana dan prasarana

yang sesuai kebutuhan dan

memadai.

% 100% 100% 100%

Jumlah 9.370.000.000 8.940.970.470 95,41%

LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2016bkp2pangkalpinang.ppid.pertanian.go.id/doc/209... · IKHTISAR...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2016bkp2pangkalpinang.ppid.pertanian.go.id/doc/209... · IKHTISAR...