LAPORAN KINERJA - :: SAKIP Kementerian Pertaniansakip.pertanian.go.id/admin/data2/LAKIN PPHH 2016...

1

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN

PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA

TA 2016

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

2

LAMPIRAN

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemaaran Hasil Hortikultura Tahun 2016

i

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR LAMPIRAN iv

BAB. I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang

1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja

1.4 Dukungan Sumber Daya Manusia

1.5 Dukungan Anggaran

1

5

6

13

14

BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 15

2.1 Perencanaan Kinerja 15

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi

2.1.2. Misi

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

15

16

16

17

2.1.4. Strategi

2.1.5. Arah Kebijakan

2.1.6. Program dan Kegiatan

21

21

27

2.1.7. Langkah Operasional

2.1.8. Rencana Aksi

2.1.9. Rencana Kinerja Tahunan

34

37

38

2.2 Perjanjian Kinerja 39

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA 40

3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan

3.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2016

40

40

3.3 Evaluasi dan Analisis Pencapaian

Kinerja Tahun 2016

3.3.1 Evaluasi dan Analisis Pencapaian

Fasilitasi Pemasaran Hortikultura

52

52


Fasilitasi Penerapan Jaminan Mutu

54

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2016

ii

BAB IV. PENUTUP 64

LAMPIRAN

Halaman


Pembinaan Peningkatan Nilai

Tambah dan Daya Saing Hortikultura

3.3.3.1. Evaluasi dan Analisis Pembinaan

Pengembangan Produk

Hortikultura

3.3.3.2. Evaluasi dan Analisis Pembinaan

Pengembangan Pascapanen

Produk Hortikultura

56

56

56

3.4 Capaian Kinerja Lainnya 58

3.5 Akuntabilitas Keuangan 63


iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

Strategis dan Indikator Kinerja Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Hortikultua

19

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Hortikultura

38

Tabel 3. Pengukuran Kinerja Direktorat Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun

2016

51

Tabel 4. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat

dan Daerah Untuk Pengolahan dan

Pemasaran Tahun 2016

63

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2016

iv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Lampiran 2. Daftar Nama Pegawai Direktorat Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun

2016 Berdasarkan Golongan dan Tingkat

Pendidikan

Lampiran 3.

Lampiran 4.

IKSK Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Hortikultura

Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Hortikultura

Sasaran Kerja Pegawai Eselon III dan IV

lingkup Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2016


i

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura Tahun

2016 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas mandat negara

dalam pengelolaan pembangunan hortikultura yang diukur berdasarkan

Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Capaian target pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura Tahun 2016

sebagian besar telah sesuai dengan yang diharapkan. Atas keberhasilan ini

kami sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada seluruh

pemangku kepentingan dan semua pihak yang telah bekerjasama dengan

baik, dan semoga ke depan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura

akan semakin baik dan berkontribusi signifikan dalam pembangunan

pertanian.

Sementara itu, berbagai masalah dan hambatan yang ditemui pada tahun

2016 ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program

dan kegiatan di masa mendatang.

Kami berharap informasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Direktorat

Pengolahan Hasil Hortikultura Tahun 2016 ini dapat menjadi bahan

pertimbangan dan rujukan untuk langkah-langkah perbaikan strategi

pembangunan hortikultura di tahun-tahun yang akan datang.

Direktur

Sukarman

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2016

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komoditas hortikultura telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu

komoditas pertanian yang cukup diminati di pasar. Kondisi ini dipengaruhi

oleh semakin tingginya kesadaran konsumen akan arti pentingnya

komoditas hortikultura yang tidak hanya sebagai kebutuhan pangan tapi

juga mempunyai peran terhadap peningkatan aspek kesehatan, estetika

dan lingkungan. Adanya Undang-Undang nomor 13 tahun 2010 tentang

Hortikultura telah memberikan payung hukum penyelenggaraan

pembangunan hortikultura secara lebih komprehensif dan intensif. Dengan

adanya legislasi ini diharapkan tujuan dari penyelenggaran pembangunan

hortikultura dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan baik dari sasaran

produksi, produktivitas, mutu serta daya saing yang berkesinambungan. Di

sisi lain tuntutan kesehatan dan perkembangan gaya hidup masyarakat

menghendaki produk yang berkualitas baik, menyehatkan, dengan tampilan

menarik dan diproduksi secara ramah lingkungan. Sehubungan dengan hal

tersebut, pelaku usaha hortikultura dituntut untuk dapat meningkatkan daya

saing usahanya antara lain melalui penguasaan dan peningkatan teknologi,

penguasaan dan memanfaatkan teknologi informasi, meningkatkan

kerjasama dan kemitraan usaha, serta pemerintah memberikan dukungan,

fasilitasi dan pendampingan kepada pelaku usaha hortikultura.

Secara umum tantangan ke depan dalam kurun waktu 5 tahun

pembangunan hortikultura diantaranya: (1) Semakin ketatnya daya saing

produk hortikultura (2) menyediakan lahan baru untuk pengembangan

hortikultura (3) pengelolaan rantai pemasaran yang efisien dan efektif dari

lahan produksi ke pusat-pusat pemasaran (4) Penurunan ketersediaan


2

sumber daya dan akses modal investasi (5) krisis global financial yang

menyebabkan permintaan menurun dan lain sebagainya.

Beberapa permasalahan pengembangan hortikultura di Indonesia,

diantaranya rendahnya produksi; produktivitas dan mutu produk hortikultura;

sumberdaya manusia yang kurang mampu atau terampil baik aspek

manajerial maupun aspek teknis; payung hukum yang belum sepenuhnya

menjadi acuan dalam program dan kegiatan hortikultura; kelembagaan

hortikultura yang masih lemah; masih belum optimalnya penerapan

teknologi pengembangan hortikultura khususnya di tingkat hilir (off farm).

Hal ini menyebabkan produk hortikultura nasional kurang berdaya saing

baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

Oleh karena itu untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kontribusi sub

sektor hortikultura ke depan diperlukan dukungan semua pihak secara

terintegrasi dan bersinergi sesuai tugas dan fungsinya. Selain itu yang tidak

kalah penting, adalah pengaturan penyelenggaraan sistem pembangunan

hortikultura yang menuntut kejelasan kewajiban dan kewenangan

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta hak dan kewajiban pelaku

usaha dan masyarakat.

Kebijakan pengembangan usaha hortikultura yang semula berorientasi

produksi diarahkan kepada penerapan konsep pengembangan usaha

agribisnis yang utuh yaitu usahatani yang fokus dan terpadu antara usaha

agro input (hulu) kegiatan produksi (on farm) dan pascapanen, pengolahan

(processing) serta pemasaran (off farm), dengan berorientasi pada

peningkatan produksi serta nilai tambah dan daya saing hasil hortikultura.

Wujud pengembangan usaha yang dituju adalah berkembangnya agribisnis

baik di hulu maupun di hilir oleh petani dan masyarakat di pedesaan. Hal

tersebut dimaksudkan agar nilai tambah atau value added berada di tingkat

petani dan usaha kelompok/koperasi menjadi profit center di pedesaan.

Dalam upaya menghasilkan produk hortikultura yang bermutu dan

mempunyai nilai tambah dan daya saing hortikultura, Direktorat Pengolahan


3

dan Pemasaran Hasil hortikultura pada tahun 2016 melakukan upaya-

upaya seperti penanganan pascapanen dan pengolahan produk yang baik.

Penanganan pasca panen ditujukan agar produk panen tidak mudah rusak,

memperpanjang kesegaran serta kualitasnya tetap terjaga dengan baik.

Kegiatan kegiatan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing

tersebut yaitu pengadaan bangsal pascapanen, cold storage, sarana

prasarana pengolahan dan pascapanen, fasilitasi penerapan jaminan mutu

dan pemasaran produk hortikultura. Dengan berbagai kegiatan tersebut

maka diperlukan pembinaan dalam rangka peningkatan nilai tambah dan

daya saing hortikultura. Pembinaan peningkatan nilai tambah dan daya

saing hortikultura merupakan upaya untuk memelihara dan

mengembangkan kegiatan penanganan pascapanen dan pengolahan hasil

hortikultura agar dapat memenuhi standar produk yang dibutuhkan oleh

konsumen dalam dan luar negeri.

Pemilihan dan penggunaan sarana dan prasarana yang tepat akan dapat

menghindari produk dari berbagai macam kerusakan, dan menjaga mutu

produk hortikultua yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan nilai jual

dan daya saing produk yang telah dihasilkan.

Dalam mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing produk

hortikultura, kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Hortikultura diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan,

standardisasi mutu produk dan keamanan pangan, ramah lingkungan dan

peningkatan nilai tambah yang berkeadilan (berkelanjutan).

Terdapat tiga kata kunci dalam pengembangan pengolahan hasil pertanian,

termasuk hortikultura, yaitu poktan/gapoktan, pedesaan, dan konsep zero

waste. Ketiga kata kunci tersebut penting dalam perkembangan industri

pertanian nasional.

Sesuai dengan Perpres nomor 45 tahun 2015 maka salah satu fungsi

Direktorat Jenderal Hortikultura adalah merumuskan – melaksanakan


4

kebijakan, menyusunan NSPK, memberikan bimbingan teknis serta

melaksanakan evaluasi dan dukungan administrasi termasuk kepada usaha

peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi

khususnya pada komoditas aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan

tanaman hortikultura lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut bermuara pada

usaha dalam rangka pencapaian nilai tambah dan peningkatan

kesejahteraan petani hortikultura.

Selanjutnya, sejalan dengan perubahan tugas dan fungsi organisasi di

lingkup Kementerian Pertanian, peningkatan daya saing juga masih menjadi

kebijakan prioritas dalam mendukung program Nawacita Presiden Jokowi

mewujudkan kedaulatan pangan dan peningkatan agroindustri.

Pembangunan hortikultura dari pemerintah bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui

Kementerian Pertanian. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Hortikultura

memiliki kebijakan mengalokasikan anggaran tersebut menjadi dana

dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Dukungan dana dekonsentrasi

dan tugas pembantuan tersebut dialokasikan untuk mendukung Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang dilakukan oleh daerah

(provinsi/kabupaten/kota).

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan

pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, setiap akhir tahun Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura menyusun laporan kinerja

yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


5

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura,

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura memiliki tugas

dan fungsi yang mengacu pada dasar hukum berikut; 1) Peraturan

Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, 2)

Permentan Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Berdasarkan Permentan No. 43/2015, pasal 485 Direktorat Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Hortikultura mempunyai tugas yaitu:

“Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi mutu

dan pemasaran hasil hortikultura”. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Bab VII, Pasal 486 Direktorat Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Hortikultura menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen,

pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta

pemasaran dan investasi hortikultura;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan,

standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan

investasi hortikultura;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan

pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu

serta pemasaran dan hasil investasi hortikultura;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan

pascapanen, pengolahan standardisasi dan penerapan standar mutu

serta pemasaran dan investasi hortikultura;


6

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan

pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu

serta pemasaran dan investasi hortikultura;

6. Koordinasi perumusan dan harmonisasi standar serta penerapan

standar mutu di bidang hortikultura; dan

7. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Hortikultura.

1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sejalan dengan perombakan struktur organisasi yang terjadi di

Kementerian Pertanian pada pertengahan tahun 2015, struktur organisasi

Direktorat Jenderal Hortikultura mengalami perubahan sehingga tugas dan

fungsinya juga mengalami penyesuaian. Oleh karena itu, sejak tahun

2016 susunan organisasi dan tata laksana unit kerja Direktorat Jenderal

Hortikultura selanjutnya dijabarkan melalui unit-unit kerja Eselon II

mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor:

43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian termasuk unit kerja Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Hortikultura

Seperti yang tercantum pada Permentan No. 43/2015 Pasal 487, susunan

organisasi pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

terdiri atas:

1. Subdirektorat Pascapanen;

2. Subdirektorat Pengolahan Hasil;

3. Subdirektorat Standardisasi dan Mutu;

4. Subdirektorat Pemasaran dan Investasi;


7

5. Subbagian Tata Usaha ; dan

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara rinci, tugas dan fungsi unit kerja Eselon II lingkup Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura adalah sebagai berikut:

1. Subdirektorat Pascapanen mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan

teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pascapanen hortikultura;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas

Subdirektorat Pascapanen menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan

pascapanen sayuran dan tanaman obat, serta buah dan

florikultura;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan


florikultura;

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur,dan kriteria di

bidang peningkatan pascapanen sayuran dan tanaman obat,

serta buah dan florikultura.;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang peningkatan


florikultura;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang

peningkatan pascapanen sayuran dan tanaman obat serta buah

dan florikultura.


8

Subdirektorat Pascapanen terdiri atas :

a. Seksi Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat; dan

b. Seksi Pascapanen Buah dan Florikultura

Secara rinci, Seksi Pascapanen Sayuran dan Tanaman obat

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan

kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan

kegiatan di bidang peningkatan pascapanen sayuran dan tanaman

obat.

Seksi Pascapanen Buah dan Florikultura mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria serta

bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di

bidang peningkatan pascapanen buah dan florikultura.

2. Subdirektorat Pengolahan Hasil mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan

evaluasi di bidang peningkatan pengolahan hasil hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Pengolahan Hasil

menyelenggarakan fungsi:


pengolahan hasil sayuran dan tanaman obat, buah dan

florikultura;


pengolahan hasil sayuran dan tanaman obat, buah dan

florikultura;


9

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

di bidang peningkatan pengolahan hasil sayuran dan tanaman

obat, buah dan florikultura;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

peningkatan pengolahan hasil sayuran dan tanaman obat,

buah dan florikultura;


peningkatan pengolahan hasil sayuran dan tanaman obat,

buah dan florikultura

Subdirektorat Pengolahan Hasil terdiri atas :

a. Seksi Pengolahan Hasil Sayuran dan Tanaman Obat; dan

b. Seksi Pengolahan Hasil Buah dan Florikultura

Secara rinci, Seksi Pengolahan Hasil Sayuran dan Tanaman obat

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan

kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan

kegiatan di bidang pengolahan hasil sayuran dan tanaman obat.

Seksi Pengolahan Hasil Buah dan Florikultura mempunyai tugas




bidang pengolahan hasil buah dan florikultura.

3. Subdirektorat Standardisasi dan Mutu mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

bimbingan teknis dan evaluasi serta koordinasi di bidang perumusan


10

dan harmonisasi standar, dan penerapan standar mutu hasil

hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 496,

Subdirektorat Standardisasi dan Mutu menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan yiapan penyusunan

kebijakan di bidang standardisasi dan penerapan standar mutu

hasil hortikultura;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan

penerapan standar mutu hasil hortikultura;

c. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang

standardisasi dan penerapan mutu hasil hortikultura;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang

standardisasi dan penerapan standar mutu hasil hortikultura; dan

e. Penyiapan koordinasi perumusan dan harmonisasi standar serta

penerapan standar mutu di bidang hortikultura.

Subdirektorat Standardisasi dan Mutu terdiri atas :

a. Seksi Standardisasi; dan

b. Seksi Mutu

Secara rinci, Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,


bidang standardisasi serta koordinasi perumusan dan harmonisasi

standar di bidang hortikultura.

Seksi Pengolahan Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis,


11

supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta koordinasi di bidang

penerapan standar mutu hasil hortikultura.

4. Subdirektorat Pemasaran dan Investasi mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pemasaran hasil

dan investasi hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Subdirektorat Pemasaran dan

Investasi menyelenggarakan fungsi:


pemasaran hasil, promosi dan investasi hortikultura.


pemasaran hasil, promosi, dan investasi hortikultura.;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

peningkatan pemasaran hasil, promosi dan investasi hortikultura;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang peningkatan

pemasaran hasil, promosi dan investasi hortikultura; dan


peningkatan pemasaran hasil, promosi dan investasi hortikultura,

Subdirektorat Pemasaran dan Investasi terdiri atas :

a. Seksi Pemasaran dan Promosi; dan

b. Seksi Investasi

Secara rinci, Seksi Pemasaran dan Promosi mempunyai tugas




12


bidang peningkatan pemasaran hasil dan promosi hortikultura.

Seksi Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar,

prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan

pelaporan kegiatan di bidang peningkatan investasi hortikultura.

5. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat

menyurat, serta kearsipan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Hortikultura.

6. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan

sesuai jabatan fungsional masing masing berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional

Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Analis Pasar Hasil Pertanian

masing masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior

yang ditunjuk Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Hortikultura.

- Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

menempatkan pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian

dan Analis Pasar Hasil Pertanian pada unit kerja eselon III sesuai

tugas masing masing jabatan fungsional.

- Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud

diatur berdasarkan peraturan perundang undangan.


13

Secara rinci struktur organisasi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Hortikultura disajikan pada Lampiran 1.

1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dalam rangka mendukung

pembangunan Pengolahan dan Pemasaran dan Hasil Hortikultura Tahun

2016 adalah sebanyak 52 orang, dengan golongan I tidak ada, golongan

II sebanyak 9 orang, golongan III sebanyak 30 orang dan golongan IV

sebanyak 13 orang. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin yaitu

laki-laki sejumlah 25 orang, dan perempuan sebanyak 27 orang.

Sedangkan, rekapitulasi SDM berdasarkan tingkat pendidikan yaitu; Doktor

(S3) tidak ada, Master/Pasca Sarjana (S2) sebanyak 18 orang, Sarjana

(S1) sebanyak 18 orang, Diploma (D1) sebanyak 1 orang, SLTA

sebanyak 14 orang, SLTP tidak ada, dan SD sebanyak 1 orang.

Potensi SDM yang dimiliki oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Hortikultura ini tersebar pada masing-masing subdirektorat lingkup

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dalam rangka

mendukung pencapaian kinerja sasaran Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Hortikultura dan Direktorat Jenderal Hortikultura.

Sebaran pegawai per unit Eselon III adalah sebagai berikut Subdirektorat

Pascapanen sebanyak 10 orang, Subdirektorat Pengolahan Hasil

sebanyak 8 orang, Subdirektorat Standardisasi dan Mutu sebanyak 9

orang, Subdirektorat Pemasaran dan Investasi sebanyak 8 orang,

Subbagian Tata Usaha sebanyak 17 orang. Rincian komposisi pegawai

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura berdasarkan

golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Lampiran 2.


14

1.5. Dukungan Anggaran

Pagu awal yang diterima untuk mendukung kegiatan Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura tingkat pusat pada tahun

2016 adalah sebesar Rp 11. 747.500,-. Namun, seiring dengan

pelaksanaan kegiatan, terjadi refokusing dan pengurangan anggaran

pada tahun 2016 yang selanjutnya menjadi Rp. 11.447.500.000,-

Sebagian besar anggaran yang diterima oleh Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Hortikultura dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan di

daerah dalam bentuk dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan

pada 36 satker.

Alokasi dana di Satker Pusat dan Daerah sebesar Rp. 48.503.400.000,-

yang digunakan untuk mendukung kegiatan Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Hortikultura di daerah senilai Rp. 37.055.900.000,- yang terdiri dari

kegiatan, 1) Fasilitasi Pemasaran Hortikultura, 2) Fasilitasi Penerapan

Jaminan Mutu Hortikultura, 3) Bangsal Pascapanen, 4) Sarana Prasarana

Pengolahan, 5) Fasilitasi Horti Park, serta 6) Sarana Prasarana

Pascapanen.

Dari pagu senilai Rp. 11.447.500.000,- untuk pusat dialokasikan pada

masing-masing kegiatan pada subdirektorat sebagai berikut; 1) Fasilitasi

Pemasaran Hortikultura senilai Rp. 7.261.100,-, 2) Fasilitasi Penerapan

Jaminan Mutu Rp. 1.152.450.000,-. 3) Pembinaan Peningkatan Nilai

Tambah dan Daya Saing Hortikultura senilai Rp 1.944.350.000,- yang

dibagi atas a) Pembinaan Pengembangan Pengolahan Produk Hortikultura

senilai Rp. 1.016.800.000,- dan b) Pembinaan Pengembangan

Pascapanen Produk Hortikultura senilai Rp. 927.550.000,- , dan Layanan

Perkantoran senilai Rp. 1.089.600.000,-.


15

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersusun atas

beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan. Komponen-komponen

tersebut antara lain; Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Komponen Perencanaan Kinerja meliputi; a)

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), b) Rencana Strategis (Renstra), c)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK). Berikut

dipaparkan komponen terkait Perencanaan Kinerja Direktorat Jenderal

Hortikultura:

2.1 Rencana Strategis 2016 - 2019

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Hortikultura 2016-2019 disusun dengan mengacu kepada Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN), Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2015-2019 serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor:

19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategi Kementerian

Pertanian Tahun 2016-2019. Namun, seiring dengan dinamika

pelaksanaan kegiatan dan perubahan struktur organisasi di lingkup

Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian pada Tahun 2016

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil sebagai unit kerja baru

maka dilakukan revisi pada Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura

Tahun 2016-2019. Sehingga penyusunan Laporan Kinerja Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2016 ini mengacu

pada Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 (Edisi Revisi),

Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2015-2019 (Edisi Revisi)

dan Renstra Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura


16

Renstra Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi serta kebijakan

sebagai berikut:

2.1.1 Visi

Visi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura adalah

Menjadi institusi yang peduli dan memiliki komitmen tinggi untuk

mewujudkan masyarakat pertanian sejahtera, handal dan berdaya

saing di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura

melalui penyelenggaraan birokrasi yang professional dan

berintegritas.

2.1.2 Misi

Untuk mencapai Visi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Hortikultura mengemban Misi sebagai berikut:

1. Menumbuh kembangkan kelembagaan usaha pengolahan dan

pemasaran petani yang merupakan basis ekonomi perdesaan, yang

nantinya diharapkan sebagai wadah peningkatan peran dari petani

pemasok melalui penerapan manajemen, teknologi dan permodalan

secara profesional;

2. Mengembangkan sistem agroindustri terpadu di pedesaan melalui

keterpaduan sistem penanganan pascapanen, pengolahan,

pemasaran hasil pertanian dan penerapan sistem jaminan mutu,

sehingga mampu memberikan peningkatan nilai tambah produk

hortikultura secara adil dan profesional;

3. Mengembangkan penerapan sistem jaminan mutu hasil hortikultura

secara efektif dan operasional untuk meningkatkan daya saing produk

segar dan olahan, baik di pasar domestic maupun internasional.

4. Menigkatkan daya serap pasar domestik melalui kebijakan promosi

dan pemasaran produk pertanian yang efektif dan efisien.


17

5. Meningkatkan akses pasar luar negeri hasil hortikultura melalui

kebijakan promosi dan pemasaran produk pertanian yang efektif dan

efisien.

6. Mengembangkan kapasitas institusi Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Hortikultura yang professional dan berintegritas

moral tinggi.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Hortikultura adalah:

1. Menumbuh kembangkan manajemen usaha penanganan

pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura;

2. Meningkatkan pemasaran dan investasi hasil hortikultura yang

memacu pertumbuhan ekonomi perdesaan;

3. Merumuskan dan harmonisasi standar, serta meningkatkan

penerapan standar mutu hasil hortikultura;

4. Meningkatkan daya serap pasar domestik dan ekspor.

Untuk mencapai Tujuan tersebut, maka ditetapkan Sasaran yang ingin

dicapai oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

yaitu:

1. Meningkatnya kapasitas, kemampuan dan kemandirian petani dan

pelaku usaha lainnya dalam usaha agroindustri serta

kelembagaannya

2. Meningkatnya kapasitas, kemampuan dan profesionalisme SDM

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.


18

3. Berkembangnya agroindustri terpadu di perdesaan melalui

keterpaduan sistem produksi, penanganan pascapanen, pengolahan

dan pemasaran hasil hortikultura

4. Tercapainya penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan

pangan;

5. Meningkatnya kualitas dan jumlah olahan produk hortikultura untuk

mendukung peningkatan daya saing dan ekspor.

6. Meningkatnya daya serap pasar domestik dan devisa Negara dari

ekspor produk pertanian


19

Tabel. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

Menjadi institusi yang peduli dan memiliki

komitmen tinggi untuk mewujudkan

masyarakat pertanian sejahtera, handal dan

berdaya saing di bidang pengolahan

dan pemasaran hasil hortikultura melalui penyelenggaraan

birokrasi yang profesional dan berintegritas.

1. Menumbuhkembangkan kelembagaan usaha pengolahan dan pemasaran petani yg berbasis ekonomi perdesaan, yg nantinya diharapkan sbg wadah peningkatan peran dari petani produsen menjadi petani pemasok melalui penerapan manajemen, teknologi dan permodalan secara profesional

1.

Menumbuh kembangkan manajemen usaha penanganan pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura

1.

Meningkatnya kapasitas, kemampuan dan kemandirian petani dan pelaku usaha lainnya dalam usaha agroindustri serta kelembagaannya

1. Fasilitasi Bangsal Pascapanen 30 unit 2. Fasilitasi Sarana Prasarana Pascapanen 417 unit 3. Fasilitasi Pengolahan 162 unit 4. Fasilitasi Cold Storage 10 unit

2. Mengembangkan sistem agroindustri terpadu di pedesaan melalui keterpaduan sistem penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil pertanian dan penerapan sistem jaminan mutu, sehingga mampu memberikan peningkatan pendapatan petani, kesempatan kerja di pedesaan dan peningkatan nilai tambah produk hortikultura secara adil dan profesional.

2.

Meningkatkan pemasaran dan investasi hasil hortikultura yang memacu pertumbuhan ekonomi pedesaan

2.

Meningkatnya kapasitas, kemampuan dan profesionalisme SDM Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

5. Fasilitasi Pemasaran Hortikultura 59 kali

3.

Merumuskan dan harmonisasi standar, serta meningkatkan penerapan standar mutu hasil hortikultura

3.

Berkembangnya Agroindustri terpadu di pedesaan melalui keterpaduan sistem produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

6. Fasilitasi Penerapan Jaminan Mutu Hortikultura 50 kali

3. Mengembangkan penerapan sistem jaminan mutu hasil hortikultura

4.

Meningkatkan daya serap pasar domestik dan ekspor.

4 Tercapainya penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.

7. Fasilitasi Jaminan Mutu Hortikultura


20

secara efektif dan operasional untuk meningkatkan daya saing produk segar dan olahan, baik di pasar domestik maupun internasional.

4. Meningkatkan daya serap pasar domestik melalui kebijakan promosi dan proteksi produk pertanian yang efektif dan efisien.

5.

Meningkatnya kualitas dan jumlah olahan produk hortikultura untuk mendukung peningkatan daya saing dan ekspor.

7. Penguatan Kawasan Hortipark 5 lokasi

5. Meningkatkan akses pasar luar negeri hasil hortikultura melalui kebijakan promosi dan proteksi produk pertanian yang efektif dan efisien.

6.

Meningkatnya daya serap pasar domestik dan devisa negara dari ekspor produk pertanian.

6. Mengembangkan kapasitas institusi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang profesional dan berintegritas moral tinggi.


21

2.1.4. Strategi

Strategi yang dikembangkan dalam mewujudkan tujuan pembangunan

hortikultura diuraikan secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Penerapan dan pengawasan system jaminan mutu komoditi strategis

dan keamanan pangan.

2. Pengembangan dan pengelolaan sarana kelembagaan pemasaran

produk hasil pertanian.

3. Pengembangan kewirausahaan dan investasi pengolahan dan

pemasaran hasil pertanian

4. Pemenuhan permintaan pasar dalam negeri dan penguatan ekspor

komoditas strategis.

2.1.5 Arah Kebijakan

Mengacu kepada arah kebijakan Kementerian Pertanian dan tugas pokok

dan fungsi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, maka

kebijakan pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Tahun 2016 ditetapkan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pascapanen Hasil Hortikultura

Dalam upaya menekan kehilangan hasil produksi dan mempertahankan

mutu hasil hortikultura diperlukan dukungan sarana dan prasarana

penanganan pascapanen. Penanganan pascapanen yang baik harus

mampu menekan kehilangan hasil, memperpanjang umur simpan

(selflife), mempertahankan kesegaran (vaselife), meningkatkan daya

saing, meningkatkan nilai tambah, meningkatkan efisiensi penggunaan

sumber daya sarana, memberikan keuntungan yang optimum untuk

pengembangan hortikultura yang berkelanjutan. Penanganan

pascapanen itu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan


22

terhadap produk untuk siap jual di tingkat produsen terutama pada sentra

utama hortikultura.

Kebijakan mendorong penanganan pascapanen diarahkan pada

pembinaan dan bimbingan teknis serta dukungan fasilitasi bangsal

pascapanen/gudang pengering dan peralatan pascapanen lainnya pada

pengembangan kawasan, komoditas utama terutama cabai dan bawang

dan jeruk serta komoditas yang potensi dan berorientasi ekspor maupun

komoditas yang masif.

2. Kebijakan Pengolahan Hasil Hortikultura

Dalam upaya pengembangan pengolahan hasil hortikultura, dengan

karakteristik usaha yang berskala kecil dengan berbagai

keterbatasannya, memerlukan kebijakan pengembangan yang memiliki

keunggulan. Salah satu pendekatan terintegrasi yang dipandang sesuai,

adalah pendekatan kelompok yang memiliki jaringan usaha yang terkait.

Pendekatan pengembangan aktifitas usaha pengolahan secara

berkelompok dalam kegiatan usaha yang sejenis, tentunya dapat

meningkatkan kapasitas serta daya saing usaha, yang kemudian dapat

dikembangkan beberapa usaha yang cakupannya berbeda tetapi masih

saling terkait menjadi bentuk klaster (inti dan plasma). Keunggulan pola

klaster ini, mengacu pada argumentasi bahwa sulit bagi usaha berskala

kecil secara individual untuk bersaing dengan usaha berskala besar

dalam suatu aktifitasyang sama (economic of scale).

Pengembangan suatu usaha dengan pendekatan claster, dimana

kelompok usaha yang saling terkait dari berbagai jenis usaha dan

beroperasi dalam wilayah yang saling berdekatan, terbukti memiliki

kemampuan untuk tumbuh dan berkembang.

Usaha pengolahan yang berbasis klaster di beberapa Negara,

menunjukkan kemampuannya secara berkesinambungan untuk mampu


23

menembus pasar ekspor, menghasilkan nilai tambah yang memadai,

mampu menyerap tenaga kerja dan sangat responsive terhadap

pemanfaatan inovasi teknologi. Dengan demikian, pengembangan

agroindustry pedesaan, dengan karakter dan kondisi yang ada, pola

pengembangan klaster (inti plasma) merupakan pilihan yang tepat,

karena pelaku usaha pengolahan dapat meningkatkan kapasitas

produksi, meningkatkan akses pasar dan efisiensi usaha sebagai

dampak dari aktifitas usaha yang saling bersinergi.

Optimalisasi potensi perempuan dalam meningkatkan produktivitas

pertanian dapat dilakukan melalui kegiatan produktif dimana kesetaraan

gender menjadi inti pengembangan program peningkatan nilai tambah

dan daya saing produk pertanian. Oleh karena itu, perencanaan

pembangunan sector pertanian, khususnya usaha usaha agroindustri

pedesaan yang responsive gender sangat diperlukan. Hal tersebut

mempunyai peran untuk: 1) menjamin pelaksanaan pembangunan yang

lebih mantap, berkesinambungan, dan mencapai tingkat keberhasilan

yang tinggi, dengan mempertimbangkan pengalaman, aspirasi,

permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki laki; 2) memperkecil

kesenjangan gender yang terjadi di berbagai bidang pembangunan; 3)

meningkatkan pendapatan keluarga sehingga dapat mensejahterakan

keluarga.

Secara teknis usaha agroindustri terpadu adalah unti usaha yang telah

memperhatikan dan mengembangkan aspek aspek penyiapan bahan

baku yang bermutu, menerapkan prinsip Good Agricultural Practices

(GAP), Good Handling Practices (GHP) dan Good Manufacturing

Practices (GMP), menerapkan sistem jaminan keamanan mutu hasil

pertanian khususnya pangan, serta telah memanfaatkan dan mengelola

limbah dengan baik (zero waste). Usaha agroindustry tersebut

merupakan industry pengolahan hasil pertanian skala kecil menengah

dan skala rumah tangga yang pada umumnya berada dan dimiliki warga


24

di pedesaan yang bergerak dalam usaha pengolahan makanan

minuman, biofarmaka, bioenergi, dan pengolahan hasil samping.

Agroindustry terpadu ini dikembangkan dengan tujuan : meningkatkan

nilai tambah hasil panen di pedesaan, baik untuk konsumsi langsung,

maupun untuk bahan baku agroindustri lanjutan; memberikan jaminan

mutu dan harga sehingga tercapai efisiensi agribisnis; mengembangkan

diversifikasi produk sebagai upaya penggulangan kelebihan produksi

atau kelangkaan permintaan pada periode tertentu; sebagai wahana

pengenalan, penguasaan, pemanfaatan teknologi tepat guna dan

sekaligus sebagai wahana peran serta masyarakat pedesaan dalam

sistem agribisnis, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kebijakan pengembangan pengolahan hasil hortikultura antara lain

dilaksanakan dengan peningkatan nilai tambah melalui agroindustri

pedesaan, peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan,

peningkatan efisiensi usaha pengolahan hasil pertanian melalui

optimalisasi dan modernisasi sarana pengolahan dan peningkatan

kemampuan dan memberdayakan SDM pengolahan dan penguatan

lembaga usaha pengolahan hasil di tingkat petani.

3. Kebijakan Penerapan Jaminan Mutu Hortikultura

Kebijakan penerapan jaminan mutu hortikultura meliputi kebijakan di

bidang standardisasi dan mutu. Kebijakan standardisasi merupakan

bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan mutu hasil pertanian

sejak proses penyiapan bahan baku, produksi hingga produk di tangan

konsumen. Penerapan sistem standardisasi secara optimal sebagai alat

pembinaan mutu hasil pertanian bertujuan untuk meningkatkan efisiensi

proses produksi maupun produktivitas di bidang pertanian yang pada

akhirnya akan meningkatkan daya saing dan mendorong kelancaran

pemasaran komoditi pangan serta mendorng berkembangnya investasi

di sektor pertanian.


25

Untuk kebijakan mutu hasil pertanian, saat ini masih memfokuskan pada

aspek keamanan dan mutu produk merupakan salah satu syarat yang

harus dipenuhi untuk dapat memenangkan persaingan. Sistem

keamanan pangan dan mutu produk pangan hasil hortikultura harus

sudah mulai diterapkan sejak awal hingga pada akhir periode, sehingga

diharapkan system berjalan dengan baik. Di era pasar bebas ini industri

pangan Indonesia mau tidak mau harus mampu bersaing dengan

masuknya produk industri pangan negara lain yang telah mapan dalam

system manajemen mutunya. Kebijakan pengembangan standardisasi

dan mutu yang dilaksanakan dengan pengembangan standardisasi dan

mutu hasil hortikultura melalui perumusan SNI, sertifikasi organik, sistem

mutu dan keamanan pangan, pembinaan penerapan siatem jaminan

mutu dan keamanan pangan, dan pengembangan SDM melalui

bimbingan teknis editor/konseptor perumusan SNI.

4. Kebijakan dan Pemasaran Investasi

Kebijakan yang diambil dalam bidang pemasaran dan investasi

difokuskan pada pengembangan pemasaran dalam negeri yang

diarahkan bagi terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan, sistem

pemasaran yang efisien dan efektif, meningkatnya posisi tawar

petani/pelaku usaha, serta meningkatnya pangsa pasar produk lokal di

pasar domestik, dan meningkatnya konsumsi terhadap produk pertanian

Indonesia, serta terpantaunya harga komoditas hasil hortikultura di

seluruh provinsi. Untuk mencapai hal tersebut maka kebijakan yang

dilaksanakan adalah pengembangan jaringan pemasaran domestik,

pengembangan sarana dan kelembagaan pasar, kebijakan pemantauan

pasar dan stabilisasi harga dan pengembangan pelayanan informasi

pasar.

Untuk pengembangan pemasaran internasional dimaksudkan untuk

percepatan peningkatan ekspor hasil pertanian, baik dalam bentuk segar


26

maupun olahan, sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar produk

lokal di pasar internasional dan sekaligus meningkatkan perolehan

devisa negara. Disamping itu, pengembangan pemasaran internasional

juga dimaksudkan untuk melindungi produk pertanian dalam negeri

melalui kebijakan yang kondusif dan tidak bertentangan dengan

peraturan yang berlaku pada WTO. Untuk mencapai hal tersebut maka

kebijakan pemasaran internasional yang dilaksanakan adalah

peningkatan negosiasi dan advokasi pemasaran internasional,

perumusan dan disiminasi kebijakan pemasaran internasional,

peningkatan akses pasar komoditi segar/produk olahan ekspor,

pengembangan Market Intelligence dan Database dan penguatan rantai

pasok.

Kebijakan pengembangan usaha pertanian yang semula berorientasi

produksi diarahkan kepada penerapan konsep pengembangan usaha

agribisnis yang utuh yaitu usaha tani yang fokus dan terpadu antara

usaha agroinput (hulu) kegiatan produksi (on farm) dan pengolahan

(processing) serta pemasaran dengan berorientasi kepada peningkatan

kesejahter4aan petani dan pelaku usaha disamping peningkatan

produksi. Dengan perkataan lain bahwa wujud pengembangan usaha

yang dituju adalah berkembangnya agribisnis hulu hilir oleh petani dan

masyarakat di pedesaan. Hal tersebut dimaksudkan agar nilai tambah

atau value added berada pada petani dan usaha kelompok/koperasi

menjadi profit center di perdesaan. Kebijakan dalam pengembangan

investasi duilaksanakan dengan memperkuat 4 (empat) pilar agribisnis

yaitu : Sumberdaya (sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan

kelembagaan usaha), teknologi, permodalan dan pasar.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut maka dilaksanakan kegiatan

pengembangan kelembagaan usaha dan penguatan manajerial dan

ketrampilan usaha, pengembangan promosi produk dan investasi di

dalam dan di luar negeri, pengembangan dan fasilitasi kemitraan usaha,


27

pengembangan kawasan produk speciality, pengembangan agrowisata

(hortipark) dan pengembangan kewirausahaan dan ekonomi kreatif.

2.1.6 Program dan Kegiatan

Program

Program Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura adalah :

“Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura”, dan hal ini telah

sejalan dengan program Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu, “Peningkatan

Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura”

Kegiatan

1. Kegiatan Pusat

Kegiatan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura di

pusat lebih bersifat pada pem binaan dan pengawalan kegiatan secara

makro serta perumusan kebijakan kebijakan yang dapat memenuhi

target prioritas dari Direktorat Jenderal Hortikultura, meliputi :

pengembangan kebijakan, koordinasi perencanaan dan pelaksanaan

program/kegiatan, pembinaan, bimbingan dan pengawalan teknis

terutama kegiatan fasilitasi di daerah dan manajemen usaha,

pengembangan data base dan sistem informasi publik, promosi produk

dan investasi di sektor hortikultura, serta monitoring, evaluasi dan

pelaporan.

2. Kegiatan Dekonsentrasi

Kegiatan dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari

pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di

daerah. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk

kegiatan Dinas Pertanian Propinsi untuk melakukan pembinaan ke


28

kabupaten/kota, sehingga kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

sinkronisasi, koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan,

penyuluhan, pembinaan, pengawasan serta pengendalian sehingga

kegiatannya bersifat non fisik. Kegiatannya hampir sama dengan

kegiatan pusat hanya saja ruang lingkupnya lebih kecil yaitu pembinaan

dan pengawalan kegiatan di lingkup dinas pertanian kabupaten/kota dari

masing masing propinsi. Kegiatan tersebut meliputi :

a. Fasilitasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu Hortikultura

Peningkatan daya saing produk pertanian dapat dilakukan melalui

mekanisme penjaminan mutu dan keamanan pangan. Bentuk

jaminan mutu produk hasil pertanian adalah sertifikat jaminan mutu

dan atau label yang menyatakan kesesuaian produk terhadap

Standar Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis minimal

lain yang diacu. Untuk mendapatkan sertifikat jaminan mutu dan

keamanan pangan, pelaku usaha pertanian harus menerapkan

sistem jaminan mutu dan mengajukan permohonan penilaian

(registrasi/sertifikasi) ke Lembaga Sertifikasi atau Otoritas Kompeten

Keamanan Pangan. Untuk produk pertanian non pangan penjaminan

dapat dilakukan melalui registrasi oleh instansi yang ditunjuk.

Kegiatan penerapan sistim jaminan mutu, pendampingan penerapan

internal control system (ICS) dan pendampingan pra inspeksi dalam

proses sertifikasi/registrasi. Sasaran kegiatan fasilitasi sistem

jaminan mutu dan keamanan pangan adalah poktan/gapoktan yang

mengusahakan komoditi hortikultura dan yang telah mendapatkan

bantuan sarana prasarana budidaya, penanganan pascapanen atau

pengolahan hasil hortikultura yang tepat. Kegiatan ini harus

melibatkan pembina mutu atau pendamping dari kabupaten/kota dan

provinsi untuk melakukan pendampingan dan monitoring

pelaksanaan kegiatan dimaksud.


29

b. Fasilitasi Pemasaran Hortikultura

Dalam upaya meningkatkan akses pasar produk pertanian,

diperlukan berbagai perbaikan sarana dan prasarana fisik serta

kelembagaan pemasaran, guna memberikan manfaat yang optimal

bagi semua pelaku usaha yang terlibat. Pasar tani merupakan salah

satu sarana pemasaran bagi petani/poktan/gapoktan untuk

memasarkan produk yang dihasilkannya secara langsung kepada

konsumen, sehingga akan meningkatkan posisi tawar dan

pendapatan petani. Tujuan fasilitasi sarana dan kelembagaan pasar

tani untuk menggerakkan dan memperlancar pemasaran hasil

pertanian dari petani langsung kepada konsumen, menjadikan

produk pertanian yang dihasilkan petani menjadi produk yang utama

yang diperjual belikan, membangun kemampuan dan kemandirian

petani dalam memasarkan hasil pertanian yang diproduksinya, dan

membangun sistem pemasaran yang adil bagi petani dan konsumen

melalui penetapan melalui penetapan harga produk yang pantas

bagi kedua belah pihak. Sasaran fasilitasi sarana dan kelembagaan

pasartani adalah menjamin terserapnya produk pertanian yang

diproduksi oleh petani kepada konsumen, membangun ketahanan

produk pertanian petani dalam menghadapi persaingan produk

luar/impor. Fasilitasi sarana dan kelembagaan pasar tani didanai

melalui dana dekonsentrasi berupa dana pengawalan dan

pembinaan pasar tani.

Sub Terminal Agribisnis (STA) merupakan suatu tempat/sarana

pemasaran yang dibangun secara spesifik untuk melayani dan

melaksanakan kegiatan distribusi dan pemasaran hasil pertanian

petani/pelaku usaha pertanian dari sumber produksi ke lokasi tujuan

pemasaran. STA merupakan suatu lembaga yang mapan dan

mampu mengelola pasokan hasil pertanian yang memenuhi syarat

dari sumber produksi ke lokasi tujuan pemasaran, kualitas, kuantitas,


30

kontinuitas dan harga produk hasil pertanian yang pantas diterima,

baik oleh petani maupun konssumen. Tujuan fasilitasi dan

kelembagaaan STA adalah sebagai sarana untuk menggerakkan

dan memperlancar distribusi/pemasaran hasil pertanian dari sumber

produksi ke lokasi permintaan produk (pasar/konsumen) dan

sebagai fasilitator pemasaran hasil pertanian bagi petani/pelaku

usaha pertanian lainnya. Fasilitasi sarana dan kelembagaan STA di

daerah di danai melalui dana dekonsentrasi berupa dana

pengawalan dan pembinaan STA.

Fasilitasi Pemasaran untuk Poktan/Gapoktan dilakukan untuk

memperkuat peran kelembagaan pemasaran hasil pertanian di

tingkat petani yaitu Poktan PHP (Kelompok Tani Pemasar Hasil

Pertanian) agar dapat membantu petani dalam memperluas

jaaringan pemasaran. Fasilitasi Pemasaran untuk Poktan/Gapoktan

disediakan bagi Poktan/gapoktan yang sudah melaksanakan

kegiatan pemasaran secara rutin namun masih memiliki

keterbatasan dalam penyediaan sarana/prasarana dan kemampuan

manajemen pemasaran.

Fasilitasi dan Pembinaan Pemantauan dan Stabilisasi Harga

merupakan kegiatan terintegrasi dan menunjang program

peningkatan produksi dalam negeri guna mengendalikan stabilitas

nasional. Pemantauan pasar yang akurat untuk stabilisasi harga

yang tepat waktu akan membantu pemerintah dalam mengambil

kebijakan yang diperlukan. Mengingat adanya hubungan yang

sangat erat antara harga yang diterima petani dengan keinginan

pemerintah untuk meningkatkan produksi secara makro, maka

pemantauan pasar dan stabilisasi harga pada akhirnya sangat

menentukan keberhasilan program peningkatan produksi dalam

negeri. Pada waktu menjelang hari hari besar keagamaan dan

nasional seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun baru serta


31

menjelang akhir tahun sering terjadi gejolak harga yang ditandai

dengan naiknya permintaan pangan sesaat yang dibarengi juga

dengan kenaikan harga bahan pangan. Agar tidak terjadi spekulasi

yang terlalu besar, perlu diantisipasi penyediaan sesuai dengan

kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Pada umumnya

harga yang mengalami perubahan yang signifikan tersebut adalah

pangan pokok yang terkait dengan kepentingan sebagian besar

masyarakat, baik secara ekonomi, social maupun budaya, sehingga

komoditas pangan yang mengalami kenaikan tersebut dapat

menyebabkan inflasi. Komoditi pangan pokok tersebut menjadi

strategis seperti bawang merah dan cabai merah.

Fasilitasi dan Pembinaan PIP bertujuan untuk menciptakan system

Pelayanan Informasi Pasar yang cepat, tepat, kontinu, terkini dan

dapat dipercaya agar langsung dapat dimanfaatkan oleh para

penggunan informasi, meningkatkan kualitas data dan informasi

pasar sehingga lebih akurat, terkini, kontinu dan lengkap

meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaksana kegiatan

pelayanan informasi pasar. Pelaksanaaan kegiatan yang dilakukan

adalah :

1. Pertemuan Koordinasi Pembina PIP(Pelayanan Informasi

Pemasaran) di tingkat propinsi.

Kegiatan koordinasi Pembina PIP di tingkat propinsi merupakan

kegiatan yang rutin dilaksanakan pada setiap tahun yang

dimaksudkan untuk membahas evaluasi kegiatan PIP yang telah

dilaksanakan pada tahun sebelumnya sekaligus melakukan

koordinasi pelaksanaan PIP. Kegiatan ini akan dihadiri oleh

pejabat/Pembina yang menangani pelayanan informasi

pemasaran di dinas lingkup pertanian di tingkat propinsi.


32

2. Kegiatan Pertemuan petgas PIP juga merupakan kegiatan yang

rutin dilaksanakan pada setiap tahun dan dimaksudkan untuk

memberikan motivasi kepada para petugas PIP sehingga lebih

berperan aktif, mereview kegiatan yang telah dilakukan serta

memberikan workshop untuk meningkatkan pengetahuan dan

kemampuan dalam hal penyediaan layanan informasi

pemasaran.

Pengembangan Usaha dan Investasi diarahkan kepada

penerapan konsep pengembangan usaha agribisnis yang utuh

yaitu usaha tani yang fokus dan terpadu antara usaha agroinput

(hulu) kegiatan produksi (on farm) dan pengolahan (processing)

serta pemasaran dengan berorientasi kepada peningkatan

kesejahteraan petani dan pelaku usaha.

Fasilitasi Promosi untuk tahun 2016, agenda pameran di dalam

negeri antara lain adalah Agrinex, FBBN International yang lebih

diutamakan dalam bentuk Business Matching and Expo untuk

mempertemukan produsen dengan pelaku usaha pertanian di

beberapa sentra produksi pertanian di wilayah Indonesia

Fasilitasi Hortipark merupakan salah satu bentuk ekonomi

kreatif di sector pertanian yang dapat memberikan nilai tambah

bagi usaha agribisnis dalam rangka peningkatan kesejahteraan

petani. Beberapa dampak positif pengembangan agrowisata

antara lain meningkatkan nilai jual komoditi pertanian yang

dihasilkan dan berkembangnya sumber sumber pendapatan

lainnya yang dapat dinikmati oleh masyarakat setempat seperti

penyewaan homestay dan sarana rekreasi lainnya, kantin,

penjualan cindera mata dan lain lain.


33

c. Fasilitasi Pengolahan Hasil Hortikultura

Untuk mendukung keberhasilan terhadap pemanfaatan bantuan

sarana dan peralatan alat mesin pengolahan yang telah diadakan

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, maka

perlu dilakukan pembinaan dan pengawalan terhadap

poktan/gapoktan penerima bantuan. Dalam melaksanakan

pembinaan dan pendampingan teknis maupun manajemen terhadap

kelompok tani/gapoktan/pelaku usaha dalam pengembangan

pengolahan hasil pertanian perlu dilakukan lebih insentif sehingga

pemanfaatan bantuan peralatan dan mesin dapat berjalan optimal

serta meningkatkan manajemen pengelolaan, efisiensi dan efektifitas

unit pengolahan hasil pertanian. Pembinaan, pengawalan dan

pendampingan dilakukan oleh petugas dinas propinsi dan

kabupaten/kota kepada kelompok tani/gapoktan/pelaku usaha di

sejauh mana perkembangan unit pengolahan hasil pertanian di

daerah saat ini wilayah yang menjadi binaannya. Implementasi

program peningkatan nilai tambah dan daya saing dan ekspor

diwujudkan dalam berbagai bentuk fasilitasi bantuan kepada

kelompok sasaran. Sehingga perlu dilihat sejauh mana

perkembangan program dan kegiatan di tingkat lapang.

Perkembangan pembangunan unit pengolah hasil pertanian di

daerah saat ini masih membutuhkan perhatian khusus dalam

operasionalisasinya. Hal ini memberikan gambaran bahwa

perkembangan pengolahan hasil pertanian di daerah harus

memberikan informasi yang dapat dideskripsikan antara lain UPH

dan kelembagaannya, operasionalisasi, keragaan alat dan mesin,

dan pelaku usahanya.


34

3. Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Propinsi

Tugas Pembantuan adalah penugasan penugasan dari Pemerintah

kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada

kabupaten atau kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten

atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan

kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya

kepada yang menugaskan.

Dana Tugas Pembantuan Propinsi adalah dana yang berasal dari APBN

yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota akan tetapi lokasi anggarannya

berada di propinsi. Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan

dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik yaitu bantuan sarana prasarana

pascapanen, pengolahan dan pemasaran yang diperlukan baik berupa

pembangunan/rehabilitasi bangunan dan atau peralatan dan mesin.

2.1.7 Langkah Operasional

Adapun langkah operasional Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

yang akan dilakukan uadalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi Pemasaran Hortikultura

- Pemetaan Jaringan Pemasaran dan Distribusi Produk Hortikultura

- Pelayanan Informasi Pasar

- Pengembangan Pemasaran Internasional

- Pemasyarakatan/promosi dan Investasi

Penyelenggaraan Pameran Agrinex 2016

Gelar Promosi Agribisnis (GPA) Soropadan

Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia


35

Promosi dan Investasi Produk Hortikultura Nusantara

Fasilitasi Pasar Murah Produk Hortikultura

Trade Expo Internasional (TEI)

Asean Flower Festival (AFF)

- Fasilitasi Gelar Produk Hortikultura

- Manajemen Rantai Pasok

- Pertemuan Koordinasi Teknis Pusat dan daerah

- Fruit Indonesia 2016

Exhibition

Business Matcmaking

Export Business Coaching

Aneka Lomba

Karnaval

Pembukaan

2. Fasilitasi Penerapan Jaminan Mutu Hortikultura

- Peningkatan Kapabilitas Petugas/Petani

- Pengembangan Standardisasi dan Mutu Produk Hortikultura:

Pengembangan Standardisasi Produk Hortikultura

Pengembangan dan Fasilitasi Mutu Produk Hortikultura

Fasilitasi Inisiasi Indikasi Geografis (IG) Produk Hortikultura

3. Pembinaan Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura.

- Pembinaan Pengembangan Pengolahan Produk Hortikultura

Pengembangan Pengolahan Produk Hortikultura


36

Pendampingan Penerapan Teknologi Pengolahan Produk

Hortikultura

Optimalisasi Manajemen Sentra Pengemasan Hortikultura

Pemutakhiran Data Profil Pelaku Usaha Pengolahan

Produk Hortikultura

Penyusunan Panduan Teknis Pengolahan Produk

Hortikultura

Pembinaan Pengembangan Pengolahan Sayuran dan

Tanaman Obat

Pembinaan Pengembangan Pengolahan Hasil Buah dan

Florikultura.

- Pembinaan Pengembangan Pascapanen Produk Hortikultura

Pengembangan Pascapanen Produk Hortikultura

Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pascapanen

Hortikultura

Penyusunan Pedoman Teknis dan Bahan Advokasi

Pascapanen Produk Hortikultura

4. Layanan Perkantoran.

Dalam rangka penyelenggaran suatu organisasi tentunya memerlukan

dukungan/ fasilitasi layanan kantor yang didukung oleh kemampuan dan

kecekatan sumberdaya manusia yang baik. Hal ini akan berpengaruh

terhadap keberhasilan kinerja institusi, disamping tersedianya sumber

dana dan sarana yang memadai serta prosedur tata kelola administrasi

yang baik.


37

Proses dan pengelolaan kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Hortikultura didukung oleh layanan perkantoran yang dilaksanakan

dalam rangka memfasilitasi keperluan sarana administrasi, Pembinaan

kegiatan lapangan, surat menyurat, rapat-rapat/koordinasi dengan

instansi terkait, verifikasi, evaluasi serta pendampingan kegiatan terkait

fasilitasi barang kekayaan Negara, fasilitasi sarana administrasi,

penggandaan laporan, pendataan, serta kepegawaian di lingkungan

perkantoran.

Agar kinerja perkantoran dapat tercapai dengan baik dan efisien, maka

perlu dukungan kemampuan SDM yang handal, tersedianya sarana dan

prasarana kerja yang memadai, prosedur tata kelola administrasi yang

baik dan dukungan dana yang optimal.

Tujuan dan sasaran dapat diwujudkan, Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Hortikultura melakukan Peningkatan Capacity Building

bagi staf Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Peningkatan Capacity Building ini bertujuan untuk pengembangan

karakter, memberi motivasi, meningkatkan persepsi dan kerja sama tim

yang kuat.

2.1.8 Rencana Aksi

Dalam pencapaian sasaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Hortikultura maka disusun Rencana Aksi selama setahun yang

dilaksanakan dalam periode waktu triwulan dengan jenis kegiatan sebagai

berikut:

1. Penerbitan Pedoman Teknis Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Hortikultura

2. Koordinasi Teknis Pusat dan daerah

3. Pengawalan dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan


38

4. Pemantauan dan pengendalian secara periodik (triwulan dan semester)

5. Evaluasi pelaksanaan kegiatan

6. Pelaporan

2.1.9. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Hortikultura Tahun 2016 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Tahun 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. Meningkatnya Nilai tambah dan daya saing hasil hortikultura

1. Fasilitasi Bangsal Pascapanen

30 Unit

2. Fasilitasi Sarana Prasarana Pascapanen

417 Unit

3. Fasilitasi Sarana Pengolahan

162 Unit


39 Kali


50 Kali

6. Fasilitasi Cold Storage 10 Unit

7. Penguatan Kawasan Hortipark

5 Lokasi

Sumber: RKT Dit.PPHH, 2016

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura telah

menetapkan standar kinerja pada awal tahun 2016 yang merupakan

penjabaran dari Renstra Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Hortikultura Tahun 2016 - 2019. Standar kinerja tersebut dituangkan dalam


39

bentuk Perjanjian Kinerja (PK), terlampir. Perjanjian kinerja (PK)

merupakan kesepakatan/kontrak kerja antara Direktur Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Hortikultura dengan Direktur Jenderal Hortikultura untuk

melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung Program

Direktorat Jenderal Hortikultura.

Pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Hortikultura yaitu berkembangnya komoditas bernilai tambah dan

berdaya saing diukur melalui indikator kinerja


40

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan

Gambaran kinerja Direktorat Pengolahan Hasil Hortikultura Tahun 2016 dapat

diketahui dari hasil pengukuran kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja

(PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang

ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2016

tersebut digunakan metode scoring yang mengelompokkan capaian kedalam

4 (empat) kategori kinerja, yaitu: 1) sangat berhasil (capaian >100%),

2) berhasil (capaian 80 - 100%), 3) cukup berhasil (capaian 60 < 79%), dan

4) kurang berhasil (capaian < 60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

3.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2016

Pengukuran capaian kinerja atas kegiatan pembangunan pengolahan dan

pemasaran hasil hortikultura yang telah difasilitasi melalui dukungan dana

APBN pada Tahun 2016 dilakukan dengan membandingkan target kinerja

yang telah ditetapkan dengan pencapaian realisasi target tersebut.

Pengukuran realisasi indikator kinerja diperoleh dengan cara sebagai berikut:

Indikator Kinerja Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura


Indonesia memiliki sumberdaya produk hortikultura yaitu buah dan sayuran,

tanaman obat/biofarmaka dan tanaman hias (florikultura) yang sangat

beragam dan dapat diandalkan sebagai kekuatan dalam peningkatan


41

perekonomian masyarakat. Dalam rangka pengembangan serta

meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura, Direktorat

Jenderal Hortikultura telah melakukan pembinaan, pengawalan dan fasilitasi

kepada pelaku usaha produk segar dan olahan di daerah/propinsi sentra

hortikultura.

Potensi komoditi hortikultura Indonesia cukup besar, namun disisi lain

masih banyak kendala dalam pengembangannya. Misalnya, produk

hortikultura bersifat musiman sehingga harga masih fluktuatif, teknologi

pasacapanen dan pengolahan produk serta pengemasan produk

hortikultura masih sangat sederhana dan belum berkembang di tingkat

kelompok/gabungan kelompok tani produsen.

Peluang pasar yang cukup besar, baik untuk pasar domestik maupun

internasional menuntut adanya upaya peningkatan produksi dan mutu

melalui pascapanen dan pengolahan hasil yang baik. Begitu juga halnya

dengan komoditas hortikultura yang mencakup produk buah, sayuran,

biofarmaka dan tanaman hias/bunga. Dengan menerapkan teknologi

pascapanen dan pengolahan yang baik, produk hortikultura tersebut

diharapkan akan memiliki nilai tambah tinggi.

Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan lebih dari 250 juta merupakan

suatu potensi pasar produk hortikultura dalam negeri. Produk hortikultura

yang dipasarkan sebagian besar dalam bentuk produk segar dan baru

sebagian kecil produk olahan. Untuk meningkatkan pengembangan

pemasaran produk hortikultura diperlukan upaya melalui pemasyarakatan

dan promosi produk tersebut, salah satunya melalui pameran yang

bertujuan mempromosikan perkembangan dan kemajuan produk

hortikultura berikut sarana penunjangnya kepada masyarakat sehingga

masyarakat dapat lebih mengenal perkembangan produk hortikultura dan

pada akhirnya dapat meningkatkan pemasaran serta meningkatkan

apresiasi dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi produk

hortikultura Indonesia baik segar maupun olahan.


42

Beberapa fasilitasi promosi dan investasi di tahun 2016 yang dilaksanakan di

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Ditjen Hortikultura

adalah :

Agrinex Expo merupakan ajang pameran agribisnis yang diikuti oleh

beberapa instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, Binaan Badan

Usaha Milik Negara, serta beberapa industri pendukung dibidang agribisnis

pertanian seperti industri perbenihan, alat dan mesin pertanian, maupun

sarana pendukung lainnya. Produk yang ditampilkan merupakan produk

hasil aplikasi teknologi pada komoditas pangan, teknologi benih, teknologi

pupuk, teknologi mesin dan peralatan pertanian, teknologi perkebunan,

teknologi perikanan dan teknologi peternakan dari hulu sampai hilir.

Agrinex Expo 2016 dilaksanakan setiap tahun di Assembly Hall Jakarta

Convention Center (JCC). Pada tahun 2016 dilaksanakan pada 1-3 April

Ditjen Hortikultura berpartisipasi pada 2 stand dengan menampilan produk

hortikultura strategis yaitu Aneka Cabai dan Bawang Merah berikut

informasi sentra produksi dan sentra pengembangannya.

Gelar Promosi Agribisnis (GPA) Soropadan yang dilaksanakan pada tanggal

26 – 30 Mei 2016. di Soropadan – Jawa Tengah dengan tema

“Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian Dalam Era

pasar Bebas ASEAN”, sehingga produk usaha agribisnis Indonesia

menjadi tuan rumah dinegerinya sendiri dan dapat bersaing di manca

negara. Untuk menampilkan keanekaragaman dan keunggulan produk

Hortikultura nusantara, Ditjen Hortikultura berpartisipasi pada 2 both.

Penyelenggaraan Hari Pangan Se-Dunia ke-XXXVI di Boyolali Jawa Tengah

pada tanggal 28-30 Oktober 2016 merupakan momentum dalam

meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat serta stakeholders

terhadap pentingnya penyediaan pangan yang cukup dan bergizi dalam

rangka meningkatkan dan percepatan perbaikan gizi masyarakat, baik bagi

masyarakat Indonesia maupun dunia. Pada penyelenggaraan HPS XXXVI

di Boyolali, Ditjen Hortikultura berpartisipasi dalam pameran di stand


43

dengan menampilkan produk buah, sayur, biofarmaka dan florikultura

Indonesia.

Dalam upaya menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri, Ditjen Hortikutura

bekerjasama dengan Perum Bulog melakukan Launching Bawang Merah

Murah Berkualitas bertempat di Pelataran Kantor Bulog Divisi Regional DKI

Jakarta. Target yang diharapkan adalah Bulog melakukan distribusikan dan

Operasi Pasar bawang merah murah dengan kualitas baik dan harga

murah ke pasar-pasar di diwilayah DKI Jakarta dan Bandung sekitarnya.

Beberapa pasar yang bakal menjadi sasaran distribusi bawang merah

diantaranya pasar Induk Kramat Jati, Pasar Induk Tanah Tinggi, Pasar

Induk Cibitung, Pasar Induk Caringin Bandung dan beberapa pasar besar

di propinsi Banten. Upaya ini dilakukan untuk melakukan stabilasasi harga

bawang merah jelang ramadhan dan lebaran.

Kampung Budaya Expo 2016 sebagai salah satu upaya untuk

menggerakkan dan mendorong usaha penyelenggaraan pangan yang

berkelanjutan dengan memaksimalkan peran masing-masing pemangku

kepentingan dalam rangka mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional,

disamping sebagai sarana promosi dan interaksi bisnis yang efektif bagi

pengembangan produk-produk pangan dan teknologi pangan unggulan

Indonesia beserta segenap sektor pendukung terkait lainnya.

Festival Buah dan Sayur di Pondok Indah Mall yang kegiatan ini baru

pertama kali melibatkan Pasar Tani yang diadakan dalam mal. Biasanya

program pemberdayaan petani tersebut berlangsung di Kementerian

Pertanian Ragunan setiap hari Jumat. “Program pemberdayaan petani ini

diharapkan agar mereka bisa memasarkan produknya langsung ke

konsumen. Sehingga Pasar Tani bisa memotivasi petani dalam berbisnis,

berjualan dan menghadapi konsumen. Apalagi dengan masuk ke mall bisa

semakin memotivasi mereka.


44

Pasar murah di beberapa lokasi/pasar yang mendekat kepada konsumen

merupakan solusi jangka pendek untuk menghadirkan produk-produk

hortikultura berkualitas dengan harga terjangkau (dibawah harga pasar

retail). Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sebagai

bagian dari Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki salah satu tugas dan

fungsi yaitu memfasilitasi pemasaran produk petani/kelompok tani baik

segar dan olahan, khususnya cabai dan bawang merah. Mekanisme

penentuan lokasi pelaksanaan pasar murah adalah

1) Lokasi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura : Pasar

Jaya di wilayah DKI Jakarta, di kantor Kementerian Pertanian (Ragunan

dan Pasar Minggu);

2) Permintaan Instansi terkait baik Kementerian dan Kantor Walikota di

Jakarta.

Trade Expo Internasional (TEI) merupakan ajang promosi tahunan yang

diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan, yang menampilkan

produk dan jasa Indonesia yang berorientasi ekspor yang bertujuan

memperluas jaringan bisnis/akses pasar, menyediakan platform bagi

perusahaan di Indonesia termaksud UKM Indonesia yang telah dan akan

melakukan ekspor untuk bertemu dengan pembeli mancanegara tanpa

harus keluar negeri untuk memperkenalkan/mempromosikan produk dan

jasanya, meningkatkan kebanggaan terhadap produk dan jasa dalam negeri

serta meningkatkan citra Bangsa Indonesia dimata dunia melalui promosi

produk dan jasa unggulan Indonesia. Trade Expo Internasional ke-31 tahun

2016 dilaksananakan pada tanggal 12 – 16 Oktober 2016 di JIEXPO

Kemayoran. Tujuan diselenggarakan Trade Expo adalah :

1. Untuk mempersiapkan eksportir Indonesia melakukan perdagangan

dengan importir Negara dari Negara lain


45

2. Untuk mengetahui produk Indonesia baik produk pertanian, industri,

kerajinan dan perikanan dan pertanian yang di butuhkan oleh pasar luar

negeri.

3. Memperbaiki struktur ekspor Indonesia yang semula bertumpu pada

produk primer menjadi produk manufaktur secara bertahap, sehingga

para pelaku usaha juga dapat termotivasi untuk meningkatkan kinerja

ekspor non migas lima tahun tahun ke depan.

Asean Flower Festival (AFF 2016) di Bandung pada tanggal merupakan

ajang promosi tanaman florikultura yang dimaksudkan untuk

memasyarakatkan hasil-hasil florikultura kepada para konsumen

potensial di tingkat nasional maupun di tingkat negara-negara ASEAN.

Kegiatan pameran dan bursa dalam rangka Fruit Indonesia dilaksanakan di

Parkir Timur Senayan Jakarta pada tanggal 17- 20 November 2016.

Exhibition dilaksanakan diarea Dome dan tenda di Parkir Timur Senayan

yang diikuti oleh pelaku usaha dan produsen hortikultura, asosiasi

hortikultura, usaha atau industri terkait dengan hortikultura (benih, pupuk,

pestisida dan sarana prasarana perbenihan) serta instansi terkait (pusat,

provinsi dan kabupaten/kota), serta lembaga penelitian. Provinsi maupun

kabupaten/kota yang berpartisipasi pada kegiatan stand pameran tidak

hanya menampilkan produk unggulan daerah saja, tetapi juga mengisi

produk yang merupakan hasil pelaksanaan program/kegiatan

pengembangan hortikultura.

Bursa diikuti oleh pelaku usaha yang tergabung dalam Pasar Tani,

penangkar benih buah, produsen olahan berbahan baku buah, pedagang

kuliner, alat mesin penunjang pengembangan buah, dan lain-lain. Kegiatan

bursa merupakan daya tarik bagi pengunjung, karena menampilkan produk-

produk dengan kualitas yang baik, bervariasi, segar dan murah

Dari ke 10 kegiatan fasilitasi promosi dan investasi yang terkait dan ada

keterlibatan daerah hanya pada event Fruit Indonesia 2016. Adapun propinsi


46

yang tidak terdapat fasilitasi pemasyaratan/ promosi di tahun 2016 adalah

Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua

Barat, Maluku Utara dan Kepulauan Riau. Hal ini dimungkinkan karena adanya

pemotongan anggaran yang terjadi sebanyak 2 kali pada tahun 2016.


Sistem standardisasi dan mutu merupakan bagian yang tak dapat

dipisahkan dari pembinaan mutu hasil hortikultura sejak proses penyiapan

bahan baku, produksi hingga produk di tangan konsumen. Penerapan

sistem standardisasi secara optimal sebagai alat pembinaan mutu hasil

pertanian bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi

maupun produktivitas di bidang pertanian yang pada akhirnya akan

meningkatkan daya saing dan mendorong kelancaran pemasaran

komoditi pangan serta mendorong berkembangnya investasi di sektor

pertanian.

Daya saing menjadi kata kunci dalam rangka memenangkan kompetisi di

era persaingan global. Pada sektor pertanian, usaha mengarah pada

peningkatan peningkatan daya saing produk pertanian termasuk produk

hortikultura telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Peningkatan

produk hortikultura berdaya saing diarahkan melalui penerapan standar

mutu mulai dari kegiatan di lapangan hingga sampai ke meja konsumen

(from land to table). Peningkatan mutu dan standardisasi dilakukan

melalui kebijakan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) mulai dari

tingkat petani dan pelaku. Salah satu bagian dalam penerapan standar

mutu yaitu penerapan sistem jaminan mutu Good Agricultural Practices

(GAP), Good Handling Practices (GHP), Good Manufacturing Practices

(GMP) dan Sanitary and Phytosanitary (SPS) untuk perkarantinaan

pertanian, serta berbagai macam sertifikasi lainnya seperti global GAP,

Organic Farming, Keamanan Pangan/HACCP serta Maximum Residue

Limit (MRL) untuk komoditas strategis.


47

Kebijakan pengembangan mutu dan standardisasi mutu melalui (1)

Pengembangan standardisaasi mutu dan keamanan hasil pertanian

(pengembanganSNI, Skema Sertifikasi dan Registrasi Mutu dan

Keamanan Pangan Sertifikasi Sistem Mutu dan keamanan pangan,

Kerjasama dan Harmonisasi Standar, (2) Pembinaan Penerapan Sistem

jaminan mutu dan keamanan pangan (operasional pengawasan mutu dan

keamanan pangan produk pertanian, (3) Pemberian jaminan berupa

registrasi (PSAT), registrasi packing house.

Dalam rangka sertifikasi produk hortikultura, tahapan yang dilakukan

adalah penyiapan dokumen sistem mutu (doksistu) dan Sistem Kendali

Internal (SKI) yang dilakukan melalui rapat/pertemuan

koordinasi/bimbingan teknis yang melibatkan petugas, kelompok

tani/gapoktan serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam rangka

pembinaannya, dilakukan juga kegiatan pendampingan penerapan

jaminan mutu hortikultura. Selain itu kegiatan fasilitasi penerapan jaminan

mutu hortikultura juga membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang

berkompeten dan berkualitas melalui peningkatan kapabilitas bagi para

petugas dan petani. Berdasarkan target capaian kinerja, pada tahun 2016

kegiatan Fasilitasi Jaminan Mutu Hortikultura mempunyai target 50

dokumen dan tercapai 36 dokumen. Dokumen Sistem Mutu (doksistu)

yang sudah disusun merupakan bahan yang dapat digunakan dalam

sertifikasi. Tahapan selanjutnya adalah proses sertifikasi. Beberapa

daerah dapat melakukan sertifikasi pada tahun 2016, meski ada yang

tidak dapat melakukan sertifikasi pada tahun 2016 karena keterbatasan

anggaran.

Daerah yang tidak tercapai antara lain adalah :

Propinsi Kalimantan Selatan sebanyak 5 unit.

Kegiatan Fasilitasi Jaminan Mutu Hortikultura di propinsi Kalimantan

Selatan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu dalam

melaksanakan kegiatan setelah anggaran tidak jadi dipotong.

Propinsi Sumatera Utara sebanyak 5 unit


48

Tidak terlaksana karena pemotongan anggaran

Propinsi Papua Barat sebanyak 2 unit

Kegiatan Fasilitasi Jaminan Mutu Hortikultura tidak dapat

dilaksanakan karena keterbatasan waktu dalam melaksanakan

kegiatan setelah anggaran tidak jadi dipotong.

3. Pembinaan Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura

Komoditas hortikultura mempunyai karakteristik yang mudah rusak

(perishable) sehingga memerlukan penanganan secara baik agar produk

yang dihasilkan dapat dipertahankan jumlah dan mutunya, mulai dari

penanganan budidaya, pascapanen, dan pengolahan hasil. Penanganan

pascapanen dan kegiatan pengolahan merupakan tahapan yang sangat

berpengaruh terkait dengan keamanan pangan dan standard mutu produk

hortikultura.

Dalam mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing produk

hortikultura maka pengembangan pengolahan produk hortikultura adalah

salah satu upaya untuk meningkatkan nilai jual, sehingga dapat menambah

pemasukan bagi masyarakat/petani/pelaku usaha dalam membangun

pengembangan industri pengolahan produk hortikultura yang ramah

lingkungan.

a. Pembinaan Pengembangan Pengolahan Produk Hortikultura

Pengolahan hasil hortikultura untuk meningkatkan nilai tambah, dan

daya saing produk hortikultura serta memperpanjang masa simpan

terutama pada saat panen raya, dimana harga jualnya menjadi sangat

rendah. Pengembangan pengolahan hasil hortikultura diarahkan untuk

meningkatkan efisiensi pengolahan, standardisasi mutu produk dan

keamanan pangan, ramah lingkungan dan peningkatan nilai tambah

yang kerkeadilan (berkelanjutan).


49

Pengembangan pengolahan hortikultura disinergikan dengan

pengembangan agroindustri pedesaan berbasis kelompok komoditi

hortikultura. Oleh karena karakter dan budaya yang beragam, maka

pengetahuan tentang sifat dan karakteristik produk hortikultura di

suatu lokasi sentra pengembangan pengolahan hortikultura menjadi

sangat penting. Untuk mendukung kemajuan usaha pengolahan hasil

hortikultura sesuai TUSI dalam Perpres nomor 45 tahun 2015, maka

dilakukan kegiatan dengan menyediakan sarana pengolahan bagi

pelaku usaha hortikultura di Indonesia.

Fasilitasi Sarana Pengolahan Hasil Hotikultura pada tahun 2016

awalnya diberikan pada 32 propinsi di Indonesia dengan jumlah 162

unit. Namun tidak semua dapat terlaksana karena adanya efisiensi

penganggaran sehingga beberapa propinsi tidak terealisasi.

Secara keseluruhan dari anggaran Fasilitasi Sarana Prasarana

Pengolahan di 32 propinsi tersebut nilai pagu awal untuk adalah

sebesar Rp. 7.300.000.000 dan realisasi sebesar Rp 5.181.163.350,

maka realisasi anggaran adalah sebesar 70,97 %, hal ini dianggap

berhasil.

Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan nilai

tambah dan daya saing antara lain:

Pengembangan Pengolahan Produk Hortikultura

Pendampingan Penerapan Teknologi Pengolahan Produk

Hortikultura

Optimalisasi Manajemen Sentra Pengemasan Hortikultura

Pemutakhiran Data Profil Pelaku Usaha Pengolahan Produk

Hortikultura

Penyusunan Panduan Teknis Pengolahan Produk Hortikultura

Pembinaan Pengembangan Pengolahan Sayuran dan Tanaman

Obat


50

Pembinaan Pengembangan Pengolahan Hasil Buah dan

Florikultura.

b. Pembinaan Pengembangan Pascapanen Produk Hortikultura

Penanganan pascapanen produk hortikultura merupakan salah satu

kegiatan dalam usahatani yang perlu mendapat perhatian, karena

menyangkut kehilangan hasil baik yang diakibatkan dari kerusakan

produk, penyusutan bobot maupun adanya produk tercecer selama

kurun waktu tersebut.

Penanganan pascapanen yang baik bisa dipakai sebagai acuan dalam

usaha menekan kehilangan hasil dan pencapaian standar mutu produk.

Apalagi sampai saat ini belum ada hasil kajian ilmiah berupa angka yang

menyatakan tingkat kehilangan hasil masing - masing produk hortikultura.

Namun demikian berdasar pendapat ilmuwan, diperkirakan tingkat

kehilangan hasil produk hortikultura secara umum mencapai 30% - 50%,

bila penanganan saat panen dan pascapanen kurang tepat atau tidak

dilakukan secara baik. Sebaliknya, apabila panen dan pascapanen

ditangani dengan secara baik dan benar, maka dapat memperpanjang

kesegaran produk, memperlambat penurunan mutu hasil panen,

memperpanjang umur simpan, menekan kehilangan hasil dan pada

akhirnya meningkatkan pendapatan.

Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan pascapanen

dapat berupa kegiatan yang sederhana sampai kompleks; namun

demikian pada dasarnya terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

pengumpulan produk, sortasi (pemilahan produk); pembersihan atau

pencucian; pengkelasan (grading); pengepakan (packaging); dan

penyimpanan sebelum pengangkutan. Untuk itu bisa diartikan bahwa

pekerjaan penanganan pascapanen yang dilakukan secara baik bisa


51

dijadikan indikator kinerja untuk menekan / mengurangi kehilangan hasil

serta usaha untuk pencapaian mutu yang maksimal.

Pencapaian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Tahun 2016 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3 . Pengukuran Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Hortikultura Tahun 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target * Realisasi** % Kategori

1. Terpenuhinya standar mutu, nilai tambah dan daya saing produk hortikultura

1. Bangsal Pascapanen

Unit 30 28 93 Berhasil

2. Sarana Prasarana Pascapanen


3. Sarana Prasarana Pengolahan



Kali 39 30 77 Berhasil


Kali 50 38 76 Berhasil

6. Cold Storage Unit 1 1 100 Berhasil

7. Fasilitasi Hortipark Lokasi 5 5 100 Berhasil

Keterangan: *) Berdasarkan angka dalam Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Hortikultura Tahun 2016

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian kinerja Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dapat dikatakan Berhasil. Hal

ini dikarenakan adanya komitmen dan upaya keras dari Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang dilakukan melalui sinergi

dengan seluruh pemangku kepentingan dan stake holders untuk

mewujudkan tercapainya kemajuan dan peningkatan kinerja pembangunan

hortikultura. Hail capaian terebut seperti dalam table adalah karena

pemotongan anggaran. Cold storage rencana awal adalah 10 unit, karena

pengurangan anggaran menjadi 1 unit, demikian juga dengan pengadaan

yang lainnya karena terjadinya penghematan anggaran.


52

3.3. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Tahun 2016

Berdasarkan pengukuran kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Hortikultura Tahun 2016, ada 7 indikator kinerja sasaran kegiatan

yaitu Bangsal Pascapanen, Sarana Prasarana Pengolahan, Fasilitasi

Pemasaran Hortikultura, Fasilitasi Penerapan Jaminan Mutu Hortikultura,

Sarana Prasarana Pascapanen, Fasilitasi Cold Storage dan Hortipark

menghasilkan kinerja dengan capaian kategori Berhasil

3.3.1. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Fasilitasi Pemasaran

Hortikultura

1. Pada tahun 2016 Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura,

yang dilaksanakan oleh Sub Direktorat Pemasaran dan Investasi telah

melaksanakan 5 kegiatan Pemasyarakatan yang berupa pameran dan

promosi yaitu :

(i) Agrinex Expo 2016, (ii) Gelar promosi Agribisnis Soropadan 2016 di

Jawa Tengah, (iii) HPS XXXVI di Boyolali, iv) Trade Expo Internasional di

JIEXPO Kemayoran dan v) Festival Fruit Indonesia 2016 di Pelataran Parkir

Timur Senayan. Kegiatan pemasyarakatan/promosi dan investasi

diharapkan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat baik yang berperan

sebagai pembeli (buyers) untuk pasar dalam negeri dna ekspor, juga

pelaku usaha yang akan berinvestasi di bidang hortikultura. Selain itu

pemasyarakatan dan promosi dapat menjadi sarana informasi dan

pengenalan kepada masyarakat terhadap pengembangan dan kemajuan

produk hortikultura Indonesia, melalui pengenalan beberapa jenis produk

hortikultura baik segar dan olahan yang di tampilkan dan di rasakan kepada

masyarakat.


53

2. Partisipasi dan dukungan penyelenggaraan pameran dan promosi

dilakukan dengan menampilkan produk-produk hortikultura yang dihasilkan

dari petani-petani produsen (on-farm/hulu) dan atau pelaku usaha (off-

farm/hilir) binaan Direktorat Jenderal Hortikultura. Hal ini untuk melakukan

optimalisasi sumber daya lokal sangat diperlukan untuk mencapai

kemandirian pangan.

3. Kelembagaan pemasaran yang sudah dibentuk dan dikembangkan untuk

mening kerjasama dan sinergitas diantara berbagai stakeholders baik

produsen dan pelaku pemasaran sangat diperlukan. Kelembagaan

pemasaran yaitu pasar tani dan sub terminal agribisnis masih perlu

dilakukan fasilitasi dan pembinaan dalam peningkatan produksi pangan

yang bergizi dan berkelanjutan, untuk pemenuhan pangan secara nasional,

yang pada akhirnya juga dapat berkontribusi terhadap pemenuhan pangan

dunia.

4. Dalam era liberalisasi dewasa ini, produk hortikultura Indonesia dituntut

mempunyai keunggulan daya saing (competitive advantage) dengan

penampilan dan dan kualitas tinggi, terstandarisasi sesuai preferensi

konsumen, serta harga yang layak. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan

produktivitas, efisiensi produksi, penanganan pasca panen, pengolahan

hasil dan promosi pemasaran sehingga juga memberikan nilai tambah dan

keuntungan yang layak bagi pelaku usaha.

5. Lingkungan strategis pasar global yang ditandai dengan perubahan tatanan

ekonomi dunia mengalami perubahan yang mengarah pada liberalisasi

perdagangan. Kemampuan bersaing komoditas hortikultura di pasar lokal

maupun pasar global sangat mempengaruhi pendapatan di tingkat petani.

Oleh kerana itu kegiatan kerjasama pemasaran baik dengan pelaku usaha

dalam negeri dan luar negeri perlu dibanngun dan difasilitasi dengan

mengikuti perkembangan kerjasama luar negeri.

6. Pameran/promosi yang selalu menjadi agenda tetap dari kegiatan promosi

dalam negeri bertujuan untuk mengajak para investor maupun pengusaha


54

besar untuk dapat melakukan kemitraan dengan petani untuk dapat

menanamkan modalnya di sektor pertanian (hortikultura). Melalui event

promosi produk agar dapat dikenal luas oleh masyarakat konsumen baik

melalui event-event baik regional maupun nasional.

7. Dalam upaya promosi dan memberikan apresiasi serta meningkatkan akses

pemasaran produk hortikultura segar dan olahan Direktorat Jenderal

Hortikultura perlu mengagendakan kegiatan rutin pemasyarakatan/

pameran/ promosi untuk mengenalkan produk hortikultura yang sudah

mampu meningkatkan nilai tambahnya.

3.3.2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Failitasi Penerapan

Jaminan Mutu Hortikultura

Sistem standardisasi dan mutu merupakan bagian yang tak dapat

dipisahkan dari pembinaan mutu hasil hortikultura sejak proses

penyiapan bahan baku, produksi hingga produk di tangan konsumen.

Penerapan sistem standarsasi secara optimal sebagai alat pembinaan

mutu hasil pertanian bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses

produksi maupun produktivitas di bidang pertanian yang pada akhirnya

akan meningkatkan daya saing dan mendorong kelancaran pemasaran

komoditi pangan serta mendorong berkembangnya investasi di sektor

pertanian.

Daya saing menjadi kata kunci dalam rangka memenangkan kompetisi

di era persaingan global. Pada sektor pertanian, usaha mengarah pada

peningkatan daya saing produk pertanian termasuk produk hortikultura

telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Peningkatan produk

hortikultura berdaya saing diarahkan melalui penerapan standar mutu

mulai dari kegiatan di lapangan hingga sampai ke meja konsumen (from

land to table). Peningkatan mutu dan standarisasi dilakukan melalui

kebijakan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) mulai dari

tingkat petani dan pelaku usaha. Salah satu bagian dalam penerapan


55

standar mutu yaitu penerapan sistem jaminan mutu Good Agricultural

Practices (GAP), Good Handling Practices (GHP), Good Manufacturing

Practices (GMP) dan Sanitary and Phytosanitary (SPS) untuk

perkarantinaan pertanian, serta berbagai macam sertifikasi lainnya

seperti Global GAP, Organic Farming, Keamanan Pangan/HACCP, serta

Maximum Residue Limit (MRL) untuk produk komoditas strategis.

Kebijakan pengembangan mutu dan standardisasi yang dilaksanakan

melalui (1) Pengembangan standardisasi mutu dan keamanan hasil

pertanian (pengembangan SNI, Skema Sertifikasi dan Registrasi Mutu

dan Keamanan Pangan Sertifikasi sistem mutu dan keamanan pangan,

Kerjasama dan Harmonisasi standar), (2) Pembinaan Penerapan

sistem jaminan mutu dan keamanan pangan (operasionalisasi

Pengawasan Mutu dan Keamanan pangan produk pertanian, (3)

Pemberian jaminan berupa registrasi PSAT, registrasi packing house.

Dalam rangka sertifikasi produk hortikultura, tahapan yang dilakukan

adalah penyiapan dokumen sistem mutu (doksistu) dan Sistem Kendali

Internal (SKI) yang dilakukan melalui rapat/pertemuan

koordinasi/bimbingan teknis yang melibatkan petugas, kelompok

tani/gapoktan serta para pemangku kepentingan lainnya. Dalam rangka

pembinaannya, dilakukan juga kegiatan pendampingan penerapan

jaminan mutu hortikultura. Selain itu, kegiatan fasilitasi penerapan

jaminan mutu hortikultura juga membutuhkan Sumber Daya Manusia

(SDM) yang berkompeten dan berkualitas melalui peningkatan

kapabilitas bagi para petugas dan petani.

Berdasarkan target capaian kinerja, pada tahun 2016, kegiatan Fasilitasi

Jaminan Mutu Hortikultura mempunyai target 50 dokumen dan tercapai

.... dokumen. Dokumen Sistem Mutu (doksistu) yang sudah disusun

merupakan bahan yang dapat digunakan dalam sertifikasi. Tahapan

selanjutnya adalah proses sertifikasi. Beberapa daerah dapat


56

melakukan sertifikasi pada tahun 2016, meski ada yang tidak dapat

melakukan sertifikasi pada tahun 2016 karena keterbatasan anggaran.

3.3.3. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Pembinaan Peningkatan

Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura

3.3.3.1. Evaluasi dan Analisis Pembinaan Pengembangan

Pengolahan Produk Hortikultura

Sarana Prasarana Pengolahan

Dalam rangka mendukung pengolahan hasil hortikultura, bantuan

Fasilitasi Sarana Pengolahan Hasil Hotikultura pada tahun 2016 awalnya

diberikan pada 32 propinsi di Indonesia dengan jumlah 162 unit. Namun

dengan adanya penghematan anggaran, umumnya kegiatan yang

dihemat adalah kegiatan Pengolahan Produk Hortikultura sehingga yang

terealisir menjadi 120 unit untuk 24 propinsi. Propinsi yang terkena

pemotongan adalah propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan,

Sulawesi Tenggara, Banten, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Papua

Barat, sedangkan propinsi Jawa Barat dari 20 unit menjadi 8 unit,

walaupun propinsi yang terkena pemotongan ini sebenarnya sudah

melakukan CPCL. Fasilitasi Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura untuk

24 propinsi tersebut sudah terlaksana.

3.3.3.2. Evaluasi dan Analisis Pembinaan Pengembangan

Pascapanen Produk Hortikultura

Produk hortikultura memiliki sifat dan karakteristik tidak tahan lama,

bulky, mudah rusak dan nilai ekonomis produknya tergantunga pada

tingkat kesegarannya sehingga pelu penanganan panen dan

pascapanennya. Dalam upaya mempertahankan kualitas produk

hortikultura tesebut, diperlukan tindakan yang dapat memperpanjang


57

umur simpan poduk segar hortikultura serta mempertahankan value dari

poduk tersebut. Penanganan pascapanen ditujukan agar produk panen

tidak mudah rusak, memperpanjang kesegaran serta kualitasnya tetap

terjaga dengan baik aga bisa diproses lagi. Penanganan pascapanen

memerlukan teknologi dan sarana yang baik. Selain penanganan

pascapanen, pengolahan produk segar juga merupakan upaya untuk

menjaga kualitas poduk agar dapat bertahan lebih lama dan menambah

nilai tambah dan daya saing dari produk segar hotikultura tersebut.

Dalam upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing hortikultura,

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura pada tahun 2016

melakukan upaya seperti pengadaan Bangsal Pascapanen, Cold

Storage, Sarana Prasarana Pengolahan dan Pascapanen. Dengan

berbagai kegiatan tersebut maka diperlukan Pembinaan dalam Rangka

Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hotikultura sebagai upaya

untuk memelihara dan mengembangkan kegiatan penanganan

pascapanen dan pengelolaan hasil hortikultura agar dapat memenuhi

standar produk yang dibutuhkan oleh konsumen dalam dan luar negeri.

Sarana Bangsal Pascapanen) dan Prasarana Pascapanen

Dalam rangka mendukung pengembangan penanganan pascapanen

hortikultura, pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Hortikultura telah

mengalokasikan pengadaan bangsal pascapanen yang keseluruhan

berjumlah 29 Unit pada 25 provinsi, sarana prasarana pascapanen

sejumlah 408 unit pada 32 provinsi dan Cold Storage 1 unit yang

dialokasikan di Kab. Probolinggo. Namun demikain dalam perjalanan

waktu tidak semua pengadaan tersebut dapat terealisasi sesuai

rencana, karena ada yang terkena pemotongan / penghematan

anggaran. Hal ini terjadi antara lain pada Provinsi Sumatera Utara yang

semula ada bangsal pascapanen 1 Unit dan Sarana pascapanen 15 Unit

menjadi tidak ada, Provinsi Bangka Belitung yang semula terdapat


58

pengadaan sarana prasarana pascapanen 10 unit menjadi tidak ada,

Provinsi Bengkulu yang semula ada pengadaan bangsal pascapanen

menjadi tidak ada. Sedangkan provinsi Jawa Barat yang semula

dialokasikan sarana pascapanen sebanyak 20 unit ada pengurangan

menjadi 8 unit. Dengan demikian total alokasi semula bangsal

pascapanen 29 unit yang terealisasi sebanyak 26 unit dan sarana

prasarana pascapanen yang semula 408 unit menjadi 362 unit.

Sedangkan Cold Storage sebanyak 1 unit yang dialokasikan di Kab.

Probolinggo sudah terealisasi. Saat ini barang yang diadakan sebagian

sudah digunakan dan disalurkan, tetapi sebagian masih dalam proses

penyelesaian administrasi.

3.4. Capaian Kinerja Lainnya

3.4.1. Peningkatan Nilai Ekspor Hortikultura

Volume dan nilai ekspor seluruh komoditas hortikultura (segar dan

olahan)

Ekspor Buah.

Buah nusantara juga telah berhasil menembus pasar di beberapa negara

seperti nenas, mangga, manggis, salak, melon dan semangka,

rambutan, dan alpukat

Saat ini nenas merupakan penyumbang devisa terbesar mencapai

232.311 ton senilai US$ 232.311.283 dengan negara tujuan ekspor

diantaranya Korea, Mesir, Hongkong, China, Malaysia dan United

Emirates Arab. Ekspor nenas sebagian besar dalam bentuk olahan yang

diproduksi oleh PT. Great Giant Pineaple yang merupakan produsen

nenas terbesar di Indonesia


59

Manggis sebagai queen of fruit juga diekspor dengan volume ekspor di

tahun 2015 mencapai 38.071 ton dengan nilai ekspor US$ 17.096.349

dengan negara tujuan ekspor meliputi Timur Tengah, Hongkong, China,

dan Malaysia. Manggis untuk ekspor dipasok oleh petani dari Kabupaten

di wilayah Sumatera (Kab Limapuluhkota dan Kab Sijunjung), wilayah

Jawa (Tasikmalaya, Sukabumi, Bogor, Subang) hingga Nusa Tenggara

Barat (Lombok Tengah) dan Bali (Tabanan)

Urutan ketiga ekspor terbesar adalah pisang dengan volume ekspor

sebesar 22.308 ton senilai US$ 13.006.378 dengan negara tujuan

diantaranya Singapura, Korea, China, United Arab Emirates, dan

Malaysia. Pada tahun 2015, Indonesia tidak melakukan impor untuk

komoditas pisang karena produksi pisang nasional telah mampu

memenuhi permintaan pasar domestik. Pisang yang diekspor sebagian

besar berasal dari Kabupaten Malang, Lumajang, dan Lampung Selatan.

Ekspor mangga tahun 2015 sebesar 1.241 ton dengan nilai US$

1.816.195 dan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya minat

masyarakat terhadap mutu mangga dari Indonesia. Kawasan yang

mengekspor mangga adalah Kab. Cirebon, Indramayu, Kuningan,

Majalengka, Pasuruan, Madiun, Pemalang, Situbondo dan Probolinggo

Salak juga mampu menembus pasar luar negeri. Kawasan salak yang

menjadi pemasok utama eksportir dan pasar modern adalah Kabupaten

Magelang dan Kabupaten Sleman. Saat ini salak dari petani Kec.

Srumbung Kab. Magelang sudah diekspor ke beberapa negara yaitu

China, Singapura dan Malaysia. Salah satu eksportir yang telah bermitra

adalah PT. Agung Mustia Selaras. Pasar ekspor salak ke depan akan

ditingkatkan sampai mencapai 50% dari potensi produksi nasional.

Jeruk juga telah diekspor ke Malaysia, Singapura dan Timor Leste

dengan .volume ekspor sebesar 3.224 ton senilai US$ 2.201.735 Kendati


60

demikian,tingginya permintaan pasar dalam negeri menyebabkan volume

impor jeruk jauh lebih besar dibandingkan volume ekspor yaitu sebesar

121.476 ton senilai US$ 162.458.116

Posisi kelima ditempati oleh salak dengan volume ekspor sebesar 2.201

ton senilai US$ 1.665.684 dengan negara tujuan ekspor diantaranya

China, Malaysia dan Saudi Arabia. Impor salak tidak dilakukan karena

tidak ada negara pesaing yang menghasilkan salak sebaik salak dalam

negeri dan pasokan salak untuk pasar domestik cukup tersedia.

- Buah lainnya yang juga menunjukkan peningkatan ekspor adalah

rambutan dan mangga. Rambutan diekspor ke beberapa negara yaitu

United Arab Emirates, Qatar, dan Saudi Arabia. dengan volume ekspor

sebesar 801 ton senilai US$ 828.641 dengan Meskipun ada yang

diekspor, tetapi ada juga rambutan yang diimpor seiring dengan

meningkatnya permintaan pasar domestik dengan volume sebesar 1,5

ton senilai US$ 2,798 terutama dari Thailand yang dilakukan ketika

rambutan dalam negeri belum musim produksi.

Ekspor Sayuran

- Selain untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, beberapa jenis

sayuran juga telah diekspor yaitu jagung manis, kubis, cabai, bawang

merah, dan kentang

- Jagung manis sebagai penyumbang devisa terbesar dengan volume

ekspor sebesar 79.205 ton senilai US$ 18.933.743. Kemudian dikuti

dengan komoditas kubis dengan volume ekspor mencapai 40.008 ton

senilai US$ 7.834.110, namun nilai impor untuk komoditas ini juga

cenderung tinggi yaitu sebesar 7.548 ton di tahun 2015.

- Urutan ketiga adalah komoditas cabai dengan volume ekspor sebesar

14.888 ton senilai US$ 37.945.214. Meskipun ekspor cabai menduduki


61

peringkat tiga terbesar di komoditas sayuran tetapi tidak dapat dipungkiri

bahwa untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, Indonesia juga

mengimpor cabai dengan volume sebesar 29.195 ton senilai US$

35.602.911.

- Sementara itu, volume ekspor bawang merah meningkat menjadi

peringkat keempat sebesar 8.418 ton senilai US$ 7.846.299. Terakhir

adalah komoditas kentang dengan volume ekspor sebesar 7.142 ton

senilai US$ 5.049.439 dengan negara tujuan ekspor diantaranya

Thailand, Vietnam dan Malaysia, sedangkan volume impor bawang

merah sebesar 17.428 ton senilai US$ 5.441.126. Pada kelompok

komoditas sayuran, volume impor tertinggi diduduki oleh bawang putih,

pada tahun 2015 volume impor mencapai 482.665 ton senilai US$

347.534.708. Urutan kedua adalah kentang dengan volume impor

sebesar 101.557 ton senilai US$ 82.562.549.

- Bawang putih dengan volume impor yang tinggi disebabkan komoditas

tersebut sedang digiatkan lagi pengembangannya setelah mengalami

penurunan dari swasembada yang dicapai pada tahun 1996. Sedangkan

kentang yang diimpor adalah varietas yang sesuai untuk industri.

Produksi kentang Indonesia yang dikembangkan oleh petani adalah jenis

Granola atau kentang sayur

Ekspor Florikultura

- Komoditas florikultura lainnya yaitu Dracaena telah mampu menembus

pasar international. Dracaena merupakan salah satu bentuk ekonomi

kreatif komoditas florikultura yang diusahakan oleh Gapoktan Alamanda

yang bertempat di Sukabumi. Dari bahan-bahan Dracaena yang ada,

dirangkai menjadi suatu bentuk kreatifitas yang beranekeragam.

Beberapa rangkaian tanaman yang telah diekspor, antara lain adalah:

Dracaena sanderiana(Putih, Hijau, Kuning), D. fragrans, D. compacta, D.

fruticase, D. angustifolia.


62

- Permintaan akan rangkaian dracaena ini sangat tinggi dimana 90%

diutamakan untuk ekspor antara lain ke Singapura, Malaysia Jepang,

Korea, Azarbaijan, Iran, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia dan beberapa

negara Timur Tengah lainnya. Dalam satu tahun, Gapoktan Alamanda

dapat mengekspor rangkaian dracaena sebanyak 3-4 container

berukuran 40 feet bahkan dapat mencapai 4-7 container. Dracaena

bentuk curly diekspor dengan harga jual $0,7 per rangkaian. Gapoktan

Alamanda melalui Bapak Anas Anis telah mendapatkan penghargaan

dari Menteri Pertanian pada saat puncak acara Hari Pangan Sedunia

yang telah diselenggarakan pada bulan Oktober 2015 di Kota Palembang

- Dukungan untuk pengembangan dracaena telah diberikan oleh

Kementerian Pertanian berupa bantuan fasilitasi packing house pada

tahun 2012, mobil box berpendingin pada tahun 2013, dan green house

pada tahun 2014. Pada tahun 2015, telah dilaksanakan kegiatan

pembinaan dan pendampingan penerapan teknologi budidaya dan

pascapanen dalam pengembangan Dracaena.

- Pada komoditas florikultura, terdapat 4 (empat) komoditas yang dijadikan

unggulan ekspor yaitu krisan, mawar, dan anggrek. Volume ekspor

krisan sebesar 59 ton senilai US$ 709.698 dengan negara tujuannya

yaitu Jepang dan Australia. Mawar diekspor dengan volume sebesar 48

ton senilai US$ 345.272. Sedangkan, volume ekspor anggrek pada tahun

2015 sebesar 35 ton senilai US$ 314.454 dengan negara tujuan

diantaranya Jepang, Amerika Serikat dan Singapura.


63

3.5. Akuntabilitas Penganggaran

Realisasi keuangan berdasarkan laporan pemantauan keuangan spanint

per tanggal 23 Januari 2017 menurut jenis kewenangan adalah sebesar

Rp.40.572.375.856,- atau 83,65 %, secara rinci dapat dilihat pada Tabel

berikut.

Tabel 4. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah Untuk Pengolahan dan Pemasaran Tahun 2016

No Kegiatan Pagu (Rp )

Realisasi*)

(Rp.) (%)

1. Pusat 11.447.500.000 10.979.698.636 95,91

2. Bangsal Pacapanen

4.325.000.000 3.815.770.667 88,23

3 Sarana Prasarana Pengolahan

7.300.000.000 5.181.163.350 70,97

4 Fasilitasi Pemasaran Hortikultura

17.293.100.000 15.500.648.683 89,63

5

Fasilitasi Penerapan Jaminan Mutu Hortikultura

3.546.350.000 2.766.993.237 78,02

6 Fasilitasi Coldstorage

1.300.000.000 1.280.800.000 98,52

7 Fasilitasi Hortipark 1.750.000.000 1.368.735.070 78,21

TOTAL 48.503.400.000 40.572.375.856 83,65

Sumber: SmArt-Kemenkeu

Dari tabel diatas bahwa penyerapan anggaran beberapa kegiatan

Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura antara lain Bangsal Pascapanen,

Sarana Prasarana Pengolahan, Fasilitasi Penerapan Jaminan Mutu

Hortikultura tidak mencapai 90 % adalah karena mengalami pengurangan

anggaran


64

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura ini

merupakan bagian dari pelaksanaan SAKIP, sebagai bentuk

pertanggungjawaban segenap pimpinan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Hortikultura selaku penerima mandat Negara dalam melaksanakan

pembangunan di sub sektor Hortikultura pada Tahun 2016.

Capaian sasaran strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Hortikultura sebagian besar sudah dianggap berhasil seperti yang ditunjukkan

pada capaian kinerja

Keberhasilan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura banyak ditentukan

oleh peran institusi lain diluar Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Hortikultura. Untuk perbaikan pencapaian kinerja Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Hortikultura kedepan, maka perlu dilakukan beberapa upaya

tindaklanjut antara lain; 1) Penerapan SPI secara optimal, 2) Pencermatan

pedoman, juklak dan POK agar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, 3)

Penyempurnaan dokumen-dokumen, pengawalan dan pembinaan pelaksanaan

pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura untuk

pencapaian target output fisik di lapangan, 4) Pelaksanaan identifikasi CP/CL di

tahun sebelumnya, proses lelang dapat dilakukan di awal tahun, sehingga

pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan pada awal tahun, 5) Peningkatan

kualitas SDM pengelola kegiatan hortikultura di pusat dan daerah, 6) Koordinasi

secara intensif antara pelaksana kegiatan di pusat dan daerah.

Kerjasama yang harmonis, sinergis, dan terintegrasi selalu diharapkan agar

kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dapat berjalan dengan

baik dan dapat sejalan dengan peran swasta dan pemangku kepentingan

lainnya. Saran, kritik dan masukan yang konstruktif untuk perbaikan program


65

dan kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura ke depan

sangat kami hargai.

Lampiran 1

STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA

DIREKTUR

KAUBDIT PASCAPANEN

KASI PASCAPANEN SAYURAN DAN

TANAMAN OBAT

KASI PASCAPANEN BUAH DAN

FLORIKULTURA

KASUBDIT PENGOLAHAN

HASIL

KASI PENGOLAHAN HASIL SAYURAN DAN TANAMAN

OBAT

KASI PENGOLAHAN HASIL BUAH DAN FLORIKULTURA

KASUBDIT STANDARISASI

MUTU

KASI STANDARISASI

KASI MUTU

KASUBDIT PEMASARAN DAN

INVESTASI

KASI PEMASARAN DAN PROMOSI

KASI INVESTASI

KASUBAG TATA USAHA

Lampiran 3

IKSK


PEMASARAN HORTIKULTURA

MANUAL IKSK

DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HORTIKULTURA

Nama IKSK

Jumlah Bangsal Pascapanen (Unit)

Penanggung Jawab

Direktur Pengolahan dan Pemasaran

Hortikultura

Definisi

Bangsal pascapanen merupakan fasilitas bangunan sebagai tempatkegiatan pascapanen

dalam mendukung pengembangan kawasan hortikultura yang penganggarannya melalui

Tugas Pembantuan dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pertanian

Propinsi/Kabupaten/Kota pada tahun berjalan.

Teknik Menghitung

Menghitung jumlah realisasi fisik bangunan bangsal pascapanen berdasarkan laporan

realisasi fisik 100% (persen) di lokasi-lokasi sasaran yang dibiayai oleh anggaranTugas

Pembantuan Diperta Propinsi/Kabupaten/Kota pada tahun berjalan.

Lokasi Data

Satker pada Dinas Pertanian Propinsi yang menerima dana APBN(Tugas Pembantuan).

MANUAL IKSK


Nama IKSK

Jumlah Sarana Prasarana Pascapanen (Unit)

Penanggung Jawab


Hortikultura

Definisi

Sarana prasarana pascapanen merupakan peralatan pendukung kegiatan pascapanen dalam

mendukung pengembangan kawasan hortikultura di kabupaten/kotayang penganggarannya

melalui TP Propinsi/Kabupaten/Kota dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pertanian

Propinsi/Kabupaten/Kota dengan alokasi prioritas mendukung bangsal pascapanen pada

tahun berjalan.

Teknik Menghitung

Menghitung jumlah realisasi fisik sarana dan prasarana pascapanen berdasarkan laporan

realisasi fisik 100% (persen) di lokasi-lokasi sasaranyang dibiayai anggaran Tugas

Pembantuan Diperta Propinsi/Kabupaten/Kota pada tahun berjalan.

Lokasi Data

Satker pada Dinas Pertanian Propinsi yang menerima dana APBN(TP

Propinsi/Kabupaten/Kota).

MANUAL IKSK


Nama IKSK

Fasilitasi Sarana Prasarana Pengolahan (Unit)

Penanggung Jawab


Hortikultura

Definisi

Instalasi yang telah dilengkapi dengan peralatan yang berada di tempat/rumah produksi

(home industry)untuk mengolah hasil hotikultura yang berasal dari bahan baku segar

berkualitas dengan memperhatikan keamanan pangan.

Teknik Menghitung

Menghitung jumlah fasilitasi peralatanpengolahan untuk mendukung pelaku usaha

hortikultura (UKM) dalam pengolahan hasil hortikultura pada tahun berjalanan

Lokasi Data

Dinas Pertanian Propinsi yang menerima dana APBN (Tugas Pembantuan).

MANUAL IKSK


Nama IKSK

Fasilitasi Pemasaran Hortikultura (Kali)

Penanggung Jawab


Hortikultura

Definisi

Jumlah fasilitasi pemasaran dan investasi melalui pengembangan jaringan dan akses

pemasaran serta promosi bagi petugas informasi pasar, gapoktan/poktan dan kelembagaan

pemasaran dengan pelaku usaha pemasaran (avalis, supplier, eksportir, industri pengolahan)

produk hortikultura. Dalam hal pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan instansi/lembaga

terkait pada tahun berjalan

Teknik Menghitung

Menghitung jumlah fasilitasi pemasaran, investasi dan promosi kepada pelaku usaha untuk

peningkatan jumlah produk hortikultura yang dipasarkan dan optimalisasi kerjasama

pemasaran yang dapat terjalin dan berkelanjutan melalui banyaknya jenis dan jumlah

produk hortikultura yang dapat dibeli oleh pelaku pasar.

Lokasi Data

Satker pada Dinas Propinsi yang menerima dana APBN (Dekonsentrasi).

MANUAL IKSK


Nama IKSK

Fasilitasi Penerapan Jaminan Mutu Hortikultura

(Kali)

Penanggung Jawab


Hortikultura

Definisi

Memfasilitasi kelompok usaha tani dan institusi yang terkait dalam hal sertifikasi dan mutu

dalam menunjang kegiatan penerapan jaminan mutu hortikultura agar dihasilkan produk

segar/olahan hortikultura memenuhi standardisasi mutu nasional dan internasional (SNI,

GAP,GHP, GMP)

Teknik Menghitung

Menghitung jumlah kegiatan fasilitasi penerapan jaminan mutu hortikultura di pusat dan

lokasi-lokasi sasaranyang dibiayai anggaran APBN yang dialokasikan di pusat dan Dinas

Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota pada tahun berjalan.

Lokasi Data

Satker pada pusat (Ditjen Hortikultura) dan Dinas Propinsi yang menerima dana APBN

(Dekonsentrasi).

MANUAL IKSK


Nama IKSK

Jumlah Cold Storage Hortikultura (Unit)

Penanggung Jawab


Hortikultura

Definisi

Cold storage merupakan fasilitas penyimpanan sementara produk hortikultura berpendingin

untuk mendukung kegiatan pascapanen dalam pengembangan kawasan hortikultura yang

penganggarannya melalui TP Propinsi/Kabupaten/Kota dan pelaksanaannya dilakukan oleh

Dinas Pertanian Propinsi pada tahun berjalan.

Teknik Menghitung

Menghitung jumlah realisasi fisik Cold Storage berdasarkan laporan realisasi fisik 100%

(persen) pada TP Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kotapada tahun berjalan.

Lokasi Data

Satker pada Dinas Pertanian yang menerima dana APBN(TP Propinsi/Kabupaten/Kota).

MANUAL IKSK


Nama IKSK

Fasilitasi Hortipark (Lokasi)

Penanggung Jawab


Hortikultura

Definisi

Merupakan areal budidaya hortikultura yang dijadikan tempat rekreasi dan wahana wisata

pendidikan atau sekolah alam hortikultura yang terpadu.

Teknik Menghitung

Menghitung lokasi-lokasi sasaranyang akan difasilitasi baik kegiatan maupun bantuan fisik

yang menunjang Horti Park, yang dibiayai anggaran APBN yang dialokasikan di Dinas

Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota pada tahun berjalan.

Lokasi Data

Dinas Pertanian Propinsi (Dekonsentrasi)

Lampiran 2

PEMBINA TK. I (IV/B)

1 Ir. Sukarman 19630106 198903 1 001 IV/b S1

2 Ir. Diyosi Exva, MM 19670911 199403 1 003 IV/b S2

3 Ir. Aminudin Aziz, MM 19600728 199002 1 001 IV/b S2

PEMBINA (IV/A)

4 Ir. Pinondang Silalahi, MM 19601120 198709 2 001 IV/a S2

5 Ir. Samsuardi, MM 19640612 199303 1 001 IV/a S2

6 Ir. Tommy Nugraha, MM 19690702 199303 1 002 IV/a S2

7 Ir. Aneng Hermami, M.Si 19681019 199803 2 001 IV/a S2

8 Ermia Sofiyessi, STP, M.Agr 19750403 199803 2 001 IV/a S2

9 Diah Ismayaningrum, SP, SE 19701230 199903 2 001 IV/a S1

10 Ofi Nidausoleha, SP, MP 19750717 199903 2 001 IV/a S2

11 Ir. Yuliastuti Purwaningsih, MM 19670717 199703 2 001 IV/a S2

12 Mujiana, S.Sos, M.Si 19611009 198503 1 003 IV/a S2

13 Sriyanta, SP, MM 19640704 198603 1 001 IV/a S2

PENATA TK. I (III/D)

14 Ir. Maisaroh 19620510 198903 2 001 III/d S1

15 Dra. Nurhayati 19640408 199403 2 001 III/d S1

16 Siti Pudjiarti, SP 19691215 199803 2 001 III/d S1

17 Issusilaningtyas Uswatun Hasanah, S.Sos, M.Si 19740411 199503 2 001 III/d S2

18 Bambang Suprayitno, S.Sos 19620629 199303 1 001 III/d S1

19 Junika Megawaty Pasaribu, SP, M.Si 19720603 200312 2 001 III/d S2

20 Adityo Utomo, SE 19740218 200312 1 001 III/d S1

21 Luster Sudarsono Manurung, SE, M.Si 19771023 200312 1 001 III/d S2

22 Sekar Insani Sumunaringtyas, STP, M.Si 19790426 200312 2 001 III/d S2

23 Supardi, S.Sos 19610609 199803 1 001 III/d S1

PENATA (III/C)

24 Irpan Sugandi, SP, MM 19700504 199803 1 001 III/c S2

25 Ansar Usman, SP 19740907 200501 1 015 III/c S1

26 Mimat Ruhimat, STP, M.APP, M.PP 19780404 200501 1 001 III/c S2

27 Desy Wulandari, SE 19771205 200604 2 021 III/c S1

28 Dewi Sari Nurwulan, SP 19690604 199503 2 001 III/c S1

N I P Golongan Pendidikan

DAFTAR NAMA PEGAWAI

DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA

PER : PEBRUARI 2017

No Nama Pegawai

N I P Golongan PendidikanNo Nama Pegawai

PENATA MUDA TK. I (III/B)

29 Farida 19601125 198203 2 002 III/b SMA

30 Hesi Madyanti 19600516 198703 2 001 III/b D1

31 Mulhadi 19640203 198903 1 001 III/b SMA

32 Nanik Rukmini, SE 19750905 200604 2 001 III/b S1

33 Lusi Indriyani, SE, M.Si.M 19800904 200910 2 001 III/b S2

34 Pristiana Puspitaningrum, SE 19850628 200912 2 004 III/b S1

35 Wahyu Wibawa 19640530 199503 1 001 III/b SMA

36 Asdjaruddin 19650719 199503 1 001 III/b SMA

37 Eryk Barlianto, SP 19830325 201101 1 007 III/b S1

38 Saodah 19671225 199703 2 004 III/b SMA

39 Nurul Hudha, SP 19801005 201001 2 008 III/b S1

PENATA MUDA (III/A)

40 Rachmawati, SP 19781109 200312 2 002 III/a S1

41 Feliana Wahyu Widonita, SP 19830213 200604 2 026 III/a S1

42 Nabilla Affilia Zanda Arifin, SP 19930404 201503 2 002 III/a S1

43 Mugeni Zein 19620702 199903 1 001 III/a SMA

PENGATUR TK. I (II/D)

44 Amir Supriyanto 19700904 199903 1 001 II/d SMA

45 Bustom Apriadi 19730804 200112 1 001 II/d SMA

46 Evi Palupi 19810223 200212 2 001 II/d SMA

PENGATUR (II/C)

47 Tapi Mombang Sari Harahap 19710803 200604 2 001 II/c SMA

48 Razab Fauzie 19730826 200604 1 007 II/c SMA

49 Yuli Heryanto 19780706 200701 1 001 II/c SMA

PENGATUR MUDA TK. I (II/B)

50 Suhendar 19770807 200910 1 001 II/b SMA

51 Novriandi 19841108 200910 1 001 II/b SMA

PENGATUR MUDA (II/A)

52 Syamsudin 19611220 199803 1 001 II/a SD

Kepala Sub Bagian Tata Usaha,

Issusilaningtyas Uswatun H, S.Sos, M.Si

NIP. 19740411 199503 2 001

Jakarta, 1 Pebruari 2017

Lampiran 4

PERJANJIAN KINERJA



Lampiran 5

SKP



LAPORAN KINERJA - :: SAKIP Kementerian Pertaniansakip.pertanian.go.id/admin/data2/LAKIN PPHH 2016...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA - :: SAKIP Kementerian Pertaniansakip.pertanian.go.id/admin/data2/LAKIN PPHH 2016...