28

BAB IPENDAHULUANA. Latar Belakang-Selayang PandangUntuk dapat melahirkan alumni-alumni yang profesional, cerdas dan terampil, maka Universitas Muhammadiyah Parepare sebagai salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah terbesar seajatappareng dengan Misi Berilmu Amaliah, Beramal Ilmiah telah melakukan berbaga ikegiatan-kegiatan untuk memberikan bimbingan dan penelitian kepada mahasiswa seperti PPL untuk Mahasiswa Keguruan, Magang bagi mahasiswa terkhusus Fakultas Ekonomi dan Kuliah Kerja Nyata untuk ke seluruh Mahasiswa.Mata Kuliah Magang merupakan salah satu mata kuliah wajib di Fakultas Ekonomi. Magang merupakan suatu bentuk kerja lapangan bagi mahasiswa yang dilaksanakan di perusahaan atau instansi yang terkait sesuai konsentrasi studi yang dipilih. Magang dapat menunjang mahasiswa untuk menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi suatu jenis kegiatan atau pekerjaan di suatu instansi yang berkaitan dengan minat studi dan juga sebagai gambaran penelitian. Pelaksanaan kuliah Magang ini merupakan salah satu model untuk mendekatkan keterkaitan dan kesepadanan (link and match) antara pengetahuan di perkuliahan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan.Pelaksanaan magangini bertujuan untukmelatih mahasiswa agar memiliki kemampuan mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh di bangku perkuliahan agar mahasiswa memperoleh pengalaman praktis di lapangan yang berkaitan dengan bidang garapan. Disamping memberikan perkuliahan yang bersifat teori, Program Studi Akuntansi memandang perlu memberikan latihan dan membekali mahasiswa dengan melakukan praktek-praktek lapangan di lembaga-lembaga/instansi Pemerintah maupun Swasta, sehingga mahasiswa dapat menimba pengalaman nyata dari praktek-praktek tersebut. Dalam melakukan Magang, mahasiswa benar-benar dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan selama jangka waktu tertentu yang dibimbing oleh Supervisor di lapangan dan dibantu oleh dosen pembimbing.Dalam Pelaksanaan Magang banyak pengalaman yang dapat diperoleh oleh mahasiswa di lapangan. Disamping ilmu, mereka juga mengalami proses langsung dan penerapan dari berbagai teori yang telah dipelajari, juga dikenalkan langsung dengan dunia kerja yang sebenarnya. Dengan adanya Program Magang ini, mahasiswa diharapkan siap untuk terjun ke dunia kerja yang sesuai dengan keahliannya.B. Gambaran Umum InstansiKantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Parepare merupakan instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare (KPPN Parepare) merupakan salah satu KPPN Non Percontohan yang telah sukses menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) KPPN Percontohan.Ruang lingkup wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare (KPPN Parepare) meliputi Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang.

BAB IIPEMBAHASANA. Sejarah Berdirinya KPPNKantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan ujung tombak pelayanan publik yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memberikan pelayanan berupa pencairan dana APBN, penatausahaan setoran penerimaan negara dan penyusunan laporan keuangan Kantor/satuan kerja instansi pemerintah serta memberikan bimbingan teknis terkait pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBN. Didalam perkembangannya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Parepare telah banyak mengalami perubahan nama. Pada masa penjajahan Belanda bernama CKC (Central Kantoor De Comptabilited) dan Slank Kas. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, antara tahun 1945 - 1947 Kas Negara dipegang langsung oleh bangsa Indonesia sendiri dan saat itu nama CKC dan Slank Kas diIndonesiakan, yaitu CKC menjadi KPPN (Kantor Pusat Perbendaharaan Negara), sedangkan Slank Kas menjadi KKN (Kantor Kas Negara) yang pada akhirnya ditetapkan saat itu juga bahwa KPPN dan KKN tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 1951, pemerintah Indonesia menetapkan bahwa di tiap - tiap Karisedenan terdapat kas negara, kemudian berdasarkan SK Menteri Urusan Pendapatan Pembiayaan dan Pengawasan tanggal 22 Desember 1964 No.KPPN/1/64, nama KPPN dan KKN digabung menjadi KBN Parepare (Kantor Bendahara Negara Parepare) yang diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1965.Seiring dengan berjalannya waktu, dengan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 7 April 1975 No.KEP-405/MK/I/1975,Kantor Bendahara Negara (KBN) Parepare mengalami perubahan dan struktur organisasi dipecah menjadi KPN (Kantor Pelayanan Negara),KKN (Kantor Kas Negara) dan Satuan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran yang berada di daerah pada tanggal 12 Juni 1976. Kemudian sejak tanggal 11 Juni 1981, KPN dan KKN digabung menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Parepare (KPKN Parepare) yang diresmikan oleh Bapak Sekertaris Direktorat Jenderal Anggaran waktu itu, yaitu Bapak H.Imam Rusdi.Dengan adanya penggabungan Kantor Pelayanan Negara (KPN) dan Kantor Kas Negara (KKN) menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Parepare (KPKN Parepare) berdasarkan SK Menteri Keuangan tanggal 12 Juni 1989 No.645/KMK.01/1989 yang berlaku efektif per 1 April 1990.Perubahan nama ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang semua dilakukan oleh 2 (dua) kantor cukup dilaksanakan oleh 1 (satu) kantor saja yang kita kenal dengan istilah SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Hal ini diiringi pula dengan perubahan mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan APBN diantaranya giralisasi dan perubahan sistem Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) menjadi Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang semakin mempermudah masyarakat dalam rangka pengelolaan dana APBN.Begitu pula halnya perubahan KPKN yang cukup mendasar, diantaranya peran selakuOrdonaturyang memiliki kewenangan di bidangordonanseringyaitu melakukan pengujian atas permintaan pembayaran oleh instansi/satuan keja atau pihak-pihak yang memiliki hak tagihan pada negara beralih kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, dalam hal ini adalah pimpinan satuan kerja/instansi.Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI No.303/KMK01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang perubahan nama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Parepare (KPKN Parepare) menajadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare (KPPN Parepare),perubahan KPKN menjadi KPPN diharapkan KPPN dapat melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara (Comtabel) dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat secara cepat, tepat dan sistematis. Sementara mengenai tempat kedudukan Kantor Perbendaharaan Negara Parepare (KPN Parepare) pada tahun 1976 berada di Jl.Veteran No.21 Parepare dan Kantor Kas Negara Parepare (KKN Parepare) terletak di Jl.Karaeng Burane No.20 Parepare. Pada saat terjadi Agresi Belanda tahun 1947, untuk menyelamatkan dokumen administrasi keuangan dan saat disatukannya Kantor Perbendaharaan Negara Parepare (KPN Parepare) dan Kantor Kas Negara Parepare (KKN Parepare) menjadi Kantor Bendahara Negara Parepare (KBN Parepare) maka kantornya dipindahkan dan disatukan di Jl.Karaeng Burane No.20 Parepare hingga saat ini.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Parepare merupakan instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare (KPPN Parepare) merupakan salah satu KPPN Non Percontohan yang telah sukses menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) KPPN Percontohan. Dengan menerapkan SOP KPPN Percontohan,KPPN Parepare diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap proses pencairan dana APBN menjadi lebih cepat, tepat, akurat dan transparan serta tanpa adanya pungutan biaya. Sampai saat ini KPPN Parepare masih terus berbenah untuk benar-benar dapat mewujudkan pelayanan prima bagi stakeholder. KPPN mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam struktur organisasinya, KPPN Parepare terdiri dari 4 (empat) seksi teknis dan 1 (satu) sub bagian yaitu Seksi Pencairan Dana, Seksi Bank/Giro Pos, Seksi Manajemen satker dan Kepatuhan Internal, Seksi Verifikasi dan Akuntansi serta 1 (satu) Sub Bagian Umum. Masing-masing seksi dan sub bagian terdiri dari para staf yang ditempatkan pada berbagai posisi sesuai dengan uraian jabatan dan pekerjaan yang tertuang dalam Standard Operating Procedure (SOP) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Percontohan.Ruang lingkup wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare (KPPN Parepare) meliputi Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang.B. Visi dan Misi KPPN ParepareVISI

1. Menjadi Pengelola Pembendaharaan Negara Yang Profesional, Modern, Akuntabel Guna Mewujudkan Manajemen Keuangan Pemerintah Yang Efektif Dan Efesien.

MISI

1. Menciptakan fungsi Pelaksana Anggaran Yang Efektif.2. Mewujudkan Pengelolaan Kas Yang Efesien Dan Optimal.3. Menciptakan Sistem Menajemen Investasi Yang Tepat Sasaran.4. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan BLU Yang Fleksibel, Efektif, dan Akuntabel.5. Mewujudkan Akuntansi Keuangan Negara Yang Akuntabel, Transparan, Tepat Waktu Dan Akurat.6. Mewujudkan Dukungan Teknis Yang Handal, Terintegrasi, Terotomatisasi, dan Mudah Diterapkan.7. Menyempurnakan Proses Bisnis Sistem Perbendaharaan Sesuai Best Practice.8. Melaksanakan Pemberdayaan Dan Integrasi Seluruh Sumber Daya Organisasi Secara Optimal.

C. Tujuan KPPN ParepareTujuan Program KPPN yaitu:1. Pengelolaan anggaran dan pemberdayaan yang lebih modern dan terintegrasi.2. Penyelarasan dalam proses bisnis untuk pengelolaan anggaran dan pembendaharaan Negara.3. Meningkatkan kapabilitas analisis anggaran.4. Meningkatkan fungsional akuntansi pemerintah.5. Meningkatkan efektifitas pelaporan belanja Negara.6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. 7. Implementasi TI yang terintegrasi.8. Mewujudkan pelayanan TI terpadu untuk DJA dan DJPB.9. Pengendalian kualitas dan pengelolaan proyek.D. Kode Etik Direktorat Jenderal Perbendahraan KPPN Parepare (Berdasarkan PMK No 48/PMK.5/2007)PEGAWAI BERKEWAJIBANPEGAWAI DILARANG

Berperilaku sesuai ajaran agama atau sesuai kepercayaan yang dianut; Memiliki toleransi; Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat-istiadat sekitar; Mentaati jam kerja dan tata tertib kantor; Mentaati perintaah kedinasan; Berpakaian rapi dan sopan; Bertingkah laku sopan; Netral dalam golongan dan/atau patai politik serta tidak diskriminatif; Bertugas sesuai SOP dengan rasa penuh tanggung jawab, jujur, dan profesional; Memberi pelayanan prima; Menjaga dan/atau informasi direktorat jenderal perbendaharaan; Menjaga kerahasiaan tugas; Melaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada atasan jika ada pelanggaran/penyimpangan; Menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan ruang kerja; Memelihara, melindungi, dan mengamankan inventaris yang menjadi tanggung jawabnya; Mengindahkan etika berkomunokasi; Mematuhi aturan hukum, aturan kepegawaian, kode etik serta sumpah janji PNS; Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas; Pegawai yang berhenti atau selesai memangku jabatan wajib mengembalikan dokumen dan/atau barang inventaris yang dipergunakan selama melaksanakan tugas; Bahasia kepada bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas; Menjadi simpatisan, anggota dan/atau pengurus partai politik; Menggunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung dan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi maupun pihak lainnya diluar kedinasan; Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun dari perorangan/lembaga secara langsung yang menyebabkan pegawai memiliki kewajiban yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas; Memanfaaatkan data dan/atau informasi perbendaharaan untuk memperoleh keuntungan pribadi; Memanfaatkan kewenangan jabatan dan pengaruhnya untuk memperoleh keuntungan pribadi; Menyampaikan informasi yang bersifat rahasia kepada lain diluar kewenangannya; Menggandakan sistem dan/atau program aplikasi komputer milik direktorat jenderal perbendaharaan diluar kepentingan dinas; Membantu, meindungi, bekerjasama, menyuruh dan/atau memberi kesempatan pihak lain melakukan tindak pidana dibidang perbendaharaan; Mengkonsumsi minuman keras yang dapat merusak citra dan martabat pegawai; Mengkomsumsi mengedarkan dan/atau obat terlarang; Melakukan perbuatan amoral/asusila

PELANGGARAN TERHADAP KODE ETIK DIKENAKAN SANKSI

E. Struktur Organisasi KPPN ParepareKantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare (KPPN Parepare) merupakan KPPN tipe A1 yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang - undangan. KPPN Tipe A1 terdiri dari Subbagian Umum, Seksi Pencairan Dana, Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, Seksi Bank, Seksi Verifikasi dan Akuntansi, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi dalam instansi akan menjelasakan berbagai tugas, fungsi dan hubungan wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan dari instansi tersebut.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor pelayanan Perbendaharaan Negara parepare.KET : 1. Kepala Kantor bertugas sebagai top manager.2. Subbagian Umum bertugas melakukan pengelolaan organisasi, kinerja, SDM, dan keuangan, penatausahaan user SPAN, penyusunan bahan masukan dan konsep Renstra, Renja, RKT, PK, LAKIP KPPN, penerbitan dan pengiriman SPM DBH PBB serta tata usaha,rumah tangga dan kehumasan. Subbagian Umum merupakan pelaksana kehumasan dan pelaksana administrasi KPPN. Keluaran dari subbagian umum adalah layanan perkantoran.3. Seksi Pencairan Dana bertugas melakukan pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan perundang - undangan atau pengujian resume tagihan dan SPM, Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara), penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU, penerbitan Surat Pengesahan atas Ralat SPM dari satuan kerja dan Nota Dinas Kesalahan dan Perbaikan SP2D Hasil Verifikasi pada KPPN, dan pengelolaan data kontrak, data supplier, dan belanja pegawai satker serta monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satker.4. Seksi Bank bertugas melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana, menilai dan mengesahkan penggunaan uang yang telah disalurkan ,penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara, mengirim dan menerima uang,menyusun laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, dan menyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri.5. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal bertugas melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan, fungsi Customer Service, supervisi teknis SPAN dan helpdesk SAKTI, pemantauan standar kualitas layanan KPPN dan penyediaan layanan perbendaharaan, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.6. Seksi Verifikasi dan Akuntansi bertugas melakukan verifikasi pembayaran/transaksi, rekonsiliasi laporan akuntansi, penyusunan Laporan Keuangan tingkat Kuasa BUN, pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan,dan pelaporan realisasi dan analisis kinerja anggaran serta analisis data statistik laporan keuangan.F. PENGEMBANGAN KUALITAS DAN PEMBINAAN PEGAWAI1. Menerapkan budaya kerja 3S (Sambut, Sapa, dan Senyum) bagi semua pegawai KPPN Parepare dalam melayani setiap stakeholder.2. Meningkatkan profesionallitas pegawai dalam melayani stakeholder, melalui rotasi pegawai secara periodik.3. Menyediakan perpustakaan dengan ruang baca yang nyaman untuk menambah pengetahuan dan wawasan pegawai.4. Memberikan kesempatan yang luas kepada para pegawai untuk mengikuti diklat/melanjutkan sekolah/kuliah baik biaya sendiri maupun biaya negara.5. Melakukan kegiatan pembinaan kepada stakeholders.6. Melaksanakan kegiatan bersama seperti olahraga, tasyakuran bersama.7. Melaksanakan one day one information dimana pegawai ditunjuk satu hari satu pegawai yang menyampaikan informasi guna melatih pegawai agar mampu berbicara didepan umum.G. PRODUK KPPN PARE-PARE 1. Seksi Pencairan dana Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) non belanja pegawai Penerbitan Surat Perintah Pencairn Dana (SP2D) Gaji induk dengan aplikasi Gpp Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaji lainnya dengan aplikasi GPP Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja pegawai non aplikasi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja pegawai non gaji Penerbitan Surat Perintah pencairan dana (SP2D) pengganti dan surat perintah membayar pengganti uang persediaan (SPM GUP) potongan/nihil atas beban bantuan luar negeri (BLN) Penerbitan Surat Perintah pencairan dana (SP2D) atas SPM yang diterima atas jasa pengiriman surat Pengembalian surat perintah membayar SPM Penerbitan dan pelaporan surat perintah pembayaran (SPB) dan daftar SPB pada KPPN non KBI Penatausahaaan dokumen DIPA/dokumen lain yang dipersembahkan dan transfer pagu DIPA awal tahun anggaran serta pengamanan data base Perubahan pagu atas revisi DIPA Penerbitan pengesahan surat kuasa pengguna anggaran (SKPP) Penatausahaan kartu pegawai perorangan untuk satker TNI/Polri Pengesahan surat keternagan penghentian pembayaran (SKPP) pegawai mutasi non aplikasi GPP Surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) pegawai mutasi/pensiun dengan aplikasi GPP Pengesahan surat keternagan penghentian pembayaran (SKPP) pegawai mutasi non pensiun GPP Persetujuan/penolakan permintaan tambahan uang persediaan (TUP) Penerbitan surat teguran keterlambatan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan (TUP) Penyelesaian ralat surat perintah membayar (SPM) sauan kerja Penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) pengesahan satker badan layanan umum (BLU)Contoh Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :

2. Kasi Bank/Giro Pos Penyusunan Laporan Kas Posisi (LKP) Penyediaan dana dalam rangka Treasury Single Account (TSA) Penatausahaan penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara (MPB) Penyusunan daftar selisih saldo bank/pos akhir bulan Penerbitan surat perintah membayar pengembalian pendapatan (SPM PP) Penyusunan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran negara Penerbitan konfirmasi surat setoran/nota pelimpahan Imbalan jasa pelayanan perbankan dalam rangka pengeluaran (menerima pembayaran) Penerbitan nota penyesuaian dalam rangka koreksi pembukuan setoran Penatausahaan penerimaan negara dari potongan SPM/SP2D melalui e playpoint Penatausahaan laporan denda tilang Penerbitan surat teguran kekurangan dan/atau keterlambatan pelimpahan Persetujuan penolakan pembukuan rekening Penatausahaan rekening bendahara Penerbitan surat perintah penyetor dana retur SP2D ke kas negara Pembuatan berita acara rekonsiliasi imbalan jasa pelayanan bank/pos persepsi dalam rangka treasury single account (TSA) penerimaan Penerbitan nota perbaikan transaksi Imbalan jasa pelayanan perbankan dalam rangka treasury single account (TSA) pengeluaran (melakukan pembayaran) Konfirmasi data unmacth modul penerimaan negara (MPN) Penyelesaian data unmacth modul penerimaan negara (MPN) Monitoring dan evaluasi atas kepatuhan BO I/bank persepsi/pos persepsi dalam rangka pelaksanaan treasury single account (TSA) penerimaan pengeluaran Pengembalian penerimaan perhitungan pihak ketiga (PFK) perum BULOG3. Seksi Verifikasi dan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Penatausahaan LPJ Bendahara pengeluaran Penerimaan nota dinas hasil validasi dan verifikasi SPM/SP2D SSBP/SSP Rekonsiliasi eksterna dan penerbitan BAR Penerbitan surat peringatan penyampaian laporan keuangan (SP2LK) Rekonsiliasi eletronik Penerbitan surat pemberitahuan pencabutan pengenaan sanksi (SP3S) Penerbitan surat keterangan telah dibukukan (SKTB) Penerbitan surat keputusan persetujuan pembayaran pengambilan pendapatan (SKP4) tahun anggaran yang lalu Penerbitan surat keputusan persetujuan pembayaran pengambilan pendapatan (SKP4) tahun anggaran yang berjalan Penerbitan barita acara rekonsiliasi internal Konfirmasi setoran uang persediaan satker mitra KPPN lain Jurnal koreksi setoran UP/TUP Penatausahaan LPJ bendahara pengeluaran4. Sub Bagian Umum Penyelesaian pengajuan izin cuti tahunan dan cuti besar Pembayaran gaji pegawai satker KPPN Pembayaran Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) Penata usahaan surat masuk Penata usahaan surat keluar Penyaluran pendistribusian barang Penyusunan laporan kepegawaian Penata usahaan arsip KPPN Pengusulan calon peserta pendidikan dan latihan Pemrosesan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) Penyusunan daftar urutan kepangkatan (DUK) Pembuatan karpeg/karis/kartu akses dan taspen Penyelesaian pemberitahuan kenaikan gaji berkala (KGB) Pembayaran lembur pegawai satker KPPN Pembayaran uang makan pegawai satker KPPN Penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga (RKA-KL) Pengajuan usul kenaikan pangkat UKP/usul pangkatan PNS Pengurusan permohonan pensiun Penyelesaian surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) pegawai KPPN Penyaluran pendistribusian barang Rekonsiliasi laporan keuangan tingkat UAKPA Usulan mutasi internal Penunjukkan supervision Pembuatan LPJ bendahara Penerbitan kartu identitas petugas satker (KIPS) pengantar SPM/pengambilSP2D Penggantian kartu identitas petugas satker (KIPS) pengantar SPM/pengambil SP2D Adminitrasi absen melalui sistem handkey Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) aparat pengawas fungsional Pengajuan usul kenaikan penurunan peringkat jabatan pelaksana Perencanaan penarikan dana Penerbitan SPM-PP tahunan anggaran berjalan Usul penghapusan arsip Penyelesaian izin perjalanan keluar negeri untuk keperluan pribadi Penanganan pelanggaran kode eak pada KPPN Penunjukkan petugas pengantar SP2D (kurir) Pembuatan laporan inventaris barang Pengelolahanpengacuan/keberatan masyarakat yang diterima melalui sarana pengaduan KPPN H. SARANA DAN PRASARANA Gedung KPPN Parepare seluas 1062 m2 dan halaman gedung seluas 588 m2 sehingga jumlah luas halaman dan gedung seluas 1650 m2. Dengan dana yang tersedia didalam DIPA dan SKPA tahun anggaran 2012 dan 2013 baik untuk pemeliharaan gedung maupun inventaris kantor dapat diperdayakan sehingga dalam persiapan lay-out KPPN percontohan dan inventaris kantor/meja dan kursi dapat terpenuhi sesuai dengan standar yang diharapkan, walaupun dangan kondisi gedung kantor yang cukup lama dibangun pada tahun 1965.1. RUANG KERJARuang kerja KPPN Parepare meliputi ruang kepala kantor, ruang kerja pejabat, dan pegawai, ruang kerja sekertaris, dan ruang server. Masing masing pelaksana hanya dipisahkan oleh partisi-partisi sehingga mendukung konsep transparansi pelayanan.Ruang kerja seksi pencairan dana dan seksi Bank / Giro pos ditempatkan berdampingan, hal ini bertujuan untuk mendukung alur penyelesaian pekerjaan. Sedangkan ruang kerja seksi Verifikasi dan Akuntansi serta sub bagian umum ditempatkan sesuai dangan fungsinya sebagai Back Office.2. RUANG PELAYANANRuang pelayanan terbagi atas konter penerimaan SPM, pengembalian SP2D dan surat lainnya, konter penerimaan LHP Bank persepsi, ruang tunggu customer service, dan konter rekonsiliasi SAI. Ruang ditata untuk memberikan kenyamanan, dan bersifat transparan sehingga seluruh stake holder dapat dengan jelas melihat prosedur penyelesaian pekerjaan yang ada.3. FASILITAS PENUNJANG RUANG TUNGGU PELAYANANSebagai bukti ketulusan dan kesungguhan KPPN Parepare dalam melayani Stakeholders/mitra kerja, ruang tunggu pelayanan ditata sedemikian rupa dengan beberapa fasilitas antara lain :a. Free Internet Acces (WIFI) : fasilitas free wifi ini sangat bermanfaat bagi satker untuk mengakses informasi melalui internet secara gratis, cepat dan nyaman. Stakeholders akan merasa tidak jenuh apabila menunggu diruang pelayanan karena adanya fasilitas free wifi ini. b. Televisi : merupakan salah satu alat hiburan bagi stakeholders untuk mengusir kejenuhan c. Jam Digital : jam digital yang ditempatkan diruang pelayanan sangat bermanfaat untuk melihat waktu kapan SPM itu dimasukkan ke loket.d. Air Minum dan Permen : salah satu pencitraan pelayanan KPPN Parepare kepada mitra kerja agar mitra kerja merasa nyaman dan rileks saat menunggu antrian.e. Koran/Surat Kabar : merupakan salah satu fasilitas media cetak yang diperuntukkan bagi stakeholders untuk mengatasi kejenuhan sekaligus menambah wawasan.f. Komputer dan Printer untuk Satker : salah satu bentuk kepedulian dan ketulusan dalam pelayanan kepada satker berupa penyediaan fasilitas Printer dan Komputer untuk mencetak atau mengerjakan laporan atau dokumen sehinnga satker tidak pelu keluar kantor apabila ada keperluan untuk mencetak dokumen.g. Leaflet/Brosur dan buku Panduan : merupakan fasilitas yang ditunjukkan kepada satker untuk menambah wawasan terutama dibidang perbendaharaan.

BAB IIIPELAKSANAAN KEGIATAN MAGANGA. Waktu Pelaksanaan1. WaktuPelaksanaan Program Magang Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Parepare ini berlangsung sejak Tanggal 28 Januari sampai dengan 28 Februari 2014.2. TempatTempat Pelaksanaan Program Magang Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Parepare ini berlangsung di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Parepare Jl. Karaeng Burane No.20 Parepare,Sulawesi Selatan.B. Kegiatan/tugas-tugas yang Dilaksanakan Kegiatan/tugas-tugas yang dilaksanakan di KPPN adalah:NOHari/TglKegiatan

1

Selasa, 28 Januari 2014 Penerimaan Magang Orientasi/pengenalan tentang instansi

2Rabu, 29 Januari 2014 Mengikuti One Day One information pegawai Melampir SP2D harian Membubuhi Stempel pada Instansi Tanda Pengenal Menyusun dan menceklis arsip

3Kamis, 30 Januari 2014- Menscan foto satker- Menyusun arsip- Membubuhi stempel Vera Pada data Satker- Belajar mengoperasikan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

4Jumat, 31 Januari 2014 Libur

5Sabtu, 1 Februari 2014 Libur

6Ahad, 2 Februari 2014 Libur

7Senin, 3 Februari 2014 Izin

8Selasa, 4 Februari 2014 Izin

9Rabu, 5 Februari 2014 Mengikuti One Day One information pegawai- Menscan foto satker- Menyusun arsip- Membubuhi stempel Vera Pada data Satker Melampir SP2D harian dan gaji Merekam surat perintah membayar (SPM) Mengoperasikan aplikasi SP2D Membuat SP2D Membuat konsep dan daftar terlampir Membuat Kartu pengawasan kredit

10Kamis, 6 Februari 2014 Mengikuti One Day One information pegawai- Menscan foto satker- Menyusun arsip- Membubuhi stempel Vera Pada data Satker Merekam surat perintah membayar (SPM) Mengoperasikan aplikasi SP2D Membuat SP2D Membuat konsep dan daftar terlampir Membuat Kartu pengawasan kredit

11Jumat, 7 Februari 2014 Mengikuti One Day One information pegawai- Menscan foto satker- Menyusun arsip- Membubuhi stempel Vera Pada data Satker Merekam surat perintah membayar (SPM) Melampir SP2D Harian Nihil Membuat SKPP Mengoperasikan aplikasi SP2D Membuat SP2D Membuat konsep dan daftar terlampir Membuat Kartu pengawasan kredit

12Sabtu, 8 Februari 2014 Libur

13Ahad, 9 Februari 2014 Libur

14Senin, 10 Februari 2014 Mengikuti One Day One information pegawai Merekam surat perintah membayar (SPM) Mengoperasikan aplikasi SP2D Membuat SP2D Membuat konsep dan daftar terlampir Membuat Kartu pengawasan kredit

15Selasa, 11 Februari 2014 Mengikuti One Day One information pegawai Membubuhi stempel Vera Pada data Satker Melampir SP2D harian Nihil dan Gaji Merekam surat perintah membayar (SPM) Mengoperasikan aplikasi SP2D Membuat SP2D Membuat konsep dan daftar terlampir Membuat Kartu pengawasan kredit

16Rabu, 12 Februari 2014 Mengikuti One Day One information pegawai Merekam surat perintah membayar (SPM) Mengoperasikan aplikasi SP2D Membuat SP2D Membuat konsep dan daftar terlampir Membuat Kartu pengawasan kredit

17Kamis, 13 Februari 2014 Mengikuti One Day One information pegawai Mengadakan sosialisasi pada satker Parepare, Sidrap, Pinrang di Hotel Kenari

18Jumat, 14 Februari 2014 Mengikuti One Day One information pegawai Melampir SP2D Harian Nihil Merekam surat perintah membayar (SPM) Mengoperasikan aplikasi SP2D Membuat SP2D Membuat konsep dan daftar terlampir Membuat Kartu pengawasan kredit

19Sabtu, 15 Februari 2014 Libur

20Ahad, 16 Februari 2014 Libur

21Senin, 17 Februari 2014 Mengikuti One Day One information pegawai Merekam surat perintah membayar (SPM) Mengoperasikan aplikasi SP2D Membuat SP2D Membuat konsep dan daftar terlampir Membuat Kartu pengawasan kredit

22Selasa, 18 Februari 2014 Mengikuti One Day One information pegawai Merekam surat perintah membayar (SPM) Mengoperasikan aplikasi SP2D Membuat SP2D Membuat konsep dan daftar terlampir Membuat Kartu pengawasan kredit

23Rabu, 19 Februari 2014 Mengikuti One Day One information pegawai Merekam surat perintah membayar (SPM) Mengoperasikan aplikasi SP2D Membuat SP2D Membuat konsep dan daftar terlampir Membuat Kartu pengawasan kredit

24Kamis, 20 Februari 2014 Mengikuti One Day One information pegawai Merekam surat perintah membayar (SPM) Mengoperasikan aplikasi SP2D Membuat SP2D Membuat konsep dan daftar terlampir Membuat Kartu pengawasan kredit

25Jumat, 21 Februari 2014 Mengikuti One Day One information pegawai Merekam surat perintah membayar (SPM) Mengoperasikan aplikasi SP2D Membuat SP2D Membuat konsep dan daftar terlampir Membuat Kartu pengawasan kredit

26Sabtu, 22 Februari 2014 Libur

27Ahad, 23 Februari 2014 Libur

28Senin, 24 Februari 2014 Mengikuti One Day One information pegawai Menginput data gaji Polres Pinrang Merekam surat perintah membayar (SPM) Mengoperasikan aplikasi SP2D Membuat SP2D Membuat konsep dan daftar terlampir Membuat Kartu pengawasan kredit

29

Selasa, 25 Februari 2014 Mengikuti One Day One information pegawai Menginput data gaji Polres Enrekang Merekam surat perintah membayar (SPM) Mengoperasikan aplikasi SP2D Membuat SP2D Membuat konsep dan daftar terlampir Membuat Kartu pengawasan kredit

30.Rabu, 26 Februari 2014 Mengikuti One Day One information pegawai Menginput data gaji Polres Sidrap Merekam surat perintah membayar (SPM) Mengoperasikan aplikasi SP2D Membuat SP2D Membuat konsep dan daftar terlampir Membuat Kartu pengawasan kredit

31.Kamis, 27 Februari 2014 Mengikuti One Day One information pegawai Menginput data gaji Polres Barru Merekam surat perintah membayar (SPM) Mengoperasikan aplikasi SP2D Membuat SP2D Membuat konsep dan daftar terlampir Membuat Kartu pengawasan kredit

32.

Jumat, 28 Februari 2014 Mengikuti One Day One information pegawai Menginput data gaji Polres Parepare Merekam surat perintah membayar (SPM) Mengoperasikan aplikasi SP2D Membuat SP2D Membuat konsep dan daftar terlampir Membuat Kartu pengawasan kredit

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Magang1. Faktor pendukung Pelaksanaan Magang adalah:a. Tersedianya fasilitas yang cukup memadai dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada kantor tersebut.b. Adanya masukan-masukan dan bimbingan dari instansi tempat berlangsungnya kegiatan magang.c. Antusiasme dan apresiasi yang diberikan oleh sebagian besar karyawan/pegawai dalam menunjang suksesnya program magang yang penulis jabarkan.2. Faktor penghambat pelaksanaan magangFaktor penghambat Pelaksanaan Program Magang Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Parepare ini hanya terbatas pada persoalan teknis pelaksanaan yang sedikit membatasi peserta magang dalam menerapkan Teori yang diperoleh pada bangku perkuliahan.

BAB IVPENUTUPA. Kesimpulan Dari laporan magang ini terdapat kesimpulan bahwa Kantor Perbendaharaan Pelayanan Negara Kota Parepare merupakan instansi yang cukup baik sebagai tempat magang karena mahasiswa yang melaksanakan magang mendapatkan banyak bantuan berupa pengarahan pada pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan.B. Saran1. Kepada Mahasiswa yang akan melaksanakan Program MagangSebelum terjun langsung ke lapangan untuk kegiatan Pelaksanaan Magang diharapkan kepada setiap mahasiwa agar betul-betul mempersiapkan diri baik fisik maupun mental serta dilandasi dengan pola pikir yang intelek dalam memasuki dunia baru yang jauh berbeda dengan dunia kampus.2. Kepada Fasilitator Pelaksana MagangWaktu yang diberikan kepada peserta magang sekiranya dapat sedikit diperpanjang dengan mempertimbangkan efektifitas Output pelaksana Program Magang3. Kepada Lokasi Pelaksanaan Maganga. Penetapan standard dan prosedur yang jelas terhadap setiap aktivitas pekerjaan agar kriteria pencapaian tujuan yang diharapkan dapat dipahami dan dimengerti secara jelas dan terarah.b. Konsultasi dan konseling yang intens antara pihak atasan dan bawahan terkait proses dan kinerja agar terjadinya kesepahaman ide dan praktik pada setiap karyawan.

Kepala Kantor

Kasubag Umum

Pelaksana

Kasi Pencairan Dana

Kasi Vera

Kasi MSK 1

Kasi Bank

Pelaksana

Pelaksana

Pelaksana

Pelaksana

JABATAN FUNGSIONAL BENDAHARA PENGELUARAN