Laporan Pelaksanaan Kegiatan...Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 dengan baik serta dapat...

Halaman 1 dari 38 halaman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas semua limpahan rahmat dan karunia-

Nya, sehingga tersusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta Tahun 2019 yang merupakan salah satu wujud dalam

pelaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk kinerja Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta.

Dengan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta menjadi birokrasi bersih, dan melayani sebagaimana harapan

masyarakat. Dengan kata lain, ini adalah merupakan pekerjaan besar bagi jajaran

Peradilan Tata Usaha Negara untuk secara konsisten terus menegakkan dan

meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam

pelaksanaan tugas dan peran yang sudah ditetapkan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Tahun 2019 ini merupakan laporan atas pelaksanaan kegiatan kinerja Pengadilan

Tata Usaha Negara Jakarta selama tahun 2019 yang semata-mata kita tunjukkan

kepada masyarakat pencari keadilan, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja

organisasi yang berorientasi pada hasil yang optimal, baik berupa output maupun

outcome dan juga sebagai bentuk dari pengejawantahan prinsip transparansi dan

akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

dalam mewujudkan visi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sudah

ditetapkan yaitu “Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang

Agung”.

Jakarta, Januari 2020 KETUA,

H. Dr. Hari Sugiharto, SH., MH NIP. 19690714 199103 1 006


DAFTAR ISI LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengantar Daftar isi

BAB I Pendahuluan

BAB II 1. Keadaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama 2. Keadaan Perkara Tingkat Banding 3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi 4. Keadaan Perkara Tingkat PK

B. Penyelesaian Perkara 1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus 2. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu 3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) 1. POSBAKUM 2. Perkara Prodeo

BAB III Sumber Daya Manusia Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan / Golongan / Pendidikan 1. Mutasi 2. Promosi 3. Pensiun 4. Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana, dan Prasarana dan Teknologi Informasi 1. Pengelolaan Keuangan 2. Pengelolaan Saran dan Prasarana 3. Pengelolaan Teknologi Informasi - Implementasi E Court - Implementasi SIPP

BAB V Peningkatan Pelayanan Publik 1. Akreditasi Penjaminan Mutu 2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 3. Inovasi PelayananPublik

BAB VI Pengawasan A. Internal B. Evaluasi

BAB VII Penutup A. Kesimpulan B. Rekomendasi


BAB I

PENDAHULUAN

Kebijakan Umum Peradilan

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan

dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat

administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan

Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang

Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga

Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara / kepemerintahan

sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor :

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk

mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya

dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang

ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta membuat Laporan Tahunan Tahun 2018.

Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Sebagaimana halnya Mahkamah Agung yang merupakan

lembaga peradilan tertinggi dan PTUN dalam struktur organisasi berada di

bawah naungan Mahkamah Agung, maka PTUN Jakarta memiliki visi dan

misi yang sama dengan organisasi induknya, yaitu:

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

YANG AGUNG”


MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan

sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan

terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan

transparasi.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka

peningkatan pelayanan pada masyarakat

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif

dan efisien

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

Rencana Strategis

Perencanaan strategis dapat diartikan sebagai suatu pengarahan

serta pemikiran untuk mencapai visi dan misi. Pengadilan TUN Jakarta

melalui kebijakan yang dibuat oleh unsur pimpinan (Ketua/Wakil Ketua/Para

Hakim dan Panitera / Sekretaris) beserta jajarannya kebawah telah

menyusun rencana strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara

2. Peningkatan tertib administrasi perkara

3. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.

4. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to

justice)

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Dari rencana strategis tersebut, diharapkan seluruh kegiatan

pelaksanaan tugas teknis yudisial maupun non yudisial dapat dilakukan


dengan baik serta dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi (Tupoksi), sehingga hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan

dapat diminimalisir. Terlebih lagi dengan dibentuknya Hakim Pengawas

Bidang (Hawasbid) dapat memperkokoh pelaksanaan visi dan misi

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.


BAB II

1. Keadaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2018 terdapat sisa 94

perkara, pada tahun 2019, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,

menerima Perkara masuk 267 Perkara, Perkara yang dicabut 45 Perkara,

Perkara yang diputus 220 Perkara, Perkara yang didismissal 22 Perkara,

Perkara Perlawanan 0 Perkara dan Sisa Perkara 74 Perkara.

1. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2018 terdapat sisa 62



Perkara yang diputus 147 Perkara, dan Sisa Perkara 59 Perkara

2. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2018 terdapat sisa 56




3. Keadaan Perkara Tingkat PK Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2018 terdapat sisa 56





B.Penyelesaian Perkara 1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2019 terdapat 74

Perkara sisa, dari jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 287 Perkara.

NO Jenis Perkara Sisa

Perkara

1 2 3

A GUGATAN

1 Pertanahan 21

2 Kepegawaian 17

3 Perijinan 9

4 Lingkungan Hidup -

5 Tender/Pengadaan Barang dan Jasa 1

6 Badan Hukum/ Parpol 8

7 Kepala Desa dan Perangkat Desa -

8 Kepala Daerah -

9 Proses Pemilihan Umum -

10 Penggantian Antar Waktu -

11 Ketenagakerjaan -

12 Sengketa Informasi Publik/KIP 1

13 Pengadaan Tanah -

14 Fiktif Positif 1

15 Penyalahgunaan Wewenang -

16 Tindakan Administrasi Pemerintahan 2

17 Merek -

18 Lain Lain 14

JUMLAH 74

2. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2019 terdapat Perkara

yang Putus Kurang dari 3 (Tiga) Bulan sejumlah 92 Perkara, Perkara yang

putus 3 (Tiga) sampai dengan 5 (Lima) bulan sejumlah 130 Perkara, dan

Perkara putus 5 (Lima) sampai dengan 12 (Dua Belas) Bulan sejumlah 65

Perkara dari jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 287 Perkara.


NO PERKARA PUTUS TAHUN 2019

KURANG DARI 3 BULAN 3 - 5 BULAN 5 - 12 BULAN

1 265/G/2018/PTUN.JKT 181/G/2018/PTUN.JKT 131/G/LH/2018/PTUN.JKT

2 283/G/2018/PTUN.JKT 192/G/2018/PTUN.JKT 154/G/2018/PTUN.JKT



























29 59/G/2019/PTUN.JKT 273/G/2018/PTUN.JKT 241/G/LH/2018/PTUN.JKT






35 73/G/2019/PTUN.JKT 288/G/KI/2018/PTUN.JKT 256/G/2018/PTUN.JKT



38 80/G/KI/2019/PTUN.JKT 294/G/2018/PTUN.JKT 267/G/2018/PTUN.JKT









46 118/G/2019/PTUN.JKT 11/G/KI/2019/PTUN.JKT 27/G/2019/PTUN.JKT


48 127/G/KI/2019/PTUN.JKT 14/G/2019/PTUN.JKT 40/G/2019/PTUN.JKT


















66 185/G/2019/PTUN.JKT 42/G/2019/PTUN.JKT
















82 1/P/FP/2019/PTUN.JKT 71/G/2019/PTUN.JKT












93 99/G/2019/PTUN.JKT

94 100/G/2019/PTUN.JKT

95 101/G/2019/PTUN.JKT

96 102/G/2019/PTUN.JKT

97 103/G/2019/PTUN.JKT

98 104/G/2019/PTUN.JKT

99 106/G/2019/PTUN.JKT

100 107/G/2019/PTUN.JKT

101 110/G/2019/PTUN.JKT

102 111/G/2019/PTUN.JKT

103 114/G/2019/PTUN.JKT

104 115/G/2019/PTUN.JKT

105 120/G/2019/PTUN.JKT

106 121/G/2019/PTUN.JKT

107 123/G/2019/PTUN.JKT

108 125/G/2019/PTUN.JKT

109 126/G/2019/PTUN.JKT

110 130/G/2019/PTUN.JKT

111 132/G/2019/PTUN.JKT

112 135/G/2019/PTUN.JKT

113 137/G/2019/PTUN.JKT

114 141/G/2019/PTUN.JKT

115 144/G/2019/PTUN.JKT

116 145/G/2019/PTUN.JKT

117 146/G/2019/PTUN.JKT

118 148/G/2019/PTUN.JKT

119 149/G/2019/PTUN.JKT

120 151/G/2019/PTUN.JKT

121 152/G/2019/PTUN.JKT

122 154/G/2019/PTUN.JKT

123 155/G/2019/PTUN.JKT

124 156/G/2019/PTUN.JKT

125 157/G/2019/PTUN.JKT

126 158/G/2019/PTUN.JKT

127 161/G/2019/PTUN.JKT


128 162/G/2019/PTUN.JKT

129 164/G/2019/PTUN.JKT

130 172/G/2019/PTUN.JKT

92 Perkara 130 Perkara 65 Perkara

JUMLAH 287 perkara

3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding 4. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi 5. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan

Kembali (PK)

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

1. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum adalah Layanan yang dibentuk oleh Pengadilan

tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi

dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Kegiatan

ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam rangka

pemerataan akan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang kurang

mampu (Justice For All), maka disusunlah suatu program pelayanan bantuan

hukum bagi masyarakat dengan dibiayai oleh negara.

Dalam Tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah merealisasikan

pelaksanaan Posbakum dengan jumlah layanan 288 Jam Layanan dengan Biaya

sebesar Rp. 31.800.000, - yang seluruhnya dibiayai dari anggaran DIPA 05


2. Prodeo Prodeo adalah Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Pengadilan Tata

Usah Negara Jakarta dengan menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan

Tata Usaha Negara Jakarta sehingga setiap orang yang tidak mampu secara

ekonomi dapat berperkara secara Cuma-Cuma.


Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milter dan Peradilan Tata Usaha

Negara melalui peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

mengalokasikan Anggaran Pembebasan biaya panjar perkara sebesar Rp. 3.

600.000,-


BAB III Sumber Daya Manusia


Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia pada institusi sangat

penting dan menentukan, karena Sumber Daya Manusia adalah roda penggerak

system yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan

Sumber Daya Manusia yang bias berkerjasama, berintegritas tinggi, beriwibawa,

kuat, cakap, berkualitas, professional, berdaya huna dan sadar akan tanggung

jawab. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengelola Sumber Daya Manusia

dengan tepat dan cermat sera sesuai dengan bidang tugasnya.

Mutasi

HAKIM

Masuk :

1. ENRICO SIMANJUNTAK, SH.,MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Serang diperbantukan di Dirjen Badilmiltun MARI menjadi Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Mataram T.M.T 9 Januari 2019.

2. Muhamad Ilham, SH.,MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

menjadi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta T.M.T 31 Januari

2019.

3. TAUFIK PERDANA, SH.,MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

menjadi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta T.M.T 01 Pebruari

2019.

4. Dr. H. HARI SUGIHARTO, SH.,MH., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung menjadi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta T.M.T. 11

Pebruari 2019.


5. INDAH MAYASARI, SH.,MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang menjadi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta T.M.T. 11

Juli 2019

Keluar :

1. H. UJANG ABDULLAH, SH.M.Si., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

T.M.T 11 Pebruari 2019.

2. WENCESLAUS, SH.,MH., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Makassar T.M.T 15 Pebruari 2019.

3. Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH.,MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta menjadi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

T.M.T 15 Pebruari 2019.

4. OENOEN PRATIWI, SH.,MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

T.M.T. 26 Juli 2019

5. ADHI BUDHI SULISTYO, SH.,MH., Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung T.M.T.

26 Juli 2019.

6. Hj. SRI SUHARTININGSIH,SH.,MH., Panitera Pengganti PTUN Bengkulu

menjadi Panitera Pengganti PTUN Jakarta T.M.T. 9 April 2019.


Pegawai :

Keluar:

1. WAHYUNI, SH., Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta Mutasi menjadi Staf pada Pengadilan Tata Usaha

Negara Pontianak T.M.T 15 Oktober 2019

B. Promosi:

Panitera Penggati :

1. SUPRAPTI, SH.,MH., Jurusita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

T.M.T 1 April 2019.

2. DEWI AQUA KUSUMASARI, SH., Staf Kepaniteraan Hukum Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta menjai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta T.M.T 1 April 2019.

3. SUMAJA, SH., Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjadi Panitera Pengganti

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta T.M.T 1 April 2019.

4. M. SALOMO F. SIMANDJUNTAK, ST.,SH., Staf Sub Bagian Umum dan

Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjadi Panitera

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta T.M.T 1 April 2019.

5. LIA UTAMI NAWANGSIH, SE.,MH., Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjadi Panitera Pengganti

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta T.M.T 1 April 2019.


1. Pensiun

MOLANA YUSUF., Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Diberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas

Permintaan Sendiri berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No.

524/SEK/Kp.I/HD/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019.

2. Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

1. Diklat Bendahara Penerimaan Angkatan IV Tahun Anggaran 2019,

berdasarkan surat dari Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan

Mahkamah Agung RI, Nomor : 91/Bld/S/2019, tanggal 20 Februari 2019,

yang dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 6 Maret 2019 yang

diikuti oleh : NURWITA, A.Md., Staf Panitera Muda Perkara / Bendahara

Penerima Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

2. Mengikuti Training of Trainers Program PPC Terpadu Angkatan III

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan surat dari Kepala

Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Nomor :

157/BLD/S/S/3/2019, tanggal 6 Maret 2019, yang dilaksanakan pada

tanggal 12 sampai dengan 16 Maret 2019 yang diikuti oleh : ENRICO

SIMANJUNTAK, S.H,M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta.

3. Mengikuti FGD Proposal Penelitian. Berdasarkan surat dari Kepala Pusat

Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung

RI, Nomor : 143/Bld.2/Lit/S/3/2019, tanggal 4 Maret 2019, yang

dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2019 yang diikuti

oleh :


1. ANDI MUH ALI RAHMAN, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta.

2. UMAR DANI, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta.

3. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H,M.H., Hakim Pengadilan Tata


4. Mengikuti Diklat Manajemen Resiko Bagi Ketua Pengadilan Tingkat

Pertama Tahun 2019. Berdasarkan surat dari Kepala Badan Litbang Diklat

Kumdil Mahkamah Agung RI., Nomor : 116/Bld/S/2/2019, tanggal 28

Februari 2019, yang dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 22

Maret 2019 yang diikuti oleh : Dr. H. HARI SUGIHARTO, S.H.,M.H., Ketua


5. Mengikuti FGD Proposal Penelitian berjudul Implementasi E-Court

berdasarkan Perma 3 Tahun 2018. Berdasarkan surat dari Kepala

Puslitbang Kumdil Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI,

Nomor : 226/Bld.2/Lit/3/2019, tanggal 12 Maret 2019, yang dilaksanakan

pada tanggal 20 Maret 2019 yang diikuti oleh:ENRICO SIMANJUNTAK,

S.H,M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

6. Mengikuti Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi

Indonesia (IDI) 2018. Berdasarkan surat dari Kepala Badan Pusat Statistik

Provinsi DKI Jakarta, Nomor : B-313/BPSDKI/31000/04/2019, tanggal 23

April 2019, yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019, yang diikuti


oleh: TIAS DESCARIASTY, SH Ka. Sub Bagian Perencanaan, IT dan

Peloporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

7. Mengikuti Diklat Sengketa TUN dan Sengketa ASN Pasca Berlakunya

Perma Nomor 6 Tahun 2018, berdasarkan surat dari Direktur Pembinaan

Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Nomor :

770 Djmt.3/B/7/2019, tanggal 01 Juli 2019, yang dilaksanakan pada

tanggal 8 s.d 12 Juli 2019, yang diikuti oleh: Dr. UMAR DANI, S.H.,M.H.,

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

8. Mengikuti Training of Trainer (TOT) Hak Asasi Manusia untuk Hakim dan

Calon Hakim. Berdasarkan surat dari Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan

Mahkamah Agung RI, Nomor : 1028/Bld.3/Dik/S/7/2019, tanggal 9 Juli

2019, yang dilaksanakan pada dilaksanakan pada tanggal 18 sampai

dengan 19 Juli 2019, yang diikuti oleh: ENRICO SIMANJUTAK, SH.,MH.,


9. Mengikuti Training of Trainer (TOT) Diklat III Program PPC Terpadu

Angkatan III Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia.

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah

Agung RI, Nomor : 1061/Bld.3/Dik/S/7/2019, tanggal 16 Juli 2019, yang

dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 26 Juli 2019, yang diikuti

oleh:

1. NELVY CHRISTIN SH.,MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta.


2. ENRICO SIMANJUNTAK, SH.,MH., Hakim Pengadilan Tata


10. Mengikuti Pelatihan Jabatan Pranata Humas Tingkat Keahlian Angkatan

III bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahung

Anggran 2019, berdasarkan surat dari Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil

Mahkamah Agung RI, Nomor : 426/Bld/S/7/2019, tanggal 30 Juli 2019,

yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2019 sampai 4 September

2019 yang diikuti oleh: AFIKRI, SE.,MH, Staf Kepaniteraan Perkara


11. Mengikuti kegiatan FGD Penelitian dengan judul “Penyusunan Naskah

Akademik Pembentukan Kepaniteraan Muda Hukum pada Mahkamah

Agung”, berdasarkan surat dari Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor :

947a/Bld.2/lit/S/8/2019, tanggal 27 Agustus 2019, yang dilaksanakan pada

tanggal 4 sampai dengan 5 September 2019, yang diikuti oleh :

1. Dr. H. HARI SUGIHARTO, SH.,MH., Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta.

2. DIDIK HARI WASITO, SH.,MH., Panitera Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta.

12. Mengikuti Diklat Sertifikasi Mediator, berdasarkan surat dari Wakil Ketua

Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Nomor :

32/WK.MA.Y/UND/IX/2019, tanggal 11 September 2019, yang


dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 27 September 2019, yang

diikuti oleh :

1. NELVY CHRISTI, SH.,MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta.

2. MUHAMAD ILHAM, SH.,MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta.

13. Menghadiri Undangan FGD Hasil Penelitian dengan judul “Mewujudkan

Badan Peradilan Yang Agung dan Modern : Persepsi Publik Terhadap

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan”, berdasarkan surat

dari Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1086/Bld.2/Lit/S/9/2019,

tanggal 24 September 2019, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober

2019, yang diikuti oleh :

1. DIDIK HARI WASITO, SH.,MH., Panitera Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta.

2. ONO HARYONO, SE., Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta.

14. Mengikuti Pelatihan Sertifikasi Bendahara Pengeluaran Mahkamah Agung

Tahun Anggaran 2019, berdasarkan surat dari Kepala Badan Litbang

Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor :

630/Bld/S/9/2019, tanggal 30 September 2019, yang dilaksanakan pada

tanggal 27 Oktober 2019 s/d 1 Nopember 2019, yang diikuti oleh: NANIK


SETYORINI, A.Md., Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta.

15. Mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Gol III Gelombang II, berdasarkan surat

dari Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik

Indonesia, Nomor : 822/Bld/S/10/2019, tanggal 15 Oktober 2019, yang

dilaksanakan pada tanggal 4 Nopember 2019 sampai dengan 28 Desember

2019 yang diikuti oleh: ANREW JONATHAN TARIGAH, SH., CPNS pada

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

16. Mengikuti Pelatihan Teknis Fungsional Sengketa Tindakan Administrasi

Pemerintahan dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara seluruh

Indonesia, berdasarkan surat dari Kepala Badan Litbang Diklat Hukum

dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1452/Bld.3/Dik/S/11/2019,

tanggal 7 November 2019, yang dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 16

Nopember 2019, yang diikuti oleh: SUSILOWATI SIAHAAN., SH.,MH.,


17. Mengikuti Pelatihan Teknis Fungsional Sengketa Tindakan Admnistrasi

Pemerintahan dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/atau Pejabat

Pemerintahan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh

Indonesia, Nomor : 1454/Bld.3/Dik/S/11/2019, tanggal 11 November 2019,

yang dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 22 Nopember 2019, yang diikuti

oleh:


1. JOKO SETIONO, SH.,MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta.

2. BAGUS DARMAWAN, SH.,MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta.

3. MUHAMAD ILHAM, SH.,MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta.

4. ENRICO SIMANJUNTAK, SH.,MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta.

18. Untuk mengikuti Forum Group Discussion Pembentukan Jabatan Fungsional

Panitera Pengganti, berdasarkan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI,

Nomor : 1675/SEK/KP.04.6/11/2019, tanggal 2 Desember 2019, yang

dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 5 Desember 2019, yang diikuti oleh:

1. DIDIK HARI WASITO, SH.,MH., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta.

2. SRI HARTANTO, SH.,M.Kn., Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata


3. Hj. ROMLAH, SH.,MH., Panitera Muda HukumPengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta.

4. DIAH KUMALA DEWI, SH.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata



BAB IV

Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi A. Pengelolaan Keuangan

Rekapitulasi Belanja Pegawai Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

NO.

SATKER

PAGU

REALISASI

SISA

KET.

1.

Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta

(526732)

Rp.

9,379.822.000

Rp.

10.445.104.855

Rp.

1.065.282.855

TINGKAT

PENYERAPAN 111,36 %

Rekapitulasi Belanja Barang Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

NO.

SATKER

PAGU

REALISASI

SISA

KET.

1.

Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta

(526732)

Rp.

2.663.743.000,-

Rp.

2.511.041.783,-

Rp.

152.701.780,

TINGKAT PENYERA

PAN 94.27 %

Program Sarana dan Prasarana

Program Sarana Dan Prasarana Tahun 2019 Untuk PTUN Jakarta Mendapat

Pagu Anggaran Sebesar Rp.,- Dengan Perincian :

1. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Sebesar Rp. 18.672.000.000,-

2. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin (Fasilitas Pendukung SIPP) sebesar Rp.

100.000.000,-


NO.

SATKER

PAGU

REALISASI

SISA

KET.

1.

PENGADILA

N TATA USAHA

NEGARA JAKARTA (526732)

Rp.

18.772.000.000,-

Rp.

18.197.926.798,-

Rp.

574.073.202,-

TINGKAT PENYER

APAN

96.94%

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN

Program peningkatan manajemen peradilan tahun 2019 untuk PTUN JAKARTA

mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 74.400.000,-

NO.

SATKER

PAGU

REALISASI

SISA

KET.

1. PENGADILAN TATA USAHA

NEGARA JAKARTA (526733)

Rp. 74.400.000,-

Rp. 42.331.000,-

Rp. 28.069.000,-

TINGKAT PENYERAPAN

64.13 %

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

No Sarana / Prasarana Gedung Jumlah Keterangan

1 Ruang Ketua 1

2 Ruang Hakim 3

3 Ruang Panitera 1

4 Ruang Sekretaris 1

6 Ruang Sidang Umum 3

7 Ruang Kepaniteraan 2

8 Komputer 30

9 Laptop 20

10 Printer 35

11 Scanner 5

12 Infokus 1

13 PABX 1

14 Mesin Ketik 1


15 AC 25

16 Faximili 1

17 Genset 1

Rumah Dinas

No

Uraian

Tahun Perolehan

Kondisi Keterangan

Baik

Rusak Ringan

Rusak Berat

I Rumah Dinas 1993 v

1.1 Ketua 1993 v

1.2 Wakil 1993 v

1.3 Hakim 1993 v

1.4 Hakim 1993 v

1.5 Hakim 1992 v

1.6 Hakim 1992 v

Kendaraan Dinas

No

Uraian

Tahun

Perolehan

Kondis

Ket

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

I Jenis Kendaraaan Roda 4 v - -

1 Altis 2004 v - -

2 Toyota Vios 2009 v - -

3 Proton 2011 v - -

4 Toyota Kijang Kapsul 2003 v - -

II Jenis Kendaraaan Roda 2


1 honda supra x 125D 2007 v - -

2 honda supra x 125D 2007 v - -

3 TIGER GL 200R 2007 - - v

4 Honda 2008 v - -

5 Honda 2008 v - -

6 Honda 2008 v - -

7 Honda 2008 v - -

8 Honda 2008 v - -

C. Pengelolaan Teknologi Informasi Dalam Mendukung tugas pokok dan Fungsi Pengadilan serta melaksanakan SK

KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi,

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengintegrasikan teknologi

informasi sebagai penunjang utama terhadap kelancaran dan kemudahan

pelayanan Publik. Selama tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

telah menerima berupa perangkat-perangkat keras yang memadai seperti

Personal Computer, Laptop, Printer, dan terus mengupdate perangkat lunak yang

dikelola sendiri atau oleh Mahkamah Agung serta melakukan sinkronsisasi data

secara berkala kepada Mahkamah Agung.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan pelayanan informasi

khususnya informasi perkara kepada masyarakat, antara lain :

Implementasi E Court

E Court merupakan instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap

masyarakat dalam hal : Pendaftaran Perkara secara online, Pembayaran secara

Online, Pengiriman Dokumen secara online (Jawaban, Replik, Duplik dan

Kesimpulan), Pemangilan Secara Online, dan Penyampaian Putusan secara


online. Dalam tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendapatkan

gugatan masuk sebanyak 18 Perkara.

Implementasi SIPP

Aplikasi SIPP (Sistem Penelusuran Infromasi Perkara) merupakan wujud integrasi

teknologi informasi dengan ragam regulasi di bidang adminstrasi perkara. Aplikasi

SIPP (Sistem Penelusuran Infromasi Perkara) yang diimplementasikan di

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah Aplikasi SIPP Versi 330-1. Aplikasi

SIPP (Sistem Penelusuran Infromasi Perkara) diperkenalkan pertama kali di

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sejak tahun 2016 , dan secara bertahap

dimplementasi oleh administrator dan user sampai dengan sekarang melalui

sipp.ptun-jakarta.go.id, Presentase Penanganan Perkara di Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta sampai dengan bulan Desember tahun 2019 mencapai

sekitar 81,23 % , namun kendala yang dihadapi dalam melakukan implementasi

aplikasi SIPP di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah User menginput

data tidak tepat waktu dan tidak layaknya Perangkat Pendukung Hardware /

Komputer Khusus Pengguna User SIPP.


BAB V Peningkatan Pelayanan Publik

Akreditasi Penjaminan Mutu Dalam Rangka Mendukung dan mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta, maka dalam tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

telah melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari

keadilan, dengan menjalankan beberapa program yaitu :

1. Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan

Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1142/DJMT.3/B/9/2017, Perihal

Pelaksanaan Akreditasi Tahun Anggaran 2017 tanggal 7 September 2017.

maka pada tanggal 19 sd 20 Oktober 2017., Telah dilaksanakan Akreditasi

pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,Acara Pembukaan

dilaksanakan di ruang sidang Kartika dan dibuka langsung oleh PLH Ketua

PTUN Jakarta, Bapak Subur MS, SH., MH, Panitera PTUN Jakarta, Bapak

Didik Hari Wasito, SH., MH, Sekretaris PTUN Jakarta, Bapak Ono

Haryono, SE, Seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional beserta Seluruh

Staf PTUN Jakarta. Hadir sebagai Ketua Tim Assesor, Bapak Dr. H. Yodi

Martono Wahyunadi, SH., MH beserta Rombongan (Tim Assesor

PERATUN Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI). Untuk Pemeriksaan

Akreditasi dilaksanakan diruang Rapat Ketua PTUN Jakarta. penilaian

terhadap 7 (tujuh) area yang menjadi poin-poin utama assesment. 7 (tujuh)

Area tersebut yakni Manajemen Kepemimpinan Dan Sumber Daya

Manusia, Pola Bindalmin Dan SOP Penyelesaian Perkara, Sarana Dan

Prasarana Pengadilan, Pengelolaan SIPP Dan Aplikasi Berbasis IT

Lainnya, Pelayanan Meja Informasi Dan Meja Pengaduan, Penerimaan


Negara Bukan Pajak (PNBP) Dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara, dan

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu . Pemeriksaan

Akreditasi dilaksanakan di awasi langsung oleh Direktur Pembinaan

Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Bapak Dr.

H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH. Diruang Ketua PTUN Jakarta serta

Ruangan Kepaniteraan, Kesekretariatan, Hakim, PP dan Posbakum., dari

hasil Pemeriksaan dari TIM Assesor Peradilan Tata Usaha Negara Dirjen

Badilmiltun, dengan Hasil Penilaian B.

2. Kemudian Telah dilaksanakan ulang Hasil Penilaian Akreditasi pada

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dilaksanakan di ruang sidang

Kartika dan dibuka langsung oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta, Bapak Dr. H. Hari Sugiharto, SH., MH Panitera PTUN

Jakarta, Bapak Didik Hari Wasito, SH., MH, Sekretaris PTUN

Jakarta, Bapak Ono Haryono, SE, Seluruh Pejabat Struktural dan

Fungsional beserta Seluruh Staf PTUN Jakarta. Hadir sebagai Ketua Tim


Assesor, Ibu Hj. Lulik Tri Cahya Ningrum, SH., MH beserta

Rombongan (Tim Assesor PERATUN Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung

RI). Dalam kegiatan akreditasi ini terdapat 7 (tujuh) area yang akan

dievaluasi, yaitu : Manajemen kepemimpinan dan sumber daya manusia,

Pola bindalmin dan SOP penyelesaian perkara, Sarana dan prasarana

pengadilan, E Judicary, Layanan Pengadilan, PNBP dan Survei Kepuasan

dan Kepercayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Penilaian tersebut dilakukan

selama 2 (dua) Hari Kerja dari tanggal 02 Juli s/d 03 tahun 2019, dengan

Hasil Penilaian A (Excellent)

Pelayanan Terpadu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Bahwa berdasarkan (Pasal 2 ayat 4 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman) Peradilan wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dan

pencari keadilan yang dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, cepat, berbiaya


ringan, Proposional, Akutabilitas, Transparan, Cepat, dan Modern. Maka dalam

rangka memberika pelayanan publik pada masyarakat dan pencari keadilan

sesuai dengan SK KMA No. : 026/KMA/SK/2012 Tentang Standar Pelayanan

Pengadilan seperti memberikan Pelayanan yaitu :

Pelayanan Permohonan Informasi

Pelayanan Administrasi Persidangan

1. Pelayanan Pengaduan

2. Meja E Court

melalui Penerapan Inovasi Pelayanan Pelayanan Pengadilan di

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu Pelayanan Publik Terpadu

Excellent Service seperti antara lain dengan adanya system :

1. ONE GATE SERVICE (Konsep pelayanan pengadilan melalui satu pintu) .

Yang dimaksud One Gate Service yakni layanan melalui Satu Pintu yang

mampu mengakomodir berbagai jenis pelayanan yang ada di pengadilan

dalam rangka memberikan kemudahan masyarakat memperoleh

layanan.

2. ONE DAY SERVICE Sistem layanan administrasi surat non perkara dalam

satu hari.

3. ONE DAY COURT SERVICE Konsep pelayanan pendaftaran perkara

dalam satu hari.

PENERIMA MANFAAT

Bahwa dengan adanya Pelayanan Publik Terpadu (Excellent Service)

yang Proposional, Akutabilitas, Transparan, Modern Lingkungan

Peradilan Tata Usaha Negara akan menciptakan ketertiban layanan


peradilan serta memberikan kemudahan akses layanan administrasi

peradilan bagi masyarakat dan para pencari keadilan.


BAB VI Pengawasan

1. INTERNAL

Pelaksanaan Pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta, dilakukan dalam dua (2) hal, yaitu pengawasan melekat

dan pengawasan fungsional.


Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut diatas, maka Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerbitkan Keputusan nomor :

W2.TUN1/638C/638C/PS.00/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang

Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta.

Pengawasan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dilakukan secara

komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaran peradilan meliputi :

1. Pelaksanaan Tugas Pokok di Lingkungan Kepaniteraan yang mencakup

Administrasi persidangan dan Administrasi perkara.

2. Pelaksanaan Tugas Pokok dilingkungan kesekretariatan mencakup

administrasi kepegawaian. Keuangan, inventaris, pelaporan, IT, dan

administrasi lainnya.

Pengawasan yang dimaksud untuk, memperoleh informasi apakah

penyelenggara teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan

program kerja dapat terlaksana sesuai rencana.

Hasil pengawasan dilaporankan oleh masing-masing Hakim Pengawas

Bidang dilakukan setiap 1 (Satu) Bulan kepada Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta melalui Koordinator Hakim Pengawas Bidang.

3. EVALUASI

Dalam suatu Lembaga Pemerintah yang trasnparansi maka harus selalu

diadakan evaluasi secara internal, baik di bagian kepaniteraan maupun

dibagian kesekretariatan. Pelaksanaan tugas administrasi umum secara

garis besar sudah berjalan baik dan tertib meskipun masih ada kekurangan.


BAB VII Penutup

1. KESIMPULAN

Pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman dan kebijakan maupun program kerja

yang telah ditetapkan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun tugas administrasi perkara dan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta sudah berjalan dengan baik dan tertib namun secara rutin pembinaan dan

pengawasan tetap dilaksanakan untuk dapat meningkatkan prestasi kerja.

Prestasi yang telah dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam hal

memberikan pelayanan yang prima dibuktikan dengan telah diserahkannya

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Predikat A “ Excelent” oleh Direktur

Jenderal Badan Peradilan Militer dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara tahun

2019, mendapatkan Sertifikat Zona Integritas oleh Kementerian Aparatur dan

Reformasi Birokrasi (Kemenpan – RB) tahun 2019, Juara III Laporan Realisasi

anggaran Bendahara Oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tahun 2019,

dan telah mengoptimalkannya penggunaan system informasi teknologi informasi,

Aplikasi SIPP, ATP (Audio Text Persidangan) Ver2, Portal Info Perkara, dan E

Court yang sudah berbasis E Litigasi maupun pelayanan dalam bentuk manual

merupakan keberhasilan Bersama seluruh jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta, meskipun tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi baik internal

maupun eksternal.

Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia di Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta pelaksaaan realisasi anggarannya dioptimalkan sebagai upaya

peningkatan produktifitas kierja yang meliputi bidang kesekretariatan dan

kepaniteraan.


REKOMENDASI

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada tahun 2019, Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta dan kami menyadari bahwa penyusunan Laporan ini masih

jauh dari kesempurnaan baik materi maupun sistematika, untuk itu kami berharap

adanya saran dan masukan yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi

kesempurnaan dimasa mendatang.

Jakarta, Januari 2020

KETUA,

H. Dr. Hari Sugiharto, SH., MH NIP. 19690714 199103 1 006

Laporan Pelaksanaan Kegiatan...Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 dengan baik serta dapat...

Documents

Transcript of Laporan Pelaksanaan Kegiatan...Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 dengan baik serta dapat...