LAPORAN PRAKTIK PRAKTIKUM A

DI KUA KECAMATAN PADANG BATUNG

Anggota Kelompok :

MUHAMMAD NAFIRADI

MUAMMAR KADAFI

STAI DARUL ULUM KANDANGAN

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

JURUSAN SYARIAH

2010M/1431H

1

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Praktik PRAKTIKUM A, Program Studi Al-Ahwal al-Shakhshiyyah

Jurusan Syariah STAI Darul Ulum Kandangan tahun akademik 2009/2010 di

KUA Kecamatan Padang Batung dari tanggal 19 Juli s/d 22 Juli 2010 yang

disusun oleh kelompok III ini telah dikonsultasikan dan diketahui oleh

Dosen Pembimbing dan Kepala KUA Kecamatan Padang Batung serta

disahkan oleh Ketua STAI Darul Ulum Kandangan:

Hari : Kamis

Tanggal : 31 Juli 2010

Kepala KUA

Kecamatan Padang Batung

MUHAMMAD RAMADLANI, S.Ag

NIP.197611052006041008

Kandangan, Juli 2010

Dosen Pembimbing

Drs. TAMIMUDARI, MH

Mengetahui,

Ketua STAI Darul Ulum Kandangan

Drs. H. TAUFIKURRAHMAN, M.Ag

2

DAFTAR ISI

Halaman Judul ........................................................................................... i

Halaman Pengesahan ................................................................................ ii

Daftar Isi .................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Eksistensi Kegiatan Praktik Praktikum A Bagi Mahasiswa Jurusan

Syari’ah STAI Darul Ulum Kandangan ........................................ 1

B. Standar dan Kompetensi Dasar Kegiatan Praktik Praktikum A... 1

BAB II PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA

A. Visi dan Misi Serta Program Kantor Urusan Agama Sarana-

Prasarana Kantor Urusan Agama .............................................. 2

B. Sumber Daya Manusia Kantor Urusan Agama........................... 2

C. Sarana-Prasarana Kantor Urusan Agama................................... 7

D. Peluang, Tantangan dan Hambatan Kantor Urusan Agama....... 7

BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK PRAKTIKUM A

A. Administrasi Pernikahan............................................................ 9

B. Pelaksanaan Nikah Di KUA Kecamatan Padang Batung............. 15

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................ 24

B. Saran-saran................................................................................ 24

LAMPIRAN

3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Eksistensi PPL Praktikum A bagi Mahasiswa Jurusan Syari’ah STAI

Darul Ulum Kandangan

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Praktikum A adalah program

pengajaran yang bersifat visual, observasi, auditif, dan simulative guna

melatih mahasiswa untuk memperoleh pengalaman nyata dalam praktik

serta pemahaman dan penguasaan yang dilakukan di KUA.

PPL ini bersifat wajib bagi semua mahasiswa program S1 Jurusan

Syari’ah STAI Darul Ulum Kandangan karena merupakan program intra-

kurikuler Jurusan Syariah Prodi Al-Ahwalu al-Syakhisyyah STAI Darul Ulum

Kandangan untuk mencapai kompetensi dalam bidang penguasaan konsep

dan teori tentang Praktikum A, serta memiliki sikap positif tentang

pentingnya pelaksanaan Praktikum A berdasarkan Syari’at Islam dan

mampu menerapkan secara terampil tentang tata cara pelaksanaan

Praktikum A.

B. Standar dan kompetensi dasar kegiatan praktik Praktikum A

1. Untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan

mahasiswa STAI Darul Ulum Kandangan Jurusan Syariah dalam

bidang Munakahat yaitu tentang Nikah, Talak, Cerai dan rujuk.

4

2. Untuk mengetahui berapa pentingnya pelaksanaan Munakahat yang

sesuai hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

3. Agar mahasiswa peserta PPL mampu menguasai dan terampil

melaksanakan administrasi tentang pelaksanaan Nikah melalui

belajar dan praktik langsung di KUA.

4. Agar mahasiswa peserta PPL mampu menguasai dan terampil

tentang pelaksanaan Nikah melalui belajar dan praktik langsung,

baik di KUA maupun di masyarakat.

5

BAB II

PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)KECAMATAN PADANG BATUNG

A. Visi dan Misi serta program KUA Kecamatan Padang Batung

1. Visi KUA Kecamatan Padang Batung

Seluruh keluarga muslim Indonesia bahagia dan sejahtera baik cara materiil maupun spiritual yang mampu memahami, mengamalkan dan menghayati nilai keimanan, ketaqwaan dan aklaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

2. Misi KUA Kecamatan Padang Batung

Meningkatkan pelayanan prima dalam pencatatan pernikahan, pengembangan keluarga sakinah, pembinaan produk halal, ibadah social dan kemitraan umat Islam.

3. Program kerja KUA :

Pemeriksaan administrasi NR Mensosialisasikan UU No. 1 Tahun 1974 Pembinaan kemasjidan Persertifikatan Tanah wakaf Pembinaan ibadah sosial Peningkatan lintas sektoral Peningkatan lembaga BP4 Pembudayaan baca tulis Al-Qur’an Membuat keindahan kantor Pengadaan monografi (membuat data-data KUA Kecamatan) Penerimaan/penyetoran RN Penerimaan/pencatatan putusan TC Penerimaan/penyetoran dana LPTQ Pelaksanaan manasik Haji

6

B. Sumber Daya KUA Kecamatan Padang Batung1

1. Kepala KUA dari Periode Ke Periode

1. H. Sa’dudin : 1968-19692. Xxxx : ---3. Xxxx : ----4. Drs. Sayuti HD : 1987-19895. Supian Kurdi : 1989-19906. Xxxx : 1990-19937. H.M. Riduan, BA : 1993-19978. Drs. Anwar Musada : 1997-19999. M. Yusuf : 1999-200810. Xxxx : 2008-200911. Muhammad Ramadlani, S.Ag : 2009-sekarang

2. Profil Pegawai KUA Kecamatan Padang Batung

1. Muhammad Ramadlani, S.Ag, NIP. 19761105 200605 1 008; Kandangan, 05 November 1976; Penata Muda (III/a) Kepala KUA.

2. Ida Royani, S. Th.I; NIP. 150411640; Mawangi, 04 Juni 1978; Penata Muda (III/a), Pelaksana.

3. Hj. Ainun Sa’diah; NIP. 150274171; Longawang, 01 Mei 1969; Pengatur Muda Tk.I (II/d); Pelaksana.

4. Yani; NIP. 150385171; Tulung Agung, 20 Agustus 1962; Pengatur Muda (II/a); Pelaksana.

5. Abdul Hamid, S.H.I.; NIP. 19561008 199303 1 001; Padang Batung, 08 Oktober 1956; Penata Muda (III/a); PAI.

6. Siti Patimah, S.Ag; NIP. 150411612; Kandangan, 28 Oktober 2009; Penata Muda (III/a); PAI.

7. Ferrianti Rusmita; honorer8. Taufik Rahman; honorer9. Muhlis Rahmani; honorer10. Haris Fadilah, S.H.I; honorer

1 KMA RI No.298 Tahun 2003 Bab 1 huruf C

7

11. Khairuddin; honorer

3. Struktur Organisasi KUA Padang BAtung

1. Kepala : Muhammad Ramadlani, S.Ag2. Kepenghuluan : Hj. Ainun Sa’diah3. Binwin/Bendahara : Ida Royani, S.Th.I4. Doktik/Zawibsos : Yani5. PAI : Abdul Hamid, S.H.I dan

Siti Patimah, S.Ag6. PPPN :

a. Desa Jembatan Merah : Abdurrahmanb. Malutu : Abdul Hadic. Batu Bini : Ahmad Humaidid. Kaliring : Ja’far Siddiqe. Pahampangan : Zainal Abidinf. Pandulangan : Nor Alamsyahg. Durian Rabung : Drs. M. Yusuf Syuaibh. Tabihi : Ramlianoori. Jambu Hulu : Su’aidi, BAj. Mawangi : H.M. Helmi

4. PPN, Wakil PPN dan P3N

Pegawai pencatatan Nikah (PPN) adalah pegawai negeri sipil yang

diangkat Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun1946

tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk pada tiap-tiap KUA kecamatan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

peradilan Agama, maka PPN hanya mengawasi nikah dan menerima

pemberitahuan rujuk saja. PPN tidak memberikan PPN tidak memberikan

8

kutipan buku pendaftaran talak dan kutipan buku pendaftaran cerai

kepada pihak-pihak yang bersangkutan karena proses cerai talak dan cerai

gugat di selesaikan di depan sidang Pengadilan Agama dan sekaligus

Pengadilan Agama mengeluarkan Akta Cerai Gugat bagi yang

bersangkutan.

Kepegawaian dalam KUA dikepalai oleh seorang kepala KUA yaitu

sesuai dengan pasal 1 huruf e KMA No.289 Tahun 2003. Kepala PPN adalah

seksi dan ruang lingkup tugasnya melingkupi tugas kepenghuluan pada

jantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota. Adapun kewajiban kepala PPN

adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas pegawai pencatat

Nikah dalam melaksanakan tugasnya, PPN di Bantu oleh:

1. Wakil Pegawai Pencatat Nikah (Wakil PPN)

Wakil PPN adalah pegawai negeri yang di tunjuk oleh kepala kantor

Wilayah Kementrian Agama sebagai wakil pegawai pencatat nikah untuk

membantu kelancaran pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan

pengawasan Nikah dan Rujuk. Di KUA Padang Batung tidak ada wakil PPN.

2. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

P3N adalah pembantu PPN, biasanya diangkat dari tokoh agama

Islam di desa yang di tunjuk dan di perhentikan oleh kepala bidang Urusan

Agama Islam / bidang Urusan Agama Islam dan penyelenggara Haji/Bidang

9

BIMAS Islam dan penyelenggara Haji atas nama Kepala Kantor Wilayah

Kementrian Agama Propinsi berdasarkan Kapala seksi Urusan Agama Islam

/ seksi Urusan Agama Islam dan penyelenggaraan Haji/ seksi BIMAS dan

penyelenggaraan Haji/ seksi Bimbingan Masyarakat dan kependidikan

Agama Islam atas nama kepala kantor Kementrian Agama Kabupaten /

Kota setelah mendengar pendapat Bupati/Wali Kota kepala daerah

setempat.

Lingkup kerja bagi P3N di KUA Kecamatan Padang Batung sesuai

dengan KMA RI No 298 Tahun 2003 Pasal 4, memiliki tugas pokok,

diantaranya sebagai berikut:

1. Pembantu PPN diluar Jawa atas nama pegawai pencatat Nikah,

mengawasi Nikah dan menerima pemberitahuan Rujuk yang dilakukan

menurut peradilan agama Islam di wilayahnya.

2. Pembantu PPN di Jawa, membantu mengantarkan anggota masyarakat

yang hendak menikah ke Kantor Urusan Agama di wilayah dan

mendampinginya dalam pemerikasan dan rujuk.

3. Pembantu PPN di samping melaksanakan tugas membina ibadah,

melayani pelaksanaan ibadah social lainnya dan melaksanakan

pembinaan kehidupan beragama untuk masyarakat Islam diwilayahnya,

termasuk membantu.

10

Badan kesejahteraan Masjid (BKM) Pembinaan Agama Islam

(P2A),Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) dan Badan

Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) jadi P3N di

Kecamatan Padang Batung memiliki dua tugas pokok,seteleh menimbang

dan memutuskan dari KMA RI No : 298 Tahun 2003 Pasal 4, sebagai

berikut:

a. Membantu pelayanan Nikah dan Rujuk

b. Melakukan pembinaan kehidupan beragama islam di desa.

3. Bendahara khusus yaitu semua PPN / kepala KUA

Bendahara khusus/penerima adalah bendaharawan yang

berkewajiban menerima dan menyetorkan secepatnya uang biaya

pencataan serta bertanggung jawab atas pengurusan keuangan tersebut.

4. Tenaga Honorer

Kondisi sumber daya KUA Kecamatan Padang Batung dari tahun

2010 mengalami kemajuan baik dari jumlahnya maupun kualitasnya,

terdiri dari 6 (enam) orang PNS, 5 orang pegawai honorer, cukup untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat 17 desa.

11

Daftar Pegawai KUA Kecamatan Padang BatungKantor Kementrian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tahun 2009/2010

NO NAMA/NIP Gol/Ruang TTL JABATAN

1 MUHAMMAD RAMADLANI, S.AgNIP. 19761105 200604 1 008

Penata Muda III/aKandangan, 05

November 1976Kepala KUA

2 IDA ROYANI, S. TH.INIP. 150411640

Penata Muda (III/a)

Mawangi, 04 Juni 1978;

Pelaksana

3 HJ. AINUN SA’DIAHNIP. 150274171

Pengatur Muda Tk.I (II/d)

Longawang, 01 Mei 1969;

Pelaksana

4 YANINIP. 150385171

Pengatur Muda (II/a)

Tulung Agung, 20 Agustus 1962;

Pelaksana

5 ABDUL HAMID, S.H.I.NIP. 19561008 199303 1 001

Penata Muda (III/a)

Padang Batung, 08 Oktober 1956;

Penyuluh Agama Islam

6 SITI PATIMAH, S.AGNIP. 150411612

Penata Muda (III/a)

Kandangan, 28 Oktober 2009;

Penyuluh Agama Islam

7 Ferrianti Rusmita Honorer

8 Taufik Rahman Honorer

9 Muhlis Rahmani Honorer

10 Haris Fadilah, S.H.I Honorer

11 Khairuddin Honorer

Di KUA Kecamatan Padang Batung tidak ada fungsional penghulu,

jadi selama proses pernikahan fungsi-fungsi penghulu di lakukan oleh

kepala KUA dan sejumlah PPN di KUA Kecamatan Padang Batung. PPN

yang membantu kepala KUA Padang Batung dalam proses pernikahan bisa

dilihat dalam table di bawah ini:

12

Daftar nama-nama P3N Se-Kecamatan Padang Batung Beserta alamat tugas

No Alamat Tugas / Desa Nama

1 Padang Batung -

2 Karang Jawa -

3 Karang Jawa Muka -

4 Tabihi Ramlianoor

5 Pandulangan Nor Alamsyah

6 Madang -

7 Kaliring Ja’far Siddiq

8 Jembatan Merah Abdurrahman

9 Jambu Hulu Su’aidi, BA

10 Pahampangan Zainal Abidin

11 Batu Bini Ahmad Humaidi

12 Batu Laki -

13 Mawangi H.M. Helmi

14 Jalatang -

15 Durian Rabung Drs. M. Yusuf Syuaib

16 Malutu Abdul Hadi

17 Malilingin -

C. Sarana Prasarana KUA Kecamatan Padang Batung

13

a. Tanah :

1. Luas : 104 m2

2. Status : milik Pemda

3. Dokumen : Sertifikat

b. Gedung

1. Luas : 100 m2

2. Status : Milik sendiri

3. Dokumen : Surat keterangan lain

4. Kondisi : Cukup (perlu direhab)

c. Peralatan kantor yang dimiliki :

1. Mesin ketik : 1 unit

2. Brangkas : -

3. Komputer : 1 unit

4. Telepon/fax : 1 unit

5. Meja/kursi tamu : 1 Set

6. Meja kerja : 9 buah

7. Kursi kerja : 17 buah

8. Lemari kerja : 3 buah

9. Papan nama kantor : 5 buah

10. Papan informsi : 1 buah

11. Gambar Presiden & wakil : 1 buah

12. Lambang Depag & burung Garuda : 1 buah

D. Peluang, tantangan dan hambatan KUA Kecamatan Padang Batung

1. Peluang

Dengan wilayah yang luas lingkup kerjanya,maka dapat memberikan

pengetahuan tentang tata cara munakahat yang benar,baik menurut

14

Hukum Islam maupun Negara. Selain itu dapat mensukseskan dari Visi dan

Misi KUA Kecamatan Padang Batung.

2. Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan

Keberadaan KUA ini dapat memberikan informasi kepada

masyarakat tentang hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan-

ketentuan yang telah di tetapkan melalui UU No.1 Tahun 1974 dan

Kompilasi Hukum Islam,sehingga masyarakat tahu akan dampak positif

atau negatife antara perkawinan tang dilaksanakan sesuai prosedur hukum

dengan perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur hokum.

3. Penyuluhan Keluarga Sakinah

Faktor-Faktor yang kemungkinan mendukung perkembangan KUA

Kecamatan Padang Batung.

a. Jumlah pegawai yang memadai

b. SDM yang cukup berkualitas

c. Sarana dan Prasarana yang akan segera dibenahi

4. Tantangan

Kasus yang sering terjadi di KUA adalah pemalsuan data identitas

Karena jejaka/duda. Pemaksuan atau kesalahan mengenai wali nikah dan

kurang fahamnya masyarakat mengenai Kompilasi Hukum Islam. Jadi

pegawai KUA harus teliti dan kritis pada waktu pemeriksaan nikah

berlangsung. Oleh sebab itu pegawai maupun petugas KUA harus benar-

benar jeli dalam membedakan nama yang asli dan nama yang palsu. Ada

juga yang penyusun lihat, dan saksikan adanya calon mempelai yang

sebenarnya masih di bawah umur. Namun izin dispensasi nikahnya hanya

sebatas dari camat. Ini adalah akibat dari tafsir permintaan dispensasi bisa

ajukan kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua

15

orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dan lebih sering terjadi bahwa

anak yang dibawah umur tersebut diturunkan angka tahun kelahirannya

sehingga bisa memenuhi umur minimal yang dibolehkan nikah.2

5. Hambatan

Pada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana computer,terdapat

hambatan karena factor belum adanya dana yang tersedia. Kinerja BP.4

dan LPTQ masih kurang fungsional dan kolektif karena kurangnya

pendanaan dari KUA. Selain itu faktor dari kebiasaan masyarakat dalam

pelaksanaan pernikahan tidak sesuai dengan prosedur, sehingga pihak KUA

merasa kesulitan untuk kelancaran prosesnya.

Pada kegiatan pengadaan modal juga mengalami hambatan karena

belum ada dana bantuan modal untuk keluarga sakinah. Pemecahan atau

solusinya adalah dengan memberikan motifasi kepada keluarga sakinah

untuk berswadaya.

2 Lihat pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974.

16

BAB III

PELAKSANAAN PPL DI KUA KECAMATAN WIRADESA

A. Administrasi Nikah

1. Proses pelayanan Pencatatan Nikah

a. Kekantor Desa Atau Kelurahan untuk mendapatkan :

1) Surat ketarangan untuk nikah (model N1)

2) Surat keterangan asal-usul (model N2)

3) Surat keterangan orang tua (model N4)

4) Surat keterangan imunisasi TT ke puskesmas

b. Ke puskesmas untuk :

1) Imunisasi TT1 bagi calon pengantin wanita.

2) Imunisasi TT2 dapat di peroleh di mana saja dengan

menunjukkan kartu atau bukti imunisasi TT.

c. Ke Kantor Urusan Agama untuk :

1) Memberitahukan kehendak nikah

2) Pemeriksaan nikah3

3) Membayar biaya pencatatan nikah di BRI /BNI 46 atau di

kantor POS sebesar Rp.30.000,- dengan menggunakan surat

setoran bukan pajak (SSBP)

4) Pengumuman kehendak nikah.

5) Mengikuti penataran calon pengantin dan penasehatan oleh

BP.4 dalam masa 10 hari sebelum akad nikah.

6) Pencatatan nikah.

3 Menurut pasal 6 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, harus meneliti syarat-syarat perkawinan, termasuk meneliti: Kutipan Akta Kelahiran, nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, alamat, izin tertulis/izin pengadilan bagi seorang mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun; dan surat-surat yang terkait tentang keabsahan pernikahan baik secara agama maupun formil kenegaraan.

17

2. Pelaksanaan Nikah, untuk:

a. Upacara akad nikah di laksanakan di balai nikah (KUA )

kecamatan.

b. Biaya Nikah dan Rujuk Berdasarkan :

Peraturan Pemerintahan No. 51 Tahun 2000, menyebutkan

bahwa biaya pencatatan nikah di KUA Kecamatan Padang

Batung sebesar Rp.30.000; dengan di berikan tanda terima (NRI).

KMA RI No.298 Tahun 1990 pasal 4 ayat 4 tentang pencatan

nikah, yang berkepentingan membayar pula:

a. Honorarium pembantu PPN

b. Biaya transport PPN / pembantu PPN apabila pernikahan di

laksanakan di luar KUA/Balai Nikah.

Honorarium dan biaya transport tersebut ditetapkan oleh kepala

kantor wilayah Kementrian Agama atas usul Kepala bidang Urusan agama

Islam/bidang BIMAS Islam dengan persetujuan Gubernur kepala daerah

setempat.

Biaya Nikah dan rujuk terhitung sejak tahun 2008 sebagai berikut :

a. Nikah di balai Nikah sebesar Rp.30.000,- sesuai dengan PP No.

51 Tahun 2001 terhitung sejak tahun 2008 menghentikan

pungutan biaya yang tidak sesuai dengan PP No.51 Tahun

2000,PP No.47 Tahun 2004.Yang dahulu ada pungutan untuk

LPTQ,BAZIS,BP4 sekarang tidak diupayakan lagi.

b. Di luar balai Nikah sebesar Rp.80.000,- dengan perincian :

- Poin I sebesar Rp.30.000,-

- Ongkos jalan PPN/wakil PPN menghadiri akad nikah

RP.25.000,-

18

- Ongkos jalan PPN/wakil PPN yang memeriksa calon

pengantin. Rp.25.000,-

Mengenai biaya pelaksanaan Nikah di luar balai nikah/Kantor

KUA,hal ini ketentuannya sesuai dengan kesepakatan antara PPN dengan

pihak yang bersangkutan.Oleh sebab itu biaya pernikahan di luar balai

nikah itu bersifat kondisional dan elastis (dapat berubah).

3. Formulir Nikah

Menurut keputusan Agama Nomor 298 ada 16 formulir pencatatan

nikah yang dapat dikategorikan menjadi tiga jenis :

a. Formulir pokok

Yaitu formulir yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan

dikerjakan pengisiannya oleh PPN,antara lain :

1) Akta Nikah (model N)

2) Kutipan akta Nikah (model NA)

3) Daftar pemeriksaan (model NB)

4) Pengumuman kehendak Nikah (model Nikah)

Pengisian formulir tersebut dimulai dari NB,NC Kemudian model

N,dan yang terakhir model NA.

b. Formulir pelengkap

Yaitu formulir yang merupakan kelengkapan dari pelaksanaan

pernikahan dan disiapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.Sebagian

besar formulir tersebut pengisiannya dilakukan oleh Kepal Desa,yaitu :

1) Surat keterangan untuk Nikah (model N)4

2) Surat keterangan asal-usul (model N2)

3) Surat persetujuan mempelai (model N3)

4) Surat keterangan tentang orang tua (model N4)

4 Lihat Lampiran-lampiran.

19

CALON PENGANTIN KANTOR DESA

KUA/BP.4

5) Surat izin orang tua (model N5)

6) Surat keterangan kematian Suami/istri (model N6)

7) Pemberitahuan kehendak menikah (model N7)

8) Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan syarat (model

N8)

9) Penolakan pernikahan (model N9)

c. Formulir Mutasi

Yaitu formulir yang dipergunakan untuk memberitahukan

perubahan status seseorang,kepada PPN/Pengadilan Agama yang

sebelumnya telah mencatat perceraiannya,yaitu:

1) Pemberitahuan menikah (model ND)

2) Pemberitahuan Poligami (model NE)

PROSEDUR NIKAH

Keterangan :

PUSKESMAS

20

1. Datang ke kantor Desa/kelurahan5 untuk mendapatkan surat-surat

diantaranya, yaitu :

Surat keterangan untuk Nikah (model N1)

Surat keterangan asal-usul (model N2)

Surat persetujuan mempelai (model N3)

Surat keterangan tentang orangtua (model N4)

Surat izin orangtua (model N5)

Bagi calon pengantin yang belum berumur 21 Tahun.

Surat keterangan kematian suami/istri (model N6)

Bagi yang duda/janda ditinggal suami.

Pemberitahuan kehendak Nikah (model N7)

2. Ke KUA6. Syarat-syarat yang harus dibawa adalah :

Surat-surat yang telah didapatkan di kantor Desa

Surat Dispensasi PA bagi calon suami yang belum berusia 19

Tahun,bagi istri yang belum berusia 16 Tahun

Kutipan buku Nikah pendaftaran Talak atau cerai bagi janda atau

duda

Izin Pengadilan Agama bagi yang akan dipoligami

Dispensasi dari kecamatan bagi pernikahan yang akan dilaksanakan

kurang dari sepuluh hari kerja sejak pengumuman kehendak Nikah.

3. Ke BP.4 untuk mendapatkan bimbingan seputar perkawinan,tapi

dikarenakan KUA Kecamatan Padang Batung belum mempunyai

gedung khusus untuk BP.4 maka untuk membimbing langsung mereka

dapat di KUA.

4. Pemeriksaan Nikah7

5 KMA RI No.298 Tahun 2003 Bab III Pasal 56 KMA RI No.298 Tahun 20037 KMA RI No.298 Tahun 2003

21

Pemeriksaan terhadap calon suami,calon istri dan wali nikah

Sebaiknya dilakukan secara bersama-sama tetapi tidak ada halangan

jika dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang

meragukan,perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri.Pemeriksaan

dianggap selasai jika ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar.

Apabila pemeriksaan calon suami,calon istri dan wali nikah itu

terpaksa dilakukan pada hari-hari yang berlainan,maka kecuali

pemeriksaan pada hari pertama,di bawah kolom tanda tangan yang

diperiksa ditulis tanggal dan hari pemeriksaan.

a. Pernikahan diawasi oleh PPN

1. Pemeriksaan ditulis di kolom daftar pemeriksaan nikah (model

NB)

2. Masing-masing calon suami,calon istri dan wali nikah mengisi

ruang II,III dan IV dalam daftar pemeriksaan nikah dan ruang

lainnya diisi oleh PPN.

3. Dibaca dan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang

dimengerti oleh yang bersangkutan.

4. Setelah dibaca kemudian ditanda tangani oleh yang diperiksa

atau dengan cap jari dengan ibu jari tangan kiri.

5. Untuk tertibnya administrasi dan memudahkan ingatan, PPN

membuat buku yang diberi nama “Cara pemeriksaan Nikah”.

6. Pada ujung model NB sebelah kiri atas diberi nomor yang sama

dengan nomor urut buku di atas dan kode Desa serta tahun.

Contoh : 16/7/1991 angka 16 adalah angka urut pemeriksaan

dalam tahun itu,angka 7 adalah kode Desa tempat

dilangsungkan pernikahan,dan 1991 adalah tahun pelaksanaan

pemeriksaan.

22

7. PPN mengumumkan kehendak nikah.

b. Nikah diawasi oleh oleh pembantu PPN (di luar jawa dan Madura)

1. Pemeriksaan ditulis dalam daftar pemeriksaan Nikah (model N1)

rangkap dua.

2. Masing-masing calon suami, calon istri,dan wali nikah nikah

mengisi ruang II,III dan IV dalam daftar pemeriksaan nikah dan

ruang lainnya diisi oleh pembantu PPN.

3. Dibaca dan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang

dimengerti oleh yang bersangkutan.

4. Setelah dibaca kemudian kedua lembar model NB di atas

ditanda tangani oleh yang diperiksa dan pembantu PPN yang

memeriksa.Jika tidak bisa membubuhkan tanda tangan dapat

diganti dengan cap ibu jari tangan kiri.

5. Untuk tertibnya administrasi dan memudahkan ingatan,

pembantu PPN mencatat dalam buku yang diberi kolom sebagai

berikut:

No.urut TanggalPihak

Hari/tgl

ketentuan

akad nikah

Biaya

Nomor

akta nikah

KUA kec.

keterangan

suami istri

1 2 3 4 5 6 7 8

6. Pada ujung model NB sebelah kiri atas diberi nomor yang sama

dengan nomor buku di atas.

7. Pembantu PPN mengumumkan kehendak Nikah.

23

8. Surat-surat yang diperlukan dikumpulkan menjadi satu bendel

dengan model NB dan disimpan dalam sebuah map.

9. Setelah lewat masa pengumuman dan akad nikah telah

dilangsungkan,maka nikah itu dicatat dalam halaman model

NB.Kemudian dibaca di hadapan suami,istri,wali dan saksi-

saksi,selanjutnya ditanda tangani.Tanda tangan itu dibubuhkan

pada kedua lembar model NB di atas.

10. Selambat-lambatnya 15 hari setelah akad nikah satu lembar

model NB yang dilampiri surat-surat yang perlu dikirimkan

kepada PPN yang bersangkutan serta biayanya.

11. PPN yang menerima model NB dari pembantu PPN memeriksa

dengan teliti,kemudian mencatat dalam akta nikah dan

menandatangani.Kemudian PPN membuat kutipan akta nikah

selanjutnya diberikan kepada pembantu PPN agar disampaikan

kepada suami/istri.

B. Pelaksanaan Nikah Di KUA atau di Desa Kecamatan Padang Batung

Sebelum pelaksanaan nikah,hendaknya calon pengantin terlebih

dahulu mengetahui rukun nikah yang telah disyariatkan oleh

agama,yaitu :

Adanya calon mempelai laki-laki

Adanya calon mempelai perempuan

Adanya wali nikah dari pihak perempuan

Adanya saksi, minimal dua orang dengan syarat jujur dan adil

Shighot (ijab Qobul)

Pernikahan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh sejak

pengumuman kehendak pernikahan oleh PPN. Pengecualian jika

24

ada surat dispensasi waktu dari camat,maka pelaksanaan nikah

dapat dipercepat.

Hal-hal yang dilaksanakan pada saat akad nikah adalah sebagai

berikut :

a. Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan/di hadapan

PPN. Setelah nikah dilangsungkan,nikah dicatat dalam akta nikah

rangkap dua (model N).

b. Jika nikah dilaksanakan di luar balai nikah,maka nikah itu dicatat

pada halaman 4 model NB dan ditanda tangani oleh

suami,istri,wali nikah dan saksi-saksi serta PPN yang

mengawasinya.Kemudian segera dicatat dalam akta nikah

(model N),dan ditanda tangani hanya oleh PPN atau wakil PPN.

c. Akta nikah dibaca dan kalau perlu diterjemahkan ke dalam

bahasa yang dapat dimengerti oleh yang bersangkutan dan

saksi-saksi.Kemudian ditanda tangani oleh suami,istri,wali

nikah,saksi-saksi serta PPN atau wakil PPN.

d. PPN membuat kutipan akta nikah (model NA) rangkap

dua,dengan kode dan nomor yang sama.Nomor tersebut

(.../.../.../)menunjukkan nomor urut dalam tahun,bulan,angka

romawi bulan dan angka tahun.

e. Kutipan akta nikah diberikan kepada suami dan istri.

f. Nomor di tengah pada model NB (Daftar pemeriksaan nikah)

diberi nomor yang sama dengan nomor akta nikah.

g. Akta nikah dan kutipan akta nikah harus ditanda tangani oleh

PPN. Dalam hal ini wakil PPN yang melakukan pemeriksaan dan

menghadiri akad nikah di luar balai nikah.Wakil PPN hanya

25

menandatangani daftar pemeriksaan nikah dan pada kolom 5

dan 6 menendatangani akta nikah pada kolom 6.

h. PPN berkewajiban mengirimkan akta nikah kepada pengadilan

Agama yang mewilayahinya,apabila folio terakhir pada buku

akta nikah telah selesai dikerjakan.

i. Jika mempelai adalah seorang duda/janda karena cerai talak

atau cerai gugat,maka PPN memberitahukan kepada pengadilan

agama yang mengeluarkan akta cerai bahwa duda/janda

tersebut telah menikah dengan menggunakan formulir model

ND rangkap dua.

Setelah pemberitahuan nikah tersebut diterima, Pengadilan Agama

kemudian mengirim kembali lembar II kepada PPN setelah membubuhkan

stempel dan tanda tangan penerima.Selanjutnya PPN menyimpan bersama

berkas Daftar Pemeriksaan Nikah (model NB).

Setelah pemberitahuan nikah tersebut diterima,Pengadilan Agama

mengirim kembali lembar II kepada PPN setelah membubuhkan stempel

dan tanda tangan penerima.Selanjutnya PPN menyimpan bersama berkas

Daftar Pemeriksaan Nikah (model NB).

Dalam hal perceraian itu terjadi sebelum berlakunya Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 tantang Pengadilan Agama:

1. PPN membuat catatan pinggir (catatan lain-lain) pada buku

pendaftaran Talak atau cerai terdahulu bahwa orang

tersebut telah menikah dengan menyebutkan

tempat,tanggal,dan nomor kutipan akta Nikah serta ditanda

tangani dan dibubuhi tanggal oleh PPN.

2. Dalam hal perceraiannya didaftar di tempat lain,PPN

memberitahukan kepada PPN yang mendaftar perceraian

26

tersebut,bahwa duda/janda tersebut telah menikah,dengan

menggunakan formulir model ND rangkap dua.PPN penerima

pengetahuan mencatat hal tersebut dalam catatan lain pada

Buku Pendaftaran Talak atau cerai sebagaimana pada angka

1.Kemudian mengembalikan lembar II model ND setelah

dibubuhi stempel dan tanda tangan penerima.Selanjutnya

PPN mengirim pemberitahuan setelah menerima

kembali,menyimpan model ND lembar II tersebut bersama

berkas Daftar Pemeriksaan Nikah (model NB).

BAGAN POSISI PERNIKAHAN DI KUA (BALAI NIKAH)

KECAMATAN PADANG BATUNG

Keterangan :

I : PPN/Pembantu PPN

II : Saksi

III : Calon Mempelai Laki-laki

1

3

2

4

4

4 4 4 4 4 4

4

4

4

4

4

2

5

27

IV : Hadirin

V : Wali Nikah

Pernikahan dapat dibatalkan apabila setelah berlangsung akad

nikah diketahui adanya larangan menurut hukum ataupun peraturan

perundang-undangan tentang perkawinan.

Pembatalan pernikahan dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam

daerah hukum tempat pernikahan dilangsungkan atau tempat tinggal

suami istri.Yang dapat mengajukan pembatalan pernikahan yaitu:

a. Garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri

b. Suami atau istri

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan

d. Pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan

menurut Undang-undang No. 1 Tahun1974 pasal 16 ayat 2.

C. Wali Hakim

Yang dimaksud wali hakim adalah orang yang diangkat oleh

pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.Adapun

sebab-sebab terjadinya wali hakim adalah sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali

2. Walinya mafqud,artinya tidak tentu keberadaannya

3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria,sedang wali yang

sederajat dengan dia tidak ada

4. Walinya sedang sakit ayan

5. Walinya dicabut haknya oleh negara

6. Walinya tawaaro (bersembunyi)

7. Walinya udzur

28

8. Walinya adlal artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan.

Dalam keadaan sebagaimana tersebut di atas maka hakimlah yang

menjadi wali dalam pernikahan, kecuali apabila wali nasabnya telah

mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, maka orang

yang lain yang mewakilkan itulah yang berhak menjadi wali berdasarkan

peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 yang ditunjuk oleh menteri

Agama sebagai wali hakim adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Adapun prosedur wali hakim adalah sebagai berikut :

a. Calon pengantin mengajukan permohonan ke PA dalam wilayahnya

b. Kemudian PA memeriksa calon pengantin dan wali adlal

c. Kemudian menetapkan adlalnya wali dengan cara singkat atas

permohonan calon pengantin.

Seorang wali hakim itu diusahakan menguasai hukum-hukum

munakahat,sehingga tidak semua orang bisa menjadi wali hakim.

Pernikahan dengan menggunakan wali hakim harus diperiksa secara

teliti sebelum mereka dinikahkan,agar kelak di kemudian hari tidak terjadi

pembatalan pernikahan karena walinya salah.

D.

29

D. Pelaksanaan AKAD NIKAH (Riil) di KUA Padang Batung

Selama kami melaksanakan praktikum A dari tanggal 19 s/d 23 Juli,

telah terjadi 7 kali proses pernikahan, yakni:

1. Senin 19 Juli 2010- 3 di Balai Nikah KUA Padang Batung- 1 di tempat penganten (desa Malilingin)

2. Kamis, 22 Juli 2010- 1 di Balai Nikah KUA Padang Batung (jam 9.45 wita).

3. Jumat, 23 Juli 2010- 2 di Balai Nikah KUA Padang Batung

Dari ketujuh prosesi akad nikah tersebut, prosesinya kurang lebih

sama, sebagai berikut:

1. Para pihak masuk ke dalam ruang nikah KUA2. PPN atau P3N masuk dan menempati tempat yang telah disediakan3. Wali dari penganten perempuan berhadapan dengan Kepala KUA

untuk di “syahadatkan, di istighfarkan, di lauha kan dan disholawatkan.”8

4. ***bila wali mewakilkan*** pada saat itu diucapkan bahwa wali mewakilkan haknya sebagai wali kepada kepala KUA untuk menikahkan anaknya yang bernama X dengan seorang laki-laki yang bernama Y, dengan mahar Z.9

5. Setelah selesai, saksi disuruh mendekat di kanan kiri kepala KUA/Pengantin Laki-laki.

6. Membaca al-Fatihah bersama-sama, disyahadatkan, diistighfarkan, dilauhakan, disholawatkan.10

7. Khutbah nikah dengan bahasa Arab oleh Kepala KUA/PPN/P3N.

8 Menurut Kepala KUA Padang Batung, hal tersebut ditujukan agar, keadaan wali nikah perempuan tersebut terhindar dari keadaan yang diperselisihkan. Dimana seorang wali nikah harus orang yang adil. Untuk mensiasati hal tersebut maka dibimbing untuk bertaubat agar wali nikah tersebut menjadi adil, karena telah bertobat baik dari dosa yang kecil maupun yang besar.

9 Kebanyakan orang tua/wali nikah calon mempelai perempuan lebih memilih mewakilkan kepada PPN atau P3N untuk menikahkan anaknya.

10 Penjelasan yang sama terhadap keadaan saksi yang harus adil, yang sulit mendapatkan criteria adil saat ini. Sehingga hal tersebut dianggap mencukupi untuk fikihnya.

30

8. Dilanjutkan dengan bahasa di Indonesia tapi tidak lengkap, sedikit atau dimaksudkan sebagai nasehat.

9. Menalqin: (mensyahadatkan, mengistighfarkan, mehaulakan mensholawatkan) mempelai laki-laki.

10. Menikahkan: (bismillah ala millati rasulillah, zawajtuka, …. Aku nikahkan engkau dengan …..binti …… yang walinya mewakilkan kepadaku, dengan mahar ……)

11. ****sandat*** disuruh mengulang…karena tidak ingat binti …***11

12. Memandu sighat taklik talak13. Tanda tangan berita acara pernikahan oleh PPN/P3N, mempelai,

dan saksi.14. Doa15. Selesai.

E. Rujuk

1. Pengertian Rujuk

Rujuk adalah seorang suami istri kambali dengan satu ikatan

sebelum waktu iddah selesai. Menurut istilah para ulama, rujuk adalah

menarik kembali wanita yang di talak dan di pertahankan

perkawinannya. Dalam rujuk tidak membutuhkan wali, maskawin

seperti hal nya dalam pernikahan. Dasar hukumnya surat al baqoroh

ayat 228 “Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa

menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah”.

11 Ketika penulis bertanya tentang permasalahan ini, kepala KUA Padang Batung menjelaskan bahwa karena sebagian besar masyarakat menganggap bahwa keabsahan ijab Kabul adalah bila Kabul pihak mempelai laki-laki bersamaan dengan hentakan tangan PPN/P3N. bila terlambat sedikit saja atau sendat mengucapkannya, maka dianggap tidak sah. Dan PPN/P3N membiarkannya selama tidak menyulitkan mempelai, bila hal demikian terjadi berkali-kali, barulah PPN memberitahukan persoalan fikih tentang ijab Kabul tersebut, dimana waktu adalah tidak harus tepat dengan hentakan tangan PPN/P3N, boleh ada selang waktu namun tidak lama.(menurut Kepala KUA Padang Batung, sekedar membaca tasbih).

31

2. Prosedur Rujuk

a. Ke kantor Desa,guna mendapatkan surat keterangan untuk

rujuk (model R.1)

b. Ke KUA,dengan membawa Surat keterangan untuk rujuk dari

kepala Desa dan Akta cerai/talak dari PA.Surat-surat

tersebut digunakan untuk :

- Pemberitahuan rujuk

- Pemeriksaan rujuk

- Mengucapkan rujuk

- pencatatan rujuk

- Membayar biaya pencatatan rujuk

- Memperoleh kutipan buku pencatatan rujuk

Setelah selesai kemudian ke BP-4 untuk mendapat nasehat,lalu ke

KUA lagi agar di beri kutipan pendaftaran rujuk untuk di bawa ke PA agar

dapat di minta kembali buku nikahnya.

c. Ke Pengadilan Agama

Pada saat ke PA mempelai membawa kutipan buku pencatatan

rujuk, untuk :

- Menyerahkan kutipan buku pencatatan rujuk

- PA menyeahkan kembali kutipan akta nikah yang di beri

catatan oleh PA.

Surat-surat tersebut digunakan untuk pelaksanaan dan administrasi

rujuk.Orang yang akan rujuk, harus datang besama istrinya ke PPN atau

pembantu PPN yang mewilayai tempattinggal istri, dengan membawa dan

menyerahkan: surat keterangan untuk rujuk dari kepala desanya (model

R.1) Akta cerai talak yang diterima dari PA.

32

Sebelum rujuk dicatat,di periksa lebih dahulu:

- Apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat rujuk.

- Apakah rujuk yang akan di lakukan itu masih ada dalam iddah talak

raj’i.

- Apakah istri yang akan di rujuk itu bekas istrinya

- Apakah ada persetujuan bekas istrinya.

Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang

bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pencatat ujuk.

Setelah rujuk itu di laksanakan, PPN menasehati suami istri tentang

hokum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan PPN, Daftar rujuk di buat

rangkap dua di isi dan di tanda tangani oleh masing-masing yang

besangkutan serta saksi-saksi, Sehelai di kirim kepada PPN di daerahnya

(selambat-lambatnya 15 hari), disertai surat-surat keterangan yang di

perlukan untuk dicatat dalam buku pendaftaran rujuk, yang lain di simpan.

PPN membuat suat-surat keterangan (SK) terjadinya rujuk dan

mengirimkan kepada PA di tempat belangsungnya talak yang

bersangkutan. Suami dan istri masing-masing di beri kutipan buku

pendaftaan rujuk, suami astri atau kuasanya, dengan membawa buku

pendaftaran rujuk, dating ke PA, tempat berlangsungnya talak dahulu,

untuk mengurus/mengambil kutipan akta nikah masing-masing yang

bersangkutan setelah di beri catatan oleh PA dalam ruang yang tersedia

pada kutipan akta nikah tersebut bahwa yang besangkutan telah rujuk.

33

3. Administrasi Rujuk

a. Biaya Rujuk

Biaya pencatatan rujuk sama dengan biaya pencatatan nikah, itu

berdasarkan peraturan pemerintah No: 51 tahun 2001 menyebutkan

bahwa biaya pencatatan rujuk di KUA kecamatan sebesar Rp. 30.000,-.

Selanjutnya kepada yang bersangkutan di beri tanda terima (model NR1)

Sementara itu berdasarkan pasal 4 ayat (4) Keputusan menteri

Agama No 298 Tahun 2003 yang bersangkutan membayar pula honorium

pembantu PPN yang besarnya ditetapkan oleh kepala kantor wilayah

Kementrian Agama provinsi dengan persetujuan terlebih dahulu dari

gubernur kepala daerah setempat.

b. Membayar biaya pencatatan

- Biaya pencatatan Rujuk di bayar langsung oleh yang

bersangkutan (suami-istri) kepada bendaharawan khusus/

kepala KUA kecamatan/ PPN yang mencatat peristiwa rujuk,

sebelum rujuk dilaksanakan. Selanjutnya biaya tersebut di

setorkan ke kas Negara, adapun Honorarium pembantu PPN

diserahkan langsung oleh yang bersangkutan kepada pembantu

PPN.

- Biaya pencatatan rujuk yang pemeriksaan dan pencatatannya

dilakukan oleh pembantu PPN dibayar oleh yang bersangkutan

(suami-istri) melalui pembantu PPN sebelum rujuk di

laksanakan,diserahkan kepada bendaharawan khusus kepala

KUA kecamatan PPN yang mewilayahinya.

c. Pembukuan, Penyimpanan dan penyetoran

Biaya pencatatan rujuk yang diterima oleh bendaharawan khusus

dicatat dalam buku kas Tabelaris yang sudah disediakan, sebelum

34

disetorkan, semua biaya pencatatan rujuk harus disimpan dalam brangkas

(peti besi) menurut ketentuan yang berlaku.

Uang biaya pencatatan tersebut segera disetorkan dengan

menggunakan daftar peristiwa dan penyetoran biaya nikah dan rujuk

(model NR2) dan giro untuk masing-masing setoran.

d. Fomulir Rujuk

Dalam keputusan Menteri agama No 298 Tahun 2003 ada tujuh

formulir rujuk yang dikatagorikan menjadi tiga jenis,yaitu formulir pokok,

fomulir pelengkap, dan formulir mutasi.

1. Fomulir Pokok yaitu formulir yang secara langsung menjadi

tanggung jawab dan di kerjakan pengisiannya oleh PPN yang tediri

dari :

- Buku pencatatan Rujuk (model )

- Kutipan buku pencatatan rujuk (model RA)

- Daftar pemeriksaan Rujuk (model RB)

2. Formulir pelengkap yaitu formulir yang merupakan pelengkap dari

pelaksanaan rujuk dan disiapkan sebelum pelaksanaan rujuk, yaitu

surat keterangan rujuk dari balai desa/Lurah yang mewilayahi

tempat tinggal masing-masing (model R1)

3. Formulir mutasi, yaitu formulir yang dipergunakan untuk

memberitahukan perubahan status seseorang kepada PA dan PPN

yang sebelumnya telah mencatat talak dan nikahnya/ rujuknya

(model RC dan model RD)

35

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dalam laporan ini kami ambil beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

a. KUA adalah kantor yang bertugas melaksanakan sebagai tugas

Kementrian Agama Kabupaten atau kota di bidang urusan agama

islam dalam wilayah kecamatan dan dikepalai oleh seorang kepala

PPN.

b. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil PPN, P3N

dan staf lainnya.

c. Melaksanakan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid,

Zakat, Wakaf, Baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan

membina kesejahteraan keluarga.

B. Saran-saran

Demikianlah laporan praktikum A ini kami buat. Semoga dapat

memberikan manfaat bagi kita semua. Penyusun berharap agar

pembaca kritis dan aktif untuk mendalami atau mengetahui fungsi KUA,

poses administrasi dan tatacara daalam pelaksnaan nikah.

Akhirnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun

kekeliruan dalam laporan ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang

bersifat membangun laporan ini sangat kami perlukan.

36