Laporan Semester 1 2012

LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012

i

LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDENNOMOR 5 TAHUN 2004SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012

BANGKIT!LAWAN

KORUPSI!

ii KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

halaman ini sengaja dikosongkan(this page left blank intentionally)


iii

KORUPSI IBARAT PENYAKIT KANKER bagi kehidupan bangsa dan negara yang apabila tidak diberantas akan semakin

menyebar, mengakar, dan sulit diatasi. Cepat atau lambat tetapi pasti, korupsi akan berdampak pada degradasi

kesejahteraan masyarakat, meningkatnya tindak kejahatan, hingga disintegrasi sosial. Namun pemberantasan korupsi

bukanlah perkara yang mudah karena praktik dan perilaku korupsi tidak hanya terjadi pada Pegawai Negeri, Pegawai

BUMN/BUMD, ataupun anggota parlemen pusat dan daerah, tetapi juga pada semua lapisan masyarakat yang secara

langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kepentingan publik. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan di

berbagai bidang untuk mendorong peningkatan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan aparatur pemerintah

kepada masyarakat secara konprehensif, terpadu, sinergis, serta berkesinambungan oleh seluruh unsur masyarakat guna

mencegah timbulnya praktik-praktik korupsi.

Sejalan dengan hal tersebut maka pada awal periode pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu I, Presiden mencanangkan

strategi pemberantasan korupsi dengan menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 terdiri dari 10 (sepuluh) diktum umum yang ditujukan kepada seluruh Pimpinan

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) diktum khusus yang ditujukan hanya pada beberapa Pimpinan

Kementerian/Lembaga saja. Kesebelas diktum ini diharapkan mampu mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan oleh

pemerintah dalam mengantisipasi berbagai modus korupsi, serta mampu menjadi alat dalam percepatan pemberantasan

korupsi dan peningkatan pelayanan publik. Untuk itu, seluruh penyelenggara negara diminta untuk saling bahu

membahu bersinergi melakukan percepatan pemberantasan korupsi, meningkatkan kinerja dan pelayanan, menerapkan

kesederhanaan, menerapkan penghematan dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, sehingga diharapkan akan tercipta

penyelenggaraan negara yang efektif, efisien, akuntabel, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tugas dan fungsi Kementerian Keuangan untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang keuangan

dan kekayaan negara menjadikan Kementerian Keuangan mempunyai peran sangat strategis dalam upaya pencegahan

dan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi tidak terlepas dari keuangan dan kekayaan negara. Begitu pentingnya

peran Kementerian Keuangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sehingga Kementerian Keuangan

selain harus melaksanakan diktum umum, juga mendapat amanat untuk mengimplementasikan diktum khusus Inpres

Nomor 5 Tahun 2004. Kesadaran akan peran strategis itu menjadikan Kementerian Keuangan sudah sejak lama, jauh

sebelum diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 telah melakukan berbagai langkah pencegahan dan pemberantasan

korupsi dengan melakukan perbaikan diberbagai bidang, seperti dibentuknya kantor-kantor modern, penyempurnaan

proses bisnis, peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM, serta diselesaikannya paket Undang-Undang Keuangan

RINGKASAN EKSEKUTIF

iv KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sejak diberlakukannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004, Kementerian Keuangan selalu aktif melaksanakan seluruh Diktum

dalam Inpres dimaksud. Laporan Kormonev (Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi) Kementerian Keuangan atas

pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 untuk tahun 2009 mendapat penilaian terbaik oleh Kementerian PAN dan RB,

dan pada tahun 2012 ini Kementerian Keuangan mendapatkan penghargaan dari Sekretaris Kabinet atas capaian-capaian

dalam pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di tahun 2011.

Terkait dengan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dimaksud, pada awal tahun 2012 telah dilakukan perumusan

indikator-indikator dan targetnya. Dari sepuluh diktum umum dan satu diktum khusus telah dirumuskan 46 indikator

yang terdiri dari 23 indikator diktum umum dan 23 indikator diktum khusus. Seluruh unit eselon I melaksanakan berbagai

kegiatan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Melakukan koordinasi dengan seluruh unit eselon I dalam

pemantauan capaian target sampai dengan semester I tahun 2012, dan menyusun laporan kormonev semester I tahun

2012.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Kementerian Keuangan telah melaksanakan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dengan

baik. Hal ini terlihat dari tingginya capaian/realisasi pada semester I tahun 2012 atas target tahun 2012. Dari 46 indikator

yang telah ditetapkan pada awal semester I tahun 2012, sebanyak 22 indikator telah tercapai (100%) dan/atau melampaui

target. Sementara itu, sebanyak 5 indikator capainya telah lebih dari 90%, dan hanya 3 indikator yang capainnya masih

dibawah 50%.

Indikator-indikator yang telah tercapai 100% antara lain yaitu:

1. Persentase pejabat/pegawai yang telah menetapkan Kontrak Kinerja;

2. Persentase tercapainya ketaatan terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa;

3. Persentase pemenuhan permintaan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dari aparat penegak

hukum;

4. Kerjasama unit kepatuhan internal DJP dengan Itjen dan KPK;

5. Terlaksananya kerjasama unit penegak hukum internal DJBC, Itjen dan KPK.

Indikator-indikator yang capaiannya telah melebihi target yang ditentukan (lebih dari 100%), antara lain yaitu:

1. Jumlah program pencegahan dan pemberantasan korupsi (capaian 108,11%, dari target sebanyak 37 program

realisasinya 40 program);

2. Jumlah pejabat/pegawai yang bersertifikat LKPP (capaian 115,07%, dari target 2.103 pegawai realisasinya 2.420

pegawai bersertifikat LKPP);

3. Jumlah kegiatan terkait pengawasan dan pembinaan aparatur (capaian 104%, dari target 43 kegiatan realisasinya 45

kegiatan);

Indikator-indikator yang realisasinya telah mendekati target, antara lainyaitu:

1. Jumlah penyedia barang dan jasa yang diverifikasi oleh Pusat LPSE Kementerian Keuangan (capaian 96,89%, dari

target 8.000 unit kerja baru terealisir 7.751 unit kerja);

2. Persentase jumlah pejabat yang telah menyampaikan LHKPN (capaian 95,09%, dari target 100%;

3. Kepatuhan Bank Persepsi/Pos Persepsi dalam melaksanakan kontrak dengan capaian 96,15%.


v

Indikator-indikator dengan capaian yang relatif rendah (kurang dari 50%), yaitu:

1. Persentase LAKIP eselon I yang telah dievaluasi Itjen (capaian 41,66%, yaitu 5 dari 12 LAKIP Eselon I);

2. Jumlah kerjasama pengkajian/penelaahan dengan KPK (capaian 50%, yaitu 3 dari 6 kerja sama pengkajian/penelaahan

yang ditargetkan) ;

3. Terlaksananya penyaluran transfer ke daerah tepat waktu dan efisien (capaiannya baru 46,64% dari target 100%).

Indikator-indikator yang targetnya belum tercapai sepenuhnya akan direalisasikan pada semester II tahun 2012. Beberapa

capaian yang cukup rendah seperti presentase LAKIP eselon I yang dievaluasi Itjen, 5 LAKIP sudah selesai dievaluasi,

sedangkan 7 LAKIP Unit Eselon I lainnya saai ini sedang dalam proses evaluasi, dan diperkirakan dapat diselesaikan pada

akhir Oktober 2012. Penyaluran dana transfer ke daerah dilakukan secara bertahap dan tidak bisa dipercepat. Meskipun

penyaluran dana transfer ke daerah pada semester I tahun 2012 baru terealisasi sebesar 41,66%, diharapkan akan dapat

direalisasikan sepenuhnya pada akhir tahun 2012.

vi KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUANA. Umum 2B. Organisasi Kormonev (Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi)

Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di Lingkungan Kementerian Keuangan 3C. Dasar Hukum 4

BAB II STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGANA. Organisasi Kantor Pusat Kementerian Keuangan 8B. Kantor Vertikal 10C. Unit Pelaksana Teknis 11

BAB III LAPORAN SEMESTER I Tahun 2012 PELAKSANAAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004A. DIKTUM UMUM

1. Diktum PERTAMA 142. Diktum KEDUA 153. Diktum KETIGA 154. Diktum KEEMPAT 165. Diktum KELIMA 186. Diktum KEENAM 197. Diktum KETUJUH 208. Diktum KEDELAPAN 219. Diktum KESEMBILAN 2210. Diktum KESEPULUH 22

B. DIKTUM KHUSUS1. Diktum KESEBELAS Angka 1 232. Diktum KESEBELAS Angka 2 24

C. Ringkasan Capaian Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Di Lingkungan Kementerian Keuangan Semester I Tahun 2012 28

BAB IV KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN TERKAIT UPAYA PERCEPATANPEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

A. Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman dengan Instansi Penegak Hukum dan Instansi Terkait Lainnya 32

B. Kewajiban Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan PejabatNegara (LHKPN) bagi pejabat/pegawai Kemenkeu 33

C. Penandatanganan Pakta Integritas 34D. Penerbitan Edaran tentang Kewajiban Pemasangan Spanduk Anti Korupsi 34E. Bidang Sumber Daya Manusia 34F. Whistle Blowing System di Lingkungan Kementerian Keuangan 35G. Bidang Pengadaan Barang/Jasa 36H. Perkembangan Implementasi Balanced Scorecard Kementerian Keuangan Tahun 2012 36

BAB V PENUTUPLAMPIRAN DAN MATRIK

DAFTAR ISI


1

BAB I

PENDAHULUAN

2 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

A. Umum

Korupsi ibarat penyakit kanker bagi kehidupan bangsa dan negara yang apabila tidak diberantas akan semakin

menyebar, mengakar dan sulit diatasi, serta cepat atau lambat akan berdampak pada degradasi kesejahteraan

masyarakat, meningkatnya tindak kejahatan, hingga disintegrasi sosial. Namun pemberantasan korupsi bukanlah

perkara yang sederhana dan mudah karena praktik dan perilaku korupsi tidak hanya dapat terjadi pada Pegawai

Negeri, Pegawai BUMN/BUMD, ataupun anggota parlemen pusat dan daerah, tetapi juga dapat terjadi pada semua

lapisan masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kepentingan publik. Oleh karena

itu diperlukan kajian lebih jauh untuk merumuskan sistem hukum yang strategis dan perbaikan disegala bidang, yang

tidak semata-mata ditujukan pada efektifitas penindakan, tetapi juga mampu mencegah timbulnya praktik-praktik

korupsi, yang dengan sendirinya akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada

masyarakat.

Sebagaimana diketahui, bahwa pada awal periode pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu I, Presiden mencanangkan

strategi pemberantasan korupsi dengan mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi. Inpres 5 Tahun 2004 ini ditujukan kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa

Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para

Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Para Gubernur, dan Para Bupati dan Walikota. Inpres 5 Tahun 2004

tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) diktum umum dan 1 (satu) diktum khusus. Muatan 11 (sebelas) diktum ini diharapkan

mampu mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam rangka mengantisipasi berbagai modus

korupsi dan memperbaiki kinerja aparat pemerintah.

Dalam hubungan ini Kementerian Keuangan adalah salah satu pilar negara yang mempunyai tugas dan fungsi

strategis berkaitan dengan seluruh upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi, mengingat korupsi tidak

terlepas dari keuangan dan kekayaan negara. Begitu strategisnya peran Kementerian Keuangan dalam percepatan

dan pemberantasan korupsi maka Kementerian Keuangan selain harus melaksanakan seluruh Diktum Umum Inpres

tersebut, juga mendapat amanat secara khusus pada Diktum Kesebelas.

Diktum Kesebelas butir 2 Inpres Nomor 5 Tahun 2004 menyatakan bahwa “khusus kepada Menteri Keuangan wajib

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan, kepabeanan dan cukai, penerimaan bukan

pajak, dan anggaran untuk menghilangkan kebocoran dalam penerimaan keuangan negara, serta mengkaji berbagai

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara yang dapat membuka peluang terjadinya

praktik korupsi, dan sekaligus menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan penyempurnaannya”. Dalam

implementasinya, Kementerian Keuangan sejak tahun 2007 telah melaksanakan seluruh diktum Inpres Nomor

5 Tahun 2004. Untuk mendukung pelaksanaan Inpres tersebut, Kementerian Keuangan juga telah membuat MoU

dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung

dan Kepolisian Republik Indonesia.

Upaya nyata yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan adalah melaksanakan program reformasi birokrasi,

yang meliputi: penataan organisasi, penyempurnaan business process, serta peningkatan disiplin dan kualitas sumber

daya manusia (3 pilar reformasi birokrasi Kementerian Keuangan) dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan

dan kekayaan negara yang profesional, akuntabel, dan tepat arah untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan

publik yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik.

BAB I PENDAHULUAN


3

Sejalan dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, maka sejak tahun 2011 bangunan 3 pilar reformasi birokrasi

Kementerian Keuangan disesuaikan menjadi 8 area perubahan yaitu perubahan pola pikir dan budaya kerja, penataan

peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem SDM

Aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,

meskipun sebenarnya seluruh aspek pada 8 area perubahan sudah tercakup dalam kegiatan reformasi birokrasi

Kementerian Keuangan.

B. Organisasi Kormonev (Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di Lingkungan Kementerian Keuangan

Menindaklanjuti dikeluarkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan amanat Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor

KEP/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun

2004 sebagaimana diubah dengan Kep/120/M.PAN/4/2006, pada awal Tahun 2007 Menteri Keuangan menetapkan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 38/KMK.01/2007 tentang Pengorganisasian, Personel, dan Mekanisme

Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di Lingkungan Departemen Keuangan.

Selanjutnya untuk memantapkan pelaksanaan Inpres tersebut, setiap Tahun susunan Tim Kormonev Kementerian

Keuangan diubah dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan. Secara garis besar, susunan keanggotaan Tim

Kormonev Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004, terdiri atas:

1. Penanggung jawab adalah Menteri Keuangan;

2. Koordinator Pelaksana Inpres Nomor 5 Tahun 2004 adalah Sekretaris Jenderal;

3. Sekretariat Pelaksana adalah Pimpinan unit organisasi di bawah Sekretariat Jenderal, dalam hal ini adalah Kepala

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Kepala Biro Hukum, dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia;

4. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi adalah Inspektur Jenderal;

5. Sekretariat Monitoring dan Evaluasi adalah Pimpinan unit dibawah Sekretariat Inspektorat Jenderal;

6. Kelompok Kerja (Pokja) Monitoring dan Evaluasi adalah Inspektur Bidang Investigasi dan para Sekretaris Ditjen/

Badan serta Kepala Bagian yang membidangi organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

Atas dasar Keputusan Menteri Keuangan tersebut, para Pimpinan Unit Eselon I melalui Sekretaris masing-masing

melakukan program-program kegiatan dan pengkajian tentang agenda percepatan pemberantasan korupsi di

lingkungan Kementerian Keuangan.

Program yang telah dilaksanakan oleh Tim Kormonev Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di lingkungan Kementerian

Keuangan pada semester I tahun 2012 meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Merumuskan indikator-indikator kinerja pelaksanaan 11 (sebelas) diktum dalam Inpres 5 Tahun 2004. Dari sepuluh

diktum umum dan satu diktum khusus telah dirumuskan 46 indikator yang terdiri dari 23 indikator diktum umum

dan 23 indikator diktum khusus. Dengan berpedoman pada indikator-indikator tersebut, masing-masing unit

Eselon I memiliki persamaan persepsi dan parameter untuk melaksanakan amanat setiap diktum terkait dengan

program percepatan pemberantasan korupsi. Indikator-indikator yang digunakan sebagai pedoman untuk

melaksanakan 11 diktum Inpres tersebut setiap periode dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan

dinamika organisasi dan manajemen keuangan negara;


2. Menyusun Laporan Semester I tahun 2012 Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di lingkungan Kementerian

Keuangan berdasarkan indikator-indikator yang dirumuskan dan disusun pada awal tahun 2012. Dalam

menyusun laporan pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2004, semua unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan

secara aktif terlibat dalam memberikan kontribusi pengisian data, mengingat pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2004

terkait dengan upaya, target, dan capaian sejatinya dilakukan oleh masing-masing unit Eselon I;

3. Menyelenggarakan sosialisasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi kepada

pejabat dan pegawai di masing-masing unit Eselon I.

C. Dasar Hukum1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi,

dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian

Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman

Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan INPRES Nomor 5 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Menpan Nomor: KEP/120/M.PAN/4/2006;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

10. Instruksi Menteri Keuangan Nomor: 78/IMK.01/2009 tentang Penelaahan, Pengkajian, dan/ atau Penyempurnaan

Peraturan Perundang-undangan Bidang Tugas Departemen Keuangan Yang Berpotensi Terjadinya Praktik Korupsi;

BAB I PENDAHULUAN


5

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 873/KM.1/2012 tentang Perpanjangan Masa Kerja dan Perubahan Susunan

Keanggotaan Tim Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di Lingkungan

Kementerian Keuangan.

12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 38/KMK.01/2011 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan

Kementerian Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada

Komisi Pemberantasan Korupsi.



BAB I PENDAHULUAN


7

BAB I I

STRUKTURORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN


A. Organisasi Kantor Pusat Kementerian Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Keuangan (lihat gambar 1), susunan organisasi Kementerian Keuangan terdiri atas:

1. Menteri Keuangan;

2. Wakil Menteri Keuangan;

3. Sekretariat Jenderal (Setjen);

4. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA);

5. Direktorat Jenderal Pajak (DJP);

6. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC);

7. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB);

8. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);

9. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK);

10. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU);

11. Inspektorat Jenderal (Itjen);

12. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK);

13. Badan Kebijakan Fiskal (BKF);

14. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK);

15. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;

16. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;

17. Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional;

18. Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal;

19. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi;

20. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan;

21. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai;

22. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan;

23. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan

24. Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai.

Selain itu, di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan terdapat Sekretariat Pengadilan Pajak yang dibentuk

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Pengadilan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2007,

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007

sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 251/PMK.01/2011, Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan yang didirikan

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2010, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

yang didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011.

BAB I I STRUK TUR ORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN


9

GAMBAR 1, ORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN


B. Kantor Vertikal

Selain unit-unit sebagaimana terdapat pada gambar I, terdapat 4 unit eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki

kantor vertikal di daerah, yaitu:

1. Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 29/

PMK.01/2012 memiliki kantor vertikal yang terdiri atas:

a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;

b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus;

c. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar

dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus;

d. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;

e. Kantor Pelayanan Pajak Madya;

f. Kantor Pelayanan Pajak Pratama;

g. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan PMK Nomor 131/PMK.01/2011 memiliki kantor vertikal yang terdiri atas:

a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

b. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC);

c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean (KPPBC Madya Pabean);

d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Cukai (KPPBC Madya Cukai);

e. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean A (KPPBC Madya Pabean A);

f. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean B (KPPBC Madya Pabean B);

g. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean C (KPPBC Madya Pabean C);

h. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).

3. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.01/2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, memiliki kantor vertikal

yang terdiri atas:

a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

b. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

4. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 102/PMK.01/2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memiliki kantor vertikal

yang terdiri atas:

a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

b. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).



11

C. Unit Pelaksana Teknis

Selain memiliki kantor-kantor vertikal, Kementerian Keuangan juga mempunyai beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT)

dibawah beberapa unit eselon I dan II sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak memiliki UPT, yaitu:

a. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (Data Processing Center/DPC, Direktorat Jenderal Pajak);

b. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;

c. Kantor Pengolahan Data Eksternal.

2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki UPT, yaitu:

a. Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;

b. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang.

3 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keungan memiliki UPT, yaitu:

a. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

b. Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.

4. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi-Sekretariat Jenderal memiliki UPT, yaitu:

Kantor Pengelolaan Barang Milik Negara dan Teknologi Informasi Keuangan.


13

BAB I I I

LAPORAN SEMESTER ITAHUN 2012PELAKSANAAN INPRESNOMOR 5 TAHUN 2004


Sebagaimana disebutkan pada Bab I, bahwa pada awal tahun 2012 telah dirumuskan 46 indikator dan targetnya sebagai

pelaksanaan diktum-diktum pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004. Uraian Indikator dan Target tampak pada subbab-subbab

berikut ini.

A. DIKTUM UMUM

1. Diktum PERTAMA

Diktum Pertama, yaitu “Pejabat yang termasuk penyelenggara negara yang belum melaporkan harta

kekayaan agar segera melaporkannya kepada KPK”, diimplementasikan melalui perumusan 2 (dua) indikator

sebagai berikut:

a. Persentase jumlah pejabat yang telah menyampaikan LHKPN s.d. akhir tahun, yaitu perbandingan jumlah

pejabat yang telah menyampaikan LHKPN dengan jumlah pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN.

Selain berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1995 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, kewajiban pejabat/pegawai Kementerian Keuangan untuk menyampaikan LHKPN juga diatur dalam

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK.01/2011 (KMK Terlampir). Pada tahun 2012, Kementerian

Keuangan menentukan target sebesar 100% bagi pejabat/pegawai yang wajib menyampaikan LHKPN

kepada KPK.

Pejabat/pegawai yang wajib LHKPN pada 3 unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu

Ditjen Anggaran (154 pegawai), Ditjen Kekayaan Negara (229 pegawai), dan Ditjen Pengelolaan Utang (79

pegawai), seluruhnya telah menyampaikan LHKPN baik formulir A maupun formulir B kepada KPK (100%).

Sementara itu, 9 unit eselon I lainnya belum dapat mencapai target yang ditentukan, yaitu Setjen yang telah

menyampaikan LHKPN sebanyak 243 dari 292 pegawai (83,22%), Ditjen Pajak sebanyak 16.549 dari 17.423

pegawai (94,98%), Ditjen Bea dan Cukai sebanyak 3.742 dari 3.782 pegawai (98,94%), Ditjen Perbendaharaan

876 dari 889 pegawai (98,54%), Ditjen Perimbangan Keuangan sebanyak 6 dari 42 pegawai (14,29%),

Inspektorat Jenderal sebanyak 163 dari 221 pegawai (73,76%), Bapepam-LK sebanyak 197 dari 238 pegawai

(82,77%), BKF sebanyak 36 dari 47 pegawai (77%), dan BPPK sebanyak 97 dari 130 pegawai (74,62%).

Berdasarkan data tersebut, sampai dengan semester I tahun 2012 terdapat 22.371 pejabat/pegawai yang

telah menyampaikan LHKPN kepada KPK dari 23.526 pegawai/pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN

(95,09%). Namun demikian penyampaian LHKPN akan terus dilakukan di semester II mendatang.

b. Persentase pemberian sanksi/peringatan terhadap pejabat yang belum menyampaikan LHKPN, yaitu

perbandingan antara jumlah pejabat yang telah diberikan sanksi/peringatan dengan jumlah pejabat yang

belum menyampaikan LHKPN.

Target tahun 2012 untuk indikator dua adalah sebesar 100%. Sementara itu, dari 1.155 pejabat/pegawai di

lingkungan Kementerian Keuangan yang belum menyampaikan LHKPN, seluruhnya telah dijatuhkan sanksi/

peringatan tertulis ( tingkat capaian 100%).

BAB I I I LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2012PELAKSANAAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004


15

2. Diktum KEDUA

Diktum Kedua, yaitu “Membantu KPK dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman

dan pemeriksaan LHKPN di lingkungannya”, diimplementasikan dengan merumuskan 1 (satu) buah indikator

Persentase Tambahan Berita Negara (TBN) LHKPN Yang Telah Diumumkan di Papan Internal, yaitu

perbandingan antara jumlah NHK yang diumumkan di papan internal dengan jumlah NHK yang diterima.

Sampai dengan semester I tahun 2012, jumlah TBN yang telah diterima unit-unit di lingkungan Kementerian

Keuangan adalah sebanyak 9.430, dan seluruhnya telah diumumkan di papan internal (tingkat capaian 100%)

dengan rincian TBN yang diterima sebagaimana dalam tabel 2.

Tabel 1. Jumlah TBN Kementerian Keuangan

No Unit Eselon I Jumlah TBN yang telah Diumumkan

1. Sekretariat Jenderal 211 TBN

2. Ditjen Anggaran 140 TBN

3. Ditjen Pajak 7.699 TBN

4. Ditjen Bea dan Cukai 188 TBN

5. Ditjen Perbendaharaan 876 TBN

6. Ditjen Kekayaan Negara 57 TBN

7. Ditjen Perimbangan Keuangan 14 TBN

8. Ditjen Pengelolaan Utang 14 TBN

9. Inspektorat Jenderal 31 TBN

10. Bapepam-LK 197 TBN

11. BKF 3 TBN

TOTAL 9.430 TBN

3. Diktum KETIGA,

Diktum Ketiga, yaitu “Membuat penetapan kinerja dengan pejabat dibawahnya secara berjenjang, yang

bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui

penetapan kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa

hasil maupun manfaat”, diimplementasikan melalui perumusan 3 (tiga) indikator sebagai berikut:

a. Persentase pejabat/pegawai yang telah menetapkan kontrak kinerja (KK), yaitu perbandingan antara

jumlah pejabat eselon I sampai dengan pelaksana yang telah menetapkan KK dengan jumlah pejabat eselon I

sampai dengan pelaksana.

Berdasarkan KMK Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian

Keuangan, telah diatur bahwa seluruh pegawai Kementerian Keuangan, dari pejabat eselon I s.d. pelaksana,

wajib menetapkan dan menandatangani Kontrak Kinerja (KK) sebagai komitmen masing-masing individu

untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya sehari-hari (lihat gambar 2).

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, jumlah

pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang wajib menetapkan KK adalah sebanyak 61.212

pejabat/pegawai, dan sampai dengan semester I tahun 2012 seluruhnya telah menandatangani KK (capaian

100%).


b. Persentase unit kerja yang menyampaikan laporan kinerja (LAKIP), yaitu perbandingan antara jumlah unit

kerja yang telah menyampaikan LAKIP unit eselon I, eselon II, eselon III bagi unit kantor vertikal, dan UPT dengan

jumlah unit kerja eselon I, II, dan III (khusus unit kantor vertikal), serta UPT yang wajib menyampaikan LAKIP.

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan,

total jumlah unit eselon I s.d. II di lingkungan Kementerian Keuangan yang wajib menyampaikan LAKIP tahun

2011 adalah sebanyak 621 unit kerja, sampai dengan semester I tahun 2012 seluruhnya telah menyampaikan

LAKIP secara berjenjang Ke Menteri Keuangan. Sehingga tingkat capaian unit kerja yang menyampaikan

LAKIP adalah 100%.

c. Persentase LAKIP eselon I yang telah dievaluasi, yaitu perbandingan antara jumlah LAKIP unit eselon I yang

telah dievaluasi Inspektorat Jenderal dengan jumlah LAKIP unit eselon I yang telah dilaporkan ke Inspektorat

Jenderal.

Sampai dengan semester I tahun 2012, Inspektorat Jenderal (Itjen) baru dapat menyelesaikan evaluasi

terhadap 5 LAKIP dari target 12 LAKIP unit eselon I, sehingga capaian atas indikator ini adalah sebesar

41,66%. Adapun LAKIP yang telah selesai dievaluasi oleh Itjen adalah LAKIP Ditjen Pengelolaan Utang, Ditjen

Anggaran, Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Perbendaharaan, dan Sekretariat Jenderal. Sedangkan 7 LAKIP

eselon I lainnya masih dalam proses evaluasi, yang dijadwalkan akan diselesaikan pada bulan Oktober 2012.

4. Diktum KEEMPAT,

Diktum Keempat, yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, baik dalam bentuk jasa ataupun

perijinan melalui transparansi dan standardisasi pelayanan yang meliputi persyaratan-persyaratan, target

waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan

tersebut sesuai peraturan perundang-undangan, dan menghapuskan pungutan liar”, diimplementasikan

melalui perumusan 6 (enam) indikator sebagai berikut:

Gambar 2. Balanced Scorecard Kemenkeu

Kemenkeu-Wide

Kemenkeu-One

Kemenkeu-Two

Kemenkeu-Three

Kemenkeu-Four

Kemenkeu-FiveBALANCED SCORECARD

RENSTRA 2010-2014

ROADMAP 2010-2014

VISI

Level kementerian (individual scorecard Menteri Keuangan)

Level unit eselon I (individual scorecard Pimpinan Unit Eselon I)

Level unit eselon II (individual scorecard Pimpinan Unit Eselon II)

Level unit eselon III (individual scorecard Pimpinan Unit Eselon III)

Level unit eselon IV (individual scorecard Pimpinan Unit Eselon IV)

Individual Scorecard

Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk

Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan



17

a. Persentase penyelesaian penyusunan SOP dan penyempurnaan SOP layanan publik,

yaitu perbandingan jumlah SOP layanan publik yang diusulkan unit eselon I dengan jumlah

SOP layanan publik yang mendapat rekomendasi untuk ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal.

Sampai dengan semester I tahun 2012 jumlah SOP layanan publik yang diusulkan unit eselon I adalah

sebanyak 345 SOP, dan yang direkomendasi oleh Sekretariat Jenderal sebanyak 187 SOP (54,2%). Adapun

penyelesaian SOP layanan publik lainnya akan diselesaikan pada semester II tahun 2012.

b. Jumlah SOP layanan unggulan, yaitu akumulasi SOP layanan unggulan (termasuk SOP tahun sebelumnya).

Sampai dengan semester I tahun 2012, jumlah akumulasi SOP layanan unggulan di lingkungan Kementerian

Keuangan adalah 102 SOP yang tersebar di masing-masing unit eselon I (100%), yaitu:

1). Sekretariat Jenderal 19 SOP unggulan;

2). Ditjen Pajak 16 SOP unggulan;

3). Ditjen Bea dan Cukai 21 SOP unggulan;

4). Ditjen Anggaran 5 SOP unggulan;

5). Ditjen Perbendaharaan 5 SOP unggulan;

6). Ditjen Kekayaan Negara 13 SOP unggulan;

7). Ditjen Perimbangan Keuangan 6 SOP unggulan;

8). Ditjen Pengelolaan Utang 3 SOP unggulan;

9). Inspektorat Jenderal 1 SOP unggulan;

10). Bapepam-LK 10 SOP unggulan; dan

11). BPPK 3 SOP unggulan.

c. Persentase SOP layanan unggulan yang telah ditayangkan di website Kemenkeu, yaitu perbandingan

antara jumlah SOP layanan unggulan yang telah ditayangkan dengan jumlah SOP layanan unggulan.

Dari 102 SOP layanan unggulan di lingkungan Kementerian Keuangan, seluruhnya telah ditayangkan baik di

website Kemenkeu maupun di website masing-masing unit eselon I (100%).

d. Rata-Rata persentase penyelesaian janji waktu layanan unggulan.

Target penyelesaian janji waktu layanan unggulan untuk semester I tahun 2012 adalah 100%. Berdasarkan

data dari seluruh unit eselon I, janji waktu layanan unggulan yang diberikan Kementerian Keuangan kepada

masyarakat/stakeholders telah mencapai 104%. Terkait IKU rata-rata presentase realisasi janji layanan

unggulan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1). Perhitungan IKU ini menggunakan dua komponen yaitu dokumen yang diselesaikan tepat waktu

(bobot 70) dan rata-rata waktu penyelesaian dokumen (bobot 30). Bobot 70 dan 30 diambil berdasarkan

rentang bobot kualitas IKU Exact/Low dan Activity/High.

2). Rata-rata waktu penyelesaian dapat dicapai maksimum 120 %.

3). Apabila capaian parameter "∑ dokumen tepat waktu” adalah 100% maka dikonversi menjadi 120%. Jika

capainya < 100% maka tidak dikonversi ke 120%.

Layanan unggulan dimaksud adalah layanan unggulan yang tersebar di seluruh unit eselon I Kementerian

Keuangan, baik yang digunakan oleh masyarakat, Kementerian/Lembaga lain, maupun internal Kementerian

Keuangan sebagai stakeholders.


e. Tercapainya indeks kepuasan konsumen (masyarakat/stakeholder)

Target atas indikator ini di tahun 2012 adalah sebesar 3.86 dari skala 5. Pencapaian untuk indikator dimaksud

belum dapat direalisasikan, mengingat kegiatan/survey pengukuran indeks kepuasan konsumen dimaksud

baru akan dilaksanakan pada semester II tahun 2012.

f. Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat atas layanan publik, yaitu perbandingan antara jumlah

tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan jumlah pengaduan masyarakat.

Pada semester I tahun 2012, jumlah pengaduan masyarakat atas layanan publik yang diberikan oleh unit-unit

di lingkungan Kementerian Keuangan adalah sebanyak 851 pengaduan, sedangkan jumlah pengaduan yang

telah selesai ditindaklanjuti adalah sebanyak 772 pengaduan (capaian 90,72%), dan sisanya sebanyak 79

pengaduan masih dalam proses penyelesaian dengan unit terkait (lihat tabel 1).

Tabel 2. Jumlah Pengaduan Masyarakat

No Unit Eselon IJUMLAH

Pengaduan Selesai Ditindaklanjuti

1. Ditjen Pajak 380 pengaduan 302 pengaduan

2. Ditjen Bea dan Cukai 75 pengaduan 75 pengaduan

3. Ditjen Perbendaharaan 50 pengaduan 49 pengaduan

4. Ditjen Kekayaan Negara 18 pengaduan 18 pengaduan

5. Inspektorat Jenderal 98 pengaduan 98 pengaduan

6. Bapepam-LK 149 pengaduan 149 pengaduan

7. BPPK 81 pengaduan 81 pengaduan

Total 851 pengaduan 772 pengaduan

g. Persentase kantor/unit kerja yang telah menyediakan fungsi help desk/customer service

Saat ini Kementerian Keuangan memiliki 725 kantor yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, dan

seluruhnya telah menyediakan fungsi help desk/customer service (100%).

5. Diktum KELIMA,

Diktum Kelima, yaitu “Menetapkan program dan wilayah yang menjadi lingkup tugas, wewenang dan

tanggungjawabnya sebagai program dan wilayah bebas korupsi”, diimplementasikan melalui perumusan 1

(satu) indikator yaitu, Jumlah program pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pada tahun 2012 telah terealisir sebanyak 40 kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi dari target

sebanyak 37 kegiatan (108,11%). Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

a. Pemasangan banner-banner anti korupsi;

b. Sosialisasi sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);

c. Meningkatkan awareness tentang manajemen risiko termasuk risiko fraud, workshop, pelatihan, focus group

discussion (FGD) pencegahan dan pemberantasan korupsi;

d. Melakukan kajian bersama Menkeu-BI tentang pembatasan transaksi tunai sesuai program Inpres 17 Tahun

2011;

e. Penunjukan unit pengelola pelaporan dan pembentukan saluran pengaduan whistleblowing yang meliputi:

telepon/sms, kotak pengaduan, dan email;

f. Melaksanakan sosialisasi disiplin pegawai tanggal 13 Juni 2012;



19

g. Melaksanakan sosialisasi penerapan pengendalian intern kepada pegawai tanggal 28 Maret 2012;

h. Melaksanakan program whistleblowing system di lingkungan DJBC yang terintegrasi dengan sistem di

Kementerian Keuangan;

i. Melakukan sidak sebagai wujud pelaksanaan program kegiatan penegakan kepatuhan pelaksanaan tugas

ke 10 kantor;

j. Melaksanakan program pemantauan pengendalian intern;

k. Melaksanakan program asistensi pelaksanaan sistem pengendalian internal (SPI);

l. Melaksanakan program workshop sistem pengendalian internal (SPI);

m. Melaksanakan sosialisasi WiSe dan anti korupsi;

n. Melaksanakan Pendampingan dan pemantauan aplikasi WiSe pada unit eselon I Kementerian Keuangan;

o. Melakukan Eksaminasi Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);

p. Melakukan Pemantauan LHKPN unit-unit eselon I Kementerian Keuangan;

q. Menindaklanjuti laporan PPATK atas transaksi keuangan mencurigakan para pegawai Kementerian Keuangan.

6. Diktum KEENAM,

Diktum Keenam, yaitu “Melaksanakan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 secara konsisten untuk

mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara baik yang berasal

dari APBN maupun APBD”, diimplementasikan melalui perumusan 3 (tiga) indikator sebagai berikut:

a. Jumlah pejabat yang bersertifikat LKPP.

Pada semester I tahun 2012, jumlah pegawai Kementerian Keuangan yang mendapatkan sertifikat LKPP

sebanyak 2.420 orang dari target sebanyak 2.103 orang (capaian 115,07%). Dengan demikian, jumlah

pejabat/pegawai Kementerian Keuangan yang telah memiliki sertifikat LKPP adalah sebanyak 6.042 orang.

Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain:

1). Kegiatan bimbingan teknis dan ujian sertifikasi yang dilaksanakan oleh Biro Perlengkapan bekerjasama

dengan LKPP;

2). Diklat pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh BPPK bekerjasama dengan LKPP;

3). Kegiatan ujian sertifikasi yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Eselon I lainnya dalam rangka

memenuhi kebutuhan akan pegawai yang bersertifikat di lingkungannya masing-masing;

4). Kegiatan ujian sertifikasi yang dilaksanakan oleh LKPP secara langsung kepada para pegawai yang

membutuhkan sertifikat melalui sistem ujian sertifikasi secara komputer.

b. Persentase tercapainya ketaatan terhadap prosedur pengadaan barang.

Selama semester I tahun 2012, Inspektorat Jenderal telah melakukan audit belanja modal pada 10 Satker di

lingkungan Kementerian Keuangan. Dari audit belanja modal terhadap 10 satker tersebut tidak ditemukan

ketidaktaatan terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian persentase tercapainya

ketaatan terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa sebesar 100%.

Adapun satker yang telah diaudit oleh Itjen adalah:

1. Kantor Pusat DJP dengan nilai pengadaan Rp130.324.000.000,-;

2. Setjen dengan nilai pengadaan Rp358.955.000.000,-;

3. Kantor Pusat DJBC dengan nilai pengadaan Rp220.541.000.000,-;

4. Kantor Pusat DJKN dengan nilai pengadaan Rp25.822.000.000,-;


5. Kantor Pusat DJPBN dengan nilai pengadaan Rp89.599.000.000,-;

6. BAPEPAM-LK dengan nilai pengadaan Rp28.487.000.000,-;

7. PUSDIKLAT KNPK dengan nilai pengadaan Rp15.370.000.000,-;

8. Sekretariat PP dengan nilai pengadaan Rp1.587.000.000,-;

9. DJA dengan nilai pengadaan Rp18.898.000.000,-; dan

10. STAN dengan nilai pengadaan Rp42.673.000.000,-.

c. Persentase penghematan belanja barang dan belanja modal dengan pelaksanaan e-procurement.

Pada semester I tahun 2012, penghematan paket pengadaan barang/jasa Kementerian Keuangan yang

dilaksanakan oleh Pusat LPSE adalah sebesar 16,60% dari target 20%. Sementara itu penghematan yang

dilakukan oleh Pusat LPSE atas pengadaaan barang/jasa dari Kementerian/Lembaga lain adalah sebesar

8,30%. Rincian jumlah dana/paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pusat LPSE dapat dilihat

pada tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Dana/Paket Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilaksanakan Oleh LPSE

No Agency Kementerian Keuangan Non-Kementerian Keuangan

1. Paket 1.777 Paket 894 Paket

2. Total Pagu Pengadaan Selesai Rp6,119,526,617,640.19 Rp2,260,199,027,568.00

3. Nilai Hasil Lelang Rp5,103,742,575,393.65 Rp2,072,554,720,491.53

4. Penghematan Rp1,015,784,042,246.54 Rp 187,644,307,076.47

5. Persentase Penghematan 16,60% 8,30%

Total Penghematan (4+5) = 14,36%

d. Jumlah penyedia barang dan jasa yang diverifikasi oleh Pusat LPSE Kementerian Keuangan.

Pusat LPSE Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 8.000 penyedia barang/jasa yang akan diverifikasi,

dan sampai dengan akhir semester I tahun 2012 telah dilakukan verifikasi terhadap 7.751 penyedia barang/

jasa (capaian 96,89%). Sisa sebanyak 249 penyedia barang dan jasa ditargetkan akan diselesaikan pada

semester II.

Proses verifikasi penyedia barang/jasa merupakan proses pembuktian otentifikasi persyaratan yang dimiliki

sebelum penyedia barang/jasa tersebut dinyatakan terdaftar melalui kepemilikan user id dan password

khusus untuk ikut serta dalam lelang secara elektronik di lingkungan Kementerian Kuangan. Proses verifikasi

ini merupakan tahapan akuntabalitas yang dilakukan oleh Pusat LPSE untuk menghasilkan pasar virtual

e-Procurement yang berkualitas. Selain itu, guna mendukung kegiatan verifikasi offline di kantor layanan,

dilakukan verifikasi lapangan oleh petugas Pusat LPSE Kementerian Keuangan ke lokasi penyedia barang/

jasa berdomisli sebagai pembuktian dan validasi data penyedia barang/jasa tersebut.

7. Diktum KETUJUH,

Diktum Ketujuh, yaitu “Menerapkan kesederhanaan hidup baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan

pribadi serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan

negara”, diimplementasikan melalui perumusan indikator: Menetapkan penghematan penyelenggaraan

kegiatan perkantoran.

Dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Keuangan Nomor 12/IMK.01/2012 tentang Penghematan Energi dan

Air di Lingkungan Kementerian Keuangan, seluruh eselon I diinstruksikan untuk menegaskan kembali instruksi



21

tersebut baik melalui surat edaran maupun instruksi pimpinan eselon I yang bersangkutan. Dengan demikian,

di tahun 2012 ditargetkan sebanyak 12 peraturan terkait kesederhanaan hidup, baik dalam kedinasan maupun

kehidupan pribadi. Pada semester I telah terealisir sebanyak 8 peraturan (66,67%) yang diterbitkan oleh

Sekretariat Jenderal, Ditjen Anggaran, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Kekayaan Negara,

Ditjen Perimbangan Keuangan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Kebijakan Fiskal. Sementara itu, unit eselon I

lainnya akan merealisasikan pada semester II tahun 2012.

8. Diktum KEDELAPAN,

Diktum Kedelapan, yaitu “Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang

dilakukan oleh kepolisian negara, kejaksaan RI dan KPK dengan cara mempercepat pemberian informasi yang

berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap

saksi/tersangka”, diimplementasikan melalui perumusan indikator: Persentase pemenuhan permintaan

informasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dari aparat penegak hukum.

Pada semester I tahun 2012, terdapat 68 permintaan informasi, baik dari KPK, Kejaksaan Agung, maupun dari

Kepolisian Negara RI. Dari 68 permintaan tersebut, Kementerian Keuangan telah memenuhi seluruhnya (realisasi

100%). Permintaan tersebut antara lain ditujukan kepada:

a. Ditjen Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

1). KPK : 4 permintaan informasi/keterangan.

2). Kejaksaan : 3 permintaan informasi/keterangan.

3). Pengadilan Negeri : 3 permintaan informasi/keterangan.

4). Mahkamah Konstitusi : 3 permintaan informasi/keterangan.

b. Ditjen Pajak, dengan rincian sebagai berikut:

1). KPK : 6 permintaan informasi/keterangan.

2). Kepolisian : 14 permintaan informasi/keterangan.

3). Kejagung : 31 permintaan informasi/keterangan.

c. Ditjen Perbendaharaan, dengan rincian sebagai berikut:

KPK : 1 permintaan informasi/keterangan.

d. Inspektorat Jenderal, dengan rincian sebagai berikut:

1). KPK : 1 permintaan informasi/keterangan

2). Kepolisian : 2 permintaan informasi/keterangan

Kemenkeu dan Kejaksaan melakukan penandatanganan kesepahaman bersama tentang koordinasi dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi di Aula Djuanda Kemenkeu, Kamis 5 April 2012


9. Diktum KESEMBILAN,

Diktum Kesembilan, yaitu “Melakukan kerjasama dengan KPK untuk melakukan penelaahan dan pengkajian

terhadap sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup tugas,

wewenang dan tanggung Jawab masing-masing”, diimplementasikan melalui perumusan indikator: Jumlah

kerjasama dengan KPK.

Sampai dengan semester I tahun 2012, Kementerian Keuangan telah melaksanakan 3 kerjasama dengan KPK

dari target 6 kegiatan kerjasama (50%). Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa pertukaran informasi dan

kerjasama dalam penindakan/pemberantasan korupsi, yaitu:

a. DJBC Mengundang KPK sebagai Pemateri dalam Workshop Pengendalian Internal tanggal 11 s.d. 13 April

2012;

b. Pelaksanaan Action Plan Laporan Hasil Observasi KPK terhadap Sistem Pengawasan dan Pelayanan Cukai

Tahun 2010 oleh DJBC;

c. Itjen melakukan pertukaran informasi dan kerja sama dalam penindakan/pemberantasan korupsi dengan

KPK.

d. Kerja sama Sekretariat Pengadilan Pajak dengan KPK mengenai percepatan pemberantasan korupsi dan

perubahan-perubahan mendasar yang akan diterapkan di Sekretariat Pengadilan Pajak.

Penandatanganan MoU antara Kementerian Keuangan Dengan Kepolisian R.I.

10. Diktum KESEPULUH,

Diktum Kesepuluh, yaitu “Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan untuk meniadakan perilaku

koruptif di lingkungannya”, diimplementasikan melalui perumusan 2 (dua) indikator sebagai berikut:

a. Jumlah kegiatan terkait pengawasan dan pembinaan aparatur.

Telah dilaksanakan 45 kegiatan terkait pengawasan dan pembinaan aparatur di lingkungan Kementerian

Keuangan dari target 43 kegiatan (104,65%), yang meliputi:

1). TOT Change Agent bagi 7 pejabat Eselon III;

2). Seminar Motivasi oleh Andrie Wongso dan Change Management oleh Rhenald Kasali;

3). Internalisasi peraturan kepegawaian;

4). Penyediaan sarana konsultasi perihal kepatuhan;

5). Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT);

6). Sosialisasi LHKPN;

7). Pemantauan kepatuhan pegawai;



23

8). Workshop penanganan pelanggaran disiplin pegawai;

9). Penandatanganan Pakta Integritas.

b. Persentase jumlah pegawai yang dikenakan hukuman disiplin terkait dengan perilaku koruptif.

sampai dengan semester I Tahun 2012, Kementerian Keuangan telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada

32 orang pegawai/pejabat yang melakukan pelanggaran terkait perilaku koruptif dari total 61.212 orang

pegawai/pejabat (0,052%), dengan rincian: Ditjen pajak (16 pegawai), Ditjen Bea dan Cukai (10 pegawai),

Ditjen Perbendaharaan (5 pegawai), BPPK (1 pegawai).

Pemberian sanksi tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil. Sanksi yang diberikan kepada aparaturpun bervariasi, mulai dari hukuman disiplin

tingkat ringan sampai dengan tingkat berat (pemberhentian tidak dengan hormat).

Spanduk besar yang menggambarkan sifat permusuhan Kementerian Keuangan terhadap perilaku

koruptif terpasang membentang di pagar utama pintu masuk Kompleks Kementerian Keuangan

B. DIKTUM KHUSUS

1. Diktum KESEBELAS Angka 1,

Diktum Kesebelas angka 1, yaitu “Khusus kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri

Keuangan, dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas melakukan kajian uji coba untuk pelaksanaan sistem

e-procurement yang dapat dipergunakan oleh Instansi Pemerintah”, diimplementasikan melalui perumusan

1 (satu) indikator yaitu: Jumlah K/L/Komisi/BUMN/Perguruan Tinggi yang mempergunakan layanan sistem

e-procurement Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan telah membentuk unit kerja pelaksana sistem E-Procurement yang dapat digunakan

oleh seluruh instansi pemerintah, yaitu Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE). Pusat LPSE

merupakan unit setingkat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang dibentuk berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor: 73/PMK.01/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 100/

PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

Dari target sebanyak 80 unit pengguna layanan sistem e-procurement Kementerian Keuangan, sampai dengan

semester I tahun 2012 telah terealisir 74 institusi pemerintah pengguna e-procurement Kementerian Keuangan

(lihat lampiran I). Diharapkan pada akhir semester II target 80 unit pengguna dapat tercapai bahkan terlampaui.


2. Diktum KESEBELAS Angka 2,

Diktum Kesebelas angka 2, yaitu “Menteri Keuangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

ketentuan perpajakan, kepabeanan dan cukai, penerimaan bukan pajak dan anggaran untuk menghilangkan

kebocoran dalam penerimaan keuangan negara, serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan keuangan negara yang dapat membuka peluang terjadinya praktik korupsi dan

sekaligus menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan penyempurnaannya”, diimplementasikan

melalui 4 (empat) tema, sebagai berikut:

a. Perpajakan:

Kegiatan pengawasan pada bidang perpajakan diimplementasikan ke dalam 5 uraian indikator, yaitu:

1). Jumlah unit yang telah melakukan internalisasi corporate value Kemenkeu dan kode etik DJP.

Pada semester I tahun 2012, sebanyak 234 unit telah melakukan internalisasi corporate value Kemenkeu

dan Kode Etik DJP dari 376 unit yang ditargetkan untuk Tahun 2012 (62,23%).

2). Terlaksananya kerjasama unit kepatuhan internal DJP dengan Itjen dan KPK.

Pada tahun 2012, Ditjen Pajak menargetkan 3 kerjasama dengan Itjen dan KPK, yang seluruhnya telah

dilaksanakan pada semester I Tahun 2012 (capaian 100%). Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

a). Sosialisasi tentang gratifikasi bekerjasama dengan KPK;

b). In-House Training (IHT) internal audit dengan narasumber dari Itjen;

c). Asistensi pemantauan pengendalian intern oleh itjen.

3). Jumlah kegiatan pengujian kepatuhan pelaksanaan sistem dan peraturan.

Pada semester I tahun 2012, telah dilakukan 10 kegiatan pengujian kepatuhan pelaksanaan sistem dan

peraturan dari 15 kegiatan yang ditargetkan di Tahun 2012, dengan rincian sebagai berikut:

a). Pengujian kepatuhan terhadap proses keberatan WP, sebanyak 3 kegiatan;

b). Pengujian kepatuhan teradap proses pemeriksaan pajak, sebanyak 6 kegiatan;

c). Pengujian kepatuhan terhadap prosedur perubahan dan validitas data SISMIOP, sebanyak 1

kegiatan.

4). Jumlah penyusunan dan penyempurnaan SOP di bidang perpajakan.

Pada semester I tahun 2012, telah dilakukan penyusunan dan penyempurnaan 367 SOP di bidang

perpajakan dari target 431 SOP di Tahun 2012 (85.15%), dengan rincian sebagai berikut:

a). 117 SOP Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPPDP);

b). 93 SOP Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE);

c). 6 SOP Whistleblowing system;

d). 5 SOP Pertukaran data DJP-DJBC;

e). 6 SOP Bea Meterai;

f ). 140 SOP lainnya.

5). Jumlah penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK.

Pada semester I tahun 2012, telah diselesaikan sebanyak 8 usulan pembuatan dan penyempurnaan

peraturan di bidang perpajakan yang terdiri atas 1 Rancangan Peraturan Pemerintah dan 7 Rancangan

Peraturan Menteri Keuangan, dari 10 RPP dan/atau RPMK yang ditargetkan untuk Tahun 2012 (80%).

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

a). RPP tentang Pajak Penghasilan dari Transaksi Saham (RPP Transaksi Saham);



25

b). RPMK tentang Perubahan atas PMK 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan

Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor

atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;

c). RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007 tentang

Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu

dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;

d). RPMK tentang Komite Verifikasi 2012;

e). RPMK tentang Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh atas Penghasilan yang

Dibayarkan oleh Perusahaan yang Terkait Dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau Perjanjian

Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Kepada Pihak Lain;

f ). Usulan perubahan Ketiga PMK Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-organisasi

Internasional dan Pejabat-pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek

Pajak Penghasilan;

g). Usulan ke BKF untuk pertimbangan perubahan PMK-81/PMK.03/2009 tentang Pemupukan atau

Pembentukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya;

h). RPMK tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak

Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

b. Kepabeanan dan Cukai, yaitu:

Implementasi pengawasan pada sektor Bea dan Cukai terangkum dalam 5 uraian indikator, sebagai berikut:

1). Adanya unit kepatuhan internal dan unit intelijen/penyidikan.

Pada tahun 2012, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menargetkan untuk membentuk 76 unit kepatuhan

internal. Pembentukan seluruh unit kepatuhan internal tersebut akan diselesaikan pada semester II

tahun 2012. Dengan demikian, indikator ini belum terealisasi pada semester I tahun 2012.

2). Meningkatnya kemampuan pengawasan internal melalui electronic data interchange (EDI) DJBC.

Pada tahun 2012, ditargetkan 1 kegiatan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan internal

melalui EDI DJBC. Kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan penggunaan aplikasi Sistem Informasi

Direktorat P2 (SiDia) untuk Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Utama DJBC seluruh Indonesia yang

telah dilaksanakan pada bulan Januari 2012 (Capaian 100%). Kegiatan pelatihan penggunaan aplikasi

SiDia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai pada unit penindakan dan penyidikan di

Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Utama DJBC seluruh Indonesia dalam memanfaatkan teknologi

informasi yang telah ada.

3). Diterapkannya modul pelaporan online (MPO).

Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa Modul Pelaporan Online (MPO) telah terealisasi

100% sejak tahun 2010, dan telah diterapkan di seluruh unit yang memungut penerimaan bea dan cukai,

yaitu:

a). 2 Kantor Pelayanan Utama;

b). 113 KPPBC.

4). Terlaksananya kerjasama unit penegak hukum internal DJBC, Itjen dan KPK.

Sampai dengan semester I tahun 2012, Ditjen Bea dan Cukai telah melaksanakan 3 kegiatan kerja sama

dengan KPK. Adapun Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

a). Mengundang Itjen dan KPK sebagai Pemateri dalam Workshop Pengendalian Internal;


b). Berkoordinasi dengan Itjen dalam pembuatan Aplikasi Penerimaan dan Penanganan Pengaduan

Masyarakat di Lingkungan DJBC;

c). Berkoordinasi dengan Itjen dalam pembuatan perangkat pemantauan pengendalian intern.

5). Tersusunnya peraturan pelaksanaan perundang-undangan.

Pada semester I tahun 2012, telah terealisasi sebanyak 26 Peraturan Pelaksanaan Perundang-undangan

terkait tugas dan fungsi Ditjen Bea dan Cukai (lihat lampiran II).

c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

1). Tersusunnya draft RUU revisi UU No.20/1997 tentang PNBP.

Dari 1 RUU yang ditargetkan di tahun 2012, indikator tersebut belum dapat direalisasikan pada semester

I. Namun demikian, saat ini telah tersusun draft awal RUU revisi UU No. 20/1997 tentang PNBP. Sehingga

capaian dimaksud akan dapat terselesaikan pada semester II tahun 2012.

2). Tersusunnya RPP tentang Jenis dan Tarif PNBP Pada K/L.

Capaian untuk indikator ini sangat terkait dengan usulan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah

lainnya. Sampai dengan semester I tahun 2012, Ditjen Anggaran belum menerima usulan RPP tentang

jenis dan tarif PNBP dari Kementerian/Instansi lain.

d. Bidang Anggaran (Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,

Direktorat Jenderal Perbendaharaan).

Untuk mengimplementasikan amanat pengawasan di bidang anggaran, Kementerian Keuangan

melaksanakannya melalui 3 (tiga) unit eselon I yang berbeda, yaitu:

1). Direktorat Jenderal Anggaran.

Dalam rangka meningkatkan pengawasan di bidang anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran

mengimplementasikannya melalui 4 indikator, sebagai berikut:

a). Tersusunnya peraturan menteri keuangan (PMK) tentang standar biaya

Target tahun 2012 untuk indikator tersebut adalah 2 Peraturan Menteri Keuangan, dan pada pada

semester I tahun 2012 ini kedua Peraturan Menteri Keuangan tersebut telah ditetapkan (capaian

100%), yaitu :

• PMKNo.37/PMK.02Tahun2012tentangstandarbiayaTahun2013;

• PMKNo.95/PMK.02Tahun2012tentangStandarBiayaKeluaranTahun2013.

b). Tersusunnya satuan anggaran per satuan kegiatan (SAPSK) tepat waktu.

Sampai dengan berakhirnya semester I tahun 2012, SAPSK di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran belum dapat direalisasikan mengingat SAPSK merupakan lampiran Keppres RABPP 2013

yang baru akan diselesaikan pada minggu ke-3 bulan November 2012.

c). Tersusunnya PMK tentang tata cara revisi RABPP dan DIPA TA 2012.

Pada semester I tahun 2012, Direktorat Jenderal Anggaran telah berhasil menetapkan PMK Nomor

49/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2012 (capaian 100%).

d). Tersusunnya laporan keuangan BSBL tepat waktu.

Dari target 2 laporan di tahun 2012, pada semester I tahun 2012 telah terealisasi 1 laporan (50%),

yaitu Laporan keuangan BSBL yang disampaikan kepada ketua BPK dan Dirjen Perbendaharaan

tanggal 21Februari 2012 melalui surat Nomor S-39/MK.2/2012. Sementara itu, 1 laporan akan



27

direalisasikan pada semester II mendatang.

2). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Dalam rangka meningkatkan pengawasan di bidang anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan

keuangan mengimplementasikannya melalui 2 indikator, sebagai berikut:

a). Terlaksananya penyaluran transfer ke daerah tepat waktu dan efisien.

Indikatornya adalah persentase jumlah penyaluran transfer ke daerah, dihitung dari rata-rata

periodisasi penyaluran dana transfer ke daerah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 126/PMK.07/2010. Perhitungan realisasi didasarkan pada penerbitan SPM yang menjadi

kewenganan DJPK.

Indikator ini diimplementasikan guna mendorong terpenuhinya persyaratan untuk merealisasikan

proses penyaluran transfer ke daerah sesuai SOP. Sampai dengan semester I tahun 2012, penyaluran

transfer ke daerah telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

• DBHPajak :44,16%.

• DBHSDA :43,27%.

• DAU :58,33%.

• DAK :29,58%.

• DanaOtsusAcehdanPapua :30%.

• DanaPenyesuaianI :63,57%.

• DanaPenyesuaianII :57,60%.

b). Tersusunnya peraturan alokasi dana transfer daerah yang akurat.

Pada semester I tahun 2012, telah disusun 8 peraturan alokasi dana transfer yang akurat, yaitu:

• PMKNomor91/PMK.07/2012tentangKurangBayarPanasBumiTahunAnggaran2010;

• PMK Nomor 87/PMK.07/2012 tentang Kurang Bayar Kehutanan Tahun Anggaran 2010 dan

2011;

• PMKNomor86/PMK.07/2012tentangKurangBayarPerikananTahunAnggaran2011;

• PMK Nomor 94/PMK.07/2012 tentang PBB Sektor Perdesaan dan Perkantoran Akhir Tahun

Anggaran;

• PMKNomor78/PMK.07/2012tentangKurangBayarMigasTahunAnggaran2011;

• PMKNomor46/PMK.07/2012tentangAlokasiSementaraDanaBagiHasilCukaiHasilTembakau

Tahun Anggaran 2012;

• PMK Nomor 35/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan

Penghasilan Guru PNSD Tahun Anggaran 2012;

• PMK Nomor 34/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tunjangan

Penghasilan Guru PNSD Tahun Anggaran 2012.

3). Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Dalam rangka meningkatkan pengawasan di bidang anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan

mengimplementasikannya melalui 2 indikator, sebagai berikut:

a). Kepatuhan bank persepsi/pos persepsi dalam melaksanakan kontrak.

Data kepatuhan bank/pos persepsi sampai dengan Semester I Tahun 2012 sebesar (96,15%).

Jumlah bank/pos persepsi mitra kerja KPPN di seluruh Indonesia berjumlah 2.102 bank/pos

persepsi. Kriteria kepatuhan bank/pos persepsi dalam kontrak adalah jumlah bank/pos persepsi


yang menyampaikan laporan penerimaan negara tepat waktu, jumlah bank/pos persepsi yang

melaksanakan pembayaran denda atas keterlambatan pelimpahan penerimaan negara sesuai

ketentuan, jumlah bank/pos persepsi yang melaksanakan pelimpahan penerimaan negara tepat

waktu, dan jumlah bank/pos persepsi yang membuka loket penerimaan negara selama jam buka

kas. Dari 2.102 bank/pos persepsi terdapat 81 bank/pos persepsi yang ditegur atau didenda karena

tidak mematuhi kriteria kontrol pada semester I tahun 2012.

b). Tersusunnya/Penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan di

bidang perbendaharaan.

Sampai dengan semester I tahun 2012, jumlah peraturan perundang-undangan dan petunjuk

pelaksanaan di bidang perbendaharaan yang telah disusun/disempurnakan berjumlah 16 RPMK

dari 30 RPMK yang ditargetkan (53,33%), serta 19 PerDirjen dari 40 PerDirjen yang ditargetkan

(47,50%) atau rata-rata capaiannya sebesar 50,41%. Rincian peraturan perundang-undangan yang

telah diselesaikan/disusun selengkapnya seperti pada lampiran III.

c). Tersusunnya RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun 2012.

RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2011 disampaikan Presiden kepada

DPR tanggal 15 Juni 2012 sesuai surat Presiden nomor: R-61/Pres/06/2012 tanggal 15 Juni 2012

(capaian 100%).

d). Tersusunnya laporan keuangan BA-BUN tepat waktu.

Penyusunan LK BUN tahun 2011 disampaikan ke BPK secara tepat waktu sesuai dengan surat

Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-4370/PB/2012 tanggaL 21 Mei 2012 (capaian 100%).

C. Ringkasan Capaian Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Di Lingkungan Kementerian Keuangan Semester I Tahun 2012

Berdasarkan pada uraian indikator, target, dan realisasi, capaian pada subbab-subbab sebelumnya, maka capaian

pelaksanaan kinerja Inpres Nomor 5 Tahun 2004 pada semester I tahun 2012 dapat diringkas dalam matrik sebagai

berikut:

Tabel 4. Matriks Capaian Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004

Diktum Indikator dan Target Realisasi

Pertama • Jumlah pejabat yang telah menyampaikan LHKPN, target 100% 95,09%

• pemberian sanksi/peringatan terhadap pejabat yang belum menyampaikan LHKPN, target 100%

100%

Kedua • Persentase TBN LHKPN yang telah diumumkan di papan internal, target 100%

100%

Ketiga • Persentase pejabat/pegawai yang telah menetapkan Kontrak Kinerja (KK), target 100%

100%

• Persentase unit kerja yang telah menyampaikan Laporan Kinerja LAKIP, target 100%

100%

• Persentase LAKIP eselon I yang telah dievaluasi Itjen, target akhir Tahun 100%

41,66%



29


Keempat • Jumlah penyelesaian penyusunan/penyempurnaan SOP layanan publik dengan target akhir Tahun 343 SOP

187 SOP (54,2%)

• Jumlah SOP Layanan Unggulan, dengan target 100 SOP LU 102 SOP LU (100%)

• Persentase SOP layanan unggulan yang telah ditayangkan di Website Kemenkeu, target akhir Tahun 100%

100%

• Rata-rata persentase penyelesaian janji waktu layanan unggulan dengan target 100%

104%

• Tercapainya Indeks kepuasan konsumen, target 3.86 akan dilaksanakan di semester II

• Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat atas layanan public dengan target 100%

90,72%

• Persentase kantor/unit kerja yang telah menyediakan fungsi help desk / customer service, target 100%

100%

Kelima • Jumlah program pencegahan dan pemberantasan korupsi dari target sebanyak 37 program

40 program (108,11%)

Keenam • Jumlah pejabat/pegawai yang bersertifikat LKPP dengan target sebanyak 2.103 pegawai

2.420 pegawai (115,07%)

• Persentase tercapainya ketaatan terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa, target 100%

100%

• Terciptanya penghematan belanja barang dan belanja modal dengan pelaksanaan e-procurement sebesar 20%

Realisasi penghematan 16,60% (capaian 83%)

• Jumlah penyedia barang dan jasa yang diverifikasi oleh Pusat LPSE Kementerian Keuangan sebanyak 8.000 unit kerja

7.751 unit kerja (96,89%)

Ketujuh • Menetapkan penghematan penyelenggaraan kegiatan perkantoran dengan target sebanyak 12 peraturan

8 peraturan (66,67%)

Kedelapan • Persentase pemenuhan permintaan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dari aparat penegak hukum, target 100%

100%

Kesembilan • Jumlah kerjasama pengkajian/penelaahan dengan KPK, target 6 kegiatan

3 kegiatan (50%)

Kesepuluh • Jumlah kegiatan terkait pengawasan dan pembinaan aparatur, target 43 kegiatan

45 kegiatan (104,65%)

• Persentase jumlah pegawai yang dikenakan hukuman disiplin terkait dengan perilaku koruptif, target N/A

0,052%

Khusus angka 1 • K/L/Komisi/BUMN/Perguruan Tinggi yang mempergunakan layanan sistem e-procurement Kementerian Keuangan, target 80 K/L

74 unit kerja (92,5%)



Khusus angka 2 • Unit yang telah melaksanakan internalisasi corporate value kemenkeu dan kode etik DJP, target 376 unit

234 unit (62,23%)

• Kerjasama unit kepatuhan internal DJP dengan Itjen dan KPK, target 3 kerjasama

3 kerjasama (capaian 100%)

• Pengujian kepatuhan pelaksanaan sistem dan peraturan, target akhir Tahun15 kegiatan

10 kegiatan (66,67%)

• Penyusunan dan penyempurnaan SOP di bidang perpajakan, target akhir Tahun 431 SOP

367 SOP (85,15%)

• Penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK, target 10 peraturan

8 peraturan (80%)

• Usulan pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, target 9 peraturan

2 PerDirjen Pajak (22,22%)

• Pembentukan unit kepatuhan internal dan unit intelijen/ penyidikan, target 77 unit

akan dilaksanakan semester II

• Meningkatnya kemampuan pengawasan internal melalui Electronic Data Interchange DJBC, target 1 kegiatan

1 kegiatan (100%)

• Penerapan 1 Modul Pelaporan Online (MPO) 1 modul (100%)

• Terlaksananya kerjasama unit penegak hukum internal DJBC, Itjen, dan KPK, target 3 kegiatan

3 kegiatan (100%)

• Tersusunnya peraturan pelaksanaan perundang-undangan dibidang Bea Cukai, target N/A

26 peraturan (100%)

• Tersusunnya draft RUU revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP

akan dilaksanakan pada semester II

• Tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif PNBP pada K/L, target 100%

akan dilaksanakan pada semester II

• Tersusunnya Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya, target 2 PMK

2 PMK (100%)

• Tersusunnya SP-RKA K/L tepat waktu akan dilaksanakan pada semester II

• Tersusunnya PMK tentang tata cara revisi tentang RABPP dan DIPA TA 2012, target 1 PMK

1 PMK (100%)

• Tersusunnya laporan keuangan BSBL tepat waktu, target 2 laporan 1 laporan keuangan (50%)

• Terlaksananya penyaluran transfer ke daerah tepat waktu dan efisien, target 100%

46,64%

• Tersusunnya peraturan alokasi dana transfer daerah yang akurat, target N/A

8 peraturan (100%)

• Kepatuhan Bank Persepsi/Pos Persepsi dalam melaksanakan kontrak, target 100%

94,15%

• Tersusunnya/disempurnakannya RPMK dan Perdirjen di bidang perbendaharaan, target 30 RPMK dan 40 Perdirjen

Realisasi sebanyak 16 RPMK (53,33%) dan 19 PerDirjen (47,51%), sehingga rata2 capaian 50,41%

• Tersusunnya RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2011, target 1 RUU

1 RUU (100%)

• Tersusunnya laporan keuangan BA-BUN tepat waktu, target 2 laporan

1 laporan (50%)



31

BAB IV

UPAYA YANG TELAH DILAKSANAKAN TERKAIT PEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN


Sejak reformasi birokrasi bergulir pada tahun 2007, Kementerian Keuangan telah melaksanakan berbagai kegiatan

terkait dengan upaya percepatan pemberantasan korupsi. Adapun indikator-indikator pemberantasan korupsi di

lingkungan Kementerian Keuangan yang telah diformulasikan dan dilaksanakan mencakup aspek penataaan organisasi,

penyempurnaan bussiness process, dan peningkatan akuntabilitas dan kualitas sumber daya manusia, antara lain adalah:

A. Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman dengan Instansi Penegak Hukum dan Instansi Terkait Lainnya

Penandatanganan Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman (MoU/NK) mengenai kerjasama dalam

pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan oleh beberapa unit eselon I antara lain Direktorat Jenderal Anggaran,

Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Inspektorat

Jenderal, Bapepam dan LK, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

1. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) telah menandatangani pakta integritas sejak Tahun 2008.

2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menandatangani pakta integritas sejak Tahun 2009, dan membina kerjasama

dengan Instansi Penegak Hukum dan Instansi Terkait Lainnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana

korupsi, yaitu :

a) Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tertuang dalam MoU

Nomor 004/KPK-Menkeu/II/2005 tanggal 23 Februari 2005 tentang Kerjasama dalam rangka pemberantasan

tindak pidana korupsi dan tindak pidana di bidang perpajakan;

b) Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan Kepolisian RI yang tertuang dalam MoU Nomor: KEP-81/

PJ/2010 dan B/7/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan;

c) Kanwil DJP Aceh bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Aceh yang ditandatangani pada tanggal 14 Januari

2010 tentang Penegakan Hukum Pajak.

3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekerjasama dengan Kepolisian RI dan Badan Narkotika Nasional yang tertuang

dalam MoU Nomor 07/1/2010/BNN.B/01/I/2010, KEP-04/BC/2010 tanggal 20 Januari 2010 terkait dengan

koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan

dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

4. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah menandatangani pakta integritas sejak Tahun 2008.

5. Inspektorat Jenderal bekerjasama dengan KPK dan Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK).

6. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) bekerjasama dengan Instansi Penegak

Hukum dan Instansi Terkait Lainnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu :

a) Bapepam dan LK dengan Kejaksaan RI pada tanggal 27 Mei 1997 menandatangani kerja sama tentang

Pembinaan Aparat Penegak Hukum di Bidang Pasar Modal;

b) Bapepam dan LK dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada tanggal 19 Februari 1998

menandatangani kerja sama tentang Pembentukan Aparat Penegak Hukum yang Berkualitas dan Memiliki

Teknis Penyidikan yang Handal di Bidang Pasar Modal;

c) Bapepam dan LK dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada tanggal 20 Oktober

2003 menandatangani Kerjasama dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003;

BAB IV UPAYA YANG TELAH DILAKSANAK AN TERK AIT PEMBERANTASAN KORUPSI DI L INGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN


33

d) Bapepam dan LK dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 19 Desember 2006 menandatangani

Kerjasama dalam Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dan Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal dan

Lembaga Keuangan;

e) Ketua Bapepam dan LK bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam

MoU Nomor MOU/01/BL/2007 dan Nomor Pol : B/1861/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang Pembinaan,

Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Kepolisian Khusus.

7. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) menandatangani Pakta Integritas disaksikan oleh KPK pada

tanggal 26 November 2008 setelah adanya sosialisasi pemberantasan korupsi oleh KPK kepada seluruh pegawai

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Khusus pada Semester I tahun 2012, Kementerian Keuangan telah menandatangani 2 MoU, yaitu penandatanganan

MoU antara Kementerian Keuangan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait kerja sama dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dan Kepolisian RI pada tanggal 8 Maret 2012, dan

penandatanganan MoU antara seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dengan seluruh unit

eselon I di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 5 April 2012.

Penandatanganan MoU antara Kementerian Keuangan Dengan Kejaksaan

B. Kewajiban Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi pejabat/pegawai Kemenkeu;

Kementerian Keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK.01/2011 tentang

Penyelenggara Negara (PN) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yang Wajib Menyampaikan Laporan

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai pengganti dari KMK Nomor 996/KMK.01/2006 tentang

Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam PMK Nomor 38/PMK.01/2011 tersebut terdapat penambahan 63 kelompok jabatan yang diwajibkan untuk

menyampaikan LHKPN dibandingkan dengan KMK Nomor 996/KMK.01/2006 yang hanya mencakup 9 kelompok

jabatan.


C. Penandatanganan Pakta Integritas;

Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan pada tahun 2012 telah selesai

dilaksanakan. Khusus untuk Sekretariat Jenderal penandatanganan pakta integritas dilaksanakan paling lambat pada

tanggal 26 Juni 2012, sementara itu seluruh unit eselon I menandatangani pakta integritas paling lambat pada tanggal

18 Juli 2012.

D. Penerbitan Edaran tentang Kewajiban Pemasangan Spanduk Anti Korupsi;

Sebagai pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Inpres Nomor 17 Tahun 2011, Kementerian Keuangan telah

menetapkan Surat Edaran (SE) Nomor-3/SJ/2012 tentang pemasangan spanduk/rontek/banner/atribut Anti Korupsi

dan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 9 Februari 2012. Sesuai dengan SE tersebut,

pemasangan spanduk oleh seluruh unit eselon I dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Maret 2012.

Salah satu banner penegas kawasan bebas korupsi di gedung BKF, Kementerian Keuangan

E. Bidang Sumber Daya Manusia

Sejak tahun 2010, Kementerian Keuangan telah melakukan rekrutmen pegawai secara terbuka, yaitu pengumuman

pendaftaran dilakukan melalui media cetak, media elektronik (radio), website Kementerian Keuangan. Pengumuman

setiap tahapan seleksi ditayangkan melaui website dan papan pengumuman.

Untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas, maka pendaftaran calon pegawai Kementerian Keuangan dilakukan

secara online dan pengiriman berkas disampaikan melalui PO BOX. Lembaga yang mencetak naskah soal Tes Potensi

Akademik (TPA) ditetapkan melalui lelang pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara terbuka. Psikotes

dilakukan bekerjasama dengan pihak konsultan yang dinyatakan sebagai pemenang lelang pengadaan barang dan

jasa konsultasi psikologi.



35

Selain itu, telah ditetapkan pengisian jabatan secara open bidding, yaitu jabatan kosong dilelang, dan peserta

mengajukan diri untuk duduk pada jabatan tertentu dan wajib melalui assesment serta hasilnya diumumkan secara

terbuka melalui website Kementerian Keuangan.

Sementara itu, informasi pengenaan hukuman disiplin/peringatan pegawai Kementerian Keuangan kepada publik

disampaikan oleh Inspektorat Jenderal. Sejak tahun 2006, Inspektorat Jenderal menyajikan data statistik pegawai

yang terkena hukuman disiplin/peringatan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam rangka peningkatan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, setiap pegawai pada 12 unit

eselon I diwajibkan melakukan presensi dengan mesin finger print. Kewajiban tersebut dituangkan dalam Surat Edaran

pimpinan masing-masing unit eselon I, seperti di lingkungan Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan surat edaran

Sekretaris Jenderal Nomor: SE-227/SJ/2008 tanggal 3 Maret 2008 tentang Sistem Absensi Elektronik, di lingkungan

Direktorat Jenderal Pajak ditetapkan dengan SE Dirjen Pajak Nomor: SE-18/PJ/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang

Penggunaan Absensi Elektronik, dan di lingkungan Inspektorat Jenderal ditetapkan dengan Nota Dinas Sekretaris

Inspektorat Jenderal Nomor: ND-07/IJ.1/UP.10/2007 tentang Absensi Pegawai Secara Elektronik.

Selain itu, Inspektorat Jenderal juga telah menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor: PER-07/IJ/2009 tentang

Pemantauan Keberadaan Pegawai dalam Jam Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal, dan dilakukan sidak untuk

mengetahui kemungkinan adanya pegawai yang keluar kantor tanpa ijin. Di lingkungan BKF, juga telah ditetapkan

Surat Edaran Kepala Badan Kebijakan Fiskal Nomor: SE-720/KF/2007 tentang Pemberlakuan Sistem Absensi Elektronik

di Lingkungan BKF.

Berkaitan dengan Penegakan Disiplin, Menteri Keuangan telah memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

PMK 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan

Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan. PMK dimaksud telah disosialisasikan kepada seluruh perwakilan unit-

unit eselon I dan perwakilan dari Biro/Pusat di Sekretariat Jenderal, serta perwakilan dari Kanwil DJP, DJBC,DJPb, dan

DJKN. Selanjutnya masing-masing unit eselon I memberikan sosialisasi kepada seluruh pegawainya

F. Whistle Blowing System di Lingkungan Kementerian Keuangan

Whistle Blowing System (WiSe) adalah aplikasi pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan serta pelaporan hasil

pengelolaan pengaduan yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. WiSe merupakan salah satu sarana bagi setiap

pejabat/pegawai Kementerian Keuangan maupun masyarakat luas pengguna layanan Kementerian Keuangan untuk

melaporkan dugaan adanya pelanggaran dan/atau ketidakpuasan terhadap pelayanan yang dilakukan/diberikan oleh

pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan meluncurkan secara resmi whistle blowing system

pada tahun 2011.

Whistle Blowing System didesain agar para pihak yang mengetahui tindakan korupsi yang melibatkan unsur dari

Kementerian Keuangan dapat melaporkannya ke pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal

(Itjen) melalui Inspektorat Bidang Investigasi (IBI).

Berdasarkan KMK Nomor 49/KMK.09/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran

serta Tata Cara Pelaporan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) Di Lingkungan

Kementerian Keuangan disebutkan bahwa jawaban/respon atas pengaduan yang disampaikan wajib diberikan

dalam kurun waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengaduan diterima. Dengan demikian, dapat

dipastikan setiap laporan dugaan pelanggaran pasti ditindaklanjuti.


Launching aplikasi Whistle Blowing System (WiSe) oleh Menteri Keuangan tanggal 05 Oktober 2011

G. Bidang Pengadaan Barang/Jasa

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) merupakan unit setingkat eselon II di lingkungan Sekretariat

Jenderal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/ 2009 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 184/PMK.01/2010. Pusat LPSE ini dibentuk sebagai unit kerja

pelaksanaan sistem e-procurement yang dapat digunakan oleh seluruh instansi pemerintah atau institusi lainnya

(kementerian/lembaga) di Indonesia. Pembentukan Pusat LPSE dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas, sehingga dapat mengurangi kemungkinan timbulnya praktek korupsi dalam pengadaan barang/jasa

oleh pemerintah.

Pada tahun 2011, Pusat LPSE telah memberikan layanan e-procurement kepada 27 (duapuluh tujuh) institusi. Sementara

itu, pada semester I Tahun 2012 Pusat LPSE telah melayani 74 (tujuhpuluh empat) (lihat lampiran I) institusi dengan

jumlah pengadaan sebesar Rp6.119.526.617.640,19 dan realisasi belanja sebesar Rp5.103.742.575.393,65. Sehingga

tercipta penghematan sebesar Rp1.015.784.043.246,54 (16,60%).

H. Perkembangan Implementasi Balanced Scorecard Kementerian Keuangan Tahun 2012

Balanced Scorecard (BSC) Kementerian Keuangan telah diluncurkan sejak tahun 2007 sebagai alat manajemen untuk

menerjemahkan visi, misi dan strategi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Road Map Kemenkeu

ke dalam suatu peta strategi. Implementasi BSC diperlukan guna mewujudkan visi Kementerian Keuangan, yaitu

“Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang dipercaya dan akuntabel untuk mewujudkan Indonesia

yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan”.



37

Mulai tahun 2012, pelaksanaan pengukuran kinerja di Kementerian Keuangan diatur melalui Keputusan Menteri

Keuangan (KMK) nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan,

sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.01/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan

Departemen Keuangan. PMK ini menetapkan bahwa setiap pegawai di Kementerian Keuangan akan diukur kinerjanya

melalui dua komponen, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan perilaku. KMK tersebut juga mengatur tentang

penetapan pengelola kinerja, kontrak kinerja, penyusunan dan perubahan peta strategi, IKU, target, inisiatif strategis

dan pelaporan capaian kinerja di Kementerian.

Sampai dengan tahun 2012, IKU telah dibangun balance score card dari level Kemenkeu-Wide (Kementerian Keuangan)

sampai Kemenkeu-Five (tingkat pelaksana). Sesuai dengan program kerja pengelolaan kinerja Kementerian, seluruh

pegawai Kementerian Keuangan telah memiliki kontrak kinerja. Pada Tahun 2012, dilakukan serangkaian refinement

pada peta strategi tahun sebelumnya guna memenuhi kebutuhan akan ukuran kinerja yang lebih strategis serta

penajaman sasaran strategis sesuai dengan kebutuhan organisasi dan arahan pimpinan. Seluruh komponen perubahan

ini dituangkan dalam komitmen kinerja Menteri Keuangan dan kontrak kinerja pejabat Eselon I yang ditandatangani

pada tanggal 9 Februari 2012.


39

BAB V

PENUTUP


Pemberantasan korupsi adalah kegiatan yang memerlukan perhatian, waktu, dan tenaga ekstra, karena korupsi bukan

hanya masalah parsial di bidang keuangan negara semata, tetapi juga berkaitan dengan sikap dan perilaku individu

ataupun kelompok yang menghambat proses pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak

dapat dilakukan sekedar mengatasi persoalan secara temporer, tetapi juga harus mengupayakan berbagai kegiatan

antisipasi secara komprehensif dan berkesinambungan.

Sebagai salah satu pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kementerian

Keuangan telah memformulasikan berbagai kegiatan dan kebijakan yang digunakan sebagai indikator pemberantasan

dan pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan. Indikator-indikator tersebut bersifat dinamis, sehingga

dapat berubah sejalan dengan perkembangan lingkungan dan dinamika organisasi. Selain itu, Kementerian Keuangan

juga telah melakukan berbagai kegiatan dan inisiatif sebagai upaya pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian

Keuangan, yang merupakan bagian dari proses reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, yaitu perbaikan

dan penyempurnaan birokrasi secara menyeluruh baik dari sisi prosedural maupun substansial yang mencakup aspek

penataaan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, penyempuranaan peraturan perundang-undangan, peningkatan

kualitas sumber daya manusia, dan akuntabilitas untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Adapun indikator-indikator pemberantasan dan pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah

diformulasikan dan dilaksanakan berdasarkan sebelas diktum dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004, antara lain dirumuskan

ke dalam tema-tema sebagai berikut:

1. Kewajiban Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi pejabat/pegawai Kemenkeu,

sebagaimana terdapat pada Diktum Pertama dan Kedua;

2. Penetapan Kontrak Kinerja Tahunan pegawai Kementerian Keuangan, penyusunan LAKIP dan SOP, serta monitoring

atas layanan Kementerian Keuangan, sebagaimana yang tertuang pada Diktum Ketiga dan Keempat;

3. Penetapan program pencegahan dan permberantasan korupsi baik di bidang pengadaan barang/jasa serta penerapan

kesederhanaan dalam kegiatan perkantoran maupun pribadi, yang terdapat pada Diktum Kelima, Keenam, Ketujuh,

dan Diktum Kesebelas angka 1;

4. Bekerjasama dengan penegak hukum baik untuk memenuhi permintaan informasi maupun bekerjasama dalam hal

pengkajian peraturan yang berpotensi menimbulkan korupsi, yang terdapat pada Diktum Kedelapan dan Kesembilan;

5. Meningkatkan disiplin pegawai Kementerian Keuangan, yang tertuang dalam Diktum Kesepuluh;

6. Pengawasan anggaran pada bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, penerimaan negara bukan pajak dan

perbendaharaan, yang terdapat pada Diktum Kesebelas angka 2;

Melalui rumusan indikator pemberantasan dan pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan tersebut,

diharapkan setiap kegiatan dan capaian kinerja unit maupun individu dapat dipetakan secara lebih transparan guna

menjadi sarana strategis untuk mengantisipasi perilaku koruptif. Hal ini sangatlah penting karena perilaku birokrasi menjadi

kunci dan ukuran keberhasilan suatu pemerintahan dalam mengemban amanat mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang berparadigma New Public Service demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.

BAB V PENUTUP


41

LAMPIRANDAN MATRIKS


Lampiran I

Kementerian/Lembaga/Komisi/BUMN/Perguruan Tinggi yang Mempergunakan Layanan Sistem E-Procurement

Kementerian Keuangan

1. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

2. Komisi Yudisial (KY)

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

5. Lembaga Sandi Negara (LSN)

6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan RI

7. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

8. Perpusatakaan Nasional Republik Indonesia

9. Badan Kepegawaian Negara (BKN)

10. Kementerian Kelautan dan Perikanan

11. Sekretariat Negara

12. Biro Umum BPKP

13. Biro Hukum dan Organisasi, BMKG

14. Kementerian Perhubungan

15. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

16. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

17. Pengadilan Militer Kalimantan Timur

18. Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat

19. Kementerian Luar Negeri

20. Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM

21. Kementerian Sosial RI

22. IAIN Nangroe Aceh D.

23. Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta

24. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

25. Lembaga Administrasi Negara RI

26. Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi

27. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK)

28. Kementerian BUMN

29. Badan Pengawas Mahkamah Agung RI

30. Pengadilan Militer Jawa Barat.

31. Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

32. Pengadilan Agama Se- Jawa Barat

33. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

34. Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat

35. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung

36. BPS Provinsi Bengkulu.

37. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur.

38. Balai Taman Nasional Gunung Merapi

LAMPIRAN DAN MATRIKS


43

39. Satker Dinas Kelautan Prov. Kalimantan Barat

40. Kodam XII Tanjung Pura

41. Stasiun Karantina Pertanian Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong

42. Dinas Sosial Provinsi Sumsel

43. Pusat Pengelolaan Ekoregion Kalimantan

44. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan

45. Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

46. Pengadilan Agama Balikpapan

47. Pengadilan Agama Nunukan

48. Dinas Kesehatan Jeneponto

49. Kantor Kesehatan Pelabuhan Padang

50. Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma

51. RSUD Tais Kabupaten Seluma

52. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma

53. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seluma

54. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Seluma

55. Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma

56. Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma

57. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seluma

58. Pengadilan Agama Curup

59. Pengadilan Militer III Madiun

60. Pengadilan Agama Jakarta Pusat

61. Pengadilan Agama Jakarta Utara

62. Polda Jatim

63. RRI Ternate

64. Kejaksaan Agung

65. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

66. SMAK Makassar

67. Kementerian Agama Kabupaten Seluma Bengkulu

68. LPP TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara

69. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

70. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Bengkulu

71. Universitas Pattimura

72. Kantor Badan SAR Aceh

73. Komisi Hukum Nasional

74. Panti Sosial Bina Netra “Wyata Guna”


Lampiran II

Peraturan Pelaksanaan Perundang-Undangan di Lingkungan DJBC

1. RPMK tentang dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai;

2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pemindahtanganan dan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas

Mesin dan/atau Barang dan Bahan Yang Diimpor Dengan Menggunakan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Dalam

Rangka Penanaman Modal;

3. PDJ PER-22/BC/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tentang Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran,

Biaxially Oriented Polypropylene Film, Cast Polypropylene Film, Barang Dan/Atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik,

Karung Plastik, Benang Dari Plastik, Terpal Plastik, Dan/Atau Geotekstil;

4. PDJ PER-26/BC/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tentang Perbaikan Dan/Atau Pemeliharaan Pesawat Terbang;

5. PDJ PER-31/BC/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tentang Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal;

6. PDJ PER-33/BC/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tentang Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor;

7. PDJ PER-36/BC/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tentang Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau

Perakitan Alat Besar;

8. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-1/BC/2012 Tentang Tatacara Pengajuan Dan Penyelesaian

Permohonan Pembetulan Surat Penetapan Tagihan Atas Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Dan/Atau Sanksi

Administrasi Berupa Denda Yang Disebabkan Oleh Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Kekeliruan, Kekhilafan, Dan/

Atau Bukan Karena Kesalahan Orang;

9. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-2/BC/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal

Bea Dan Cukai Nomor 57/BC/2011 Tentang Kawasan Berikat;

10. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-6/BC/2012 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian

Permohonan Penundaan Pembayaran Bea Masuk Dan/Atau Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Direktorat Jenderal

Bea Dan Cukai;

11. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke

Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas;

12. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang

Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas;

13. Per-7/BC/2012 Tanggal 9 Maret 2012 Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Tentang Standar Audit Kepabeanan

Dan Audit Cukai;

14. Per-8/BC/2012 Tanggal 9 Maret 2012 Perdirjen BC Tentang Sertifikasi Keahlian Di Bidang Audit Kepabeanan Dan Audit

Cukai;

15. Per-9/BC/2012 Tanggal 9 Maret 2012 Perdirjen Tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai;

16. Per-10/BC/2012 Tanggal 9 Maret 2012 Perdirjen BC Tentang Uraian Tugas Auditor, Ketua Auditor, Pengendali Teknis

Audit, Dan Pengawas Mutu Audit Bea Dan Cukai;

17. Per-11/BC/2012 Tanggal 9 Maret 2012 Perdirjen Tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit;

18. Per-12/BC/2012 Tanggal 9 Maret 2012 Perdirjen BC Tentang Evaluasi Hasil Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai;

19. PMK Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Keperluan

Ibadah Untuk Umum, Amal, Sosial, Atau Kebudayaan (RPMK Ibadah Umum);

20. PMK Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Kepentingan

Penanggulangan Bencana Alam (RPMK PBM Bencana Alam) Minta Paraf;



45

21. Per-15/BC/2012 Tanggal 29 Maret 2012 Perdirjen Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan

Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor;

22. Per-16/BC/2012 Tanggal 29 Maret 2012 Perdirjen Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah,

Dirakit Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor;

23. Kepdirjen Nomor Kep-78/BC/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan DJBC;

24. Surat Edaran Nomor Se-5/BC/2012 Tentang Pengelolaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) DJBC;

25. Kep-89/BC/2012 tanggal 20-4-2012 Kepdirjen Tentang Pencabutan Kepdirjen BC No. Kep-34/BC/2004 Tentang

Pemberian Izin Kepada PT. Multi Bintang Indonesia Tbk Di Sampang Agung Jawa Timur Untuk Membuat Minuman

Ringan Non Alkohol Di Dalam Pabrik;

26. PMK Tentang Tatacara Dan Besarnya Penghapusan Piutang Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai.


Lampiran III

Peraturan Perundang-Undangan dan Petunjuk Pelaksanaan

di Bidang Perbendaharaan Yang Telah Disusun/Disempurnakan

1. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung

Karno pada Kementerian Sekretariat Negara;

2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana

Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama;

3. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan

Lampung pada Kementerian Agama;

4. Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan

Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2012 dengan Sumber Dana Dari Sisa

Anggaran Program/ Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2011;

5. Peraturan Menteri Keuangan tentang Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada

Kementerian Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Mataram pada

Kementerian Agama;

8. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera

Utara pada Kementerian Agama;

9. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama;

10. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Dana Operasional Pimpinan Lembaga

Negara;

11. Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation;

12. Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan

Pegawai Tidak Tetap;

13. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Pembayaran Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

dan Janda/ Dudanya serta Purnawirawan, Warakawuri/ Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan

Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

14. Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/

Lembaga;

15. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan Penerusan Pinjaman Luar

Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar

Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum.



47

Peraturan Perundang-Undangan dan Petunjuk Pelaksanaan

di Bidang Perbendaharaan yang Telah Disusun/Disempurnakan

Dalam Bentuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

1. PER-1/PB/2012 tanggal 3 Januari 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan

Pencairan Dana Pinjaman IDA Credit no. 4349-IND/IBRD Loan no. 7476-IND dan Hibah no. TF-090794 (Better Education

Through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading/BERMUTU Project);

2. PER-2/PB/2012 tanggal 13 Januari 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas


Pencairan Dana Pinjaman IBRD Nomor 4834-IND (Strategic Roads Infrastructure Project/SRIP);

3. PER-3/PB/2012 tanggal 13 Januari 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-45/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengesahan Bea

Masuk Ditanggung Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara);

4. PER-4/PB/2012 tanggal 18 Januari 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pencairan Dana Hibah Australian Agency for International Development Nomor 60472 untuk Junior Secondary School

Construction and Expansion Through Australia’s Education Partnership with Indonesia);

5. PER-5/PB/2012 tanggal 19 Januari 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pencairan Dana Pinjaman IBRD Nomor 8027-ID Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II

(WISMP II);

6. PER-6/PB/2012 tanggal 24 Januari 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran

dan Pencairan Dana Pinjaman IDA Credit Number 4204-IND (Third Water Supply and Sanitation for Low Income

Communities Project - PAMSIMAS);

7. PER-7/PB/2012 tanggal 6 Februari 2012 (Peraturan Direktur jenderal perbendaharaan tentang tata cara pembentukan

dan/atau penutupan layanan filial dan layanan mobile kantor Pelayanan perbendaharaan negara);

8. PER-8/PB/2012 tanggal 13 Februari 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas


Pencairan Dana Hibah TF093358 (Aceh Economic Development Financing Facility Project);

9. PER-9/PB/2012 tanggal 22 Februari 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penyelesaian

Pertanggungjawaban Uang Persediaan Akibat Selisih Kurs pada Satuan Kerja yang Berlokasi di Luar Negeri);

10. PER-10/PB/2012 tanggal 5 Maret 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pencairan Dana Hibah IBRD Nomor TF098847-ID (Advisory and Analytical Activities to Support Public Procurement

Reform);

11. PER-11/PB/2012 tanggal 7 Maret 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura

dan Uang);

12. PER-12/PB/2012 tanggal 9 Maret 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pencairan Dana Pinjaman Asian Development Bank Nomor 2768-INO Urban Sanitation and Rural Infrastructure

Support to PNPM Mandiri Project);


13. PER-13/PB/2012 tanggal 9 Maret 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Mekanisme Pelaksanaan

Layanan Penerimaan Negara Oleh Bank/Pos Persepsi Pada Kantor Cabang Pembantu/Kantor Layanan/Unit layanan);

14. PER-14/PB/2012 tanggal 4 April 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan

Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan

Dana Hibah Nomor TF 091511-IND (Global Partnership on Output Based Aid – Expanding Piped Water Supply to

Surabaya’s Urban Poor Project);

15. PER-15/PB/2012 tanggal 11 April 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Revisi Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012);

16. PER-16/PB/2012 tanggal 12 April 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin dan Beasiswa Bakat dan Prestasi);

17. PER-17/PB/2012 tanggal 27 April 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Prosedur Kerja Transaksi

Pembelian dan Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Rangka Stabilisasi Pasar Surat Berharga Negara oleh Direktorat

Jenderal Perbendaharaan);

18. PER-18/PB/2012 tanggal 2 Mei 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pencairan Dana Hibah Uni Eropa Nomor DCI ASIE/2008/020-069 untuk Trade Support Programme II);

19. PER-19/PB/2012 tanggal 2 Mei 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Penerapan

Tanda Tangan Elektronik Pada Arsip Data Komputer Surat Perintah Membayar).



49



MAT

RIKS

REA

LISA

SI IN

STRU

KSI P

RESI

DEN

NO

MO

R 5

TAH

UN

200

4TA

HU

N A

NG

GA

RAN

201

2

Dik

tum

Inpr

es/

Prog

ram

Indi

kato

rSa

tuan

Pela

ksan

aTa

rget

Real

isas

iKe

giat

an y

ang

Dila

ksan

akan

Kete

rang

an

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

Dik

tum

1

Peja

bat y

ang

term

asuk

Peny

elen

ggar

a N

egar

a ya

ngbe

lum

mel

apor

kan

hart

ake

kaya

anny

a ag

ar s

eger

am

elap

orka

nnya

kep

ada

KPK

Pers

enta

se ju

mla

h pe

jaba

t yan

g te

lah

men

yam

paik

an

LHKP

N b

erda

sark

an

KMK

No.

38/

KMK.

01/2

011

Baik

Fo

rmul

ir A

dan

B

%

Selu

ruh

Uni

tEs

elon

I

10

0%94

,96

%M

enya

mpa

ikan

LH

KPN

ke

KPK

Form

ula

:

∑ P

ejab

at P

egaw

ai/p

ejab

at y

ang

men

yam

paik

an L

HPK

N

X

100%

∑ p

egaw

ai/p

ejab

at y

ang

waj

iib

m

enya

mpa

ikan

LH

KPN

Pers

enta

se p

embe

rian

sank

si te

rhad

ap

peja

bat

yang

bel

um

men

yam

paik

anLH

KPN

%Se

luru

h U

nit

Esel

on I

100%

100%

* in

vent

aris

pej

abat

yg

belu

m

men

yam

paik

an L

HKP

N*

atas

an m

embe

rikan

tegu

ran

* m

embe

rikan

huk

dis

kepa

da

peja

bat

Form

ula:

∑ Pe

jaba

t yan

g te

lah

dibe

ri sa

nksi

x 1

00%

∑ Pe

jaba

t yan

g be

lum

men

yam

paik

an

LHKP

N

* cu

t off

Sem

I =

30 Ju

ni*

cut o

ff Se

m II

= 3

0 D

esem

ber

Dik

tum

2M

emba

ntu

KPK

dala

m ra

ngka

peny

elen

ggar

aan

pela

pora

n,pe

ndaf

tara

n, p

engu

mum

anda

n pe

mer

iksa

an L

HKP

N d

ilin

gkun

gann

ya

Pers

enta

se T

amba

han

Berit

a N

egar

a (T

BN)

LHKP

N y

ang

tela

h di

umum

kan

di p

apan

in

tern

al

%

Se

luru

h U

nit

Esel

on I

10

0%

100%

Men

gum

umka

n TB

N y

g di

terim

a un

it

Form

ula:

∑ TB

N L

HKP

N y

ang

dium

umka

n x

100%

∑ TB

N L

HKP

N y

ang

dite

rima

unit

* Va

lidas

i dip

erol

eh d

ari t

anda

terim

a ya

ng te

lah

di tt

d ol

eh a

tasa

n la

ngsu

ng

Dik

tum

3M

embu

at p

enet

apan

kin

erja

deng

an p

ejab

at d

i baw

ahny

ase

cara

ber

jenj

ang,

yan

gbe

rtuj

uan

untu

k m

ewuj

udka

nsu

atu

capa

ian

kine

rja te

rten

tude

ngan

sum

berd

aya

tert

entu

,m

elal

ui p

enet

apan

targ

etki

nerja

ser

ta in

dika

tor k

iner

jaya

ng m

engg

amba

rkan

kebe

rhas

ilan

penc

apai

anny

aba

ik b

erup

a ha

sil m

aupu

nm

anfa

at

Pers

enta

se p

ejab

at/

pega

wai

yan

g te

lah

men

etap

kan

kont

rak

kine

rja (K

K)

% (Jm

l)

Se

luru

h U

nit

Esel

on I

100%

100%

Mas

ing-

mas

ing

peja

bat/

pega

wai

m

elak

ukan

Kon

trak

Kin

erja

de

ngan

ata

sann

ya*

Kont

rak

Kine

rja d

ibua

t ole

h Es

.I s.d

. pe

laks

ana

Pers

enta

se u

nit k

erja

ya

ng m

enya

mpa

ikan

la

pora

n ki

nerja

(LA

KIP)

%(J

ml)

Selu

ruh

Uni

tEs

elon

I

100%

100%

Peny

ampa

ian

LAKI

P ol

eh u

nit

esel

on I

ke M

ente

ri Ke

uang

an

dan

esel

on II

ke

mas

ing-

mas

ing

pim

pina

n un

it es

elon

I

* pe

nyam

paia

n LA

KIP

s.d. e

selo

n II

(k

anto

r ver

tikal

)

Pers

enta

se L

AKI

P es

elon

I ya

ng te

lah

diev

alua

si It

jen

%(J

ml)

Itjen

100% 12

41,6

6% 5Itj

en m

enge

valu

asi L

AKI

P es

.I*

Laki

p Es

elon

I Ta

hun

2011

* 5

LAKI

P se

lesa

i die

valu

asi,

7 LA

KIP

dala

m

pros

es e

valu

asi



51

Dik

tum

Inpr

es/

Prog

ram

Indi

kato

rSa

tuan

Pela

ksan

aTa

rget

Real

isas

iKe

giat

an y

ang

Dila

ksan

akan

Kete

rang

an

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

Dik

tum

4M

enin

gkat

kan

kual

itas

pela

yana

n ke

pada

pub

lik b

aik

dala

m b

entu

k ja

sa a

taup

unpe

rijin

an m

elal

ui tr

ansp

aran

sida

n st

anda

rdis

asi p

elay

anan

yang

mel

iput

i per

syar

atan

-pe

rsya

rata

n, ta

rget

wak

tupe

nyel

esai

an, d

an ta

rif b

iaya

yang

har

us d

ibay

ar o

leh

mas

yara

kat u

ntuk

m

enda

patk

an p

elay

anan

ters

ebut

ses

uai p

erat

uran

peru

ndan

g-un

dang

an, d

anm

engh

apus

kan

pung

utan

liar

Jum

lah

peny

usun

an/

peny

empu

rnaa

n SO

Pla

yana

n pu

blik

yan

gdi

teta

pkan

SOP

Se

luru

h U

nit

Esel

on I

345

187

Men

yusu

n da

n m

enet

apka

n SO

P la

yana

n Pu

blik

* Pe

laya

nan

Publ

ik a

dala

h ke

giat

an a

tau

rang

kaia

n ke

giat

an d

alam

rang

ka

pem

enuh

an k

ebut

uhan

pel

ayan

an

sesu

ai d

enga

n pe

ratu

ran

peru

ndan

g-un

dang

an b

agi s

etia

p w

arga

neg

ara

dan

pend

uduk

ata

s ba

rang

/jasa

, da

n at

au p

elay

anan

adm

inis

trat

if ya

ng d

ised

ikan

ole

h pe

nyel

engg

ara

pela

yana

n pu

blik

(UU

Nom

or 2

5 Ta

hun

2009

ttg

pela

yana

n pu

blik

* La

yana

n Pu

blik

men

gacu

pad

a U

U

Nom

or 2

5 Ta

hun

2009

ttg

Pela

yana

n Pu

blik

* tid

ak a

kum

ulas

i

Jum

lah

SOP

laya

nan

ungg

ulan

(aku

mul

asi)

SOP

Selu

ruh

Uni

tEs

elon

I

102

102

Men

yusu

n da

n m

enet

apka

n SO

P La

yana

n U

nggu

lan

(LU

)*

Laya

nan

Ung

gula

n ad

alah

keg

iata

n at

au ra

ngka

ian

kegi

atan

yan

g di

laku

kan

dala

m ra

ngka

pem

enuh

an k

ebut

uhan

pe

laya

nan

ekst

erna

l mau

pun

inte

rnal

se

suai

den

gan

pera

tura

n pe

rund

ang-

unda

ngan

unt

uk k

epen

tinga

n m

asya

raka

t ata

u pe

man

gku

kepe

ntin

gan

lain

nya

atas

jasa

dan

ata

u la

yana

n ad

min

istr

atif

yang

dis

edia

kan

oleh

Kem

enke

u*

Laya

nan

Ung

gula

n di

teta

pkan

den

gan

KMK

Nom

or 1

87/K

MK.

o1/2

010

Pers

enta

se S

OP

Laya

nan

Ung

gula

n ya

ng te

lah

dita

yang

kan

di

web

site

Kem

enke

u

% (J

ml)

Selu

ruh

Uni

tEs

elon

I

100

%10

0%M

enay

angk

an S

OP

Laya

nan

Ung

gula

n *

Tela

h di

taya

ngak

an b

aik

di w

ebsi

te

kem

enke

u, m

aupu

n w

ebsi

te m

asin

g-m

asin

g un

it es

.I

Rata

-rat

a pe

rsen

tase

peny

eles

aian

janj

i w

aktu

laya

nan

ungg

ulan

% S

elur

uh

Uni

tEs

elon

I

100%

104%

Mem

berik

an p

elay

anan

ses

uai

janj

i lay

anan

* in

dika

tor d

an fo

rmul

a di

sam

akan

de

ngan

IKU

kem

enke

u w

ide

Terc

apai

nya

inde

kske

puas

an k

onsu

men

(mas

y/st

akeh

olde

r)

Selu

ruh

Uni

tEs

elon

I

3,86

NA

Mel

akuk

an su

rvey

kep

uasa

n ko

nsum

en

* SU

rvey

dila

kuka

n pa

da s

emes

ter I

I

MAT

RIKS

REA

LISA

SI IN

STRU

KSI P

RESI

DEN

NO

MO

R 5

TAH

UN

200

4TA

HU

N A

NG

GA

RAN

201

2


Dik

tum

Inpr

es/

Prog

ram

Indi

kato

rSa

tuan

Pela

ksan

aTa

rget

Real

isas

iKe

giat

an y

ang

Dila

ksan

akan

Kete

rang

an

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

Pers

enta

se ti

ndak

la

njut

pen

gadu

an

mas

yara

kat a

tas

laya

nan

publ

ik

%Se

luru

h U

nit

Esel

on I

100

%90

,72%

Men

inda

klan

juti

peng

adua

n m

asya

raka

t

Pers

enta

se K

anto

r/un

it ke

rja y

ang

tela

hm

enye

diak

an fu

ngsi

he

lp d

esk/

cust

omer

se

rvic

e

%(J

ml)

Selu

ruh

Uni

tEs

elon

I

100%

100%

Men

yedi

akan

fung

si h

elp

desk

* tid

ak h

arus

ada

pet

ugas

sec

ara

fisik

se

baga

i cus

tom

er s

ervi

ce/h

elp

desk

. *

web

site

, kot

ak s

uara

, SO

P,dll

Dik

tum

5M

enet

apka

n pr

ogra

m d

anw

ilaya

h ya

ng m

enja

di li

ngku

ptu

gas,

wew

enan

g da

n ta

nggu

ng ja

wab

nya

seba

gai

prog

ram

dan

wila

yah

beba

s ko

rups

i

Jum

lah

prog

ram

penc

egah

an d

anpe

mbe

rant

asan

ko

rups

i

prog

ram

Selu

ruh

Uni

tEs

elon

I

3740

Men

etap

kan

dan

mel

aksa

naka

n pr

ogra

m p

ence

gaha

hn d

an

pem

bera

ntas

an k

orup

si

term

asuk

pro

gram

inpr

es

17/2

011

Dik

tum

6M

elak

sana

kan

Kepp

res

80/2

003

tent

ang

Peng

adaa

n Ba

rang

/Jas

a Pe

mer

inta

h se

cara

kon

sist

en u

ntuk

m

ence

gah

berb

agai

mac

am

kebo

cora

n da

n pe

mbo

rosa

n pe

nggu

naan

keu

anga

n ne

gara

bai

k ya

ng b

eras

al d

ari

APB

N m

aupu

n A

PBD

Jml p

ejab

at/p

egaw

ai

yang

ber

sert

ifika

t LK

PP

oran

gSe

luru

h U

nit

Esel

on I

2.

103

2.42

0M

engi

kuts

erta

kan

pega

wai

/m

enye

leng

gara

kan

dikl

at y

ang

bers

ertifi

kat L

KPP

Ting

kat c

apai

an s

ebes

ar 1

09,9

9%

Pers

enta

se

Terc

apai

nya

keta

atan

te

rhad

ap p

rose

dur

peng

adaa

n ba

rang

da

n ja

sa

%Se

luru

h U

nit

Esel

on I

100%

100%

Men

gaud

it pe

ngad

aan

bara

ng/

jasa

dia

tas

5 M

Dar

i 4 p

eker

jaan

pen

gada

an b

aran

g,

3 pe

kerja

an ti

dak

terd

apat

kes

alah

an

pros

edur

Pers

enta

se

peng

hem

atan

bel

anja

ba

rang

dan

bel

anja

mod

al d

enga

n pe

laks

anaa

n e-

proc

urem

ent

% LP

SE20

%16

,60%

Mel

aksa

naka

n pe

ngad

aan

bara

ng/ja

sa d

enga

n si

stem

e-

proc

urem

ent

MAT

RIKS

REA

LISA

SI IN

STRU

KSI P

RESI

DEN

NO

MO

R 5

TAH

UN

200

4TA

HU

N A

NG

GA

RAN

201

2



53

Dik

tum

Inpr

es/

Prog

ram

Indi

kato

rSa

tuan

Pela

ksan

aTa

rget

Real

isas

iKe

giat

an y

ang

Dila

ksan

akan

Kete

rang

an

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

Jum

lah

Peny

edia

ba

rang

dan

jasa

yan

g di

verifi

kasi

ole

h Pu

sat

LPSE

Kem

ente

rian

Keua

ngan

buah

LPSE

8000

7751

Mem

verifi

kasi

pen

yedi

a na

rang

da

n ja

sa ya

ng m

asuk

dan

terd

afta

r pa

da s

iste

m e

-pro

cure

men

t

Dik

tum

7M

ener

apka

n ke

sede

rhan

aan

baik

dal

am k

edin

asan

m

aupu

n da

lam

keh

idup

an

prib

adi s

erta

pen

ghem

atan

pa

da p

enye

leng

gara

an

kegi

atan

yan

g be

rdam

pak

lang

sung

pad

a ke

uang

an

nega

ra

Men

etap

kan

peng

hem

atan

peny

elen

ggar

an

kegi

atan

per

kant

oran

pe

ratu

ran

Se

luru

h U

nit

Esel

on I

128

Esel

on I

mem

buat

ped

oman

/ed

aran

tent

ang

kese

derh

anaa

n da

lam

ked

inas

an m

aupu

n ke

hidu

pan

prib

adi

Dik

tum

8M

embe

rikan

duk

unga

nm

aksi

mal

terh

adap

upa

ya-

upay

a pe

nind

akan

kor

upsi

ya

ng d

ilaku

kan

oleh

Ke

polis

ian

Neg

ara,

Kej

aksa

an

RI d

an K

PK d

enga

n ca

ra

mem

perc

epat

pem

beria

n in

form

asi y

ang

berk

aita

n de

ngan

per

kara

tind

akpi

dana

kor

upsi

dan

mem

perc

epat

pem

beria

n iji

npe

mer

iksa

an te

rhad

apsa

ksi/t

ersa

ngka

Pers

enta

se

pem

enuh

anpe

rmin

taan

info

rmas

iya

ng b

erka

itan

deng

an ti

ndak

pid

ana

koru

psi d

ari a

para

t pe

nega

k hu

kum

%Se

luru

h U

nit

Esel

on I

100%

100%

Mem

berik

an in

form

asi y

ang

dim

inta

ole

h ap

arat

pen

egak

hu

kum

Dik

tum

9M

elak

ukan

ker

jasa

ma

deng

anKP

K un

tuk

mel

akuk

anpe

nela

ahan

dan

pen

gkaj

ian

terh

adap

sis

tem

-sis

tem

yan

gbe

rpot

ensi

men

imbu

lkan

tin

dak

pida

na k

orup

si

dala

m ru

ang

lingk

up tu

gas,

wew

enan

g da

n ta

nggu

ng

jaw

ab m

asin

g-m

asin

g

Jum

lah

kerja

sam

ape

ngka

jian/

pene

laah

an d

enga

n KP

K

buah

Itjen

63

Mel

akuk

an p

engk

ajia

n/pe

nela

ahan

ber

sam

a de

ngan

KP

K

MAT

RIKS

REA

LISA

SI IN

STRU

KSI P

RESI

DEN

NO

MO

R 5

TAH

UN

200

4TA

HU

N A

NG

GA

RAN

201

2


Dik

tum

Inpr

es/

Prog

ram

Indi

kato

rSa

tuan

Pela

ksan

aTa

rget

Real

isas

iKe

giat

an y

ang

Dila

ksan

akan

Kete

rang

an

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

Dik

tum

10

Men

ingk

atka

n up

aya

peng

awas

an d

an p

embi

naan

apar

atur

unt

uk m

enia

daka

npe

rilak

u ko

rupt

if di

lingk

unga

nnya

Jum

lah

kegi

atan

te

rkai

t pen

gaw

asan

da

n pe

mbi

naan

ap

arat

ur

kegi

atan

Sel

uruh

U

nit

Esel

on I

4345

Mel

akuk

an p

enga

was

an d

an

pem

bina

an a

para

tur

* pe

rilak

u Ko

rupt

if da

lam

pen

gert

ian

fraud

Pers

enta

se p

eneg

akan

disi

plin

/pem

beria

n sa

nksi

pad

a ap

arat

ur

yang

mel

angg

ar

%Se

luru

h U

nit

Esel

on I

100%

0,05

2%M

embe

rikan

san

ksi t

erha

dap

apar

atur

yan

g m

elan

ggar

*

PIC=

Itjen

dan

sel

uruh

es.I

*

baik

diti

ndak

lanj

uti o

leh

mas

ing-

mas

ing

unit

mau

pun

dise

rahk

an

kepa

da It

jen

atau

pen

egak

huk

um

lain

nya

* Fo

rmul

a:Pe

gaw

ai d

an P

ejab

at y

ang

dike

naka

n sa

nksi

SK

Huk

uman

dis

iplin

X

100%

jum

lah

pega

wai

Kem

enke

u

MAT

RIKS

REA

LISA

SI IN

STRU

KSI P

RESI

DEN

NO

MO

R 5

TAH

UN

200

4TA

HU

N A

NG

GA

RAN

201

2



55

Dik

tum

Indi

kato

r Kin

erja

Indi

kato

rSa

tuan

Targ

etRe

alis

asi

Kegi

atan

yan

g D

ilaks

anak

anKe

tera

ngan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Dik

tum

11

Khus

us k

epad

a :

1. M

enko

Bid

ang

Pere

kono

mia

n, M

ente

ri Ke

uang

an, d

an M

eneg

PP

N/K

epal

a Ba

ppen

as

mel

akuk

an k

ajia

n da

n uj

i co

ba u

ntuk

pel

aksa

naan

si

stem

E-P

rocu

rem

ent y

ang

dapa

t dip

ergu

naka

n ol

eh

Inst

ansi

Pem

erin

tah

a. J

umla

h K/

L/Ko

mis

i/BU

MN

/ Pe

rgur

uan

Ting

gi y

ang

mem

perg

unak

an la

yana

n si

stem

e-p

rocu

rem

ent

Kem

ente

rian

Keua

ngan

unit

80 74

* La

mpi

ran

I

2. M

ente

ri Ke

uang

an

mel

akuk

an p

enga

was

an

terh

adap

pel

aksa

naan

ke

tent

uan

perp

ajak

an,

kepa

bean

an d

an c

ukai

pe

nerim

aan

buka

n pa

jak

dan

angg

aran

un

tuk

men

ghila

ngka

n ke

boco

ran

dala

m

pene

rimaa

n ke

uang

an

nega

ra, s

erta

men

gkaj

i be

rbag

ai p

erat

uran

pe

rund

ang-

unda

ngan

ya

ng b

erka

itan

deng

an

keua

ngan

neg

ara

yang

da

pat m

embu

ka p

elua

ng

terja

diny

a pr

akte

k ko

rups

i da

n se

kalig

us m

enyi

apka

n ra

ncan

gan

pera

tura

n pe

rund

ang-

unda

ngan

pe

nyem

purn

aann

ya

1. P

erpa

jaka

n:

a. ju

mla

h un

it ya

ng te

lah

mel

akuk

an in

tern

alis

asi

corp

orat

e va

lue

kem

enke

u da

n ko

de e

tik D

JP

unit

376

234

Mel

aksa

naka

n ke

giat

an

inte

rnal

isas

i cor

pora

te v

alue

Ke

men

keu

pada

ting

kat

esel

on II

dan

ese

lon

III

Kese

luru

han

pela

pora

n ke

giat

an

ICV

oleh

uni

t ese

lon

II D

JP u

tk

tahu

n 20

12 d

ilaku

kan

pada

bu

lan

Janu

ari 2

013,

sed

angk

anke

giat

an in

tern

alis

asi t

emat

ik

nila

i-nila

i Kem

enke

u di

laku

kan

pada

bul

an Ju

ni 2

012

dan

tela

h di

laks

anak

anol

eh 2

34 u

nit d

ari

376

unit

kerja

.b.

Ter

laks

anan

ya k

erja

sam

a un

it ke

patu

han

inte

rnal

DJP

de

ngan

Itje

n da

n KP

K

kegi

atan

33

Kerja

sam

a ya

ng d

ilaku

kan

sela

ma

sem

este

r I th

201

2ad

l:1.

Sos

ialis

asi t

enta

ng g

ratifi

kasi

be

kerja

sam

a dg

KPK

2. IH

T in

tern

al a

udit

deng

an

nara

sum

ber d

ari I

tjen

3. A

sist

ensi

pem

anta

uan

peng

enda

lian

inte

rn o

leh

itjen

MAT

RIK

REA

LISA

SI D

IKTU

M K

HU

SUS

SEM

ESTE

R I

TAH

UN

201

2


Dik

tum

Indi

kato

r Kin

erja

Indi

kato

rSa

tuan

Targ

etRe

alis

asi

Kegi

atan

yan

g D

ilaks

anak

anKe

tera

ngan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

c. J

umla

h ke

giat

an p

engu

jian

kepa

tuha

n pe

laks

anaa

n si

stem

dan

per

atur

an

kegi

atan

1510

Sela

ma

sem

este

r I th

201

2te

lah

dila

ksan

akan

10

kegi

atan

peng

ujia

n ke

patu

han

pela

ksan

aan

sist

em d

anpe

ratu

ran,

dg

rinci

an s

bb:

1. 3

pen

gujia

n ke

patu

han

terh

adap

pro

ses

kebe

rata

n W

P2.

6 p

engu

jian

kepa

tuha

n te

rhad

ap p

rose

s pe

mer

iksa

an

paja

k3.

pen

gujia

n ke

patu

han

terh

adap

pr

osed

ur p

erub

ahan

dan

va

lidita

s da

ta S

ISM

IOP

men

guji

kegi

atan

2 SO

P ya

ng

ada

inte

rn D

JP

d. Ju

mla

h pe

nyus

unan

dan

pe

nyem

purn

aan

SOP

di

bida

ng p

erpa

jaka

n:

kegi

atan

431

367

Man

ajem

en S

OP

DJP

:1.

Pen

erim

aan

dan

peng

olah

an

mas

ukan

SO

P2.

Pen

gem

bang

an S

OP

3. P

enge

saha

n SO

P4.

Pen

atau

saha

an d

an p

ublik

asi

SO

P5.

Mon

itorin

g pe

laks

anaa

n SO

P6.

Eva

luas

i SO

P

Sam

pai d

enga

n se

mes

ter I

th

201

2 te

lah

disu

sun

dan

dise

mpu

rnak

an s

ejum

lah

367

SOP

di b

idan

g pe

rpaj

akan

, dg

rinci

an s

bb:

1. S

OP

KPD

DP

(117

SO

P)2.

SO

P KP

DE

(93

SOP)

3. S

OP

Whi

stle

blo

win

g sy

stem

(6

SO

P)4.

SO

P pe

rtuk

aran

dat

a D

JP-

DJB

C (5

SO

P)5.

SO

P Be

a M

eter

ai (6

SO

P)6.

SO

P la

inny

a (1

40 S

OP)

1. Ju

mla

h pe

nyel

esai

an

usul

an p

embu

atan

dan

pe

nyem

purn

aan

PP d

an

PMK

ND

Kon

sep

PPda

n PM

K da

ri D

irjen

ke

Men

keu

108

Mem

buat

dan

men

yem

purn

akan

PP

dan

PM

K di

bid

ang

pera

tura

n pe

rpaj

akan

Sela

ma

sem

este

r I ta

hun

2012

te

lah

dise

lesa

ikan

:1.

1 R

anca

ngan

Per

atur

an

Pem

erin

tah

2. 7

Ran

cang

an P

MK

2. Ju

mla

h pe

nyel

esai

an

usul

an p

embu

atan

da

n pe

nyem

purn

aan

PerD

irjen

Pera

tura

nD

irjen

Paj

ak9

2M

embu

at d

an m

enye

mpu

rnak

an

Perd

irjen

di b

idan

g pe

ratu

ran

perp

ajak

an

Sela

ma

sem

este

r I ta

hun

2012

te

lah

dise

lesa

ikan

2 P

erat

uran

D

irjen

Paj

ak

2. K

epab

eana

n da

n Cu

kai:

a. A

dany

a un

it ke

patu

han

inte

rnal

dan

uni

t int

elije

n/pe

nyid

ikan

unit

76-

Mem

bent

uk u

nit k

epat

uhan

in

tern

al d

an u

nit i

ntel

ijen/

peny

idik

anTa

rget

aka

n di

real

isas

ikan

se

luru

hnya

pad

a se

mes

ter I

I thn

20

12

MAT

RIK

REA

LISA

SI D

IKTU

M K

HU

SUS

SEM

ESTE

R I

TAH

UN

201

2



57

Dik

tum

Indi

kato

r Kin

erja

Indi

kato

rSa

tuan

Targ

etRe

alis

asi

Kegi

atan

yan

g D

ilaks

anak

anKe

tera

ngan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

b. M

enin

gkat

nya

kem

ampu

an

peng

awas

an in

tern

al

mel

alui

ED

I DJB

C

kegi

atan

11

Mel

akuk

akn

pela

tihan

pe

ngaw

asan

inte

rnal

Pela

tihan

pen

ggun

aan

aplik

asi

SiD

ia u

ntuk

Kan

tor W

ilaya

h da

n Ka

ntor

Pel

ayan

an U

tam

a D

JBC

selu

ruh

Indo

nesi

a (d

ilaks

anak

an

pada

bul

an Ja

nuar

i 201

2).

Kegi

atan

pel

atih

an p

engg

unaa

nap

likas

i SiD

ia (S

iste

m in

form

asi

Dire

ktor

at P

2) b

ertu

juan

unt

uk

men

ingk

atka

n ke

mam

puan

pega

wai

pad

a un

it pe

nind

akan

da

n pe

nyid

ikan

di k

anto

r w

ilaya

h da

n ka

ntor

pel

ayan

an

utam

a D

JBC

selu

ruh

Indo

nesi

a da

lam

mem

anfa

atka

n te

khno

logi

info

rmas

i yan

g te

lah

ada.

Keg

iata

n in

i mem

iliki

ke

terk

aita

n er

at d

enga

n pe

mba

ngun

an C

ITAC

yan

g m

erup

akan

ope

ratio

nal c

ontr

ol

room

yan

g m

engi

nteg

rasi

kan

pera

ngka

t dan

sis

tem

apl

ikas

i un

tuk

kegi

atan

ana

lisis

inte

lijen

da

lam

rang

ka ta

rget

ting

seca

ra te

pat w

aktu

, aku

rat,

dan

rele

van.

Pen

gint

egra

sian

te

rseb

ut m

elip

uti s

inkr

onis

asi

mek

anis

me

kerja

ana

lisis

in

telij

en d

alam

sua

tu a

lur

pene

mpa

tan

pera

ngka

t dan

sist

em a

plik

asi y

ang

ada

dala

m

rang

ka m

ewuj

udka

n ke

giat

an

inte

lijen

yan

g op

timal

dan

terp

adu.

c. D

itera

pkan

nya

Mod

ul

Pela

pora

n O

nlin

em

odul

11

Suda

h di

tera

pkan

dis

elur

uh K

PU

dan

KPPB

C se

-indo

nesi

a

MAT

RIK

REA

LISA

SI D

IKTU

M K

HU

SUS

SEM

ESTE

R I

TAH

UN

201

2


Dik

tum

Indi

kato

r Kin

erja

Indi

kato

rSa

tuan

Targ

etRe

alis

asi

Kegi

atan

yan

g D

ilaks

anak

anKe

tera

ngan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

d. k

erja

sam

a un

it pe

nega

k hu

kum

inte

rnal

DJB

C de

ngan

Itje

n, d

an K

PK

kegi

atan

33

Kegi

atan

yg

tela

h di

laks

anak

an

yaitu

:-

Men

gund

ang

Itjen

dan

KPK

se

baga

i pem

ater

i dal

am

wor

ksho

p pe

ngen

dalia

n In

tern

al-

Berk

oord

inas

i den

gan

Itjen

da

lam

pem

buat

an a

plik

asi

pene

rimaa

n da

n pe

nang

anan

pe

ngad

uan

mas

yara

kat d

i lin

gkun

gan

DJB

C.-

Berk

oord

inas

i den

gan

Itjen

da

lam

pem

buat

an p

eran

gkat

pe

man

taua

n pe

ngen

dalia

n In

tern

e. T

ersu

sunn

ya p

erat

uran

Pe

laks

anaa

n pe

ratu

ran

perU

Uan

PP PMK

Per D

irjen

Kep

Dirj

enSE

- - - - -

0 6 17 2 1

Men

yusu

n pe

artu

ran

pela

ksan

aan

pera

tura

n pe

rund

ang-

unda

ngan

* La

mpi

ran

II

3. P

ener

imaa

n N

egar

a Bu

kan

Paja

k (P

NBP

) a.

Ter

susu

nnya

dra

ft R

UU

re

visi

UU

No.

20/1

997

tent

ang

PNBP

draf

t RU

U1

RUU

-

Men

yusu

n dr

aft

RUU

re

visi

U

U

Nom

or

20

tahu

n 19

97

tent

ang

PNBP

Tela

h te

rsus

un d

raft

aw

al

RUU

revi

si U

U N

o.20

thn

1997

te

ntan

g PN

BP

b. T

ersu

sunn

ya R

PP te

ntan

g Je

nis

dan

Tarif

PN

BP p

ada

K/L

%10

0-

Men

yusu

n RP

P te

ntan

g je

nis

dan

tarif

PN

BP p

ada

K/L

RPP

Jeni

s da

n ta

rif P

NBP

aka

n di

baha

s ap

abila

ada

usu

lan

dari

K/L

4. B

idan

g an

ggar

an (D

JA, D

JPK,

D

JPBN

)a.

Ter

susu

nnya

PM

K te

ntan

g St

anda

r Bia

yaPM

K2

2

Men

yusu

n PM

K te

ntan

g st

anda

r bi

aya

Tela

h di

teta

pkan

:-

PMK

No.

37/P

MK.

02 T

hn 2

012

tent

ang

stan

dar b

iaya

tahu

n 20

13-

PMK

No.

95/P

MK.

02 T

hn 2

012

ttg

Stan

dar B

iaya

Kel

uara

n Th

n 20

13

MAT

RIK

REA

LISA

SI D

IKTU

M K

HU

SUS

SEM

ESTE

R I

TAH

UN

201

2



59

Dik

tum

Indi

kato

r Kin

erja

Indi

kato

rSa

tuan

Targ

etRe

alis

asi

Kegi

atan

yan

g D

ilaks

anak

anKe

tera

ngan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

b. T

ersu

sunn

ya S

P RK

A-K

L te

pat w

aktu

%10

0-

Men

yusu

n SP

RKA

-K/L

SP R

KA-K

L se

baga

i lam

pira

n Ke

ppre

s RA

BPP

2013

di

targ

etka

n se

lesa

i pad

a m

ingg

u ke

-3 b

ulan

Nov

embe

r

c. T

ersu

sunn

ya P

MK

tent

ang

tata

car

a re

visi

tent

ang

RABP

P da

n D

IPA

TA 2

012

PMK

11

Men

yusu

n PM

K te

ntan

g ta

ta c

ara

revi

si R

ABP

P da

n D

IPA

TA 2

012

Tela

h di

teta

pkan

PM

K N

o.49

/PM

K.02

Thn

201

2 tt

g ta

ta c

ara

revi

si a

ngga

ran

2012

d. T

ersu

sunn

ya la

pora

n ke

uang

an B

elan

ja S

ubsi

di

dan

Bela

nja

Lain

-lain

(BSB

L)

tepa

t wak

tu

lapo

ran

21

Men

yusu

n la

pora

n ke

uang

an P

SPL

- Be

rdas

arka

n Pe

rdirj

en

Perb

enda

hara

an, l

apor

an

keua

ngan

tahu

nan

haru

s di

sam

paik

an k

e M

enke

u c.

q. D

irjen

Per

bend

ahar

aan

pada

tang

gal t

erak

hir b

ulan

Fe

brua

ri-

Lapo

ran

keua

ngan

BSB

L di

sam

paik

an k

epad

a ke

tua

BPK

dan

Dirj

en

Perb

enda

hara

an ta

ngga

l 21

Febr

uari

2012

mel

alui

sur

at

Nom

or S

-39/

MK.

2/20

12

e. T

erla

ksan

anya

pen

yalu

ran

tran

sfer

ke

daer

ah te

pat

wak

tu d

an e

fisie

n1)

DBH

Paj

ak2)

DBH

SD

A3)

DAU

4) D

AK

5) D

ana

Ots

us A

ceh

dan

Papu

a6)

Dan

a Pe

nyes

uaia

n I

7) D

ana

Peny

esua

ian

II

% % % % % % % %

100

100

100

100

100

100

100

100

46,6

4%44

,16%

43,2

7%58

,33%

29,5

8%30

,00%

63,5

7%57

,60%

Men

yalu

rkan

tr

ansf

er

dana

ke

Pe

mer

inta

h D

aera

h (P

emda

)Tu

juan

nya

untu

k m

endo

rong

te

rpen

uhin

ya p

ersy

arat

an

untu

k m

erea

lisas

ikan

pro

ses

peny

alur

an tr

ansf

er k

e da

erah

se

suai

SO

P.

f. Te

rsus

unny

a pe

ratu

ran

alok

asi d

ana

tran

sfer

ke

daer

ah y

ang

akur

at

Pera

tura

n%

NA

100%

8M

enyu

sun

pera

tura

n al

okas

i dan

a tr

ansf

er k

e da

erah

*Tel

ah d

iteta

pkan

: 1)

PM

K N

omor

91/

PMK.

07/2

012

2) P

MK

Nom

or 8

7/PM

K.07

/201

23)

PM

K N

omor

86/

PMK.

07/2

012

4) P

MK

Nom

or 9

4/PM

K.07

/201

25)

PM

K N

omor

78/

PMK.

07/2

012

6) P

MK

Nom

or 4

6 /P

MK.

07/2

012

7) P

MK

Nom

or 3

5 Ta

hun

2012

8) P

MK

Nom

or 3

4 Ta

hun

2012

MAT

RIK

REA

LISA

SI D

IKTU

M K

HU

SUS

SEM

ESTE

R I

TAH

UN

201

2


Dik

tum

Indi

kato

r Kin

erja

Indi

kato

rSa

tuan

Targ

etRe

alis

asi

Kegi

atan

yan

g D

ilaks

anak

anKe

tera

ngan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

g. K

epat

uhan

Ban

k Pe

rsep

si/

Pos

Pers

epsi

dal

am

mel

aksa

naka

n ko

ntra

k

%10

096

,15

* M

enga

was

i kep

atuh

an b

ank

pers

epsi

/pos

per

seps

i dal

am

mel

aksa

naka

n ko

ntra

k*

Men

egur

ban

k pe

rsep

si y

ang

tidak

mem

atuh

i kon

trak

- Ju

mla

h Ba

nk/P

os P

erse

psi

mitr

a ke

rja K

PPN

di s

elur

uh

Indo

nesi

a be

rjum

lah

2.10

2 ba

nk/p

os p

erse

psi.

Dar

i ju

mla

h 2.

102

ters

ebut

, te

rdap

at 8

1 ba

nk/p

os

pers

epsi

yan

g di

tegu

r ata

u di

dend

a ka

rena

tida

k pa

tuh

sesu

ai k

riter

ia p

ada

sem

este

r I

tahu

n 20

12.

h. T

ersu

sunn

ya/

peny

empu

rnaa

n pe

ratu

ran

peru

ndan

g-un

dang

an d

an

petu

njuk

pel

aksa

naan

di

bida

ng p

erbe

ndah

araa

n

Lapo

ran

30 R

PMK

40 P

erdi

rjen

16 R

PMK

19 P

erdi

rjen

Men

yem

purn

akan

per

atur

an

peru

ndan

g-un

dang

an d

an

petu

njuk

pel

aksa

naan

di b

idan

g pe

rben

daha

raan

* La

mpi

ran

III

i. Te

rsus

unny

a RU

U

pert

angg

ungj

awab

an

pela

ksan

aan

APB

N

RUU

11

Men

yusu

n RU

U

pert

angg

ungj

awab

an A

PBN

RUU

tent

ang

Pert

angg

ungj

awab

an a

tas

Pela

ksan

aan

APB

N TA

201

1 di

sam

paik

an P

resi

den

kepa

da

DPR

tang

gal 1

5 Ju

ni 2

012

sesu

ai

sura

t Pre

side

n no

mor

: R-6

1/Pr

es/0

6/20

12 ta

ngga

l 15

Juni

20

12

j. Te

rsus

unny

a la

pora

n ke

uang

an B

A-B

UN

tepa

t w

aktu

Lapo

ran

21

Men

yusu

n la

pora

n ke

uang

an

BA-B

UN

Peny

usun

an L

K BU

N T

ahun

201

1di

sam

paik

an k

e BP

K se

cara

te

pat w

aktu

ses

uai d

enga

n su

rat D

irekt

ur Je

nder

al

Perb

enda

hara

an n

omor

S-4

370/

PB/2

012

tang

gaL

21 M

ei 2

012

3. d

an s

eter

usny

a.

MAT

RIK

REA

LISA

SI D

IKTU

M K

HU

SUS

SEM

ESTE

R I

TAH

UN

201

2



61




MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 38/PMK.01/2011

TENTANG

PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGANYANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 996/KMK.01/2006 tentang Penyelenggara Negara Di Lingkungan Departemen Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. bahwa dalam pelaksanaannya, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 996/KMK.01/2006 belum menampung pengaturan secara spesifik terkait dengan kebutuhan dalam pelaporan, sehingga dipandang perlu melakukan pengaturan kembali kewajiban penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Kementerian Keuangan;

Memperhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;


63

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

PERTAMA: Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Keuangan wajib mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 2 (dua) bulan setelah:

a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya; b. mengalami promosi/mutasi; dan c. pensiun.

KEDUA: 1. Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya dengan mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model Komisi Pemberantasan Korupsi-A.

2. Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menyampaikan kembali laporan harta kekayaan yang dimilikinya dengan mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model Komisi Pemberantasan Korupsi-B apabila:

a) selama 2 tahun menduduki jabatan yang sama; b) mengalami promosi/mutasi; dan c) pensiun.

KETIGA: Nama jabatan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEEMPAT: Copy Tanda Terima penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib disampaikan oleh Penyelenggara Negara kepada:

a. Sekretaris unit eselon I masing-masing, dengan ketentuan khusus untuk Penyelenggara Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal disampaikan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia;

b. Kepala Biro Sumber Daya Manusia selaku Koordinator Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kementerian Keuangan; dan

c. Inspektur Jenderal.

KELIMA: Dalam hal sewaktu-waktu diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib melaporkan harta kekayaannya, dengan mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model Komisi Pemberantasan Korupsi-B

KEENAM: Pimpinan masing-masing unit Eselon I menetapkan Pejabat yang ditunjuk pada masing-masing unitnya untuk mengingatkan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, agar segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.



KETUJUH: Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaannya sesuai tenggat waktu yang ditentukan, dianggap melanggar Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sehingga dijatuhi hukuman disiplin ringan.

KEDELAPAN: Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku, Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang sedang menduduki jabatannya dan belum pernah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, wajib mengisi dan menyampaikan formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model Komisi Pemberantasan Korupsi-A, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan ini.

KESEMBILAN: Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 996/KMK.01/2006 tentang Penyelenggara Negara Di Lingkungan Departemen Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH: Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku terhitung mulai 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; 3. Sekretaris Jenderal/Para Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Para Kepala Badan /Ketua

Badan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2011

MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO


65

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 38/PMK.01/2011 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

NAMA JABATAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGANYANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

1. Pejabat Eselon I2. Staf Khusus Menteri Keuangan3. Pejabat Eselon II4. Kepala Bagian Keuangan5. Kepala Bagian Umum6. Pejabat Pembuat Komitmen7. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa8. Bendahara9. Pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal:

a. Pejabat Eselon III dan IV di Bagian Penganggaran, dan Bagian Perbendaharaan pada Biro Perencanaan dan Keuangan;

b. Pejabat Eselon III dan IV di Bagian Perencanaan Barang Milik Negara, Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan, dan Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara pada Biro Perlengkapan;

c. Pejabat Eselon III dan IV di Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum;d. Pejabat Eselon III yang terkait dengan penerbitan perizinan dan pengawasan penilai publik pada Pusat

Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai;e. Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Investasi Pemerintah;f. Kepala Divisi Keuangan dan Umum, dan Pejabat Penilai Investasi pada Pusat Investasi Pemerintah;g. Sekretaris Pengganti pada Sekretariat Pengadilan Pajak;h. Pembantu Sekretaris Pengganti pada Sekretariat Pengadilan Pajak;i. Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara; danj. Kepala Subbagian Keuangan pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

10. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran:a. Pejabat Eselon III dan IV pada Direktorat Anggaran I, II, III; danb. Pejabat Eselon III dan IV pada Direktorat PNBP.

11. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak:a. Pejabat Eselon III dan IV;b. Account Representative (AR);c. Penelaah Keberatan (PK);d. Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan (Penilai PBB);e. Fungsional Pemeriksa Pajak; danf. Juru Sita Pajak.

12. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:a. Pejabat Eselon III dan IV;b. Pelaksana Auditor Bea dan Cukai (Golongan III/a ke atas);c. Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;d. Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat/Bidang/Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) (Golongan III/a ke

atas); dane. Pelaksana Pemeriksa Barang.

13. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan:- Pejabat Eselon III

14. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara:a. Kepala Kantor Pelayanan;b. Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Kekayaan Negara

Dipisahkan, dan Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain;



c. Kepala Bagian Perlengkapan;d. Kepala Subbagian Keuangan;e. Kepala Subbagian Umum pada Kantor Pelayanan;f. Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan; dang. Juru Sita Piutang Negara pada Kantor Pelayanan.

15. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan:a. Pejabat Eselon III dan IV di seluruh Direktorat; danb. Kepala Subbagian Perlengkapan pada Sekretariat Direktorat Jenderal.

16. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang:a. Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Pinjaman dan Hibah; b. Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Surat Utang Negara;c. Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Pembiayaan Syariah;d. Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Strategi dan Portofolio Utang, kecuali Pejabat Eselon III yang

terkait dengan Kepatuhan Internal;e. Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen;f. Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Pinjaman dan Hibah yang terkait dengan Pinjaman Komersial

dan Kredit Ekspor;g. Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Strategi dan Portofolio Utang yang terlibat dalam penyusunan

Harga (Pricing) Kewajiban Kontinjensi dan Pinjaman;h. Kepala Seksi Pelaksanaan Transaksi pada Sub Direktorat Pengelolaan Transaksi, Direktorat Pembiayaan

Syariah; dani. Kepala Seksi Analisis Harga pada Sub Direktorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah

Negara, Direktorat Pembiayaan Syariah.17. Pejabat di lingkungan Inspektorat Jenderal:

a. Pejabat Fungsional Auditor; danb. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan.

18. Pejabat di lingkungan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan:a. Pejabat Eselon III dan IV yang terkait dengan pembuat/revisi regulasi;b. Pejabat Eselon III dan IV yang terkait dengan pemberian izin;c. Pejabat Eselon III dan IV yang terkait dengan pemberian persetujuan;d. Pejabat Eselon III dan IV yang terkait dengan pemberian Surat Tanda Ter-Daftar (STTD);e. Pejabat Eselon III dan IV yang terkait dengan pengawasan; danf. Pejabat Eselon III dan IV yang terkait dengan pemeriksaan dan penyidikan.

19. Pejabat di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal: - Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan.20. Pejabat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan:

a. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;b. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan;c. Kepala Sekretariat Sekolah Tinggi Akuntansi Negara; dand. Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO


67

Yth. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal,Inspektur Jenderal, para Kepala/ Ketua Badan;di lingkungan Kementerian Keuangan

SURAT EDARAN

Nomor: SE- 16/MK.l/2012

TENTANGPELAKSANAAN PROGRAM

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSIDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

A. UMUM Kementerian Keuangan sebagai Kementerian pelopor reformasi irokrasi dan transformasi kelembagaan

sudah sejak lama aktif dan selalu berkomitmen melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mencegah dan memberantas tindakan koruptif. Salah satu upaya untuk mengokohkan komitmen Kementerian Keuangan tersebut adalah melalui Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan;

B. TUJUAN Mewujudkan Kernenterian Keuangan sebagai Kementerian pelopor reformasi birokrasi dan transformasi

kelembagaan yang bebas dari korupsi.

C. RUANG LINGKUP Surat edaran ini merupakan acuan bagi seluruh pejabatjpegawai di lingkungan Kementerian Keuangan

dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan.

D. DASAR1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi,

Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Instruksi Presiden Nornor 5 Tahun 2004tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi:3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Keuangan;4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang

Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 ten tang

Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi;6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK01/UP.11/2007 tentang Pengorganisasian, Personel, dan

Mekanisme Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK1.2011;




E. KETENTUAN· Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada seluruh jajaran di lingkungan Kementerian

Keuangan untuk:1. mewajibkan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menandatangani Dokumen

Pakta Integritas yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri lentang kouutmen melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)sebagaimana format terlampir;

2. pelaksanaan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas wajib diikutsertakan dalam setiap pelantikan pejabat di seluruh lingkungan Kementerian Keuangan;

3. memasukkan materi integritas dan anti korupsi dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Keuangan;

4. melaporkan progress pelaksanaan Ketentuan poin 1 s.d. 3 Surat Edaran Menteri Keuangan ini paling lambat pada tanggal 12 Juli 2012 kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan selaku Koordinator Pelaksana dan Inspektur Jenderal selaku Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 serta setiap semester melaporkannya secara periodik melalui Unit Eselon I masing-masing;

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2012 a.n. MENTERI KEUANGAN SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

KI AGUS AHMAD BADARUDIN NIP 195703291978031001

Tembusan:1. Menteri Keuangan2. Wakil Menteri Keuangan I3. Wakil Menteri Keuangan II4. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi


69

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dergan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

NAMA INSTANSI

PAKTA INTEGRITAS

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di ... (nama instansi/unit kerja) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;

7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

.......... , .......... 2012

Saya, (nama pembuat pernyataan), (jabatan), menyatakan sebagai berikut:

Pembuat Pernyataan

..........

Menyaksikan:

Atasan Langsung

..........


LampiranSurat Edaran Menteri KeuanganNomor: SE-16/MK.1/2012Tanggal: 26 Juni 2012


71


images sources: www.freeimages.co.uk


KEMENTERIAN KEUANGANGedung Djuanda I Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710

Laporan Semester 1 2012

Documents

Transcript of Laporan Semester 1 2012