LAPORAN TAHUNAN 2018 - pn-bandaaceh.go.id
Transcript of LAPORAN TAHUNAN 2018 - pn-bandaaceh.go.id
LAPORAN TAHUNAN 2018 i
i
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia dan nikmat bagi umat-
Nya sehingga penyusunan Laporan Tahunan Pengadian Negeri Banda Aceh Tahun 2018
ini dapat diselesaikan. Kemudian Salawat beserta salam disampaikan kepangkuan Nabi
Muhammad SAW beserta sahabatnya.
Laporan Tahunan ini adalah penyampaian hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan
kegiatan PengadilanNegeri Banda Aceh selama satu tahun angggaran pada tahun 2018.
Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor 1435/SEK/OT.01.2//11/2018 tanggal 26 November 2018 perihal Penyusunan
Laporan Tahunan 2018, yang berisi Pengantar, Bab I Pendahuluan memuat Kebijakan
Umum Peradilan, Visi dan Misi serta Rencana Strategis (Renstra).
Sedangkan pada Bab II berisi Struktur Organisasi (Tupoksi) dan Pelayanan
Publik yang Prima. Bab III berisi tentang Pembinaan dan Pengelolaan yang mencakup
Sumber Daya Manusia, Penyelesaian Perkara, Pengelolaan Sarana dan Prasarana,
Pengelolaan Keuangan, dan Dukungan Teknologi Informasi. Bab IV berisi tentang
Pengawasan Internal dan Evaluasi.Terakhir Bab V berisi Kesimpulan dan Saran.
Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Tahunan ini masih jauh
kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang sifatnya
membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan Laporan Tahunan ini
dimasa yang akan datang.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah
membantu untuk menyusun Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun
2018 ini. Besar harapan kami semoga Laporan Tahunan ini dapat memberikan gambaran
informasi mengenai pelaksanaan program kerja dan kegiatan Pengadilan Negeri Banda
Aceh.
KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR
BANDA ACEH
SUWONO,S.H.,S.E.,M.Hum.
NIP. 19630101 199212 1 001
LAPORAN TAHUNAN 2018 ii
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................................... i
DAFTAR ISI . ................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN . ........................................................................ 1
A. Kebijakan Umum Peradilan . .................................................. 1
B. Visi dan Misi . .......................................................................... 4
C. Rencana Strategis ..................................................................... 5
BAB II STRUKTUR ORGANISASI . ...................................................... 7
A. Struktur Organisasi Pengadian Negeri Banda Aceh ............... 7
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) ................................ 10
2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ........................................ 20
B. Pelayanan Publik yang Prima .................................................. 22
1. Akreditasi Penjamin Mutu ................................................ 23
2. Pos Bantuan Hukum .......................................................... 24
3. Perkara Prodeo .................................................................. 25
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ....................................... 27
A. Sumber Daya Manusia ............................................................. 27
1. Profil Sumber Daya Manusia ............................................ 27
2. Mutasi ............................................................................... 32
3. Promosi ............................................................................. 33
4. Pensiun .............................................................................. 35
5. Diklat ................................................................................. 35
B. Penyelesaian Perkara ................................................................ 36
1. Sisa Perkara yang diputus ................................................. 36
2. Perkara yang diputus tepat waktu ..................................... 37
3. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding ... 37
4. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ...... 37
5. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK ........... 38
LAPORAN TAHUNAN 2018 iii
iii
6. Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi ......................... 38
7. Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi ..................... 38
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ............................................ 38
1. Sarana dan Prasarana Fasilitas .......................................... 39
2. Pengadaan ......................................................................... 44
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana ................................. 44
4. Penghapusan ...................................................................... 45
D. Pengelolaan Keuangan ............................................................. 46
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnnya ..................................................... 46
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung RI ........................................................................... 47
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan .................... 47
E. Dukungan Teknologi Informasi ............................................... 51
1. Perangkat Keras(Hardware) ............................................. 51
2. Perangkat Lunak(Software) ............................................... 52
F. Regulasi Tahun 2018 .................................................... ........... 53
BAB IV PENGAWASAN ............................................................................ 55
A. Internal .................................................................................... 55
B. Evaluasi .................................................................................... 56
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .................................... 57
A. Kesimpulan .............................................................................. 57
B. Rekomendasi ............................................................................ 57
LAPORAN TAHUNAN 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Kebijakan Umum Peradilan
Pengaturan tentang peradilan di Indonesia sudah 4 (empat) kali mengalami
pergantian yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1969, Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tersebut
merupakan landasan bagi 4 (empat) lembaga peradilan yang ada di dalamnya, yang
terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata
Usaha Negara. Ke-4 peradilan tersebut berpuncak ke Mahkamah Agung sebagai
Peradilan Tertinggi.
Pentingnya pengaturan kekuasaan kehakiman seiring dengan perkembangan
globalisasi dan reformasi hukum maka telah dilakukan penambahan pasal dalam undang-
undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-4 (empat). Berkaitan dengan hal ini telah
diundangkan pula Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, juga seperangkat
peraturan lainnya diantaranya sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
Dengan diundangkannya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-
Undang Mahkamah Agung yang terakhir tersebut menjadikan Kekuasaan Kehakiman
dibawah satu atap dilakukan oleh Mahkamah Agung.Pada asasnya Kekuasaan
Kehakiman adalah merdeka terlepas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan apapun
dan mewujudkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan .
Dalam penjelasan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Ke-Empat
dikatakan negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan bukan atas kekuasaan belaka
(machtstaat). Konsekwensi yuridisnya setiap warga negara, aparatur negara dan aparatur
LAPORAN TAHUNAN 2018
2
penegak hukum dalam lembaga peradilan harus menjunjung tinggi, menerapkan dan
menegakkan hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam praktek hakim dan aparat pelaksanaan lembaga peradilan menjumpai
suatu perkara tidak selamanya harus secara legalistik formal diselesaikan berlandaskan
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi harus ditempuh melalui
kebijakan peradilan dapat menyangkut administrasi peradilan dan kebijakan mengadili
oleh Hakim.
Kebijakan Peradilan demikian berlandaskan kepada hal-hal sebagai berikut:
1. Untuk mewujudkan suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan, kebenaran dan
bermanfaat adakalanya harus diterapkan suatu prinsip bahwa hakim bukanlah
sekedar mulut atau corong undang-undang;
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
di dalam Pasal 10ayat (1) dinyatakan bahwa“Pengadilan dilarang menolak untuk
memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih
bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan
mengadilinya”;
3. Berdasarkan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang
telah diubah menjadi Undang-undang No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
yang pada intinya menyatakan hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan
memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
Realisasi dari ketentuan pada angka 2(dua) dan 3 (tiga) hakim dalam memeriksa
dan memutus perkara dalam kondisi tertentu harus menemukan sendiri hukum
(rechtsvinding) atau menciptakan hukum (rechtsschepping);
Dalam sambutan Ketua Mahkamah Agung pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah
Agung RI dengan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Ibukota
Provinsi di Makasar tanggal 2-6 September 2007, ada beberapa prinsip kebijakan
peradilan yang harus dipegang teguh setiap hakim, yaitu:
1. Kebijakan mengadili harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas
hukum umum terutama asas keadilan;
2. Kebijakan mengadili harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang ada tanpa
suatu diskresi, akan menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan,
terutama rasa keadilan pencari keadilan;
LAPORAN TAHUNAN 2018
3
3. Kebijakan mengadili tidak boleh mencederai asas dan norma konstitusi. Asas dan
norma konstitusi adalah batas yang tidak dapat dilampaui;
4. Kebijakan mengadili tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan;
5. Kebijakan mengadili dimaksudkan menemukan keseimbangan antara kepentingan
pencari keadilan dan kepentingan masyarakat;
Beberapa pandangan Mahkamah Agung mengenai kebijakan mengadili pada
pokoknya menyangkut, yaitu:
1. Penerapan Pasal 45A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang telah diubah
menjadi Undang-undang No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
Pertama : Tentang perbedaan pendapat perhitungan jumlah hari antara
Pengadilan dengan pemohon kasasi.
Kedua : Permohonan kasasi atas putusan praperadilan wajib diteruskan ke
Mahkamah Agung.
2. Peninjauan Kembali (PK) putusan pidana oleh Penuntut Umum;
3. Pidana uang pengganti dalam perkara Korupsi;
4. Perkara illegal logging;
5. Perkara PHI;
6. Mediasi dan Arbitrase;
7. Bantuan Hukum oleh LBH atau Biro Hukum Pemerintah;
8. Tentang Sita Jaminan;
9. Tentang bantuan melaksanakan putusan atau bantuan lain.
Terdapat kebijakan peradilan lainnya, seperti :
a. Terhadap putusan pelanggaran perkara Pilkada yang menurut ketentuan Pengadilan
Negeri merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir, namun Jaksa Penuntut
Umum mengajukan Kasasi. Mengingat situasi dan kondisi keamanan di daerah,
berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung;
b. Penasehat Hukum terdakwa mengajukan kasasi terhadap putusan sela Pengadilan
Tinggi Banda Aceh yang menolak Eksepsi tentang kompetensi absolut. KUHAP
tidak mengatur upaya hukum kasasi demikian dan perkara tetap dilanjutkan
pemeriksaan, akan tetapi melihat situasi tertentu berkas perkara seadanya dikirim
ke Mahkamah Agung.
Terhadap kebijakan peradilan tersebut, termasuk hasil rumusan Rakernas dan
Rakerda, Pengadilan Negeri Banda Aceh secara terus menerus mensosialisasikan kepada
LAPORAN TAHUNAN 2018
4
para Hakim, Panitera/Sekretaris, dan para Panmud, agar dijadikan pedoman dan
dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
Apabila menghadapi persoalan kebijakan peradilan yang lain akan diberdayakan
kegiatan konsultasi dan diskusi, baik dikalangan intern aparat Pengadilan Negeri Banda
Aceh maupun ekstern secara vertikal dengan lembaga pengadilan lain.
B. Visi dan Misi
Visi dan misi merupakan arah kebijakan, sasaran dan tujuan yang hendak dicapai
oleh suatu organisasi atau lembaga baik dalam jangka pendek maupun rentang waktu ke
depan dalam jangka panjang.
Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai pengadilan tingkat pertama (Judex
Factie) tidak terlepas dari lembaga peradilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung dalam
melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan visi dan misi yang telah
digariskan.
Sesuai Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI (2009) Visi Mahkamah Agung
yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 10 September
2009 adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG
AGUNG”.
Misi Mahkamah Agung dirumuskan dalam rangka mencari visinya, atau dengan
kata lain untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan yang
optimal. Seperti yang diuraikan diatas, fokus dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
badan peradilan adalah penyelenggaraan pengadilan, yaitu memutus atau
sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkkan hukum dan keadilan.
Misi Mahkamah Agung 2010-2035:
1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;
Namun demikian dengan tidak mengurangi makna dan penghargaan terhadap visi
dan misi Mahkamah Agung, maka berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Banda Aceh nomor 2669/KPN-BNA/IX/2017 tanggal 15 September 2017 ditetapkanlah
LAPORAN TAHUNAN 2018
5
Visi dan Misi Pengadilan Nengeri Banda Aceh, sebagai pedoman pelaksaan tugas dan
wewenang.
1. Visi Pengadilan Negeri Banda Aceh
Adapun Visi yang diusung Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah Terwujudnya
Pengadilan Negeri Banda Aceh Yang Agung
2. Misi Pengadilan Negeri Banda Aceh
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Banda Aceh ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Banda Aceh;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Banda Aceh;
C. Rencana Strategis (Renstra)
Untuk meningkatkan pelayanan hukum dan mendongkrak citra baik
pengadilan perlu disusun Rencana Kerja yang strategis agar dalam melaksnakan tugas,
fungsi dan kewenangan berlangsung terarah, tepat waktu, sesuai tujuan dan berdaya
guna.
Renstra Pengadilan Negeri Banda Aceh yang akan dilaksanakan meliputi hal-
hal sebagai berikut:
1. Penanganan Perkara
a. Memprioritaskan pemeriksaan perkara yang menarik perhatian masyarakat seperti
korupsi, terorisme, narkotika/psikotropika, illegal logging, dan pencucian uang;
b. Mempercepat proses pemeriksaan perkara dan minutasi perkara;
c. Mempercepat pengiriman berkas perkara banding, kasasi dan Peninjauan
Kembali;
d. Segera melaksanakan eksekusi terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;
e. Dengan semakin meningkatnya volume perkara pidana dan telah adanya
penambahan hakim, serta pemusatan pemeriksaan perkara pidana korupsi di
wilayah Aceh pada Pengadilan Tipikor Banda Aceh, maka akan
mempertahankan 5 (lima) hari sidang dalam seminggu;
LAPORAN TAHUNAN 2018
6
2. Pelaksanaan Kerja
a. Meningkatkan disiplin kerja dan pengawasan internal dengan mengambil
tindakan terhadap aparatur yang indisipliner baik dalam kedinasan maupun diluar
kedinasan karena melakukan perbuatan tercela;
b. Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengirim aparatur
pengadilan mengikuti berbagai pelatihan dan seminar;
c. Mengupayakan penambahan buku perpustakaan untuk meningkatkan kemampuan
administratif dan teknis dari personil pengadilan;
3. Administrasi
a. Meningkatkan penggunaan sistem komputerisasi dalam penyimpanan data
perkara, personalia, keuangan dan data lainnya sehingga mudah diakses, dilihat
dan diperoleh;
b. Meningkatkan kecakapan tenaga yang mengoperasikan komputer dengan
mengikuti kursus dan pelatihan;
4. Keuangan
Menyusun rencana kegiatan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam
DIPA, dan mengawasi agar pelaksanaannya sesuai dengan skedul atau program kerja
serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Gedung/Bangunan
Perawatan dan perbaikan gedung kantor secara periodik berupa perbaikan Atap,
plafon dan pengecatan gedung.
6. Fasilitas dan Lingkungan Kantor.
a. Menambah fasilitas kantor untuk kenyamanan bagi pencari keadilan dan
pengunjung selama menunggu proses sidang.
b. Meningkatkan kebersihan dan penghijauan di lingkungan kantor agar tampak asri,
dalam menunjang program tahun kunjungan wisata dari Pemerintah.
LAPORAN TAHUNAN 2018
7
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI DAN PELAYAN
A. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banda Aceh
Sesuai Bagan Struktur Organisasi diatas, nama yang menduduki Jabatan tersebut adalah
sebagai berikut :
Ketua : Suwono,S.H.,S.E.,M.Hum.
Wakil Ketua : Ainal Mardhiah, S.H., M.H.
Panitera : Tanwiman Syam, S.H.
Wakil Panitera : Drs. Effendi, S.H.
Sekretaris : Ridwan, S.H,.M.H.
Panitera Muda Perdata : Muharirsyah, S.H.
Panitera Muda Pidana : Sanusi, S.H.
Panitera Muda Tipikor : Samuin, S.H.
Panitera Muda PHI : M. Dehan, S.Pd.
LAPORAN TAHUNAN 2018
8
Panitera Muda Hukum : Amiruddin,S.H.
Ka.Sub.Bag. Perencanaa, TI dan Pelaporan : Amirillah, S.H.
Ka.Sub.Bag Kepegawaian : Fauzan, S.H.
Ka.Sub.Bag Keuangan : Hj. Ansari M. Syam
Tugas utama pada Organisasi Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah tugas Kepaniteraan
dan Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretaris. Sesuia Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Kesekretariatan Peradilan. Adapun tugas pokok dan fungsi tersebut adalah sebagai
berikut.
1. Kepaniteraan
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A adalah aparatur tata usaha negara
yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab
Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A
mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan
administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
Dalam hal ini fungsi Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dibagi dalam
5 (lima) kepaniteraan muda yaitu :
1. Kepaniteraan Muda Perdata, yang bertugas melakukan administrasi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih
berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata.
2. Kepaniteraan Muda Pidana, yang bertugas melakukan administrasi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih
berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti.
3. Kepaniteraan Muda Hukum, yang bertugas mengumpulkan, mengolah dan
mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara,
menyimpan arsip berkas perkara badan hukum, Balai harta peninggalan dan
administrasi yang berkaitan dengan catatan sipil dan tugas lain berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
LAPORAN TAHUNAN 2018
9
4. Kepaniteraan Muda PHI, yang bertugas melakukan administrasi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih
berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara PHI.
5. Kepaniteraan Muda Tipikor, yang bertugas melakukan administrasi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih
berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara Tipikor.
Masing-masing kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda,
yang bertanggungjawab kepada atasan para Panitera Muda dalam hal ini adalah Wakil
Panitera yang bertugas mengkoordinir/mengawasi terhadap tugas-tugas para Panitera
Muda, untuk dikondisikan kepada Panitera sehingga terdapat pembagian tugas dan
pengawasan yang terkordinir untuk kelancaran segala beban tugas yang ada.
2. Kesekretariatan
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA adalah aparatur tata usaha negara
yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas
IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi,
organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan
Pengadilan Negeri Kelas IA. Dalam hal ini fungsi kesekretariatan dibagi dalam 3
(tiga) Sub yaitu :
1. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan tata Laksana yang mempunyai tugas
melakukan urusan Kepegawaian,Organisasi dan tata Laksana.
2. Sub Bagian Umum dan Keuangan yang mempunyai tugas melakukan urusan
urusan surat menyurat, perlengkapan dan Rumah Tangga dan Perpustakan serta
urusan Keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak
ketiga.
3. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, mempunyai tugas
melakukan urusan-urusan perencanaan, informasi, pelaporan serta dokumentasi.
Masing-masing sub bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
dibawah koordinasi seorang Sekretaris yang bertugas mengkoordinir/mengawasi
terhadap tugas-tugas para Kepala Sub Bagian, untuk dikondisikan kepada Sekretaris
LAPORAN TAHUNAN 2018
10
sehingga terdapat pembagian tugas dan pengawasan yang terkordinir untuk kelancaran
segala beban tugas yang ada.
a. Standar Oprasional Prosedur (SOP)
No. Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan
Pengadilan Negeri Banda Aceh
1. Ketua 4 1. SOP Menetapkan Majelis Hakim
2. SOP Eksekusi Riil
3. SOP Eksekusi Lelang/Pembayaran
Sejumlah Uang
4. SOP Penetapan Diversi
Tanggal
Revisi
terakhir
16 Juli 2018
2. Wakil
Ketua
5 1. SOP Perpanjangan Penahanan
2. SOP Ijin Sita Dan Penggeledahan
3. SOP Penetapan Hakim Dalam Perkara
Permohonan
4. SOP Penetapan Hakim Dalam Perkara
Tipiring
5. SOP Penetapan Hakim Dalam Perkara
Lalu Lintas
Tanggal
Revisi
terakhir
16 Juli 2018
3. Hakim 6 1. SOP Hakim Perkara Pidana Biasa
2. SOP Hakim Perkara Pidana Singkat.
3. SOP Hakim Perkara Pidana Cepat (Lalu
Lintas)
4. SOP Hakim Perkara Pidana Cepat
(Tipiring)
5. SOP Hakim Perkara Pidana Pra
Peradilan
6. SOP Hakim Perkara Pidana Anak
Tanggal
Revisi
terakhir
16 Juli 2018
LAPORAN TAHUNAN 2018
11
7. SOP Hakim Perkara Perdata Gugatan
8. SOP Hakim Perkara Perdata
Permohonan
4. Panitera 4 1. SOP Panitera / Admisnistrasi
Penanganan Perkara.
2. SOP Panitera Eksekusi Lelang .
3. SOP Panitera Eksekusi Riil.
4. SOP Panitera Proses Persidangan
Perkara Perdata / PHI.
5. SOP Panitera Proses Persidangan
Perkara Pidana / Tipikor
Tanggal
Revisi
terakhir
16 Juli 2018
5. Panitera
Muda
Pidana
13 1. SOP Pendaftaran Berkas Perkara
Pidana Biasa (Dewasa/Anak).
2. SOP Persidangan Perkara Pidana Biasa
/ Anak
3. SOP Penanganan Berkas Perkara
Pidana Biasa / Anak.
4. SOP Pendaftaran Berkas Pidana
Singkat.
5. SOP Persidangan Perkara Pidana
Singkat.
6. SOP Penanganan Berkas Pidana
Singkat.
7. SOP Pendaftaran Berkas Pidana Acara
Cepat (Tindak Pidana Ringan).
8. SOP Persidangan Perkara Pidana Acara
Cepat (Tindak Pidana Ringan).
9. SOP Penanganan Berkas Perkara
Pidana Acara Cepat (Tindak Pidana
Ringan).
Tanggal
Revisi
terakhir
16 Juli 2018
LAPORAN TAHUNAN 2018
12
10. SOP Pendaftaran Berkas Perkara
Pidana Acara Cepat (Pelanggaran Lalu
Lintas).
11. SOP Persidangan Berkas Pidana Acara
Cepat (Pelanggaran Lalu Lintas).
12. SOP Penanganan Berkas Pidana Acara
Cepat (Pelanggaran Lalu Lintas).
13. SOP Pendaftaran Permohonan
Praperadilan Pengamatan.
6. Panitera
Muda
Perdata
10 1. SOP Penanganan Perkara Perdata
Permohonan
2. SOP Persidangan Perkara Perdata
Permohonan.
3. SOP Penanganan Berkas Perkara
Perdata Permohonan.
4. SOP Penanganan Perkara Perdata
Gugatan.
5. SOP Persidangan Perkara Perdata
Gugatan.
6. SOP Penanganan Berkas Perkara
Perdata Gugatan.
7. SOP Penanganan Register Perkara
Perdata Permohonan.
8. SOP Mediasi
9. SOP Pemberitahuan Putusan Perkara
Perdata Gugatan
10. SOP Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana Oleh Hakim
Tunggal
Tanggal
Revisi
terakhir
16 Juli 2018
LAPORAN TAHUNAN 2018
13
7. Panitera
Muda
Hukum
18 1. SOP Laporan Perkara
2. SOP Pendaftaran Badan Hukum
3. SOP Pendaftaran Surat Kuasa
4. SOP Pembuatan Laporan Bulanan
5. SOP Pembuatan Laporan Caturwulan
6. SOP Pembuatan Laporan Semester
7. SOP Pembuatan Laporan Tahunan
Perkara
8. SOP Penanganan Papan Informasi
Perkara
9. SOP Pengarsipan Berkas
10. SOP Pengaduan
11. SOP Pelayanan Informasi
12. SOP Pembuatan Surat Keterangan
Penelitian
13. SOP Surat Keterangan
14. SOP Pelayanan Kuasa Insidentil
15. SOP Pelayanan Informasi
16. SOP Surat Keterangan
17. SOP Kerjasama Pos Bakum
18. SOP Layanan Hukum
Tanggal
Revisi
terakhir
16 Juli 2018
8. Panitera
Muda PHI
12 1. SOP Penanganan Perkara Perdata
Gugatan PHI
2. SOP Persidangan Perkara PHI
3. SOP Penanganan Register Perkara PHI
Gugatan.
4. SOP Penanganan Register Perkara
Yang Diminutasi.
5. SOP Pemberitahuan Putusan Perkara
PHI Gugatan
Tanggal
Revisi
terakhir
16 Juli 2018
LAPORAN TAHUNAN 2018
14
6. SOP Pendaftaran Perkara Kasasi
7. SOP Penerimaan Memori
Kasasi/Kontra Memori Kasasi PHI
8. SOP Pencabutan Perkara Kasasi PHI.
9. SOP Pengiriman Berkas Perkara
Gugatan Kasasi PHI.
10. SOP Penerimaan Perkara PHI
Peninjauan Kembali.
11. SOP Pendaftaran Perkara PHI
Peninjauan Kembali.
12. SOP Penerimaan Memori Peninjauan
Kembali/Kontra Memori Peninjauan
Kembali.
9. Panitera
Muda
Tipikor
12 1. SOP Pendaftaran Berkas Perkara
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
2. SOP Penanganan Perkara Tipikor.
3. SOP Pendaftaran Permohonan Banding
Perkara Tipikor.
4. SOP Penerimaan Memori Banding /
Kontra Memori Banding Perkara
Tipikor.
5. SOP Pengiriman Berkas Banding
Perkara Tipikor
6. SOP Pencabutan Berkas Banding
Perkara Tipikor.
7. SOP Penerimaan Permohonan Kasasi
Perkara Tipikor.
8. SOP Penerimaan Memori Kasasi /
Kontra Memori Kasasi Perkara
Tipikor.
Tanggal
Revisi
terakhir
16 Juli 2018
LAPORAN TAHUNAN 2018
15
9. SOP Pengiriman Berkas Kasasi Perkara
Tipikor.
10. SOP Pencabutan Kasasi Perkara
Tipikor.
11. SOP Pendaftaran Permohonan
Peninjauan Kembali (Pk) Perkara
Tipikor.
12. SOP Penanganan Perkara Permohonan
Peninjauan Kembali (Pk) Tipikor.
10. Panitera
Pengganti
8 1. SOP PP Persidangan Perkara Pidana
Biasa.
2. SOP Panitera Pengganti Persidangan
Perkara Pidana Anak.
3. SOP Panitera Pengganti Persidangan
Perkara Pidana Cepat (Tindak Pidana
Ringan).
4. SOP Panitera Pengganti Persidangan
Perkara Pidana Cepat (Pelanggaran
Lalu Lintas).
5. SOP Panitera Pengganti Persidangan
Perkara Pra Peradilan.
6. SOP Panitera Pengganti Persidangan
Perkara Perdata Gugatan.
7. SOP Panitera Pengganti Persidangan
Perkara Perdata Permohonan.
8. SOP Panitera Pengganti Persidangan
Perkara Pidana Singkat.
Tanggal
Revisi
terakhir 08
Februari
2017
9. Juru Sita/
JSP
11 1. SOP Pemanggilan Sidang Perkara
Perdata.
2. SOP Pemberitahuan Isi Penetapan /
LAPORAN TAHUNAN 2018
16
Putusan Perkara Perdata
3. SOP Pemberitahuan Putusan Perkara
Pidana.
4. SOP Pemberitahuan Pernyataan
Banding / Kasasi/ Peninjauan Kembali
Perkara Perdata.
5. SOP Pemberitahuan Banding / Kasasi
Perkara Pidana
6. SOP Pemberitahuan Dan Penyerahan
Memori Banding / Kasasi/ Peninjauan
Kembali Perkara Perdata.
7. SOP Pemberitahuan Dan Penyerahan
Memori Banding / Kasasi/ Peninjauan
Kembali Perkara Pidana.
8. SOP Pemberitahuan Dan Penyerahan
Kontra Memori Banding / Kasasi/
Peninjauan Kembali Perkara Perdata.
9. SOP Pemberitahuan Dan Penyerahan
Kontra Memori Banding / Kasasi/
Peninjauan Kembali Perkara Pidana.
10. SOP Pemberitahuan Memeriksa Berkas
(Inzage) Untuk Perkara Banding.
11. SOP Panggilan Teguran Anmaning
Tanggal
Revisi
terakhir
16 Juli 2018
10. Sekretaris 4 1. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan
2. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan
UR Kepegawaian
3. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan
Penataan Organisasi & Tata Laksana
4. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan
UR Keuangan
Tanggal
Revisi
terakhir
16 Juli 2018
LAPORAN TAHUNAN 2018
17
11. Kepala Sub
Bagian
Umum dan
Keuangan
22 1. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan
Persemester/Pertahun
2. SOP Pelaporan Aplikasi Simak-Bmn
Persemester/Pertahun
3. SOP Pengelolaan Perpustakaan
4. SOP Pengelolaan Surat Keluar
5. SOP Pengelolaan Surat Masuk
6. SOP Pengelolaan Aplikasi Persediaan
(Kegiatan Harian)
7. SOP Pengelolaan Aplikasi SIMAK-
BMN (Bulanan)
8. SOP Menyusun Uraian Tugas Tenaga
Satpam Dan Petugas Kebersihan
Kantor
9. SOP Permintaan Barang-Barang
Persediaan
10. SOP Pelaporan Aplikasi SIMAK-BMN
Persemester/Pertahun Tingkat Korwil
11. SOP Pembuatan Laporan Aplikasi PP
39 Tahun 2006 Form B
12. SOP Pemeliharaan Peralatan & Mesin
13. SOP Pembayaran Gaji Induk
14. SOP Pembayarn Gaji Susulan
15. SOP Pembayaran Kekurangan Gaji
Pegawai
16. SOP Pembayaran Uang Makan
17. SOP Pengajuan Remunerasi
18. SOP Pengajuan Uang
Persediaan/Tambahan Uang Persediaan
(UP/TUP)
Tanggal
Revisi
terakhir
16 Juli 2018
LAPORAN TAHUNAN 2018
18
19. SOP Pembayaran Dan Penggantian
UP/TUP
20. SOP Pembayaran Langsung Kepada
Pihak Ketiga
21. SOP Pengelolaan Pendapatan Negara
Bukan Pajak (PNBP)
22. SOP Pengelolaan Aplikasi Persediaan
Bulanan
12. Kepala Sub
Bagian
Kepegawaia
n, Tata
Laksana,
dan
Organisasi
20 1. SOP Pengelolaan Surat Dinas
2. SOP Investarisasi Pegawai (Bezetting
Pegawai)
3. SOP Daftar Urut Senioritas (DUS)
Hakim
4. Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
Pegawai Negeri Sipil
5. SOP Rekapitulasi Daftar Hadir Hakim
Dan Pegawai Negeri Sipil
6. SOP Pembuatan Surat Keputusan
Ketua Pengadian Negeri Lhokseumawe
Bdang Kepegawaian
7. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat
8. SOP Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
9. SOP Mutasi Hakim Dan Pegawai
Negeri Sipil
10. SOP Usulan Promosi Jabatan
11. SOP Usulan Pensiun Hakim Dan
Pegawai Negeri Sipil
12. SOP Usulan Tanda Penghargaan Satya
Lencana
13. SOP Pembuatan Sasaran Kerja
Tanggal
Revisi
terakhir 08
Februari
2017
LAPORAN TAHUNAN 2018
19
Pegawai (SKP)
14. SOP Penyelesaian Surat Tugas
15. SOP Penyelesaian Permohonan Surat
Cuti Hakim dan Pegawai Negeri
16. SOP Penyelesaian Pembuatan
Pengantar Hukuman Disiplin Bagi
Hakim dan PNS
17. SOP Penyelesaian Pembuatan Kartu
Pemohon Penambahan Penghasilan
Pegawai (KP4)
18. Penyelesaian Dokumen,
Pelantikan/Penyumpahan dan
Menduduki Jabatan
19. SOP Pengusulan TASPEN, KARPEG,
KARIS/KARSU
20. SOP Pelaksanaan Rapat pegawai
13. Kepala Sub
Bagian
Perencanaan,
Informasi
Teknologi,
dan
Informasi
10 1. SOP Perencanaan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
2. SOP Laporan Perencanaan Anggaran
3. SOP Laporan Penangganan Hardware
Pengolah Data Rusak.
4. SOP Pengajuan Revisi POK (DIPA)
5. SOP Perawatan SIPP/CTS
6. SOP Perawatan Dan Mengatasi
Permasalahan Jaringan
7. SOP Pemeliharaan Website
8. SOP Laporan Perawatan SIPP/CTS
9. SOP Penginputan Website
10. SOP Penghipunan Lakip
Tanggal
Revisi
terakhir
16 Juli 2018
LAPORAN TAHUNAN 2018
20
b. Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP )
No. Sasaran Kerja Pegawai
Jumlah
Kegiatan
Tahun 2018
Keterangan
1 SUWONO,S.H.,S.E.,M.Hum. 8
2 AINAL MARDHIAH, S.H., M.H. 5
3 RAHMAWATI, S.H. 4
4 H. SUPRIADI, S.H., M.H. 4
5 NURMIATI, S.H. 3
6 SADRI, S.H., M.H. 4
7 TOTOK YANUARTO, S.H., M.H. 4
8 CAHYONO, S.H., M.H. 4
9 NANI SUKMAWATI, S.H., M.H. 4
10 SAYED KADHIMSYAH, S.H. 3
11 BAKHTIAR, S.H. 4
12 ETI ASTUTI, S.H., M.H. 4
13 MUZAKIR H, S.H. M.H 3
14 ELVIYANTI PUTRI, S.H., M.H. 3
15 JUANDRA, S.H. 4
16 RONI SUSANTA, S.H. 3
17 Dr. EDWAR, S.H., M.H. 3
18 M. FATAN RIYADHI, S.H. 3
19 MARDEFNI, S.H., M.H. 3
20 ELFAMA ZAIN, S.H. 2
21 AYI AFRIANTO, S.H. 3
22 Drs. EDI PRAYITNO 3
23 YULIAZMEN, S.H. 1
24 TANWIMAN SYAM, S.H. 10
25 RIDWAN, S.H., M.H. 10
LAPORAN TAHUNAN 2018
21
26 Drs. EFENDI, S.H. 6
27 SANUSI, S.H. 8
28 MUHARIRSYAH, S.H. 7
29 SAMUIN, S.H. 11
30 H.M. DEHAN, S.Pd 8
31 AMIRUDDIN, S.H. 8
32 AMIRILLAH, S.H. 11
33 Hj. ANSARI MUHAMMAD SYAM 12
34 FAUZAN, S.H. 8
35 KURNIA, S.H. 5
36 YUSNITA, S.H. 5
37 KASMADDIN, S.H. 5
38 DERMAWAN, S.H. 5
39 SAIFUL BAHRI 5
40 SURAIYA. S.H. 5
41 ASLIDA 5
42 YUSNIDAR, S.H. 5
43 MURDANY, S.H. 5
44 RUSNIAR, S.H. 5
45 RAHMI YANTI, S.H. 5
46 BUDIWANSYAH, S.H. 4
47 SYARIFUDDIN, S.H. 5
48 Dra. DEWI MUTIA 3
49 FURQAN, S.E., S.H. 4
50 MUHAMMAD, B.A. 4
51 M. AMIN 3
52 H. SAIFULLAH 5
53 BAIHAQI 5
54 MUHAMMAD DISAN 3
55 SYAIFUL HAS’ARI, S.H. 4
LAPORAN TAHUNAN 2018
22
56 H. R O M I, S.E. 7
57 AISYAH 10
58 RIMA MELATI 7
59 RAZIAH 4
60 NURYANTI 5
61 MISBAH, S.T., M.Eng. 10
62 NURUL HUKMIAH, S.H., M.H. 10
63 SURYATI 5
64 LINDA SYAH PUTRI, S.E. 7
65 ZAKIAH, S.E. 7
66 CUT NYAK TIHAJAR, S.Sos.I 11
67 SYARIFAH ELLY, S.E. 5
68 VICKY FIRMANSYAH, S.H. 4
69 RISA MAHDALENA, S.H. 4
70 ARY MIRANDA 6
71 YENI SURIANI 7
B. Pelayanan Publik yang Prima
Tugas di Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA berdasarkan keputusan Ketua
Mahkamah Agung Repiblik Indonesia Nomor : 026/KMA/II/2012 Tentang Standar Pelayanan
Peradilan, dimana segenap Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus
berperilaku :
1. Adil dan tidak diskriminatif ;
2. Cermat ;
3. Santun dan Ramah ;
4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
5. Profesional ;
6. Tidak mempersulit ;
7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
LAPORAN TAHUNAN 2018
23
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas intitusi Pengadilan Negeri
Banda Aceh Kelas IA.
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan
peraturan peradilan dan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta Fasilitas pelayanan publik;
12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi
permintaan informasi serta proatif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan , dan/atau kewenanggan yang dimiliki;
14. Sesuai dengan kepantasan; dan
15. Tidak menyimpang dari prosedur.
1. Akreditasi Penjamin Mutu
Sesuai dengan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum,
tanggal 18 Januari 2016 nomor 136/DJU/OTO.1.3/I/2016, tentang Akredi melakukan
penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, maka
Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mempersiapkan diri untuk ikut dalam penilaian
akreditasi. Persiapan untuk kegiatan dimaksud telah dimulai sejak awal tahun 2017
dengan menyiapkan semua dokumen berkenaan, antara lain SK pembentukan Tim
TAPM yang telah mengalami revisi sebnayak dua kali, manual mutu, SOP, dokumen
kontrol lainnya, budaya malu, budaya 3S dan budaya 5R serta perbaikan sistem
pelayanan publik dengan sistem loket dan sistem pelayanan terpadu satu pintu.
Persiapan untuk akreditasi telah dimulai pada masa kepemimpinan KPN Badrun
Zaini, SH, MH dan dilanjutkan sejak Agustus oleh KPN Suwono, SH, SE, M.Hum. Tim
Penilaian Akreditasi Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum telah melakukan
penilaian pada tanggal 31 November 2017 dan hasilnya diumumkan dalam Acara
Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada
tanggal 29 Nopember 2017 di Ballroom Hotel Clarion Makassar dan berdasarkan
Sertifikat yang diterima Nomor TAPM 104/QMR/sertifikat/11/2017 Pengadilan Negeri
Banda Aceh Terakreditasi “B’.
LAPORAN TAHUNAN 2018
24
Pada tanggal 10 September 2018, di Hotel The Westin Resort Nusa Dua Bali,
Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA telah berhasil mencapai nilai akreditasi “A”
“Excellent” dalam Akreditasi Penjaminan Mutu yang diselenggarakan oleh Tim
Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum. Keberhasilan Pengadilan Negeri
Banda Aceh Kelas IA meraih predikat “A” “Excellent” merupakan bukti bahwa
Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA telah memberikan pelayanan prima kepada
para pencari keadilan. Hal ini membuktikan telah terjadi peningkatan kualitas pelayanan
yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA. Diharapkan keluarga
Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA mampu mempertahankan predikat akreditasi
“A” “Excellent” yang telah diraih.
2. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA
Dasar Hukum adanya kerjasama Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA
dengan Satker Posbakum yaitu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5
Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah
Agung; Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-undang
No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang undang No.2 Tahun 1986 tentang
LAPORAN TAHUNAN 2018
25
Peradilan Umum, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor,
Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(S.O.P.) Administrasi Pemerintahan, Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor :026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan,
Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor :
52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma RI No. 1
Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak
Mampu di Pengadilan, Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Posbakum yang bekerjasama dengan PN
Banda Aceh Kelas IA adalah Pos Bantuan Hukum Advokat RAMLI HUSEN &
Assciates.
Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA pada tahun 2018 dalam Program
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum nomor DIPA 005.03.0.600.099170/2018
dengan kode kegiatan 1049.003 untuk POSBAKUM mendapat Pagu Anggaran sebesar
Rp. 48.000.000 yang diperuntukan untuk Pengacara Piket.
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)
Perkara Prodeo pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Tahun 2018 tidak ada
perkara. Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan
bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan
dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Masyarakat yang berhak mengajukan
gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang
tidak mampu (miskin) secara ekonomis, dengan syarat melampirkan:
a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang
bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin
(KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) / Jamkesda /
LAPORAN TAHUNAN 2018
26
Askeskin / Gakin, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan
Langsung Tunai (BLT).
Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA pada tahun 2018 dalam Program
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum nomor DIPA 005.03.0600.099170/2018
Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum mendapat tidak mendapat Pagu Anggaran.
LAPORAN TAHUNAN 2018
27
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. Sumber Daya Manusia
Pembinaan kepegawaian Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya dalam
rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia secara umum meliputi : formasi pegawai,
rekrutmen pegawai dan pengangkatan, pendidikan dan pelatihan, penempatan, pengangkatan
dalam jabatan, kenaikan pangkat, pola pembinaan karir hakim, pola pembinaan karir
kepaniteraan, kejurusitaan dan kesekretariatan, pemberhentian pegawai dan lain-lain.
Pengembangan pada aspek pelayanan publik harus disertai dengan dukungan aspek
sumber daya manusia. Tanpa dukungan ini, reformasi manajemen pelayanan mustahil dapat
diimplementasikan secara baik.
1. Profil Sumber Daya Manusia
a. Sumber Daya Teknis Yudisial
Sumber daya Manusia Tekhnis yudisial peradilan adalah salah satu komponen
dalam pengembangan kapasitas peradilan yang terkait dalam proses penyelesaian
perkara dan memastikan pemberian pelayanan peradilan yang tidak memihak dan
efisien. Hasil akhir dari program sumber daya manusia peradilan adalah meningkatkan
layanan bagi masyarakat yang diberikan oleh personil yang berkompeten, efisien,
efektif, kinerjanya menarik kepercayaan dan rasa hormat masyarakat yang dilayaninya.
Sumber daya manusia teknis yudisial di Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun
2018 dapat dilihat pada tebel berikut :
No Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Jumlah
1. Hakim Karier 16 Orang
2. Hakim Ad Hoc Tipikor 4 Orang
3. Hakim Ad Hoc PHI 3 Orang
4. Panitera Pengganti 11 Orang
5. Juru Sita 2 Orang
6. Juru Sita Pengganti 7 Orang
Jumlah Total 43 Orang
LAPORAN TAHUNAN 2018
28
Profil Sumber daya manusia teknis yudisial di Pengadilan Negeri Banda Aceh
tahun 2018 adalah sebagai berikut :
No Jabatan / Nama Pangkat / Gol. Ruang
1. Ketua :
Suwono,S.H.,S.E.,M.Hum.
Pembina Utama Madya (IV/d)
2. Wakil Ketua :
Ainal Mardhiah, S.H., M.H. Pembina Utama Madya (IV/d)
3. Hakim Karier :
1 Rahmawati, S.H. Pembina Utama Muda (IV/c)
2 H. Supriadi, S.H., M.H. Pembina Utama Muda (IV/c)
3 Nurmiati, S.H. Pembina Utama Muda (IV/c)
4 Sadri, S.H., M.H. Pembina Utama Muda (IV/c)
5 Totok Yanuarto, S.H., M.H. Pembina Tk. I (IV/b)
6 Cahyono, S.H., M.H. Pembina Tk. I (IV/b)
7 Nani Sukmawati, S.H., M.H. Pembina Tk. I (IV/b)
8 Sayed Kadhimsyah, S.H. Pembina Tk. I (IV/b)
9 Bakhtiar, S.H. Pembina Tk. I (IV/b)
10 Eti Astuti, S.H., M.H. Pembina Tk. I (IV/b)
11 Muzakir H, S.H. M.H Pembina (IV/a)
12 Elviyanti Putri, S.H., M.H. Pembina (IV/a)
13 Juandra, S.H. Penata Tk. I (III/d)
14 Roni Susanta, S.H. Penata Tk. I (III/d)
Hakim Ad Hoc Tipikor
1 Dr. Edwar, S.H., M.H. -
2 M. Fatan Riyadhi, S.H. -
3 Mardefni, S.H., M.H. -
4 Elfama Zain, S.H. -
Hakim Ad Hoc PHI
1 Ayi Afrianto, S.H. -
2 Drs. Edi Prayitno -
3 Yuliazmen, S.H. -
LAPORAN TAHUNAN 2018
29
4. Panitera
Tanwiman Syam, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
5. Wakil Panitera :
Drs. Efendi, S.H.
Pembina (IV/a)
6. Panitera Muda :
A Sub Kepaniteraan Pidana
Sanusi, S.H.
Penata Tk. I (III/d)
B Sub Kepaniteraan Perdata
Muharirsyah, S.H.
Penata Tk. I (III/d)
C Sub Kepaniteraan Hukum
Amiruddin, S.H.
Penata Tk. I (III/d)
D Sub Kepaniteraan Khusus Tipikor
Samuin, S.H.
Pembina (IV/a)
E Sub Kepaniteraan Khusus PHI
H.M. Dehan, S.Pd
Penata Tk. I (III/d)
7. Panitera Pengganti
1 Kurnia, S.H. Penata Tk. I (III/d)
2 Yusnita, S.H. Penata Tk. I (III/d)
3 Kasmaddin, S.H. Penata Tk. I (III/d)
4 Dermawan, S.H. Penata Tk. I (III/d)
5 Suraiya. S.H. Penata Tk. I (III/d)
6 Yusnidar, S.H. Penata Tk. I (III/d)
7 Saiful Bahri Penata (III/c)
8 Aslida Penata (III/c)
9 Murdany, S.H. Penata (III/c)
10 Rusniar, S.H. Penata (III/c)
11 Rahmi Yanti, S.H. Penata (III/c)
8. Juru Sita :
1 Budiwansyah, S.H. Penata Tk. I (III/d)
2 Syarifuddin, S.H. Penata Muda (III/a)
Juru Sita Pengganti :
1 Dra. Dewi Mutia Penata Tk. I (III/d)
2 Furqan, S.E., S.H. Penata Tk. I (III/d)
LAPORAN TAHUNAN 2018
30
3 Muhammad, B.A. Penata (III/c)
4 M. Amin Penata Muda Tk. I (III/b)
5 H. Saifullah Penata Muda Tk. I (III/b)
6 Baihaqi Penata Muda Tk. I (III/b)
7 Muhammad Disan Penata Muda Tk. I (III/b)
9. Staf Kepaniteraan
A. Sub Kepaniteraan Pidana
1 Raziah Penata Muda Tk. I (III/b)
2 Nurul Hukmiah, S.H., M.H. Penata Muda Tk. I (III/b)
3 Vicky Firmansyah, S.H. Penata Muda (III/a)
B. Sub Kepaniteraan Perdata
1 Nuryanti Penata Muda Tk. I (III/b)
2 Risa Mahdalena, S.H. Penata Muda (III/a)
C. Sub Kepaniteraan Hukum
1 Syaiful Has’ari, S.H. Penata Tk. I (III/d)
2 H. Romi, S.E. Penata Tk. I (III/d)
D. Sub Kepaniteraan Khusus Tipikor
1 Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I Penata Muda Tk. I (III/b)
E. Sub Kepaniteraan Khusus PHI
1 Yeni Suriani Pengatur (II/c)
b. Sumber Daya Non-Teknis Yudisial
Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial, satu komponen dalam
pengembangan Peradilan kapasitas yang terkait dalam proses penyelesaian
administrasi umum dan memastikan pemberian pelayanan Peradilan yang baik kepada
masyarakat luas.
Sumber daya manusia non-teknis yudisial di Pengadilan Negeri Banda Aceh
tahun 2018 dapat dilihat pada tebel berikut :
No Sumber Daya Manusia Non-Teknis Yudisial Jumlah
1. Sekretaris 1 Orang
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi
Informasi dan Pelaporan
1 Orang
LAPORAN TAHUNAN 2018
31
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 1 Orang
4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi
dan Tata Laksana
1 Orang
5. Staf 7 Orang
6. CPNS -
7. Tenaga Fungsional (Pranata Komputer) 1 Orang
Jumlah Total 12 Orang
Profil Sumber daya manusia non-teknis yudisial di Pengadilan Negeri Banda
Aceh tahun 2018 adalah sebagai berikut :
No Jabatan / Nama Pangkat / Gol. Ruang
1. Sekretaris :
Ridwan, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Teknologi Informasi dan Pelaporan
Amirillah, S.H.
Penata Tk. I (III/d)
Staf :
1 Syarifah Elly, S.H Penata Muda Tk. I (III/b)
3. Kepala Sub Bagian Umum dan
Keuangan
Hj. Ansari Muhammad Syam
Penata (III/c)
1 Rima Melati Penata Muda Tk. I (III/b)
2 Suryati Penata Muda Tk. I (III/b)
3 Linda Syah Putri, S.E. Penata Muda Tk. I (III/b)
4 Zakiah, S.E. Penata Muda Tk. I (III/b)
5 Ary Miranda Pengatur (II/c)
4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana
Fauzan, S.H.
Penata (III/c)
1 Aisyah Penata Muda Tk. I (III/b)
5. Tenaga Fungsional (Pranata Komputer)
1 Misbah, S.T., M.Eng. Penata Muda Tk. I (III/b)
LAPORAN TAHUNAN 2018
32
2. Mutasi
a. Mutasi Masuk
Dalam tahun 2018, mutasi masuk Hakim dan pegawai berjumlah 5 (lima) orang
yang dapat dilihat pada tabel berikut:
No Nama Jabatan Sebelumnya Mutasi Masuk
1. Bakhtiar, S.H. Ketua Pengadilan Negeri
Sigli
Hakim Madya Muda
2. Elfama Zain, S.H. - Hakim Ad Hoc Tipikor
3. Kasmaddin, S.H. Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri
Lhokseumawe
Panitera Pengganti
4. Yuliazmen, S.H. - Hakim Ad Hoc PHI
5. Syarifah Elly, S.E. Kasubbag Umum dan
Keuangan Pengadilan
Negeri Idi
Fungsional Umum
b. Mutasi Keluar
Dalam tahun 2018, mutasi keluar Hakim dan pegawai berjumlah 8 (delapan) orang
yang dapat dilihat pada tabel berikut :
No Nama Jabatan Sebelumnya Mutasi Keluar
1. Eddy, S.H. Hakim Madya Muda Pengadilan Negeri
Gresik
2. Eliyurita, S.H. Hakim Madya
Pratama
Pengadilan Negeri
Calang
3. Faisal Mahdi, S.H., M.H. Hakim Madya
Pratama
Pengadilan Negeri
Jantho
4. Ngatemin, S.H., M.H. Hakim Madya
Pratama
Pengadilan Negeri
Blangkejeren
5. Deny Syahputra, S.H., M.H. Hakim Madya
Pratama
Pengadilan Negeri
Meureudu
LAPORAN TAHUNAN 2018
33
6. Alian, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Blangpidie
7. Zulkhairi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Suka Makmue
8. Harperiyani Effendi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Meureudu
3. Promosi
Pada akhir tahun 2018, Personil di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang
mendapatkan promosi jabatan berjumlah 20 (dua puluh) orang yang dapat dilihat pada
tabel berikut :
No Nama Jabatan/ Pangkat
Sebelumnya Mutasi
1. Suwono,S.H.,S.E.,M.Hum.
Ketua Pengadilan
Negeri dalam
pangkat Pembina
Utama Muda (IV/c)
Ketua Pengadilan
Negeri dalam pangkat
Pembina Utama
Madya (IV/d)
2. Sadri, S.H., M.H.
Hakim Madya Muda
dalam pangkat
Pembina Tk. I (IV/b)
Hakim Madya Utama
dalam pangkat
Pembina Utama Muda
(IV/c)
3. Eti Astuti, S.H., M.H.
Hakim Madya
Pratama dalam
pangkat Pembina
(IV/a)
Hakim Madya Muda
dalam pangkat
Pembina Tk. I (IV/b)
4. Faisal Mahdi, S.H., M.H.
Hakim Pratama Utama dalam pangkat Penta Tk.I (III/d)
Hakim Madya Pratama dalam pangkat Pembina (IV/a)
5. Deny Syahputra, S.H., M.H.
Hakim Pratama Utama dalam pangkat Penta Tk.I (III/d)
Hakim Madya Pratama dalam pangkat Pembina (IV/a)
LAPORAN TAHUNAN 2018
34
6. Yusnidar, S.H.
Panitera Pengganti
dalam pangkat
Penata (III/c)
Panitera Pengganti
dalam pangkat Penata
Tk.I (III/d)
7. Suraiya, S.H.
Panitera Pengganti
dalam pangkat
Penata (III/c)
Panitera Pengganti
dalam pangkat Penata
Tk.I (III/d)
8. Furqan, S.E., S.H.
Jurusita Pengganti
Pengganti dalam
pangkat Penata
(III/c)
Jurusita Pengganti
dalam pangkat Penata
Tk.I (III/d)
9. Rahmi Yanti, S.H.
Panitera Pengganti
dalam pangkat
Penata Muda Tk.I
(III/b)
Panitera Pengganti
dalam pangkat Penata
(III/c)
10. Rusniar, S.H.
Panitera Pengganti
dalam pangkat
Penata Muda Tk.I
(III/b)
Panitera Pengganti
dalam pangkat Penata
(III/c)
11. Yeni Suriani
Fungsional Umum
dalam pangkat
Pengatur Muda Tk.I
(II/b)
Fungsional Umum
dalam pangkat
Pengatur (II/c)
12. Ngatemin, S.H., M.H.
Hakim Pratama
Utama dalam
pangkat Penta Tk.I
(III/d)
Hakim Madya
Pratama dalam
pangkat Pembina
(IV/a)
13. Muhammad B.A
Jurusita Pengganti
dalam pangkat
Penata Muda Tk. I
(III/b)
Jurusita Pengganti
dalam pangkat Penata
(III/c)
14. Eliyurita, S.H. Hakim Madya
Pratama
Wakil Ketua
Pengadilan Negeri
Calang
LAPORAN TAHUNAN 2018
35
15. Faisal Mahdi, S.H., M.H. Hakim Madya
Pratama
Wakil Ketua
Pengadilan Negeri
Jantho
16. Ngatemin, S.H., M.H. Hakim Madya
Pratama
Wakil Ketua
Pengadilan Negeri
Blangkejeren
17. Deny Syahputra, S.H., M.H. Hakim Madya
Pratama
Wakil Ketua
Pengadilan Negeri
Meureudu
18. Alian, S.H. Panitera Pengganti
Panitera Muda Pidana
Pengadilan Negeri
Blangpidie
19. Zulkhairi, S.H. Panitera Pengganti
Panitera Muda Pidana
Pengadilan Negeri
Suka Makmue
20. Harperiyani Effendi, S.H. Panitera Pengganti
Panitera Muda Pidana
Pengadilan Negeri
Meureudu
4. Pensiun
Sampai akhir tahun 2018, Personil di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang pensiun
berjumlah 1 orang yang dapat dilihat pada tabel berikut :
No Nama Jabatan TMT Pensiun
1. Zainuddin, S.H. Panitera Pengganti 18 Agustus 2018
5. Diklat
Sampai akhir tahun 2018, personil di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang telah
mengikuti Diklat Tekhnis dan Struktural berjumlah 9 (sembilan) orang yang dapat
dilihat pada tabel berikut :
No Nama Jabatan Diklat yang di ikuti
1. Mardefni, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc
Tipikor
Pelatihan Pemantapan
Kode etik dan
LAPORAN TAHUNAN 2018
36
2 M. Fatan Riyadhi, S.H. Hakim Ad Hoc
Tipikor
Pedoman Perilaku
Hakim
3 Rahmawati, S.H. Hakim Madya
Utama
Pelatihan Lanjutan
Advance Training
bagi Hakim
Lingkungan Hidup
4 Roni Susanta, S.H. Hakim Pratama
Utama
Diklat dan Sertifikasi
Hakim Pengadilan
Hubungan Industrial
5 Elfama Zain, S.H. Hakim Ad Hoc
Tipikor
Diklat dan Sertifikasi
Hakim Tindak Pidana
Korupsi
6 Sadri, S.H., M.H. Hakim Madya
Utama
Training f Mentor I
Gelombang I PCC
Terpadu di
Lingkungan
Pearadilan Umum 7 Eti Astuti, S.H., M.H. Hakim Madya
Muda
8 Roni Susanta, S.H. Hakim Pratama Utama
9 Suwono,S.H.,S.E.,M.Hum. Ketua Pengadilan
Negeri
Diklat dan Sertifikasi
Hakim Mediasi
Seluruh Indonesia
B. Penyelesaian Perkara
1. Sisa perkara yang diputus
No. Jenis Perkara Sisa
2017
Masuk
2018
Jumlah
Beban
Putus
2018
Sisa
2018
1. Pidana 58 500 558 475 83
2. Tipikor 26 50 74 54 22
3. Perdata 26 96 122 87 35
4. PHI 2 6 8 7 1
Jumlah 112 652 762 623 141
LAPORAN TAHUNAN 2018
37
2. Perkara yang diputus tepat waktu
Jenis Perkara Sisa
2017
Masuk
2018
Jumlah
Beban Putus
Putus
Tepat
Waktu
Ket.
Pidana 58 500 558 474 475
Tipikor 26 50 74 54 54
Perdata 26 96 122 87 72
15 perkara
putus lebih
dari 5 bulan
PHI 2 6 8 7 7
Jumlah 112 652 762 622 608
3. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
Jenis
Perkara
Tahun 2018
Putus Upaya
Banding
Tidak Upaya
Banding
Perdata 87 27 60
Pidana 475 34 441
PHI 7 - 7
Tipikor 54 21 33
Jumlah 623 82 541
4. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
Jenis
Perkara
Tahun 2018
Putus Upaya Kasasi Tidak Upaya Kasasi
Perdata 34 24 10
Pidana 475 16 459
PHI 7 - 4
Tipikor 54 21 2
Jumlah 570 61 475
LAPORAN TAHUNAN 2018
38
5. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali
Jenis
Perkara
Tahun 2018
Putus Upaya PK Tidak Upaya PK
Perdata 31 7 24
Pidana 475 5 474
PHI 7 - 4
Tipikor 54 5 -
Jumlah 567 17 502
6. Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi
Jumlah
Perkara
Mediasi
Status Keberhasilan Mediasi
Berhasil Tidak
Berhasil
Tidak Dapat
Dilaksanakan
96 9 63 24
7. Perkara anak yang berhasil melalui Diversi
Jumlah
Perkara
Pidana Anak
Jumlah
Perkara
Diversi
Status Keberhasilan
Berhasil Tidak
Berhasil
Dalam
Proses
9 5 5 4 -
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA memiliki sarana dan prasarana yang
digunakan dalam menunjang kinerja Pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada para
pencari keadilan. Keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki banyak yang sudah dalam
keadaan rusak seperti sarana AC, komputer, dan printer.
Selama tahun 2018, sarana dan prasarana yang dimiliki telah dikelola secara
maksimal dan dilakukan pemeliharaan sesuai dengan anggaran pemeliharaan yang
dianggarkan selama tahun 2018.
LAPORAN TAHUNAN 2018
39
1. Sarana Dan Prasarana Fasilitas
a. Tanah
No. Tanah Untuk Luas
(m2) Keterangan
1. Gedung Kantor
dan Gedung
Tipikor
5736 Tanah yang dipergunakan untuk Gedung kantor
memiliki 2 lantai dan 2 pos jaga
2. Rumah Negara 3683
Tanah yang dipergunakan untuk Rumah Dinas
dimana tanah berlokasi dibeberapa alamat
b. KendaraanDinas
NO URAIAN
MERK / TYPE
Tahun Kondisi
No. Polisi Perolehan Baik
Rusak Rusak
Ringan Berat
I Jenis Kendaraan Roda 4
1 Toyota / Sedan Vios 2006 √ BL 102 AM
2 Toyota / Sedan Vios 2006 √ BL 116 JP
3 Toyota / Kijang LX 2003 √ BL 4 AC
4 Toyota Grand New Innova /
Kijang Innova G 2011 √
BL 130 A
5 Toyota Kijang / Toyota
Kijang Inv-e 2005 √
BL 125 AT
6 Toyota / Toyota Kijang 2006 √ BL 266 AM
7 Toyota / Toyota Kijang 2006 √ BL 244 AM
II Jenis Keadaan Roda 2
1 Honda GL 160 D /
Honda Mega Pro 2006 √
BL 2018 AU
2 Honda GL 160 D /
Honda Mega Pro 2006 √
BL 2019 AU
3 Honda Mega Pro /
GL 15AIRR M/T 2011 √
BL 2817 AI
4 Honda / Honda NF 125 SD 2006 √ BL 2522 AU
5 Honda / Honda NF 125 SD 2006 √ BL 2944 AB
6 Honda / Honda NF 125 SD 2006 √ BL 2945 AB
LAPORAN TAHUNAN 2018
40
c. Rumah Dinas
NO URAIAN
Kondisi Keterangan
Jumlah Baik
Rusak Rusak
Ringan Berat
I Rumah Dinas
1 Rumah Ketua 1 √
2 Rumah Dinas Wakil
Ketua 1 √
3 Rumah Dinas Hakim 12 √
4 Rumah Dinas Panitera 1 √
5 Rumah Dinas
Sekretaris 1 √
6 Rumah Dinas JP 1 √
7 Rumah Dinas PP 1 √
d. Gedung
No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan
I Gedung PN
1 Ruang Ketua 1
2 Ruang Wakil Ketua 1
3 Ruang Hakim 7
4 Ruang Panitera 1
5 Ruang Sekretaris 1
6 Ruang Kepaniteraan 4
7 Ruang Kesekretariatan 3
8 Ruang Wakil Panitera 1
9 Ruang Sidang Utama 1
10 Ruang Sidang II 1
11 Ruang Sidang PHI 1
12 Ruang Sidang Anak 1
13 Ruang Panitera Pengganti 1
14 Sel Tahanan Pria 1
15 Sel Tahanan Wanita 1
16 Ruang Arsip 1
LAPORAN TAHUNAN 2018
41
17 Ruang Mediasi 1
18 Ruang Perpustakaan 1
19 Ruang tamu ketua 1
20 Kamar Mandi 24
21 Pos satpam 1
22 Musholla 1
23 Ruang Klinik 1
24 Ruang Menyusui
1
25 Ruang telecomference 1
26 Ruang tahanan anak 1
27 Ruang Jaksa 1
28 Ruang pos bakum 1
29 Ruang Audio 1
II GedungTipikor
1 Ruang Ketua 1
2 Ruang Wakil Ketua 1
3 Ruang Hakim 3
4 Ruang pegawai 1
5 Ruang panitera Pengganti 1
6 Ruang jurusita pengganti 1
7 Ruang jaksa 1
8 Ruang penasihat hukum 1
9 Ruang IT/Informasi 1
10 Ruang sidang tipikor 2
11 Sel tahanan pria 1
12 Sel tahanan wanita 1
13 Kamar mandi 12
14 Pos satpam 1
LAPORAN TAHUNAN 2018
42
1. Fasilitas Perkantoran
No Sarana/Prasaranan Fasilitas
Perkantoran Jumlah Keterangan
1 Standard level generator 1
2 Mesin ketik manual
standard 2
3 Mesin fotocopy electronic 1
4 Lemari besi / metal 26
5 Lemari kayu 115
6 Filling cabinet besi 21
7 Brandkas 5
8 CCTV 5
9 Papan visual/papan nama 12
10 Mesin absensi 2
11 Hand metal detector 2
12 Perkakas kantor lainnya 11
13 Alat kantor lainnya 2
14 Meja kerja kayu 181
15 Kursi besi/metal 398
16 Kursi kayu 50
17 Sice 41
18 Bangku panjang kayu 30
19 Meja rapat 5
20 Meja komputer 16
21 Tempat tidur besi 18
22 Tempat tidur kayu 7
23 Meja resepsionis 6
24 Kasur/spring bed 8
25 Partisi 2
26 Meubelair lainnya 3
27 Jam mekanis 3
28 Alat pengukur waktu
lainnya 1
29 Mesin penghisap debu 1
LAPORAN TAHUNAN 2018
43
30 Lemari es 1
31 A.C Split 77
32 Kipas angin 19
33 Alat pendingin lainnya 3
34 Rak piring alumunium 18
35 Televisi 9
36 Amplifier 2
37 Loudspeaker 11
38 Sound system 5
39 Microphone 4
40 Microphone table stand 14
41 Lambang garuda pancasila 7
42 Tiang bendera 8
43 Dispenser 4
44 Lambang instansi 1
45 Handy cam 1
46 Mini compo 2
47 Gordyin/Kray 3
48 Microphone/wireless MIC 4
49 UPS 29
50 Voice recorder 3
51 Film projector 1
52 Camera film 1
53 Camera digital 1
54 Telephone (PABX) 3
55 Pesawat telephone 14
56 Facsimile 3
57 P.C. Unit 50
58 Laptop 4
59 Note book 36
60 Serial Printer 11
61 Monitor 1
62 Printer 36
63 Scanner 2
LAPORAN TAHUNAN 2018
44
64 Capture card 1
65 External/portable hardisk 1
66 Server 1
67 Router 1
68 Rak server 1
69 Alat tenis meja 1
2. Pengadaan
Pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA mendapatkan anggaran
untuk pengadaan Meubilair berupa :
3. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Pemeliharaan untuk sarana dan prasarana selama tahun 2018 telah dilakukan
sesuai dengan anggaran yang diberikan pada tahun 2018, yaitu sebagai berikut :
No Jenis Pemeliharaan Volume Keterangan
1.
2.
Pemeliharaan Gedung Kantor
Pengadilan Negeri Banda Aceh.
Pemeliharaan Gedung Kantor
Tipikor Banda aceh.
4435 M2
402
Pemeliharaan dan
perbaikan pada fisik
dalam dan luar gedung
kantor
Pemeliharaan dan
perbaikan pada fisik
dalam dan luar gedung
kantor
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin :
a. AC 77 Unit
No Nama Barang Jumlah Keterangan
1 A.C. Split 8 unit Baik
2 Note book 10 unit Baik
3 Kursi Besi / Metal 10 unit Baik
4 Lemari Besi / Metal 10 unit Baik
5 Standing AC 2 unit Baik
6 Alat Kantor Lainnya 1 unit Baik
LAPORAN TAHUNAN 2018
45
b. Pompa Air 3 Unit
c. Kendaraan Roda 4 7 Unit
d. Kendaraan Roda 2 6 Unit
e. Komputer/Laptop 80 Unit
f. Faksimili 3 Unit
g. Printer 42 Unit
4. Penghapusan
Sudah dilakukan proses penghapusan terhadap Barang Milik Negara (BMN) pada
tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA berupa ;
No Nama Barang Jumlah Keterangan
1 Meja makan kayu 17 Unit
2 Kursi Panjang Kayu 1 Unit
3 Kursi Besi Metal 5 Unit
4 Sice 2 Unit
5 Meja Kerja Kayu 7 Unit
6 Lemari Kayu 8 Unit
7 Filling cabinet 1 Unit
8 Lemari Besi 2 Unit
9 Kasur Spring Bed 106 Unit
10 Tempat tidur kayu 42 Unit
11 Tempat tidur besi 6 Unit
12 P.C Unit 1 Unit
13 Notebook 2 Unit
LAPORAN TAHUNAN 2018
46
D. Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan keuangan didasarkan pada Pagu Anggaran Belanja DIPA 01 (Badan
Urusan Administrasi) dan DIPA 03 ( Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum ) Tahun
Anggaran 2018 Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A.
1. Program Dukungan Manajeman Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
No. Program/Kegiatan/Output PAGU Anggaran
(Rsp.)
Realisasi
(Rp.)
1. Pembayaran Gaji Dan Tunjungan 12.513.011.000 12.322.080.000
Sisa anggaran adalah sebesarRp. 190.931.000
2. Belanja Barang Non Operasional :
a. Pelantikan dan Pengambilan
Sumpah Jabatan
-Belanja Bahan
-Beban Jasa Lainnya
3.383.000
1.000.000
1.225.000
200.000
b. Konsultasi
-Belanja Perjalanan Biasa
-Belanja Perjalanan Transport dalam
Kota
25.920.000
5.280.000
18.586.800
5.280.000
JUMLAH 35.583.000 35.583.000
Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 10.292.000,-
3. Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran :
a. Operasional Perkantoran Dan
Pimpinan
667.564.000 667.538.300
b. Perawatan Kendaraan Roda 4 189.462.000 189.462.000
c. Perawatan Kendaraan Roda 2 23.274.000 23.274.000
d. Inventaris Kantor 110.000.000 110.000.000
e. Jasa Pos dan Giro 67.500.000 62.120.000
f. Langganan Daya Dan Jasa
-Listrik
- Telepon
- Air
243.912.000
3.300.000
20.400.000
239.701.062
2.123.487
15.689.870
LAPORAN TAHUNAN 2018
47
g. - Perawatan Gedung Kantor
- Perawatan Rumah Dinas
349.700.000
22.925.000
349.700.000
22.925.000
Operasional Pengadilan Ad-Hoc
Tipikor
-Kesehatan
- Belanja Sewa
60.000.000
75.000.000
60.000.000
75.000.000
h. Pengadaan Baju Dinas
Sopir/Satpam/Cleaning
Service/Pramubakti
37.976.000 37.976.000
JUMLAH
1.871.013.000
1.855.509.719
Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 15.503.281
2. Program Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI
No. Program/Kegiatan/Output PAGU Anggaran
(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
1. Pengolah data kesekretariatan
-Lemari Arsip 1 Paket
-Kursi Kerja PP 10 Unit
-AC Standing 2 Unit
-AC Split 8 Unit
47.720.000
15.000.000
43.000.000
40.000.000
47.720.000
15.000.000
43.000.000
40.000.000
2. Pengolah data pendukung SIPP
10 Unit
130.000.000 129.030.000
JUMLAH 275.720.000 274.750.000
Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 970.000
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan
No. Program/Kegiatan/Output PAGU Anggaran
(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
1. Pelaksanaan Pos Layanan Hukum 48.000.000 44.000.000
2. Penyelesaian Perkara Pidana Tk I
- Belanja Bahan
33.850.000
33.752.900
LAPORAN TAHUNAN 2018
48
- Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi
31.700.000 31.700.000
3. Pemeriksaan Disidang Pengadilan
-Belanja Bahan
-Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota
25.980.000
3.000.000
24.845.050
0
4. Minutasi
- Belanja Bahan
31.700.000
31.670.600
5. Pengiriman Salinan Putusan Kepada
JPU dan Terdakwa
- Belanja Perjalanan Transport dalam
Kota
15.850.000
15.850.000
6. Pengiriman Surat Penahanan dan
Perpanjangan Penahanan
-Belanja Perjalanan Transport dalam
Kota
22.190.000
22.050.000
7. Penanganan Perkara Banding di
pengadilan Tk.1
-Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos
Pusat
-Belanja Perjalanan Transport dalam
Kota
85.068.000
8.000.000
20.000.000
85.062.055
1.531.700
5.900.000
8. Penanganan Perkara Kasasi dan PK
-Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos
Pusat
-Belanja Perjalanan Transport dalam
Kota
6.000.000
15.000.000
4.740.000
2.300.000
9. Pendaftaran Berkas Perkara Pidana
Korupsi Yang Diselesaikan di Tk.1
-Belanja Bahan
-Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi
3.825.000
10.200.000
3.825.000
10.200.000
10. Pemeriksaan disidang pengadilan
-Belanja Bahan
13.150.000
7.525.000
LAPORAN TAHUNAN 2018
49
-Belanja Perjalanan Transport dalam
Kota
630.000 0
11. Minutasi
-Belanja Bahan
5.100.000
5.100.000
12. Pengiriman Salinan Putusan Kepada
JPU dan Terdakwa
-Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota
3.570.000
2.380.000
13. Pengiriman Surat Penahanan dan
Delegasi
-Belanja Perjalanan Transport dalam
Kota
3.570.000
0
14. Pengiriman Surat Penahanan dan
Perpanjangan Penahanan
-Belanja Perjalanan Transport dalam
Kota
3.500.000
1.400.000
15. Penanganan Perkara Banding di
Pengadilan Tk.1
-Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos
Pusat
-Belanja Perjalanan Transport dalam
Kota
3.150.000
15.750.000
0
10.710.000
16. Penanganan Perkara Kasasi dan PK
-Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos
Pusat
-Belanja Perjalanan Transport dalam
Kota
2.000.000
7.000.000
1.999.600
3.710.000
17. Pendaftaran Berkas Perkara PHI
yang diselesaikan di Tk.1
-Belanja Bahan
-Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi
Belanja Perjalanan Biasa
400.000
800.000
4.480.000
400.000
800.000
2.688.000
18. Penetapan Majelis Hakim dan PP
serta Penetapan Hari Sidang
LAPORAN TAHUNAN 2018
50
-Belanja Perjalanan Biasa 4.400.000 1.214.000
19. Pemeriksaan Disidang Pengadilan
-Belanja Bahan
-Beban Jasa Profesi
-Belanja Perjalanan Transport dalam
Kota
210.000
600.000
300.000
0
0
0
20. Minutasi
-Belanja Bahan
300.000
300.000
21. Pengiriman Salinan Putusan kepada
JPU dan Terdakwa
-Belanja Perjalanan Transport dalam
Kota
1.500.000
750.000
22. Penanganan Perkara Kasasi dan PK
-Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos
Pusat
-Belanja Perjalanan Transport dalam
Kota
180.000
300.000
0
0
23. Eksekusi Putusan Pengadilan
-Belanja Barang Non Operasional
Lainnya
1.500.000
1.500.000
24. Perkara Peradilan yang diselesaikan
melalui Pembebasan Biaya Perkara
-Belanja Bahan
-Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi
-Beban Jasa Profesi
-Belanja Perjalanan Transport dalam
Kota
350.000
400.000
1.500.000
1.400.00
0
0
0
0
25. Perjalanan Hakim Karier yang
diperbantukan di TIPIKOR
-Belanja Perjalanan Biasa
82.160.000
69.602.500
JUMLAH 518.563.000 427.506.405
Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 91.056.595
LAPORAN TAHUNAN 2018
51
E. Dukungan Teknologi Informasi
Dalam rangka mendukung pelayanan keterbukaan informasi di badan peradilan dan
sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144 Tahun 2011
tentang Pedoman Informasi di Pengadilan dan Penerapan Sistim Informasi Penelusuran
Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menerapkan versi SIPP terbaru 3.2.0-5 sejak
tanggal 10 Oktober 2018. Untuk aplikasi versi terbaru ini pihak Pengadilan Negeri Banda
Aceh telah melakukan sosialisasi untuk Panitera Pengganti dan Majelis Hakim pada hari
Rabu tanggal 11 Oktober 2018 agar semua stakeholder di Pengadilan Negeri Banda Aceh
mengetahui tentang pembaharuan aplikasi ini.
Disamping melakukan sosialisasi dalam rangka meningatkan kedisiplinan semua user
SIPP dalam menginput data, pihak Pengadilan Negeri Banda Aceh melalui bidang
kesekretariatan cq bagian Perencanaan Tehnologi informasi dan pelaporan melalui rapat
pimpinan dan stakeholdernya, dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan teknologi agar
informasi perkara dan informasi peradilan lainnya bisa diakses oleh masyarakat luas.
Penerapan teknologi informasi di Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A didukung
dengan peralatan berupa personal komputer/laptop untuk setiap pegawai, jaringan internet
dan ruang server agar sistem informasi dapat disebarkan dengan baik. Pengadilan Negeri
Banda Aceh memiliki subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan dalam
membantu peningkatan pelayanan yang menggunakan teknologi informasi untuk internal
Pengadilan Negeri Banda Aceh dan para pencari keadilan. Berikut rincian penggunaan
teknologi informasi pada subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan di
Pengadilan Negeri Banda Aceh:
1. Perangkat Keras
Berikut adalah daftar perangkat keras yang tersedia:
No PERANGKAT SPESIFIKASI KONDISI
1 1 Personal Computer
1 Unit Monitor
Merk: Acer
Merk/Type: HP
Baik
Baik
2 1 Unit Router Board
Merk/Type:
Mikrotik/RB1100AH
Jumlah Port: 13 Port
Baik
3 5 Unit Acces Point Merk/Type: Mikrotik Baik
4 1 Unit Hardisk External Merk / Type: Seagate Baik
5 1 Unit Server
Merk: Fujitsu (PY
RX1330M1 /SFF/Hot Plog
PSU/Red. Fans
Baik
LAPORAN TAHUNAN 2018
52
1 Monitor LCD 20inch Merk: LG Baik
6 2 Unit UPS 1000 VA Merk: PROLINK
PRO901WS Baik
7 I Unit Pengukur kelembaban
ruangan Merk: HTC Baik
8 Camera Digital Merk: Fujifilm Baik
9 1 Unit Laptop
1 Unit laptop
Merk: Dell
Merk: Lenovo
Baik
Baik
10
1 Unit PC All In One
Touchscreen (Meja
Informasi)
Merk: Acer Baik
11 1 Personal Computer (Layar
Sidang) Merk: Acer Baik
12 1 TV LCD 40 inch (Layar
Sidang) Merk: LG Baik
13 1 Unit AC (1/2 PK)
1 Unit AC (2 PK)
Merk: Polytron
Merk: LG
Baik
Baik
14 1 Unit Infocus Projector Merk: Toshiba Baik
15 1 Unit Scaner Merk: Fujitsu SP-1130 Baik
16 1 Unit printer
1 Unit Printer
Merk: Cannon G2000
Merk: Cannon IP2770
Baik
Baik
17 Rak Server 4 U Baik
2. Perangkat Lunak
Selama Tahun 2018, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menggunakan Teknologi
Informasi dalam meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan.
Hal tersebut dapat dilihat dari aplikasi atau sistem yang dibuat untuk membantu kinerja
Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dapat diakses oleh masyarakat dalam pencarian
informasi peradilan di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
Aplikasi atau sistem tersebut adalah sebagai berikut :
a. Website resmi Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu www.pn-bandaaceh.go.id
b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara/Case Tracking System (SIPP/CTS) untuk
penggunaan lokal Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu
LAPORAN TAHUNAN 2018
53
http://192.168.2.151/SIPP311 dan untuk pencari keadilan pada http://sipp.pn-
bandaaceh.go.id
c. Monitoring Sistem Informasi Penelusuran Perkara (MIS)
http://192.168.2.151/mis
d. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) http://192.168.2.151/peradilan
e. Direktori Putusan Mahkamah Agung, dimana masyarakat bisa mengakses
langsung putusan perkara di PN Banda Aceh pada
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-banda-aceh
f. Sistem Informasi Penelusuran Buku Perpustakaan PN Banda Aceh yang bisa
diakses pada http://pustaka.pn-bandaaceh.go.id/epustaka/
g. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI bisa
diakses pada http://jdih.mahkamahagung.go.id/
h. One Day One Publish untuk berita dan informasi perkara Pengadilan Negeri
Banda Aceh www.pn-bandaaceh.go.id
Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan Informasi maka Pengadilan Negeri
Banda Aceh telah mengupload putusan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung
RI dan dipublikasi kedalam wesite Pengadilan Negeri Banda Aceh dan akan
selalu aktif mengupload hasil putusan dan penetapan yang telah dibaca dalam
persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, demi mendukung era
keterbukaan dan “One Day One Publish” yang telah dicanangkan oleh
Mahkamah Agung RI.
Keputusan Ketua MA RI tentang keterbukaan Informasi tersebut antara
lain mengatur jenis Informasi yang harus di umumkan oleh Pengadilan secara
proaktif serta mekanisme pengumumannnya. Informasi yang dimaksud adalah
yang dianggap penting untuk diketahui oleh para pencari keadilan dan
masyarakat, termasuk putusan dan penetapan Pengadilan. Putusan atau penetapan
yang belum berkekuatan hukum tetap namun menarik perhatian publik, misalnya
perkara Korupsi, Narkoba, atau Terorisme, juga telah diterbitkan.
Statistik Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dilihat di
http://sipp.pn-bandaaceh.go.id/statistik_perkara
F. Regulasi Tahun 2018
Pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melaksanakan program atau
kegiatan yang mengacu pada penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 area
perubahan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu :
LAPORAN TAHUNAN 2018
54
1. Manajemen Perubahan
2. Perudang-undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pengadilan Negeri Banda Aceh selama tahun 2018 telah melaksanakan reformasi
birokrasi pada 8 area tersebut secara maksimal dengan tujuan peningkatan kinerja dan
pelayanan terhadap pencari keadilan. Adapun regulasi Pegadilan Negeri Banda Aceh
tahun 2018 yang disesuaikan dengan Cetak Biru Mahkamah Agung RI dan peraturan-
peraturan Mahkamah Agung RI, adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan fungsional peradilan sesuai dengan SOP
yang ada.
2. Menyediakan Pos Bantuan Hukum untuk memberikan pelayanan hukum bagi
masyarakat tidak mampu sesuai dengan SEMA No 1 Tahun 2014.
3. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara/Case Tracking System
(SIPP/CTS) versi 3.2.0-5 pada lokal dan website.
4. Peningkatan pelayanan informasi pada pencari keadilan melalui sistem dan aplikasi
yang bisa diakses melalui website resmi Pengadilan Negeri Banda Aceh, yaitu:
a. Direktori Putusan Mahkamah Agung;
b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
c. Sistem Informasi e-Pustaka Pengadilan Negeri Banda Aceh;
d. JDIH Mahkamah Agung RI.
5. Penggunaan KOMDANAS, SAIBA, SIMPEG, SIKEP, SIMAK BMN, dan sistem
lainnya yang digunakan untuk membuat laporan dan pengiriman data yang membantu
dalam transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Banda Aceh.
6. Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis dari
Mahkamah Agung yang diikuti oleh beberapa Pegawai dan Hakim pada PN Banda
Aceh selama tahun 2018.
7. Penguatan Pengawasan melalui pembentukan Hakim pengawas bidang di PN Banda
Aceh.
LAPORAN TAHUNAN 2018
55
BAB IV
PENGAWASAN
A. Internal
Pengawasan Internal dapat dilakukan secara rutin/regular dengan melakukan
pemeriksaan secara Konfrehensip terhadap seluruh aspek penyelenggara peradilan yang
meliputi;
a. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kepaniteraan yang mencakup Adminitrasi
Persidangan dan Adminitrasi Perkara.
b. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kesekretariatan yang mencangkup Adminitrasi
Kepegawaian, Keuangan , Inventaris dan Adminitrasi Umum lainnya.
Pengawasan Internal dilakukan di Pengadilan Negri banda Aceh dengan mencakup 2
(dua) jenis Pengawasan yaitu :
1. Pengawasan Melekat, merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai
pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap
bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut
berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengawasan Rutin/Reguler adalah dpengawasan yang dilaksanakan Pengadilan
Negeri Banda Aceh secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan
kewenangan masing-masing;
Dalam melaksanakan Pengawasan Internal, agar penyelenggaraan Manajemen peradilan,
Kepemimpinan kinerja Lembaga Peradilan dan kualitas pelayanan publik disetiap bidang
pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat berjalan dengan baik maka di tunjuk pula
Pengawas Bidang dengan memperhatikan hal berikut :
- Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh membuat pembagian tugas/job description pada
masing-masing hakim pengawas bidang dan staf kepaniteraan (perdata, pidana, hukum)
serta staf kesekretariatan (Perencanaan, umum dan keuangan, kepegawaian).
- Ketua Pengadilan Negeri membuat Surat Keputusan Hakim Pengawas Bidang dan
melakukan rapat koordinasi pengawasan serta menindak lanjuti hasil pengawasan.
- Selain itu Ketua Pengadilan Negeri membuat pembagian tugas yang jelas antara Ketua
dengan Wakil Ketua dengan mengacu pada SEMA No.2 Tahun 1988.
- Pada pengadilan tingkat pertama haruslah dipisahkan pembagian tugas pengawasan
melekat oleh pimpinan pengadilan (Ketua Pengadilan Negeri/Wakil Ketua Pengadilan
Negeri ) yang bersifat umum (termasuk pengawasan terhadap para hakim) dan
LAPORAN TAHUNAN 2018
56
pengawasan melekat secara struktural yang berpuncak pada Panitera/Sekretaris. Selain itu
pengawasan terhadap hakim tidak boleh mengurangi kebebasannya dalam memeriksa dan
memutus perkara (Pasal 32 ayat (5) UU No.5 Tahun 2004 jo. UU No.14 Tahun 1985)
B. Evaluasi
Sebagai tindaklanjut atas pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Bidang,
Ketua Pengadilan Negeri secara periodik mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi dengan
seluruh jajarannya untuk membahas permasalahan yang timbul juga membahas temuan-
temuan dan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk laporan
tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk
selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh. Materi Rapat dan
Evalusi serta keputusan rapat dicatat dalam notulen rapat.
Selanjutnya, temuan-temuan dan hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut,
para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh atau
para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut,
sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat
serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak
muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.
LAPORAN TAHUNAN 2018
57
BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai bagain dari Mahkamah Agung melakukan
serangkaian kinerja untuk terus berusaha memberikan kualitas pelayanan peradilan. Dengan
adanya sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia yang merupakan pihak yang
terlibat di dalamnya. Pengadilan Negeri Banda Aceh sampai dengan saat ini masih
menggunakan gedung kantor sendiri yang telah rusak akibat gempa dan Tsunami tanggal 26
Desember 2004 dan sebagian telah direnovasi oleh BRR.
Pengadilan Negeri Banda Aceh berusaha untuk tetap memberikan kepuasan bagi
masyakarat pencari keadilan agar mendapatkan pelayanan di bidang hukum peradilan yang
profesional, efektif, murah serta mandiri dan tidak bisa adanya intervensi atau pengaruh dari
lembaga lainnya.
Pengadilan Negeri Banda Aceh berkeinginan untuk meningkatkan kredibilitas, citra,
wibawa dan martabat peradilan sebagai pelaksana supremasi hukum kekuasaan kehakiman
yang bebas, netral dan terpercaya. Sehingga menyelengagarakan koordinasi dan pembinaan
teknis, administrasi dan finansial kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Mahkamah
Agung RI serta di semua lingkungan peradilan di Inodesia.
Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun 2018 maka
diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan
Negeri Banda Aceh yang akan mampu memberikan hasil putusan yang lebih mencerminkan
rasa keadialan. Pengadilan Negeri Banda Aceh memenuhi kewajiban akuntabilitas dalam
laporan ini sebagai agenda demi kemajuan untuk masa-masa mendatang dalam
peningkatakan penyusunan dan implemetasi satuan rencana kerja, rencana kinerja, rencana
anggaran dan rencana strategis.
B. SARAN
1. Pengadilan Negeri Banda Aceh sangat mengharapkan peningkatan sarana dan
prasaranan serta keterampilan sumber daya manusia kepada Mahkamah Agung maupun
Pengadilan Tinggi untuk peningkatan penyelesaian perkara dan semangat kerja.
2. Pengadilan Negeri mengharapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada
Pengadilan Negeri Banda Aceh meningkat, khususnya dibidang teknologi Informasi
LAPORAN TAHUNAN 2018
58
dengan salah satunya mengupayakan pelatihan bagi pegawai yang belum mahir
mengoperasikan komputer.
3. Pengadilan Negeri Banda Aceh perlu penambahan pegawai baik teknis maupun non
teknis.
Banda Aceh, 3 Januari 2019
Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh,
SUWONO,S.H.,S.E.,M.Hum.
NIP. 19630101 199212 1 001