Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan TP Tahun 2015sakip.pertanian.go.id/admin/tahunan/LAPORAN...
Transcript of Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan TP Tahun 2015sakip.pertanian.go.id/admin/tahunan/LAPORAN...
Laporan Tahunan 2015 ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
1. Dalam rangka Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan menargetkan pencapaian swasembada dan
swasembada berkelanjutan padi, jagung, dan kedelai pada Tahun
2015. Upaya mendukung pencapaian target tersebut Direktorat
Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas mengamankan
produksi dari gangguan Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) dan
Dampak Perubahan Iklim (DPI). Target sasaran kinerja sebesar 93%
dari areal tanaman padi, 98% areal tanaman jagung, 97% areal
tanaman kedelai, 98% areal tanaman kacang tanah, 98% areal
tanaman kacang hijau, 98% areal tanaman ubi kayu, dan 98% areal
tanaman ubi jalar aman dari gangguan OPT dan DPI.
2. Dalam rangka pencapain tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
dengan memperhatikan sumberdaya organisasi dan kondisi lingkungan
strategis yang terjadi, telah ditetapkan strategi pencapaian tujuan dan
sasaran yaitu :
a. Penguatan Pengamatan Pengendalian Dini;
b. Penerapan Tekhnologi;
c. Penguatan Kelembagaan;
d. Penguatan SDM;
e. Penyedian Sarana Pengendalian.
3. Pengamanan produksi tanaman pangan yang terkait erat dengan
perlindungan terhadap gangguan serangan Organisme Pengganggu
Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), dilaksanakan
melalui berbagai kegiatan perlindungan tanaman pangan. Sesuai
dengan sumberdaya yang tersedia, pada Tahun 2015 telah dilakukan
kegiatan yang meliputi :
a. Pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT
b. Dokumen perencanaan perlindungan tanaman pangan
Laporan Tahunan 2015 iii
c. Database perlindungan tanaman pangan
d. Bahan informasi perlindungan tanaman pangan (PHT, OPT, dan DPI)
e. Visualisasi kegiatan perlindungan tanaman pangan
f. Rumusan paket teknologi pengendalian OPT berwawasan PHT
g. Gerakan pengendalian OPT tanaman pangan
h. POPT-PHP, LPHP/LAH, Kelompok Tani berprestasi
i. Rapat koordinasi perlindungan tanaman
j. Administrasi pelaksana kegiatan
k. Pelatihan teknis perlindungan tanaman pangan
l. Operasional Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit/
Laboratorium Agens Hayati (LPHP/LAH) sesuai standar
m. Operasional Brigade Proteksi Tanaman (BPT)
n. Laporan kegiatan perlindungan tanaman pangan
4. Luas areal pertanaman padi yang terkena serangan OPT utama, banjir
dan kekeringan seluas 1.099.446 Ha (puso: 250.296 ha). Upaya
pengendalian OPT telah dilakukan seluas 1.046.988 ha (luas sembuh
190.347 ha), sedangkan untuk banjir dan kekeringan luas surut 57.952
ha, dan luas pulih 80.652 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT
dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat diamankan dari OPT dan
DPI seluas 13.410.937 ha atau mencapai 95,92% dari total luas tanam.
Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (93%), maka capaian
pengamanan areal pertanaman padi melebihi dari target sebesar
103,14%.
5. Luas areal pertanaman jagung yang terkena serangan OPT utama,
banjir dan kekeringan seluas 103.759 Ha (puso: 23.566 ha). Upaya
pengendalian OPT telah dilakukan seluas 31.882 ha (luas sembuh
11.783 ha), sedangkan untuk banjir dan kekeringan luas surut 1.677
ha, dan luas pulih 2.933 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT
dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat diamankan dari OPT dan
DPI seluas 3.973.477 ha atau mencapai 98,47% dari total luas tanam.
Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (98%), maka capaian
pengamanan areal pertanaman jagung melebihi dari target sebesar
100,48%.
Laporan Tahunan 2015 iv
6. Luas areal pertanaman kedelai yang terkena serangan OPT utama,
banjir dan kekeringan seluas 24.848 Ha (puso: 6.392 ha). Upaya
pengendalian OPT telah dilakukan seluas 10.282 ha (luas sembuh
2.136 ha), sedangkan untuk banjir dan kekeringan luas surut 75 ha,
dan luas pulih 1.716 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan
DPI selama tahun 2015, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI
seluas 671.963 ha atau mencapai 97,51% dari total luas tanam. Apabila
dibandingkan dengan target tahun 2015 (97%), maka capaian
pengamanan areal pertanaman kedelai melebihi dari target sebesar
100,52%.
7. Luas areal pertanaman kacang tanah yang terkena serangan OPT
utama, banjir dan kekeringan seluas 3.675 Ha (puso: 166 ha). Upaya
pengendalian OPT telah dilakukan seluas 1.681 ha (luas sembuh 812
ha). Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun
2015, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 353.860 ha
atau mencapai 99,20% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan
dengan target tahun 2015 (98%), maka capaian pengamanan areal
pertanaman kacang tanah melebihi dari target sebesar 101,22%.
8. Luas areal pertanaman kacang hijau yang terkena serangan OPT
utama, banjir dan kekeringan seluas 1.281 Ha (puso: 50 ha). Upaya
pengendalian OPT telah dilakukan seluas 1.504 ha (luas sembuh 789
ha). Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun
2015, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 219.315 ha
atau mencapai 99,78% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan
dengan target tahun 2015 (98%), maka capaian pengamanan areal
pertanaman kacang hijau melebihi dari target sebesar 101,81%.
9. Luas areal pertanaman ubi kayu yang terkena serangan OPT utama,
banjir dan kekeringan seluas 1.999 Ha (puso: 12 ha). Upaya
pengendalian OPT telah dilakukan seluas 2.145 ha (luas sembuh 502
ha). Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun
2015, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 546.511 ha
atau mencapai 99,73% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan
dengan target tahun 2015 (98%), maka capaian pengamanan areal
pertanaman ubi kayu melebihi dari target sebesar 101,76%.
Laporan Tahunan 2015 v
10. Luas areal pertanaman ubi jalar yang terkena serangan OPT utama,
banjir dan kekeringan seluas 296 Ha (puso: 30 ha). Upaya
pengendalian OPT telah dilakukan seluas 1.422 ha (luas sembuh 79
ha). Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun
2015, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 108.695 ha
atau mencapai 99,80% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan
dengan target tahun 2015 (98%), maka capaian pengamanan areal
pertanaman ubi jalar melebihi dari target sebesar 101,84%.
11. Realisasi pelaksanaan Penerapan PHT skala luas (APBN) tanaman padi
sebanyak 155 unit (3.875 ha) mencapai 97,78% dari rencana 135 unit
(3.375 ha), jagung mencapai 100% dari rencana 7 unit (105 ha) dan
kedelai sebanyak 8 unit (80 ha) mencapai 88,89% dari rencana 9 unit
(90 ha). Realisasi pelaksanaan Penerapan Penanganan DPI sebanyak 8
unit (80 ha) mencapai 80,00% dari rencana 10 unit (100 ha).
12. Realisasi pelaksanaan Penerapan PHT skala luas (APBN-P) tanaman
padi sebanyak 143 unit (3.575 ha) mencapai 92,86% dari rencana 154
unit (3.850 ha), jagung sebanyak 3 unit (45 ha) mencapai 75% dari
rencana 4 unit (60 ha) dan kedelai sebanyak 3 unit (30 ha) mencapai
100% dari rencana 3 unit (30 ha). Realisasi pelaksanaan Penerapan
Penanganan DPI sebanyak 12 unit (120 ha) mencapai 80% dari rencana
15 unit (150 ha).
13. Disamping kegiatan yang telah dilakukan diatas, untuk penanganan
banjir, kekeringan dan menekan luas dan intensitas serangan OPT
utama, juga dilakukan berbagai kegiatan antara lain pengiriman
informasi prakiraan iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika (BMKG) kepada Gubernur, pengiriman surat kewaspadaan
peningkatan serangan OPT, dan langkah operasional penanganannya
kepada Gubernur, konsolidasi petugas, pembentukan POSKO
Pengendalian OPT (tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan desa),
menurunkan tim pemantauan dan bimbingan teknis (provinsi,
kabupaten, kecamatan), dan penyediaan bantuan pestisida cadangan
nasional.
14. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan
perlindungan tanaman pangan yaitu beragamnya kelembagaan
perlindungan tanaman di daerah, terbatasnya kuantitas dan kualitas
THL Tenaga Bantu POPT-PHP, ketergantungan pemerintah provinsi dan
Laporan Tahunan 2015 vi
kabupaten/kota, kurang lancarnya arus informasi/pelaporan, belum
optimalnya koordinasi penanganan OPT, perubahan iklim dan faktor
lingkungan yang kurang mendukung, dan belum optimalnya
pemberdayaan kelembagaan PHT di tingkat lapangan (LPHP, BPT,
PPAH, dan alumni SLPHT).
15. Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penguatan
perlindungan tanaman pangan tahun 2015 terdiri dari anggaran
refocusing dan APBNP-TP sebesar Rp 103.998.736.000,- (seratus tiga
milyar sembilan ratus sembilan delapan juta tujuh ratus tiga puluh
enam ribu). Anggaran tersebut dialokasikan pada empat kegiatan
utama yang terdiri dari anggaran:
a. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan sebesar Rp
11.247.272.000,-
b. Balai Pengujian Mutu Produk sebesar Rp 4.170.481.000,
c. Dekonsentrasi sebesar Rp 81.605.119.000,- dan
d. tugas pembantuan Rp. 6.975.864.000,- .
Laporan Tahunan 2015 vii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR .................................................................................. i
RINGKASAN EKSEKUTIF........................................................................... ii
DAFTAR ISI .………………………………………………………………........................... vii
DAFTAR TABEL…………….........………………………………………......................... ix
DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………….................................. x
I. PENDAHULUAN……………………………………………………...................... 1
1.1. Latar Belakang ….…………………………………......………………….. 1
1.2. Tujuan dan Sasaran.…...…………..………….............................. 2
II. PERENCANAAN STRATEGIS ………………….….......……………….……… 3
2.1. Arah Kebijakan ….……………………...…………......……………….... 3
2.2. Tugas, Fungsi dan Kewenangan .………….............................. 4
2.3. Visi ………………………..…...…………..………….............................. 5
2.4. Misi …………………………………………………………………………………
2.5. Strategi ………………………………………………………………………….
2.6. Kegiatan ………………………………………………………………………...
5
6
6
III. TARGET KINERJA DAN KONDISI 2015 …………………...................... 8
3.1. Target Kinerja ......……………………...…………......……………….... 8
3.2. Kegiatan ......................................……….............................. 11
IV. CAPAIAN RENCANA STRATEGI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2015 ………………………………………………………...................................
17
4.1. Capaian Rencana Strategi ….……………………...………….......... 17
4.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015 ........... 17
4.3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI Tahun 2015 ...................................................................
21
Laporan Tahunan 2015 viii
4.4. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015 .................................... 24
V. PERMASALAHAN TAHUN 2015 .................................................... 41
VI. PENGELOLAAN ANGGARAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA ....... 61
A. Pengelolaan Anggaran ...............................….…………………….. 44
B. Sumber Daya Manusia ................................………............... 44
VII. PENUTUP.................................................................................... 45
LAMPIRAN …………………………..……...……………………………..……….............. 46
Laporan Tahunan 2015 ix
DAFTAR TABEL
Tabel Hal
1. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Utama Sasaran Strategis Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2015
17
2. Luas Areal Aman dari OPT dan DPI Tahun 2015 …......................... 18
3. Pegawai Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2015… 44
Laporan Tahunan 2015 x
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Hal
1. Struktur Organisasi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan
Berdasarkan Permentan No.61/Permentan/OT.140/10/2010 ..…
46469
2. Realisasi Pelaksanaan PPHT (APBNP) Pada Tanaman Pangan
Tahun 2015 …………………………………………………………………………………..
47
3. Realisasi Pelaksanaan PPHT (APBN) Pada Tanaman Pangan Tahun
2015 …………………………………………………………………………………………..
48
4. Realisasi Pelaksanaan PPDPI Pada Tanaman Pangan Tahun 2015 … 49
5. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi ................... 50
6. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Tahun 2015 ......... 515
7. Daftar Inventaris Kendaraan Roda 2 dan 4 Direktorat Perlindungan
Tanaman Pangan ………………………………………………………………………...
9
6525
8. Daftar Pegawai Yang Naik Pangkat Pada Tahun 2015 ...................... 5397
9. Daftar Pegawai Yang Naik Gaji Berkala Pada Tahun 2015 ................ 9548
10. Daftar Pegawai Yang Mengikuti Latihan Pra Jabatan Tahun 2015 .. 5599
Laporan Tahunan 2015 1
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka mempercepat infrastruktur pertanian di Indonesia, Kementerian
Pertanian (Kementan) telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019
yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor
19/Permentan/HK.140/4/2015 pada 6 April 2015.
Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 menetapkan 6 sasaran yaitu:
swasembada padi, jagung, dan kedelai; peningkatan produksi daging dan gula;
peningkatan diversifikasi pangan; peningkatan komoditas nilai tambah, berdaya
saing dalam memenuhi pasar ekspor, dan subtitor (pengganti) impor;
penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi; peningkatan pendapatan
keluarga petani; dan akuntabilitas kinerja aparatur negara yang baik.
Untuk mendukung Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan menargetkan pencapaian swasembada dan
swasembada berkelanjutan padi, jagung,dan kedelai pada Tahun 2015. Dalam
upaya mendukung pencapaian target tersebut Direktorat Perlindungan
Tanaman Pangan mempunyai tugas mengamankan produksi dari gangguan
Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI).
Target sasaran kinerja sebesar 93%dari areal tanaman padi, 98% areal tanaman
jagung, 97% areal tanaman kedelai, 98% areal tanaman kacang tanah, 98%
areal tanaman kacang hijau, 98% areal tanaman ubikayu, dan 98% areal
tanaman ubi jalar aman dari gangguan OPT dan DPI.
Pengamanan produksi diupayakan melalui sistem Pengendalian Hama Terpadu
(PHT), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 258.6) dan Keputusan Menteri Pertanian
Nomor: 887/Kpts/OT.210/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian OPT.
Pelaksanaannya menjadi tanggungjawab masyarakat bersama pemerintah.
Upaya pengamanan luas areal tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI
dilakukan dengan meningkatkan: 1) pengamatan dan sistem peringatan dini
OPT/DPI;2) gerakan pengendalian OPT dan adaptasi DPI;3) kualitas dan
kuantitas sumber daya manusia perlindungan tanaman; 4) peran dan fungsi
kelembagaan serta sumberdaya manusia perlindungan tanaman; dan5)
menyediakan sarana penanggulangan OPT/DPI.
Laporan Tahunan 2015 2
Hal tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan gerakan pengamatan
dan pengendalian dini(SPOT-STOP) sehingga kehilangan hasil dapat ditekan.
1.2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan
Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja perlindungan
tanaman pangan tahun 2015.
Sasaran
Sebagai tolok ukur capaian kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan
tahun 2015 serta menjadi bahan penyusunan perencanaan kegiatan pada
tahun 2016.
Laporan Tahunan 2015 3
II. PERENCANAAN STRATEGIS
2.1.Arah Kebijakan
Arah kebijakan pengamanan produksi tanaman pangan dilakukan dengan
sistem PHT melalui dua cara, yaitu Pre-emtif dan Responsif. Tindakan pre-emtif
yaitu melakukan upaya-upaya pengendalian OPT berdasarkan pengalaman
musim yang lalu agar SPOT serangan OPT pada musim tanam berikutnya tidak
terjadi. Sedangkan tindakan responsif yaitu melakukan pengamatan OPT pada
musim yang sedang berjalan. Apabila sudah terjadi gejala serangan (SPOT)
berdasarkan pengamatan periodik, maka segera dikendalikan (STOP).
Jika dalam pengamatan ditemukan populasi OPT di bawah ambang
pengendalian maka pengendalian dilakukan dengan menggunakan agens
hayati. Namun, apabila dalam pengamatan ditemukan populasi yang melebihi
ambang pengendalian maka pengendalian dapat menggunakan pestisida
kimiawi secara bijaksana yang terdaftar dan diijinkan oleh Menteri Pertanian
dengan memperhatikan kaidah 6 tepat (tepat sasaran OPT, jenis bahan
pengendali, dosis/konsentrasi, cara aplikasi, waktu dan mutu).
SPOT STOP
STOP OPTAmbang
Pengendalian
Preemptif
Ekosistem
Alami
Responsif
Laporan Tahunan 2015 4
2.2. Tugas , Fungsi, dan Kewenangan
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Perlindungan Tanaman
Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
perlindungan tanaman pangan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan
menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan data organisme
pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi pengendalian
organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan pengendalian hama
terpadu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data organisme pengganggu
tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi pengendalian organisme
pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan pengendalian hama terpadu;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan
data organisme pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi
pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan
pengendalian hama terpadu;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan data
organisme pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi
pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan
pengendalian hama terpadu; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Perlindungan Tanaman
Pangan didukung oleh empat subdirektorat, satu subbagian tatausaha dan satu
jabatan fungsional :
a. Subdirektorat Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan,
b. Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim,
c. Subdirektorat Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan,
Laporan Tahunan 2015 5
d. Subdirektorat Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu,
e. Subbagian Tata Usaha, dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional
Di bidang peramalan OPT, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan didukung oleh
1 (satu) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Besar Peramalan Organisme
Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) yang berkedudukan di Jatisari, Karawang,
Jawa Barat. Sedangkan untuk pengujian mutu dan residu pestisida serta pupuk,
Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan didukung oleh 1 (satu) unit UPT yaitu
Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT) yang berkedudukan di Jakarta.
BBPOPT dan BPMPT secara teknis operasional dibina oleh Direktur
Perlindungan Tanaman Pangan.
Upaya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perlindungan tanaman pangan
di daerah dilaksanakan oleh 33 Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi
Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD-BPTPH) dan Bidang yang menangani
perlindungan tanaman pangan. Dengan perangkat tersebut diharapkan segala
permasalahan perlindungan tanaman yang timbul di daerah dapat diatasi
secara cepat.
2.3. Visi
“ Terwujudnya sistem pengamanan areal tanaman pangan dari serangan OPT
dan terkena DPI (banjir dan kekeringan) melalui penerapan sistem
pengendalian hama terpadu dan adaptasi perubahan iklim”
2.4. Misi
Misi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yaitu :
a. Meningkatkan pengamatan dan sistem peringatan dini OPT dan DPI.
b. Meningkatkan gerakan pengendalian OPT dan penanganan DPI.
c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlindungan
tanaman.
d. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan perlindungan tanaman
pangan.
e. Meningkatkan penyediaan sarana penanggulangan OPT dan DPI.
Laporan Tahunan 2015 6
2.5. Strategi
Dalam rangka pencapain tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan
memperhatikan sumberdaya organisasi dan kondisi lingkungan strategis yang
terjadi, telah ditetapkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran yaitu :
a. Penguatan Pengamatan Pengendalian Dini;
b. Penerapan Tekhnologi;
c. Penguatan Kelembagaan;
d. Penguatan SDM;
e. Penyediaan Sarana Pengendalian.
2.6. Kegiatan
Kegiatan pengamanan produksi tanaman pangan dari serangan OPT dan
terkena DPI tahun 2015, alokasi anggaran tersebut dalam rangka mendukung
program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu pangan untuk
mencapai swasembada dan swasembada bekelanjutan Kegiatan tersebut
kemudian dijabarkan kedalam beberapa output kegiatan, sub output kegiatan,
hingga komponen kegiatan,
I. Kegiatan Dekonsentrasi:
a. Pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT b. Dokumen perencanaan perlindungan tanaman pangan c. Database perlindungan tanaman pangan d. Bahan informasi perlindungan tanaman pangan (PHT, OPT, dan DPI) e. Visualisasi kegiatan perlindungan tanaman pangan f. Rumusan paket teknologi pengendalian OPT berwawasan PHT g. Gerakan pengendalian OPT tanaman pangan h. POPT-PHP, LPHP/LAH, Kelompok Tani berprestasi i. Rapat koordinasi perlindungan tanaman j. Administrasi pelaksana kegiatan k. Pelatihan teknis perlindungan tanaman pangan l. Operasional Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit/Laboratorium
Agens Hayati (LPHP/LAH) sesuai standar m. Operasional Brigade Proteksi Tanaman (BPT) n. Laporan kegiatan perlindungan tanaman pangan o. Pengujian Mutu p. Sarana penanggulangan OPT/ DPI q. Koordinasi pengelolaan & penanganan perlindungan Tanaman Pangan
II. Kegiatan Pusat
a. Pedoman perlindungan tanaman pangan b. Dokumen perencanaan perlindungan tanaman pangan c. Database perlindungan tanaman pangan
Laporan Tahunan 2015 7
d. Bahan informasi perlindungan tanaman pangan (PHT, OPT, dan DPI) e. Visualisasi kegiatan perlindungan tanaman pangan f. Rumusan paket teknologi pengendalian OPT berwawasan PHT g. POPT-PHP, LPHP/LAH, Kelompok Tani berprestasi h. Rapat koordinasi perlindungan tanaman pangan. i. Laporan kegiatan perlindungan tanaman pangan j. Pengujian Mutu k. Pelatihan Instrumen lab dan manajemen l. Laporan Pelaksanaan Kegiatan BPMPT m. Sarana prasarana, peralatan laboratorium n. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi o. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
III. Kegiatan Tugas Pembantuan
a. Sarana penanggulangan OPT/ DPI b. Pemantapan Penerapan PHT (PPHT) c. Penerapan Penanganan DPI (PPDPI)
Laporan Tahunan 2015 8
III. TARGET KINERJA DAN KONDISI TAHUN 2015
3.1. Target Kinerja
IndikatorKinerja
PengamananAreal
TanamanPangan dari
Serangan OPT dan Terkena
DPI
PenguatanSistem
Pengamatandan
PengendalianDini
PeningkatanKualitas dan
KuantitasSumber Daya
Manusia
PenguatanPeran dan
FungsiKelembagaan
PenguatanPenerapanTeknologi
PengendalainOPT dan
PenanganananDPI
PeningkatanGerakan
PengendalianOPT dan
Penanganan DPI
PenyediaanSarana
PengendalianOPT
PenguatanDatabase dan SIM
OPT
MeningkatnyaMutu dan
Daya SaingProduk
TanamanPangan
Laporan Tahunan 2015 9
Kondisi pencapaian indikator-indikator tersebut saat ini dan yang diinginkan
pada tahun 2015-2019 sebagai berikut:
3.1.1. Pengamanan Areal Tanaman Pangan dari Serangan OPT dan Terkena
DPI
Areal tanaman pangan aman dari serangan OPT dan terkena DPI (banjir dan kekeringan) meliputi:
3.1.2. Penguatan Sistem Pengamatan dan Pengendalian Dini (SPOT-STOP)
Untuk dapat melaksanakan sistem pengamatan dan pengendalian dini
(SPOT-STOP), perlu upaya pre-emtif, peningkatan pengamatan/deteksi
dini terhadap perkembangan OPT dan pengendalian dini oleh
petani/kelompok tani serta Brigade Proteksi Tanaman (BPT). Untuk
mendukung upaya pengamatan dini maka perlu penambahan petugas
perlindungan beserta sarana kerjanya, sedangkan untuk mendukung
upaya pengendalian dini (respon cepat) oleh BPT diperlukan bahan dan
sarana pengendalian OPT.
3.1.3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Perlindungan Tanaman
Pangan
Dalam rangka memperkuat SDM perlindungan, perlu terus diupayakan
pengangkatan petugas POPT-PHP sehingga memadai dengan jumlah
wilayah pengamatan yang ada (kecamatan). Peningkatan kapasitas SDM
bagi petugas maupun petani diupayakan melalui pelatihan, pembinaan
dan sertifikasi POPT. Pelatihan bagi petugas antara lain berupapelatihan
pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT (P3OPT) dan DPI,
pelatihan fungsional, temu teknologi, seminar dan lain-lain. Sedangkan
peningkatan kapasitas bagi petani diupayakan melalui magang
kelompok tani di Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP),
pelatihan petani pemandu, dan pelatihan petani pengamat.
PADI UBI KAYU UBI JALARJAGUNG KEDELAI K.TANAH K. HIJAU
≥ 93% ≥ 98% ≥ 97% ≥ 98% ≥ 98% ≥ 98% ≥ 98%
Laporan Tahunan 2015 10
3.1.4. OptimalisasiKelembagaan Perlindungan Tanaman Pangan
Peran dan fungsi kelembagaan perlindungan tanaman pangan baik di
tingkat pusat maupun daerah sampai dengan Tahun 2015 belum
optimal, oleh karena itu perlu diupayakan revitalisasi kelembagaan
perlindungan tanaman melalui penguatan SDM, perbaikan sarana dan
prasarana serta pemantapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
sehingga eksekusi pengendalian OPT dapat dilakukan dengan cepat,
tepat dan akurat.
3.1.5. Penguatan Penerapan Teknologi Pengendalian OPT dan Penanganan
DPI
Sampai saat ini penerapan teknologi pengendalian OPT dan penanganan
DPI lokal spesifik belum berjalan optimal. Oleh karena itu akan dilakukan
upaya peningkatan kaji terap teknologi spesifik lokasi pengendalian OPT
dan penanganan DPI, meliputi:
a. Studi dinamika populasi OPT, untuk mengetahui perkembangan
populasi/serangan OPT dalam mendukung penerapan (SPOT-STOP)
pengendalian OPT
b. Uji biotipe WBC, untuk mengetahui jenis biotipe WBC yang
berkembang di lapangan pada musim tanam berjalan.
c. Rice Garden, untuk mengetahui reaksi varietas terhadap
perkembangan OPT.
d. Taksasi kehilangan hasil, untuk mengetahui potensi kehilangan hasil
akibat serangan OPT
e. Uji adaptasi pola tanam terhadap dampak perubahan iklim, untuk
memperoleh rekomendasi pola dan waktu tanam dalam rangka
meminamalkan dampak perubahan iklim.
f. Uji toleransi tanaman terhadap dampak perubahan ilkim, untuk
memperoleh rekomendasi teknologi budidaya tanaman yang adaptif
terhadap dampak perubahan iklim.
3.1.6. Peningkatan Gerakan Pengendalian OPT dan Penanganan DPI
Gerakan pengendalian OPT dan penanganan DPI saat ini masih belum
optimal, karena Pos Simpul Koordinasi (POSKO) pengendalian OPT
belum berjalan dengan baik sebagai akibat dari konsekuensi penerapan
otonomi daerah. Hal ini tergambar dari ketersediaan sumber daya
manusia dan manajemen di bidang perlindungan tanaman yang sangat
beragam latar belakangnya, terutama pendidikan. Ke depan, koordinasi
Laporan Tahunan 2015 11
tri partit pengendalian antara POPT-PPL-KCD/Mantri Tani perlu
diaktifkan kembali.
3.1.7. Penyediaan Sarana Pengendalian OPT dan Penanganan DPI
Perubahan iklim ekstrim akhir-akhir ini yang sulit diprediksi sangat
berpengaruh terhadap perkembangan OPT dan meluasnya kejadian
banjir/kekeringanserta merupakan kendala utama dalam upaya
peningkatan produksi. Sarana pengendalian OPT dan penanganan DPI
yang tersedia saat ini belum memadai baik jumlah maupun
pengelolaannya, sebagai akibat belum seragamnya pemahaman
terhadap pentingnya tindakan cepat pengamanan produksi dari
serangan OPT dan DPI. Oleh karena itu, perlu diupayakan penyediaan
sarana dan prasarana pengendalian OPT (agens hayati, pestisida nabati,
pestisida kimiawi dan alat aplikasinya, gudang penyimpanan sarana
pengendalian, kendaraan operasional BPT dan LPHP) dan penanganan
DPI dengan menggunakan teknologi iklim terapan (Kalender Tanam,
varietas tahan banjir dan kekeringan). Terkait kegiatan pengumpulan
data unsur-unsur iklim untuk mendapatkan prakiraan awal musim
tanam diupayakan kerjasama dengan Badan Meteorologi Klimatologi
dan Geofisika (BMKG).
3.1.8. Penguatan Data Base dan Sistem Informasi Manajemen (SIM)
Pengumpulan serta pelaporan data OPT dan DPI selalu mengalami
keterlambatan, karena alur pelaporan yang terlalu panjang
(memerlukan waktu ± 30 hari sampai di pusat). Untuk mempercepat
alur informasi, diupayakan pengembangan alur pelaporan secara online.
Pusat pengumpulan data berada di LPHP, sedangkan Direktorat
Perlindungan Tamanan Pangan dan UPTD BPTPH diharapkan dapat
mengakses data OPT dan DPI secara langsung dari LPHP, sehingga waktu
yang dibutuhkan untuk alur pelaporan sampai di pusat dapat dipercepat
menjadi 15 hari.
3.2. Kegiatan
Kegiatan pengamanan produksi tanaman pangan dari serangan OPT dan
terkena DPI tahun 2015, alokasi anggaran tersebut dalam rangka mendukung
program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu pangan untuk
mencapai swasembada dan swasembada bekelanjutan. Alokasi anggaran
penguatan perlindungan (pusat) yaitu :
Laporan Tahunan 2015 12
Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Direktorat Perlindungan Tanaman
Pangan didukung oleh empat subdirektorat, satu subbagian tatausaha dan satu
jabatan fungsional :
1. Subdirektorat Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan
Subdirektorat Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan data
organisme pengganggu tumbuhan.
Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Pengelolaan Data
Organisme Pengganggu Tumbuhan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:
a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang monitoring dan analisis data
serta evaluasi dan pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring dan analisis data
serta evaluasi dan pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
monitoring dan analisis data serta evaluasi dan pelaporan data organisme
pengganggu tumbuhan;
Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang monitoring dan
analisis data serta evaluasi dan pelaporan data organisme pengganggu
tumbuhan.
Adapun bentuk kegiatan – kegiatan dalam mencapai target kinerja output
pengelolaan data OPT ini adalah :
a. Penyempurnaan pedoman pengamatan dan pelaporan perlindungan
tanaman pangan
b. Data dan informasi perlindungan tanaman pangan
c. Evaluasi perlindungan tanaman pangan tahun 2015
d. Laporan perkembangan luas serangan OPT
e. Laporan tahunan dan LAKIP perlindungan tanaman pangan
2. Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim
Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
Laporan Tahunan 2015 13
standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang dampak perubahan iklim.
Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim
menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:
a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang adaptasi dan mitigasi dampak
perubahan iklim;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang adaptasi dan mitigasi dampak
perubahan iklim;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim;
Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang adaptasi dan
mitigasi dampak perubahan iklim.
Adapun bentuk kegiatan – kegiatan dalam mencapai target kinerja output
Dampak Perubahan Iklim adalah :
a. Pedoman teknis penerapan penanganan dampak perubahan iklim (PPDPI)
b. Data dampak perubahan iklim (DPI)
c. Data pelaksanaan PPDPI
d. Buku peta daerah rawan banjir dan kekeringan tahun 2015
e. Buku Informasi Luas Kerusakan Tanaman Pangan Akibat DPI (Padi, Jagung
dan Kedelai) tahun 2015
f. Succes Story SLI
g. Sosialisasi Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan
h. Sarana pendukung pengelolaan data DPI
i. Peralatan dan fasilitas perkantoran
3. Subdirektorat Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
Subdirektorat Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi pengendalian
organisme pengganggu tumbuhan.
Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Teknologi Pengendalian
Organisme Pengganggu Tumbuhan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:
Laporan Tahunan 2015 14
a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang identifikasi dan verifikasi
teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan verifikasi
teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
identifikasi dan verifikasi teknologi pengendalian organisme pengganggu
tumbuhan;
Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan
verifikasi teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
Adapun bentuk kegiatan – kegiatan dalam mencapai target kinerja output
Teknologi Pengendallian Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah :
a. Data pengendalian OPT tanaman pangan
b. Bahan informasi pengendalian OPT tanaman pangan
c. Pertemuan masyarakat perlindungan tumbuhan dan hewan indonesia
(MPTHI)
d. Teknologi pengendalian OPT berwawasan PHT
e. Rapat koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman
pangan tahun 2015
f. Pendampingan gerakan SPOT STOP pengendalian OPT tanaman pangan
g. Pencananangan gerakan pengendalian OPT tanaman padi/jagung
h. Evaluasi pelaksanakan pemanfaatan musuh alami dalam pengendalian
hama tikus
i. Optimalisasi pemanfaatan musuh alam hama tanaman ubi kayu
j. Pengendaan sarana pendukung pengolah data teknologi pengendalian
OPT.
4. Subdirektorat Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu
Subdirektorat Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasyarakatan dan kelembagaan
pengendalian hama terpadu serta analisis dampak lingkungan.
Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Pengelolaan
Pengendalian Hama Terpadu menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:
Laporan Tahunan 2015 15
a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pemasyarakatan dan
kelembagaan pengendalian hama terpadu serta analisis dampak
lingkungan;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan dan
kelembagaan pengendalian hama terpadu serta analisis dampak
lingkungan;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pemasyarakatan dan kelembagaan pengendalian hama terpadu serta
analisis dampak lingkungan;
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
pemasyarakatan dan kelembagaan pengendalian hama terpadu serta
analisis dampak lingkungan.
Adapun bentuk kegiatan – kegiatan dalam mencapai target kinerja output
Pengelolaan Pengendalian Hama Terpaduadalah :
a. Pedoman teknis kelembagaan PHT
b. Penguatan data kelembagaan PHT
c. Penilaian POPT , POPT-PHP, LPHP, kelompok tani pengembang agens hayati
dan petani pengembang PHT teladan
d. Pertemuan koomisi perlindungan tanaman (KPT)
e. Optimalisasi peran LPHP (APBN-P)
f. Sarana pendukung pengolah data pelaksaan sistem PHT
g. Pengadaan inventarisasi kantor subdit PHT.
5. Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian,
keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat serta kearsipan
Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.
Adapun bentuk kegiatan kegiatan dalam mencapai target kinerja output tata
usaha adalah :
a. Laporan kegiatan ketatausahaan perlindungan tanaman pangan
b. Sarana pendukung pengelolaan ketatausahaan
c. Sarana prasarana dan inventaris kantor perlindungan tanaman pangan
Laporan Tahunan 2015 16
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai
dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Adapun bentuk kegiatan dalam mencapai target kinerja output fungsional
adalah :
a. Penyusunan dan pengelolaan warta perlintan
b. Pengembangan jabatan fungsional
c. Pengembangan sertifikasi profesi POPT
Laporan Tahunan 2015 17
IV. CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2015
4.1. Capaian Rencana Strategis
Sesuai dengan tugas perlindungan tanaman pangan untuk mengamankan
produksi dari serangan OPT dan gangguan akibat DPI untuk mencapai
swasembada dan swasembada berkelanjutan melalui penekanan kehilangan
hasil maka ditetapkan indikator kinerja utama.
Berdasarkan indikator kinerja utama perlindungan tanaman pangan Tahun
2015 telah ditetapkan target indikator sasaran strategis. Capaian kinerja
strategis adalah 100,48% - 103,76% dengan kategori capaian sangat
berhasildapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Direktorat
Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2015.
4.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015
Komoditas tanaman pangan terdiri dari padi, jagung, kedelai, kacang tanah,
kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Pencapaian produksi tanaman pangan
masih difokuskan pada komoditas utama yaitu padi, jagung, dan kedelai.
Sementara pencapaian komoditas lainnya merupakan bagian dari upaya
diversifikasi pangan di Indonesia.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Luas areal tanaman
pangan aman dari
gangguan OPT dan DPI,
meliputi komoditas :
- Padi 93,00 % 95,92 % 103,14 %
- Jagung 98,00 % 98,47 % 100,48 %
- Kedelai 97,00 % 97,51 % 100,52 %
- Kacang Tanah 98,00 % 99,20 % 101,22 %
- Kacang Hijau 98,00 % 99,78 % 101,81 %
- Ubi Kayu 98,00 % 99,73 % 101,76 %
- Ubi Jalar 98,00 % 99,80 % 101,84 %
Mengamankan produksi
tanaman pangan dari serangan
OPT dan terkena DPI
Realisasi (%)Target (%) Capaian (%)
Laporan Tahunan 2015 18
Target Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan pada Tahun 2015 yaitu
mengamankan areal tanaman pangan dari serangan OPT dan terkena DPI
(banjir dan kekeringan) dengan rincian : padi 93%, jagung 98%, kedelai 97%,
kacang tanah 98%, kacang hijau 98%, ubi kayu 98% dan ubi jalar 98% dari luas
pertanaman. Secara rinci, data luas serangan OPT utama, banjir dan kekeringan
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2. Luas Areal Aman dari OPT dan DPI Tahun 2015
4.2.1. Capaian Pengamanan Areal Tanaman Padi dari Serangan OPT Utama dan
Terkena DPI Tahun 2015
Luas areal pertanaman padi yang terkena serangan OPT utama, banjir dan
kekeringan seluas 1.099.446 Ha (puso: 250.296 ha). Upaya pengendalian
OPT telah dilakukan seluas1.046.988 ha(luas sembuh 190.347 ha),
sedangkan untuk banjir dan kekeringan luas surut 57.952 ha, dan luas pulih
80.652 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun
2015, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 13.410.937ha
atau mencapai 95,92% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan
Terkena Puso Terkena Puso Terkena Puso Terkena Puso Terkena Puso Terkena Puso Terkena Puso
1 Total Luas Tanam (Ha)
2 Luas OPT Utama (Ha) awal 373.129 6.869 23.552 68 7.329 7 2.740 1 1.065 17 1.958 9 265 0
Luas Pengendalian (Ha)
Luas Sembuh (Ha)
Luas OPT Utama (Ha) akhir 182.782 6.869 11.770 68 5.193 7 1.928 1 276 17 1.456 9 186 0
3 Luas Terkena DPI (Ha) awal 726.317 243.427 80.207 23.497 17.519 6.385 935 166 215 33 41 3 31 30
- Banjir (Ha) 129.116 25.496 5.179 1.568 2.194 1.384 170 10 97 3 23 3 30 30
- Kekeringan (Ha) 597.202 217.931 75.027 21.929 15.326 5.002 766 156 118 30 18 0 1 0
Luas surut (Ha)
Luas pulih (Ha)
Luas Terkena DPI (Ha) akhir 387.861 243.427 50.011 23.497 11.985 6.385 935 166 215 33 41 3 31 30
- Banjir (Ha) 48.330 25.496 2.535 1.568 1.751 1.384 170 10 97 3 23 3 30 30
- Kekeringan (Ha) 339.531 217.931 47.476 21.929 10.234 5.002 766 156 118 30 18 0 1 0
4 Total Luas OPT Utama + Terkena DPI (Ha) awal 1.099.446 250.296 103.759 23.566 24.848 6.392 3.675 166 1.281 50 1.999 12 296 30
5 Total Luas OPT Utama + Terkena DPI (Ha) akhir 570.643 250.296 61.780 23.566 17.178 6.392 2.863 166 491 50 1.497 12 217 30
- Thd Total Luas Tanam (%) 4,08 1,79 1,53 0,58 2,49 0,93 0,80 0,05 0,22 0,02 0,27 0,00 0,20 0,03
No Uraian Padi Jagung Kedelai
219.315
Kacang hijau Ubi kayu Ubi jalar
13.981.580 4.035.257 689.141 356.723 219.806 548.008 108.912
Kacang tanah
1.504
789
2.145
502
Luas Areal yang Aman dari OPT dan DPI (Ha) 13.410.937 3.973.477 671.963 353.860
- Thd Total Luas Tanam (%) 95,92 98,47 97,51 99,20
Capaian Kinerja 103,14 100,48 100,52 101,22 101,76 101,84
1.046.988
190.347
31.882
11.783
10.282
2.136
1.681
812
101,81
546.511 108.695
99,78 99,73 99,80
1.422
79
-
- -
57.952
80.652
1.677
2.933
75
1.716
-
-
-
-
-
Laporan Tahunan 2015 19
target tahun 2015 (93%), maka capaian pengamanan areal pertanaman padi
melebihi dari target sebesar 103,14%.
Luas puso tahun 2015 paling tinggi diakibatkan oleh kekeringan seluas
217.931 ha. Tingginya puso akibat kekeringan karena dipengaruhi oleh El-
Nino moderat hingga kuat sehingga musim kemaraunya lebih panjang.
4.2.2. Capaian Pengamanan Areal Tanaman Jagung dari Serangan OPT Utama
dan Terkena DPI Tahun 2015
Luas areal pertanaman jagung yang terkena serangan OPT utama, banjir dan
kekeringan seluas 103.759 Ha (puso: 23.566 ha). Upaya pengendalian OPT
telah dilakukan seluas31.882 ha(luas sembuh 11.783 ha), sedangkan untuk
banjir dan kekeringanluas surut 1.677 ha, dan luas pulih 2.933 ha. Dengan
adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang
dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 3.973.477ha atau mencapai
98,47% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun
2015 (98%), maka capaian pengamanan areal pertanaman jagung melebihi
dari target sebesar 100,48%.
4.2.3. Capaian Pengamanan Areal Tanaman Kedelai dari Serangan OPT Utama
dan Terkena DPI Tahun 2015
Luas areal pertanaman kedelai yang terkena serangan OPT utama, banjir dan
kekeringan seluas 24.848 Ha (puso: 6.392 ha). Upaya pengendalian OPT
telah dilakukan seluas10.282ha (luas sembuh 2.136 ha), sedangkan untuk
banjir dan kekeringan luas surut 75 ha, dan luas pulih 1.716 ha. Dengan
adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang
dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 671.963ha atau mencapai 97,51%
dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (97%),
maka capaian pengamanan areal pertanaman kedelai melebihi dari target
sebesar 100,52%.
4.2.4. Capaian Pengamanan Areal Tanaman Kacang Tanah dari Serangan OPT
Utama dan Terkena DPI Tahun 2015
Luas areal pertanaman kacang tanah yang terkena serangan OPT utama,
banjir dan kekeringan seluas 3.675 Ha (puso: 166 ha). Upaya pengendalian
OPT telah dilakukan seluas1.681ha (luas sembuh 812 ha). Dengan adanya
upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat
Laporan Tahunan 2015 20
diamankan dari OPT dan DPI seluas 353.860ha atau mencapai 99,20% dari
total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (98%),
maka capaian pengamanan areal pertanaman kacang tanah melebihi dari
target sebesar 101,22%.
4.2.5. Capaian Pengamanan Areal Tanaman Kacang Hijau dari Serangan OPT
Utama dan Terkena DPI Tahun 2015
Luas areal pertanaman kacang hijau yang terkena serangan OPT utama,
banjir dan kekeringan seluas 1.281 Ha (puso: 50 ha). Upaya pengendalian
OPT telah dilakukan seluas1.504ha (luas sembuh 789 ha). Dengan adanya
upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat
diamankan dari OPT dan DPI seluas 219.315ha atau mencapai 99,78% dari
total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (98%),
maka capaian pengamanan areal pertanaman kacang hijau melebihi dari
target sebesar 101,81%.
4.2.6. Capaian Pengamanan Areal Tanaman Ubi Kayu dari Serangan OPT Utama
dan Terkena DPI Tahun 2015
Luas areal pertanaman ubi kayu yang terkena serangan OPT utama, banjir
dan kekeringan seluas 1.999 Ha (puso: 12 ha). Upaya pengendalian OPT
telah dilakukan seluas2.145ha (luas sembuh 502 ha). Dengan adanya upaya
pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat diamankan
dari OPT dan DPI seluas 546.511ha atau mencapai 99,73% dari total luas
tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (98%), maka capaian
pengamanan areal pertanaman ubi kayu melebihi dari target sebesar
101,76%.
4.2.7. Capaian Pengamanan Areal Tanaman Ubi Jalar dari Serangan OPT Utama
dan Terkena DPI Tahun 2015
Luas areal pertanaman ubi jalar yang terkena serangan OPT utama, banjir
dan kekeringan seluas 296 Ha (puso: 30 ha). Upaya pengendalian OPT telah
dilakukan seluas1.422ha (luas sembuh 79 ha). Dengan adanya upaya
pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat diamankan
dari OPT dan DPI seluas 108.695ha atau mencapai 99,80% dari total luas
tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (98%), maka capaian
Laporan Tahunan 2015 21
pengamanan areal pertanaman ubi jalar melebihi dari target sebesar
101,84%.
4.3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman
Pangan dari Gangguan OPT dan DPITahun 2015
Dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi, perlindungan tanama
pangan sesuai dengan tugas dan fungsinyamenetapkan indikator kinerja
perlindungan tanaman pangan yaitu keluaran (output) adalah penerapan
pengendalian hama terpadu (PPHT), penerapan penangan DPI (PPDPI), gerakan
pengendaliandan bahan sarana pengendalian OPT dan DPI. Hasil (outcome)
adalah 93% luas areal tanam padi, 98% areal tanam jagung, 97% areal tanam
kedelai, 98% areal tanam kacang tanah, 98% areal tanam kacang hijau, 98%
areal tanam ubi kayu, dan 98% areal tanam ubi jalar aman dari gangguan OPT
dan DPI dapat tercapai dengan menerapkan budidaya tanaman sehat.
Pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan dalam rangka mendukung
upaya peningkatan produksi dilakukan dengan dukungan anggaran pusat APBN
maupun anggaran Dekonsentrasi. Beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan
dalam rangka mencapai sasaran kinerja Tahun 2015 pada tanaman pangan,
sebagai berikut:
1. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT)
Kegiatan PPHT tahun 2015 dialokasikan sebanyak 151 unit, terdiri dari PPHT
padi135 unit, PPHT jagung 7 unit danPPHT kedelai9 unit.Realisasi pelaksanaan
sampai dengan akhir Desember 2015 mencapai 147 unit (97,35% dari target),
terdiri dari PPHT padi 132 unit (97,78% dari target), PPHT jagung 7 unit (100%
dari target) dan PPHT kedelai 8 unit (88,88% dari target). Sasaran kegiatan
PPHT adalah dapat mengamankan tanaman padi 3.375 ha, jagung 105 ha,
kedelai 90 ha dari serangan OPT.
Hasil (outcome) dari kegiatan PPHT adalah penurunan pemakaian pestisida
kimia, peningkatan pemanfaatan teknologi ramah lngkungan dan peningkatan
produksi. Sedangkan dampaknya adalah PHT membudaya di masyarakat,
pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan, ekosistem terjaga dan produk
pangan aman bagi kesehatan.
Laporan Tahunan 2015 22
Beberapa kendala/permasalahan sehingga PPHT tidak mencapai target : 1)
tidak terpenuhinya persyaratan kelompok tani yang terdaftar di e proposal, 2)
terjadinya tumpang tindih CPCL dengan kegiatan lain, 3) terjadinya
kekeringan/El Nino kuat tahun 2015, 4) penanggung jawab kegiatan PPHT di
Direktorat Jenderal PSP DIPA APBN-P sehingga pelaksanaanya disebagian
daerah kurang optimal. Solusi dari permasalah yang dihadapi dalam
merealisasikan pelaksanaan P-PHT adalah penyiapan kelengkapan kelompok
tani untuk e-proposal dan sebaiknya penanggung jawab kegiatan adalah
kepala UPTD.
2. Penerapan Penangan DPI (PPDPI)
Pada tahun anggaran 2015, strategi pemberdayaan petani dalam menghadapi
dampak perubahan iklim tidak lagi dalam bentuk sekolah lapangan namun
telah diimplementasikan dalam penerapan penanganan dampak perubahan
iklim.
Tujuan dilaksanakan PPDPI adalah : mengurangi resiko kehilangan hasil akibat
dampak perubahan iklim (banjir/kekeringan), meningkatkan efiensi dan
efektifitas usahatani melalui pengelolaan budidaya sesuai iklim
setempat/spesifik lokasi yang optimal, dan meningkatkan produksi tanaman
pangan.
Alokasi kegiatan PPDPI pada tahun 2015 sebanyak 100 unit, realisasi
pelaksanaan sampai dengan akhir Desember 2015 mencapai 80 unit
(80,00%dari target). Sasaran PPDPI adalah pengamanan produksi dan
pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dan terciptanya strategi antisipasi,
adaptasi, dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.
Penyebab tidak tercapai target adalah telah lewat musim tanam (Oktober),
terkendala e-proposal dan terjadinya perubahan iklim eksrim/fenomena El-
Nino kuat (musim kering) pada tahun 2015 yang menyebabkan tertundanya
waktu tanam karena kekeringan yang cukup panjang. Upaya tindak lanjut
adalah untuk kegiatan PPDPI selanjutnya, CPCL harus ditentukan lebih awal
dan kelompok tani harus sudah terdaftar secara e-proposal dan pemilihan
waktu tanam dan komoditas yang tepat sesuai spesifik lokasi
3. Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit
Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit/Laboratorium Agens Hayati
(LPHP/LAH) sebagai institusi terdepan perlindungan tanaman mempunyai
peranan yang penting dalam keberhasilan kegiatan pengamanan produksi.
Laporan Tahunan 2015 23
Peran LPHP tidak hanya sebagai institusi/wadah bagi Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan pembinaan terhadap kelembagaan PHT di
tingkat lapangan, tetapi juga sebagai institusi yang dituntut untuk
mengembangkan teknologi terapan di bidang perlindungan tanaman berbasis
PHT.
Kegiatan utama yang dilaksanakan LPHP antara lain : Pengamatan,
Peramalan, dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (P3OPT),
kegiatan ini salah satunya bertujuan untuk memantau perkembangan luas
serangan OPT yang terjadi pada areal pertanaman pangan.
Tahun 2015 , jumlah LPHP sebanyak 95 unit, tersebar di 32 provinsi, namun
kondisi LPHP/LAH dari sisi sarana dan kegiatan sangat bervariasi disetiap
daerah. Untuk mengoptimalkan kinerja LPHP/LAH dilakukan pembekalan
kepada petugas LPHP melalui kegiatan Optimalilasi Peran LPHP.
4. Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak
Perubahan Iklim (DPI)
Sesuai dengan arah kebijakan Perlindungan Tanaman Pangan yaitupengaman
tanaman pangan dilakukan dengan sistem PHT melalui dua cara, yaitu pre-
emtif (budidaya tanaman sehat, pengaturan pola tanam, pengamatan
intensif, penggunaan agens hayati/pestisida nabati) dan responsif (gerakan
pengendalian dan penggunaan pestisida secara 6 tepat). Tindakan pre-emptif
yaitu melakukan upaya-upaya pengendalian OPT berdasarkan pengalaman
musim yang lalu agar SPOT serangan OPT pada musim tanam berikutnya tidak
terjadi. Sedangkan tindakan responsif yaitu melakukan upaya-upaya
pengendalian berdasarkan pengamatan OPT pada musim yang sedang
berjalan. Apabila sudah terjadi gejala serangan (SPOT) berdasarkan
pengamatan periodik, maka segera dikendalikan (STOP).
Dalam rangka mendukung arah kebijakan tersebut Tahun 2015 dialokasikan
anggaran sarana pengendalian OPT/DPI berupa alat pengendalian
(handsprayer, mistblower, sarung tangan, dan pompa air) serta pestisida
dalam bentuk DIPA Dekonsentrasi yang dialokasikandi 31 provinsi (sebanyak
31 paket). Realisasi pengadaan bahan dan sarana pengendalian OPT sebanyak
29 paket (93,55% dari target).Penyebab tidak tercapainya target karenadi
Provinsi Sulawesi Utara dan Bangka Belitung, kegiatan tersebut tidak
dilaksanakan. Di Provinsi Bangka Belitung tidak terlaksana karena tidak ada
kesepakatan antaraDinas Pertanian dan BPTPH sebagai pengguna, sedangkan
di Provinsi NTT terlaksana hanya 25% karena terjadi kecelakaan kapal yang
Laporan Tahunan 2015 24
mengangkut pestisida tenggelam.
5. Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
Pada tahun 2015, gerakan pengendalian OPT (yang berasal dari APBNP)
dialokasikan sebanyak 115 kali dan terealisasi 111 kali (96,52% dari target).
Gerakan pengendalian dari dana TP sebanyak 102 kali terealisasi 98 kali
(96,08% dari target), dan gerakan pengendalian rintisan kecamatan PHT
sebanyak 13 kali teralisasi 13 kali (100% dari target).
6. Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Perlindungan Tanaman
Dalam rangka pemberdayaan dan penguatan kelembagaan perlindungan
tanaman, pada tahun 2015 telah dialokasikan dukungan operasional untuk
Brigade Proteksi Tanaman (BPT) 82 unit, Pos Pengembangan Agens Hayati
(PPAH) 243 unit, Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit/Laboratorium
Agens Hayati (LPHP/LAH) 95 unit, petugas Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan dan Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) 2.556 orang, THL-
TB POPT-PHP 1.174 orang, dan petani pengamat 2.949 orang.
Realisasi operasional BPT mencapai 82 unit (100% dari target), operasional
PPAH 217 unit (89,30% dari target), operasional LPHP/LAH 98 unit (100% dari
target), petugas POPT-PHP 2.555 orang (99,96% dari target), THL-TB POPT-
PHP 1.173 orang (99,91% dari target), dan petani pengamat 2.949 orang
(100% dari target).
4.4. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015
Dalam rangka pencapaian sasaran pengamanan areal tanam dari gangguan
OPT dan DPI tahun 2015, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan
mengalokasikan dana untuk kegiatan Refocusing dan APBNP-TP yaitu Program
Penguatan Perlindungan Tanaman dari Gangguan OPT dan DPI. Kegiatan
meliputi :
1. Subdirektorat Pengelolaan Data OPT
a. Penyempurnaan Pedoman Pengamatan dan Pelaporan Perlindungan
Tanaman Pangan
Pedoman Pengamatan dan Pelaporan Perlindunan Tanaman Pangan
sangat diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengamatan
OPT/DPI dan pelaporannya. Pedoman tersebut telah beberapa kali
direvisi untuk penyempurnaan yang disesuaikan dengan kondisi OPT
dan teknologi pengendalian terkini tanpa mengurangi keakuratan data
Laporan Tahunan 2015 25
dan dapat diterapkan oleh petugas POPT-PHP di lapangan. Dalam
rangka mendukung kegiatan tersebut telah dilaksanakan identifikasi
permasalahan pengamatan dan pelaporan perlindungan tanaman
pangan ke Provinsi Lampung, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, DI
Yogyakarta, NTB, Jawa Tengah, Maluku, Jawa Barat, Banten, Gorontalo,
Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Dan hasil dari kegiataan
tersebut telah di cetak buku Petunjuk Teknis Pemantauan, Pengamatan
dan Pelaporan OPT dan DPI sebanyak 3.800 buku. Agar pelaksananan
pengamatan dan pelaporan berjalan sesuai dengan yang diharapkan
telah dilaksanakan sosialisasi buku Petunjuk Teknis Pemantauan,
Pengamatan dan Pelaporan OPT dan DPI ke 33 provinsi.
Realisasi anggaran sebesar Rp. 358.364.369,- atau 93,31% dari pagu
anggaran sebesar 384.055.000,-.
b. Data dan Informasi Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2015
Buku data dan informasi berisi data serangan OPT/DPI yang akurat,
lengkap, berkesinambungan, tepat waktu serta informasi tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan serangan OPT, serta
informasi kegiatan perlindungan terkait lainnya sangat diperlukan dalam
perumusan langkah operasional dan strategis pengelolaan OPT/DPI.
Data dan informasi tersebut menjadi dasar rujukan perencanaan dalam
mempersiapkan upaya antisipasi serangan, dan kesiapan teknik, serta
operasional pengendalian OPT di lapangan. Sehubungan dengan itu,
maka dipandang perlu untuk melakukan inventarisasi data dan
informasi perlindungan tanaman pangan untuk selanjutnya
didokumentasikandalam bentuk Buku Data dan Informasi Perlindungan
Tanaman Pangan sebanyak 50 buku.
Dalam rangka penyusunan buku telah dilakukan kunjungan ke Provinsi
Jawa Timur, Lampung, Jawa Barat, Banten, Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi
Selatan, Sumatera Barat, Jatisari, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan
Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Sumatera
Selatan dan Kalimantan Barat.
Realiasi anggaran Rp. 205.018.201,- (93,56% dari alokasi sebesar Rp.
219.135.000,-)
c. Rapat Evaluasi Perlindungan Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2015 26
Pelaksanaan pertemuan evaluasi perlindungan tanaman bertujuan
untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tahun
2015 sekaligus melakukan kordinasi untuk rencana kegiatan tahun 2016.
Pertemuan dilaksanakan di Hotel Bumi Wiyata, Depok tanggal 17-19
November 2015.
Hasil dari kegiatan :
Peran jajaran perlindungan tanaman pangan dalam pencapaian target
produksi adalah pengamanan produksi dari gangguan OPT dan DPI
dengan melaksanakan kegiatan yang mempunyai output langsung
terhadap perlindungan. Pada tahun 2016, akan dialokaskan kegiatan-
kegiatan untuk pencapaian target diatas diantaranya pengembangan
padi organik seluas 4.000 ha yang meliputi 200 desa yang tentunya
membutuhkan pengawalan jajaran BPTPH.
d. Laporan Perkembangan Luas Serangan OPT
Data dan informasi perlindungan tanaman pangan meliputi
perkembangan pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan,
perkembangan serangan OPT yang diperoleh dari hasil pengamatan
tetap maupun pengamatan keliling, serta berdasarkan hasil tangkapan
lampu perangkap (light trap), serta data dan informasi lainnya.
Selama tahun 2015 telah diperbanyak laporan mingguan 52 kali, laporan
bulanan 12 kali.
Perjalanan pemantauan perkembangan serangan OPT telah dilakukan ke
Provinsi Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara,
Lampung dan Banten.
Realiasi anggaran Rp. 172.261.390,- atau 97,32% dari pagu anggaran
sebesar Rp. 177.000.000,-.
e. Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Perlindungan
Tanaman Pangan
Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan merupakan
laporan pelaksanaan kegiatan dan program Direktorat Perlindungan
Tanaman Pangan selama satu Tahun Anggaran. Laporan berisi informasi
struktur organisasi dan ketatausahaan, evaluasi pelaksanaan kegiatan
pengamatan, pengelolaan database OPT/ DPI, upaya pengendalian OPT
Laporan Tahunan 2015 27
dan penanganan DPI, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pendukung
lainnya secara komprehensif. Berdasarkan evaluasi tersebut dapat
disimpulkan kendala dan permasalahan yang terjadi sehingga dapat
dirumuskan upaya pemecahannya.
Laporan Kinerja merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi
pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai
tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja berisi ikhtisar
pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen
penetapan kinerja dan dokumen perencanaan, yaitumenyajikan
informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi
pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang
memadai atas pencapaian kinerja, dan perbandingan capaian indikator
kinerja dengan target kinerja yang direncanakan.
Kegiatan diadakan di Aula Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan
pada tanggal 26 Februari 2016 yang dihadiri oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian, dan Tim Pelaporan Direktorat Perlindungan
Tanaman Pangan.
2. Subdirekorat Dampak Perubahan Iklim (DPI)
a. Pedoman Teknis Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim
(PPDPI)
Kegiatan penerapan penanganan DPI merupakan kegiatan yang
bertujuan untuk mengurangi resiko kehilangan hasil akibat dampak
perubahan iklim (banjir dan kekeringan). Agar pelaksanaan penerapan
penanganan PPDPI berjalan optimal, telah dicetak acuan/pedoman
PPDPI sebanyak 324 buku sebagai dasar pelaksanaan PPDPI oleh
petugas di lapangan.
Realisasi anggaran sebesar Rp. 14.517.900,- atau 100% dari pagu
anggaran sebesar Rp. 14.518.000,-
b. Data Dampak Perubahan Iklim (DPI)
Pengelolaan data DPI merupakan salah satu upaya untuk menyediakan
serta mendokumentasikan data DPI secara seri, lengkap dan akurat
sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk pengambil keputusan
dalam hal meminimalkan dampak negatif dari perubahan iklim.
Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan data DPI telah
dilakukan:
Laporan Tahunan 2015 28
1) Monitoring kegiatan upsus padi, jagung dan kedelai ke Sumatera
Barat, Jawa Baratdan Bengkulu
2) Bimbingan pengelolaan data DPI keProvinsiAceh, Sumatera Utara,
Sumatera Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah,
Malukudan Sumatera Selatan
3) Pembinaan penerapan kebijakan perlindungan tanaman pangan ke
Banten, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Bengkulu.
4) Koordinasi/konsultasi/konsolidasi ke Depok
5) Menghadiri rapat kerja teknis ke Jakarta (kantor JICA, BMKG dan
KLH), Bekasi, Bogor, Bandung, Jatisari, Serang, Cipayung dan
Singkawang
Realisasi anggaran sebesar Rp. 330.049.244,- atau 85,50% dari pagu
anggaran sebesar Rp. 386.024.000,-.
c. Data Pelaksanaan PPDPI
PPDPI merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan
kemampuan petani dalam proses kegiatan budidaya pertanian dengan
melaksanakan strategi antisipasi dan adaptasi yang disesuaikan dengan
kondisi setempat (spesifik lokasi). Pada tahun 2015, telah dilaksanakan:
1) Bimbingan teknis pelaksanaan PPDPI ke Provinsi Sulawesi Selatan,
Nusa Tenggara Barat, Aceh, Lampung, Jawa Timur dan Jawa Barat
2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDPI ke Yogyakarta, Sulawesi
Selatan, Banten, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Jawa Tengah,
Kalimantan Selatan dan Lampung.
3) Bimbingan teknis pelaksanaan PPDPI (APBN-P) ke Provinsi Aceh
4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDPI (APBN-P) ke Provinsi
Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Realisasi anggaran sebesar Rp. 150.026.910,- atau 92,51% dari pagu
anggaran sebesar Rp. 162.172.000,-.
d. Buku Peta Daerah Rawan Banjir dan Kekeringan
Buku peta daerah rawan banjir dan kekeringan berisi informasi sebaran
daerah rawan banjir dan kekeringan, telah dicetak sebanyak 250 buku.
Untuk mendukung penyusunan buku tersebut perlu dilakukan kegiatan
pemantauan terhadap daerah rawan banjir dan kekeringan di wilayah-
wilayah provinsi di Indonesia. Selama tahun 2015 telah dilaksanakan
verifikasi daerah terkena DPI ke provinsi Kalimantan Selatan, Jawa Barat,
Jawa Tengah, Banten, Sumatera Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan,
Laporan Tahunan 2015 29
Lampung, DI. Yogyakarta, Sulawesi Utara, Bengkulu dan Aceh. Tujuan
kegiatan tersebut yaitu untuk melakukan verifikasi ke daerah bencana
alam tahun2015, menyusun bahan informasi banjir dan kekeringan
tahun 2015, menginventarisasi daerah-daerah rawan banjir dan
kekeringan berdasarkan rerata 5 tahun (2010-2014).
Realiasi anggaran Rp. 181.546.840,- (95,93% dari alokasi Rp.
189.242.000,-).
e. Buku Informasi Luas Kerusakan Tanaman Pangan akibat DPI (Padi,
Jagung dan kedelai) Tahun 2014
Informasi Luas Kerusakan Tanaman Pangan akibat DPI (Padi, Jagung,
Kedelai) Tahun 2015 berisi informasi data perkembangan banjir dan
kekeringan pada tanaman pangan di Indonesia terutama padi, jagung
dan kedelai. Tujuan adalah menyajikan informasi dampak perubahan
iklim berupa data banjir dan kekeringan dan melakukan monitoring dan
evaluasi daerah terkena DPI.
Pada tahun 2015 telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi daerah
terkena DPI ke Banten, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa
Timur, Riau, Bengkulu, DI Yogyakarta, Sumatera Selatan, Sulawesi
Selatan, Maluku, Aceh dan NTT.
Realiasi anggaran Rp. 144.462.873,- (97,10% dari alokasi
Rp.148.770.000,-).
f. Succes Story SLI
Dengan berakhirnya kegiatan SLI pada tanaman pangan di tahun 2014
maka perlu dibuat Buku Success Story Sekolah Lapangan Iklim ini
dimaksudkan sebagai dokumentasi keberhasilan pelaksanaan SLI dan
manfaat yang diterima petani alumni SLI dari tahun 2007-2014.
Buku ini telah dicetak sebanyak 600 eksemplar dan telah didistribusikan
kepada Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Eselon I
terkait Lingkup Kementerian Pertanian, BMKG, dan Instansi Terkait
lainnya.
Realiasi anggaran Rp.64.799.200,- (95,76% dari alokasi Rp.67.670.000,-).
3. Subdirektorat Pengendalian OPT
a. Data Pengendalian OPT Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2015 30
Perubahanatauketidaktentuaaniklimberpengaruhlangsung terhadap
usahabudidayatanaman,
danakhirnyamempengaruhiperkembanganOrganismePenggangguTumb
uhan (OPT).
Peranperlindungantanamanpangantidakdapatditinggalkanterutamadala
mupayapengamananproduksidariserangan OPT.
Tujuandarikegiatanpengendalian OPT
tanamanpanganadalahmenyediakan data pengendalian OPT
tanamanpangan, mendatadanmemonitorluaspengendalian OPT
tanamanpangan, melakukanpembinaanpenerapan
kebijakanperlindungantanamanpangandanmelakukankegiatanuntukme
ndukungperlindungantanamanpangan. Selama tahun 2015 telah
dilakukan kunjungan ke Provinsi Jawa Timur, Lampung, Jawa Barat,
Kalimantan Barat, D.I. Yogyakarta, Maluku, Aceh, Banten, Bali, NTB,
Gorontalo, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bengkulu. Hasil dari
kegiatan tersebut adalah tersedianya data pengendalian OPT di 33
provinsi/kab/kota. Realisasai anggaran sebesar Rp. 683.720.338,- atau
82,15% dari pagu anggaran sebesar Rp. 832.291.000,-.
b. Buku Informasi Pengendalian OPT Tanaman Pangan
Buku informasi pengendalian OPT tanaman pangan berisi bahan
informasi mengenai teknologi pengendalian OPT tanaman pangan. Dan
dalam rangka meningkatkan kemampuan petugas teknologi
pengendalian OPT di pusat perlu dilaksanakan kegiatan menghadiri
rapat kerja teknis/workshop/seminar/pertemuan teknis terkait
perlindungan tanaman pangan.
Pada tahun 2015 telah dicetak buku Petunjuk teknis pengendalian OPT
spesifik lokasi sebanyak 120 eksemplar, buku petunjuk teknis
pengelolaan bantuan sarana pengendalian OPT/DPI sebanyak 125
eksemplar, buku petunjuk teknis gerakan pengendalian OPT tanaman
pangan sebanyak 125 eksemplar. RealiasasianggaranRp. 48.046.850,-
(89,26% darialokasiRp. 53.829.000,-)
c. Visualisasi Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan
Visualisasi kegiatan perlindungan tanaman panganberupa pameran,
seminardan pelatihan singkat pada pertemuanMPTHI(Masyarakat
Perlindungan Tumbuhan dan Hewan Indonesia)
Laporan Tahunan 2015 31
Masyarakat Perlindungan Tumbuhan dan Hewan Indonesia (MPTHI)
yang dideklarasikan pada tanggal 8 September 2004 merupakan suatu
wadah yang dapat mengaktualisasikan peran masyarakat perlindungan
tumbuhan dan hewan.
Realiasi anggaran Rp. 441.637.750,- (92,66% dari alokasi sebesar Rp.
476.612.000,-).
d. Rumusan Paket Teknologi Pengendalian OPT Berwawasan PHT
(Kumpulan Teknologi Pengendalian OPT Berwawasan PHT)
Teknologi pengendalian OPT tanaman pangan yang berwawasan PHT
telah dipraktekan di berbagai tempat dan mampu mengendalikan OPT
secara efektif. Namun demikian informasi mengenai teknologi
pengendalian tersebut masih relatif sedikit dan belum tersebar luas
sehingga diperlukan adanya identifikasi dan inventarisasi mengenai
teknologi pengendalian OPT.
Berkaitaan dengan hal tersebut tahun 2015 telah dilakukan perjalanan
dalam rangka mendukung kegiatan produksi tanaman pangan dan
monev penerapan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan pada
tanaman pangan ke Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku
Utara, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara,
Sulawesi Tengah, NTB, NTT, Aceh, Kalimantan Barat.
Realiasian anggaranRp. 260.984.562,- (95,95% darialokasiRp.
271.998.000,-)
e. Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan
Tahun 2015
Rapat Teknis Perlindungan Tanaman Pangan antara pusat dan daerah
membahas kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-
langkah operasional dalam rangka mengamankan sasaran produksi
tanaman pangan Tahun 2015. Tujuan dari pertemuan ini yaitu 1).
Meningkatkan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan
perlindungan tanaman pangan antara pusat dan daerah (Diperta
Propinsi dan BPTPH) upaya peningkatan ketahanan pangan, dan 2).
Mensinkronkan kegiatan perlindungan tanaman pangan Tahun 2015
untuk pusat dan daerah.
Laporan Tahunan 2015 32
f. Laporan Pendampingan Gerakan SPOT STOP Pengendalian OPT
Gerakan “SPOT STOP” merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam
upaya perlindungan tanaman. Gerakan “SPOT STOP” adalahupaya
pengendalianresponsif untuk menghentikan sumber serangan/gejala
awal agar serangan tidak berkembang lebih lanjut. Sebelum terjadi spot
dilakukan
upayapreemtifyaitumelakukanbudidayatanamansehatsertapengaturanp
olatanamsecaraserentak,
kemudiandiikutidenganpengamatansecaraintensifdanmelakukanpengen
daliansecaradinibiladitemukanadanya SPOT serangan OPT,
sehinggaserangan tidak
meluas.Perjalanandalamrangkapendampingangerakan spot stop
keProvinsi Jawa Barat, NTT, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, D.I.
Yogyakarta dan Banten.Monitoring pengendalian OPT
tanamanPangankeProvinsi Jawa Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera
Utara, D.I. Yogyakarta, Banten, Lampung, Jawa Timur dan Riau.
Realisasai anggaran sebesar Rp. 130.995.000,- atau 96,84% dari pagu
anggaran sebesar Rp. 126.860.871,-.
g. Pencanangan Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Padi
Pencanangan gerakan pengendalian OPT pada tanaman padi ini
bertujuan ; 1) memberdayakan dan meningkatkan kepedulian
masyarakat tani akan pentingnya pengendalian OPT pada tanaman padi.
2) menggerakkan dan memotivasi masyarakat tani untuk ikut aktif
dalam pengendalikan serangan OPT secara bersama-sama di daerah
endemis serangan OPT di sentra produksi padi. 3) memupuk kerjasama
antar kelompok tani dalam upaya pengendalian hama padi.
Pencanangan gerakan pengendalian OPT pada tanaman padi
dilaksanakan di 3 provinsi yaitu Lampung, Kalimantan Barat dan Banten.
Realisasai anggaran sebesar Rp. 165.354.000,- atau 68,20% dari pagu
anggaran sebesar Rp. 112.768.826,-.
h. Pencanangan Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Padi/Jagung
Pencanangan gerakan pengendalian OPT pada tanaman jagung
dilaksanakan di provinsi Aceh khususnya di kabupaten Aceh
Tenggara.Pelaksanaan gerakan pengendalian melibatkan petani yang
berasal dari Kecamatan Semadam yang didampingi oleh petugas
lapangan (Mantri Tani, Penyuluh dan POPT). Alat dan bahan yang
Laporan Tahunan 2015 33
digunakan dalam gerakan pengendalian adalah handsprayer, bahan
pengendalian (pestisida), masker, sarung tangan, pelindung badan dan
sepatu boot. Pencanangan gerakan pengendalian OPT jagung
merupakan salah satu upaya pengamanan produksi jagung dari
serangan hama dan penyakit, oleh karena itu Dinas Pertanian harus
menindaklanjuti gerakan ini di kecamatan lainnya.
Realisasai anggaran sebesar Rp. 48.841.000,- atau 64,40% dari pagu
anggaran sebesar Rp. 30.146.000,-.
i. Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Musuh Alami dalam Pengendalian
Tikus
Evalusi Pelaksanaan Pemanfaatan Musuh Alami dalam Pengendalian
Hama Tikus dilaksanakan tanggal 26 – 28 November 2015 di hotel Grand
Antares, Medan. Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Musuh
Alami dalam Pengendalian Hama Tikus dilaksanakan dalam rangka
mengevaluasi pelaksanaan pemanfaatan musuh alami dalam
pengendalian hama tikus di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat,
Jawa Tengah dan Jawa Timur serta saling bertukar informasi dalam
pengendalian tikus antar petani.
a) Tikus merupakan hama pada tanaman padi yang memiliki
karakteristik yang khas yaitu gigi yang tajam, cerdik, berkembang biak
dengan cepat pada lubang persembunyian dan mampu bergerak
dengan cepat (setiap malam pergerakan tikus sampai sejauh 900 m).
b) Pengendalian hama tikus dapat berhasil apabila dilakukan secara
bersama-sama, pada areal yang luas dan berkesinambungan.
Pengendalian hama tikus ditekankan pada awal musim tanam atau
pada saat tidak ada tanaman (bera) di pematang sawah, tanggul-
tanggul irigasi, tanggul rel kereta api dan semak belukar. Pada saat
bera tikus belum melakukan reproduksi sehingga apabila dilakukan
pengendalian dapat menekan populasi tikus sejak dini.
Strategi pengendalian tikus dapat dilakukan pada saat pra tanam dan
tanam. Pada saat pra tanam teknik pengendalian tikus yang dapat
dilakukan adalah gropyokan dengan pengasapan pada lubang aktif,
Trap Barrier System (TBS), dan tanaman perangkap. Sedangkan pada
saat tanam teknik pengendalian yang dapat dilakukan adalah tanam
Laporan Tahunan 2015 34
serempak dengan sistem jajar legowo, pengumpanan, TBS dan
pemanfaatan burung hantu.
Realisasai anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- atau 92,54% dari pagu
anggaran sebesar Rp. 138.805.200,-.
j. Optimalisasi Pemanfaatan Musuh Alami Hama Tanaman Ubi Kayu
Kegiatan dilaksanakan selama empat (4) hari, tanggal 6 – 9 Oktober
2015 bertempat di kampus Departemen Proteksi Tumbuhan, Institut
Pertanian Bogor. Pembukaan kegiatan dilaksanakan pada hari Senin
tanggal 6 Oktober 2015. Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Musuh
Alami Hama Tanaman Ubi Kayu memberikan optimisme baru bagi
peserta dalam mengelola OPT tanaman ubi kayu, termasuk dalam
menyelenggarakan kegiatan perbanyakan agens hayati OPT ubi kayu di
masing-masing LPHP.
Realisasai anggaran sebesar Rp. 192.692.000,- atau 83,38% dari pagu
anggaran sebesar Rp. 160.670.400,-.
4. Subdirektorat Pengelolaan PHT
a. Pedoman Teknis Kelembagaan PHT
Agar pelaksanaan Penerapan PHT skala luas dilapangan dapat berjalan
sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan telah dilsusun buku
pedoman teknis pengelolaan bantuan sosial (BANSOS) Penerapan PHT
skala luas sebanyak 500 buku dan pedoman teknis Penerapan PHT skala
luas sebanyak 500 buku. Dalam rangka memonitor dan mendata
pelaksanaan penerapan PHT skala luas, memonitor penerapan dan
pemasyarakatan PHT, meningkatkan peran kelembagaan PHT dalam
menerapakan dan memasyarakatkan PHT dan mendampingi
pelaksanaan program kerjasama dengan FAO dalam rangka peningkatan
penerapan PHT telah dilaksanakan perjalanan dinas ke Provinsi Jawa
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI Jakarta. Hasil dari kunjungan
tersebut adalah tersedianya data dan informasi pelaksanaan penerapan
PHT skala luas di 26 kab/kota/provinsi, data dan informasi rintisan
kecamatan PHT di 9 kab/kota/provinsi, data dan informasi
pendampingan kegiatan kerjasaman Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan dan FAO sebanyak 23 kali. Dari pagu anggaran sebesar Rp.
519.145.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 488.404.679,- (94,08%).
Laporan Tahunan 2015 35
b. Data Penguatan Kelembagaan PHT
Keberhasilan penerapan dan pemasyarakatan PHT tersebut dipengaruhi
oleh beberapa faktor, antara lain berjalannya peran dan fungsi
kelembagaan PHT di tingkat petani, jaringan petani PHT, instansi
pemerintah, maupun stakeholders terkait. Tujuan dari kegiatan
penguatan kelembagaan adalah menyediakan data kelembagaan PHT,
meningkatkan peran kelembagaan PHT dalam menerapkan dan
memasyarakatkan PHT, mendata dan memonitor kegiatan kelembagaan
PHT, dan melakukan pembinaan penerapan kebijakan perlindungan
tanaman pangan. Selama tahun 2015 telah dilakukan kunjungan ke
Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten,
Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi,
Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Selatan, Papua Barat, Maluku Utara dan DKI Jakarta. Hasil yang
dicapai adalah tersedianya data dan kelembagaan PHT (33 provinsi).
Realisasai anggaran sebesar Rp. 787.015.491,- atau 80,93% dari pagu
anggaran sebesar Rp. 972.442.000,-.
c. POPT-PHP, LPHP/LAH, Kelompok Tani Teladan
Penilaian kepada POPT, POPT-PHP, LPHP, Kelompok Tani Pengembang
Agens Hayati (Keltan PAH), dan Petani Pengembang PHT merupakan
wujud pengakuan, apresiasi, dan penghargaan di bidang perlindungan
tanaman pangan sesuai amanah UU No.12/Tahun 1992 tentang sistem
Budidaya Tanaman. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk: 1)
Menyusun Pedoman Penilaian POPT, POPT-PHP, LPHP, Kelompok Tani
Pengembang Agens Hayati (Keltan PAH), dan Petani Pengembang PHT;
2) Menilai kinerja/prestasi POPT, POPT-PHP, LPHP, Kelompok Tani
Pengembang Agens Hayati (Keltan PAH), dan Petani Pengembang PHT;
3) Menetapkan POPT, POPT-PHP, LPHP, Kelompok Tani Pengembang
Agens Hayati (Keltan PAH), dan Petani Pengembang PHT Teladan Tingkat
Nasional Tahun 2015.
Realisasi pelaksanaan kegatan ini adalah sebagai berikut:
1. Tersusunnya 75 buku Pedoman Penilaian POPT dan POPT-PHT
Teladan, 75 buku Pedoman Penilaian LPHP Teladan, dan 75 buku
Pedoman Penilaian Petani PHT dan Keltan Pengembangan AH
Teladan
Laporan Tahunan 2015 36
2. Terpilihnya POPT, POPT-PHP, LPHP, Kelompok Tani Pengembang
Agens Hayati (Keltan PAH), dan Petani Pengembang PHT untuk
menerima penghargaan Teladan Tingkat Nasional dari Menteri
Pertanian serta penghargaan Berprestasi dari Direktur Jenderal
Tanaman Pangan.
Realisasi keuangan kegiatan ini secara keseluruhan tercapai sebesar Rp.
423.422.200,- atau 81.92 % dari jumlah pagu sebesar Rp. 516.886.000,-
d. Pertemuan Koordinasi Komisi Perlindungan Tanaman (KPT)
Komisi Perlindungan Tanaman (KPT) yang ditetapkan melalui Surat
Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 449/Kpts/OT.160/7/2006 Tanggal
12 Juli 2006 bertugas mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan
memberikan saran/pertimbangan kepada Menteri Pertanian dalam
menetapkan kebijakan di bidang perlindungan tanaman.
Pada Tahun 2015, Pertemuan KPT telah dilaksanakan pada tanggal 10--
12 Juni di Yogyakarta dan tanggal 24—26 November di Bogor, Jawa
Barat.
Realisasai anggaran sebesar Rp. 249.176.000,- atau 80,50% dari pagu
anggaran sebesar Rp. 200.583.750,-.
e. Pengembangan Sertifikasi POPT
Tantangan dan kendala jajaran perlindungan tanaman semakin berat
dan beragam, terutama akibat terjadinya dampak perubahan iklim (DPI)
global. Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)
yang bertugas mengamankan produksi dituntut lebih inovatif, kreatif,
cerdas, profesional dan kompeten untuk dapat melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya secara optimal. Seiring dengan hal tersebut,
kebutuhan akan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang
pengendalian mendorong Pemerintah dan instansi terkait menyediakan
wadah/lembaga sertifikasi untuk menguji kompetensi tenaga kerja
tersebut untuk dapat memperoleh pengakuan secara legal dan
mempunyai nilai jual yang tinggi.
Untuk mengoptimalkan kinerja serta meningkatkan kompetensi dan
profesionalisme POPT, baik di pusat maupun daerah, perlu diupayakan
pengembangan jabatan fungsional dan sertifikasi POPT. Dalam rangka
pengembangan jabatan fungsional dan sertifikasi POPT, upaya-upaya
yang telah dilakukan antara lain bimbingan pengembangan jabatan
Laporan Tahunan 2015 37
fungsional dan sertifikasi POPT, workshop revisi petunjuk teknis,
sosialisasi SKKNI dan sertifikasi profesi POPT, serta pelaksanaan dan
pendampingan sertifikasi POPT.
Realisasai anggaran sebesar Rp. 238.988.000,- atau 77,07% dari pagu
anggaran sebesar Rp. 184.184.500,-.
5. Tata Usaha
a. Laporan Kegiatan Ketatausahaan Perlindungan Tanaman Pangan
Konsultasi/Koordinasi instansi terkait : dilakukan kunjungan ke Provinsi
Jawa Barat, Banten dan DI. Yogyakarta.
Perjalanan dalam rangka Pengembangan Karakter SDM Pertanian
(APBN-P) : Kegiatan Pengembangan Karakter SDM Pertanian Direktorat
Perlindungan Tanaman Pangan bertujuan untuk dapat memotivasi diri,
bekerja dengan sikap yang lebih ikhlas, tulus, memiliki sikap positif
untuk mengatasi kelelahan mental, jiwa, raga dan fisik, sehingga dapat
bekerja dengan produktif, inovatif, sehat dan bahagia dalam bekerja,
kegiatan dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat.
Mengikuti/Menghadiri Rapat
Kerja/Workshop/Seminar/Pelatihan/Pertemuan Lainnya : memenuhi
undangan baik dari lingkup Ditjen TP ataupun dari luar lingkup Ditjen TP
ke Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Selatan.
Inventarisasi Data Sarana Prasarana dan Inventaris Pusat di Daerah
:dilakukan monitor dan inventarisasi atas DIPA Refocusing APBN-P
Ditjen TP dan APBN-P Ditjen PSP Pengadaan Akun 526 TA.2015 berupa
Bahan dan Sarana Pengembangan AH Untuk PPAH, fasilitasi Pompa Air,
Pembuatan Rubuha, Bangun/Renovasi Gudang Brigade Proteksi
Tanaman, Sarana Pengolah Data dan Bahan serta Alat Pengendalian OPT
dan DPI. Perjalanan dilakukan ke 19 Provinsi. Inventarisasi penyelesaian
aset Tiran TA. 2010 pada Kabupaten Halmahera Timur dan Halmehera
Selatan, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Nias dan Kota Tanjung Balai,
Provinsi Sumatera Utara dan Kota Bandung dan Kota Cimahi, Provinsi
Jawa Barat.
Laporan Tahunan 2015 38
Evaluasi/Monitoring Optimalisasi Administrasi Pelaksanaan Kegiatan
Perlindungan Tanaman Pangan : perjalanan dilakukan ke Provinsi Jawa
Barat, Banten, DIY dan Makassar.
Ruang rapat Aula, dilakukan rapat awal tahun seluruh pegawai lingkup
Ditlin TP, rapat pisah sambut Plt. Direktur dan Direktur baru, rapat
eksternal dengan pihak lain, kunjungan kerja dari unit kerja di daerah
sebanyak 4 kali
Realisasi keuangan kegiatan ini secara keseluruhan tercapai Rp.
998.861.925,- atau94,19 % dari jumlah pagu Rp. 1.060.511.000,-.
b. Pengembangan Kesektariatan Direktorat Perlindungan Tanaman
Pangan
Mengikuti/Menghadiri Rapat Kerja/Workshop/Seminar/Pelatihan/Pertemuan Lainnya memenuhi undangan dari lingkup Ditjen TP ke Provinsi Jawa Barat dan Maluku
Koordinasi/evaluasi Kesekretariatan Direktorat PerlindunganTanaman
Pangan : melakukan koordinasi dibagian kesekretariatan atas kegiatan –
kegiatan yang ada dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Tanaman
Pangan ke Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara
Realiasi anggaran sebesar Rp. 94.426.000,- atau 92,84% dari pagu
anggaran sebesar 101.709.000,-.
6. Fungsional
a. Penyusunan dan Pengelolaan Warta Perlintan (Fungsional)
Warta Perlintan merupakan wadah bagi pejabat fungsional Pengendali
Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dalam pengembangan
kegiatan profesi melalui tulisan ilmiah populer maupun liputan berita.
Jumlah edisi Warta Perlintan Tahun 2015 yang diterbitkan sebanyak 3
edisi. Peliputan kegiatan perlindungan tanaman pangan, dilaksanakan
sebanyak 2 kali kegiatan.
Warta Perlintan Tahun 2015 didistribusikan ke eselon II lingkup
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, subdit lingkup Direktorat
Laporan Tahunan 2015 39
Perlindungan Tanaman Pangan dan Dinas Pertanian BPTPH maupun
petugas lapangan perlindungan tanaman di seluruh Indonesia.
Untuk mendukung kegiatan tersebut telah dilakukan peliputan ke
Provinsi Maluku dan DI Yogyakarta.
Realiasi anggaran Rp. 99.655.000,- (85,37% dari alokasi sebesar Rp.
116.728.000,-)
b. Pengembangan Jabatan Fungsional
Pengembangan Jabatan fungsional tahun 2015 telah dilakukan melalui
bimbingan pengembangan jabatan fungsional, monitoring dan evaluasi
pengembangan jabatan fungsional, koordinasi/konsultasi ke lembaga /
instansi terkait maupun kegiatan menghadiri rapat, seminar, workshop
dan pelatihan teknis. Untuk mendukung pengembangan jabatan
fungsional tersebut telah dilakukan pembinaan, monev jabatan
fungsional, koordinasi ke Provinsi Jawa Barat, NTB, Kalimatan Tengah,
Gorontalo dan Papua.
Realiasi anggaran 172.993.692,- atau 87,89% dari alokasi sebesar
196.831.000,-.
7. Perencanaan
a. Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan
Dalam rangka meningkatkan kinerja perlindungan tanaman pangan,
perlu didukung dengan referensi dan pedoman pelaksanaan kegiatan.
Pedoman kegiatan perlindungan tanaman pangan berfungsi sebagai
acuan pedoman pelaksanaan kegiatan penguatan perlindungan
tanaman pangan.
Anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.999.650,- atau 4,54%
dari pagu anggaran sebesar 110.120.000,-.
b. Dokumen Perencanaan Perlindungan Tanaman Pangan
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan
perencanaan perlindungan tanaman pangan telah dilaksanakan :
1. Menghadiri rapat kerja perencanaan program dan anggaran Lingkup
Kementerian dan Lembaga.
Laporan Tahunan 2015 40
2. Pelaksanan kegiatan monev pendampingandan perencanaan
perlindungan di seluruh BPTPH.
3. Penyusunan Pra RKA-KL perlindugan tanaman pangan pada tanggal
16-19 Juni2015 di Bandung.
4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
(RKA-KL) Perlindungan Tanaman Pangan tahun 2015 berdasarkan
pagu sementara pada tanggal 23-26 Juni 2015 di DI. Yogyakarta.
5. Penyusunan persiapan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Perlindungan Tanaman Pangan
Tahun 2015 berdasarkan pagu definitf pada tanggal 8-11 September
di Bandung.
Hasil dari kegiatan perlindungan tanaman pangan di rangkum dalam
bentuk 1 (satu) dokumen.
Realisasai anggaran sebesar Rp. 617.322.367,- atau 68,73% dari pagu
anggaran sebesar Rp. 898.200.000,-.
c. Sosialisasi Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan
Sosialisasi Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan bertujuan untuk
mensosialisasikan kegiatan Penerapan PHT Skala Luas dan Penerapan
Penanganan Dampak Perubahan Iklim, mengoptimalkan pelaksanaan
Penerapan PHT Skala Luas dan Penerapan Penanganan Dampak
Perubahan Iklim, serta menyebarluaskan informasi Penerapan PHT Skala
Luas dan teknologi adaptasi DPI spesifik lokasi.
Laporan Tahunan 2015 41
V. PERMASALAHAN TAHUN 2015
Tahun 2015 merupakan tahun awal dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat
Perlindungan Tanaman Pangan periode 2015-2019. Dalam rangka mengoptimalkan
perannya dalam perlindungan tanaman pangan, Direktorat Perlindungan Tanaman
Pangan telah menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2015 dengan mengacu
pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan periode 2010-2015.
Kondisi dan permasalahan tahun 2015 adalah :
1. Belum optimalnya koordinasi antara kelembagaan perlindungan tanaman
pangan
Koordinasi antar kelembagaan perlindungan tanaman pangan baik di pusat
maupun di daerah belum optimal. Hal ini karena kebijakan otonomi daerah
yang belum terlaksana dengan baik.
2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia perlindungan
tanaman pangan
SDM perlindungan tanaman di daerah baik jumlah maupun kemampuannya
belum memadai dibandingkan dengan tantangan tugas yang harus
Laporan Tahunan 2015 42
dilaksanakan. Kondisi tersebut diakibatan adanya mutasi, promosi dan
penerimaan CPNS yang kurang memperhatikan latar belakang pendidikan dan
kemampuan teknis. Selain itu, juga banyak petugas yang sudah memasuki masa
purna tugas.
3. Terbatasnya berbagai kendala baik teknis maupun non teknis dalam
pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi target yang telah ditetapkan.
4. Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan PHT di tingkat lapangan
Alumni SLPHT berperan penting dalam penerapan, pengembangan, dan
pemasyarakatan PHT. Diantaranya melalui pengembangan Pos Pengembang
Agens Hayati (PPAH), namun aktivitasnya belum optimal karena terbatasnya
dukungan sarana dan prasarana, teknologi, pendampingan, pembinaan dan
dukungan dana dari daerah. Petani alumni SLPHT di beberapa daerah belum
berperan optimal dalam memperbanyak unit-unit SLPHT swadaya, sehingga
masih diperlukan dukungan dana melalui APBD provinsi dan APBD
kabupaten/kota untuk pengembangan unit-unit SLPHT.
5. Kinerja Petani Pengamat selama Tahun 2012-2015 belum optimal, untuk itu
diperlukan evaluasi kinerja bagi petani pengamatuntuk mengetahui efektifitas
keterlibatan petani pengamat dalam mendukung tugas POPT-PHP di lapangan.
6. Setelah pelaksanaan PPHT/PPDPI perlu dievaluasi dengan melakukan
monitoring ke kelompok tani pada musim tanam dan pencapaian tingkat
keberhasilan.
7. Peningkatan pengetahuan kemampuan SDM di lapangan perlu dilakukan
refresing bagi petugas lapangan yang bertujuan untuk merifview kembali
pengetahuan dan kemapuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Terbatas pengetahuan keterampilan petugas perlindungan dilapangan sehingga
perlu dilakukan upaya peningkatan pengetahuan keterampilan tersebut melalui
kegiatan penyegaran.
8. Sirkulasi data OPT yang masuk dari daerah kurang lancar, sehingga sistem
teknologi (IT) berupa aplikasi SIM OPT untuk mendukung hal tersebut.
9. Ketergantungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pada era Otonomi Daerah, pemenuhan kebutuhan SDM dan sarana prasarana
perlindungan tanaman adalah tanggungjawab pemerintah daerah (Provinsi dan
Kabupaten/Kota) bukan tanggunggjawab pusat. Untuk itu, perlu dilakukan
advokasi kepada Gubernur, Bupati/Walikota, dan lembaga legislatif serta
pemangku kepentingan perlindungan tanaman di daerah.
10. Perubahan iklim dan faktor lingkungan yang kurang mendukung
Laporan Tahunan 2015 43
Perubahan iklim sudah dirasakan dan berpengaruh sangat nyata, antara lain
curah hujan di atas rata-rata, pergeseran musim hujan dan musim kemarau,
rusaknya daerah tangkapan air, dan rusaknya sarana irigasi. Kondisi ini
menyebabkan meningkatnya luas, frekuensi dan durasi dampak perubahan
iklim berupa banjir dan kekeringan serta berpengaruh terhadap dinamika
populasi OPT, peningkatan patogenitas penyakit dan pola distribusi
serangannya. Oleh karena itu, upaya antisipasi, mitigasi, serta penanganan
OPT/DPI perlu mendapat perhatian terkait dengan kelembagaan, penelitian,
pengembangan, dan penanganannya.
Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan diseminasi prakiraan
serangan OPT/DPI, pemanfaatan informasi prakiraan iklim di tingkat lapangan,
penyebarluasan rekomendasi penyesuaian pola tanam dan kalender tanam,
rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, penanganan secara spesifik
lokasi, serta pemberdayaan petani melalui SLI dan SLPHT.
11. Koordinasi penanganan OPT belum optimal
Penanganan OPT, terutama pada daerah sumber serangan dan sumber infeksi
di daerah perbatasan antar provinsi/kabupaten/kota belum dilaksanakan
secara optimal. Hal tersebut karena kurangnya koordinasi dan sinkronisasi
antar wilaya sejak diberlakukan otonomi daerah. Sehubungan denggan hal
tersebut, perlu diupayakan koordinasi dan sinkronisasi secara vertikal dan
horizontal.
Beberapa faktor yang menyebabkan sistem pengamatan belum berjalan
optimal, diantaranya adalah: a) Jumlah POPT-PHP belum memadai
dibandingkan dengan wilayah pengamatannya (kecamatan); (b) Tugas POPT-
PHP semakin berat, disamping melaksanakan tugas rutin pengamatan, juga
melaksanakan tugas-tugas lain seperti mendampingi pelaksanaan kegiatan
Penerapan PHT (PPHT), Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim
(PPDPI), dan melakukan pengawasan pupuk dan pestisida, pendampingan
upaya khusus pajale; (c) Sarana pengamatan masih kurang seperti loupe,
handcounter, jaring serangga, Stasiun Meteorologi Pertanian Khusus (SMPK) di
Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP), (d) Alat transportasi
(kendaraan operasional) di beberapa daerah masih kurang atau sudah tidak
layak pakai.
Demikian juga sistem pengendalian dini, saat ini belum berjalan sebagaimana
mestinya. Peringatan dini yang diberikan oleh POPT-PHP sering tidak
Laporan Tahunan 2015 44
ditindaklanjuti dengan pengendalian yang cepat sehingga perkembangan
populasi/serangan OPT dan penyebarannya semakin tidak terkendali. Hal ini
antara lain disebabkan oleh: kondisi sosial ekonomi petani (kepemilikan lahan
yang sempit, modal terbatas dll), ketersediaan bahan dan alat pengendalian,
koordinasi antara petugas di lapangan belum optimal, kebijakan pemerintah
daerah yang belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan petani.
VI. PENGELOLAAN ANGGARAN DAN SUMBER
DAYA MANUSIA
A. Pengelolaan Anggaran
Alokasi anggaran penguatan perlindungan tanaman pangan tahun 2015 terdiri
dari anggaran refocusing dan APBNP-TP sebesar Rp 103.998.736.000,- (seratus
tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh
enam ribu). Anggaran tersebut dialokasikan pada empat kegiatan utama yang
terdiri dari anggaran:
1) Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan sebesar Rp 11.247.272.000,-
2) Balai Pengujian Mutu Produk sebesar Rp 4.170.481.000,
3) Dekonsentrasi sebesar Rp 81.605.119.000,- dan
4) tugas pembantuan Rp. 6.975.864.000,- .
B. Sumber Daya Manusia
Laporan Tahunan 2015 45
Pada Tahun 2015, jumlah sumber daya manusia lingkup Direktorat Perlindungan
Tanaman Pangan sebanyak 68 orang pegawai dan 11 orang Tenaga Harian Lepas.
Secara rinci, keadaan pegawai di Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dapat
dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Pegawai Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.
No. Unit Golongan
THL Jml IV III II I
1 Direktur 1 - - - - 1
2 Sub Bagian Tata Usaha 1 9 9 - 11 30
3 Subdit. Pengelolaan Data
OPT 1 10 2 - - 13
4 Subdit. DPI 3 10 - - - 13
5 Subdit. Pengelolaan PHT 1 9 1 - - 11
6 Subdit. Teknologi
Pengendalian OPT 1 10 1 - - 12
Jumlah 8 48 13 - 11 80
VII. PENUTUP
Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan 2015 disusun sebagai
salah satu instrument pertanggung jawaban dan juga sekaligus sebagai salah satu
alat evaluasi dan refleksi dalam penyempurnaan rencana capaian kinerja pada
tahun yang akan datang. Laporan tahunan ini berisi pertanggung jawaban hasil
pelaksanaan anggaran Tahun 2015 yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi
Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.
Pencapaian sasaran mengamankan areal tanaman pangan dari serangan OPT dan
Terkena DPI (banjir dan kekeringan) dengan rincian Padi 93%, Jagung 98%, Kedelai
97%, Kacang Tanah 98%, Kacang Hijau 98%, Ubi Jalar 98%, dan Ubi Kayu 98% dari
luas tanam pada Tahun 2015 dinilai berhasil.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahun 2015 secara keseluruhan telah sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dan telah
selaras dengan strategi pokok perlindungan tanaman pangan meliputi: 1)
Pengembangan sistem deteksi dan peringatan dini serangan OPT dan DPI dalam
Laporan Tahunan 2015 46
DIREKTUR PERLINDUNGANTANAMAN PANGAN
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN TATA USAHA
SUBDIT PENGELOLAAN DATA OPT
SEKSI MONITORING DAN ANALISIS DATA
SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN
SUBDIT DAMPAK PERUBAHAN IKLIM
SEKSIADAPTASI
SEKSIMITIGASI
SUBDIT TEKNOLOGI PENGENDALIAN OPT
SEKSIIDENTIFIKASI
SEKSIVERIFIKASI
SUBDITPENGELOLAAN PHT
SEKSIPEMASYARAKATAN
SEKSIKELEMBAGAAN
rangka menekan tingkat kerusakan dan kerugian/kehilangan hasil; 2) peningkatan
kemampuan teknis SDM perlindungan tanaman pangan sejalan dengan
perkembangan teknologi pengendalian OPT dan penanganan DPI, 3) penyediaan
sarana dan prasarana pengendalian OPT dan DPI, 4) Peningkatan kemandirian
petani dalam rangka mengatasi permasalahan OPT dan DPI, 5) peningkatan
koordiansi hubungan kerja dalam rangka mewujudkan sinergisitas antara
kelembagaan perlindungan tanaman pangan di tingkat pusat dan daerah.
Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan
Berdasarkan Permentan No. 61/Permentan/OT.140/10/2010
Laporan Tahunan 2015 47
Lampiran 2.
REALISASI PELAKSANAAN PPHT (APBNP) PADA TANAMAN PANGAN
TAHUN 2015
Unit Ha Unit Ha Unit Ha Unit Ha Unit Ha Unit Ha Unit Ha Unit Ha
1 Pemerintah Aceh 954.375 10 250 - - - - 10 250 10 250 - - - - 10 250 100,00 Kegiatan dilaksanakan sebagian, surat pernyataan
2 Sumatera Utara 980.625 - - - - - - - - - - - - - - - - - Tidak dapat melaksanakan, surat pernyataan
3 Sumatera Barat 1.077.075 10 250 - - - - 10 250 10 250 - - - - 10 250 100,00 Kegiatan dilaksanakan sebagian, sudah menyampaikan surat
pernyataan dari dinas pertanian provinsi
4 R i a u 196.125 - - - - - - - - - - - - - - - - - Tidak dapat melaksanakan, surat pernyataan
5 J a m b i 392.250 5 125 - - - - 5 125 2 50 - - - - 2 50 40,00
Kegiatan dilaksanakan sebagian, surat pernyataan, 3 unit padi
tidak dapat dilaksanakan karena kekeringan (hanya berlangsung
sd. pertemuan perencanaan)
6 Sumatera Selatan 980.625 - - - - - - - - - - - - - - - - - Tidak dapat melaksanakan, sudah menyampaikan surat
pernyataan dari BPTPH
7 Bengkulu 313.800 - - - - - - - - - - - - - - - - - Tidak dapat melaksanakan, sudah menyampaikan surat
pernyataan dari dinas pertanian provinsi
8 Lampung 588.375 14 350 - - - - 14 350 14 350 - - - - 14 350 100,00 Kegiatan dilaksanakan sebagian, sudah menyampaikan surat
pernyataan dari dinas pertanian provinsi
9 Kep. Bangka Belitung 156.900 - - - - - - - - - - - - - - - - - Tidak dapat melaksanakan, surat pernyataan
10 Kep. Riau * - - - - - - - - - - - - - - -
11 DKI Jakarta * - - - - - - - - - - - - - - -
12 Jawa Barat ** - - - - - - - - - - - - - - -
13 Jawa Tengah ** - - - - - - - - - - - - - - -
14 DI. Yogyakarta ** - - - - - - - - - - - - - - -
15 Jawa Timur ** - - - - - - - - - - - - - - -
16 B a n t e n 588.375 11 275 - - - - 11 275 11 275 - - - - 11 275 100,00 Kegiatan dilaksanakan sebagian, surat pernyataan
17 B a l i 470.700 12 300 - - - - 12 300 12 300 - - - - 12 300 100,00
18 Nusa Tenggara Barat 620.375 8 200 - - 3 30 11 230 8 200 - - 3 30 11 230 100,00 Kegiatan dilaksanakan sebagian, surat pernyataan
19 Nusa Tenggara Timur 424.400 10 250 1 15 - - 11 265 10 250 1 15 - - 11 265 100,00 Kegiatan dilaksanakan sebagian, surat pernyataan
20 Kalimantan Barat 666.825 15 375 - - - - 15 375 13 325 - - - - 13 325 86,67 Kegiatan dilaksanakan sebagian, surat pernyataan, 2 unit padi
di tengah pertemuan berhenti karena kekeringan
21 Kalimantan Tengah 313.800 2 50 - - - - 2 50 2 50 - - - - 2 50 100,00 Kegiatan dilaksanakan sebagian, surat pernyataan
22 Kalimantan Selatan 706.050 12 300 - - - - 12 300 12 300 - - - - 12 300 100,00 Kegiatan dilaksanakan sebagian, surat pernyataan
23 Kalimantan Timur 666.825 - - - - - - - - - - - - - - - - - Tidak dapat melaksanakan, sudah menyampaikan surat
pernyataan dari dinas pertanian provinsi
24 Sulawesi Utara 574.225 5 125 1 15 - - 6 140 5 125 1 15 - - 6 140 100,00 Kegiatan dilaksanakan sebagian,sudah menyampaikan surat
pernyataan dari dinas pertanian provinsi
25 Sulawesi Tengah 620.525 15 375 1 15 - - 16 390 15 375 1 15 - - 16 390 100,00 Kegiatan dilaksanakan sebagian, surat pernyataan
26 Sulawesi Selatan ** - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 Sulawesi Tenggara 502.850 11 275 - - - - 11 275 11 275 - - 11 275 100,00 Kegiatan dilaksanakan sebagian, surat pernyataan
28 Gorontalo 488.700 - - - - - - - - - - - - - - - - - Tidak dapat melaksanakan, surat pernyataan
29 Sulawesi Barat 345.950 6 150 1 15 - - 7 165 4 100 - - - - 4 100 57,14 Kegiatan dilaksanakan sebagian, surat pernyataan
30 Maluku 196.125 - - - - - - - - - - - - - - - - - Tidak dapat melaksanakan, sudah menyampaikan surat
pernyataan dari BPTPH
31 Maluku Utara 117.675 - - - - - - - - - - - - - - - - - Tidak dapat melaksanakan, surat pernyataan
32 Papua 196.125 5 125 - - - - 5 125 - - - - - - - - - tidak dilaksanakan
33 Papua Barat 156.900 4 100 - - - - 4 100 4 100 - - - - 4 100 100,00
13.296.575 155 3.875 4 60 3 30 162 3.965 143 3.575 3 45 3 30 149 3.650 91,98
Keterangan
Jumlah
Padi Jagung Kedelai Jumlah Padi Jagung Kedelai Jumlah%
No Provinsi Pagu DIPA
Target Realisasi
Laporan Tahunan 2015 48
Lampiran 3.
REALISASI PELAKSANAAN PPHT (APBN) PADA TANAMAN PANGAN
TAHUN 2015
Unit Ha Unit Ha Unit Ha Unit Ha Unit Ha Unit Ha Unit Ha Unit Ha
1 Jawa Barat 1.489.375 29 725 - - - - 29 725 29 725 - - 29 725 bansos yang tidak dapat dicairkan 2 unit dari 29 unit
2 Jawa Tengah 1.489.375 35 875 2 30 2 20 39 925 32 800 2 30 1 10 35 840 3 unit padi dan 1 unit kedelai tidak dapat
dilaksanakan
3 DI. Yogyakarta 339.900 7 175 - - 1 10 8 185 7 175 - 1 10 8 185
Tidak dapat melaksanakan 1 unit padi karena
tumpang tindih bantuan GPPTT, sudah
menyampaikan surat pernyataan dari dinas
pertanian provinsi
4 Jawa Timur 1.671.200 36 900 4 60 5 50 45 1.010 36 900 4 60 5 50 45 1.010
5 Sulawesi Selatan 1.156.550 28 700 1 15 1 10 30 725 28 700 1 15 1 10 30 725 2 unit padi di tengah pertemuan berhenti karena
kekeringan, pada pertemuan ke - 4 dan ke - 6
6.146.400 135 3.375 7 105 9 90 151 3.570 132 3.300 7 105 8 80 147 3.485 97,62
Jagung Kedelai Jumlah
Realisasi
%
Jumlah
KeteranganPadi Jagung Kedelai Jumlah PadiNo Provinsi Pagu DIPA
Target
Laporan Tahunan 2015 49
Lampiran 4. REALISASI PELAKSANAAN PPDPI
PADA TANAMAN PANGAN TAHUN 2015
Target Realisasi perbandingan Target Realisasi perbandingan
Luas Luas % Luas Luas %
ha ha ha ha
1 Pemerintah Aceh 10 10 100
Kab Aceh Timur Idi rayuk
2 Sumatera Utara 10 0 0
3 Sumatera Barat 20 20 100
Lima puluh kota Luak
Lareh sago halaban
4 Sumatera Selatan 20 0 0
5 Lampung 10 10 100
Pesawaran Way kilo
6 Banten 20 20 100
Lebak Warugunung
Serang Pontang
7 Jawa Barat 30 10 33,33
Bandung barat Sindangkerta
8 Jawa Tengah 30 30 100
Wonogiri Girimarto
Pati Tayun
Seti
9 DI. Yogyakarta 10 10 100
Kulon progo Panjatan
10 Jawa Timur 30 30 100
Lumajang Tekung
Tulungagung Sumbergempol
Tuban Rengel
11 NTB 10 10 100
Lombok tengah Jonggat
12 Kalimantan Selatan 20 20 100
Balangan Lampihong
Tanah laut Tanah laut
13 Sulawesi Selatan 30 30 100
Wajo Majauleng
Soppeng Liliaraja
Pinrang Duampanua
Jumlah 100 80 80,00 150 120 80,00
No Provinsi Kabupaten Kecamatan
PPDPI 2015
APBN APBN - P
Laporan Tahunan 2015 50
Lampiran 5.
PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI
TAHUN 2015
No Kegiatan Penanggung Jawab
Sarana Jumlah
I Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
1 Pengadaan sarana pendukung
pengelolaan data DPI
DPI Komputer/PC 4
Printer 1
2 Pengadaan sarana pendukung
pengelolah data OPT
DATA Komputer/PC 3
Laptop 1
3 Pengadaan sarana pendukung
pengelolaan data PHT
PHT Komputer/PC 2
Laptop 1
Printer 1
Eksternal
Hardisk
2
Recorder 1
4 Pengadaan sarana pendukung
pengelolaan data TPOPT
POPT Digital
Recorder
2
5 Sarana Pendukung pengelolaan
Ketatausahaan
TU Laptop 1
Printer 1
6 Pengadaan sarana pendukung
pengelolaan Perencanaan
CAN Digital
Recorder
1
Komputer/PC 2
Kamera 1
Scanner 1
Eksternal
Hardisk
2
Laporan Tahunan 2015 51
Lampiran 6.
PENGADAAN PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN
TAHUN 2015
No Kegiatan Penanggung
Jawab
Sarana Jumlah
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
1 Inventaris Kantor penunjang kegiatan
subdit DPI
DPI Lemari Arsip 6
2 Inventaris Kantor penunjang kegiatan
subdit PHT
PHT Televisi 1
Lemari Es 1
Lemari arsip 4
3 Saranaprasarana dan inventaris kantor TU Mesin Bor 1
Mesin Pompa
Air
2
Tabung
Pemadam
10
Sound sistem
Aula
1
4 Inventaris Kantor penunjang kegiatan
Perencanaan
CAN Lemari Arsip 2
Laporan Tahunan 2015 52
Lampiran 7.
DAFTAR INVENTARIS KENDARAAN RODA 2 DAN 4 DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN
No Jenis /Merk No Polisi Keterangan
M O B I L
1 Minibus / Ford Escape B. 1850 SQO
2 Minibus / Toyota Kijang Innova B. 1158SQP
3 Minibus / Toyota Kijang B. 2077FQ
4 Minibus / Daihatsu Xenia B. 1699 WQ
5 Sedan / Toyota Soluna B. 2474 LQ
6 Dobel Kabin Isuzu D Max B. 9266 WQ
7 Dobel Kabin Isuzu D Max B. 9285 WQ
M O T O R
1 Suzuki Thunder 125/Sport B. 6166 SQK
2 Suzuki Thunder 125/Sport B. 6412 SQL
3 Suzuki Thunder 125/Sport B. 6415 SQL
4 Suzuki Thunder 125/Sport B. 6410 SQL
5 Suzuki Thunder 125/Sport B. 6121 SQK
6 Suzuki Thunder 125/Sport B. 6413 SQL
7 Suzuki Arashi 125/Bebek B. 6324 SQK
8 Suzuki Arashi 125/Bebek B. 6364 SQK
9 Suzuki Arashi 125/Bebek B. 6320 SQK
10 Suzuki Arashi 125/Bebek B.6195 SQM
11 Suzuki Arashi 125/Bebek B. 6358 SQK
12 Suzuki Shogun 125/Bebek T. 3061 FF Pinjam pakai BBPOPT
13 Suzuki Shogun 125/Bebek T. 3062 FF Pinjam pakai BBPOPT
14 Suzuki Shogun 125/Bebek T. 3063 FF Pinjam pakai BBPOPT
15 Suzuki Shogun 125/Bebek T. 3064 FF Pinjam pakai BBPOPT
17 Suzuki Thunder 125/Sport T. 3065 FF Pinjam pakai BBPOPT
18 Suzuki Thunder 125/Sport T. 3066 FF Pinjam pakai BBPOPT
19 Suzuki Thunder 125/Sport T. 3067 FF Pinjam pakai BBPOPT
20 Suzuki Thunder125/Sport T. 3068 FF Pinjam pakai BBPOPT
21 Honda GL 100 B. 8483 XP
Laporan Tahunan 2015 53
Lampiran 8.
DAFTAR PEGAWAI YANG NAIK PANGKAT PADA TAHUN 2015
No. Nama/NIP Kenaikan Pangkat
Dari Gol. Ke Gol.
1. Noviyanti, S.E. III/a III/b
197711262011012004 1-1-2011 1-4-2015
2. Charles Liya AR, S.P. III/a III/b
198605312011011009 1-1-2011 1-4-2015
3. Puspitasari III/a III/b
197310171995032001 1-1-2011 1-4-2015
4. Khoriatun, A.Md. II/c II/d
197905172011012006 1-1-2011 1-4-2015
5. Imam Suroso II/c II/d
196704182002121001 1-1-2011 1-4-2015
6. Mochamad Nurhidayat, S.P. III/b III/c
198002132009011012 1-4-2013 1-4-2015
7. Fakih Zakaria, S.P. III/a III/b
198107102009121002 1-12-2009 1-4-2015
8. Widia Herhayulika, S.P. III/a III/b
198307092011012005 1-1-2011 1-4-2015
9. Novi Muhani, S.P. III/b III/c 198311022009122002 1-4-2013 1-10-2015
10. Nurhalisah Lalengga Ngapana, S.P. III/a III/b
197606112011012009 1-1-2011 1-10-2015
11. Gandi Purnama, S.P., M.Si III/b III/c 197902192009121001 1-10-2013 1-10-2015
12. Widia Nawir, S.P. III/a III/b
198208152009122006 1-4-2015 1-4-2015
Laporan Tahunan 2015 54
Lampiran 9.
DAFTAR PEGAWAI YANG NAIK GAJI BERKALA PADA TAHUN 2015
Bulan Nama Gol. Masa Kerja
Januari Maunah Ambarwati, S.P, M.P.
197201291999032002
III/d 16 Tahun
1-3-2015
Rachmat
196301141992031001
III/b 22 Tahun
1-4-2015
Ahmad Jais, S.E.
196704042002121001
III/a 14 Tahun
1-4-2015
Yanti Suryanti
196803082001122001
II/d 21 Tahun
1-4-2015
Imam suroso
196704182002121001
II/c 21 Tahun
1-4-2015
Zaini
196102051998031001
II/b 25 Tahun
1-4-2015
Februari Muhammad Baehakhi.
198004212015021001
II/a 1 Tahun
1-3-2015
Maret Dyah Mutiawari
196211111990032001
III/d 26 Tahun
1-5-2015
Teguh Afandi
198311042009101005
II/a 11 Tahun
1-5-2015
April Nihil
Mei Rd, Dedy Ruswansyah, M.M. 1962010119891015
IV/b 26 Tahun 1-3-2015
Juni Nihil
Juli Ir. Yayat Hidayat
196901011998031003
III/d 20 Tahun
1-8-2015
Sri Lestari
195808041985032001
III/b 26 Tahun 1-8-2015
Agustus Ir. Sri Aswita
196407121992032004
IV/a 24 Tahun 1-10-2015
September Nihil
Oktober Abd. Rahman 195912311988031004
III/b 26 Tahun 1-12-2015
Dwi Astuti Yuniasih, S.P, M.Sc 197306142006042001
III/c
14 Tahun 1-12-2015
Gandi Purnama, S.P, M.Si 197902192009121001
III/b 6 Tahun 1-12-2015
Ike Widyaningrum, S.P. 197903052009122003
III/b 6 Tahun 1-12-2015
Santi Dewi Sri Irmayanti, S.P 198103232009122003
III/b 6 Tahun 1-12-2015
Laporan Tahunan 2015 55
Lampiran 10.
DAFTAR PEGAWAI YANG MENGIKUTI LATIHAN PRA JABATAN TAHUN 2015
No Nama/NIP Pangkat/Gol
1. Marta GG. Tri Wahyuni, S.Si
198103282015032001
Penata Muda
III/a
2. Maria Ulfa, S.Si
198007212015032001
Penata Muda
III/a
3 Fadhillah Rahmah Aprianti, S.P
198504102015032001
Penata Muda
III/a
4. Sri Oktaviani
199110052015032004
Pengatur
II/a