Laporan Tahunan Komisi Informasi Sumut Tahun 2012 2013

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

iiiLAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013

KATA PENGANTAR

Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara telah terbentuk sejak 10 September

2012, dengan dilantiknya 5 (lima) komisioner untuk masa jabatan periode 2012-2016

oleh Plt Gubernur Sumatera Utara, H. Gatot Pudjo Nugroho di Kantor Gubernur, Jln.

Diponegoro Medan.

Beberapa saat setelah dilantik, para komisioner langsung menggelar pleno pertama

menetapkan komposisi kepengurusan dan pembagian tugas guna memudahkan

koordinasi.

Dalam rapat pleno pertama yang digelar di ruang Desk Pilkada, Kantor Gubernur

tersebut, para komisioner menyepakati H.M Zaki Abdullah sebagai Ketua, Drs.

Mayjen Simanungkalit sebagai Wakil Ketua. Sedangkan, Drs. H.M Natsir Isfa MM

sebagai Ketua Divisi Kelembagaan dan Kerjasama, H. M Syahyan S. Ag sebagai

Ketua Divisi Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE), dan Drs. Robinson Simbolon

sebagai Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI).

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara juga menetapkan peraturan internal,

Ketua dan Wakil Ketua dipilih setiap 2 (dua) tahun sekali. Dengan demikian, periode

2012-2016 akan terjadi perubahan komposisi kepengurusan yang dimaksudkan

sebagai upaya memacu dinamika organisasi dan kinerja komisioner.

Dalam melaksanakan amanah tersebut, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

menyusun Rencana Strategis berupa Program Kerja, sebagai landasan dan acuan untuk

dilaksanakan komisioner selama periode 2012-2016.

Penguatan struktur dan inprastruktur organisasi, menjadi pusat perhatian Komisi

Informasi Provinsi Sumatera Utara di tahun-tahun pertama. Selanjutnya di tahun kedua

dan seterusnya, dilakukan penguatan kapasitas komisioner, pembenahan administrasi

dan penguatan peran dalam menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi dan atau

ajudikasi non litigasi.

Tentu peran serta komisioner dalam sosialisasi UU No. 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan tentang keberadaan Komisi Informasi Provinsi

Sumatera Utara itu sendiri, terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Di tahun 2012-2013 sebagai tahun pertama terbentuknya Komisi Informasi Provinsi

Sumatera Utara, komisioner telah melakukan serangkaian kegiatan yang mengacu pada

program kerja 2012-2016. Kinerja Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara inilah yang

dituangkan dalam Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2013.

Medan, Desember 2013

H. M. ZAKI ABDULLAH

Ketua KI Provinsi Sumatera Utara


vLAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013

Kata Pengantar..................................................................................................... iii

Daftar Isi .............................................................................................................. v

Profil Komisioner .................................................................................................. 1

Visi dan Misi ......................................................................................................... 7

Sejarah Singkat Lahirnya KIP Sumatera Utara.......................................................... 9

Hasil Monitoring Proses Pembentukan KIP Sumut .................................................. 13

Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 ................................................................... 19

Tentang Keterbukaan - Informasi Publik di Sumut

Tugas dan Wewenang KI Sumut ............................................................................ 23

Program Kerja KI Sumut ........................................................................................ 25

Realisasi Program Kerja Tahun 2012-2013 ............................................................ 27

n Bidang Kelembagaan ........................................................................................ 27

n Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE) ................................................... 31

n Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) .................................................... 37

Hasil Monitoring dan Evaluasi ............................................................................... 41

Galeri Kegiatan .................................................................................................... 43

Sengketa Informasi di Mediasi Tahun 2013 ............................................................ 47

Sengketa Informasi di Ajudikasi Tahun 2013 .......................................................... 59

Perkembangan Penanganan Sengketa .................................................................. 61

Struktur Komisioner KIP Sumatera Utara ............................................................... 63

Kesekretariatan ................................................................................................... 65

Keuangan ............................................................................................................ 76

Daftar Inventaris Barang KIP Sumut ...................................................................... 79

DAFTAR ISI


1LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013

PROFIL KOMISIONER

DILAHIRKAN di Rantau Prapat, 11 November 1948. Latar belakang pendidikan

dimulai sejak Sekolah Rakyat (SR) hingga SMA Negeri. Semuanya ditamatkan di Rantau

Prapat. Setelah menamatkan SMA tahun 1967, suami Zulfana ini melanjutkan pendidikan

ke perguruan tinggi, yakni Fak. Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) dan Fak.

Hukum Universitas Amir Hamzah di Medan (1982-1987).

Sejak tahun 1968, ayah empat orang anak yang dipercaya sebagai Ketua Komisi

Informasi Provinsi (KIP) Sumatera Utara ini telah berkecimpung di dunia informasi.

Pernah menjadi wartawan di berbagai media massa terbitan Medan, diantaranya Surat

Kabar Mingguan (SKM) SKETSA (1968-1969), SKM WARTA Taruna (1969-1970), SKH

WASPADA (1970), Redaktur di SKH Sinar Indonesia Baru (1970-1990), Redaktur Harian

Mimbar Umum (1991-1993), Pemred SKM Taruna Baru (1993-1997), Pemred SKH

Sumatera (2001-2004), Pimpinan Umum/Pemred SKH WARTA KITA (2004-2009).

Selain sebagai wartawan, Zaki Abdullah, juga aktif di organisasi kewartawanan.

Pernah menjabat Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sumatera

Utara dua priode (1985-1993), Ketua PWI Sumut dua priode (1993-2001), Anggota

Dewan Pers dua priode (1994-2000), Ketua Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) Cab. Sumut

dua priode (2003-2011) dan Direktur Eksekutif Serikat Perusahaan Pers (SPS) sejak 2011

sampai sekarang.

Disamping aktif di dunia jurnalis dan organisasi kewartawanan, Zaki juga aktif di

dunia politik. Sebelum dipercaya sebagai komisioner Komisi Informasi, dia juga pernah

menduduki kursi legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara dua priode (1997-1999) dan

(2004-2009).

Baginya bekerja di bidang informasi sudah menjadi bagian hidup. Lebih 40 tahun

waktunya dihabiskan di dunia wartawan. Karenanya ketika dibuka pendaftaran seleksi

Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sumut dan atas dorongan rekan-rekan jurnalis dirinya ikut

mendaftar dan seleksi KIP Sumatera Utara. Padahal begitu habis masa tugasnya di

dewan, dirinya sudah berniat untuk pensiun.

Mungkin ini merupakan dunia saya, makanya ketika kawan-kawan mendorong

untuk maju jadi anggota KIP, saya sulit menolaknya, ujar Zaki. (*)

H.M. ZAKI ABDULLAH

PRIA kelahiran Dusun Hopong, Desa Dolok Sanggul, Kecamatan Pahae Jae,

Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara 18 Pebruari 1968. Dia menjalani

pendidikan Ibtidaiyah, Tsanawiyah hingga PGAN, seluruhnya di Peanornor Taput.

Pendidikan jenjang Sarjana (S-1) diikutinya di Fakultas Dakwah IAIN Sumut tamat tahun

1992, sedangkan gelar Mediator dia peroleh dari Sekolah Pasca Sarjana UGM (Universitas

Gadjah Mada) Jogjakarta tahun 2013.

Dia menikah dengan putri Karo tahun 1997 dan telah memiliki empat putra-putri.

Sejak mahasiswa dia sudah aktif di dunia pergerakan dan aktif sebagai kolumnis di

berbagai media cetak. Dia mantan aktivis kampus dan bergabung di Pergerakan

Mahasiswa Islam Indoesia (PMII) hingga pernah menjadi salah satu Ketua di Korcab PMII

Sumut dan Wakil Ketua Gerakan Pemuda Ansor Sumut masing-masing dua priode.

Mengawali karir sebagai wartawan di Kantor Berita Nasional Indonesia (KNI), juga

pernah menjadi reporter Majalah Garda untuk liputan Sumut dan Aceh, Pemred News

Online www.medansatu.com dan Redaktur di Harian Medan Pos Medan. Dia ikut

menandatangani Deklarasi Medan Untuk Keterbukaan Informasi pada Temu Editor di

Medan 13-14 Mei 2005, sebagai dukungan untuk lahirnya UU Nomor 14 tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dalam dunia jurnalis, dia dicatat Dewan Pers sebagai orang berkompeten sebagai

Wartawan dengan kategori Wartawan Utama, nomor kartu: 1470-PWI/WU/DP/XII/2011

/18/02/68. Dia menjadi salah satu wartawan muda di Sumut yang lulus dalam Uji

Kompetensi Wartawan, digelar Dewan Pers dan PWI di Medan, Selasa s/d Rabu (27-

28/12/2011).

Sebelum menjadi komisioner di Komisi Informasi Sumut, dia adalah Direktur

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PWI Sumut, Redaktur Harian Medan Pos dan

Kordinator Wartawan Politik di DPRD Sumut.

Guna meningkatkan kemampuan dan kualitas komisioner, selain mengikuti

pendidikan Mediasi di Sekolah Pasca Sarjana UGM Jogjakarta, dia mengikuti pelatihan

Case Management dan Panitera Tingkat Regional pada 24-25 Oktober 2012 di Medan.

Juga mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Mediasi dan Ajudikasi Sengketa

Informasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia pada 1-2

September 2012 di Banda Aceh. Di Komisi Informasi Sumut priode 2012-2016, saat ini

dia dipercaya menjadi Wakil Ketua. (*)

MAYJEN SIMANUNGKALIT


2 LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 2012 - 2013



DILAHIRKAN di Lubuk Palas, 27 Juli 1952. Latar belakang pendidikan dimulai sejak

Sekolah Rakyat Negeri (SRN). Kemudian melanjutkan pendidikan di Pendidikan Guru Agama

(PGA) 4 tahun dan PGAA 2 tahun di Kisaran, Kabupaten Asahan. Pendidikan tinggi ditempuh

melalui jenjang Sarjana Muda Jurusan Dakwah, dan Program Strata Satu Ilmu Komunikasi di

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan.

Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM di Program Pasca Sarjana Sekolah

Tinggi Ilmu Ekonomi. Tahun 1982 merintis karir sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di RRI

Nusantara 1 Medan sebagai reporter merangkap redaktur, yang akhirnya mendapat promosi

sebagai Kepala Bidang Pemberitaan di RRI Medan. Puncak karir di PNS dimulai sejak

memperoleh kepercayaan sebagai Kepala RRI Malang Jawa Timur Tahun 2003, Kemudian

Kepala RRI Surabaya, Jawa Timur tahun 2008-2010.

Disamping meniti karir sebagai PNS, juga mengabdikan diri sebagai dosen pada

Program Studi Ilmu Komunikasi UMSU Medan. Dia juga pernah menjabat Program Studi Ilmu

Komunikasi FISIP UMSU, serta pernah menjadi Dosen Luar Biasa di Universitas Negeri

Medan, IAIN Raden Fatah, Palembang.

Pilihan untuk menjadi Komisioner pada Komisi Informasi didorong oleh sebuah

keinginan luhur untuk turut memberikan kontribusi membangun prinsip-prinsip keterbukaan

sejalan dengan era demokratisasi, khususnya keterbukaan yang menjadi salah satu tuntutan

reformasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan (good governance) dan clean

government.

Muhammad Natsir Isfa tidak dapat melanjutkan pengabdiannya kepada masyarakat

lewat KIP Sumut karena pada tanggal 28 Januari 2013, rekan yang baik ini dipanggil Allah

SWT kembali ke pangkuan-Nya. (*)

MUHAMMAD NATSIR ISFA



LAHIR di Langkat, 31 Desember 1974. Sejak menamatkan kuliah di Fakultas

Dakwah IAIN Sumatera Utara Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Tahun 1998,

berkarir di dunia jurnalistik. Jabatan terakhirnya sebagai Kepala Redaksi di Harian Seputar

Indonesia (MNC Group) untuk wilayah Sumatera Utara. Sebelumnya, dia juga pernah

menjadi wartawan dan redaktur di berbagai media di Medan.

Karir di dunia jurnalistik diawali sebagai wartawan di Jawa Pos Group, yakni Harian

Medan Express Tahun 1999-2000, Harian Radar Medan Tahun 2000-2001, Harian Sumut

Pos Tahun 2001-2003 dan Redaktur di Harian Pos Metro Siantar Tahun 2003-2006.

Komisioner termuda di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang saat ini

sedang menyelesaikan S-2 nya di Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara (MIKOM UMSU) ini sejak kuliah juga aktif di berbagai organisasi

kemahasiswaan, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Penerbitan Kampus hingga

pernah menjadi Pimpinan Redaksi (Pimred) Majalah Dinamika IAIN Sumut, Sekretaris

Mahasiswa Jurusan (HMJ) Komunikasi Penyiaran Islam, dan Ketua Kelompok Penghijau

Tanah Gersang (KPTG). Ketika menjadi wartawan Dia juga aktif di organisasi

kewartawanan, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Medan dan Sekretaris

Persatuan Wartawan Pertahanan Kodam I/BB.

Putra Langkat beristrikan Sri Mulyati, S.Ag yang dikaruniai tiga orang anak (dua laki-

laki dan satu perempuan) ini juga baru mendapat gelar mediator dari Pusat Mediasi

Indonesia Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Sebelumnya dia juga menyelesaikan Program Japan-East Asia Network of Exchange for

Students and Youths (JENESYS) di Tokyo, Jepang.

Di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Dia dipercaya sebagai Ketua Divisi

Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE). Pilihannya untuk menjadi Komisioner di KI Sumut

selain dorongan rekan-rekan jurnalis, juga ingin ambil bagian dalam mewujudkan

keterbukaan informasi di lembaga dan badan-badan publik, sehingga korupsi yang

merupakan kejahatan luar biasa dan musuh bersama dapat ditekan. (*)

MUHAMMAD SYAHYAN


ROBINSON SIMBOLON (46) alumni Fakultas Sastra Jurusan Sejarah Universitas

Sumatera Utara (USU) terpilih menjadi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera

Utara periode 2012- 2016 saat bekerja sebagai wartawan harian Berita Sore Medan.Dia

juga pernah menjadi anggota Panitia Pemilihan Daerah Provinsi Sumatera Utara (PPD TK I

Sumut) pada Pemilu tahun 1999.

Pria yang hobby olahraga Futsal ini beberapa kali menjadi anggota Panwaslukada,

yakni anggota Panwaslukada tingkat Kota Medan pada pemilihan Walikota Medan tahun

2005.

Berikutnya, anggota Panwaslu tingkat Kota Medan pada pelaksanaan Pemilu

Legislatif dan Pilpres tahun 2008-2009.

Kemudian dia juga pernah menjadi anggota Panwaslukada tingkat Kota Medan

pada pelaksanaan pemilihan Walikota Medan tahun 2010.

Karir di dunia jurnalistik sendiri diawali sebagai wartawan sejak tahun 1992-2011 di

harian SIB, Harian Garuda dan Berita Sore. Di Komisi Informasi Sumut, Dia dipercaya

menjadi ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI).

ROBINSON SIMBOLON



VISI & MISI

VISI

Terwujudnya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga mandiri

dan independen dalam menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan UU No.

14 tahun 2008.

MISI

1. Membangun lembaga Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang professional

dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

2. Melayani dan menyelesaikan sengketa informasi publik antara badan publik dengan

pemohon informasi secara adil dan setara serta menegakkan segala peraturan dan

ketentuan yang berkaitan dengan informasi publik secara konsisten.

3. Membangun kesadaran masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik meru-

pakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan

rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

4. Menyadarkan semua lapisan masyarakat bahwa informasi merupakan kebutuhan

pokok setiap orang dan keterbukaan informasi publik adalah bagian dari pengawa-

san publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik lainnya terutama

sekali dalam mencegah terjadinya korupsi.

Kiri ke Kanan: HM. Zaki Abdullah, Drs. Robinson dan H. M Syahyan memimpin Sidang Ajudikasi kasus sengketa informasi publik

di ruang sidang PTUN Medan, Jln. Listrik.



SEJARAH SINGKAT LAHIRNYA KIP SUMATERA UTARA

KOMISI Informasi (KI) adalah lembaga

mandiri yang berfungsi menjalankan

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

dan peraturan pelaksanaanya, menetapkan

petunjuk teknis standar layanan informasi

publik dan menyelesaikan sengketa

informasi publik melalui mediasi dan/atau

ajudikasi nonlitigasi.

Komisi Informasi (KI) di Provinsi Su-

matera Utara (Sumut) resmi hadir dengan

dilantiknya lima komisioner untuk masa jabatan periode 2012-2016. Mereka adalah, H.

M Zaki Abdullah, Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. H.M Natsir Isfa MM, H.M Syahyan S. Ag

dan Drs. Robinson Simbolon. Pelantikan dilakukan Plt Gubernur Sumatera Utara, H. Gatot

Pujo Nugroho pada 10 September 2012 di lantai 8 Kantor Gubernur Sumut, Jln Dipone-

goro Medan.

Komposisi kepengurusan komisioner KI Sumut periode 2012-2016 tersebut yakni

H. M. Zaki Abdullah (Ketua), Drs. Mayjen Simanungkalit (Wakil Ketua), Drs. H.M Natsir Isfa

MM (Ketua Divisi Kelembagaan dan Kerjasama), H. M Syahyan S. Ag (Ketua Divisi Advo-

kasi, Sosialisasi dan Edukasi), Drs. Robinson Simbolon (Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa

Informasi).

Dinamika proses pembentukan KI Sumut berbeda dengan Provinsi lain di

Indonesia. Provinsi Sumut membutuhkan waktu 30 (tiga puluh) bulan dari seleksi berkas

hingga penetapan 5 komisioner di Komisi A DPRD Sumut. Ibarat persalinan, KI Sumut

lama berada dalam kandungan.

Pasalnya, setelah Panitia Seleksi (Pansel) mengumumkan penerimaan calon

anggota KI Sumut pada Jum'at, 12 November 2010 hingga dilakukan fit and proper test

pada Kamis 12 Juli 2012 di Komisi A DPRD Sumut untuk menetapkan 5 (lima) komisioner,

banyak diwarnai intrik dan pro kontra.

Pansel calon anggota KI Sumut terdiri dari Ketua Drs. H. Eddy Syofian MAP (Kepala

Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut/unsur pemerintah), Prof. DR. HM Hatta (Ketua

MUI/unsur akademisi), Prof. DR. Suwardi Lubis (Guru Besar Fisipol USU/unsur akademisi)

Drs. Muhammad Syahrir (Ketua PWI Sumut/ unsur jurnalis) dan Benget Silitonga (Aktivis

Bantuan Informasi dan Hukum Masyarakat Sumut/unsur LSM).

Penerimaan calon dimulai dengan terbitnya Pengumuman Pansel Nomor:

800/6030/DKI/XI/2010 hari Jum'at 12 November 2010 ditandatangani H. Eddy Syofian

MAP selaku Ketua Pansel. Sedangkan yang mendaftar sebagai calon KI Sumut sebanyak

79 peserta, namun sesuai pengumuman pansel Nomor : 800/6030/DKI/XI/2010 tanggal

26 November 2010, berdasarkan hasil seleksi administrasi yang memenuhi persyaratan

Ketua Panitia

Seleksi

(Pansel)

Penjaringan

Anggota

Komisi

Informasi

Provinsi

Sumatera

Utara, Drs

Eddy Syofian,

MAP

didampingi,

Drs

Muhammad

Syahrir, Prof

DR. H. Mohd

Hatta, Prof

Suwardi

Lubis dan

Benget

Silitonga

mewawanca-

rai salah

seorang

calon

Komisioner

KIP di USU.



untuk mengikuti seleksi tertulis hanya 73 orang.

Selanjutnya dilakukan seleksi tertulis di Universitas Sumatera Utara (USU) pada

Selasa, 30 Nopember 2010 akhirnya terjaring 30 peserta. Setelah melalui test wawancara

dan test psikologi di Fakultas Psikologi USU, dari 30 peserta tersebut terjaring 15 nama,

yang diajukan Pansel ke Komisi A DPRD Sumut guna menjalani proses uji kelayakan dan

kepatutan (fit and proper test).

Namun dalam tahapan ini, muncul pro kontra karena intrik oknum tertentu diduga

calonnya tidak lolos ke 15 nama yang akan mengikuti fit and proper test. Diperparah lagi

adanya kekeliruan penulisan nama satu peserta di pengumuman salah satu media cetak

terbitan Medan.

Sesuai mekanisme yang diatur dalam dunia pers, media cetak tersebut sudah

meralat kekeliruan itu pada kesempatan pertama esok harinya. Selain itu, pengumuman

yang benar di tiga media cetak lain ada dimuat, termasuk juga di website resmi pansel

dan papan pengumuman di Sekretariat Pansel. Namun karena berbagai intrik dan

kepentingan, ralat dilakukan media cetak itu tak urung meredakan pro kontra. Karena

faktor ini, proses pembentukan KI Sumut terganjal dan mandeg hingga 30 bulan.

Proses pembentukan KI Sumut akhirnya dapat berjalan kembali setelah pimpinan

Komisi A DPRD Sumut berganti. Puncaknya pada 12 Juli 2012, Komisi A DPRD Sumut

menggelar fit and proper test terhadap 15 nama yang diajukan pansel dan hanya diikuti

13 peserta. Komisi A DPRD Sumut sendiri yang beranggotakan 16 orang, hanya hadir 14

orang saat penetapan 5 anggota KI Sumut itu.

Hasilnya berdasarkan pemilihan dan voting Komisi A DPRD Sumut, M Natsir Isfa

mendapat 14 suara, kemudian disusul Mayjen Simanungkalit 12 suara, M Syahyan, Zaki

Abdullah dan Robinson Simbolon masing-masing memperoleh 11 suara.

Sedangkan calon anggota KIP lainnya seperti Iswan Kaputra dan Ramdeswati Pohan

masing-masing memperoleh tiga suara, Mardaus Purba, Panogari, Rabu Alam Syahputra,

Septalina Elisabeth dan Valdesz Junianto masing-masing satu suara dan Pangihutan

Sirumapea tidak dapat suara.

DINANTIKAN

Kehadiran KI di Sumut sesungguhnya sangat dinantikan publik, tergambar dari

derasnya tuntutan agar proses yang sempat mandeg di komisi A DPRD Sumut segera

dituntaskan. Sejumlah aksi sempat terjadi, sebagai reaksi atas kemandegan proses

penentuan Komisioner KIP Sumut.

Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendesak agar Komisi A DPRD

Sumut bertindak nyata untuk membantu penuntasan pembentukan KI Sumut. Antara

lain desakan dari Kepala Divisi Investigasi dan Publikasi Indonesia Corruption Watch (ICW)

Agus Sunaryanto saat berdiskusi dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Medan

dan Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat (Sahdar) di Kota Medan.

Mereka menilai, jika masalah ini dibiarkan bisa menghambat akses keterbukaan



informasi, termasuk upaya pemberantasan korupsi. Sebab, akses informasi bisa

terganggu. Koordinator Eksekutif Sahdar Arif Faisal saat itu juga ikut mendesak agar tim

seleksi Calon Anggota KI Provinsi Sumut dan Komisi A DPRD Sumut segera membentuk KI

Sumut, dengan menuntaskan masalah yang terjadi.

Sahdar dan AJI Medan juga membantu menyelesaikan kasus kemelut calon

anggota KI Provinsi Sumut. Mereka berupaya memfasilitasi pertemuan Tim Seleksi dan

Komisi A DPRD Sumut, demi segera terbentuknya KI di Sumut.

Bahkan, dalam rangka mendorong implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik, SAHDAR meggelar diskusi publik, yang bertujuan

menyosialisasikan urgensi pembentukan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dan

melakukan evaluasi atas capaian pemerintah sebagai bukti komitmen dalam

pembentukan Komisi Informasi.

Diskusi Publik dilaksanakan, 22 November 2010 di Hotel Royal Perintis, Jalan

Perintis Kemerdekaan Nomor 17 A Kota Medan. Selanjutnya diskusi juga digelar di Hotel

Tiara Medan. Peserta dalam kegiatan itu mewakili NGO, organisasi profesi, organisasi

masyarakat, pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, media lokal dan nasional .

Harapan sama juga datang dari elemen masyarakat lainnya, yang pada intinya

menginginkan terbentuknya KI di Sumut. Bahkan setelah dilantik Plt Gubernur Sumatera

Utara, H. Gatot Pujo Nugroho pada 10 September 2012, dukungan publik terhadap KI

Sumut terus berlanjut.

Dalam berbagai kesempatan, kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pers,

badan publik negara maupun swasta di Sumut tetap aktif memberi dukungan demi

terimplementasikannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP di Sumut.

Komisioner KI Sumut juga terus meningkatkan kinerjanya meski di tengah

keterbatasan sebagai lembaga mandiri yang baru terbentuk. Setelah dilantik pada tahun

pertama, sudah 10 Kabupaten/Kota di Sumut dikunjungi guna mendorong badan publik

di daerah melaksanakan UU KIP tersebut. Sosialisasi berupa diskusi, workshop dan

sejenisnya gencar dilakukan dengan berbagai pihak, baik LSM, pers, pejabat publik dan

badan publik lainnya.

Pasca pelantikan pada 10 September 2012 hingga empat bulan lebih, 5 (lima)

komisioner KI Sumut belum memiliki kantor dan pegawai sekretariat tetap. Komisioner

menumpang di salah satu ruangan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

Provinsi Sumatera Utara, Jalan H. M Said Medan, hingga akhirnya pindah ke gedung eks

rumah dinas pejabat Kanwil Dinas Pendidikan Sumatera Utara di Jalan Bilal No. 105

Medan.



PROSES seleksi Komisioner Komisi

Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara tidak

hanya dipantau dan diawasi sejumlah

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan

media massa, tapi juga dimonitoring langsung

oleh Sentra Advokasi Untuk Hak Pendidikan

Rakyat (Sahdar). Lembaga yang konsern di

bidang pendidikan rakyat ini memonitoring

sejak proses awal seleksi hingga proses fit and

propert test dan penentuan akhir di Komisi A

DPRD Sumut, Kamis-Jum'at (12-13 Juli 2013). Berikut hasil laporan monitoring Sahdar

terhadap proses seleksi Komisioner KI Sumut periode 2012-2016.

Sahdar melaporkan, setelah 18 bulan tidak mendapat kejelasan disebabkan hasil

test interview yang diumumkan di satu media massa lokal, pada 20-21 Desember 2012

diperdebatkan hingga menuai protes, kecaman hingga gugatan oleh sejumlah calon

Komisioner KI Sumut. Namun karena kuatnya dorongan dan desakan sejumlah LSM dan

elemen masyarakat, akhirnya ke-15 calon Komisioner KI Sumut di fit and propert test oleh

anggota Komisi A DPRD Sumut yang sudah mengalami perubahan komposisi.

Dalam laporannya, Sahdar mempertanyakan, apakah proses fit and propert test

yang sempat molor 18 bulan tersebut didasarkan atas kriteria penilaian dan

pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan komisioner yang

kredibel mengawal implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (KIP) di Provisi Sumatera Utara.

Sahdar mencatat, informasi pelaksanaan fit and propert test sangat mendadak.

Pasalnya, informasi jadwal fit and propert test diterima calon komisioner KI sehari jelang

pelaksanaan fit and propert test (Rabu, 11/7/2012). Informasi awal disampaikan via

telepon oleh staf Dinas Kominfo ke para calon. Menurut Sahdar, proses fit and propert

test juga sangat singkat hanya delapan jam dalam waktu dua hari.

Sahdar juga menilai ada kesan seting politik dimainkan para politisi di Sumatera

Utara dalam proses seleksi Komisioner KIP Sumut. Bahkan ada kesan, kalangan elit politik

di Sumut tidak menginginkan lahirnya KIP Sumut. Alasannya, masih ada elit yang suka

dengan ketertutupan, sementara UU Nomor 14 Tahun 2008 mewajibkan pejabat, badan

dan lembaga publik terbuka. Akhirnya, meski berat proses seleksi dan fit and propert test

dilaksanakan.

Pada fit and propert test di Komisi A DPRD Sumut terpilihlah lima Komisioner KI

Sumut, yakni Drs. H.M Natsir Isfa, MM, Drs. Mayjen Simanungkalit, H.M Syahyan S.Ag,

H.M Zaki Abdullah, dan Drs. Robinson Simbolon. Menurut Sahdar, kinerja dan

keberpihakan kelima Komisioner KI Sumut ke depan merupakan lapangan perjuangan

baru para aktor pro demokrasi dan elit politik di Sumut.

HASIL MONITORING LSMTERHADAP PROSES PEMBENTUKAN KIP SUMUT

Anggota Komisi

A DPRD Sumut

sedang memfit

and profer test

salah seorang

calon anggota

KIP Sumut di

gedung DPRD

Sumut, Jln

Imam Bonjol

Medan.



Disebutkan Sahdar, anggota Komisi A yang berhak mem fit and propert test

Komisioner KI Sumut, yakni H. Isma Padli A Pulungan (Ketua dari F-Golkar), Taufik Hidayat

(Wakil Ketua/F-PKS), Mustofawiyah Sitompul (Sekretaris/F-Demokrat).

Anggota Komisi A DPRD Sumut lainnya adalah Hasbullah Hadi, Ahmad Ikhyar

Hasibuan, Sopar Siburian, Tunggul Siagian, Syafrida Fitrie, H. Syamsul Hilal, H. Alamsyah

Hamdani, H. Rauddin Purba, Syahrial Harahap, H. Bustami HS, Tohonan Silalahi, Suasana

Dachi dan Abu Bokar Tambak.

Sedangkan ke-15 calon anggota Komisioner KI Sumut yang ditetapkan Tim Seleksi

(Timsel) KI Sumut yang lulus Test Dinamika Kelompok dan wawancara dan berhak ikut fit

and propert test di DPRD Sumut, yakni Ahmad Kadri, H. David Susanto, SE, Iswan Kaputra,

S.Sos, Drs. H.M Natsir Isfa, H.M Syahyan, S.Ag, H.M Zaki Abdullah, Mardaus Purba, ST,SE,

Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Pangihutan Sirumapea, Panogari Panggabean, SH, M.Si,

Drs. Rabualam Syahputra, Ramdeswati Pohan, Drs. Robinson Simbolon, Septalina

Elisabet Pardede dan Valdesz Junianto.

Masih menurut laporan hasil monitoring Sahdar, tidak terdapat kriteria penilaian

yang tertulis dan terukur, tetapi kriteria penilaian disampaikan langsung oleh Ketua

Komisi A Isma Padli Pulungan. Menurutnya, kelulusan para calon komisioner dilihat dari:

1) Penguasaan terhadap Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi; 2) Integritas seorang calon baik dari keseharian dan juga tanggung jawab

amanah yang pernah dipikul.

Proses fit and proper test dilangsungkan selama dua hari, Kamis, 12 Juli 2012

dimulai pukul 10.00 WIB-16.00 WIB. Kemudian dilanjutkan Jum'at, 13 Juli 2012 dimulai

pukul 14.00 WIB-16.00 WIB. Fit and propert test digelar secara terbuka di ruang rapat

Komisi A DPRD Sumatera Utara, Jln Imam Bonjol Medan.

Proses uji kelayakan calon Komisioner KI Sumut didahului uji kelayakan dan

kepatutan (fit and proper test) kepada para calon. Berikut diuraikan proses pemilihan

tersebut. Pelaksanaan fit and proper test dilakukan dengan cara memberikan waktu ke

masing-masing calon Komisioner KI Sumut selama 10 menit. Kemudian anggota Komisi A

diberi kesempatan mengajukan pertanyaan ke setiap peserta. Pada hari pertama, Kamis

(12/7), jumlah anggota komisi A DPRD Sumut yang hadir mem-fit and proper test

Anggota Komisi A DPRD Sumut yang memfit and proper test KI Sumut.



sebanyak 11 orang dari 17 orang komposisi Komisi A DPRD SU.

Sidang dipimpin Ketua Komisi A, Drs. Isma Padli A Pulungan. Berikutnya pada hari

kedua, Jum'at (13/7), jumlah anggota Komisi A DPRD SU yang mem-fit and proper test

berkurang jadi sembilan orang. Secara bergantian masing-masing calon Komisioner KI

dipanggil ke ruang sidang Komisi A.

Pada hari pertama, peserta yang di-fit and proper test, yakni David Susanto, SE.

Begitu dipanggil oleh panitia, David dengan langkah pasti masuk ke ruang Sidang Komisi A

DPRD Sumut. Sesampai di ruang sidang, wajahnya tampak berseri-seri. Diapun

menghampiri dan menyalami satu persatu anggota dewan yang lebih dahulu berada di

ruang sidang Komisi A DPRD Sumut.

Begitu sidang dibuka secara resmi oleh Ketua Komisi A DPRD Sumut, Isma Fadli

Pulungan dan mempersilahkan David menyampaikan paparan tentang pokok-pokok

pikirannya tentang keterbukaan informasi publik. David pun membuka kata dan

menyampaikan penghormatan kepada anggota Komisi A DPRD Sumut. Usai membuka

kata, David mengatakan mengundurkan diri dari pencalonan Komisioner KI Sumut

dengan alasan telah terpilih sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumatera

Utara.

Mendengar pernyataan David, para anggota Komisi A DPRD Sumut spontan

bertepuk tangan. Diantara mereka ada yang berkomentar, Kalau bisa kita jadi mitra,

apalagi ini kita akan menghadapi pemilu. Kemudian mereka kembali bertepuk tangan

dan David pun berpamitan dengan kembali menyalami anggota Komisi A DPRD Sumut

satu per satu.

Setelah David keluar ruang Sidang Komisi A, panitia pun memanggil peserta kedua,

yakni Iswan Kaputra, S.Sos. Sama seperti David, begitu sampai ke ruangan, menghampiri

dan menyalami satu persatu anggota dewan. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan

kepadanya cukup sulit, namun Iswan mampu menjawabnya dengan baik. Pertanyaan

yang diajukan seputar biografi dirinya yang sebelumnya aktif bersama masyarakat, dan

konsentrasi keilmuan. Pertanyaan dilanjutkan terkait UU KIP dan program kerjanya jika

terpilih.

Semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan anggota Komisi A tersebut

dijawabnya dengan tenang. Satu pernyataan penting dari Iswan adalah Saya merasa

berat, untuk meninggalkan masyarakat, karena saya sudah terbiasa untuk selalu

melakukan gerakan-gerakan sosial, dan seandainya saya terpilih saya akan

mengembalikan semua ini untuk masyarakat, tukas Iswan.

Peserta ketiga yang mendapat giliran Drs. H.M Natsir Isfa, MM. Begitu namanya

dipanggil, Natsir pun dengan langkah tenang masuk ke ruang sidang Komisi A DPRD

Sumut. Peserta yang satu ini sedikit berbeda. Dia tidak kelihatan grogi sedikitpun saat

masuk dan ketika menghadapi anggota DPRD Komisi A. Sesampainya di depan anggota

dewan, ia menyatakan bahwa ia akan membuka informasi seluas-luasnya bagi siapa saja

yang menginginkannya. Dia juga memiliki misi untuk mempublikasikan UU No. 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi ke masyarakat. Harapannya, UU tersebut dapat

segera berjalan secara optimal.



Natsir selesai, selanjutnya giliran H. M Zaki Abdullah masuk ke ruang Komisi A.

Mantan anggota DPRD Sumut dua periode inipun langsung disambut anggota Komisi A.

Diantara anggota dewan ada yang menyebut, Saudara yang satu ini adalah kader Golkar

yang juga pernah menjabat anggota DPRD Sumut.

Dalam paparannya di depan anggota dewan, Zaki menyebutkan, kalau kehadiran

Komisi Informasi dan UU No 14 Tahun 2008 sangat diperlukan masyarakat. Hanya saja, saat

Zaki sedang menyampaikan paparannya, diantara anggota dewan, justru lebih banyak

bernostalgia dengannya yang pernah bersama-sama duduk sebagai anggota dewan. Tidak

lama berselang, seorang anggota dewan menanyakan maksud dari SMS (Short Massage

Service) beliau tentang mohon dukungan. Ia pun menjawab dengan ringan, maksudnya

adalah untuk bersilaturrahim, saling mengenal dan tidak ada maksud lain-lain, ia meminta

agar penilaian yang objektif akan lebih baik kalau sudah mengenal anggota dewan. Peserta

yang satu ini kerap dipanggil abangda oleh para anggota dewan, dan tidak banyak

pertanyaan untuknya.

Peserta berikutnya, Mardaus Purba ST,SE. Untuk Mardaus Purba, para anggota

Komisi A hanya menanyakan seputar tugas dan fungsi, dan mekanisme penyelesaian

sengketa informasi. Kemudian menanyakan wewenang eksekusi dari Komisi Informasi.

Disamping Mardius juga dikritik mengenai modul yang dibawa, namun ia tetap tenang

walau terlihat di raut wajahnya sedikit grogi. Setelah ia menjawab seluruh pertanyaan,

anggota dewan memberikan tepuk tangan secara bersamaan. Setelah selesai peserta

Mardaus, fit and proper test ditunda hingga pukul 15.00 WIB.

Berbeda dengan peserta lainnya, Drs Mayjen Simanungkalit begitu masuk ke

ruangan sudah disambut oleh anggota komisi dengan tertawa tanda persahabatan yang

begitu akrab. Sampai-sampai ada yang menanyakan kesehatannya. Kemudian di antara

anggota dewan bertanya seputar UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik. Pertanyaan-pertanyaan itu dijawabnya dengan singkat, tegas, lugas dan tuntas.

Tidak hanya begitu, diakhir paparannya diapun memohon kepada anggota dewan agar

diloloskan menjadi anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Setelah Mayjen, H. M Syahyan S. Ag mendapat giliran. Begitu namanya dipanggil

oleh panitia, M Syahyan yang sejak pagi menunggu di ruang tunggu Komisi A DPRD

Sumut langsung berjalan menuju ke ruang sidang Komisi A DPRD Sumut. Setelah

dipersilahkan oleh Ketua Komisi A Isma Fadli Pulungan untuk memberi paparan tentang

Komisi Informasi, Syahyan tak langsung menyampaikannya. Dia justru memohon izin

membagi-bagikan modul ke masing-masing anggota dewan. Setelah diberi izin, diapun

menghampiri satu persatu anggota dewan sambil memberikan modul yang dibawanya.

Barulah Syahyan memaparkan pikirannya tentang keterbukaan informasi publik. Belum

lagi selesai, Syafrida Fitrie salah seorang anggota Komisi A DPRD Sumut asal Fraksi Golkar

langsung menginterupsinya, meminta kepada pimpinan sidang agar tidak melanjutkan

paparannya karena apa yang menjadi pokok pikirannya dalam memperjuangkan

keterbukaan informasi sudah terangkum di dalam modul.

Pimpinan sidangpun langsung mempersilahkan anggota Komisi A melontarkan

pertanyaan ke Syahyan. Begitu diberi kesempatan bertanya, salah seorang anggota

dewan langsung mengkritik modul yang dibawanya. Dikritik, Syahyan tetap tenang



menjawabnya. Dia mengatakan alasan paparan dilengkapi dengan modul agar nantinya

bisa lebih dipertanggungjawabkan ketimbang hanya disampaikan secara lisan.

Setelah itu Syahyan ditanyai tentang kontribusi yang telah diberikan untuk

Keterbukaan Informasi Publik. Dia menjawab, kalau dirinya bersama rekan-rekan LSM

dan jurnalis ikut mendorong terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian

anggota Komisi A menanyakan tujuan UU KIP, lalu Ia menjawab, kalau UU KIP bertujuan

menjamin setiap warga negara untuk mengetahui rencana pejabat di badan publik

terkait pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan

keputusan publik serta sarana pengawasan masyarakat terhadap badan publik. Dia juga

menjelaskan tentang tugas pokok KIP, yakni menerima, memeriksa dan memutus

sengketa informasi publik melalui sidang mediasi dan ajudikasi non litigasi. Setelah itu

selesai, Syahyan pun berpamitan dengan menyalami satu persatu anggota dewan yang

hadir di ruang sidang Komisi A.

Hari pertama fit and proper test selesai dilanjutkan hari kedua, Jumat 13 Juli 2012.

Peserta pertama yang mendapat giliran pada hari kedua, yakni Pangihutan Sirumapea.

Untuk Peserta yang satu ini, anggota dewan memintanya menjelaskan penjabaran

Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kepadanya

juga ditanyakan, proses mediasi jika tidak didapat kesepakatan. Ia menjawab seluruh

pertanyaan tersebut, setelah menjawab Ia dipersilahkan untuk berpamitan. Peserta

berikutnya, Ramdeswati Pohan, Septalina Elisabet Pardede, Robinson Simbolon,

Panogari Panggabean dan Valdesz Junianto.

Dalam menjawab pertanyaan anggota dewan, Robinson Simbolon menjawab akan

melakukan sosialisasi ke badan-badan publik sebagai mitra kerja. Dia juga akan

meningkatkan kualitas para komisioner, dan membangun jaringan ke badan-badan

publik untuk mengimplementasikan Undang-Undang KIP.

Berikutnya, Prabualam Syahputra. Calon Komisioner satu ini, saat anggota dewan

membaca biografinya banyak yang bertanya dan mengomentari tulisan pada modulnya,

yang berbunyi Manusia dapat menentukan takdir, dan pembahasan ketika Ia

mencalonkan diri sebagai calon Bupati Deli Serdang pada 2010 dari jalur independen,

yang hanya menghabiskan uang Rp 15 juta dan mendapatkan suara nomor 2 terbanyak.

Anggota Komisi A mempertanyakan tentang tips yang akan dilakukan mengimple-

mentasikan UU KIP. Pertanyaan-pertayaan anggota komisi A tersebut dijawab satu

persatu. Setelah semuanya terjawab, diapun berpamitan meninggalkan ruang sidang

komisi A untuk selanjutnya pulang.

SIDANG PLENO KOMISI A

Setelah proses fit and proper test, tim monitoring dari Sahdar belum mendapat

kepastian jadwal sidang pleno memilih calon komisioner. Ketua Komisi A DPRD Sumut,

Isma Fadli A. Pulungan ketika itu mengatakan, kemungkinan ditentukan Kamis (maksud-

nya 19 Juli 2012), tapi bisa dimungkinkan pekan depan berikutnya. Namun tidak lama

berselang, Senin, 16 Juli 2012 beredar informasi, sidang pleno akan digelar, 16 Juli 2012

pukul 16.00 WIB. Sidang Pleno tertutup di Komisi A, sistem pemilihan yang diterapkan,



setiap anggota Komisi A memilih 5 nama calon Komisioner KI. Bagi yang memberikan

suara lebih dari 5 maka pilihan tersebut dianggap batal. Pemilihan dilangsungkan pukul

16.00 WIB tanpa dihadiri calon Komisioner.

Setelah dilakukan pemilihan, diumumkan hasilnya, sebagai berikut: Drs. H. M.

Natsir Isfa, MM (14 Suara), Mayjen Simanungkalit (12 Suara), H. M Syahyan SAg, H. M Zaki

Abdullah dan Drs. Robinson Simbolon (11 Suara), Iswan Kaputra dan Ramdeswati Pohan

(3 Suara), Mardaus Purba, Panogari Panggabean, Rabualam Syahputra, Septalina E

Pardede, dan Valdesz Julianto (1 Suara), Pangihutan Sirumapea (0).

PENETAPAN

Nama-nama calon KIP Sumut yang terpilih tersebut ditetapkan melalui sidang

paripurna DPRD Sumatera Utara. Kemudian nama-nama yang terpilih disampaikan ke Plt.

Gubernur Sumatera Utara H. Gatot Pujo Nugroho.

Komisioner KI Sumut dan KI provinsi se-Indonesia menggelar rapat di Kantor KIP Pusat, Jakarta

sebelum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi 1 DPR-RI di Senayan, Jakarta.



IMPLEMENTASI UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN

INFORMASI PUBLIK DI SUMUT

DESEMBER 2012, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

genap berusia 4 Tahun 8 bulan. Pada Tanggal yang sama, pemberlakuan keterbukaan

Informasi menginjak dua tahun delapan bulan dan kurang dari empat bulan Komisi

Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas.

Meski usia UU No 14/2008 ten-

tang KIP sudah lebih 4 tahun, namun

belum semua lembaga dan badan

publik di Sumatera Utara yang paham

dan menjalankan amanah UU Keterbu-

kaan Informasi tersebut. Terbukti, dari

33 kabupaten/kota yang ada di Sumut,

baru delapan daerah di kabupaten/

kota yang membentuk Pejabat Penge-

lola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Padahal PPID di setiap badan

publik menjadi suatu keniscayaan

dalam mewujudkan pemerintahan

yang terbuka (Open Government). Apalagi, Presiden Indonesia, Susilo Bambang

Yudhoyono (SBY) bersama Perdana Menteri Inggris terpilih sebagai co-chair Komite

Pengarah Open Government Partnership (OGP) sejak September 2012 silam.

Penunjukan Indonesia sebagai co-chair bersama Perdana Menteri Inggris dalam

OGP tidaklah datang dengan sendirinya. Tapi lebih didasari hadirnya UU No. 14/2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bentuk pengejawantahan pasal 28F UUD

1945 yang mengamanatkan setiap orang berhak berkomunikasi, menyebarkan, dan

mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,

kecuali informasi yang dikecualikan (Pasal 17 UU KIP).

Kehadiran UU No:14/2008 tentang KIP diharapkan dapat berdampak terhadap pola

kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja di masing-masing badan publik.

Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja pengelola data, informasi

dan dokumentasi, badan publik akan sulit memberikan pelayanan informasi publik

dengan baik.

Agar setiap informasi publik mudah diakses masyarakat dengan cepat, tepat waktu

dan murah, setiap badan publik perlu mempersiapkan dan mendokumentasikan data

informasi publik yang dimilikinya. Untuk itulah, setiap badan publik diwajibkan menunjuk

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sayangnya belum semua badan dan lembaga publik di Sumatera Utara menunjuk

PPID. Data hingga akhir Desember 2012, baru delapan badan dan lembaga di

Sejumlah LSM,

Jurnalis dan

penggiat

Keterbukaan

Informasi

mengikuti

Diskusi yang

digelar KIP

Pusat

bekerjasama

dengan KIP

Sumut terkait

implementasi

UU KIP di

Sumatera

Utara,

di Medan.



kabupaten/kota di Sumatera Utara yang membentuk PPID. Yakni Pemko Medan, Siantar,

Tobasa, Langkat, Karo, Dairi, Sergai dan Pemko Kota Gunung Sitoli. Sisanya 25

kabupaten/kota belum menunjuk PPID.

Pejabat PPID yang ditunjuk di delapan kabupaten/kota di Sumut juga belum

optimal. Hasil survey ICW (Indonesia Corruption Watch) di sejumlah badan publik di

Sumut menyebutkan, PPID yang jabatannya terkait dengan pelayanan informasi ternyata

hanya 23 persen, sedangkan 77 persen responden (pejabat PPID) mengaku hanya

mendapat tugas tambahan. (wil. Survey badan publik di Sumut, Medan, dan Binjai.

Jumlah responden 300 orang).

Berdasarkan hasil diskusi, dialog dan pantauan yang dilakukan Komisi Informasi

Provinsi Sumatera Utara dengan para pejabat publik di sejumlah kabupaten/kota saat

sosialisasi dan perkenalan Komisi Informasi Sumatera Utara terungkap kendala dan

tantangan yang menghambat penunjukkan PPID. Diantaranya, masih belum pahamnya

sejumlah kepala daerah tentang UU No. 14/2008 tentang KIP, rendahnya political will,

keterbatasan anggaran, ketidakjelasan lembaga yang bertanggungjawab dalam

mengelola PPID, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Padahal, badan publik berisiko besar terseret sengketa informasi dan terjerat

pidana andaikan tidak menunjuk PPID atau dengan sengaja tidak menyediakan, tidak

memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik (berkala, serta merta, wajib

tersedia setiap saat dan informasi atas dasar permintaan). Sanksinya pidana kurungan

paling lama satu tahun kurungan dan denda paling banyak Rp 5 juta.

Ketiadaan pejabat yang khusus menangani pengelolaan informasi di badan publik

juga akan menghambat alur informasi yang dibutuhkan masyarakat. Tatkala

ketidakpuasan akan pelayanan informasi di badan publik mencuat, potensi sengketa

informasi dan jeratan pidana terhadap badan publik akan meningkat. Berikutnya, jika

badan publik tidak punya PPID, maka sanksi pidana akan menyeret pimpinan badan

publik bersangkutan.

Sejak dilantik, 10 September 2012 hingga Desember 2012, KI Sumut memang

belum ada menangani sengketa informasi. KI baru menerima 10 pengaduan dari

masyarakat dan LSM.

Hanya saja ketika berkas penga-

duan diperiksa, tidak satupun yang

sesuai persyaratan dan prosedur se-

perti yang diatur UU No. 14/2008 ten-

tang KIP, seperti pengaduan yang dila-

yangkan LSM Kesra. Dalam surat per-

mohonan yang diajukan ke badan pub-

lik meminta bertemu dengan pejabat di

badan publik, bukan meminta infor-

masi.

Ada juga tiga orang pensiunan

karyawan PTPN II mengadu ke KI Sumut

Sidang

mediasi



karena sudah tiga tahun tidak mendapat kejelasan tentang uang pensiun. Kemudian,

Gifson Marbun, salah seorang calon anggota Panwas di Pemkab Deliserdang yang

mengadu ke KI Sumut karena tidak lulus test Panwas. Pengaduan ditolak karena yang

bersangkutan tidak melengkapi persyaratan, seperti bukti identitas akta lembaga

pemohon. Penyelesaian sengketa informasi yang mencuat di Sumut selama ini masih

ditangani Komisi Informasi Pusat (KIP) karena ketika itu, KI Sumut belum terbentuk.

Sengketa Informasi yang ditangani KI Pusat, yakni kasus 19 calon CPNS Pemko Medan,

kasus dana BOS di Sunggal dan kasus PDAM Tanjung Balai.

Sedangkan per-Januari-Desember 2013, KIP Sumut menangani 164 kasus sengketa

informasi. Dari jumlah itu, 42 kasus sengketa informasi berhasil diselesaikan lewat sidang

mediasi, sembilan selesai disidang ajudikasi non litigasi, 110 ditolak dan tiga masih dalam

proses penyelesaian.

Kondisi ini membuktikan masih rendahnya respon dan pemahaman pejabat publik,

LSM dan masyarakat tentang UU No 14/2008 tentang KIP. Karenanya, komitmen kuat dari

pimpinan badan publik, lembaga dan masyarakat sangatlah diharapkan, sehingga apa

yang diamanahkan dalam UU KIP dapat terwujud di Provinsi Sumatera Utara. Tentunya

badan publik dapat melaksanakan kewajiban, seperti membentuk PPID, menyusun

Standar Operasional Prosedur (SOP), mengumumkan informasi berkala, serta merta dan

tersedia setiap saat. Menguji Informasi berdasarkan konsekwensi dan kepentingan

publik. Sedangkan masyarakat, LSM, media massa dan elemen masyarakat lainnya

diharapkan ikut bersama-sama mengawal pelaksanaan UU KIP tersebut. (*)

Dua Komisioner KIP Sumut, H.M Zaki Abdullah dan H.M Syahyan ujian akhir pendidikan mediator

di pusat mediasi Indonesia Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.



TUGAS DAN WEWENANG KIP SUMUT

KOMISI Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-

Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan peraturan

pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan

menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Berdasarkan Pasal 26 UU KIP, tugas Komisi Informasi adalah menerima, memeriksa,

dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi

dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik

berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KIP.

Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik dan menetapkan

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Dengan demikian, secara khusus tugas Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik di daerah Provinsi

Sumatera Utara melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Sedangkan wewenang Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana

diatur dalam Pasal 27 UU KIP adalah:

1. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;

2. Meminta catatan atau bahan relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk

mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;

3. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang

terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;

4. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi

nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik; dan

5. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat

menilai kinerja Komisi Informasi.

Adapun yang menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

adalah kewenangan menyelesaikan sengketa informasi yang menyangkut badan publik di

Provinsi Sumatera Utara.



PROGRAM KERJA KI SUMUT

A. Rencana Strategis

1. Penguatan Organisasi

Indikator: Terciptanya sistem kerja organisasi dengan dukungan sekretariat yang

kuat dan fasilitas memadai di lingkup kerja Komisi Informasi Provinsi Sumatera

Utara.

2. Penguatan Kinerja Komisioner

Indikator: Terselesaikannya sengketa informasi publik di Provinsi Sumatera Utara

sesuai ketentuan UU KIP.

3. Penguatan Jaringan Kerjasama

Indikator: Terbangunnya jaringan kerja sama dengan stake holder di Provinsi

Sumatera Utara, guna mewujudkan iklim keterbukaan informasi di badan-badan

publik.

4. Monitoring dan Evaluasi

Indikator: Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di

badan-badan publik di Provinsi Sumatera Utara, serta terwujudnya akses

informasi publik yang mudah, cepat dan murah sesuai Standar Layanan

Informasi Publik (SLIP).

B. Strategi Program

a. Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi

n Menangani sengketa informasi sesuai UU KIP

n Pelatihan mediasi dan ajudikasi

n Diskusi ahli dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik

n Memfasilitasi pembentukan jaringan kerja bantuan hukum

n Menyiapkan tim ahli profesional bidang ajudikasi non litigasi

n Menyiapkan tenaga panitera yang professional dengan spesifikasi pendidikan

dan keahlian memadai.

b. Divisi Kelembagaan dan Kerjasama

n Menjalin kerjasama dengan lembaga lain.

n Melaksanakan bimbingan teknis di badan publik untuk penerapan Standar

Layanan Informasi Publik (SLIP).

n Mendorong pembentukan PPID di badan publik

n Monitoring dan Evaluasi (Monev) badan publik

RENCANA KERJA KI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERIODE 2012-2016



n Mengikuti pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) mediasi dan ajudikasi

yang dilaksanakan Komisi Informasi, baik pusat maupun provinsi lain

n Mengaktifkan Forum Group Discussion (PGD) dengan stake holder.

c. Divisi Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi

n Melaksanakan diskusi publik regular dengan stake holder

n Pengelolaan website KIP Sumut.

n Dialog interaktif di televisi, radio, perguruan tinggi.

n Penerbitan news letter, brosur, pamphlet, baleho dan spanduk.

n Melaksanakan dialog dan diskusi dengan mahasiswa, pers, LSM dan lainnya

n Memasang iklan layanan masyarakat di media cetak.

d. Monitoring dan Evaluasi

n Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan UU KIP pada Badan-

badan Publik di Provinsi Sumatera Utara dalam setiap tahun.

n Memperingati Hari Hak Untuk Tahu se dunia setiap 28 September.

n Mengumumkan peringkat badan publik dalam melaksanakan UU KIP.

n Memberi penghargaan kepada badan publik terbaik dalam melaksanakan UU

KIP

Wakil Ketua KIP Sumut, Drs Mayjen Simanungkalit memberi materi

pada Dialog Keterbukaan Informasi Publik ke pejabat Pemkab Taput, di Tarutung, 18 Nopember 2013.



BIDANG KELEMBAGAAN

REALISASI PROGRAM

n Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi

Sumatera Utara dilantik oleh Plt. Gubernur

Sumatera Utara, H. Gatot Pujo Nugroho, pada 10

September 2012 di Kantor Gubernur Sumatera

Utara, Jln Diponegoro, Medan.

n Komisioner Komisi Informasi Sumut menggelar

rapat perdana usai dilantik, pada 10 September

2012 di Ruang Desk Pemilu, Lantai VIII Kantor

Gubernur Sumut.

n Komisioner KI Sumut berkunjung ke Kantor Ko-

misi Informasi Pusat, pada 19 September 2012 di

Gedung ITC Lt. V, Jalan Abdul Muis No.8 Jakarta.

Kunjungan selain memperkenalkan KI Sumut,

juga berkonsultasi tentang UU No: 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi dan hal-hal

yang berkaitan dengan Komisi Informasi lainnya.

n Komisioner KI Sumut melakukan studi banding

tentang tata cara sidang mediasi dan ajudikasi

non litigasi penyelesaian sengketa informasi

publik ke Komisi Informasi Jawa Barat, pada 20

September 2012 di Kantor KIP Jawa Barat, Jalan

Erlich 3, Pasteur, Kota Bandung.

n Komisioner KI Sumut mengikuti Dialog Publik

tentang Undang Undang Keterbukaan Informasi

Publik dengan pimpinan media massa yang

digelar KIP Pusat, pada 27 September 2012 di

Bogor, Jawa Barat.

n Plt Gubernur Sumatera Utara H. Gatot Pujo Nug-

roho bersama Komisioner KI Sumut menerima

penghargaan dari Wakil Presiden RI, Boediono

atas prestasinya meraih juara II dalam mengim-

plementasikan UU No 14 Tahun 2008 pada

puncak Hari Hak Untuk Tahu, 28 September

Komisioner KIP

Sumut, HM

Syahyan, Drs

Mayjen

Simanungkalit,

HM Zaki

Abdullah, Drs

HM Natsir Isfa,

MM dan Drs

Robinson

Simbolon

menggelar

Rapat Perdana

di ruang Desk

Pilkada di

Kantor

Gubernur.

Komisioner KIP Sumut bersilturrahmi ke KIP Pusat di Jakarta.

Ketua KIP Sumut, HM Zaki Abdullah dan Ketua PWI Sumut

M Syahrir menandatangani MoU Keterbukaan Informasi Publik

di Medan.

Komisioner KIP Sumut berbincang dengan Kabid Humas Poldasu,

Kombes Pol Raden Heru Prakoso dan Kepala SPN Poldasu

Kombes Pol Untung S tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho menerima penghargaan

atas keterbukaan informasi dari Wapres Boediono di Istana

Wapres, Jakarta.



2012 di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat.

n Komisioner KI Sumut mengikuti Bimbingan Teknis

(Bimtek) ttg Penyelesaian Sengketa Informasi

Publik yang digelar KIP Pusat, pada 24-25 Oktober

2012 di Hotel Dharma Deli, Jln Balai Kota Medan.

n Komisioner KI Sumut melakukan Studi Kasus

tentang penerapan UU Keterbukaan Informasi

ke Komisi Informasi Kepulauan Riau (Kepri), pada

15 Oktober 2012.

n Komisioner KI Sumut mengikuti Bimtek tentang

tata cara sidang Mediasi dan ajudikasi non

litigasi, pada 2 November 2012 di Banda Aceh.

n Komisioner KI Sumut mengikuti Diskusi Ahli

tentang kekosongan hukum yang digelar KI Jawa

Tengah, pada 17 Desember 2012 di Kantor KI

Jateng, Jln Tri Lomba Juang, Semarang.

n Komisioner KI Sumut melakukan studi kasus

tentang implementasi UU No 14 Tahun 2008 dan

tata cara penyelesaian kasus sengketa informasi

ke KI Jawa Timur, pada Desember 2012 di Kantor

KI Jatim Jln Bandilan, Surabaya.

n Komisioner KI Sumut bersilaturrahmi dengan

Sekda Provsu, H Nurdin Lubis di ruang kerjanya,

di Medan.

n Ketua KIP Sumut, H.M Zaki Abdullah menjadi

pemateri pada pertemuan pimpinan Polda

Sumut, pada 23 Oktober 2012 di Aula

Mapoldasu, Jln Medan T. Morawa.

n Komisioner KI Sumut bersilaturrahmi sekaligus

mensosialisasikan UU No 14 Tahun 2008 tentang

KIP ke pimpinan RRI Medan, pada 11 Januari

2013 di Gedung RRI Medan, Jln Gatot Subroto,

Medan.



KIP ke pimpinan LPP TVRI Sumatera Utara, pada

15 Januari 2013 di Jln Putri Hijau Medan.



KIP ke rektor dan pimpinan UMSU, pada 17 Januari

2013 di Aula Rektor UMSU, Jln KH Muktar Basri.

Komisioner KIP Sumut bersilaturrahmi ke PTUN diterima Wakil

Kepala PTUN Medan Herman Baeha, SH, MH di PTUN Medan,

Jln Listrik, Medan

Komisioner KIP Sumut menerima buku dari Ali Soekardi saat

bersilaturrahmi ke pimpinan Harian Analisa di Kantor Redaksi

Harian Analisa.

Komisioner KIP Sumut bersilaturrhami ke Rektor UMSU

diterima Drs Agussani dan sejumlah petinggi UMSU

di Kampus UMSU, Jln Muktar Basri Medan.

Komisioner KIP Sumut bersilaturrahmi ke pimpinan TVRI

Sumut diterima Kepala LPP TVRI Sumut Ir Syafrullah

di Kantor LPP TVRI, Jln Putri Hijau, Medan.





Keterbukaan informasi ke pimpinan Harian

Analisa, pada 21 Januari 2013 di Kantor Hr.

Analisa, Jln Ahmad Yani Medan.



Keterbukaan Informasi Publik ke pimpinan

Hr.Orbit, pada 22 Januari 2013 di Gedung Bumi

Jurnalis, Komplek Bumi Asri.

n Komisi Informasi Sumut bersilaturrahmi sekaligus

mensosialisasikan UU Keterbukaan Informasi Pub-

lik ke pimpinan Harian Waspada, pada 26 Januari

2013 di Kantor Redaksi Harian Waspada, Medan.

n Diskusi Publik dengan LSM, Jurnalis dan Anggota

DPRD Kota Gunung Sitoli, pada 29-30 Januari

2013 di Kota Gunung Sitoli, Nias.

n Komisioner KI Sumut mengikuti Rapat Dengar

Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR-RI, pada 4

Maret 2013 di ruang Sidang Gedung DPR-RI,

Jakarta.

n Dua Komisioner KI Sumut H.M Zaki Abdullah dan

H.M Syahyan RW, SAg mengikuti Pendidikan dan

Latihan (Diklat) Mediator Bersertifikat, pada 19-

25 Maret 2013 di Sekolah Pasca Sarjana

Universitas Gajah Mada (UGM), Jogjakarta.

n Komisioner KI Sumut menghadiri Forum Group

Discussion (FGD) yang digelar Komisioner Komisi

Informasi Provinsi I Banten, pada 22-24 April

2013 di Kantor KI Banten.

n Komisioner KI Sumut menggelar Rapat Dengar

Pendapat (RDP) dengan anggota Komisi A DPRD

Sumut, pada 1 Oktober 2013 di Ruang Rapat

Komisi A DPRD Sumut, Jln Imam Bonjol Medan.

n Komisi Informasi Sumut bekerjasama dengan Pus-

ham Unimed menggelar Dialog Publik tentang UU

KIP dan HAM, pada 3 Mei 2013 di Gedung Pusat

Administrasi Unimed, Jln Williem Iskandar, Medan.

n Dua Komisioner KI Sumut, Drs Mayjen Simanung-

kalit dan Drs Robinson Simbolon mengikuti Diklat

mediator, pada 28 Mei-3 Juni 2013 di Sekolah Pasca

Ketua KIP Sumut HM Zaki Abdullah didampingi Wakil Ketua

KIP Sumut Drs Mayjen Simanungkalit memberi buku UU No

14 Tahun 2008 ke sejumlah petinggi Unimed dan Poldasu usai

Dialog Publik Keterbukaan Informasi kerjasama dengan

Pusham Unimed, di Medan.

Komisioner KIP Sumut rapat dengar pendapat

dengan Komisi I DPR RI di gedung DPR Senayan, Jakarta.

Ketua KIP Sumut menyerahkan buku UU No 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi kepada Wakil

Penanggungjawab Harian Waspada, H Sofyan Harahap

di Gedung Bumi Waspada.

Komisioner KIP Sumut rapat dengar pendapat (RDP)

dengan anggota Komisi A DPRD Sumut di Ruang Rapat

Komisi A DPRD Sumut, Jln Imam Bonjol Medan.



Sarjana Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta.

n Komisioner KI Sumut mengikuti Forum Group Dis-

cussion (FGD) yang digelar KI Sumatera Selatan, pada

24-26 Juni 2013 di Kantor KIP Sumsel, Palembang.

n Komisioner KIP Sumut H.M Zaki Abdullah menjadi

narasumber Kegiatan Sosialisasi Pengawasan

Pemilu bagi Media Massa dan Ormas di Sumatera

Utara yang digelar PWI Sumut, 26 November 2013

di Gedung PWI Sumut, Medan.

n Komisioner KIP Sumut, H.M Zaki Abdullah men-

jadi narasumber pada kegiatan Optimalisasi Pe-

manfaatan Layanan Jaringan Teknologi Informasi

yang digelar Kementerian Agama Provinsi Suma-

tera Utara, pada 26 November 2013 di Medan.

n Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menan-

datangani Memorandum of Understanding (MoU)

dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ali-

ansi Jurnalis Independen (AJI) Medan dan Forum

Jurnalis Televisi Indonesia (FJPI) Sumut, pada 12

November 2013 di Hotel Grand Kanaya, Medan.

n Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menan-

datangani MoU dengan Forum Jurnalis Perem-

puan Indonesia (FJPI) Sumut, Medan Press Club

(MPC) dan Jurnalis Muslim Club (JMC), pada 25

November 2013 di Hotel Grand Kanaya, Medan.

n Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bersa-

ma Badan KesbangPol dan Linmas menanda-

tangani Nota Kesepahaman, pada 19 Desember

2013 di Gedung IMT-GT Kampus USU Medan.

n Komisioner KIP Sumut memberi pembekalan


Publik ke Siswa Dik Alih Golongan dari Brigadir

menjadi Inspektur Polisi, pada 18 Desember 2013

di Aula Tribrata SPN Polda Sumut, Medan.

n Komisioner KIP Sumut memberi pembekalan

tentang UU KIP ke Siswa Diktuk Brigadir Dalmas

Tahun Ajaran 2013, pada 28 Desember 2013 di

Aula Tribrata SPN Polda Sumut, Medan.

n Komisioner KIP Sumut mengikuti Focus Group

Discussion (FGD) yang digelar KIP NAD, pada 4

November 2013 di Banda Aceh.

Komisioner KIP Sumut saling mempererat tangan dengan

Ketua FJPI Khairiyah Lubis, Ketua MPC Hendra DS dan

Sekretaris PMC Amru Lubis usai penandatangan MoU dengan

KIP Sumut di Medan.

Komisioner KIP Sumut diabadikan dengan Ketua PWI Sumut,

Drs M Syahrir, Ketua AJI Medan Monang dan Ketua IJTI Eddi

Irawan usai penandatanagani MoU Keterbukaan Informasi

dengan PWI, AJI dan IJTI di Medan.

Ketua KIP Sumut H.M Zaki Abdullah dan Kepala Kesbangpol

Linmas Drs Eddy Syofian MAP menandatangani MoU

Kerjasama keterbukaan Informasi Publik antara KIP Sumut

dan Kesbangpol Linmas Pemprovsu, di Medan.

Ketua KIP Sumut, HM Zaki Abdullah memberi pembekalan

materi tentang Keterbukaan Informasi Publik ke siswa Calon

Polri di SPN Poldasu.



n Komisioner KI Sumut menghadiri rangkaian

acara puncak Hari Hak Untuk Tahu, pada 28

September 2012 di Red Top Hotel, Jakarta.

n Komisioner KI Sumut mensosialisasikan UU KIP

ke pimpinan SKPD, Muspida, LSM dan jurnalis se-

Kab.Karo, di Aula Kantor Bupati, Karo.

n Komisioner KI Sumut menjadi nara sumber

kegiatan Penyuluhan penyebaran informasi di

Gedung BP-PAUDI regional 1 Medan.

n Komisioner KI Sumut sosialisasi UU No: 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ke se-

jumlah pimpinan SKPD Pemko Siantar, LSM dan

Jurnalis Siantar, di Aula Kantor Walikota Siantar, Jln

Merdeka.

n Komisioner KI Sumut menjelaskan tentang UU KIP

No: 14 Tahun 2008 ke Wakil Wali Kota Tebing

Tinggi, H Irham Taufik, SH di Kantor Wali Kota

Tebing Tinggi, Jln Sutomo.

n Komisioner KI Sumut mensosialisasikan UU No 14

Tahun 2008 tenteng Keterbukaan Informasi Publik

ke pimpinan SKPD Pemkab Labuhanbatu Utara

(Labura), LSM dan Jurnalis di Aula Kantor Bupati

Labura, di Jln Lintas Sumatera.

n Komisioner KI Sumut mensosialisasikan UU No:

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik ke pimpinan SKPD Pemkab Toba Samosir,

LSM dan jurnalis, Pada 21 November 2012 di

Aula Kantor Bupati Tobasa, Jln Mulia Raya, Balige.

n Komisioner KI Sumut mensosialisasikan UU No

14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik

ke pimpinan SKPD Pemko Tanjung Balai, LSM dan

Jurnalis pada, 5 Desember 2012 di Aula Kantor

Pemko Tanjung Balai.

BIDANG ADVOKASI,SOSIALISASI

DAN EDUKASI (ASE)

REALISASI PROGRAM

Komisioner KIP Sumut, H.M Syahyan, HM Zaki Abdullah dan

Elfanda Ananda menjadi nara sumber pada Dialog Keterbukaan

Informasi Pubik di TVRI Sumut.

Komisioner KIP Sumut, H.M Zaki Abdullah, Drs. Mayjen

Simanungkalit, Drs Robinson Simbolon dan H.M Syahyan RW foto

bersama Ketua KNPI Labuhanbatu Muhammad Risfan SH pada

acara Dialog Publik Keterbukaan Informasi di Rantau Parapat,

Labuhanbatu.

Ketua KIP Sumut, HM Zaki Abdullah didampingi Wali Kota

Sibolga, Drs H.M Syarfi Hutahuruk membuka Dialog Publik

Keterbukaan Informasi di Sibolga.


Komisioner KIP Sumut saat konsultasi dengan Kepala

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Ir. H. Djaili Azwar, M.Si.


n Komisioner KI Sumut mensosialisasikan UU No

14 Tahun 2008 ke pimpinan SKPD Pemko

Gunung Sitoli, pada 21 Desember 2012 di Aula

Kantor Walikota Gunung Sitoli.

n Komisioner KI Sumut, M Syahyan RW menjadi nara

sumber pada acara Dialog Interaktif tentang Keter-

bukaan Informasi di Kantor Camat Medan Helvetia.

n Komisioner KI Sumut menjadi nara sumber pada

Diskusi Keterbukaan Informasi bekerjasama

dengan KIP Pusat dan MSI di SwisBell Hotel, Jln S.

Parman, Medan.

n Komisioner KI Sumut menjadi nara sumber

Dialog Interaktif di Deli TV dan RRI.

n Komisioner KIP Sumut M Syahyan RW menjadi

nara sumber pada Seminar Sehari Peran Pers

dalam Pemilukada Langsung, di Aula Pusat

Bahasa dan Budaya, Kampus IAIN Sumut, Jln

Williem Iskandar Medan.

n Komisioner KIP Sumut menjadi nara sumber

pada Dialog Interaktif di Radio Independensi

Media Dalam Pemberitaan Pilgubsu 2013, pada

16 Februari 2013 di Medan.

n KI Sumut menggelar Dialog Publik UU No: 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik dengan Walikota Sibolga, Syarfi Huta-

huruk, pimpinan SKPD, LSM dan jurnalis se-Kota

Sibolga, pada 20 Februari 2013 di Aula Kantor

Walikota Sibolga.

n Komisi Informasi Sumut menggelar Dialog Publik

tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan se-

jumlah pimpinan dan pengurus Partai Politik (Par-

pol) di Sumatera Utara, pada 2 April 2013 di Medan.


tentang Keterbukaan Informasi dengan pejabat,

pimpinan SKPD Pemkab Asahan, LSM dan

jurnalis se-Kab.Asahan, pada 8 April 2013 di Aula

Kantor Bupati Asahan.


tentang UU Keterbukaan Informasi ke sejumlah

pejabat dan pimpinan SKPD Pemkab Samosir dan

sejumlah LSM dan jurnalis, pada 8 Mei 2013 di

Komisioner KIP Sumut H.M Syahyan RW diabadikan bersama

pengurus GMKI usai Dialog Perjuangan Mahasiswa

Memperoleh Informasi Publik di Kampus Unimed, Medan.

Ketua KIP Sumut, H.M Zaki Abdullah memaparkan ttg

Keterbukaan Informasi Publik pada acara sosialisasi

Pengawasan Pemilu bagi Media Massa dan Ormas di Sumut,

di Gedung PWI Sumut, Jln Adinegoro Medan.

Komisioner KIP Sumut, H.M Zaki Abdullah, Drs. H.M Natsir

Isfa, MM dan H.M Syahyan RW mengisi Dialog Publik terkait

sosialisasi UU No 14 Tahun 2008 di Radio Republik Indonesia

(RRI) Medan, Jln Gatot Subroto.

Komisioner KIP Sumut menggelar Dialog ttg UU No 14 tahun

2008 ttg keterbukaan Informasi Publik ke pejabat muspida

Pemkab Dairi, di Aula Kantor Bupati Dairi.



Aula Kantor Bupati Pemkab Samosir. Acara dibuka

Sekdakab Samosir Ir. Hatorangan Simarmata.

n Komisioner KI Sumut menggelar Dialog Publik

tentang UU No 14 Tahun 2008 dengan pejabat,

kepala SKPD Pemko Binjai, LSM dan jurnalis di

Kota Binjai, pada 20 Mei 2013 di Pendopo Umar

Bakri Kota Binjai. Acara dibuka Asisten III Pemko

Binjai H.T. Syarifuddin, S.Pd.

n Komisioner KI Sumut menggelar Dialog Publik

UU No: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik ke pejabat, pimpinan SKPD, LSM

dan jurnalis se-Kota Tebing Tinggi, pada 13 Juni

2013 di Kantor Walikota Tebing Tinggi. Acara

dibuka Walikota Tebing Tinggi, Umar Junaidi

Hasibuan.

n Komisioner KIP Sumut H.M Zaki Abdullah dan

H.M Syahyan RW menjadi nara sumber pada

Dialog Interaktif tentang Keterbukaan Informasi

di TVRI Sumut, pada 14 Juni 2013.



ke sejumlah pejabat, pimpinan SKPD Pemkab

Humbang Hasundutan (Humbahas), LSM dan

jurnalis, pada 3-5 Juli 2013 di Aula Kantor Bupati

Pemkab Humbahas di Dolok Sanggul.

n Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara,

H. M Zaki Abdullah menjadi nara sumber pada

acara Forum Dialog Diseminasi, pada 3-5 Juli

2013 di Kota Pematang Siantar.

n Komisiner Komisi Informasi Provinsi Sumatera

Utara bersama staf melakukan monitoring dan

evaluasi (Monev) terkait implementasi UU KIP ke

Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel), pada 11-13

Juli 2013.

n Komisioner KIP Sumatera Utara mengikuti

Diskusi Panel tentang Peraturan Komisi

Informasi (Perki) No:1 Tahun 2013 yang digelar

KIP Kepulauan Riau, pada 25-27 Juli 2013 di

Batam.

n Komisioner KIP Sumut dibantu staf KIP

melakukan monitoring dan evaluasi (Monev)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Ketua KIP Sumut H.M Zaki Abdullah didampingi Drs Mayjen

Simanungkalit dan Bupati Tapanuli Utara, Torang Lumbantobing

memaparkan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

ke pejabat Pemkab Tapanuli Utara, di Kantor Bupati Taput.

Komisioner KIP Sumut, H.M Syahyan RW memberi penjelasan

tentang Keterbukaan Informasi di hadapan mahasiswa Fakultas

Hukum USU di Aula Kampus USU.

Ketua KIP Sumut, HM Zaki Abdullah memberi sambutan pada

kegiatan Aktivasi Edukasi dan Advokasi ke mahasiswa UMSU

yang tergabung dalam LPM TEROPONG UMSU di Aula

Rektorat UMSU, Jln KH Muktar Basri Medan.

Komisioner KIP Sumut memberi penjelasan ttg Keterbukaan

Informasi Publik ke pejabat Pemkab Tapanuli Selatan di Aula

Kantor Bupati Tapsel.



(PPID) dan implementasi UU No 14 Tahun 2008 di

jajaran Pemkab Humbahas, pada 31 Juli-2

Agustus 2013 ke Kantor Bupati Pemkab

Humbahas di Dolok Sanggul.

n Komisi Informasi Sumut bekerjasama dengan

mahasiswa IAIN Sumatera Utara menggelar

Dialog Publik tentang Keterbukaan Informasi,

pada 18 April 2013 di Aula Pusat Budaya dan

Bahasa Fak. Dakwah IAIN Sumut, Jln Williem

Iskandar.

n Komisi Informasi Provinsi Sumut menggelar Dia-

log Publik tentang UU Keterbukaan Informasi ke

pejabat, pimpinan SKPD Pemkab Labuhanbatu

pada, 9 Agustus 2013 di Aula Kantor Bupati Labu-

hanbatu, Rantau Prapat. Acara dibuka wakil

Bupati Labuhanbatu Suheri Pane.

n Komisioner KIP Sumut dan staf melakukan

Monev PPID dan implementasi UU KIP ke

Pemkab Labuhanbatu, pada 26-28 Agustus 2013

di Rantau prapat. Acara juga dihadiri Sekdakab

Labuhan Batu Sugeng, S.Sos.

n Komisi Informasi Provinsi Sumut menggelar

Dialog Publik Aktivasi Edukasi dan Edvokasi UU

Keterbukaan Informasi Publik dengan Lembaga

Penerbitan Mahasiswa (LPM) Dinamika IAIN

Sumut, pada 2 September 2013 di Kampus IAIN,

Jln Williem Iskandar, Medan.

n Komisioner KIP Sumut menghadiri acara Peri-

ngatan Hari Hak Untuk Tahu, pada 28 September

2013 di Silang Monas, Jakarta. Acara dibuka

Wakil Ketua DPR-RI Priyo Budi Santoso.


Dialog tentang UU Keterbukaan Informasi Publik

ke pejabat, pimpinan SKPD, LSM dan jurnalis se-

Kota Padang Sidimpuan, pada 22 Oktober 2013

di Aula Kantor Walikota Padang Sidimpuan.

Acara dibuka secara resmi oleh Sekda Kota

Padang Sidempuan Drs Khairul Alamsyah.

n Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

menggelar Dialog tentang Keterbukaan

Informasi Publik ke sejumlah pejabat, pimpinan

SKPD se-Pemkab Tapanuli Selatan, LSM dan

Komisioner KIP Sumut HM Syahyan RW bersama Komisioner

KIP Pusat Drs Ramli Simbolon dan Kepala Program Studi

Magister Ilmu Komunikasi UMSU, DR. Iskandar Zulkarnain

Dialog ttg UU No 14 Tahun 2008 di Deli TV.

Komisioner KIP Sumut, H.M Syahyan, Drs Mayjen

Simanungkalit dan Drs. Robinson Simbolon pada acara

Aktivasi Edukasi dan Advokasi Keterbukaan Informasi

Publik ke mahasiswa yang tergabung dalam LPM Dinamika,

IAIN Sumut, di Kampus IAIN, Medan

Drs. Robinson Simbolon, H.M Zaki Abdullah, Bupati

Tapsel Syahrul Pasaribu, Drs Mayjen Simanungkalit

dan Humas Pemkab Tapsel Drs. Anwar Simanungkalit

pada Dialog Keterbukaan Informasi Publik di Aula

Kantor Bupati Tapsel.

Ketua KIP Sumut, HM Zaki Abdullah didampingi Drs

Mayjen Simanungkalit dan H.M Syahyan memberi

penjelasan ttg Keterbukaan Informasi ke sejumlah

wartawan di Labuhanbatu.



jurnalis, pada 23 Oktober 2013 di Aula Kantor Bupati

Tapsel. Acara dibuka Bupati Tapsel M. Syahrul

Pasaribu.


Dialog Publik UU No 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik ke pejabat,

pimpinan SKPD Pemkab Mandailing Natal

(Madina), LSM dan jurnalis se-Pemkab Madina,

pada 24 Oktober 2013 di Aula Kantor Bupati

Madina. Acara dibuka Asisten III Sekdakab

Madina H. Samed, SE, MM.


Dialog Publik tentang UU Keterbukaan Informasi

ke pejabat, pimpinan SKPD Pemkab Tapanuli

Utara, LSM dan jurnalis, pada 18 November 2013

di Aula Kantor Bupati Taput. Acara dibuka Bupati

Taput, Torang Lumban Tobing.

n Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara meng-

gelar Dialog Publik tentang UU keterbukaan

Informasi ke pejabat, pimpinan SKPD, LSM dan

jurnalis Kabupaten Batu Bara, pada 19

November 2013 di Aula Kantor Bupati Batu Bara.

n Komisioner KI Sumut, M Syahyan RW menjadi

nara sumber pada Diskusi Publik Perjuangan

Mahasiswa Memperoleh Informasi Publik, pada

28 November 2013 di Gedung Serbaguna Fak.

Teknik Unimed, Medan.

n Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara kerja-

sama dengan Lembaga Penerbitan Mahasiswa

(LPM) TEROPONG UMSU menggelar Dialog Pub-

lik Aktivasi Edukasi UU Keterbukaan Informasi

Publik, pada 29 November 2013 di Gedung

Rektorat UMSU, Jln Muktar Basri, Medan.

n Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara beker-

jasama dengan Lembaga Penerbitan Mahasiswa

(LPM) Suara USU menggelar Dialog Publik

Aktivasi Edukasi UU Keterbukaan Informasi

Publik, pada 3 Desember 2013 di Gedung

Peradilan Semu, Kampus USU.

n Komisioner KIP Sumut menjadi nara sumber

Seminar Nasional Pers Lintas Almamater yang

digelar Fak. Hukum USU, pada 9 Desember 2013

di Gedung Peradilan Semu, USU.

Komisi Informasi Sosialisasi ke Pejabat Pemkab Batubara

Komisioner KIP Sumut, Drs HM Natsir Isfa, MM

memaparkan ttg UU No 14 Thn 2008 ttg keterbukaan

Informasi publik ke pejabat Pemkab Toba Samosir.

Ketua KIP Sumut, HM Zaki Abdullah didampingi, Drs Mayjen

Simanungkalit dan HM Syahyan RW memberi pemahaman

tentang UU No: 14 Tahun 2008 ke pimpinan Partai Politik

di Sumatera Utara.



BIDANG PENYELESAIANSENGKETA INFORMASI (PSI)

REALISASI PROGRAM

n Mediasi antara LSM Kesra vs SMP N 6

Medan pada tanggal 11 Maret 2013 di

Kantor Komisi Informasi Provsu




















Medan pada tanggal 10 Mei 2013 di


n Mediasi antara NGO TOPAN-AD vs Kepa-

la Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Kab. Dairi pada

tanggal 20 Juni 2013 di Aula Kantor Bu-

pati Dairi.

n Mediasi antara NGO TOPAN-AD vs

Kepala PPAKB Kab. Dairi pada tanggal 19

Juni 2013 di Aula Kantor Bupati Dairi.


Kepala Dinas Pengairan/UPT Balai SDA

Kab. Dairi pada tanggal 19 Juni 2013 di

Aula Kantor Bupati Dairi.


Kepala Kantor Bersama Samsat UPT

Dispendasu Sidikalang Kab. Dairi pada

tanggal 20 Juni 2013 di Aula Kantor Bupati

Dairi.


Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika Kab. Dairi pada tanggal

20 Juni 2013 di Aula Kantor Bupati Dairi.


Kepala Dinas Kehutanan Kab. Dairi pada

tanggal 19 Juli 2013 di Mess Pemprovsu

Brastagi Kab. Karo.


Kepala Badan Ketahanan Pangan Kab.

Dairi pada tanggal 19 Juni 2013 di Aula

Kantor Bupati Dairi.


Kepala PDAM Tirta Nciho Kab. Dairi pada

tanggal 19 Juni 2013 di Aula Kantor

Bupati Dairi.


Kepala UPTD Bina Marga Kab. Dairi pada

tanggal 18 Juli 2013 di Mess Pemprovsu

Brastagi Kab. Karo.

n Mediasi antara NGO TOPAN-AD vs Kepa-

la Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang

dan Pemukiman Kab. Dairi pada tanggal

20 Juni 2013 di Aula Kantor Bupati Dairi.

n Mediasi antara NGO TOPAN-AD vs Ke-

pala Dinas Pertanian Kab. Dairi pada


Bupati Dairi.

Majelis Komisioner KIP Sumut, Drs. Robinson Simbolon,

Drs. Mayjen Simanungkalit, dan M Syahyan memimpin

Sidang Ajudikasi kasus sengketa informasi.




Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga Kab. Dairi pada tanggal 20 Juni

2013 di Aula Kantor Bupati Dairi.


Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola

Keuangan dan Asset Daerah Kab. Dairi

pada tanggal 20 Juni 2013 di Aula Kantor

Bupati Dairi.


Sekretaris Dinas Pertambangan dan

Energi Kab. Dairi pada tanggal 19 Juni

2013 di Aula Kantor Bupati Dairi.


Kepala Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah Kab. Dairi pada


Bupati Dairi.


Kepala Dinas PU Bina Marga Kab. Dairi

pada tanggal 20 Juni 2013 di Aula Kantor

Bupati Dairi.


Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab.

Dairi pada tanggal 20 Juni 2013 di Aula

Kantor Bupati Dairi.

n Mediasi antara NGO TOPAN-AD vs Ketua

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.

Pakpak Bharat pada tanggal 23 Agustus

2013 di Mess Pemprovsu Sidikalang.

n Mediasi antara NGO TOPAN-AD vs Sek-

retaris Dinas Perindustrian, Perdagangan

dan Koperasi Kab. Pak-pak Bharat pada

tanggal 23 Agustus 2013 di Mess Pem-

provsu Sidikalang.


Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Pak-

pak Bharat pada tanggal 23 Agustus

2013 di Mess Pemprovsu Sidikalang.


Direktur Rumas Sakit Umum Daerah

Kab. Pakpak Bharat pada tanggal 23

Agustus 2013 di Mess Pemprovsu

Sidikalang.


Sekretaris Dinas Pertanian Kab. Pakpak

Bharat pada tanggal 23 Agustus 2013 di

Mess Pemprovsu Sidikalang.


Sekretaris Daerah Kab. Pakpak Bharat

pada tanggal 23 Agustus 2013 di Mess

Pemprovsu Sidikalang.


Sekre

Laporan Tahunan Komisi Informasi Sumut Tahun 2012 2013

Documents

Transcript of Laporan Tahunan Komisi Informasi Sumut Tahun 2012 2013