LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI …Tahun+2017+PNRKB.pdf · pegawai. • Sebagai kawal...

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 1

LAPORAN TAHUNAN

TAHUN 2017

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG JALAN R.A.KARTINI NO. 55 RANGKASBITUNG, BANTEN

Website : www.pn-rangkasbitung.go.id email : [email protected]


LAPORAN TAHUNAN

TAHUN 2017

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JALAN R.A.KARTINI NO. 55 RANGKASBITUNG Website : www.pn-rangkasbitung.go.id email : [email protected]

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal i

Rangkasbitung, 29 Desember 2017

Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

SUBCHI EKO PUTRO, SH., MH.

NIP. 196903201996031002

PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Buku

Laporan Tahunan 2017 ini dapat tersusun meskipun dengan waktu yang sangat

singkat, semua ini berkat kerja sama antara sub-sub bagian di kantor Pengadilan

Negeri Rangkasbitung.

Penyusunan Buku Laporan Tahunan 2017 ini disusun berdasarkan Surat dari

Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1003/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27

November 2017 perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2017 dan surat dari Pengadilan

Tinggi Banten Nomor : W29-U/2487/PR.05.03/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017

perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2017.

Buku Laporan Tahunan 2017 berisikan semua kegitan-kegiatan yang ada pada

kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2017, Buku Laporan Tahunan ini

disamping sebagai laporan atasan juga sebagai pedoman evaluasi kinerja kantor

Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tahun yang akan datang, sehingga hambatan

atau kekurangan-kekurangan yang ada dapat diselesaikan dengan baik dan

profesional.

Demikian Laporan Tahunan ini kami susun walaupun masih jauh dari

sempurna, namun kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi data

yang ada, semoga Buku Laporan Tahunan ini dapat berguna sebagai laporan maupun

sebagai bahan evaluasi dikemudian hari.

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal ii

DAFTAR ISI

PENGANTAR ................................................................................................................ i

DAFTAR ISI .................................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1

BAB II STRUKTURORGANISASI DAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA.......... 4

A. STRUKTUR ORGANISASI

1. Standar Operasionalprosedur (SOP) ..................................................... 9

2. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ..............................................................13

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA .......................................................14

1. Akreditasi Penjaminan Mutu .................................................................16

2. Posbakum ...........................................................................................16

3. Sidang Keliling ......................................................................................16

4. Perkara Prodeo ....................................................................................16

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN .............................................................17

A. Sumber Daya Manusia ................................................................................18

1. Mutasi .....................................................................................................19

2. Promosi ..................................................................................................20

3. Pensiun .................................................................................................. 20

4. Pendidikan dan Latihan .................................................................... ...... 20

B. Penyelesaian Perkara .................................................................................21

1. Jumlah Sisa Perkara yang Putus ........................................................... 21

2. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu ...............................................22

3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK ....................................................................................................23

4. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil dimediasi ...................................23

5. Jumlah Perkara anak yang berhasil melalui diversi .................................23

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ........................................................... 23

D. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis) ....... 31

E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP ...............................................34

- Publikasi perkara (one day one publish) ...................................................34

F. Regulasitahun 2017 ....................................................................................36

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal iii

BAB IV PENGAWASAN ..............................................................................................39

A. Internal .....................................................................................................39

B. Evaluasi ....................................................................................................39

BAB V PENUTUP ......................................................................................................40

A. Kesimpulan ...............................................................................................40

B. Saran ........................................................................................................40


BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKSANAAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah peradilan tingkat pertama yang

melaksanakan peradilan di tingkat kabupaten, dalam perkembanganya pada tahun

2004 Pengadilan Negeri telah resmi menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung RI,

yang sebelumnya kantor Pengadilan Negeri untuk bidang kesekretariatan di bawah

Departemen Kehakiman RI dan pada saat itu diberlakukannya Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dimana Mahkamah Agung RI

dituntut agar lebih independen hal tersebut tercantum pada pasal 2 Undang-Undang

Tahun 2004 yaitu Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua

Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh

Pemerintah dan pengaruh-pengaruhlainnya.

Pada era reformasi lembaga peradilan dituntut lebih transparan dan profesional

dibidang hukum, begitu pula dengan Laporan Keuangan Mahkamah Agung

menargetkan untuk mendapatkan opini dari BPK yaitu “WAJAR TANPA

PENGECUALIAN (WTP)”. Dengan perbaikan-perbaikan di segala bidang yang

dilakukan oleh Mahkamah Agung RI diharapkan lembaga peradilan dimata mayarakat

umum tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, akan tetapi menjadikan pengayom

masyarat dalam mencari keadilan.

Dasar dari pembuatan Laporan Tahunan pada kantor Pengadilan Negeri

Rangkasbitung yaitu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

143/KMA/SK/VIII//2007 tentang pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan), Surat Sekretaris Mahkamah Agung

Nomor 1003/SEK/KU.01/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 perihal Penusunan

Laporan Tahunan 2015 dan surat dari Pengadilan Tinggi Banten Nomor : W29-

U/3450/PR.05.03/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 perihal Penyusunan Laporan

Tahunan 2016.

Tujuan Laporan tahunan ini yaitu untuk mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan

yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 dan juga sebagai barometer untuk

peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang. Laporan Tahunan berisi tentang

capaian kegiatan-kegiatan di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan.


B. VISI DAN MISI

1. VISI

Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam melaksanakan tugas pengadilan

mempunyai visi sesuai dengan Visi Mahkamah Agung yakni ”Terwujudnya Badan

Peradilan Indonesia Yang Agung”, adapun visi Pengadilan Negeri Rangkasbitung yaitu

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Yang Agung“.

2. MISI

Dalam mencapai visi yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung

mempunyai misi yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Rangkasbitung

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.

3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Dengan menjalankan seluruh kegiatan melalui program-program yang

disesuaikan dengan rencana kerja Mahkamah Agung RI, sebagaimana yang dimaksud

visi dan misi Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan visi dari Mahkamah Agung tersebut Pengadilan Negeri

Rangkasbitung memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan menjalankan tugas-

tugas pokok sesuai dengan buku I dan II serta peraturan lainnya yang mendukung

serta tenaga teknis yudisial yang ada di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang telah

diberi pendalaman materi yang cukup, sehingga dapat melayani para pencari keadilan.

C. RENCANA STRATEGIS

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

1 2 3

1. Meningkatnya

penyelesaian perkara

Persentase mediasi yang diselesaikan

Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Persentase sisa perkara yang diselesaikan Perdata Pidana

Persentase perkara yang diselesaikan Perdata Pidana

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan


2. Peningkatan aksepbilitas

putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum:

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

3. Peningkatan efektifitas

pengelolaan penyelesaian

perkara

Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

4. Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap peradilan

(acces to justice)

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara yang dapat diselesaikan

dengan cara zetting plaat

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. 5. Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan

perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap

yang ditindaklanjuti

6. Meningkatnya kualitas

pengawasan

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.


BAB II

STRUKTUR ORGANISASI DAN PELAYANAN PUBLIK

YANG PRIMA

A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah diatur dalam

undang undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo Undang undang

Nomor 8 tahun 2004 Jo Undang undang Nomor 49 tahun 2009, Keputusan Presiden

Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di

lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama serta

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/I/1993, sedangkan dalam

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan berpedoman pada Buku I dan II

Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/001/SK/I/1991. Dan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Berdasar Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Pedoman Pelaksanaan Tugas

tersebut, Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat melaksanakan tugas tugas pokok dan

fungsi lembaga peradilan yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang

diajukan oleh para pencari keadilan. Pelaksanaan Tugas tersebut juga dilaksanakan

dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan

yang mandiri yakni dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk

mencapai hasil lebih baik yang menyangkut tugas-tugas Teknis dan Administrasi Yudisial

maupun tugas-tugas Administrasi Umum.

Ketua Pengadilan

Tugas Pokok :

• Membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta

pengorganisasiannya.

• Membuat penetapan tentang penunjukan susunan majelis Hakim untuk memeriksa

dan mengadili perkara.

• Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi

petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh

pegawai.

• Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :

o Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas; para Hakim, pejabat

Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.


o Masalah-masalah yang timbul.

o Masalah tingkah laku / perbuatan Hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan

Jurusita di daerahhukumnya.

o Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan

dilaporkan kepada Mahkamah Agung.

• Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari

ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkasperkara.

• Menetapkan panjar biaya perkara (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu,

Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar

biayaperkara).

Wakil Ketua

Tugas Pokok :

• Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang,

pelaksanaannya sertapengorganisasiannya.

• Mewakili dan melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketuaberhalangan.

• Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

• Melaksanakan tugas sebagai Koordinator Pengawasan, yakni melakukan

pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan

sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil

pengawasan tersebut kepada Ketua.

Hakim

Tugas Pokok :

• Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan

jangka panjang pelaksanaanya serta pengorganisasiannya

• Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah

pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara

perdata dan pidana serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan

• Melakukan pengawasan dan pengamatyan ( KIMWASMAT ) terhadap pelaksaan

putusan pidana di Lemaga Pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah

Agung.

• Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah

pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelengaraan administrasi perkara

perdata dan administrasi perkara pidana unit hukum pidana sera melaporkanya


kepada pimpinan pengadilan

Panitera

Tugas Pokok :

• Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan

jangka panjang, pelaksanaannya sertapengorganisasiannya.

• Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus

menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata

dan pidana maupun situasikeuangan.

• Bertanggung-jawab atas pengurusan administrasi Kepaniteraan, seperti berkas

perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak

ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

• Membuat salinan putusan.

• Menerima dan mengirimkan berkasperkara.

• Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua

Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Panitera Muda Perdata

Tugas Pokok :

• Membimbing para staf dalam menjalankan tugas masing-masing.

• Menetapkan rencana biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM.

• Mengatur urutan dan giliran tugas Jurusita / Jurusita Pengganti.

• Melaksanakan tugas meja I:

o Menerima Gugatan, Permohonan Banding, Permohonan Kasasi, Permohonan

Peninjauan Kembali, Permohonan Eksekusi dan Permohonan Somasi.

o Membuat SKUM dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calonPenggugat

/ Pemohon.

o Menyerahkan kembali Surat Gugatan kepada calon Penggugat /Pemohon.

Panitera Muda Hukum

Tugas pokok :

• Mengumpulkan data, mengelola dan mengkaji data, menyajikan pada statistik

perkara, menyusun laporan perkara, menyiapkan arsip / berkas perkara /

permohonan grasi dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

• Legalisasi Akte Notaris.

• Membuat / membagi tugas-tugas Staf KepaniteraanHukum.


Panitera Muda Pidana

Tugas pokok :

• Membimbing para staf dalam menjalankan tugas masing-masing.

• Melengkapi formulir Penetapan Majelis Hakim dan Formulir penunjukan Panitera

Pengganti yang akan disampaikan kepada Wakil Panitera, selanjutnya segera

diserahkan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera.

• Menyerahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk, setelah dilengkapi dengan

Formulir Penetapan Hari Sidang dan pembagian perkara dicatat dengan tertib.

• Mengatur urutan dan pembagian tugas Jurusita Penganti perkara pidana.

• Mencatat Register Izin / Persetujuan Penyitaan dan Penggeledahan.

• Memberikan Surat Penetapan Izin / Persetujuan Penyitaan dan Penggeledahan

kepada polisi.

Panitera Pengganti

Tugas Pokok :

• Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan Pidana serta melaporkan

kegiatan persidangan tersebut kepada panitera muda yang bersangkutan.

Jurusita/Jurusita Pengganti

Tugas Pokok :

• Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, ketua sidang

dan/ panitera

Sekretaris

Sekretaris Pengadilan bertugas melaksanakan sebagian tugas-tugas Pengadilan yaitu

menyelenggarakan Administrasi Umum Pengadilan, yang dalam tugasnya dibantu oleh

Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan (eselon IV.b ), kasubag kepegawaian dan

Ortala ( eselon IV.b ), dan Kasubag umum dan keuangan (eselon IV.b).

Tugas pokok :

• Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan kegiatan teknis administrasi

kesekretariatan Pengadilan Negeri Rangkasbitung

• Memberikan pertimbangan tehnis, saran, pendapat di unit administrasi

kesekretariatan kepada Ketua


Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala

Tugas pokok :

• Melaksananakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian penataan

organisasi san tata laksana.

• Memberikan pertimbangan tehnis, saran, pendapat di unit kepegawaian dan ortala kepada Sekretaris

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Tugas Pokok :

• Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat mwenyurat, arsip perlengkapan,

rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta

pengelolaan keuangan, yang berkaitan dengan :

• Melakukan urusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara / uang

titipan pihak ketiga

• Memberikan pertimbangan tehnis, saran, pendapat di unit administrasi umum dan

keuangan kepada sekretaris

Kepala Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan

Tugas pokok :

• Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan program, dan anggaran,

pengelolaan tehnologi informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan,

evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan

• Memberikan pertimbangan tehnis, saran, pendapat di unit perencanaan Tehnologi

informasi dan pelaporan kepada Sekretaris

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terjadi perubahan struktur pada

Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai berikut :


1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Standar Operasional Prosedur pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung terdiri dari :

NO UNIT KERJA JUMLAH TERDIRI DARI KET.

1. Ketua

2. Wakil ketua

3.

Hakim

5

S.O.P Perkara Perdata Gugatan

S.O.P Perkara Pidana Biasa.

S.O.P Perkara Perdata Permohonan.

S.O.P Perkara Pidana Cepat

S.O.P Perkara Pidana Singkat.

4. Panitera

5.


19

Staf Kepaniteraan Pidana (SOP terlampir)

SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa

SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat.

SOP Proses Penyelesaian Perkara Cepat (Tipiring).

SOP Pidana Lalu Lintas.

SOP Proses Penyelesaian Upaya Hukum Banding

SOP Sop Proses Penyelesaian Upaya Hukum Kasasi


SOP Sop Proses Penyelesaian Praperadilan Pidana

SOP Proses Penyelesaian Peninjauan Kembali .

SOP Proses Penyelesaian Grasi.

SOP Pidana Ijin Penyitaan.

SOP Pidana Ijin Penggeledahan.

SOP Proses Penyelesaian Permohonan Diversi.

SOP Penerimaan Permohonan Perpanjangan.

SOP Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Pasal 29 Ayat (2),(3) KUHP

SOP Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan Pidana.

SOP Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Pidana

SOP Laporan Pengawasan Pengawasan Pengamatan

6.


21

S.O.P Perkara Perdata Permohonan

S.O.P Perkara Perdata Gugatan Atau Perlawanan Apabila Mediasi Tidak Berhasil

S.O.P Perkara Perdata Upaya Hukum Banding

S.O.P Perkara Perdata Upaya Hukum Kasasi

S.O.P Perkara Perdata Upaya Hukum Peninjauan Kembali (Pk)

S.O.P Perkara Perdata Gugatan Sederhana

S.O.P Perkara Perdata Prodeo

S.O.P Perkara Perdata Permohonan Eksekusi Riil

S.O.P Perkara Perdata Sita Eksekusi

S.O.P Perkara Perdata Aanmaning

S.O.P Permintaan Lelang Eksekusi

S.O.P Perkara Perdata Panggilan Sidang Delegasi Masuk

S.O.P Perkara Perdata Panggilan Sidang Delegasi Keluar

S.O.P Perkara Perdata Sita Jaminan

S.O.P Perkara Perdata Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan

S.O.P Penawaran Tunai Dan Konsignasi

S.O.P Biaya Proses

S.O.P Perkara Perdata Pengangkatan Sita

S.O.P Perkara Perdata Gross Akte

S.O.P Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan Perdata


S.O.P Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Perdata

7.

Panitera Muda Hukum

21

SOP Laporan Bulanan Perkara

SOP Laporan perkara triwulan

SOP Laporan perkara caturwulan

SOP Laporan perkara Tahunan

SOP Pendaftaran Badan Hukum

SOP Pendaftaran Kuasa Insidentil

SOP Pendaftaran Surat Kuasa

SOP Kerjasama Posbankum

SOP Layanan Pos Bankum

SOP Pengaduan

SOP Surat Keterangan Penelitian

SOP Surat Keterangan tidak pernah berperkara

SOP Pengarsipan Berkas Perkara

SOP Peminjaman Berkas Perkara

SOP Pelayanan Informasi

SOP Legalisasi Surat dan Akta Dibawah Tangan (Waarmerking)

SOP Surat Keluar

SOP Surat Masuk

SOP survey kepuasan pelayanan masyarakat

SOP Laporan Semesteran

SOP Pendaftaran Surat Kuasa Subtitusi

8.

Panitera Pengganti

6

S.O.P Panitera Pengganti Perdata Gugatan Sederhana

S.O.P Panitera Pengganti Perdata Gugatan.

S.O.P Panitera Pengganti Perdata Permohonan

S.O.P Panitera Pengganti Pidana Anak

S.O.P Panitera Pengganti Pidana Biasa

S.O.P Panitera Pengganti Pidana Tilang

9.

Juru sita / Jurusita pengganti

6

S.O.P Panggilan Sidang

S.O.P Relas Pemberitahuan Isi Penetapan Putusan

S.O.P Pemberitahuan Pernyataan Banding Kasasi PK

S.O.P Penyerahan Memori Banding Kasasi PK

S.O.P Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra


Memori Banding Kasasi PK

S.O.P Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Inzage Memori Banding Kasasi PK

10. Sekretaris

11.

Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan

7

• S.O.P Perencanaaan Anggaran

• S.O.P Laporan Tahunan

• S.O.P Pengelolaan Website

. S.O.P Perawatan Jaringan

S.O.P Peliputan dan Input data website

• S.O.P Perawatan SIPP S.O.P Pengelolaan Data surat elektronik

12.

Kasubag Kepegawaioan dan Ortala

17

S.O.P Kenaikan Gaji Berkala

S.O.P Pengusulan Kenaikan Pangkat

S.O.P Pengusulan Promosi Jabatan

S.O.P Pengusulan Pensiun

S.O.P Cuti

S.O.P Surat Tugas

S.O.P Surat Masuk

S.O.P Surat Keluar

S.O.P SKP

SOP. Penginputan dan pengolahan data Komdanas

SOP Penginputan data pengolahan data sikep

SOP penyusunan DUK

SOP Penyusunan Bezeting

SOP. Membuat SK Keua Pengadilan Negeri

SOP. Rekapitulasi Absensi Hakim dan Pegawai

SOP mekanisme lamaran Tenaga Honorer

SOP Laporan Lembar Kerja / LLK

13.

Kasubag Umum dan Keuangan

23

S.O.P Pengelolaan Perpustakaan

S.O.P Pengelolaan Persedian

S.O.P Pengelolaan Barang Milik Negara

S.O.P Pengelolaan Surat Keluar

S.O.P Pengelolaan Surat Masuk

S.O.P Pelaporan Barang Milik Negara

S.O.P Kebersihan dan Kenyamanan Kantor

S.O.P Pengamanan dan Keamanan Kantor

S.O.P Penghapusan Barang Milik Negara

S.O.P Pengemudi Kendaraan Dinas Pimpinan


S.O.P Penerima Tamu (resepsionis)

S.O.P Pembuatan Specimen T T

S.O.P Pembuatan KIPS

S.O.P Pengajuan UP

S.O.P Pengajuan Gaji Induk

S.O.P Pengajuan Kekurangan Gaji

S.O.P Pengajuan uang makan

S.O.P Pengajuan Uang Lembur

S.O.P Pengajuan Belanja Modal

S.O.P Pengajuan Gaji Susulan

S.O.P Pengajuan Remunerasi

S.O.P Pengelolaan PNBP

S.O.P Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan

2. Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP )

NO. SASARAN KERJA PEGAWAI JUMLAH KEGIATAN

TAHUN 2017 KET.

1 Ketua 8

2. Wakil Ketua 5

3. Hakim 4

4. Panitera 10

5. Panitera Muda Pidana 11

6. Panitera Muda Perdata 5

7. Panitera Muda Hukum 6

8. Panitera Pengganti 6

9. Juru sita / Jurusita pengganti 4

10. Sekretaris 13

11. Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan 7

12. Kasubag Kepegawaian dan Ortala 11

13. Kasubag Umum dan Keuangan 14


B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

Tuntutan reformasi yang bergulir sejak tahun 1998, mendorong pemerintah untuk

kembali memahami arti pentingnya suatu kualitas pelayanan serta pentingnya dilakukan

perbaikan mutu pelayanan terhadap rakyatnya. Perbaikan pelayanan pemerintah ini, tidak

saja ditujukan untuk memberi iklim kondusif bagi dunia usaha nasional dan meningkatkan

daya tarik arus investasi ke Indonesia karena kredibilitas dan akuntabilitas pemerintahan yang

meningkat, namun sudah merupakan kuwajiban pemerintah dalam penyediaan pelayanan

yang berkualitas, yang merupakan bagian dari good governance, demokratisasi dan

transparansi. Penyedian pelayanan publik yang berkuwalitas merupakan salah satu alat untuk

mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang menurun akibat krisis

global yang menerpa kita.

Pelayanan publik merupakan pilar dasar penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis

kerakyatan. Upaya membangun pemahaman untuk mewujudkan pelayanan publik (public

service) yang sesuai dengan koridor tata kelola pemerintahan yang baik (good govemane)

dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas

dengan paradigma baru (the new paradigm) berubahnya birokrasi sebagai pangreh

(penguasa) menjadi abdi (pelayan) masyarakat perlu dilakukan internalisasi terhadap setiap

insan birokrat.

Melakukan optimalisasi pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan bukanlah

pekerjaan mudah seperti halnya membalikkan telapak tangan mengingat melakukan

pembaharuan dan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan public tersebut

menyangkut pelbagai aspek yang telah membudaya dalam lingkaran birokrasi pemerintahan.

Di antara beberapa aspek tersebut adalah kultur birokrasi yang feodalistik dan Weberian,

yang lebih mengedepankan kekuasaan berbasis struktur, ketimbang pendekatan fungsi dan

sasaran kinerja, sehingga prosedur dan etika pelayanan yang berkembang dalam birokrasi

masih sangat jauh dari nilai-nilai dan praktik yang menghargai warga bangsa sebagai warga

negara yang berdaulat.

Namun harus diakui setelah sepuluh tahun lebih reformasi, sudah banyak perubahan

dan peningkatan dalam pelayanan publik, upaya kearah itu harus terus ditingkatkan dengan

meningkatkan pemahaman konsep-konsep pelayanan prima bagi sumber daya manusia

dalam birokrasi pemerintahan.

1. Akreditasi Penjaminan Mutu (sertifikat ISO Pengadilan Negeri)

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal

dengan Surat Keputusan nomor. 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melalukan penilaian


dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh Indonesia

sesuai standar sertifikasi ISO 9001 : 2008, diperkaya dengan penerapan International

Framework for Court Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar

Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan Zona Integritas

dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum pada tahun 2014. Tim ini juga diharapkan dapat bekerja sebagaimana Badan

Akreditasi lainya seperti Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN PT) dan Badan

Akreditasi Rumah Sakit (BAN RS) dalam memberikan standar penilaian kepada pengadilan

negeri dan juga pengadilan tinggi.

Program Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sudah

diterapkan sejak akhir tahun 2016 dengan melalui dua kali penilaian dari Tim Akreditasi

Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Banten dengan hasil cukup memuaskan.

Pada periode awal Pengadilan Negeri Rangkasbitung memperoleh nilai Akreditas B

kemudian pada periode kedua memperoleh Akreditas A Excelent.


2. Posbakum ( Pos Bantuan Hukum )

Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap

pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi,

konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman,

Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Ditahun 2017 pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersedia anggaran DIPA sebesar

Rp.31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk Honor Advokat /

Pengacara Piket dan seluruh anggaran tersebut sudah direalisasikan 100%.

3. Sidang Keliling

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung Pengadilan

Negeri Rangkasbitung yaitu perkara lalu lintas. Selama tahun 2017 tidak dilakukan sidang

keliling.

4. Perkara Prodeo

Pada tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersedia anggaran DIPA untuk

perkara Prodeo sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 perkara,

namun dana tersebut tidak terserap karena tidak ada perkara Prodeo.


BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial.

Sumber Daya Manusia di bidang Teknis Yudisial di Pengadilan Negeri

Rangkasbitung pada akhir tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No Nama/NIP Jabatan T.M.T. Pangkat / Gol

1. Subchi Eko Putro, SH.MH. Ketua/Hakim 20-12-2017 Pembina Tk. I (IV/b)

2. Dede Halim, SH.MH. Wakil Ketua 12-12-2017 Penata Tk. I (III/d)

3. Harif Jauhari, SH.MH. Panitera 14-03-2011 Penata Tk. I (III/d)

4. Sutisna, SH. Panmud Perdata 30-12-2016 Penata Tk. I (III/d)

5. Eko suharjono, SH., MH Panmud Pidana 30-12-2016 Penata Tk. I (III/d)

6. Entis Sutisna, SH. Panitera Pengganti 18-11-1997 Penata Tk. I (III/d)

7. Kustrini, SH., MH. Hakim 16-04-2008 Penata Tk.I (III/d)

8. Taufik Hidayat, SH. Panitera Pengganti 19-09-2002 Penata TK.I (III/d)

9. Mualimin Panitera Pengganti 29-04-1997 Penata (III/c)

10. Ikit Supriyatin Panitera Pengganti 18-11-1992 Penata (III/c)

11. Hidayat Panitera Pengganti 01-07-1993 Penata (III/c)

12. Abdurahman Siatan Panitera Pengganti 29-04-1997 Penata (III/c)

13. M.Zakiuddin, SH. Hakim 5-08-2009 Penata ( III/c )

14. Irwan Rosady, SH. Hakim 1-07-2010 Penata ( III/c )

15. Handy Reformen K, SH,MH Hakim 15-07-2010 Penata (III/c)

16. Rahmawati, SH.MH. Hakim 29-07-2010 Penata (III/c)

17. Nartilona, SH.MH. Hakim 26-01-2012 Penata (III/c)

18 Lucia Ridayanti, SH.MH. Hakim 17-07-2012 Penata ( III/c )

19. Agus Mulyadi, S.Sos. Staf Umum/JSP 25-11-2015 Penata (III/c)

20 Ina Dwi Mahardeka, SH.MH. Hakim 04-10-2013 Penata MudaTk. I (III/b)

21. Enong Hayati Panmud Hukum 17-12-2003 Penata MudaTk. I (III/b)

22. Saefullah Juru Sita 30-05-2002 Penata MudaTk. I (III/b)

23. Dian Agustin, SH. Panitera Pengganti 29-04-2015 Penata MudaTk. I (III/b)

24. Haesifin Berhayan Juru Sita 30-05-2002 Penata MudaTk. I (III/b)

25. Junaedi Juru Sita 19-06-2002 Penata MudaTk. I (III/b)

26. Arinie Gati S, SE. Staf keungan/JSP 25-11-2015 Penata MudaTk. I (III/b)


27. Neneng Susilawati, SH.MH. Panitera Pengganti 29-10-2015 Penata MudaTk. I (III/b)

28. Riza Kusuma Staf Kepegawaian/JSP 30-07-2015 Penata MudaTk. I (III/b)

29. Cecep Sumatunggara, SH. Panitera Pengganti 20-05-2015 Penata MudaTk. I (III/b)

30. Lia Marlia, SH. Panitera Pengganti 29-04-2015 Penata MudaTk. I (III/b)

31. Wijianto, SH. Panitera Pengganti 29-04-2015 Penata MudaTk. I (III/b)

32. Willy Wiranta, SH. Staf Pidana/JSP 31-08-2015 Penata Muda (III/a)

33. Gita Nungky Natalie, SH. Staf Hukum /JSP 22-03-2010 Penata Muda (III/a)

34. Adang Sujana, SH. Staf Kepegawaian/JSP 31-08-2015 Penata Muda (III/a)

35. Machmud Khusaeri Bendahara Pengeluaran 01-12-2009 Penata Muda (III/a)

Dengan melihat jumlah sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Negeri

Rangkasbitung, maka jumlah Hakim dipandang telah cukup 10 orang termasuk Ketua

dan Wakil Ketua, sedangkan untuk Panitera Pengganti 11 orang, sedangkan untuk

Jurusita 3 orang dan untuk Jurusita Pengganti hanya 6 orang semua jabatan di

kepaniteraan telah terisi.

b. Sumber Daya Manusia Non Teknis

No Nama/NIP Jabatan T.M.T. Pangkat / Gol

1. Jayusman, S.Ip. Sekretaris 28-12-2015 Penata Tk.I (III/d)

2. Darsono, SH Kasub Kepegawaian. Organisasi

dan Tata Laksana 28-12-2015 Penata Tk. I (III/d)

3. Apud Mochamad Machfud, SH Kasub Perencanaan, Teknologi

Informasi dan Pelaporan 28-12-2015 Penata Tk. I (III/d)

4. Yati Sutjiati Kasub Umum dan Keuangan 28-12-2015 Penata (III/c)

6. Nuraeni Siatan Staf Pidana 01-03-1990 Penata MudaTk. I (III/b)

7. Intan Febrianti, SH. Staf Hukum 01-01-2011 Penata MudaTk. I (III/b)

8. Nur Hidayah, SH. Staf Perdata 01-12-2012 Penata MudaTk. I (III/b)

9. Rissa Oktavia, SH. Staf Pidana 01-12-2009 Penata MudaTk. I (III/b)

10. Idham Khalid, SH. Staf Umum 11-08-2015 Penata Muda (III/a)

11. Machmud Khusaeri Bendahara Pengeluaran 01-12-2009 Penata Muda (III/a)

12. Endi Suhendi Staf Umum 01-12-2012 Pengatur Muda Tk.I (II/b)

Dalam rangka usaha meningkatan pembinaan pegawai dan untuk lebih

menjamin mutu kepemimpinan, pegawai yang akan diangkat dalam jabatan struktural,


diperlukan adanya peraturan pemerintah yang memuat pokok-pokok persyaratan yang

harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.

Dalam peraturan pemerintah RI no 15 tahun 1994 tentang pegawai negeri sipil

dalam jabatan struktural diatur dengan jelas ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi

Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan struktural selain dari pada itu

dalam peraturan pemerintah tersebut diatur pula ketentuan-ketentuan tentang tata cara

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil yang menduduki

jabatan struktural.

Tujuan Pengangkatan pegawai sipil dalam jabatan sruktural adalah untuk

mewujudkan aparatur negara yang berdaya guna dan berhasil guna serta sanggup dan

mampu melaksanakan tugas-tugas dengan baik.

Jabatan stuktural pegawai negeri sipil pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung

sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut jabatan struktural adalah

kedudukan yang menunjuk tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai

Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.

Eselon disusun berdasarkan berat ringannya tugas, tanggung jawab, wewenang

dan hak. Dan eselonering pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada saat ini

Panitera dan Sekretaris pada eselon IVa, sedangkan para Kasubbag masuk pada

jajaran eselon IVb.

Untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural harus memenuhi syarat sebagai

berikut:

Memiliki kemampuan manajeril, kemampuan teknis fungsional, dan kecakapan,

serta pengalaman yang diperlukan.

Memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas organisasi.

Memperhatikan daftar urut kepangkatan (DUK)

Telah memiliki tingkat dan jenis pendidikan formal dan telah mengikuti dan lulus

pendidikan dan pelatihan struktural yang bersangkutan.

1. Mutasi

Selama tahun 2017 di Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah terjadi mutasi baik Ketua,

Wakil Ketua,Hakim maupun tenaga Tehnis lainnya Yaitu:

Ria Agustien, SH., Jabatan Hakim, pangkat Penata ( III/c ) Mutasi sebagai Hakim

ke Pengadilan Negeri Majalengka

Bambang Sirajuddin, SH.MH. Jabatan Wakil Panitera pangkat Penata Tk.I ( III/d )

PN Rangkasbitung, Mutasi ke Pengadilan Negeri Tangerang menjadi Panitera

Muda Hukum


2. Promosi

Selama tahun 2017 di Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah terjadi Promosi, untuk

Ketua, Wakil Ketua, Hakim maupun tenaga tehnis lainya Yaitu :

Moehammad Pandji Santoso, SH.,MH. Pangkat Pembina Tk.I ( IV/b ) Jabatan

Ketua Pengadilan Negeri Rangkabitung, menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Ternate

Dede Halim, SH.,MH. Jabatan Hakim pangkat Penata Tk.I ( III/d ) dari Pengadilan

Negeri Palu menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Subchi Eko Putro, SH.MH. pangkat Pembina Tk.I ( IV/b ) Jabatan Ketua Pengadilan

Negeri Tais, menjadi Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Entis Sutisna, SH. Pangkat Penata Tk.I ( III/d ) jabatan PP PN. Rangkasbitung

menjadi Panitera Muda Hukum PN. pandeglang

Jamson Siringgo Ringgo, SH.MH. pangkat Pembina ( IV/a ) jabatan Panitera

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan menjadi Panitera Pengadilan Negeri

Rangkasbitung.

Warni pangkat Penata Muda Tk.I ( III/b ) Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri

Pandeglang menjadi Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pangkasbitung.

3. Pensiun

Daftar nama pegawai yang pensiun selama tahun 2017 di Pengadilan Negeri

Rangkasbitung, Yaitu : Enong Hayati Pangkat Penata Muda Tk.I ( III/b ) Jabatan

Panitera Muda Hukum Pensiun terhitung Mulai Pensiun 1 Desember 2017

4. Pendidikan dan Pelatihan

Daftar nama Hakim dan Pegawai yang pernah mengikuti Diklat selama Tahun

2017

No Nama Diklat tentang Lamanya Diklat

1 M.Pandji Santoso, SH/MH.

Penyusunan dan penyempurnaan Kurikulum dan Sylabus PPC

27-11-2017 s/d

29-11-2017

2. M.Zakiuddin, SH Sistem Peradilan Pidana anak ( SPPA ) 6 – 12 – Nop 2017

3 Ina Dwi Mahardeka,SH.MH SPPA 6 – 12 – Nop 2017

4.

5

Kustrini, sh. Mh.

Eko sharjono, sh.mh.

Seminar mekanisme dan permasalahan gugatan sederhana

24 – 26 sep 2017

6. Willy wiranta P, SH. Tehnis Fungsional Jurusita 30 Okt – 4 Nop 2017

7. Nartilona, SH.MH. Diklat sertifikasi Hakim Anak 10 Sep– 26 Sep 2017

8. Machmud Khusaeri, SH. Bintek Jabatan Fungsional 29 – 31 Agustus 2017

9. Harif Jauhari, SH.MH. Bintek Pelatihan Analisa bebas kerja 21 – 23 Agustus 2017


10 Adang sujana, SH

11.

12

13..

Irwan Rosady, SH.

Rahmawati, SH.MH,

Handy R K, SH.MH.

Pemaknaan KEPPH angkatan 10 3 – 8 April 2017

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus

a. Perkara Gugatan

SISA PERKARA

TAHUN 2016 SISA PERKARA YANG DIPUTUS TAHUN 2017

SISA PERKARA

7 7 0

b. Perkara Permohonan

SISA PERKARA TAHUN 2016

SISA PERKARA YANG DIPUTUS TAHUN 2017

SISA PERKARA

- - -

c. Perkara Pidana Anak



SISA PERKARA

1 1 0

d. Perkara Perlawanan/Bantahan SISA PERKARA

TAHUN 2016 SISA PERKARA YANG DIPUTUS TAHUN 2017

SISA PERKARA

1 1 0

e. Perkara Pidana Biasa



SISA PERKARA

38 38 0

f. Perkara Pidana Cepat



SISA PERKARA

- - -

g. Perkara Gugatan Sederhana



SISA PERKARA

- - -


2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

a. Perkara Gugatan

TOTAL PERKARA TAHUN 2017

TOTAL PERKARA YANG DIPUTUS

<=5 BULAN (TEPAT WAKTU)

TOTAL PERKARA YANG BERJALAN >5 BULAN (150 HARI)

TOTAL PERKARA BERJALAN <=5

BULAN

10 4 1 5

b. Perkara Permohonan


TOTAL PERKARA YANG DIPUTUS

<=5 BULAN (TEPAT WAKTU)

TOTAL PERKARA YANG BERJALAN >5 BULAN (150 HARI)


BULAN

46 44 0 2

c. Perkara Pidana Anak


TOTAL PERKARA YANG DIPUTUS <=5

BULAN (TEPAT WAKTU)

TOTAL PERKARA YANG BERJALAN >5 BULAN

(150 HARI)


BULAN

12 11 0 1

d. Perkara Pidana Biasa



BULAN (TEPAT WAKTU)

TOTAL PERKARA YANG DIPUTUS >5 BULAN


BULAN

198 137 0 61

e. Perkara Pidana Cepat



BULAN (TEPAT WAKTU)



BULAN

13 13 0 0

f. Perkara Gugatan Sederhana



BULAN (TEPAT WAKTU)



BULAN

24 23 0 1


g. Perkara Lalu-lintas



BULAN (TEPAT WAKTU)



BULAN

10714 10714 0 0

3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

a. Perkara Gugatan

TOTAL PERKARA

TAHUN 2017

TOTAL PERKARA YANG MELAKUKAN UPAYA HUKUM

TOTAL PERKARA YANG TIDAK

MELAKUKAN UPAYA HUKUM

BANDING KASASI PK

56 6 1 0 49

b. Perkara Pidana

TOTAL PERKARA

TAHUN 2017

TOTAL PERKARA YANG MELAKUKAN UPAYA HUKUM

TOTAL PERKARA YANG TIDAK

MELAKUKAN UPAYA HUKUM

BANDING KASASI PK

198 17 7 0 174

4. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi nihil atau seluruh perkara mediasi tidak berhasil, sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi.

Pada tahun 2017, tidak ada perkara anak yang melalui proses diversi (nihil).

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

- Sarana dan Prasarana Gedung

Sejak tahun 1975 Pengadilan Negeri Rangkasbitung memiliki gedung yang terletak di

jalan RA.Kartini No.55 Rangkasbitung, yang sebelumnya pada tahun 1945 lokasi gedung

kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang lama terletak di jalan Alun-Alun timur No.6


Rangkasbitung.

Gedung kantor di jalan RA.Kartini No.55, asal usul tanahnya adalah pelepasan atau

pembelian tahun 1975 dengan harga Rp.5.000.000.- ( lima juta rupiah ) dengan luas tanah

3.280 M² bentuk bangunan dua lantai dan dibangun pada tahun 1975 dengan anggaran APBN

No.16/XIII/2/1975 dengan biaya Rp.350.000.000.- ( tiga ratus lima Puluh Juta Rupiah ) dengan

luas bangunan 961 M² dan sudah bersertifikat No.12.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung memiliki Zittingplat ( Sidang di tempat ) yang

berlokasi di Desa Rahong Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak dengan jarak ± 130 KM

dari kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Asal usul tanahnya merupakan pelepasan Hak

dari Ny.Tatie Alamsyah seluas 1000 M² tahun 1982 dengan harga Rp.9.976.400.- ( sembilan

Juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah ) dan luas bangunan gedung 250

M², dengan kondisi bangunan gedung rusak berat ( ambruk ), lokasi bangunan gedung kantor

berbatasan dengan tanah Pengadilan Agama Rangkasbitung. Zitting Plate ini sejak tanggal 21

Februari 2011 diserahkan kepada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi

Banten sesuai dengan Berita Acara serah terima tanah dan bangunan gedung tempat kerja

Nomor: W29.UM.03.02-053.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung juga memiliki tanah darat yang digunakan untuk

pembangunan delapan rumah dinas yang berlokasi :

1 ( satu ) bangunan di jalan Dewi Sartika No.18, yang diperuntukan untuk rumah dinas

Ketua PN. Rangkasbitung.

1 ( satu ) bangunan di jalan Raya Leuwidamar No.53, yang diperuntukan untuk rumah

dinas Wakil Ketua PN. Rangkasbitung.

1 ( satu ) bangunan di jalan Otto Iskandar Dinata No.64, yang diperuntukan untuk

rumah dinas Panitera Sekretaris PN. Rangkasbitung dan

5 ( Lima ) bangunan di jalan Ir.H.Juanda Rangkasbitung, yang diperuntukan untuk

rumah dinas Hakim PN. Rangkasbitung.

a. Pengadaan / Belanja Modal

Pengadaan barang adalah kegiatan pengadaan barang yang dibiayai dengan APBN /

APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia Barang. Pada

tahun 2017 Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam DIPA BUA mendapat dana untuk

pembangunan gedung kantor sesuai proto type MARI sebesar Rp. 1.525.002.000,- (satu

milyar lima ratus dua puluh lima juta dua ribu rupiah).

b. Pemeliharaan

Pada Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan diantaranya : pengecatan pagar dan

tembok gedung kantor, renovasi pos Satpam, Perbaikan Toilet untuk Difabel, perbaikan

pintu-pintu ruang kerja.

c. Penghapusan

Pada tahun 2017 untuk gedung dan bangunan kantor, baik berupa gedung kantor maupun

rumah dinas.

Di tahun 2017 telah dilakukan penghapusan Barang Milik Negara (BMN).

- Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Peralatan kantor yang lengkap merupakan penunjang bagi aktivitas di kantor serta


akan memudahkan kelancaran tugas dalam melaksanakan proses administrasi umum dan

administrasi perkara. Peralatan kantor atau perlengkapan juga merupakan aset Pengadilan

Negeri Rangkasbitung yang juga merupakan aset Barang Milik Negara.

a. Pengadaan

Pada tahun 2017 PN. Rangkasbitung diberikan dana DIPA untuk pengadaan

sarana dan prasarana berupa :

- Pengadaan Antivirus sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Pengadaan alat pengolahan data dan komunikasi pendukung kesekretariatan sebesar

Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Pengadaan meubelair dan AC split sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh

juta rupiah).

- Pengadaan peralatan dan mesin pendukung aplikasi SIPP sebesar Rp. 92.500.000,-

(sembilan puluh dua juta lima ratus rupiah).

b. Pemeliharaan

Pemeliharaan sarana dan prasarana pada fasilitas gedung kantor Pengadilan Negeri

Rangkasbitung pada tahun 2017 sesuai anggaran dari DIPA BUA sudah dilaksanakan,

diantaranya untuk perbaikan AC Split, perbaikan komputer dan printer serta pemeliharaan

untuk kendaraan dinas operasional roda 2 (dua) dan 4 (empat).

c. Penghapusan

Di tahun 2017 telah dilakukan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) peratalan dan

mesin berupa barang-barang meubelair, komputer, mesin tik manual, AC Split dan lain

sebagainya. BMN yang telah rusak berat dilelang melalui KPKNL Serang pada hari Jum’at

tanggal 20 Oktober 2017, hasil pelelangan telah dilaporkan kepada Kepala Badan Urusan

Administrasi Mahkamah Agung R.I. untuk dimintakan surat keputusan penghapusan BMN.


d. Laporan SIMAK BMN


D. PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGANNOMOR : 217/KMK.03/1990TANGGAL : 22 April 1990

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung RI (005) DIPA-005.01.2.097577/2017

Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi (01) Tanggal : 07 Desember 2016

Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Rangkasbitung (097577) Tahun Anggaran : 2017

Provinsi/Kabupaten : Banten (29) / Lebak (03)

Alamat : Jalan RA. Kartini Nomor 55

Rangkasbitung

SEMUA KODE KEGIATAN SPM SAMPAI SPM YG.TLH. JUMLAH SPM

DAN SEMUA MAK DGN BULAN DI SP2D.KAN SAMPAI DGN

MENURUT URUTAN YANG LALU BULAN INI BULAN INI

KELOMPOK MAK (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Pembinaan Administrasi dan

Pengelolaan Keuangan

Badan Urusan Administrasi

1. Layanan Dukungan

Manajemen Pengadilan

1066-001-051-A-521219 6.486.000 - 100.000 100.000 6.386.000

1066-001-051-A-522191 1.050.000 - 350.000 350.000 700.000

1066-001-051-B-524111 54.000.000 48.134.000 3.750.000 51.884.000 2.116.000

1066-001-051-C-521211 11.199.000 5.289.050 2.117.500 7.406.550 3.792.450

1066-001-051-D-521211 21.870.000 12.202.440 1.131.000 13.333.440 8.536.560

Jumlah I 94.605.000 65.625.490 7.448.500 73.073.990 21.531.010

2. Gaji dan Tunjangan

1066-994-001-A-511111 2.219.506.000 1.949.569.900 142.285.300 2.091.855.200 127.650.800

1066-994-001-A-511119 36.000 25.077 2.038 27.115 8.885

1066-994-001-A-511121 167.654.000 129.353.610 9.941.730 139.295.340 28.358.660

1066-994-001-A-511122 48.219.000 33.956.330 2.674.886 36.631.216 11.587.784

1066-994-001-A-511123 28.140.000 24.120.000 2.010.000 26.130.000 2.010.000

1066-994-001-A-511124 1.775.345.000 1.207.570.000 92.100.000 1.299.670.000 475.675.000

1066-994-001-A-511125 247.399.000 141.579.234 - 141.579.234 105.819.766

1066-994-001-A-511126 137.676.000 96.173.760 8.255.880 104.429.640 33.246.360

1066-994-001-A-511129 419.760.000 275.721.000 31.359.000 307.080.000 112.680.000

1066-994-001-A-511151 38.090.000 15.465.000 1.290.000 16.755.000 21.335.000

Jumlah II 5.081.825.000 3.873.533.911 289.918.834 4.163.452.745 918.372.255

Jumlah I s/d II 5.176.430.000 3.939.159.401 297.367.334 4.236.526.735 939.903.265

DAFTAR KEADAAN KREDIT ANGGARAN DAN KAS BELANJA PEGAWAI

NO

PAGU DALAM

DIPASISA DANA

Bulan : DESEMBER 2017




Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi (01) Tanggal : 07 Desember 2016




Rangkasbitung





1 2 3 4 5 6 7

3. Operasional dan

Pemeliharaan Kantor

1066-994-002-A-521111 237.730.000 200.682.000 36.992.500 237.674.500 55.500

1066-994-002-A-521211 13.000.000 8.846.900 1.527.100 10.374.000 2.626.000

1066-994-002-A-521811 90.284.000 77.604.800 12.391.800 89.996.600 287.400

1066-994-002-B-521111 30.646.000 25.720.761 2.207.070 27.927.831 2.718.169

1066-994-002-B-521114 10.800.000 8.339.000 2.461.000 10.800.000 -

1066-994-002-B-522111 145.200.000 129.844.239 15.109.241 144.953.480 246.520

1066-994-002-B-522112 7.200.000 4.848.777 126.401 4.975.178 2.224.822

1066-994-002-B-522113 960.000 461.000 76.000 537.000 423.000

1066-994-002-C-523111 159.839.000 155.799.440 3.890.000 159.689.440 149.560

1066-994-002-C-523112 24.255.000 18.387.200 5.641.000 24.028.200 226.800

1066-994-002-C-523121 128.404.000 99.787.281 15.943.134 115.730.415 12.673.585

1066-994-002-D-521115 51.120.000 42.600.000 8.520.000 51.120.000 -

1066-994-002-D-521119 26.882.000 26.882.000 - 26.882.000 -

Jumlah III 926.320.000 799.803.398 104.885.246 904.688.644 21.631.356

4. Pengadaan Sarana dan

Prasarana di Lingkungan

Mahkamah Agung

Layanan Internal

1071-951-054-536111 5.000.000 4.950.000 - 4.950.000 50.000

1071-951-057-532111 12.500.000 12.450.000 - 12.450.000 50.000

1071-951-058-532111 180.000.000 179.762.000 - 179.762.000 238.000

1071-951-059-533121 1.525.002.000 1.516.697.320 6.610.000 1.523.307.320 1.694.680

1071-951-060-532111 92.500.000 90.450.000 - 90.450.000 2.050.000

Jumlah VI 1.815.002.000 1.804.309.320 6.610.000 1.810.919.320 4.082.680

Jumlah III s/d VI 2.741.322.000 2.604.112.718 111.495.246 2.715.607.964 25.714.036

Total I s/d VI 7.917.752.000 6.543.272.119 408.862.580 6.952.134.699 965.617.301

Uang Persediaan - - - -

NO

DAFTAR KEADAAN KREDIT ANGGARAN DAN KAS BELANJA RUTIN


PAGU DALAM

DIPASISA DANA


2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan



Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03) Tanggal : 07 Desember 2016




Rangkasbitung





1 2 3 4 5 6 7

Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum

1. Pos Bantuan Hukum

1049-003-051-522131 31.200.000 24.700.000 6.500.000 31.200.000 -

Jumlah I 31.200.000 24.700.000 6.500.000 31.200.000 -

2. Penyelesaian Perkara

Tingkat Pertama

1049-005-051-521211 2.840.000 - - - 2.840.000

1049-005-051-521811 17.761.000 15.473.800 2.252.800 17.726.600 34.400

1049-005-052-524113 14.200.000 7.400.000 1.700.000 9.100.000 5.100.000

1049-005-053-521211 36.985.000 33.585.000 3.385.000 36.970.000 15.000

1049-005-054-521211 2.840.000 - - - 2.840.000

1049-005-055-524113 2.650.000 2.650.000 - 2.650.000 -

1049-005-057-521114 500.000 230.270 - 230.270 269.730

1049-005-057-524113 500.000 - - - 500.000

1049-005-058-521114 150.000 50.000 - 50.000 100.000

1049-005-058-524113 100.000 50.000 - 50.000 50.000

Jumlah II 78.526.000 59.439.070 7.337.800 66.776.870 11.749.130

3. Pembebasan Biaya

Perkara

1049-006-051-521211 140.000 - - - 140.000

1049-006-051-521811 160.000 - - - 160.000

1049-006-051-522151 300.000 - - - 300.000

1049-006-051-524113 300.000 - - - 300.000

1049-006-052-521219 600.000 - - - 600.000

Jumlah III 1.500.000 - - - 1.500.000

Jumlah Total 111.226.000 84.139.070 13.837.800 97.976.870 13.249.130

Uang Persediaan - - - - -

SISA DANA

DAFTAR KEADAAN KREDIT ANGGARAN DAN KAS


NO

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM

PAGU DALAM

DIPA


E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP

Perangkat Teknologi Informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam

mendukung kinerja para pegawai, baik teknis maupun non-teknis dengan demikian

maka diperlukan adanya pengelolaan yang baik dan terencana serta dilaksanakan

secara terus menerus.

Demi meningkatkan pelayanan terhadap pencari keadilan, diakhiri tahun

2017 telah diterapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta Aplikasinya dan telah

dilakukan upgrade SIPP ke versi terbaru.

Untuk mendukung kelancaran aplikasi Sistem Penelusuran Perkara (SIPP)

pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sudah tersedia 2 buah perangkat server

yang berfungsi sebagai server Utama dan Server cadangan yang dilengkapi dengan

2 unit UPS.

Tidak hanya server yang berfungsi sebagai backup aplikasi SIPP, juga selalu

dibuat backup dalam bentuk file Aplikasi dan Database yang disimpan dalam media

penyimpanan hardisk.

Selain hardware diatas juga sudah tersedia jaringan LAN untuk interkoneksi

antar komputer dan server pada kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Adapun

perangkat pendukung aplikasi SIPP, lainnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- Perangkat Keras (Hardware)

Personal Computer (PC)

Printer

Laptop

Scanner

- Perangkat Lunak (Software)

Saat ini kami sudah menggunakan SIPP versi 3.2.0 yaitu versi terbaru

yang sudah mendukung berbagai fitur canggih terutama otomasi upload

putusan dari server lokal ke server Mahkamah Agung R.I. yang sebelumnya

masih harus diupload manual.

- Publikasi perkara (one day one publish)

Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah memberlakukan pelayanan one day

one publish, selama tahun 2017 terdapat 13 perkara, sebagai berikut :

No Nomor Perkara Tanggal Register

Klasifikasi Perkara Para Pihak Status Perkara

1 1/Pid.C/2017/PN Rkb

08-Feb-17 Penganiayaan

Penyidik Atas Kuasa PU:

Minutasi HENDRO BAHAR

Terdakwa:

SANWANI ALS WAWAN BIN BUYOH


26-Apr-17 Pelanggaran Ketertiban Umum


Minutasi

AHMAD SACHLAN

Terdakwa:

1.SRIYANTO KERTOIJOYO

2.INDRA MINAWAN Bin RISWAN



26-Apr-17 Pelanggaran Ketertiban Umum


Minutasi

ASEP GUNDARA YSE, S.H.

Terdakwa:

MARTIN HANOVA Anak Dari JAKIM SOLIHIN


27-Apr-17 Pelanggaran


Minutasi MOHAMAD RIO ANDRIREZA

Terdakwa:

ABDUL WAHAB


23 Mei 2017 Penganiayaan


Minutasi ZULFAKAR ISKANDAR, S.Sos

Terdakwa:

EEP SAEPULOH Bin H.SUMA


29 Mei 2017 Pelanggaran Ketertiban Umum


Minutasi ASEP GUNDARA YSE, S.H.

Terdakwa:

MARTIN HANOVA


05 Okt 2017 Penganiayaan


Minutasi SUDEDI

Terdakwa:

BAHRU Bin TOHIRIN


05 Okt 2017 Pelanggaran Ketertiban Umum


Minutasi TONO MARTONO

Terdakwa:

RULLY ISKANDAR Bin DIDIN JAENUDIN


19 Okt 2017 Penganiayaan


Minutasi

rivai

Terdakwa:

KUDUS WAHYU ILAIHI SALAM Bin UJERUDIN

10 10/Pid.C/2017/PN Rkb

26 Okt 2017 Pelanggaran Ketertiban Umum


Minutasi

TONO MARTONO

Terdakwa:

MUHAMAD NURIL ANWAR Alias IING Bin ANDI SUHANDI

11 11/Pid.C/2017/PN Rkb

02-Nov-17 Pencurian


Minutasi TONO MARTONO

Terdakwa:

YUYUN SEPTIANI BINTI MUKSIN

12 12/Pid.C/2017/PN Rkb

09-Nov-17 Pelanggaran Ketertiban Umum


Minutasi

AEDI JUNAIDI

Terdakwa:

RULLY ISKANDAR Alias KUDEL Bin DEDI JUNAEDI

13 13/Pid.C/2017/PN Rkb

14 Dec 2017 Penganiayaan


Minutasi SEMIN, S.H.

Terdakwa:

UDI SURYADI Bin EDI


F. REGULASI TAHUN 2017

1. SK Ketua PN Rangkasbitung No. W29-U3/2335/KOT.01.10/XII/2017 tentang seleksi penerimaan dan evaluasi kinerja tenaga Honorer

2. SK Ketua PN Rangkasbitung No. W29-U3/2239/KOT/01.10/XII/2017 tentang

Penanggung jawab pengawas dan petugas daftar hadir/pulang

3. SK Ketua PN Rangkasbitung No. W29-U3/2234/KOT.01.10/XII/2017 tentang

Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Rangkasbitung

4. SK.Ketua PN Rangkasbitung No. W29-U3/2225/KOT.01.10/XII/2017 tentang

Pembagian tugas dan wewenang Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Rangkasbitung


Penujukan Tim Penilai ringkas, rapi, resik,rawat dan rajin 5R


Penunjukan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan pada Pengadilan

Negeri Rangkasbitung

3. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/2232/KOT.01.10/XII/2017 tentang

Penunjukan ajudan Ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

4. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/2013/KP.01.10/XI/2017 tentang

Penunjukan pelaksana tugas ( Plt ) Panitera Muda Hukum pada Pengadilan

Negeri Rangkasbitung

5. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/1963/KOT.01.10/XI/2017 tentang Tim

Susunan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung

6. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/1897/KOT.01.10/XI/2017 tentang

Rincian Tugas ( Job deskreption ) Pegawai pada Pengadilan Negeri

Rangkasbitung

7. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/2012/KOT.01.10/XI/2017 tentang

Penetapan Role Model pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung


Penunjukan tim akreditasi penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri

Rangkasbitung


Pembentukan Tim penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah( LKJiP )

tahun 2018

10. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/1820/KOT.01.10/X/2017 tentang

Penunjukan petugas pelayanan terpadu satu pintu pada Pengadilan Negeri

Rangkasbitung


11. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/1706/KOT.01.10/X/2017 tentang

Penunjukan Admin dan operator aplikasi SIKEP pada Pengadilan Negeri

Rangkasbitung

12. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/1939/Kot.01.10/XI/2017 tentang

Penunjukan TIM DC Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Rangkasbitung

13. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/1931/KP.01.10/X/2017 tentang Visi dan

Misi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung

14. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/1928/KP.01.10/X/2017 tentang

Pembentukan Tim Survey kepuasan pelanggan pada Pengadilan Negeri

Rangkasbitung

15. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/19297/KP.01.10/XII/2017 tentang

Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LkjIP ) pada

Pengadilan Negeri Rangkasbitung


Pembentukan Tim Internal Auditor pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung


Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung


Penunjukan Pelaksanaan tugas staf Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada

Pengadilan Negeri Rangkasbitung


Penetapan Role Model pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung


Pencanangan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung


Mekanisme Rapat Bulanan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung

22. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/2044/Kot.04.08/XII/2017 tentang

Penunjukan Petugas Pengelola Perpustakaan pada Pengadilan Negeri

Rangkasbitung


Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung


Penunjuklan Tim Pengelola WebSite pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung


Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Penelusuran Perkara ( SIPP )

pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung



Penunjukan Tim Evaluasi Mandiri pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung


Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung


Susunan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung


BAB IV

PENGAWASAN

A. INTERNAL

1. Waskat

Pengawasan melekat dalam organisasi Mahkamah Agung dan Lembaga

Peradilan di bawahnya adalah pengawasan secara struktural yang melekat dalam

suatu organisasi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pedoman Umum Angka 1

huruf a Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan

Melekat. Dengan pedoman aturan tersebut kantor Pengadilan Negeri

Rangkasbitung telah melaksanakan secara terus-menerus.

2. Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang

Untuk melaksanan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI tentang

pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang maka Ketua

Pengadilan Negeri Rangkasbitung menunjuk hakim-hakim untuk mengawasi

bagian-bagian dengan sk nomor : W29-U3/2045/KOT.04.08/XII/2017 tanggal 12

Desember 2017 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang:

1. Dede Halim, SH., MH. Koordinator Pengawas Bidang;

2. M. Zakiuddin, SH., Pengawas Bidang Humas Pidana Kimwasmat;

3. Rahmawati, SH., MH. Pengawas Bidang Hukum;

4. Kustrini, SH.,MH. Hakim Pengawas Bidang Perdata;

5. Handy Reformen Kacaribu, SH., MH. Hakim Pengawas Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;

6. Irwan Rosady, SH., Hakim Pengawas bidang Umum dan Keuangan;

7. Nartilona, SH., MH. Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;

B. EVALUASI

Dari hasil pengawasan yang telah dilaksanakan baik Hakim Pengawas Bidang

maupun Hakim Pengawas dan Pengamat telah dilaksanakan evaluasi yang

dilaksanakan sekaligus bersamaan dengan Rapat Dinas secara rutin minimal 1 kali

dalam 1 bulan. Temuan-temuan dan permasalahan dari hasil pengawasan sudah

hampir semua dibenahi dan dilaksanakan sesuai arahan Hakim Pengawas Bidang

dan dari hasil evaluasi.


BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada prinsipnya pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung

telah berjalan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang

telah ditetapkan, namun demikian masih perlu adanya peningkatan kinerja agar lebih

baik dalam hal pelayanan terhadap pencari keadilan dan masyarakat umum,

pengadministrasian perkara serta peningkatan disiplin kerja sehingga dengan adanya

upaya peningkatan kinerja tersebut maka prestasi kerja dapat dicapai secara

maksimal.

B. REKOMENDASI

1. Untuk meningkatkan kinerja profesional sehingga tidak ada lagi pegawai yang

merangkap pekerjaan lain/diperbantukan dibagian lain, maka perlu ditunjang oleh

tenaga yang terampil dan memadai baik yang mengelola administrasi maupun

perkara, sehingga diperlukan adanya penambahan pegawai, karena sampai saat ini

dirasakan sangat kurang, akan tetapi walaupun keadaannya demikian kami

berusaha menyelesaikan tugas sesuai dengan program dan jadwal yang telah

ditentukan. Untuk itu mohon kiranya ada penambahan pegawai demi

terselenggaranya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Yang

tentunya dapat memuaskan para pencari keadilan khususnya dan masyarakat pada

umumnya.

2. Untuk lebih meningkatkan kamampuan manajerial dan wawasan pengetahuan yang

menyangkut tugas sehari-hari, maka pejabat kepaniteraan dan kesekretariatan

harus sering disertakan dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh baik

Pengadilan Tinggi Banten maupun Mahkamah Agung RI atau Lembaga yang terkait

lainnya.

3. Untuk mendukung program akreditasi penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri

Rangkasbitung khusunya dan empat lingkungan peradilan lainnya, sebaiknya

dialokasikan dana secara khusus dalam DIPA ditahun mendatang.

Melalui laporan tahunan ini kami mengusulkan bahwa kekurangan-kurangan yang

kami hadapi mohon diberikan arahan sebagaimana mestinya atau ditindak lanjuti

sehingga pekerjaan di kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat berjalan lancar.

Demikian laporan tahunan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.


Lampiran Surat Sekretaris Nomor : 1003/SEK/OT.01.2/11/2017 Tanggal : 20 Nopember 2017

A. Matrik Standar Operasional Prosedur (SOP)

No Unit Kerja Jumlah Terdiri Dari Ket.

1. Ketua

2. Wakil ketua

3.

Hakim

5

S.O.P Perkara Perdata Gugatan

S.O.P Perkara Pidana Biasa.

S.O.P Perkara Perdata Permohonan.

S.O.P Perkara Pidana Cepat

S.O.P Perkara Pidana Singkat.

4. Panitera

5.


19

Staf Kepaniteraan Pidana (SOP terlampir)

SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa

SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat.

SOP Proses Penyelesaian Perkara Cepat (Tipiring).

SOP Pidana Lalu Lintas.

SOP Proses Penyelesaian Upaya Hukum Banding

SOP Sop Proses Penyelesaian Upaya Hukum Kasasi

SOP Sop Proses Penyelesaian Praperadilan Pidana

SOP Proses Penyelesaian Peninjauan Kembali .

SOP Proses Penyelesaian Grasi.

SOP Pidana Ijin Penyitaan.

SOP Pidana Ijin Penggeledahan.

SOP Proses Penyelesaian Permohonan Diversi.

SOP Penerimaan Permohonan Perpanjangan.

SOP Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Pasal 29 Ayat (2),(3) KUHP

SOP Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan Pidana.

SOP Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Pidana

SOP Laporan Pengawasan Pengawasan Pengamatan


6.


21

S.O.P Perkara Perdata Permohonan

S.O.P Perkara Perdata Gugatan Atau Perlawanan Apabila Mediasi Tidak Berhasil

S.O.P Perkara Perdata Upaya Hukum Banding

S.O.P Perkara Perdata Upaya Hukum Kasasi

S.O.P Perkara Perdata Upaya Hukum Peninjauan Kembali (Pk)

S.O.P Perkara Perdata Gugatan Sederhana

S.O.P Perkara Perdata Prodeo

S.O.P Perkara Perdata Permohonan Eksekusi Riil

S.O.P Perkara Perdata Sita Eksekusi

S.O.P Perkara Perdata Aanmaning

S.O.P Permintaan Lelang Eksekusi

S.O.P Perkara Perdata Panggilan Sidang Delegasi Masuk

S.O.P Perkara Perdata Panggilan Sidang Delegasi Keluar

S.O.P Perkara Perdata Sita Jaminan

S.O.P Perkara Perdata Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan

S.O.P Penawaran Tunai Dan Konsignasi

S.O.P Biaya Proses

S.O.P Perkara Perdata Pengangkatan Sita

S.O.P Perkara Perdata Gross Akte

S.O.P Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan Perdata

S.O.P Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Perdata

7.

Panitera Muda Hukum

21

SOP Laporan Bulanan Perkara

SOP Laporan perkara triwulan

SOP Laporan perkara caturwulan

SOP Laporan perkara Tahunan

SOP Pendaftaran Badan Hukum

SOP Pendaftaran Kuasa Insidentil

SOP Pendaftaran Surat Kuasa

SOP Kerjasama Posbankum

SOP Layanan Pos Bankum

SOP Pengaduan

SOP Surat Keterangan Penelitian


SOP Surat Keterangan tidak pernah berperkara

SOP Pengarsipan Berkas Perkara

SOP Peminjaman Berkas Perkara

SOP Pelayanan Informasi

SOP Legalisasi Surat dan Akta Dibawah Tangan (Waarmerking)

SOP Surat Keluar

SOP Surat Masuk

SOP survey kepuasan pelayanan masyarakat

SOP Laporan Semesteran

SOP Pendaftaran Surat Kuasa Subtitusi

8.

Panitera Pengganti

6

S.O.P Panitera Pengganti Perdata Gugatan Sederhana

S.O.P Panitera Pengganti Perdata Gugatan.

S.O.P Panitera Pengganti Perdata Permohonan

S.O.P Panitera Pengganti Pidana Anak

S.O.P Panitera Pengganti Pidana Biasa

S.O.P Panitera Pengganti Pidana Tilang

9.

Juru sita / Jurusita pengganti

6

S.O.P Panggilan Sidang

S.O.P Relas Pemberitahuan Isi Penetapan Putusan

S.O.P Pemberitahuan Pernyataan Banding Kasasi PK

S.O.P Penyerahan Memori Banding Kasasi PK

S.O.P Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Kasasi PK

S.O.P Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Inzage Memori Banding Kasasi PK

10. Sekretaris

11.

Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan

7

• S.O.P Perencanaaan Anggaran

• S.O.P Laporan Tahunan

• S.O.P Pengelolaan Website

. S.O.P Perawatan Jaringan

S.O.P Peliputan dan Input data website

• S.O.P Perawatan SIPP S.O.P Pengelolaan Data surat elektronik

12.

Kasubag

17

S.O.P Kenaikan Gaji Berkala


Kepegawaioan dan Ortala

S.O.P Pengusulan Kenaikan Pangkat

S.O.P Pengusulan Promosi Jabatan

S.O.P Pengusulan Pensiun

S.O.P Cuti

S.O.P Surat Tugas

S.O.P Surat Masuk

S.O.P Surat Keluar

S.O.P SKP

SOP. Penginputan dan pengolahan data Komdanas

SOP Penginputan data pengolahan data sikep

SOP penyusunan DUK

SOP Penyusunan Bezeting

SOP. Membuat SK Keua Pengadilan Negeri

SOP. Rekapitulasi Absensi Hakim dan Pegawai

SOP mekanisme lamaran Tenaga Honorer

SOP Laporan Lembar Kerja / LLK

13.

Kasubag Umum dan Keuangan

23

S.O.P Pengelolaan Perpustakaan

S.O.P Pengelolaan Persedian

S.O.P Pengelolaan Barang Milik Negara

S.O.P Pengelolaan Surat Keluar

S.O.P Pengelolaan Surat Masuk

S.O.P Pelaporan Barang Milik Negara

S.O.P Kebersihan dan Kenyamanan Kantor

S.O.P Pengamanan dan Keamanan Kantor

S.O.P Penghapusan Barang Milik Negara

S.O.P Pengemudi Kendaraan Dinas Pimpinan

S.O.P Penerima Tamu (resepsionis)

S.O.P Pembuatan Specimen T T

S.O.P Pembuatan KIPS

S.O.P Pengajuan UP

S.O.P Pengajuan Gaji Induk

S.O.P Pengajuan Kekurangan Gaji

S.O.P Pengajuan uang makan

S.O.P Pengajuan Uang Lembur

S.O.P Pengajuan Belanja Modal

S.O.P Pengajuan Gaji Susulan

S.O.P Pengajuan Remunerasi


S.O.P Pengelolaan PNBP

S.O.P Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan

B. Matrik Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

No. Sasaran Kerja Pegawai Jumlah Kegiatan

Tahun 2017 Keterangan

1 Ketua 8

2 Wakil Ketua 5

3 Hakim 4

4 Panitera 10

5 Panitera Muda Pidana 11

6 Panitera Muda Perdata 5

7 Panitera Muda Hukum 6

8 Panitera Pengganti 6

9 Juru sita / Jurusita pengganti 4

10 Sekretaris 13

11 Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan 7

12 Kasubag Kepegawaian dan Ortala 11

13 Kasubag Umum dan Keuangan 14



C. Matrik Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah Sumber daya Manusia pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung

No. Nama Jabatan Keterangan

a. SDM Bidang Teknis

1 Subchi Eko Putro, SH.MH. Ketua/Hakim

2 Dede Halim, SH.MH. Wakil Ketua

3 Harif Jauhari, SH.MH. Panitera

4 Sutisna, SH. Panmud Perdata

5 Eko suharjono, SH., MH Panmud Pidana

6 Entis Sutisna, SH. Panitera Pengganti

7 Kustrini, SH., MH. Hakim

8 Taufik Hidayat, SH. Panitera Pengganti

9 Mualimin Panitera Pengganti

10 Ikit Supriyatin Panitera Pengganti

11 Hidayat Panitera Pengganti

12 Abdurahman Siatan Panitera Pengganti

13 M.Zakiuddin, SH. Hakim

14 Irwan Rosady, SH. Hakim

15 Handy Reformen K, SH,MH Hakim

16 Rahmawati, SH.MH. Hakim

17 Nartilona, SH.MH. Hakim

18 Lucia Ridayanti, SH.MH. Hakim

19 Agus Mulyadi, S.Sos. Staf Umum/JSP

20 Ina Dwi Mahardeka, SH.MH. Hakim

21 Enong Hayati Panmud Hukum Pensiun

22 Saefullah Juru Sita

23 Dian Agustin, SH. Panitera Pengganti

24 Haesifin Berhayan Juru Sita

25 Junaedi Juru Sita

26 Arinie Gati S, SE. Staf keungan/JSP

27 Neneng Susilawati, SH.MH. Panitera Pengganti

28 Riza Kusuma Staf Kepegawaian/JSP

29 Cecep Sumatunggara, SH. Panitera Pengganti


30 Lia Marlia, SH. Panitera Pengganti

31 Wijianto, SH. Panitera Pengganti

32 Willy Wiranta, SH. Staf Pidana/JSP

33 Gita Nungky Natalie, SH. Staf Hukum /JSP

34 Adang Sujana, SH. Staf Kepegawaian/JSP

35 Machmud Khusaeri Bendahara Pengeluaran

b. SDM Bidang Non Teknis

Jayusman, S.Ip. Sekretaris

1 Darsono, SH Kasub Kepegawaian. Organisasi dan

Tata Laksana

2 Apud Mochamad Machfud, SH Kasub Perencanaan, Teknologi

Informasi dan Pelaporan

3 Yati Sutjiati Kasub Umum dan Keuangan

4 Nuraeni Siatan Staf Pidana

5 Intan Febrianti, SH. Staf Hukum

6 Nur Hidayah, SH. Staf Perdata

7 Rissa Oktavia, SH. Staf Pidana

8 Idham Khalid, SH. Staf Umum

9 Machmud Khusaeri Bendahara Pengeluaran

10 Endi Suhendi Staf Umum



A. Matrik Keadaan Perkara

Keadaan perkara Pengadilan Negeri Rangkasbitung

No. Nama Perkara Masuk

Perkara yang diputus

Sisa Perkara

Keterangan

1 Pidana Biasa 198 151 47

2 Pidana Cepat 13 13 -

3 Pidana Singkat - - -

4 Pidana anak 13 12 1

5 Pidana Lalu lintas 10802 10802 -

6 Perdata Gugatan 10 4 6

7 Perdata Permohonan 46 44 2

8 Perdata Gugatan Sederhana 24 24 -

B. Matrik Kendaraan Dinas

No. Uraian Tahun

Perolehan

Kondisi

Keterangan Baik

Rusak Ringan

Rusak Berat

I Jenis Kendaraan Roda 2

1 Sepeda Motor Honda Supra X125R 2009 1 - -

2 Honda Supra X NF125SD 2005 2 - -

3 Honda Tiger 2008 1 - -

4 Honda MegaPro 6L 2007 1 - -

5 Honda MegaPro CW 2005 1 - -

6 Honda Kharisma X 2004 1 - -

7 Honda Supra NF100 2001 1 - -

8 Honda Win MCB 1996 - 1 -

II Jenis Kendaraan Roda 2

1 Station Wagon 2008 1

2 Minibus (Nissan X-Trail) 2015 1 Pinjam Pakai Pemkab Lebak

3 Minibus (Toyota Kijang Innova) 2003 1


C. Martik Rumah Dinas

No. Uraian jumlah

Kondisi

Keterangan Baik

Rusak Ringan

Rusak Berat

I Rumah Dinas Ketua 1 1 - -

1 Rumah Dinas Wakil Ketua 1 1 - -

2 Rumah Dinas Hakim 5 5 - -

4 Rumah Dinas Panitera 1 1 - -

D. Matrik Sarana/Prasarana

No. Sarana/Prasarana Jumlah Keterangan

I Sarana / Prasarana Gedung

1 Ruang Ketua 1

2 Ruang Wakil Ketua 1

3 Ruang Hakim 1

4 Ruang Pantera 1

5 Ruang Sekretaris 1

6 Ruang Panitera Pengganti 1

7 Ruang Kepegawaian 1

8 Ruang Jurusita 1

9 Ruang Perpustakaan 1

10 Ruang Sidang 3

11 Ruang Sidang Anak 1

12 Ruang Panmud Pidana 1

13 Ruang Pidana 1

14 Ruang Perdata 1

15 Ruang Mediasi 1

16 Ruang Jaksa 1

17 Ruang Hukum 1

18 Ruang Pentri 1

19 Ruang Komputer 1

20 Ruang Server 1

21 Ruang Umum dan Keuangan 1

22 Ruang Subag Perencaaan IT dan Pelaporan

1

23 Ruang Persediaan 1


24 Ruang Posbakum 1

25 Ruang Laktasi 1

26 Ruang Arsip 1

27 Ruang Tahanan 1

28 Ruang Pos Satpam 2

II Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran

1 Komputer 29

2 Laptop 15

3 AC Split 27

4 CCTV 1

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI …Tahun+2017+PNRKB.pdf · pegawai. • Sebagai kawal...

Documents

Transcript of LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI …Tahun+2017+PNRKB.pdf · pegawai. • Sebagai kawal...