BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perbandingan hukum ialah suatu metode penyelidikan; bukan suatu cabang ilmu hukum, sebagaimana seringkali menjadi anggapan sementara orang. Metode yang dipakai ialah dengan membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum (legal institution) dari system hukum yang satu dengan lambaga hukum, yang kurang lebih sama dari system hukum yang lain. Dengan membanding-bandingkan itu kita dapat menemukan unsur-unsur persamaan, tetapi juga unsur perbedaan dari kedua system hukum itu.

Menurut J.G. Starke, hukum internasional adalah suatu sistem yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara.

Dengan merujuk pada praktik internasional yang berlaku dan hukum positif, pada umumnya pakar hukum berpendapat bahwa hukum internasional hanya mengatur hubungan antar negara dan oleh karena itu individu tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional.

Sebaliknya ada juga yang berpendapat lain, terutama Prof. Georges Scelle, pakar hukum ternama dari Prancis, bahwa hanya individu yang merupakan subjek hukum internasional. Para pendukung doktrin ini berpandangan bahwa bukankah tujuan akhir dari pengaturan-pengaturan konvensional adalah individu dan oleh karena itu para individu mendapatkan perlindungan internasional. Sebagai contoh, suatu konvensi internasional yang ditandatangani oleh sejumlah negara yang berisikan ketentuan bahwa pelayaran atas suatu sungai internasional adalah bebas, tidak lain berarti pemberian kebebasan kepada individu-individu agar dapat menggunakan sungai tersebut untuk keperluan usaha mereka.

Pada masa sekitar abad ke-18 dan 19, timbul kesadaran akan hak-hak asasi manusia yang salah satu di antaranya adalah hak untuk hidup. Perjuangan untuk melindungi hak-hak asasi manusia mencapai puncak pada abad ke-20. Deklarasideklarasi dan konvensi internasional serta seruan-seruan tentang hak-hak asasi manusia mulai bermunculan baik yang diprakarsai oleh lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan organ-organnya maupun oleh negara-negara secara kolektif dan individual.

Pada umumnya, sepanjang negara menjalankan kewajibannya berdasarkan hukum nasional, bagaimana melakukannya tidak menjadi perhatian hukum internasional. Namun, dalam beberapa hal negara-negara bersepakat untuk menjalankan kewajiban mereka dengan cara tertentu. Inilah yang acapkali menjadi persoalan dalam bidang hak asasi manusia.

Seperti dalam hukum pidana, setiap negara berhak untuk menentukan berat atau besarnya ancaman hukuman terhadap suatu tindak atau peristiwa pidana. Namun, hukuman itu memiliki berbagai gradasi. Pada umumnya, telah diakui bahwa hukuman mati adalah merupakan jenis hukuman yang paling berat jika dibandingkan dengan jenis-jenis hukuman lainnya yang dikenal di dalam berbagai sistem hukum pidana negara-negara di dunia sebab hukuman mati merupakan pencabutan nyawa yang dengan sengaja dilakukan terhadap si terhukum untuk selama-lamanya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang dimaksud dengan hukum?

2. Apa yang dimaksud perbandingan Hukum?

C. TUJUAN PEMBUATAN MAKALAH

1. Agar kita bisa mengetahui apa itu perbandingan hukum;2. Menambah pengetahuan untuk kita dalam memahami peranan hukum.

BAB II

PEMBAHASANA. APA YANG DIMAKSUD DENGAN HUKUM

Ucapan filsuf Romawi, Cicero lebih kurang 19 abad silam itu, kini melintasi zaman. Dimana ada masyarakat, di situ ada hukum. Masyarakat memerlukan aturan hukum, agar kehidupannya tertib dan tidak ada seorang pun yang diperlakukan tidak adil. Yang bersalah harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Sang penguasa pula, tak boleh sewenang-wenang.

Zaman berganti zaman. Dinasti demi dinasti, raja demi raja, rezim demi rezim berdiri dan tumbang silih berganti, tak ada satu pun yang berani mengklaim tidak memiliki aturan hukum, sezalim apapun penguasanya. Semua mengklaim demi tegaknya hukum. Jangankan seorang penguasa, rakyat kecil saja akan marah bila dikatakan tidak tahu aturan.

Alkisah, adalah Ratu Sima, seorang ratu yang memerintah kerajaan Kalingga pada akhir abad ke-7 Masehi, sungguh-sungguh mempraktekkan hukum di kerajaannya tanpa pandang bulu. Kerajaan Kalingga yang terletak kira-kira di sekitar daerah Jepara, Jawa Tengah sekarang, mengalami masa kejayaannya di masa pemerintahan Ratu Sima. Pada suatu ketika, seorang Sultan dari negeri seberang ingin menguji kesetiaan rakyat Kalingga terhadap Ratunya dengan menjatuhkan sebuah pundi-pundi yang berisi emas berlian di tengah jalan. Untuk beberapa lama, tak ada satu orang pun yang berani menyentuh apalagi mengambil barang yang "tercecer" tersebut, sampai suatu ketika putra makhkota, anak dari Ratu Sima sendiri tak sengaja menyentuhnya. Akhirnya sang putra mahkota dihukum, dipotong seluruh jarinya oleh Ratu Sima.

Namun, mungkin karena zaman telah berganti berulang kali, hukum seperti disebut Cicero dan dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat oleh Ratu Sima, tak lagi linier dan mudah dipahami. Hukum berkembang menjadi sulit dan mahal, bahkan sarat dengan rekayasa.

Gejala masyarakat yang universial; ubi societas, ibi ius, kata orang Romawi (dimana terdapat suatu masyarakat, disitu pula akan ada hukum). Atau dapat didefinisikan sebagai peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.

Suatu metode penyelidikan; bukan suatu cabang ilmu hukum. Metode yang dipakai yaitu membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum (legal institution)dari system hukum yang satu dengan lembaga hukum, yang kurang lebih sama dari system hukum yang lain.

Perbandingan hukum itu ada disebabkan oleh adanya kebutuhan suatu kebutuhan atau lebih. Kebutuhan itu dapat dibedakan dalam:

1. Kebutuhan-kebutuhan ilmiah dan Kebutuhan-kebutuhan praktis;

2. Dapat menemukan inti atau hakekat dari pada hukum itu.

Pada system hokum Anglo-Saxon pada dasarnya Yurisprudensi sangat penting sebagai sumber hukum.

Sedangkan pada system hukum continental dasarnya peraturan perundang-undangan sangat penting sebagai sumber hukum. Dalam system hukum continental ada Pemeo, hakim adalah mulut undang-undang, dalam system Anglo-Saxon hakim adalah mulut Precedent yang mewajibkan hakim dalam perkara-perkara yang identik untuk mengikuti putusan yang terdahulu.1. Sistem Hukum Continental

Termaksud tatanan-tatanan hokum continental ialah suatu kelompok tatanan hukum yang sering kali kita sebut romanistis-germanistis, oleh karena hal-hal itu merupakan campuran unsur-unsur hokum Romawi dan unsur-unsur yang berasal dari hukum Germana. Pengaruh Germana tersebut tidak hanya terdiri dari apa yang tertinggal dari hukum-hukum kebiasaan hokum Germana lama. Melainkan juga dari suatu sumbangsih penting Negara-negara Germana, terutama di Jerman, sampai pada ilmu pengetahuan hokum dalam zaman modern dan di dalam abad XIX. Orang-orang inggris menamakan Civil Law (satu dan lain hal karena pengaruh hokum Romawi dahulu, yakni Corpus Juris Civilis dari Justinianus). Berlawanan dengan hokum mereka sendiri, yang mereka namakan Common Law.

Tatanan Negara-negara Eropa (bagian Republik Federasi Jerman yang sampai 1990 membentuk Republik Demokrasi Jerman, Polandia, Hongaria, Cekoslawakia, Slovenia, Kroasia, kedua republik bagian utara Slavia Selatan), termaksud kelompok ini sampai bagian pertama abad XX, sampai mereka dawajibkan oleh Uni Soviet untuk bergabung dengan apa yang sampai tahun 1989 disebut tatanan-tatanan hokum socialistis. Sejak tahun 1989 negara ini secara berangsur-angsur kembali ke tradisi-tradisi hokum mereka yang erat hubungannya dengan tatanan Romanistis-Germanistis setelah jatuhnya rezim-rezim komunis.

Kendatipun inggris dan irlandia menganut system Common Law maka skotlandia sampai dengan penggabungannya kedalam mahkota kerajaan inggris (1707) banyak mengalami pengaruh tatanan hokum Romanistis continental Eropa walaupun sejak itu hokum Skotlandia juga sangat dipengaruhi oleh Common Law Inggris, namun betapa juga Skotlandia tetap mempertahankan suatau tatanan hokum tersendiri.

Tatanan-tatanan hokum Romanistis-Germanistis telah mengalami penyebaran keseluruh dunia karena proses kolonisasi tersebut; hokum-hukum Spanyol dan Protugal di Amerika Latin, hokum-hukum Prancis, Belgia dan Portugal di Afrika, hokum Prancis di Lousiana Amerika Serikat dan di provinsi Quibec, Canada; hokum Belanda di Indonesia dan Suriname. Disamping tatanan-tatanan hokum Romanistis-germanistis maka di Eropa Timur (Rusia) dan dibagian tenggara Eropa Kontinental (republic-republik Eropa Selatan, Slavia Selatan, Rumania, Bulgaria, dan Yunani) dijumpai pula tatanan-tatanan hokum yang termaksud tradisi hokum Byzantium. Tradisi hokum ini pada hakikatnya masih serumpun dengan tatanan-tatanan hokum Romanistis-germanistis tersebut, oleh karena itu telah memasukkan unsur-unsur Romawi melalui hokum gereja dalam versi Byzantium-Orthodoks, maupun melalui resepsi langsung tatanan-tatanan hokum Eropa Barat di Zaman modern tersebut.

Pada sisi lain ia mempunyai cirri-ciri khas tersendiri oleh karena untuk waktu yang cukup lama ia diputuskan dari proses perkembangan aliran-aliran total pada abad XIII sampai XV dan kemudian oleh karena ia mengikuti perkembangan sendiri dari Negara-negara EropaTenggara sebagai akibat dominisi bangsa Turki dan baru terlepaskan pada abad XIX. Ciri adanya ikatan erat antara nasionalisme dan agama (Kristen-Ortodoks) di dalam peperangan melawan dominasi asas itu dan pengaruh pandangan-pandangan otokrasi Byzantium dalam bidang hubungan antara penguasa dan kaula-kaula Negara, karena hokum terlambat diselenggarakan sebagai sebuah ilmu pengetahuan berlainan dengan di Eropa Barat dan Tengah dimana hokum romawi dan hokum gereja telah dipelajari di universitas-universitas sejak abad pertengahan, maka terjadilah pertalian dengan Rusia apa yang oleh David disebut Kelemahan tradisi yuridis, antara lain disebabkan oleh pencampuran antar hokum dan pemerintahan yang berlangsung berabad-abad sehingga hokum tidak memberikan perlindungan sebagaimana mestinya terhadap birokrasi dan karenanya tidak mendapatkan perhatian dan penilaian besar dari kesadaran panduduk.

2. Sistem Hukum Anglo-Saxon

Sistem Hukum Anglo-Saxon berkembang dari inggris menyebar ke Negara-negara Amerika Serikat, Canada, Australia, dan sebagainya. Dalam system hokum Amerika Serikat sendi utamanya adalah pada Yurisprudensi. Berkembang dari kasus-kasus konkrit tersebut lahir berbagai kaidah dan asas hokum. Karena itu lah system hokum Amerika Serikat sering disebut sebagai hokum yang berdasarkan kasus (Case Law system). Perbedaan yang mendasar antara system hokum continental dengan system hokum Amerika Serikat adalah pada system hokum Anglo-Saxon pada dasarnya Yurisprudensi sangat penting sebagai sumber hukum.

Sedangkan pada system hukum continental dasarnya peraturan perundang-undangan sangat penting sebagai sumber hukum. Dalam system hukum continental ada Pemeo, hakim adalah mulut undang-undang, dalam system Anglo-Saxon hakim adalah mulut Precedent yang mewajibkan hakim dalam perkara-perkara yang identik untuk mengikuti putusan yang terdahulu. Anglo-Saxon adalah suatu system hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terlebih dahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada dan Amerika Serikat. Selain Negara-negara tersebut beberapa Negara lain juga menerapkan system Hukum Anglo-Saxon Campuran, misalnya Pakistan, India, dan Higeria, yang menerapkan sebagian besar system hukum Anglo-Saxon, namun juga memberlakukan Hukum Adat dan Hukum Agama. Anglo-Saxon mulai berkembang di Inggris pada abad 16, dan sering disebut Common Law.3. Sistem Hukum Islam

Pengertian Hukum Islam (Syari'at Islam) - Hukum syara menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.

Hukum Islam adalah hukum kaum muslimin, artinya persekutuan orang Mukmin dalam agama Islam. Ia adalah hukum keagamaan oleh karena ia terdiri dari aturan-aturan hidup yang diturunkan dari Kitab Suci AL-QURAN, Hukum ALLAH, ia adalah hukum yang mengikat pada individu, yang berlaku bagi semua kaum Mukmin di mana saja mereka itu berada.

Hukum Islam ini terutama dibangun dari Ijmak, artinya penafsiran para Ulama dalam abad VIII dan IX. Sejak abad X Hukum Islam secara teoritis tidak pernah berubah pada hakikatnya telah membantu menyebabkan kemunduran Negara-negara yang tidak memahami ajaran Islam lebih mendalam, satu dan lain karena kurang menyesuaikan diri dengan evolusi ekonomi di dunia.

Hukum Islam tetap diterapkan di wilayah-wilayah yang sangat luas Afrika Utara dengan suatu tendensi penting penyebaran ke Afrika Hitam, Asia (antara lain Negara Arab, Turki, Iran, Afganistan, Pakistan, Indonesia, dan sebagian Fhilipina), yang mewakili lebih dari 900 juta orang. Dinegara-negara Islam sedang berlangsung suatu pertentangan antara kaum tradisional (atau kaum Fundamentalis yang ingin mempertahankan kemurnian Islam terhadap pengaruh-pengaruh barat dan unsur-unsur lebih Moderat (yang serba permisif) yang berhasrat mengedepankan modernisasi antara lain dengan jalan menerima unsur-unsur tatanan dan pandangan Hukum Barat.4. Hukum adatHukum adat adalah hukum non statutair dimana sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam. Hukum adat memang tidak diberlakukan secara tertulis seperti halnya undang-undang, namun keberadaab hukum adat sendiri memang diakui sebagi suatu aturan yang berlaku didalam sebuah masyarakat tertentu dan dilindungi keberadaannya oleh undang-undang. Hukum adat ditemukan pertamakali oleh tiga orang yang berkebangsaan belanda yang dikenal dengan trio penemu hukum adat yaitu:

1. Penemu hukum adat yang pertama

Ialah Wilken datang di Indonesia sebagai pegawai pangreh praja belanda mula-mula diburu, kemudian di Gorontalo dan minahasa barat, selanjutnya di sipirok dan mandailing. Di semua daerah itu ia membukukan segala sesuatu yang dilihatnya, seperti tentang hak hutan diburu, tentang hak tanah hakullah di sipirok. Pada wilken hukum adat itu merupakan suatu bahan mandiri, meskipun ia tetap memelihara hubunganya dengan kebiasaan dan religi rakyat. Karena Wilken memberi tempat tersendiri kepada hukum adat itu, maka ia tidak mencampur adukkan hukum agama dengan hukum penduduk asli yang di sana-sini menunjukkan penyimpangan karena unsur-unsur agama islam atau agama hindu.

2. Penemu hukum adat yang kedua

Ialah Liefrinck menjalankan tugasnya di lapangan Hukum sebagai pegawai Pangreh Praja Belanda di Indonesia .Seperti halnya dengan Wilken,maka Liefrinck-pun memberi tempat tersendiri kepada Hukum Adat.Namun berbeda dengan Wilken,maka Liefrinck membatasi penyelidikannya hanya pada satu lingkungan Hukum Adat,yaitu Bali dan Lombok. Pada tahun 1927 tulisan-tulisan terpenting dari Liefrinck di kumpulkan oleh van Earde di dalam sebuah himpunan Bali dan Lombok dengan sub judul: GESCHRIFTEN.3. Penemu hukum adat yang ketiga

Ialah Snouck Hurgronje seorang sarjana sastra yang menjadi politkus. Pada tahun 1884-1885 ia mengembara di tanah Arab sebagai mahasiswa,di Mekkah ia bertemu dengan orang Indonesia (Aceh dan Jawa) sehingga ia mengenal hukum adat.Tahun 1891 ia dikirim ke Indonesia untuk mempelajari lembaga Isalam,selama di Indonesia ia menulis beberapa buku: tentang lembaga-lembaga kebudayaan di Sumatera bagian utara,De Atjehers,dan Het Gajoland.Karyanya itu mengagumkan dunia Ilmu,karena ia mengarangnya berdasarkan percakapan belaka dengan orang-orang yang berada di pedalaman,sedang daerah itu belum atau tidak di kunjunginya. Karya utamanya De Atjhers dan Het Hajoland,terkonsentrasi pada satu lingkungan hukum atau bagian dan tidak bersifat perbandingan untuk seluruh Nusantara.4. Sistem hukum kanonik

Salah satu karya besar para ahli hukum Romawi adalah Kitab Hukum Justinianus. Kita juga mengetahui bahwa pada abad kedua pemerintahan Romawi telah berkembang ajaran Kristen. Pengaruh Kristen ini makin lama makin kuat, tidak hanya terbatas pada aspek teologinya melainkan juga pada dimensi politiknya melalui organisasi Gereja. Organisasi agama ini mengembangkan tradisi sendiri, termasuk ajaran hukum baru yang disebut hukum kanonik. Sekolah-sekolah biara (skolastik) didirikan di sejumlah tempat. Pendek kata, kekuasaan politik Gereja sangat efektif, sehingga akhirnya (tahun 380 Masehi) berhasil memaksakan penguasa Romawi menerima Kristen sebagai agama resmi di seluruh imperium Romawi yang telah tercobik-cabik oleh berbagai pemberontakan itu. Demikianlah, kekuasaan Gereja ini akhirnya berhasil mendominasi perjalanan filsafat dan ilmu-ilmu, termasuk ilmu hukum.

PENUTUP KESIMPULAN

Melalui perbandingan hukum kita dapat mendalami dan memperluas bidang ilmu pengetahuan hukum antara lain;

1. Dapat mengetahui bahwa dalam system hukum yang berbeda melahirkan lembaga-lembaga hukum yang berbeda pula;2. Dapat mengetahui adanya serta sebab-sebab dari persamaan dalam system hukum yang sama sekali berbeda;3. Melalui perbandingan hukum dapat mendalami bidang-bidang filsafat hukum, sosiologi hukum dan sejarah hukum sekaligus.

Daftar Pustaka

http://drh.chaidir.net/kolom/167-Ubi-Societas-Ibi-Ius---Dimana-ada-masyarakat,-di-situ-ada-hukum.html http://www.wikipedia.cimhttp://google.co.idhttp://pendalamanilmu92.blogspot.com/2011/10/sistem-hukum-indonesia.htmlhttp://www.slideshare.net/septianraha/makalah-sistem-hukum-dan-peradilan-internasional

10