MEMBLUDAKNYA PERKARA MASUK - pa-banjarnegara.go.id · Dalam makalah ini terlebih dahulu akan...

MEMBLUDAKNYA PERKARA MASUK

DI PENGADILAN AGAMA PASCA ONE

DAN PERANAN MEDIASI DALAM

MENGURANGI PENUMPUKAN PERKARA

Ketua Pengadilan

Halaman


DI PENGADILAN AGAMA PASCA ONE ROOF



Oleh :

Drs. H. Damsyi Hanan, M.H.

Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Klas IA

Halaman 0 dari 16 halaman


ROOF SYSTEM



Agama Banjarnegara Klas IA



DI PENGADILAN AGAMA PASCA ONE ROOF SYSTEM



Oleh :

Drs. H. Damsyi Hanan, M.H.

Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Klas IA

A. PENDAHULUAN

Bahwa dalam salah satu konsideran PERMA Nomor 1 Tahun 2008

dikatakan “Pengintegrasian Mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dapat

menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di

Pengadilan”. Tingginya angka pertambahan / kenaikan perkara terutama perceraian

di Pengadilan Agama terasa sekali sejak beralihnya Pengadilan Agama dari secara

Organisasi, Administrasi dan Finansial di bawah Kementerian Agama ke Mahkamah

Agung (One Roof System) pada 30 Juni 2004. Hal ini diakui langsung oleh

Prof.H.Nazarudin Umar, MA (sekarang sebagai Wakil Menteri pada Kementerian

Agama RI) yang disampaikan pada seminar Hukum Materi Pengadilan Agama di

Hotel Red Top Jakarta tahun 2010. Sebagai gambaran dapat dilihat bahwa menurut

statistik di Badilag, perkara yang masuk pada tahun 2010 sebanyak 320.788 perkara,

tahun 2011 sebanyak 363.470 perkara, ini berarti ada kenaikan sebanyak 13,31%.

Bagaimana angka pertambahan / kenaikan perkara yang begitu tinggi dapat

terjadi dan apakah instrumen Mediasi yang sudah berjalan hampir 5 tahun ini

terbukti dapat mengurangi penumpukan perkara secara efektif. Kiranya inilah yang

menjadi bahasan dalam makalah yang sederhana dan singkat ini. Semoga

bermanfaat.


B. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM

1. Pengertian

o Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan menyebutkan bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian

sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para

pihak dengan dibantu oleh Mediator”.

o Pasal 82 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

menyebutkan “pada Sidang Pertama pemeriksaan gugatan perceraian

Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak”.

o Pasal 154 R Bg / 130 HIR menyebutkan “Apabila pada hari yang telah di

tentukan, kedua belah pihak hadir, maka Pengadilan dengan perantaraan

Ketua Sidang berusaha mendamaikan mereka”.

o Dalam Al Qur’an surat An Nisa ayat 128 memakai kata “��“ yang

diartikan “Perdamaian”

Dari referensi di atas, maka dapat dikatakan bahwa Mediasi itu adalah

“Usaha atau ajakan untuk menyelesaikan perkara secara damai”.

2. Dasar Hukum melakukan Upaya Damai

o Al Qur’an Surat An Nisa ayat 128;

o Al Qur’an Surat An Nisa Ayat 35;

o Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

o R Bg Pasal 154;

o HIR Pasal 130;

o PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

C. POKOK BAHASAN

Permasalahan yang di sajikan dalam makalah sederhana ini adalah :

1. Tingginya jumlah perkara masuk di Pengadilan Agama dan upaya mengatasinya.

2. Benarkah instrumen Mediasi efektif dalam mengurangi penumpukan perkara ?


D. METODE BAHASAN

Dalam makalah ini terlebih dahulu akan menyajikan data-data jumlah

perkara masuk dan jumlah perkara yang berhasil didamaikan sehingga dicabut dari

tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 dari 18 Pengadilan Agama (12 Pengadilan

Agama di Jawa dan 6 Pengadilan Agama di Sumatra). 18 Pengadilan Agama ini

adalah 5% dari keseluruhan Pengadilan Agama di Indonesia yang berjumlah 359.

Pemilihan tahun 2006 sampai 2011 dimaksudkan untuk memudahkan

membagi dua periode yang sama sebelum dan sesudah PERMA Nomor 1 Tahun

2008. Tahun 2006, 2007 dan 2008 dianggap 3 tahun sebelum PERMA Nomor 1

Tahun 2008 karena PERMA tersebut ditandatangani 31 Juli 2008 dan sampai akhir

tahun 2008 masih persiapan dan sosialisasi. Tahun 2009, 2010 dan 2011 merupakan

periode yang sama 3 tahun setelah PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Setelah Data-data tersaji kemudian melakukan analisis terhadap data itu,

sehingga memperoleh gambaran bahkan pengetahuan mengapa hal itu terjadi dan

diharapkan dapat menemukan jalan keluar / solusi yang baik dan tepat untuk

mengatasi permasalahan itu.

E. SUMBER DATA

Data yang di terima dari 18 Pengadilan Agama itu bersumber dari laporan

Panitera Muda Hukum masing-masing, kemudian disampaikan oleh Ketua ( 14 )

Wakil Ketua ( 1 ), Hakim ( 2 ) dan Panmud Hukum ( 1 ) kepada Pengadilan Agama

Banjarnegara melalui Fax dan SMS.


F. PENYAJIAN DATA

1. Data perkara masuk Tahun 2006-2008 dari 18 Pengadilan Agama

(12 PA di Jawa dan 6 PA di Sumatra).

Tiga tahun sebelum PERMA Nomor 1 Tahun 2008

2006 2007 2008

a b d e

1 PA Lubuk Pakam 540 688 870 2.098

2 PA Pekan Baru 695 658 892 2.245

3 PA Tanjungkarang 550 575 623 1.748

4 PA Metro 418 483 593 1.494

5 PA Ambarawa 736 679 817 2.232

6 PA Banjarnegara 1.472 1.460 1.888 4.820

7 PA Cilacap 2.736 3.046 3.861 9.643

8 PA Kajen 1.017 1.109 1.302 3.428

9 PA Purbalingga 1.164 1.182 1.639 3.985

10 PA Jepara 1.200 1.122 1.331 3.653

11 PA Cilegon 238 294 420 952

12 PA Jember 3.247 3.741 4.331 11.319

13 PA Purwokerto 2.020 2.144 2.453 6.617

14 PA Pamekasan 581 616 810 2.007

15 PA Wonosobo 1.631 1.790 2.070 5.491

16 PA Kotabumi 140 159 175 474

17 PA Maninjau 99 144 168 411

18 PA Karawang 706 682 1.129 2.517

19.190 20.572 25.372 65.134

Jumlah Ket

Jumlah

c

No Nama PengadilanPerkara Masuk Tahun


2. Data perkara masuk Tahun 2009-2010 dari 18 Pengadilan Agama

(12 PA di Jawa dan 6 PA di Sumatra).

Tiga tahun seteleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008

2009 2010 2011

a b d e

1 PA Lubuk Pakam 951 1.154 1.197 3.302

2 PA Pekan Baru 1.185 1.271 1.231 3.687

3 PA Tanjungkarang 718 885 1.188 2.791

4 PA Metro 719 978 1.107 2.804

5 PA Ambarawa 965 1.047 1.127 3.139

6 PA Banjarnegara 2.270 2.297 2.622 7.189

7 PA Cilacap 4.202 4.646 5.070 13.918

8 PA Kajen 1.370 1.483 1.614 4.467

9 PA Purbalingga 1.850 2.021 2.169 6.040

10 PA Jepara 1.596 1.747 1.849 5.192

11 PA Cilegon 634 923 982 2.539

12 PA Jember 5.081 5.293 5.621 15.995

13 PA Purwokerto 2.327 2.555 2.683 7.565

14 PA Pamekasan 973 939 1.119 3.031

15 PA Wonosobo 2.244 2.307 2.435 6.986

16 PA Kotabumi 265 387 384 1.036

17 PA Maninjau 197 209 197 603

18 PA Karawang 988 1.411 2.327 4.726

28.535 31.553 34.922 95.010

Ket

c

Jumlah


Jumlah


3. Data Perkara dicabut karena damai baik oleh Majelis Hakim, oleh Mediator

maupun para pihak sepakat mencabut perkara sebelum diperiksa, tiga tahun

sebelum PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

2006 2007 2008

a b d e

1 PA Lubuk Pakam 23 25 35 83

2 PA Pekan Baru 78 79 91 248

3 PA Tanjungkarang 77 54 52 183

4 PA Metro 25 17 25 67

5 PA Ambarawa 48 34 38 120

6 PA Banjarnegara 49 35 77 161

7 PA Cilacap 99 119 197 415

8 PA Kajen 54 62 87 203

9 PA Purbalingga 45 51 51 147

10 PA Jepara 40 47 47 134

11 PA Cilegon 13 20 30 63

12 PA Jember 273 275 308 856

13 PA Purwokerto 47 64 94 205

14 PA Pamekasan 17 24 48 89

15 PA Wonosobo 88 98 97 283

16 PA Kotabumi 8 15 10 33

17 PA Maninjau 7 3 7 17

18 PA Karawang 28 23 35 86

1.019 1.045 1.329 3.393

Ket

c

Jumlah


Jumlah


4. Data Perkara dicabut karena damai baik oleh Majelis Hakim, oleh Mediator

maupun para pihak sepakat mencabut perkara sebelum diperiksa, tiga tahun

setelah PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

2009 2010 2011

a b d e

1 PA Lubuk Pakam 53 77 87 217

2 PA Pekan Baru 149 173 142 464

3 PA Tanjungkarang 74 79 107 260

4 PA Metro 21 31 35 87

5 PA Ambarawa 26 43 37 106

6 PA Banjarnegara 59 94 111 264

7 PA Cilacap 216 191 239 646

8 PA Kajen 67 64 59 190

9 PA Purbalingga 68 74 122 264

10 PA Jepara 99 81 85 265

11 PA Cilegon 34 42 43 119

12 PA Jember 391 461 470 1.322

13 PA Purwokerto 87 108 120 315

14 PA Pamekasan 45 57 49 151

15 PA Wonosobo 142 130 182 454

16 PA Kotabumi 15 19 17 51

17 PA Maninjau 5 2 4 11

18 PA Karawang 34 47 43 124

1.585 1.773 1.952 5.310

Ket

c

Jumlah


Jumlah


5. Rekapitulasi Data Kenaikan perkara dan hasil mediasi periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2011

%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 naik 2006 2007 2008 2009 2010 2011

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u

1 PA Lubuk Pakam 540 688 870 2.098 951 1.154 1.197 3.302 57,39 23 25 35 83 3,96 53 77 87 217 6,57 +2,62

2 PA Pekan Baru 695 658 892 2.245 1.185 1.271 1.231 3.687 64,23 78 79 91 248 11,05 149 173 142 464 12,58 +1,54

3 PA Tanjungkarang 550 575 623 1.748 718 885 1.188 2.791 59,67 77 54 52 183 10,47 74 79 107 260 9,32

4 PA Metro 418 483 593 1.494 719 978 1.107 2.804 87,68 25 17 25 67 4,48 21 31 35 87 3,10

5 PA Ambarawa 736 679 817 2.232 965 1.047 1.127 3.139 40,64 48 34 38 120 5,38 26 43 37 106 3,38

6 PA Banjarnegara 1.472 1.460 1.888 4.820 2.270 2.297 2.622 7.189 49,15 49 35 77 161 3,34 59 94 111 264 3,67 +0,33

7 PA Cilacap 2.736 3.046 3.861 9.643 4.202 4.646 5.070 13.918 44,33 99 119 197 415 4,30 216 191 239 646 4,64 +0,34

8 PA Kajen 1.017 1.109 1.302 3.428 1.370 1.483 1.614 4.467 30,31 54 62 87 203 5,92 67 64 59 190 4,25

9 PA Purbalingga 1.164 1.182 1.639 3.985 1.850 2.021 2.169 6.040 51,57 45 51 51 147 3,69 68 74 122 264 4,37 +0,68

10 PA Jepara 1.200 1.122 1.331 3.653 1.596 1.747 1.849 5.192 42,13 40 47 47 134 3,67 99 81 85 265 5,10 +1,44

11 PA Cilegon 238 294 420 952 634 923 982 2.539 166,70 13 20 30 63 6,62 34 42 43 119 4,69

12 PA Jember 3.247 3.741 4.331 11.319 5.081 5.293 5.621 15.995 41,31 273 275 308 856 7,56 391 461 470 1.322 8,27 +0,70

13 PA Purwokerto 2.020 2.144 2.453 6.617 2.327 2.555 2.683 7.565 14,33 47 64 94 205 3,10 87 108 120 315 4,16 +1,07

14 PA Pamekasan 581 616 810 2.007 973 939 1.119 3.031 51,02 17 24 48 89 4,43 45 57 49 151 4,98 +0,55

15 PA Wonosobo 1.631 1.790 2.070 5.491 2.244 2.307 2.435 6.986 27,23 88 98 97 283 5,15 142 130 182 454 6,50 +1,34

16 PA Kotabumi 140 159 175 474 265 387 384 1.036 118,57 8 15 10 33 6,96 15 19 17 51 4,92

17 PA Maninjau 99 144 168 411 197 209 197 603 46,72 7 3 7 17 4,14 5 2 4 11 1,82

18 PA Karawang 706 682 1.129 2.517 988 1.411 2.327 4.726 87,76 28 23 35 86 3,42 34 47 43 124 2,62

19.190 20.572 25.372 65.134 28.535 31.553 34.922 95.010 45,87 1.019 1.045 1.329 3.393 5,21 1.585 1.773 1.952 5.310 5,59 +0,38

-2,31

-0,79

-1,15

-1,38

-2,00

-1,67

-1,93

Jum

lah %

Posisi

3Thn

setelah

PERMA

v

JUMLAH

Perkara Damai Cabut

Tahun

Jum

lah %

Perkara Damai Cabut

TahunNama Pengadilan

Agama

Perkara Masuk

Tahun

Jum

lah

Nom

or

Perkara Masuk

Tahun

Jum

lah

-2,04


G. BAHASAN DATA

1. Kenaikan Perkara

Membahas peningkatan jumlah perkara yang masuk pada 18 Pengadilan

Agama dari Tahun 2006 sampai 2011 sebagaimana telah tersaji pada Data 1 dan

Data 2 di atas, tidak dianalisis satu persatu dari Pengadilan Agama tersebut,

melainkan dijadikan satu (digabung). Tiap tahun terlihat secara jelas

peningkatan sebagai berikut:

TahunPerkara

Masuk

Angka

Kenaikan

Prosentase

Kenaikan

2006 19.190 -

2007 20.572 1.382 7,20%

2008 25.372 4.800 23,33%

2009 28.535 3.163 12,47%

2010 31.553 3.018 10,58%

2011 34.922 3.369 10,68%

12,85%Prosentase kenaikan rata-rata Pertahun

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

19.190 20.572

25.372

28.535

31.553

34.922

Diagram Peningkatan Perkara tahun 2006 -2011


Kalau melihat periode yang sama antara tiga tahun sebelum PERMA

Nomr 1 Tahun 2008 (2006-2007-2008) dengan tiga tahun sesudahnya (2009-

2010-2011), sebagaimana pada data 5, peningkatan pertambahan perkara tinggi

sekali.

Jumlah perkara masuk tahun 2006-2007-2008 = 65.134 perkara

Jumlah perkara masuk tahun 2009-2010-2011 = 95.010 perkara

Ada peningkatan 45,86% � .� ��. ��

�. �� x 100% )

65.134

95.010 sebelum

sesudah

Diagram Perkara Masuk 3 tahun sebelum dan sesudah PERMA Nomor 1 Tahun 2008

Penyebab faktor kenaikan

Prediksi penyebab / faktor kenaikan jumlah perkara terutama Perceraian karena :

a. Bertambahnya jumlah penduduk pada usia perkawinan, sehingga berpotensi

adanya perceraian;

b. Masyarakat sudah sadar hukum, ingin menyelesaikan persoalan rumah

tangganya dengan legal formal;

c. Pelayanan Pengadilan Agama yang semakin baik dan akuntable;

d. Biaya perkara yang transparan dan terjangkau;

e. Kepercayaan masyarakat pada Pengadilan Agama makin meningkat;


2. Hasil Mediasi

Berbagai upaya dan usaha Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa

para pihak dengan cara mendamaikan telah dilakukan baik melalui Majelis

Hakim langsung, maupun melalui lembaga Mediasi dan Lembaga Hakam,

namun hasilnya belumlah memenuhi apa yang diharapkan, apalagi untuk

mengurangi tumpukan perkara.

Gencarnya Mahkamah Agung memberlakukan PERMA Nomor 1 tahun

2008 yang merupakan penyempurnaan dari PERMA Nomor 2 tahun 2003

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai Penguatan dari perintah

Undang-undang (UU Nomor 7 tahun 1989 pasal 82) dan R Bg pasal 154 serta

HIR pasal 130, namun hasilnya belum juga memuaskan dan belum dapat

mengurangi tumpukan perkara di Pengadilan.

Berikut ini disajikan data-data tentang hasil perlaksanaan Mediasi dari

18 Pengadilan Agama yang diambil 3 (tiga) tahun sebelum dan sesudah PERMA

Nomr 1 tahun 2008. Data tidak dipisah antara apakah perkara dicabut / damai itu

karena hasil dari usaha Majelis Hakim atau oleh Mediator atau oleh Hakamain

atau karena mereka damai sendiri.

a. 3 (tiga) tahun sebelum PERMA Nomor 1 tahun 2008

No TahunPerkara

Masuk

Perkara

dicabut

Damai

Prosen

tase

1 2006 19.190 1.019 5,31%

2 2007 20.572 1.045 5,08%

3 2008 25.372 1.329 5,24%

65.134 3.393 5,21%Jumlah


b. 3 (tiga) tahun setelah PERMA Nomor 1 tahun 2008

No TahunPerkara

Masuk

Perkara

dicabut

Damai

Prosen

tase

1 2009 28.535 1.585 5,55%

2 2010 31.553 1.773 5,62%

3 2011 34.922 1.952 5,59%

95.010 5.310 5,59%Jumlah

Diagram perimbangan perkara masuk dan perkara yang dicabut karena

damai 3 tahun sebelum PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan 3 tahun sesudahnya.

Diagram prosentase Hasil Mediasi dalam penyelesaian perkara tahun 2006 – 2011

5,31% 5,08% 5,24%5,55% 5,62% 5,59%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011


Membaca tabel data dan Diagram di atas, maka dapat dijelaskan bahwa

prosentase keberhasilan Mediasi 3 tahun sebelum PERMA nomor 1 tahun 2008

adalah 5,21% dari perkara masuk, sedangkan 3 tahun sesudahnya (periode yang

sama) adalah 5,59%. Ini berarti peningkatan hanya 0,38%.

Apabila dipisah antara perkara yang dicabut / damai karena hasil

Mediator dengan hasil perdamaian oleh majelis atau oleh Hakamain dan karena

pihak itu sendiri diluar tiga hal itu, maka dapat dipastikan angkanya akan sangat

kecil sekali.

H. ANALISA DATA TERKAIT DENGAN PENUMPUKAN PERKARA

Telah diketahui bahwa peningkatan jumlah perkara masuk tiap tahun lebih

kurang dari 13%. Jangan lupa bahwa pertambahan 13% lebih itu bukan pertambahan

deret tambah dari tahun yang tetap. Seperti tahun 2006, melainkan pertambahan

13% lebih itu adalah pertambahan dari tahun terakhir (tahun bergerak dan berjalan)

sehingga tidak sampai 5 tahun kedepan angka pertambahan itu sudah akan mencapai

100% lebih. sedangkan keberhasilan usaha perdamaian hanya 5 sampai 6%

pertahun, berarti ada 7% lebih setahun perkara yang bertambah untuk ditangani.

Pertambahan lebih 7% pertahun itu berpotensi besar untuk menambah sisa perkara

akhir tahun (tumpukan) diluar sisa yang rutin.

Keadaan ini akan semakin berat karena pengangkatan Hakim baru sangat

terbatas, belum lagi dikurangi oleh beberapa orang Hakim yang pensiun tiap

tahunnya.

Secara teori bahwa pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di

Pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah

penumpukan perkara di Pengadilan. Akan tetapi prakteknya Pengintegrasian

Mediasi kedalam proses beracara itu justru menambah penumpukan perkara karena :

1. Dari segi waktu, proses mediasi memberi waktu 40 hari dan dapat diperpanjang

14 hari, berarti maksimal 54 hari. Keadaan ini otomatis memperpanjang waktu

penyelesaian perkara.


2. Majelis Hakim seharusnya sudah bisa langsung memeriksa perkara itu, tetapi

harus ditunda karena memberi kesempatan para pihak untuk mengikuti mediasi

dan menunggu laporan Mediator tentang hasil mediasi itu.

3. Perkara masuk kian hari kian bertambah, sementara perkara yang masuk hari

sebelumnya belum diperiksa karena proses Mediasi.

4. Penambahan tenaga Hakim dan Panitera Pengganti tidak seimbang dengan

kenaikan perkara masuk.

Ketua PN Stabat Diah Sulastri Dewi dalam Loka Karya Mediasi di

Nusa Dua Bali tanggal 22 Nopember 2012 mengatakan, “Dari segi konsep dan

Peraturan Mediasi di Indonesia lebih maju. Meski demikian faktanya justru

Indonesia ditinggal dalam hal inplementasi mediasi. Keberhasilan mediasipun

masih jauh dari harapan. Kenapa ini bisa terjadi? Mengapa keberhasilan Mediasi

di Indonesia merangkak dan merayap?”, Loka Karya diselenggarakan Ditjen

Badilag bersama Family Court of Australia.

I. ALTERNATIF SOLUSI

Untuk mengatasi kesenjangan / jurang yang dalam antara jumlah perkara

yang masuk dengan Produktifitas Pengadilan / Hakim dalam menghasilkan Putusan

dapat ditempuh dengan berbagi alternatif sebagai berikut :

1. Penyederhanaan Administrasi Perkara

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar Pengadilan Agama

kekurangan tenaga teknis, tidak imbang dengan jumlah atau volume pekerjaan.

Umumnya Panitera Pengganti merangkap pekerjaan, membuat laporan, menulis

Register, mengikuti Sidang, membuat Berita Acara, Minutasi, menjilid,

sedangkan perkara sangat banyak, sehingga sebenarnya wajar jika kalau ada

Berita Acara perkara yang terlambat, hal ini berdampak langsung pada

percepatan pembuatan Putusan. Apabila administrasi perkara dapat

disederhanakan, maka tentu tidak akan banyak waktu untuk mengerjakannya,

sehingga dapat konsentrasi pada pembuatan Berita Acara Sidang, yang akhirnya

ikut mempercepat penyelesaian perkara.


2. Penambahan Personil tenaga Teknis

Sebenarnya sulit untuk dirasionalkan, jika Pengadilan Agama Klas IB

apalagi Klas IA yang jumlah personilnya masih dibawah 30 orang dan itu sudah

termasuk Hakim, Tenaga Kepaniteraan, Tenaga Kesekretariatan, Staf dan

Tenaga honor. Penambahan karyawan (PNS) sangat dibutuhkan dan dinantikan

oleh setiap Pengadilan Agama.

3. Penambahan jumlah Hakim

Dengan pertambahan perkara masuk tiap tahun yang sangat tinggi, maka

sekarang apalagi beberapa tahun kedepan tidak seimbang lagi rasio antara

Hakim dengan jumlah perkara. Idealnya 1 orang Hakim menangani perkara rata-

rata 100 – 150 pertahun. Tetapi sekarang banyak Pengadilan Agama terutama di

Jawa yang rasionya lebih, terutama di Pengadilan Agama Klas IB apalagi Klas

IA.

o PA yang perkaranya > 6.000 pertahun, hakim 15 orang=1:400




Kiranya dapat dibayangkan apabila pada Pengadilan Agama tersebut

jumlah Hakimnya kurang dari 15 orang.

4. Pemerataan Penempatan Tenaga Hakim

Pemerataan dimaksud disini bukan sama jumlahnya antara Pengadilan

Agama yang satu dengan Pengadilan Agama yang lain. Tetapi yang dimaksud

adalah keseimbangan rasio antara Hakim dengan jumlah perkara.

o Hakim PA Klas IA di Jawa minimal 18 orang, idealnya 24 orang.

o Hakim PA Klas IA luar Jawa minimal 12 orang, idealnya 18 orang.

o Hakim PA Klas IB di Jawa minimal 12 orang, idealnya 18 orang.

o Hakim PA Klas IB luar Jawa minimal 9 orang, idealnya 12 orang.

o Hakim PA Klas II di Jawa minimal 9 orang, idealnya 12 orang.

o Hakim PA Klas II luar Jawa minimal 6 orang, idealnya 9 orang.


5. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama disesuaikan dengan keadaan

Untuk Pengadilan Agama pelaksanaan Mediasi hanya terhadap perkara

yang bersifat kebendaan, seperti Perkara Waris, pembagian harta bersama,

Wakaf, Hibah, dan Ekonomi Syariah.

Sedangkan terhadap perkara perceraian cukup mengoptimalkan peran

Majelis Hakim dalam upaya mendamaikan (vide pasal 82 UU Nomor 7 tahun

1989).

J. KESIMPULAN DAN PENUTUP

1. Kesimpulan

Bahwa inti dari tujuan makalah ini adalah memperkuat komitmen

Pengadilan Agama untuk dapat meningkatkan Pelayanan Prima pada masyarakat

Pencari Keadilan dengan cara Penyederhanaan Administrasi, Penambahan dan

Penempatan tenaga Teknis dan Hakim sesuai dengan rasio perkara, sehingga

masyarakat nyaman dilayani dan Personil Pengadilan Agama juga nyaman

melayani.

2. Penutup

Dengan kesadaran yang tinggi mengakui bahwa makalah ini jauh dari

sempurna, namun diharapkan dari apa yang tersaji di atas dapat memperjelas apa

yang sedang dan akan kita hadapi dalam tugas, semoga dapat bermanfaat.

Wallohu a’lam bisshowab.

MEMBLUDAKNYA PERKARA MASUK - pa-banjarnegara.go.id · Dalam makalah ini terlebih dahulu akan...

Documents

Transcript of MEMBLUDAKNYA PERKARA MASUK - pa-banjarnegara.go.id · Dalam makalah ini terlebih dahulu akan...