Mendorong KUMKM Naik Kelas

No. 61 • September • Tahun VI • 2014 1

Edisi No.61 • September • 2014 Media Komunikasi dan Edukasi LPDB

NasionalPerlebar Akses Pemerintah

Untuk Perkuat Daya Saing KUMKM

FokusGerakan Kewirausahaan Nasional

Akan Terus Dilanjutkan

LPDB Gandeng Perbankan Mendorong KUMKM Naik Kelas

DB_61_September.indd 1 18/10/2014 13:44:22

No. 61 • September • Tahun VI • 20142 No. 17 • Januari • Tahun III • 20112



Daf

tar

Isi

Lembaga Pengelola Dana Bergulir menggandeng perbankan guna dapat mendorong KUMKM yang jadi mitra usahanya naik kelas, dari level unbankable menjadi layak bank (bankable). Cara ini diyakini dapat memperbesar porsi pembiayaan terhadap KUMKM lain yang belum tersentuh pinjaman dana bergulir.

Nama Banyumas makin populer sebagai sentra gula kelapa yang diperhitungkan di wilayah Jawa Tengah bahkan kancah nasional. Industri Gula Kelapa sejak kini jadi produk unggulan daerah ini .

Jumlah dana bergulir LPDB-KUMKM yang sudah tersalur tahun ini sebesar Rp 1,59 triliun atau 60,26% dari target penyaluran Rp 2,65 triliun.

40 Prospek30 Kinerja

4 Redaksi 5 Sapa

6 Surat 20 Kebijakan 24 Ekpose 28 Mitra

Cover Agustus 2014LPDB Gandeng PerbankanMendorong KUMKM Naik Kelas

32 Lintas 35 Tips 36 Opini 38 Internasional

7Fokus

44 Heritage 46 Selingan 47 Sosok


No. 61 • September • Tahun VI • 20144

Re

da

ks

i

Penasehat : Kemas Danial Pemimpin Umum : Sutowo Pemimpin Redaksi : Sri Amelia Harimukti Wakil Pemimpin Redaksi : Agus Priyanto Redaktur Pelaksana : Eko Prianto

Redaksi : Bhaskoro Cahyo Armanto, Kemas Muhammad Azhar, Nanang Suhendi Sekretaris Redaksi : Agung Purnama, Yulgoren Sapta Nostra, I Ketut Adijaya Darmada, Tody Wahyu Dewanto

Sirkulasi/Distribusi : Arief Imamudin, Narulita Herawati, Saefudin, Fadlan Ashari. Konsultan: Irsyad Muchtar

Dana Bergulir adalah jurnal bulanan yang diterbitkan LPDB-KUMKM sebagai media komunikasi dan edukasi bagi seluruh stakeholder LPDB-KUMKM

Alamat RedaksiJl. Letjend. MT. Haryono Kav. 52-53 Jakarta 12770

Telp. 021-7990756, Fax. 021-7989746Website: www.danabergulir.com E-mail: [email protected]

Jalin Kemitraaan dengan Perbankan

Pembaca, dalam kunjungan sosialisasi LPDB-KUMKM ke daerah, kami acapkali menghadapi pertanyaan mengapa lembaga ini lamban menyalurkan dananya ke daerah? Mereka menengarai kelambanan tersebut dari keberadaan kantor operasional yang hanya berada di Jakarta. Kendati kami menjelaskan bahwa ke depan LPDB-KUMKM akan mengembangkan kantor operasion-alnya di sejumlah kota besar di Tanah Air, namun terlihat wajah tidak puas dari para mitra kami tersebut.

Tentu saja ini risiko yang harus kami hadapi ketika bertugas ke daerah (on the spot). Bahkan pertengahan

September lalu di Jambi kami harus sabar mendengar-kan tudingan mitra bahwa LPDB-KUMKM tidak serius menyalurkan dananya, karena persyaratan yang dia-jukan tidak sesuai dengan kondisi usahanya. Mereka mempertanyakan masalah agunan yang mestinya tidak perlu dicantumkan kalau lembaga ini memang berniat membantu modal KUMKM.

Pembaca, lewat edisi ini kami memang ingin ber-bagi tentang kondisi mitra usaha di daerah, bahwa ada sejumlah mitra yang sudah maju dalam mengembang-kan usahanya, namun tidak sedikit yang belum apa-apa, bahkan ada pula yang masih belum punya sarana kantor memadai. Namun demikian, kami akan tetap melayani dan memberi bantuan kepada para mitra sepanjang persyaratan yang ditetapkan oleh LPDB-KUMKM dapat mereka penuhi. Salah satu upaya mendorong kopetensi para mitra, kami melakukan kerja sama dengan sejum-lah instansi keuangan, misalnya dengan perbankan yang diharapkan dapat mendorong usaha para mitra naik kelas.

Seperti sering dikatakan Dirut LPDB-KUMKM bahwa tugas utama lembaga ini adalah membuka akses KUM-KM terhadap perbankan. Apabila para mitra hanya melulu mengandalkan pinjaman pembiayaan dari LPDB-KUMKM tanpa mampu naik kelas menjadi usaha yang feasible di mata perbankan, maka LPDB-KUMKM tentu ikut bersalah. Sukses mengantarkan bisnis KUMKM ke tengah pasar kompetitif memang bukan pekerjaan se-malam. Dibutuhkan kesabaran dan semangat pantang menyerah. Kata kuncinya adalah terus mencoba walau harus berhadapan dengan kegagalan. Bukankan kata orang bijak, teruslah mencoba dan gagal ketimbang gagal untuk mencoba. Salam.

Sri Amelia Harimukti



Sa

pa

Adi TrisnojuwonoDirektur Pengembangan Usaha

Revolusi Mental Untuk Koperasi

REVOLUSI MENTAL untuk koperasi menjadi harga mati yang harus dilakukan jika koperasi Indonesia ingin maju sekaligus menemukan peran idealnya sebagai soko guru perekonomian negara.

Sumber daya manusia (SDM) perkoperasian seka-rang ini sedikit sekali yang paham prinsip dan jati diri koperasi sehingga pondasi kinerjanya jauh dari cita-cita badan usaha koperasi yang diimpikan Bung Hatta. Oleh karena itu, wajar jika presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengajukan konsep revolusi mental sebab jika memang ingin membuat pembaharuan bagi koperasi maka langkah revolusionerlah yang diperlukan.

Revolusi harus dilaksanakan secara menyeluruh dari sisi gerakan maupun pranata pemerintahan yang menjadi pemangku kepentingan di bidang koperasi. Di satu sisi, pemerintah dituntut untut memetakan kembali jumlah dan kondisi terkini koperasi. Koperasi-koperasi yang tidak aktif dan mati suri pun sebaiknya diidentifika-si untuk kemudian ditangani sesuai dengan kondisinya.

Para pemimpin baru yang menakhodai koperasi juga diharapkan memahami dengan baik kondisi fungsi dan peran perkoperasian di Tanah Air dan memiliki visi yang jelas untuk mengarahkan laju koperasi di Indonesia.

Tren global yang berkembang saat ini, koperasi di seluruh dunia sedang mengonsolidasikan diri sebagai kekuatan gerakan yang efektif dalam Proyek Dekadensi 2020. Misalnya di Kanada dan Prancis, koperasi mulai melakukan merger dan amalgamasi menjadi satu badan usaha besar dengan kekuatan ekonomi yang makin meraksasa.

Wajar jika peran koperasi terhadap perekonomian di negara-negara itu semakin besar. Bahkan PBB juga su-dah mengakui koperasi sebagai kekuatan pembaharuan sosial yang efektif dalam mengurangi pengangguran, kemiskinan, integrasi sosial, dan lain sebagainya.

Koperasi Indonesia sendiri masih menghadapi carut-marut untuk bisa berkembang menjadi koperasi yang maju. Jumlah koperasi di Indonesia dicatatkan di atas 206.000 unit namun 30 persen di antaranya tidak aktif. Belum lagi jumlah anggotanya yang mencapai 35 juta orang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air. Sebenarnya merupakan potensi yang besar jika dikonsolidasikan dalam satu kekuatan yang terkoordinasi dengan baik. Hal terpenting sebenarnya, bagaimana regulasi perkop-erasian bisa segera diujudkan, koperasi kita membu-tuhkan sebuah Undang-undang baru yang definitif yang memberikan pengakuan dan perlindungan secara khusus bagi koperasi Indonesia.

Mengapa saya menekankan bahwa UU Koperasi yang baru harus segera diterbitkan? karena koperasi kita harus dilindungi dari tekanan kapitalisme global. Melalui UU dan regulasi yang definitif maka pengelola koperasi di Tanah Air akan semakin percaya diri, bahwa mereka memang dilindungi. Sementara ketersediaan SDM pembina koperasi yang kebanyakan masih belum memadai, juga harus dibenahi melalui pelatihan dan pembinaan yang intensif sehingga mereka mampu mewujudkan koperasi yang handal dan mandiri. Inilah saya kira bagian penting dari revolusi mental untuk koperasi.



Re

da

ks

iS

ur

at

Majalah Dana Bergulir menunggu saran, kritik atau aspirasi lain dari pembaca.

Surat bisa dikirim lewat pos, atau e-mail ke alamatJl. Letjend. MT. Haryono Kav. 52-53 Jakarta 12770

Telp. 021-7990756, Fax. 021-7989746Website: www.danabergulir.com, e-mail: [email protected]

Mohon Bantuan Usaha Koperasi

Salam,Saya adalah pengurus Koperasi Konsumsi Syariah MADANI di Bireuen ACEH, telah membuka unit usaha MADANI Minimar-ket (telah berjalan sejak tahun 2008, SHU positif tahun 2010 dan 2011),

mohon informasinya, bagaimana caranya untuk mengajukan tambahan permoda-lan ke LPDB. Terimakasih.

Zulfahmi Zulhan

Jl. Jangka 130A MatangglumpangduaBireuen Aceh

Jawaban RedaksiSilahkan saudara mengajukan permohonan melalui surat resmi yang ditandatangani oleh semuapengurus dan melampirkan surat dari dinas terkait. Persyaratan Koperasi, ceklist dokumen danpetunjuk teknis untuk mengakses dana bergulir dapat dilihat dan di-download di www.danabergulir.com

Permohonan Kredit Modal Kerja

saya mohon bantuannya untuk informasi tentang ban-tuan kredit modal kerja yang bukan koperasi.Terimakasih

Ali InsyafandiJl.Kali Mamuju no 34. kab. Mamuju.Sulawesi Barat

Jawaban redaksiUMK / Franchisee / Franchisor dapat mengakses dana bergulir melalui koperasi. LPDB-KUMKM belum mem-prioritaskan penyaluran dana bergulir melalui kelompok atau perorangan (UMK langsung).Anda dapat bergabung dengan Lembaga Keuangan, salah satunya seperti koperasi/Perusahaan Modal Ven-tura dengan reputasi baik di daerah anda. Koperasi/Pe-rusahaan Modal Ventura dimana anda bergabung dapat mengajukan dana bergulir. Alamat Koperasi/Perusahaan Modal Ventura dapat anda dapatkan di Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di Kab/Kota anda.Persyaratan Koperasi/Lembaga Perantara, ceklist doku-men dan petunjuk teknis untuk mengakses dana bergu-lir dapat dilihat dan di-download di www.danabergulir.com

Pinjaman Modal Usaha

Saya membuka usaha ternak ayam potong sejak tiga tahun lalu dan bermaksud mengembangkan usaha tersebut. Apakah saya dapat meminjam modal kepada LPDB-KUKM secara pribadi?

Mahmuddin Ali

Pasar Rebo Rt. 01/01 no. 36Bojongsari, Depok, Jawa barat.

Jawaban Redaksi:Anda dapat bergabung dengan Lembaga Keuangan, salah satunya seperti koperasi/Perusahaan Modal Ven-tura dengan reputasi baik di daerah anda. Koperasi/Pe-rusahaan Modal Ventura dimana anda bergabung dapat mengajukan dana bergulir. Alamat Koperasi/Perusahaan Modal Ventura dapat anda dapatkan di Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di Kab/Kota anda.

Terima kasihTim Halo LPDB



Fo

ku

sLPDB-KUMKM

MENGGANDENG PERBANKAN MENDORONG KUMKM

NAIK KELAS

Ibarat induk, Lembaga Pengelola Dana Bergulir

(LPDB)-KUMKM ingin suatu saat anak asuhnya yakni

mitra koperasi dan UMKM bisa mendiri menjadi pelaku usaha yang mampu bersaing di pasar bebas. Oleh karena itu, lembaga yang berada di

bawah koordinasi Kement-erian Koperasi dan UKM itu

menggandeng perbankan se-bagai salah satu cara untuk mendorong mitra-mitranya

“naik kelas”.

LPDB-KUMKM selama ini menjadi wadah bagi para pelaku koperasi dan UMKM yang memiliki usaha feasible namun belum beranjak bankable. Untuk kepentingan itu, LPDB mengucurkan dana bergulir dari mulai pinjaman di bawah Rp20 juta hingga Rp10 miliar agar KUKM bisa mengembangkan usahanya secara mandiri. Hanya saja, jumlah KUMKM yang harus dilayani LPDB masih sangat terbatas. Ya terbatas dananya dan juga terbatas sumber daya manusianya.

Seperti acapkali dikatakan Dirut LPDB-KUMKM Kemas Danial, bahwa sangat muskil bagi LPDB bisa melayani jumlah KUMKM di seluruh tanah air yang jumlahnya sudah 56 juta unit lebih jika lembaga ini hanya boleh beroperasi di tingkat nasional dan berkantor pusat Jakarta tanpa memiliki kantor cabang dengan tenaga SDM hanya berkisar 200-an orang.

Oleh karena itu untuk menyia-sati kendala pembiayaan terhadap KUMKM tersebut, LPDB gencar men-

Bhas

koro



Fo

ku

s jalin kerja sama dengan sejumlah lembaga strategis seperti perbank-an, BUMN, maupun perusahaan modal ventura.

Nilai strategis itu bisa dilihat ketika kerja sama dengan misalnya, BUMN migas PT Pertamina. Melalui LPDB, perusahaan minyak terbesar ini siap membantu KUMKM untuk menjadi distributor migas di level pedesaan. “Ini kan sebuah peluang yang sangat langka karena se-lama ini Pertamina hanya bermitra dengan perusahaan besar saja. Dan LPDB berhasil mengaitkan kerja sama strategis ini sehingga mampu menambah lapangan kerja di pede-saan,” kata Kemas.

Selain menjalin kerja sama den-gan BUMN, mitra strategis lainnya adalah perbankan, seperti ditan-datanganinya nota kesepahaman dengan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) pada Rabu 24 September 2014. Upaya tersebut dimaksud-kan untuk memperluas akses dan mendorong koperasi dan pelaku UKM untuk naik kelas dan mampu mengakses perbankan komersial.

“LPDB memiliki tidak kurang dari 3200 mitra usaha di pelosok Tanah Air, mereka membutuhkan akses dana lebih besar dari perbankan. Ada yang tumbuh dan membutuh-kan modal lebih besar, kami tidak bisa memenuhinya,” kata Kemas Danial.

Sejumlah mitra usaha LPDB di daerah, sambung Kemas telah menunjukkan kemajuan pesat dalam usaha sehingga kebutuhan permodalan mereka meningkat. Nasabah-nasabah tersebut um-umnya mulai meminta akses dana di atas Rp10 miliar. Sementara, LPDB hanya bisa membiayai hingga Rp10 miliar. “Belum lagi masih ada 32.000 koperasi dan UMKM yang mengantri untuk mendapat dana dari kami,” ujarnya.

Untuk menyiasati keterbatasan tersebut, masih kata Kemas, LPDB mengalihkan kredit untuk mitra usahanya ke bank. “Pengalihan ini hanya untuk mitra usaha yang bisnisnya sudah berjalan lancar dan butuh modal lebih besar, sehingga kami bisa mengalihkan pembiayaan kepada KUMKM yang bisnisnya relatif masih kecil. Dengan demikian kami membina yang belum bank-able, menjadi bankable,” tuturnya.

Kerja sama ini, menurut Kemas Danial, diharapkan dapat berguna bagi mitra-mitra LPDB yang sudah naik kelas dan tidak lagi meminjam ke LPDB melainkan dapat ke per-bankan, sehingga penerima manfaat dana bergulir LPDB semakin luas dan merata.

“LPDB-KUMKM akan menjadi mediator bagi para pelaku Koperasi dan UKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” kata dia.

Rekomendasi NasabahDemi menangkap peluang itu,

sejumlah bank, salah satunya BTN menyambut baik upaya LPDB-KUM-KM untuk mendorong mitranya yang

telah siap untuk naik kelas menjadi pelaku usaha yang bankable.

Apalagi selama ini LPDB-KUM-KM telah mampu menunjukkan prestasinya sebagai lembaga yang berkompeten dalam pengelolaan dana bergulir untuk usaha mikro guna mendukung pembiayaan kredit mikro. Tidak salah jika kemudian perbankan yang menekankan asas prudent meminta rekomendasi dan daftar KUMKM berperformansi baik sebagai calon nasabahnya. BTN ke-mudian mendapatkan keuntungan untuk mendapatkan calon nasabah potensial dengan performansi baik tanpa harus melakukan upaya yang terlalu rumit.

Terlebih BTN dalam 2014 mem-punyai target untuk menyalurkan kredit sekitar Rp1,3 triliun. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, BTN menggandeng LPDB-KUMKM yang merupakan salah satu langkah strategis perseroan dalam mendukung program pemer-intah untuk pengembangan usaha sektor Koperasi dan UMKM.

“Naskah kesepahaman kerja sama pun ditandatangani langsung oleh Maryono, Direktur Utama Bank BTN dan Kemas Danial, Direktur Utama LPDB-KUMKM. Kepada pers keduanya menegaskan bahwa kerja sama yang ditandatangani oleh masing-masing pihak itu dimaksud-kan sebagai landasan untuk men-jalankan bisnis sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang disepakati.

Kerja sama yang disepakati an-tara lain menyangkut pemanfaatan pengelolaan dana, penyaluran kredit/pinjaman/pembiayaan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah binaan LPDB-KUMKM, serta pemanfaan produk dan jasa layanan perbankan. “LPDB-KUM-KM diharapkan menjadi mitra strat-egis Bank BTN dalam memenuhi misi tersebut,” kata Dirut Bank BTN

“LPDB memiliki tidak kurang dari 3200 mitra usaha di pelosok Tanah Air, mereka membu-

tuhkan akses dana lebih besar dari perbankan. Ada yang tumbuh dan membutuhkan modal lebih besar, kami tidak bisa memenuhinya.”

Kemas Danial.



Bhaskoro

Fo

ku

s

Maryono seraya menambahkan, kerja sama tersebut diharapkan dapat memenuihi seluruh kebutu-han perbankan LPDB.

“Secara profesional kami ingin agar kerja sama ini dapat saling menguntungkan kedua belah pihak. Tentu saja akan dilakukan dengan transparan, akuntabel, obyektif dan kehati-hatian. Kesempatan ini akan kami manfaatkan sebagai kegiatan sinergi antar korporasi yang strategis membawa nilai bisnis bagi Bank BTN dan LPDB,” kata Maryono.

Kerja sama ini juga merupakan implementasi dari pengembangan bisnis Bank BTN. Strategi bisnis korporasi tahun 2014 memang antara lain fokus pada pengem-bangan Dana Pihak Ketiga dan meningkatkan fee based income.

Pengelolaan sumber dana dari LPDB akan dimanfaatkan untuk mendu-kung bisnis Bank BTN. “Sebaliknya LPDB dapat memanfaatkan fasilitas lebih yang dapat diberikan oleh Bank BTN dalam pengelolaan dana tersebut. Termasuk dalam hal ini pemanfaatan produk dan jasa layanan Bank BTN. Dua hal ini menjadi konsentrasi kami. Dana Pihak Ketiga dan fee based income,” katanya. Seraya menegaskan Bank BTN memang memfokuskan 85% pendanaan untuk perumahan, sisanya sebesar 15% untuk pembi-ayaan UKM.

Sementara itu Kemas Danial, menjelaskan kerja sama dengan perbankan adalah sebuah upaya untuk menggiring KUMKM naik kelas, tidak lagi meminjam ke LPDB

melainkan dapat ke perbankan, se-hingga penerima manfaat dana ber-gulir LPDB semakin luas dan merata. Dikatakan, sebagai lembaga yang bertugas menyalurkan dananya ke KUMKM dengan pola bergulir, LPDB seyogyanya tidak menyalurkan dan-anya ke mitra usaha yang sama atau yang sudah mendapat dana bergulir. “ Kalau sudah dapat dana bergulir kan mestinya lebih maju sehingga pada gilirannya bisa mengakses dana perbankan, nah tugas kami berikutnya adalah menggulirkan dana yang kembali itu ke KUMKM lain yang belum dapat dana bergu-lir,” tutur Kemas.

Pemerintah telah mengaloka-sikan penyaluran dana bergulir melalui LPDB-KUMKM pada 2014 sebesar Rp2,650 triliun atau naik



Fo

ku

s

sebesar 37,57% dibanding total penyaluran pada 2013 sebesar Rp1,926 Triliun. Naiknya alokasi dana penyaluran di Tahun 2014 ini dikarenakan kinerja LPDB-KUMKM dalam dua tahun terakhir dinilai se-makin membaik. Hal itu dibuktikan dengan dipertahankannya predikat ISO 9001:2008 di tahun 2013 sebagai wujud salah satu misi LPDB dalam menjaga dan meningkatkan sistem Total Quality Management (TQM) secara terpadu untuk men-capai pelayanan World Class dalam pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi dan UMKM.

Realisasi penyaluran dana ber-gulir telah mencapai Rp4,8 Triliun kepada 3.262 Mitra untuk 577.093 UMKM. LPDB-KUMKM juga telah menunjukkan kinerja unggulnya dengan memperoleh predikat seb-agai BLU (Badan Layanan Umum) terbaik dalam pengelolaan dana khusus oleh Kementerian Keuangan dengan nilai 76,33 (A-Baik), dan berhasil mengungguli penilaian atas kinerja BLU sejenisnya.

Panin Bank Syariah Bukan hanya BTN yang ingin ter-

libat dalam pengembangan KUM-

KM, PT Bank Panin Syariah Tbk tak mau kalah bermitra dengan LPDB-KUMKM untuk misi yang sama.

Bank Panin Syariah pun menan-datangani Nota Kesepahaman dengan LPDB-KUMKM dalam hal pemanfaatan dana dan fasilitas pembiayaan bagi KUMKM.

Adapun penandatanganan kerja sama ini diharapkan bisa memper-mudah akses permodalan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Dimana kemitraan ini menerapkan pola penyaluran yang diharapkan mampu mengembangkan kapasitas koperasi dan UMKM.

Direktur Utama Bank Panin Syariah, Denny Hendrawati men-gatakan, kerja sama ini diyakini mampu mengembangkan kapasitas usaha koperasi dan UMKM mitra LPDB-KUMKM. “Kemitraan ini juga bisa berperan dalam pembangunan dan pengembangan produk pembi-ayaan mikro,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menilai, kerja sama ini mampu memperluas jangkauan penyebaran dana ber-gulir kepada koperasi dan UMKM, mengingat salah satu segmen usaha Panin Bank Syariah sejalan dengan fokus kerja LPDB-KUMKM.

Hingga akhir Juni 2014, total pembiayaan Panin Bank Syariah sendiri mencapai Rp4,18 triliun atau meningkat 92% year-on-year (yoy), sedangkan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp2,97 triliun atau meningkat 68%.

Kerja sama dengan LPDB-KUM-KM diharapkan bisa menjadi salah satu upaya Panin Syariah untuk menjaring nasabah dari kalangan KUMKM yang berperformasi baik karena selama ini telah mendapat-kan binaan dari LPDB-KUMKM. (Eko)

Bhas

koro



MENJADIKAN Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil melek bisnis adalah sasaran utama kelahiran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Karenanya kucuran dana yang selama ini mengalir deras ke KUMKM dimaksudkan agar lembaga yang acapkali masuk kategori unbankable itu mampu membangun usahanya secara mandiri. Kehadiran sebagai Badan Layanan Umum yang membantu akses pembiayaan KUMKM, kata Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan sudah sangat pas. Hanya masalahnya, kemampuannya yang harus lebih ditingkatkan lagi terutama dari sarana prasarana, penambahan SDM serta modal pinjaman pembiayaan.

Jika merujuk pada jum-lah UMKM yang puluhan juta jumlahnya itu, kata Syarief, maka program pembiayaan LPDB-KUMKM boleh dibilang belum apa-apa. Dikatakan, jumlah dana bergulir (termasuk LPDB) yang sudah disalurkan pemerintah tahun ini mencapai Rp 20 triliun dari plafond yang dianggarkan sebesar Rp 37 triliun. Sedangkan realisasi dana bergulir secara nasional sudah mencapai Rp 160 triliun sejak pertama kali dana ini diprogramkan. Soal dana tersebut belum seluruhnya cair, adalah

lantaran tidak mudah menilai kriteria koperasi dan UMKM yang layak dapat akses biaya. “Harus bisa dibedakan mana koperasi yang mendapat bantuan sosial dan yang mendapat dana bergu-lir. Kalau bansos adalah bantuan pemerintah yang memang tidak harus dikembalikan, sedangkan LPDB khusus untuk koperasi dan UMKM yang sudah layak bisnis namun belum layak bank, dan dana ini harus dikembalikan,” tegas Syarief Hasan.

Karenanya untuk menyiasati kendala pembiayaan terhadap KUMKM tersebut, LPDB gencar melakukan kerja sama dengan sejumlah lembaga strategis seperti perbankan, BUMN mau-pun perusahaan modal ventura. Nilai strategis itu bisa kita lihat ketika kerja sama dengan BUMN sekelas PT Pertamina misalnya. Melalui LPDB, perusahaan minyak terbesar ini siap membantu KUM-KM untuk menjadi distributor migas di level pedesaan. Kerja sama strategis lainnya adalah dengan perusahaan modal ven-tura yang dinilai punya visi dan misi sama dengan LPDB, yakni pembiayaan sektor KUMKM.

Sedangkan kerja sama den-gan perbankan diharapkan dapat menggiring mitra usaha LPDB untuk lebih cepat dan mampu

mengakses perbankan. “LPDB memiliki tidak kurang

dari 3200 mitra usaha di pelosok Tanah Air, mereka membutuhkan akses dana lebih besar dari per-bankan. Ada yang tumbuh dan membutuhkan modal lebih besar, kami tidak bisa memenuhinya,” kata Kemas Danial.

Sejumlah mitra usaha LPDB di daerah, lanjutnya, telah menun-jukkan kemajuan pesat dalam usaha sehingga kebutuhan permodalan mereka mening-kat. Nasabah-nasabah tersebut umumnya mulai meminta akses dana di atas Rp 10 miliar. Semen-tara, LPDB hanya bisa membiayai hingga Rp 10 miliar. “Belum lagi masih ada 32.000 koperasi dan UMKM yang mengantri untuk mendapat dana dari kami,” ujarnya. (Eko)

Fo

ku

s

Syarif Hasan: Sekali Lagi Bukan Dana Hibah



Fo

ku

s

Jangan Khawatir, GKN Akan Terus

Dilanjutkan!Membidani kelahiran lebih banyak wirausaha

bukan pekerjaan semalam, oleh karena itu Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) akan

terus dilanjutkan demi semakin banyaknya tercipta wirausaha baru di Tanah Air.



Hum

as

Fo

ku

s

KEMENTERIAN Koperasi dan UKM memastikan hal itu mengingat sampai saat ini target penciptaan wirausaha baru belum juga menca-pai 2 persen seperti yang diharap-kan. Apalagi presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan komitmennya bahwa pemerintahan barunya akan memberikan keberpi-hakan khusus kepada program-pro-gram penumbuhan wirausaha baru.

Deputi Bidang Pengemban-gan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso Budi Susetyo menjamin program GKN akan berlanjut sampai Indonesia memiliki jumlah wirausa-ha yang memadai untuk menjadi

negara yang makmur. “Siapapun yang memimpin pasti sepakat Indo-nesia harus makmur dan sejahtera, dan ini bisa tercapai jika tumbuh dan lahir banyak wirausaha muda baru di Indonesia,” katanya.

Memang Indonesia setidaknya memerlukan 2 persen masyara-katnya untuk menjadi wirausaha sebab sebagaimana pendapat ahli psikologi asal Amerika David Mc Clelland yang menyaratkan jumlah wirausaha di suatu negara harus lebih dari dua persen dari total populasi penduduk, jika negara tersebut ingin maju dengan pereko-nomian yang mapan.

Faktanya, syarat Mc Clelland meskipun tidak mutlak namun ter-bukti benar, sebab di banyak negara maju di dunia, jumlah wirausaha-wan mereka jauh melampaui syarat yang ia tetapkan. Sebagai perband-ingan di Amerika Serikat jumlah pengusaha mencapai 11,5 persen, China 10 persen, Jepang 8 persen, Singapura 7,2 persen, bahkan jum-lah pengusaha di Malaysia sebagai negara tetangga terdekat telah mencapai 4 persen.

Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat sampai saat ini, jumlah wirausaha di tanah air telah mencapai titik 1,56 persen dari total jumlah penduduk. Sebelumnya, Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia (AIBI) mendata jumlah entrepreneur Indonesia baru 0,18 persen atau sejumlah 400.000 orang padahal jumlah idealnya mesti di atas 4,4 juta orang.

Target untuk menjadi negara yang lebih maju dengan tingkat populasi wirausaha yang lebih besar terasa kian mendesak bagi Indonesia mengingat implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 telah sangat dekat.

Sebab dengan jumlah pengusaha yang besar, Indonesia diharapkan mampu mengambil peluang di era tersebut bukan sekadar menjadi pasar potensial bagi negara tet-angga di ASEAN.

Terbit PerpresDemi mendukung target tersebut

sekaligus untuk menumbuhkem-bangkan usaha baru yang inovatif dan berdaya saing global, Pemer-intah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2013 tentag Pengembangan Inkubator Wirausaha.

“Perpres ini telah diundangkan pada April 2013 di lembar negara dan saat ini sedang terus disosialisa-sikan,” kata Deputi Bidang Koordi-nasi Perniagaan dan Kewirausahaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawadi.

Peraturan itu diterbitkan den-gan tujuan untuk menciptakan dan mengembangkan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi. Di samping itu juga untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan per-ekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan-tujuan itu menjadi agen-



Fo

ku

s da yang mendesak bagi Indonesia mengingat juga semakin pentingnya posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi dunia.

Oleh karena itu, hanya berse-lang satu bulan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha itu diterbitkan setelah peringatan Gerakan Wirausaha Nasional (GKN) tahun ketiga pada Maret 2013.

Perpres tersebut dalam kon-sepnya memfasilitasi perluasan kesempatan wirausaha untuk me-ningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan teknologi tepat guna, pengembangan kreatifitas, daya inovasi, dan penjagaan terha-dap kelestarian lingkungan.

Selain itu diatur pula di dalamnya tentang pembinaan wirausaha yang berlangsung dalam inkubator seb-agai proses pembentukan menjadi embrio wirausaha yang matang di setiap mata rantai bisnis/industri dari hulu ke hilir.

Jika boleh jujur, pengembangan inkubator bisnis wirausaha di tanah air pada dasarnya terlambat jika dibandingkan negara-negara lain di dunia. Thailand belum lama ini menargetkan mampu meledakkan jumlah wirausahawannya menjadi satu juta orang dalam dua tahun ke depan melalui program inkubator bisnis wirausaha.

Sementara dukungan negara kepada wirausahawan dengan fasili-

tasi inkubator bisnis sangat dioptimalkan di banyak negara lain di dunia, misalnya di Amerika Serikat yang memiliki lebih dari 1300 inkubator bisnis, China dengan lebih dari 600, Korea Selatan dengan lebih dari 270, Jepang lebih dari 200, India lebih dari 110, Taiwan lebih dari 97, Malaysia lebih dari 106, Uz-bekistan lebih dari 20 dan Eropa lebih dari 900 inkubator bisnis (sumber: National Incubation Network Association/NINA).

Kabid Industri, UMKM dan Kop-erasi, Kedeputian Bidang Perekono-mian Setkab RI Sjahriati Rochmah mengatakan amanat Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 dan sosialisasinya perlu dilaksanakan segera.

“Setiap pemerintah daerah propinsi di Indonesia diharap-kan dapat mendukung program

“Setiap pemerintah daerah propinsi di Indo-nesia diharapkan dapat

mendukung program pengembangan inku-bator wirausaha den-

gan mendorong usaha baru berbasis inovasi,

mengembangkan jejar-ing usaha dan mem-

fasilitasi wirausahawan baru yang berdaya saing

dengan produk berni-lai tambah tinggi dan

berkelanjutan.”

Hum

as



Fo

ku

s

pengembangan inkubator wirausaha dengan mendorong usaha baru berbasis inovasi, mengembangkan jejaring usaha dan memfasilitasi wirausahawan baru yang ber-daya saing dengan produk bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan,” kata Sjahriati dalam sebuah te-laahnya berjudul Perpres 27 Tahun 2013: Mendukung UMKM Sambut Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (2013).

Tekan KegagalanAsisten Deputi Bidang Peran Ser-

ta Masyarakat Kementerian Koperasi dan UKM Budi Mustopo menilai program pengembangan wirausaha baru memerlukan langkah-langkah inovatif untuk memperkecil tingkat kegagalan. “Salah satunya bisa dilakukan melalui pendampingan melalui satu lembaga khusus yang memang dibentuk untuk memonitor calon wirausaha tersebut,” katanya.

Pihaknya sendiri mengembang-kan pola pelatihan vokasional melalui Tempat Praktik Keterampilan Usaha (TPKU) di lembaga-lembaga pendidikan tingkat perdesaan. Dalam TPKU disediakan infrastruktur dan peralatan usaha, modul dan kurikulum pelatihan keahlian, hingga mentor-mentor terlatih yang siap membimbing calon wirausaha. “Pola ini kemudian dikembangkan dan di-lanjutkan dengan program magang di tempat UKM yang telah sukses.

Upaya itu dinilainya sangat efisien untuk mengurangi risiko kegagalan calon wirausaha karena mereka dimungkinkan untuk belajar secara langsung kepada pendahulu-nya yang telah sukses menjalankan usaha. “Selain itu perlu upaya pendampingan lain untuk mendu-kung mereka,” katanya.

Data empiris tentang pen-galaman beberapa negara terma-suk Indonesia terkait wirausaha

menunjukkan derajat sukses menjadi wirausaha baru berkisar 20-30 persen. Hal itu berarti dari 100 calon wirausaha maka hanya sekitar 20-30 persen yang mampu bertahan dan akhirnya berhasil menjalankan usahanya.

Budi juga meminta pelaku usaha sukses seperti mereka yang ter-gabung dalam organisasi pengusaha seperti Kadin dan HIPMI (Himpu-nan Pengusaha Muda Indonesia) untuk mengembangkan pola-pola pendampingan bagi koperasi UMKM baik sebagai anggota maupun seb-agai mitra usaha.

Apalagi faktor utama pening-katan produktivitas usaha adalah sumberdaya wirausaha. “Oleh karena itu, kunci sukses perbaikan masa kini dan mendatang terle-tak pada bagaimana kita mampu menciptakan sebanyak-banyaknya wirausaha baru yang berkualitas dan mandiri,” katanya. (Eko)

Hum

as



Na

sio

na

l

Daya saing KUKM dan Akses Pemerintah

Sangat sering orang membicarakan sektor KUKM sebagai bagian terlemah dari daya saing ekonomi nasional, namun sedikit sekali yang sudi mem-bantu agar sektor ini mampu mandiri baik dalam kapasitas SDM, produk maupun permodalan.

DISKUSI tentang meningkatkan daya saing KUKM memang sudah nyaris menjenuhkan, para pembicara dengan mulut berbusa-busa mem-berikan berbagai tips dan terapi agar KUKM mampu sejajar dengan usaha besar. Namun manakala pembicara-an berakhir pada siapa yang ber-tanggungjawab mengangkat bisnis KUKM? Jawabnya berpulang pada kebijakan dan sekaligus permodalan dari pemerintah.

Tumpuan terhadap kebijakan pemerintah dalam memberdayakan KUKM memang tidak berlebihan, kondisi ini juga didorong oleh masih rendahnya jiwa kewirausahaan di negeri ini sehingga inovasi serta

terobosan sektor ekonomi kreatif juga rendah. Bagi kalangan KUKM kreatif yang dibutuhkan sebena-rnya bukan melulu soal permoda-lan, terapi akses pasar serta iklim usaha yang kondusif. “Sektor KUKM acapkali jadi kelinci percobaan, yang hanya sekadar uji coba dalam mem-buka pasar, dan ketika sektor uji coba itu terbukti bagus, maka yang

melanjutkan adalah sektor usaha besar,” kata seorang pelaku koperasi Sugiharto, baru-baru ini kepada pers. Sugiharto mengambil contoh nasib para pedagang pasar tradis-ional yang susah payah membuka lahan pasar, namun ketika pasar itu terbukti strategis, maka yang muncul kemudian adalah mal-mal dan per-tokoan kelas kakap.



Na

sio

na

lDilihat dari perannya selama ini, sektor UMKM merupakan bidang usaha strategis yang terbukti mampu menjadi bantalan ekonomi nasional saat terjadi krisis beberapa waktu lalu. Sektor ini juga mampu menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi jumlah pengangguran. Sebagian besar pelaku usaha di Indonesia termasuk dalam seg-men usaha ini. Sehingga wajar bila kemudian pemerintah memberikan perhatian penuh untuk meningkat-kan skala usahanya.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggenjot kapasitas kelem-bagaan seperti baru-baru ini dilaku-kan Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM (LLP KUKM) bekerjasama dengan PT Trans Retail Indonesia, Yayasan Duta Bangsa, dan Bank Mega Syariah.

Pelibatan mitra itu disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Ada yang bertindak sebagai motiva-tor, kreator, marketing, dan pembi-ayaan. Sinergi dari hulu ke hilir ini akan memberi dampak positif bagi peserta pelatihan. Dengan begitu, pemahaman mereka terhadap proses bisnis modern akan lengkap.

Membentuk Mental WirausahaKerja sama dengan Yayayan Duta

Bangsa dilakukan dalam bentuk pembekalan dan pengembangan keterampilan dalam membentuk mental usaha pelaku KUKM. Sebab, berbicara soal penguatan UMKM bukan hanya terbatas pada modal saja tetapi juga menanamkan mind set agar punya daya saing dan men-tal mandiri.

Peningkatan daya saing menjadi relevan saat tahun depan sudah ma-suk era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam era itu, arus barang dan jasa dari kawasan ASEAN akan mengalir deras tanpa hambatan tarif. Sehingga produk KUKM harus siap

bersaing dengan produk luar negeri tersebut.

Dengan jumlah penduduk yang terbesar, tentu saja Indonesia men-jadi pasar yang sangat menarik bagi masuknya produk luar. Tanpa daya saing yang tinggi, niscaya negeri ini hanya akan menjadi konsumen setia produk luar.

Dalam pelatihan itu, kata Ferdi-nand, peserta dibekali tentang topik-topik mendasar agar produk KUKM bisa masuk pasar modern seperti pengemasan dan higienitas. Selain itu, peserta juga diberi pelatihan motivasi, konsep pengembangan usaha, dan cara mengakses layanan jasa keuangan. Ada pula pemberian informasi perihal pengurusan izin BPOM, Sertifikasi Izin Halal, dan lain sebagainya.

Berbeda dengan pelatihan yang lain, setelahnya para peserta ber-kesempatan untuk memasarkan produknya ke pasar modern seperti Carrefour. Corporate Affair PT Trans Retail Indonesia (Carrefour) Adji Sri-handoyo mengatakan setelah pem-bekalan tersebut, pihaknya membu-ka peluang agar produk-produk hasil KUKM ini dapat masuk ke Carrefour. “Kami akan membantu dalam sisi pemasarannya,” ungkapnya.

Sebelum produk-produk KUKM itu masuk ke Carrefour. Mereka dipastikan siap dengan hygien-nya, kemasannya bagus, dan ada label halal. Sebab ritel modern terbesar ini memang sudah memiliki stan-dard tersendiri dalam memasarkan produk-produknya.

Dengan masuknya produk KUKM ke pasar ritel modern, artinya usaha mereka telah naik kelas. Hal ini tentu saja akan menuntut kedisiplinan dalam segala hal seperti kualitas produk, sistem pembayaran, maupun keamanannya.

Adji menambahkan, pembekalan dan pelatihan yang telah diikuti

tersebut akan efektif kalau pelaku KUKM langsung mempraktikkannya. Dengan begitu, mereka akan lang-sung merasakan iklim persaingan modern.

Yang menarik, pelatihan ini juga memfasilitasi pembiayaan kepada peserta dengan menggandeng Bank Mega Syariah. Manajemen Bank Mega Syariah siap mendukung pem-biayaan kepada para pelaku KUKM tersebut.

Dengan adanya dukungan dari perbankan, maka lengkaplah pelatihan dan pembekalan terse-but. Sebab, jika hanya teoritis saja usaha mereka tidak akan mening-kat. Sebaliknya jika hanya diberikan modal saja tanpa motivasi dan penguatan kapasitas kelembagaan juga akan sia-sia. Sudah banyak buktinya jika modal diberikan tanpa arahan akan habis untuk keperluan konsumsi pelaku usaha. Oleh karena itu, pelatihan yang lengkap ini dapat menjadi role model dalam pelatihan sejenis berikutnya. (Tod)

Adji SrihandoyoCorporate Affair PT Trans

Retail Indonesia



Na

sio

na

l

Adang Sumarna

Akses Perbankan Mengapa Masih Tetap Minim?

Mengapa belum juga lahir kebijakan yang

membuat KUKM leluasa mengembang-

kan usaha dengan dukungan dana per-

bankan? Akses KUKM ke perbankan masih

jadi tanda tanya besar.

SEPERTI mencari ‘kambing hitam’. Begitulah nasib KUKM kita jika diha-dapkan pada masalah permodalan. Ketika semua pihak sepakat bahwa KUKM adalah sektor paling tahan banting saat menghadapi krisis eko-nomi, namun ketika mereka harus mengetuk pintu-pintu pembiayaan usaha, hampir kebanyakan lembaga keuangan, kecuali para lintah darat, menutup pintu.

Agar nasib KUKM tidak terlunta-lunta, baru-baru ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong per-bankan nasional agar lebih banyak menyalurkan kredit kepada UMKM. Ketua Dewan Komisioner OJK Mulia-man D. Hadad mengatakan, saat ini penyaluran kredit perbankan bagi sektor UMKM masih minim. Padahal



Na

sio

na

l

potensi dari sektor itu cukup tinggi. “Sekarang ini pembiayaan UMKM masih kecil sekali padahal jutaan orang bekerja di sektor ini. Jadi concern soal akses yang terbatas, coba kita address agar nantinya terbuka,” ujar Muliaman beberapa waktu lalu.

Sebelum OJK terbentuk, Bank Indonesia sebagai regulator di bidang perbankan pernah mengelu-arkan aturan diwajibkannya setiap perbankan untuk menyalurkan kredit UMKM sebesar 20% sampai tahun 2016. Jika tidak memenuhi kewajiban tersebut, sanksi sudah menunggu. Namun realisasinya per-bankan belum memenuhi harapan dari regulator tersebut. Bahkan, beberapa bank lebih memilih dikenai sanksi daripada mendapatkan masalah pembiayaan bermasalah di kemudian hari.

Menyerap Tenaga KerjaPerluasan akses pembiayaan

UMKM ini sebenarnya sejalan den-gan kebijakan OJK tentang financial inclusion. Dengan meningkatnya akses UMKM terhadap layanan jasa keuangan, maka taraf kesejahteraan pun akan ikut terkerek.

Muliaman menambahkan, ham-pir 99% pelaku usaha berasal dari UMKM. Sektor ini juga menyerap banyak tenaga kerja sehingga perlu didorong untuk lebih berkembang. Salah satunya dengan kebijakan yang lebih memihak UMKM.

Menurut Muliaman, terdapat tiga tantangan yaitu akses penda-naan bagi masyarakat miskin dan UMKM, bank pemerintah mampu berkolaborasi dengan lembaga lain dalam edukasi dan pemberdayaan kepada nasabah-nasabah kecil, dan bagaimana bank pemerintah menjadi lebih inovatif dalam meng-gunakan teknologi.

Tugas untuk meningkatkan akses pendanaan kepada kelompok grass root memang tidak mudah. Selain kerap terkendala dengan teknis perbankan seperti agunan, risiko hukum juga menghantui para bankir BUMN jika ada kredit macet. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa para bankir pemerintah lebih menjadi safety player daripada harus beruru-san hukum dikemudian hari dengan tuduhan merugikan keuangan negara.

Meski realisasi financial inclu-sion cukup sulit, namun bukan berarti mustahil. Peran teknologi dapat dimanfaatkan. Apalagi kini ada branchless banking dimana bank tidak perlu membuka kantor cabang secara fisik dalam melayani nasabah.

Selain itu, kemitraan perbankan dengan lembaga keuangan mikro dan koperasi dapat menjembatani akses terhadap UMKM. Sinergi ini dibutuhkan karena semua pihak memiliki kelebihan dan kelemahan. Perbankan memiliki dana besar namun minim jaringan di pelosok seperti yang dimiliki LKM dan kop-erasi. Sebaliknya, LKM dan koperasi

umumnya tidak memiliki dana yang besar.

Adanya sinergi lembaga pem-biayaan seperti perbankan dengan koperasi dan LKM ini dapat mengak-selerasi percepatan UMKM. Sebab, tujuan akhir membuka akses kepada UMKM adalah mensejahterakan, bukan hanya sekadar memberikan kredit mikro.

Dorongan dari regulator di bidang perbankan dan keuangan dalam mendorong peningkatan porsi kredit ke UMKM ini tentunya akan efektif jika disertai dengan regulasi yang dapat diterima perbankan. Sehingga pelaku perbankan dapat menyalurkan kredit ke sektor UMKM dengan pertimbangan bisnis.

Dalam hal ini, pemerintah dan OJK perlu merumuskan kebijakan yang berpihak kepada pelaku UMKM tanpa harus membebani perbankan. Skim penjaminan yang sudah berjalan selama ini mungkin dapat dipertajam sehingga risiko kredit macet di perbankan menjadi lebih kecil. Dengan begitu, perbank-an akan berlomba-lomba menyalur-kan dananya ke sektor UMKM. (San)

...hampir 99% pelaku usaha berasal dari UMKM. Sektor ini juga menyerap banyak tenaga kerja sehingga perlu didorong untuk lebih berkembang. Salah satunya dengan kebijakan yang lebih memihak UMKM.


No. 61 • September • Tahun VI • 201420 No. 58 • Juni • Tahun VI • 201420

Ke

bij

ak

an

Kenaikan Harga Elpiji 12 Kg Ujian Baru Bagi UMKM

KENAIKAN HARGA gas elpiji 12 kg menjadi ujian bagi bangsa Indonesia untuk bisa memaknai isu kedaulatan energi dengan lebih mapan.

Faktanya elpiji di Tanah Air justru terjebak dalam ca-rut marut kepentingan yang diduga hanya menguntung-kan para mafia migas bukan justru dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, minimal berpihak pada kebutuhan UKM.

Dalam kenyataannya memang upaya menaikkan harga hampir selalu menjadi opsi yang diambil ketika Pertamina mulai mengeluhkan kerugian. Dampaknya jelas bahwa para pelaku UKM yang menjadi kaum paling rentan dan sensitif terhadap kebijakan menjadi korban yang paling pertama.

Banyak kalangan kemudian meminta pemerintah un-tuk tidak selalu menyelesaikan masalah dengan menaik-kan harga karena sebetulnya persoalan pokoknya justru menumpas mafia migas yang banyak berkeliaran dalam rantai distribusi.

Hal yang terpenting justru ditekankan pada upaya menghentikan kebiasaan buruk menaikkan harga itu dan menyudahi orientasi ekonomi yang “trickle up”. Di samping itu motivasi untuk mengejar target keuntungan bagi Pertamina yang dilandasi “profit oriented” juga harus dihentikan.

PT Pertamina (Persero) menaikkan harga gas el-piji nonsubsidi tabung 12 kg sebesar Rp1.500 per kg atau Rp18.000 per tabung 12 kg, mulai 10 September 2014. Kenaikan harga gas 12 kg di tingkat konsumen akan berkisar Rp21.000-Rp22.000 per tabung karena ditambah ongkos transportasi dan marjin pengecer. Sebelumnya harga gas 12 kg dijual ke konsumen sekitar Rp100.000 per tabung.

Picu PolemikBoleh jadi isu kenaikan elpiji 12 kg bukan primadona

saat ini lantaran bangsa Indonesia masih terkonsentrasi pada suksesi pemerintahan baru. Namun dampak kenai-kan harga itu tak pelak tetap memicu polemik di level terbawah yang nyaris tak pernah disuarakan.

Bahkan Forum Indonesia untuk Transparansi Ang-garan (FITRA) belum lama ini menilai kenaikan harga gas elpiji yang sempat memicu polemik di masyarakat dikendalikan oleh mafia migas, dan telah direncanakan kenaikannya oleh Pertamina.

Kenaikan harga ini menurut FITRA sudah diren-canakan oleh Pertamina dan mafia pasalnya, kenaikan harga LPG 12 kg berdasarkan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang tertuang dari hasil audit BPK Semester I-2013 terhadap Pertamina untuk sektor gas.

Dalam rekomendasi tersebut, Pertamina sepanjang tahun 2011-2012 mengalami kerugian Rp7,73 triliun. Sejatinya kenaikan ini diduga FITRA sudah diprakondisi-kan, dimana pemerintah tidak pernah mau mengubah porsi penjualan gas antara kebutuhan luar negeri den-gan dalam negeri. Pemerintah tetap mempertahankan porsi penjualan gas luar negeri tetap tinggi sementara dalam negeri dipatok rendah.



aaa

Ke

bij

ak

anBerdasarkan data FITRA yang diperoleh dari Kement-

erian ESDM, porsi penjualan gas pemerintah pada 2012 untuk dalam negeri 40,7 persen dan untuk ekspor 59,3 persen.

Akibat dari minimnya pasokan gas ini, membuat pasokan LPG untuk pasar dalam negeri sangat sedikit sehingga Pertamina melakukan impor untuk memenuhi pasokan gas dalam negeri.

Menurut Peneliti Pusat Studi Energi Univesitas Gadjah Mada Fahmy Radhi kepada wartawan beberapa waktu lalu selain tidak transparan dalam penetapan proporsi impor, Pertamina juga sangat tidak tranparan dalam penetapan harga produksi LPG.

“Pertamina menetapkan harga pembelian LPG yang dibeli dari dalam negeri melalui anak perusahaannya dengan menetapkan harga internasional, sama dengan harga impor. Ini benar-benar tidak fair, harga pokok pen-jualan LPG dimark-up lebih disesuaikan dengan harga impor, lalu selisih harga jual diklaim sebagai kerugian Pertamina,” kata Fahmy.

Fahmy juga mengendus adanya indikasi pengendalian mafia LPG justru sejak awal dalam memutuskan pilihan LPG untuk kebutuhan dalam dalam negeri. Padahal, data menunjukan bahwa ketersediaan LPG di Indonesia semakin berkurang sehingga impor LPG tidak bisa dihindarkan lagi. Seha-rusnya, kala itu Pertamina lebih me-milih LNG dan Gas Bumi, yang hingga kini ketersediannya masih melimpah.

Ironisnya, LNG dan Gas Bumi justru diekspor dengan kontrak jangka panjang, sementara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri malahan harus diimpor dengan harga yang lebih mahal.

Migrasi ElpijiMafia migas boleh jadi adalah isu politik tingkat

dewa yang sulit dipahami masyarakat awam. Namun hal yang paling kasat mata terkait kenaikan gas elpiji non-subsudi adalah dampaknya yang berpengaruh langsung terhadap pola konsumsi masyarakat hingga daya belinya yang tergerus turun.

Ada kekhawatiran dengan adanya kenaikan harga Elpiji non subsidi 12 kg tersebut juga memicu migrasi konsumen ke LPG 3 kg. Hal yang terjadi selanjutnya adalah tindakan ilegal oleh oknum tak bertanggung

jawab untuk mengoplos LPG 3 kg ke LPG 12 kg demi mencari keuntungan yang besar atau pemakai gas elpiji non subsidi 12 kg akan beralih ke LPG 3 kg.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga sudah mengimbau pemerintah mewaspadai dampak dari kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram, karena seba-gian konsumen gas 12 kilogram diperkirakan beralih ke gas 3 kg.

Menurut anggota pengurus harian YLKI Ilyani S Andan dengan adanya peralihan konsumsi tabung 12 kg ke 3 kg, dipastikan permintaan terhadap gas 3 kg akan meningkat.

Selain adanya selisih harga yang siginifikan, kenaikan tarif dasar listrik juga mendorong masyarakat beralih ke gas 3 kg. “Dengan kondisi pasar seperti itu maka pemerintah harus melakukan berbagai persiapan atau langkah-langkah antisipasi, agar tidak memunculkan gejolak di masyarakat,” katanya

Bahkan ada sebagian pakar menilai prediksi Pertamina soal migrasi elpiji dari 12 kg ke 3 kg yang diperkirakan hanya dua persen cenderung manipulatif. Fakta penetapan kenaikan harga elpiji 12 kg oleh Pertamina banyak dinilai masih membe-ratkan UKM hingga membuat mereka terpak-sa bermigrasi ke gas 3 kg karena pertimbangan ongkos produksi.

Hal itu sangat mungkin terjadi karena kenaikan itu mengaki-batkan ongkos produksi men-jadi tidak rasional lagi karena harganya bisa dua kali lipat dari gas subsidi 3 kg. Dari pantauan langsung di lapangan hingga kini para pedagang kecil sudah mulai banyak yang bermigrasi dan keputusan ini juga merepotkan

mereka karena di beberapa tempat persediaan gas 3 kg mulai sulit didapat.

Mau tidak mau, suka tidak suka, kenyataannya kenaikan harga gas 12 kg hanya berdampak pada UKM yang bahkan tidak dapat menaikkan harga jual barang mereka karena pelanggannya juga masyarakat kecil yang daya belinya terbatas.

Padahal elpiji sudah semestinya menjadi alat menuju kesejahteraan masyarakat melalui keberpihakannya pada UKM bukan justru menguntungkan para mafia migas.

penetapan kenaikan harga elpiji 12 kg oleh

Pertamina banyak dinilai masih membe-ratkan UKM hingga membuat mereka

terpaksa bermigrasi ke gas 3 kg karena

pertimbangan ongkos produksi.



Sek

tor

Rii

l

Mangais Rupiah dari Bisnis DombaTanpa punya lahan pun kini bisa beternak domba

seperti yang ditawarkan Lambbank. Keuntungannya lebih tinggi dibanding bunga deposito dan risikonya

dibagi bersama dengan pengelola. Tertarik ?

PENAMBAHAN jumlah kelas menengah di Indonesia menyebab-kan permintaan terhadap daging melonjak. Daging sapi yang selama ini dikonsumsi sebagian besar ma-syarakat didominasi daging impor. Dengan nilai rupiah yang cenderung melemah terhadap dolar, harga daging sapi pun ikut naik. Tentu saja ini memberatkan masyarakat yang pendapatannya tetap. Daging domba atau kambing dapat menjadi alternatif pilihan yang masuk akal.

Menurut beberapa sumber dan penelitian, pada daging kambing

justru memiliki kandungan lemak lebih rendah ketimbang daging sapi. Dari hasil pemeriksaan laborat data kandungan lemak rata-rata pada daging kambing adalah 20%, sedangkan pada sapi adalah 25 %. Selain kandungan lemaknya yang lebih rendah, hasil pemeriksaan kadar kolesterol kambing hanya 5-39mg/100 gr, sedangkan sapi adalah 42-78 mg/100 gr.

Besarnya potensi pasar bisnis kambing atau domba yang tersedia merupakan peluang usaha yang cukup menarik. Mungkin bagi Anda

yang tinggal di perkotaan akan ter-kendala ketersediaan lahan. Namun kini Anda tidak perlu repot memikir-kan lahan. Saat ini sudah banyak yang menawarkan investasi kamb-ing seperti Lambbank yang dimiliki Muhaimin Iqbal.

Lambbank adalah usaha peter-nakan domba dan kambing yang ke-giatan utamanya menjual, membeli dan memelihara atau membesarkan domba dan kambing. Peternakannya yang pertama ada di di Jonggol – Bogor yang dikenal dengan Jonggol Farm.

Bagi anda yang tertarik dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu menjual, membeli atau menitipkan domba/kambing Anda ke Lambbank. Jika kantong Anda cekak, tidak perlu khawatir karena dapat mencicil



Sek

tor

Rii

lseperti di bank. Cicilan terkecil setara dengan 0.1 domba/Kam-bin (40 kg).

Dengan dana investasi sebesar Rp 2 juta, Lambbank menawarkan harga yang berva-riasi. Untuk transaksi jual beli, pengelola mengambil keuntun-gan maksimal hanya 5 % dari harga jual. Untuk jasa pemeli-haraan, pengelola mengambil biaya pemeliharaan dari dom-ba/kambing yang dibeli dari bakalan kemudian dibesarkan-nya sampai ukuran standard. Pengelola juga mendapatkan bagi hasil dari pertambahan berat dan peranakan domba/kambing yang lahir.

Terkait dengan waktu balik modal, berdasarkan penga-laman rata-rata berkisar 8 bulan. Adapun keuntungan yang diperoleh investor dari Lambbank berkisar antara 15 % sampai 20 % per tahun. Namun demikian, ada faktor risiko yang perlu diperhatikan seperti kematian, cuaca, pakan dan lain-lain.

Menariknya, soal risiko ini ditanggung bersama antar pemilik kambing dengan Lambbank. Misalkan dari 1,000 domba ada yang mati 100 domba. Maka yang 50 domba ditanggung pengelola, dan 50 domba dibagi rata sesuai kepemilikan domba dari masing-masing peserta. Artinya setiap peserta menanggung risiko kematian sekitar 5 %. Setiap peserta juga dapat me-lihat dombanya secara fisik di Jonggol. Selain itu, juga dapat mengambil manfaat tunainya saja sesuai dengan perjanjian. Jika diambil secara fisik, Anda diminta memberi tahu satu bulan sebelumnya. (San)

Alternatif 1 : Domba BakalanAnda menitipkan satu domba di harga yang ada di www.lambbank.

com pada saat Anda transfer, misalnya Rp 2,000,000 (berat 40 kg). Untuk ini misalnya dibelikan domba bakalan dengan harga Rp 800,000 (berat 16 kg). Diperlukan waktu sekitar 1 tahun untuk bakalan domba ini mencapai berat standar 40 kg, maka perlu biaya pembesaran (termasuk obat dan lain-lain) sekitar Rp 360,000 untuk satu tahun.

Selama pemeliharaan tentu ada yang mati, maka ini kita taawun-kan misalnya dengan tanggungan bersih 5 % (setelah pengelola ikut menanggung separuhnya) – maka ada nilai kontribusi kematiannya adalah 5 % x Rp 2,000,000 menjadi Rp 100,000.

Untuk domba yang seharga Rp 2,000,000 ; biaya untuk menghasilk-annya menjadi Rp 800,000 + Rp 360,000 + Rp 100,000 = Rp1,260,000.

Surplus sebesar Rp 2,000,000 – Rp 1,260,000 = Rp 740,000 dibagi dua antara Anda dan pengelola @ Rp 370,000 dalam setahun atau sekitar 19 %.

Alternatif 2 : Domba DewasaDengan dana yang sama bisa kita belikan domba indukan yang siap

hamil dengan harga Rp 2,000,000. Domba indukan ini sudah tidak bertambah berat tetapi asumsinya melahirkan anak pertama dan kedua selama dua tahun berikutnya. Anak pertama biasanya 1 ekor, sedangkan anak ke 2 adalah dua ekor.

Satu anak pertama akan bernilai sekitar Rp 2 ,000,000 lagi pada akhir tahun ke dua dan dua anak kedua juga berharga Rp 2,000,000 pada akhir tahun ke 2 (karena belum dewasa penuh).

Hasil senilai Rp 4 juta atau senilai dua domba ukuran standard ini masih harus dikurangkan dengan biaya pemeliharaan seki-tar Rp 2,160,000 , yaitu biaya dua ekor domba selama dua tahun (satu indukan awal dan satu anak pertama) dan dua ekor domba selama satu tahun (anak ke 2). Kemudian juga dikurangkan faktor resiko dua tahun Rp 200,000.

Hasil bersihnya menjadi Rp 4,000,000 – Rp 2,160,000 – Rp 200,000 = Rp 1,640,000. Bagian Anda Adalah Rp 820,000 dan bagian kami juga sejumlah ini. Karena Anda mem-peroleh ini untuk dua tahun, maka hasil setahun setara dengan Rp 410,000/Rp 2,000,000 atau 21 % per tahun.

Ilustrasi Keuntungan di Lambbank



Ek

sp

os

e




Ek

sp

os

e

PERHELATAN perpisahan antara Menteri Koperasi dan UKM dengan mitra kerjanya Komisi VI DPR-RI berlangsung meriah di Finacial Club Gedung CIMB Jakarta pada 29 September 2014 lalu .Menkop Syarief Hasan terlihat ceria menyambut para tamunya yang sebagian besar adalah para anggota Komisi VI yang juga akan menyelesaikan tugas akhirnya.

Selanjutnya mulai Oktober 2014 Syarief Hasan memulai tugas barunya di Gedung DPR-RI Senayan sebagai anggota DPR-RI terpilih periode 2014-2019. Sejumlah deputi di Kementrian Koperasi dan UKM dan juga karyawan LPDB-KUMKM berpose dengan politisi Partai Demokrat yang sangat aktif membina pertumbuhan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah dalam lima tahun terakhir ini. Selamat bertugas di tempat yang baru Pak Syarief.




Ek

sp

os

e


KONGERS DESA: Dirut LPDB-KUMKM Kemas Danial menjadi pembicara dalam Kongres Pergerakan Desa yang berlangsung pada 5 September 2014 di Hotel Grand Cempaka Jakarta.

Acara yang membahas masa depan ekonomi pedesaan tersebut juga dihadiri Presiden terpilih Joko Widodo.

LPDB-KUMKM menandatangani perjanjian kerja sama dengan Bank Panin Syariah pada 8 September 2014. Kemitraan pola bagi hasil ini diharapkan mampu mengembangkan kapasitas Koperasi UMKM. Dengan jaringan usaha yang dimiliki bank ini, Dirut LPDB-KUMM Kemas Danial optimis dana bergulir semakin cepat mengalir kepada mereka yang membutuh-kan.



Ek

sp

os

e


LPDB-KUMKM menjalin kerja sama dengan Bank BTN yang ditandatangani pada 24 September 2014. Seusai MoU kedua pimpinan, Dirut Bank BTN Maryo-no dan Dirut LPDB-KUMKM Kemas Danial bersala-man dan saling bertukar cindera mata.

LPDB-KUMKM berharap dengan pengalaman yang dimiliki Bank BTN selama ini dalam menjalin usaha dengan kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dapat juga ditularkan kepada pembinaan mitra-mitra usaha LPDB-KUMKM sehingga dapat menaikkan level usahanya menjadi layak bank (bankable)

Sosialisasi LPDB-KUMKM terus diwacanakan keberbagai lapisan masyarakat dengan sasaran lembaga ini makin dikenal dan makin transparan dalam penyaluran dana bergulir. Seperti dis-ampaikan Dirut Kemas Danial dalam Talk Show di TV One pada 24 September 2014 .

Dirut LPDB-KUMKM Kemas Danial tengah men-dengarkan pertanyaan audiens dalam acara Talk Show di Sindo TV pada 30 September 2014



Mi

tr

a

KUD ARIS Sebagai Mitra LPDB-KUMKM PEMELIHARA KEJAYAAN KUD

LAZIMNYA sukses koperasi unit desa (KUD) hanyalah cerita usang yang tertinggal di masa pulu-han tahun lalu. Bersama dengan runtuhnya Orde Baru, KUD-KUD laksana ikut ambruk menyisakan papan nama dan lumbung-lumbung kosong di sudut desa yang penuh debu.

Namun tidak bagi KUD Aris di Desa Kejawar, Banyumas, Jawa Tengah. Sukses KUD di masa lalu tetaplah terpelihara menjadi milik anggotanya hingga kini. Apalagi suntikan dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada 2012 sebesar Rp300 juta mendongkrak kinerja KUD tersebut.

KUD Aris Banyumas yang berdiri pada 1974 itu merupakan amalgamasi (penggabungan) dari koperasi-koperasi primer yang ada di 12 desa di wilayah Kecamatan Banyumas.

Aris sendiri merupakan singka-tan dari Anggayuh Rakyat Indonesia Sejahtera dan pernah ditetapkan sebagai KUD model di wilayah Jawa Tengah pada 23 September 1980 karena perkembangannya yang sangat pesat.

Ketua KUD Aris, H Soenaryo AS, mengatakan KUD yang dipimpinnya itu juga pernah ditetapkan sebagai KUD Andalan pada 29 Oktober 1983 dan mendapatkan kesem-patan untuk bekerja sama dengan Apegti Bulog Jawa Tengah.

“Tidak lama setelah itu pada tahun 1986, Aris ditetapkan sebagai KUD yang memiliki jenis serba usa-ha dengan klasifikasi A,” katanya.

Bukan itu saja, dua tahun setelahnya Aris mendapatkan serti-fikat klasifikasi pada kelas A den-gan nilai 92 berlanjut pada 1988 dicalonkan sebagai KUD Mandiri.

Bahkan sejak 1992, KUD Aris merupakan KUD teladan nasional yang hingga 2006 masih diusulkan sebagai KUD teladan nasional.

“Banyak yang datang ke KUD Aris untuk studi banding dan meneliti bagaimana agar tetap bisa



bertahan dan berprestasi. Bahkan kami juga menjalin kerja sama dengan berbagai sekolah untuk pelaksanaan praktik kerja industri,” kata Soenaryo.

Seribu AnggotaKeberadaan koperasi dianggap

berkah jika telah mampu menye-jahterakan anggota di sekitarnya. Dan tak diragukan lagi, Aris adalah satu dari sekian banyak koperasi yang telah mampu mendongkrak taraf hidup anggotanya.

KUD Aris beranggotakan sekitar seribu masyarakat berbagai tingka-tan ekonomi yang tersebar di 12 desa di Kecamatan Banyumas serta beberapa di antaranya merupakan anggota luar biasa (karena bermu-kim di luar Banyumas).

Sekretaris KUD Aris Norah Diyatmoko mengatakan kinerja dan struktur permodalan KUD-nya menunjukkan tren yang meningkat dari waktu ke waktu. Hingga 2013 KUD yang berdiri di lahan seluas 4.100 M2 itu memiliki total aset Rp7,5 miliar.

Untuk tahun buku 2013 struktur permodalan KUD Aris terdiri dari simpanan pokok Rp67,336 juta, simpanan wajib Rp166,1 juta, dana cadangan Rp3,64 miliar, dan SHU tahun berjalan mencapai Rp87,88 juta.

Menurut dia angka itu terbilang naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dimana SHU pada 2012 hanya Rp77,58 juta dan SHU pada 2011 sebesar Rp77,68 juta.

“Kegiatan usaha yang kami jalankan sebanyak 9 unit usaha dengan perolehan SHU tertinggi pada unit usaha swalayan dan sim-pan pinjam otonom,” kata Norah.

Tercatat unit usaha KUD Aris terdiri dari swalayan, simpan pinjam otonom, saprodi, waserda, distribu-

tor pupuk, pangan, pinggilingan padi, outlet pembayaran listrik, dan warnet.

Tahun lalu unit usaha swa-layan mencatatkan SHU sebesar Rp369,56 juta, simpan pinjam otonom Rp153,417 juta, dan penggilingan padi Rp33,18 juta. Sementara SHU Saprodi mencapai Rp27,16 juta dan distribusi pupuk sebesar Rp20,25 juta. “Untuk unit simpan pinjam otonom, omzet yang dihimpun sebesar Rp1,5 miliar per bulan sedangkan unit usaha swa-layan omzetnya Rp30 juta per hari,” katanya.

Terkendala EdukasiKUD Aris masih memiliki mimpi

besar untuk melebarkan sayapnya dan memperkuat eksistensi usah-anya tidak sekadar di wilayah Banyumas.

Berbagai rencana yang telah disusun di antaranya mengem-bangkan unit simpan pinjam otonom di wilayah lain yang dini-lai potensial.

“Selain itu kami menargetkan bisa membuka lebih banyak outlet atau swalayan di tempat-tempat lain,” kata Norah.

Norah yakin strateginya untuk menjaring konsumen anggota dan umum di swalayan Aris masih efektif yakni dengan cara menjaga kualitas pelayanan dan produk terbaik serta menawarkan harga paling bersaing.

“Masyarakat di sini masih sangat sensitif terhadap harga sehingga kami menerapkan strategi menjadi tempat kulakan dan grosir tapi juga tetap melayani pembelian ritel dan partai kecil,” katanya.

KUD Aris sendiri saat ini sudah

menjadi semacam sentral perku-lakan bagi koperasi-koperasi yang ada di wilayah Banyumas.

Norah yakin swalayannya berbeda dengan ritel modern yang kini menjamur lantaran juga menjadi pusat penjualan produk-produk UKM anggotanya termasuk penganan ringan khas Banyumas (kripik, criping, dan nopia), sembako, pakaian batik Banyumasan, dan kerajinan tangan UKM binaan.

Baik Soenaryo maupun Norah Diyatmoko sepakat KUD Aris bisa berkembang lebih pesat dari seka-rang.

Namun sayangnya sebagaimana koperasi-koperasi lain di Indonesia, KUD Aris masih terkendala pada sulitnya mengedukasi anggota agar mampu menjadi anggota koperasi

yang paham terhadap prinsip dan jati diri koperasi untuk kemudian membangun koperasinya menjadi semakin maju.

“Kami ingin menekankan ke-pada anggota untuk tidak sekadar menjadi pengamat dan penikmat, tapi itu masih sulit,” katanya.

KUD itu juga masih terkendala dengan minimnya modal meskipun berkeras ingin menjadi koperasi yang mandiri. (Sri)



Ki

ne

rj

a

Dana Bergulir LPDB-KUMK M Terserap Rp1,59 Triliun

Dana bergulir yang disalurkan oleh

Lembaga Penge-lola Dana Bergulir

(LPDB)-KUMKM telah terserap Rp1,59 triliun

tahun ini atau 60,26 persen dari target penyaluran

Rp2,65 triliun.

“Pada 2014 LPDB-KUMKM me-rencanakan menyalurkan dana bergulir sebesar Rp2,65 triliun. Sampai dengan 22 September 2014, LPDB-KUMKM telah melakukan proses penyaluran dana bergulir sebesar Rp1,596 atau mencapai 60,26 persen,” kata Direktur Utama (Dirut) LPDB-KUMKM Kemas Danial beberapa waktu lalu.

Untuk mencapai target peny-aluran tahun 2014 LPDB-KUMKM telah melakukan langkah-langkah. Salah satunya percepatan proses terhadap Calon Mitra di antaranya melakukan kunjungan lapangan.

“Kunjungan lapangan sudah dilakukan untuk calon mitra yang mengusulkan kepada komite pinjaman total sebesar Rp863,136 miliar,” katanya.

Pihaknya juga melakukan pen-jadwalan kunjungan lapangan pada periode September hingga akhir November 2014 terhadap Calon Mitra dengan nilai total permohonan sebesar Rp1,795 triliun. Pihaknya juga telah menganggarkan dana bergulir untuk koperasi dan UKM tahun depan sebesar Rp2,75 triliun.

DianggarkanDana bergulir yang disalurkan

oleh LPDB-KUMKM untuk koperasi dan UKM itu tahun depan dianggar-kan sebesar Rp2,75 triliun. Kemas Danial mengatakan dengan begitu rencana penyaluran dana bergulir pada 2015 oleh LPDB-KUMKM sebesar Rp2,75 triliun. “Dana itu bersumber dari APBN dan dana kelo-laan LPDB-KUMKM,” katanya.

Dana dari APBN dianggarkan sebesar Rp1 triliun sebagaimana yang telah disetujui oleh Komisi XI DPR-RI pada Rapat Panja Asumsi Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN 2015 bersama Badan Ang-garan DPR RI pada 18 September 2014. Sedangkan dana yang berasal dari kelolaan LPDB-KUMKM sebesar Rp1,75 triliun.

“Dana ini tercatat dari dana pengalihan Program Dana Bergulir sebelumnya dan Dana Pengembalian Pokok pinjaman/pembiayaan,” katanya.

Rencananya, penyaluran dana bergulir pada 2015 diperuntukan bagi UMKM baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Kop-erasi dan Non Koperasi dengan pola executing dan chanelling. Komposisi

Bhaskoro



Ki

ne

rj

a

Dana Bergulir LPDB-KUMK M Terserap Rp1,59 Triliun

penyaluran ditetapkan 60 persen melalui Koperasi dan 40 persen Non Koperasi.

“Dari komposisi penyaluran tersebut, diharapkan jumlah UMKM yang dapat menerima dana bergu-lir sebanyak 203.701 UMKM dari 1.100 Mitra yang tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia,” katanya.

Pihaknya juga berharap penyal-uran dana bergulir tersebut dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 598.339 orang.

Masih RendahSerapan dana bergulir yang

dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) di sejumlah daerah dinilai masih rendah. Kemas Danial menga-takan wajar jika pihaknya kurang bisa mengoptimalkan pemerataan dana bergulir ke seluruh pelosok nusantara karena masih terbatasnya sumber daya manusia dan infra-struktur lembaga tersebut.

“Tapi ke depan saya berharap ada keberpihakan dari pemerin-tah yang baru untuk mendorong penguatan eksistensi LPDB-KUMKM agar tidak ada lagi keluhan serapan rendah atau sulit diakses oleh kop-erasi dan UMKM di daerah pelosok,” kata Kemas.

Salah satu provinsi yang diakui masih rendah penyalurannya adalah

Jambi. Apalagi sebagian besar pelaku KUMKM di wilayah itu belum sepenuhnya memanfaatkan pembi-ayaan dari pemerintah pusat bagi koperasi dan UMKM sebagai modal dalam perkembangan usaha mereka.

“Jambi masuk 10 besar nasional terendah serapan dana bergulir LP-DB-KUMKM. Serapan kecil, jadi kita terus sosialisasi, tinggal bagaimana dinas koperasi di Provinsi Jambi,” kata Kemas.

Kadis Koperasi dan UMKM

Provinsi Jambi M Rawi mengakui dana bergulir LPDB-KUMKM pro-gram pemerintah pusat belum tere-alisasi sepenuhnya. Ia menyebutkan dari 3.766 unit koperasi di Jambi yang mendapatkan dana bergulir baru 11,6 persen di antaranya.

Realisasi dana bergulir ini terhi-tung 2009 sampai 2013 senilai Rp 27 miliar lebih dengan pinjaman dari Rp 200 juta sampai Rp 6 miliar. Ini, kata dia, masih minus dari target kucuran sebesar Rp 50 miliar.

Menurut Rawi program ini terkendala factor masih rendahnya pemahaman calon debitur atau penerima terhadap dana bergulir dari sisi keberadaan maupun cara mengaksesnya. Banyak di an-tara UMKM di Jambi yang masih menyangka bahwa dana bergulir hanya diperuntukkan bagi badan hukum koperasi. Padahal UMKM yang memenuhi syarat pun bisa menjadi nasabah LPDB-KUMKM. “Ini yang sedang terus kami sos-ialisasikan kepada pelaku UMKM yang jumlahnya sudah mencapai lebih dari 81.000 pelaku di Jambi,” katanya.

Ia mengajak koperasi dan UMKM untuk memanfatkkan dana bergulir dari LPDB-KUMKM sebagai modal untuk kemajuan usaha. Apalagi tingkat suku bunga pinjaman dana bergulir jauh di bawah tingkat suku bunga perbankan komersial atau hanya 6 persen, dan 3 persen untuk sektor ril.

Disamping itu dia juga meminta pengurus koperasi untuk pro aktif menyampaikan laporan penggu-naan dana secara berkala ke dinas koperasi. Dengan demikian peng-gunaan dana ini lebih terarah dan jelas. “Kami sendiri menargetkan 10 ribu wirausaha baru bisa berkem-bang dan bisa menggunakan dana bergulir ini,” katanya.

...dari 3.766 unit koperasi di Jambi yang mendapatkan dana bergulir baru 11,6 persen di antaranya...



Li

nt

as

Pemerintah Tindak 61.468 Koperasi Tak Aktif

PEMERINTAH melalui Kementerian Koperasi dan UKM segera men-gambil tindakan terhadap 61.468 koperasi tidak aktif sebagai salah satu upaya menyehatkan koperasi secara keseluruhan di Indonesia.

“Ada beberapa langkah yang kami ambil untuk koperasi-koperasi yang tidak aktif ini,” kata Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Setyo Heriyanto di Purwokerto, belum lama ini.

Pihaknya mendata saat ini ada 61.468 koperasi tidak aktif dari 206.288 koperasi yang ada di seluruh Tanah Air. Langkah pertama yang akan dilakukan yakni mengi-dentifikasi 61.468 koperasi tidak aktif tersebut.

“Langkah kedua adalah menge-lompokkan dari segi spirit pemban-gunan atau pembentukan koperasi, kalau tujuan pembangunan awalnya itu hanya sekadar untuk mencari

bantuan itu harus diberikan pema-haman secara khusus dan dilihat apakah masih bisa bangkit atau tidak,” katanya.

Jika tidak bisa bangkit maka ko-perasi tersebut harus membubarkan diri atau merevitalisasi koperasi dari segi kelembagaan maupun bentuk usahanya.

Langkah ketiga yakni meng-gabungkan koperasi-koperasi yang dari skala usahanya tidak layak untuk berdiri sendiri melalui pele-buran, konsolidasi, merger, ataupun amalgamasi.

“Langkah terakhir adalah pembubaran melalui pemerintah. Kalau memang sudah tidak bisa dan benar-benar tidak ada alamat, pen-gurus, dan anggota. Pembubaran melalui proses tiga kali pengumu-man,” katanya.

Pihaknya sendiri menyarankan pelaku koperasi yang sudah ber-badan hukum ketika di tengah perjalanan usahanya terjadi masalah sehingga tidak bisa mempertah-

ankan keberlangsungan usahanya untuk secara sadar membubarkan diri. “Ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja karena koperasi ini memiliki status legal yang diberikan oleh negara,” katanya.

Sampai saat ini, pihaknya men-catat sudah banyak daerah-daerah yang melakukan pembubaran koperasi yang tinggal papan nama di antaranya Lamongan, Jawa Timur, Riau, dan Aceh.



Li

nt

asSetyo mengatakan banyaknya

koperasi tidak aktif salah satunya disebabkan belum paham dan sadarnya masyarakat untuk melaku-kan perikatan secara legal serta untuk bertanggung jawab terhadap tindakan yang pernah dilakukannya.

Hal itu salah satunya tercermin dalam belum dipahaminya dengan baik soal pengurusan badan hukum dan izin usaha koperasi. Menurut dia banyak koperasi yang telah berbadan hukum belum memiliki izin usaha karena pengurusnya tidak memahami dua hal yang berbeda itu.

Pihaknya sendiri mewajibkan koperasi untuk memiliki izin usaha yang diajukan secara resmi kepada lembaga yang terkait dengan usa-hanya di samping legalitas badan hukum yang terlebih dahulu harus mereka miliki. “Koperasi harus terlebih dahulu bisa membedakan pengurusan badan hukum dan izin usaha,” kata Setyo Heriyanto.

Koperasi harus terlebih da-hulu mengurus badan hukum yang kewenangannya ada di bawah koor-dinasi kementeriaanya. Selanjutnya jika badan hukum itu telah terbit koperasi harus kemudian mengu-rus izin usaha untuk melengkapi operasional usahanya. “Ada badan hukum dulu, baru mencari izin usaha, setelah itu baru beroperasi,” katanya.

Izin usaha, kata dia, diurus pada instansi yang terkait dengan usaha koperasi yang bersangkutan. “Kami berharap pelaku koperasi kita tidak lagi mencampuradukkan badan hukum dan izin usaha,” katanya.

Menurut dia keberadaan legali-tas dalam usaha bagi koperasi san-gat penting sebagai salah satu cara untuk meningkatkan daya saing koperasi menjelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

(San)

KOPERASIKAN MASYARAKAT SERIBU KAMPUNG NELAYANKEMENTERIAN Koperasi dan UKM menyatakan siap membantu meng-koperasi-kan masyarakat dalam program yang digagas presiden terpilih Joko Widodo yakni 1.000 kampung nelayan.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kemen-terian Koperasi dan UKM Braman Setyo di Jakarta, belum lama ini, mengatakan upaya mendorong masyarakat pesisir berkoperasi itu sejalan dengan program Jokowi-Jk

untuk prioritas 1.000 kampung nelayan pada 2015.

“Jadi intinya koperasi secara tidak langsung akan membantu ne-layan dari sisi permodalan. Koperasi yang akan melakukan pemasaran ikan, mulai dari hulu sampai ke hilir

akan ditangani koperasi. Ini yang diharapkan ke depan menjadi per-hatian lebih Presiden Jokowi agar sistim ijon berkurang dan rentenir akan tergusur dengan kehadiran koperasi,” katanya.

Braman sendiri menilai langkah presiden terpilih yang akan menge-luarkan Instruksi Presiden (Inpres) guna membangun 1.000 kampung nelayan sangat potensial disiner-gikan dengan koperasi. “Melihat potensi itu koperasi bisa masuk

dan bersinergi untuk membantu permodalan nelayan untuk me-laut. Pasalnya, salah satu kendala utama yang menghambat aktivitas nelayan untuk menyambung hidup selain cuaca buruk adalah permo-dalan,” katanya.



Li

nt

as

Irm

Braman berharap pemerin-tahan Jokowi-JK lebih gencar dalam pembentukan koperasi di selu-ruh Indonesia guna menghindari masyarakat terjerat utang kepada rentenir. “Dengan dibentuknya kop-erasi nelayan dan nelayan di daerah itu menjadi anggotanya, mereka bisa meminjam dan menyimpan uang di koperasi sehingga cash flow nelayan meningkat,” katanya.

Menurut dia koperasi tidak hanya berfungsi sebagai media simpan pinjam tapi mampu mendukung dan meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena

itu pemerintahan Jokowi-JK harus melakukan penguatan gerakan koperasi di seluruh daerah di Indo-nesia dari sisi sumber daya manusia maupun kelembagaannya.

Braman berpendapat dalam perkembangannya kini mulai ada koperasi Indonesia yang berhasil go internasional. Oleh karena itu ia ingin lebih banyak masyarakat untuk berkoperasi termasuk nelayan selan-jutnya sukses hingga menjadi salah satu koperasi besar dunia.

Pihaknya sendiri mulai merilis

daftar 100 koperasi besar Indonesia yang siap untuk didorong “go inter-national” mulai tahun ini.

Ia mengatakan sudah saatnya koperasi Indonesia lebih banyak masuk dalam daftar 300 koperasi besar dunia versi International Coop-erative Alliance (ICA). “Kami sudah mendata 100 koperasi besar Indo-nesia yang kami nilai siap untuk go international dan sampai akhir tahun ini setidaknya ada 3 sampai 4 kop-erasi kita masuk daftar 300 koperasi besar dunia,” kata Braman.

Dari 100 koperasi besar itu se-banyak 10 di antaranya Kospin Jasa

Pekalongan, Kisel Jakarta, KJKS BMT UGT Sidogiri, Kopdit Lantang Tipo, KWSG Gresik, Kopindosat, Kopdit Pancur Kasih, Kopdit Keling Kumang, Koperasi Astra, dan KSU Sejahtera Bersama Bogor.

Sampai sejauh ini baru satu ko-perasi Indonesia yang masuk dalam daftar 300 koperasi besar dunia yakni Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG) yang berada pada peringkat 205 dari 300. “Untuk mendorong mereka go internasional maka perlu pemetaan selanjutnya modernisasi

koperasi-koperasi itu,” katanya.Menurut dia perlu dilakukan

pembenahan kelembagaan terma-suk dalam hal tata kelola koperasi. Beberapa hal yang paling mendasar dan harus dilakukan oleh koperasi di antaranya melakukan Rapat Ang-gota Tahunan (RAT) dan memilih manajer yang profesional untuk menjalankan bisnis koperasi. “Se-dangkan pengurus koperasi sebagai pemilik atau pemegang saham serta selaku pengendali dari organisasi koperasi itu,” katanya.

Ia juga menekankan penting-nya pengembangan usaha dengan

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis di era global-isasi. Selain itu juga perlu dilakukan diversifikasi usaha koperasi melalui pengembangan unit usaha koperasi dengan menggunakan entitas bisnis seperti PT.

“Koperasi harus membangun sinergi atau jaringan usaha koperasi yang sejenis untuk memperkuat permodalan, usaha, dan jaringan se-hingga bisa menjalankan usaha dari hulu ke hilir,” katanya. (Bhas)



Ti

ps

MENDAFTARKAN MEREK DAGANG

Punya merek dagang yang mulai dikenal masyarakat luas. Segera daftarkan merek dagang tersebut secara resmi untuk menghindari pemalsuan atau penggandaan oleh kompetitor.

Berikut ini adalah informasi mengenai prosedur resmi pengurusan merek dagang.

1. Cocokkan nama merek dagang yang dipilih dengan daftar umum merek dagang yang resmi dikeluarkan oleh Ditjen HKI (Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual) Kementerian Hukum dan HAM.

2. Penuhi semua persyaratan administrasi yang ditetapkan Ditjen HKI. Dalam hal ini pemohon sertifikasi merek dagang terbagi dalam pemohon personal dan badan hukum.

Syarat tersebut adalah pengisian formulir yang diketik dalam bahasa Indonesia, KTP, NPWP dan akta pendirian (bagi perusahaan dan badan hukum).

3. Menyertakan logo atau gambar merek yang akan Anda ajukan untuk disertifikasi. Ukuran an-tara 2 x 2 cm hingga 9 x 9 cm sebanyak 24 lapis dan berwarna.

4. Bila hasil rekap dari poin 2 dan 3 sudah terpenuhi menurut Ditjen HKI, maka selanjutnya membayar biaya pendaftaran sertifikasi merek dagang melalui bank ditunjuk. Nilai besarannya tergantung logo dan jenis usaha atau minimal Rp400 ribu.

5. Tahap verifikasi dari logo dan usaha. Waktu verifikasi cukup lama bisa mencapai 9 bulan. Umumnya logo akan di periksa dari berbagai sisi, untuk mencegah munculnya kotroversi dari merek dagang tersebut. Selain untuk memastikan merek dagang yang didaftarkan memang bebas dari unsur plagiatisme dari merek dagang lain.

6. Setelah itu pihak HKI akan menerbitkan pengu-muman Berita Resmi Merek. Jika selama 3 bulan tidak ada pihak yang mengajukan sikap keberatan atas merek dagang yang diajukan, maka merek dagang yang didaftarkan resmi tersertifikasi. Masa berlaku setifikat selama 3 tahun dan harus diperpanjang pada akhir periode.

Membuat merek dagang merupakan salah satu lang-kah riil dalam mengembangkan usaha. Dengan merek dagang resmi, seseorang bisa menjaga orisinalitas dari produk dan ini penting bagi menjaga branding produk. Jadi tidak ada salahnya kan membuat merek dagang resmi. (San)



Op

in

i

Kepemimpinan dan Aspek Manajerial Koperasi

Komitmen organisasi memberikan pengaruh terbesar dalam menunjang efek-

tivitas koperasi. Selain itu ada variabel perilaku manajer, kompetensi pegawai, dan

budaya organisasi.

Sejarah membuktikan bahwa sektor koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) lebih tahan dari guncangan ekonomi dibanding korporasi besar. Seperti saat krisis menerpa pada 1998 lalu dimana korporasi besar bertumbangan na-mun KUMKM tampil menjadi katup pengaman perekonomian. Sektor ini juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang tidak kecil dan menu-runkan angka kemiskinan.

Melihat peran strategisnya dalam struktur perekonomian nasional, Ke-menterian Koperasi dan UKM secara konsisten meningkatkan penyaluran dana ke koperasi dan lembaga ekonomi lainnya. Selain itu, juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kapasitas kelembagaan koperasi.

DR Ir Kemas Danial MM



Op

in

iNamun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa koperasi masih belum dapat mewu-judkan kemampuan dan perannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Kepemimpinan dan aspek manajerial merupakan hal yang mempengaruhi kontribusi koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Meski diakui pula, upaya memper-baiki kualitas manajerial di koperasi terus dilakukan baik oleh pemer-intah maupun internal koperasinya sendiri.

Faktanya, efektivitas usaha koperasi tidak ditentukan oleh fak-tor tunggal semata. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas usaha. Riset yang meli-batkan 419 responden manajer kop-erasi Mitra Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB KUMKM) menyebut-kan faktor perilaku manajer, budaya organisasi, kompetensi, dan komit-men organisasi, baik secara parsial maupun serentak, berkontribusi sangat besar terhadap efektivitas usaha pada unit-unit koperasi Mitra LPDB KUMKM.

Hasil riset juga menunjukkan secara parsial variabel yang pal-ing besar pengaruhnya terhadap efektivitas usaha adalah variabel komitmen organisasi. Sedangkan yang terkecil adalah budaya organ-isasi. Oleh karena itu dalam menin-gkatkan efektivitas usaha sebaiknya dimulai dari penataan komitmen organisasi, perilaku manajer, kompe-tensi pegawai, dan terakhir budaya organisasi.

Soelaiman Sukmalana dalam Manajemen Kinerja mendefinisi-kan manajer sebagai kemampuan yang dimiliki individu dalam proses mempengaruhi tindakan individu atau kelompok untuk mengarahkan, memimpin dan menyampaikan gagasan sehingga mereka dapat melakukan aktivitas mencapai

tujuan dengan efektif. Oleh karena itu, dalam pengertian manajer mengandung makna adanya fokus dari suatu proses aktivitas peneri-maan pada pengikut, instrument untuk memengaruhi bentuk relasi yang kuat dan alat untuk mencapai tujuan.

Sedangkan budaya organisasi seperti dirumuskan Victor S.L. Tan dalam The Corporate Cultures, Case And Text, adalah sekumpulan aturan, keyakinan dan sikap terha-dap nilai inti yang menjadi landasan dalam berperilaku bagaimana melakukan aktivitas mewujudkan tujuan perusahaan.

Faktor lain yang juga dibahas dalam riset itu adalah kompetensi yang diartikan sebagai kumpulan keterampilan seseorang berdasarkan proses pengalaman dari berbagai tugas yang dilakukan melalui suatu pembelajaran dalam fungsi dan tanggungjawab sebagai anggota organisasi. Keterampilan yang melekat dalam kompetensi terse-but mencakup keterampilan teknis, strategis, manajemen organisasi, interpersonal, dan personal.

Komitmen organisasi seperti dinyatakan Bohlander & Snell dalam Managing Human Resources adalah kekuatan yang mengikat karyawan untuk melakukan suatu tindakan relevan dlaam mencapai tujuan pe-rusahaan. Dalam studi lain disebut-kan komitmen terhadap organisasi memiliki hubungan positif terhadap kemangkiran kerja maupun tingkat keluarnya karyawan yang berakibat pada rendahnya pencapaian kinerja dan inefisiensi pekerjaan.

Sementara itu, efektivitas yang menekankan pada hasil usaha men-cakup optimalisasi tujuan, perspektif system dan fokus pada sumber daya manusia dan struktur organisasi. Untuk mengukur efektivitas dapat dilakukan dengan pendekatan stakeholders dan competing values.

Dengan mengetahui faktor-fak-tor yang mempengaruhi efektivitas usaha koperasi diharapkan pengu-rus dan pengelola koperasi dapat berbenah diri. Sehingga potensi besar yang dimiliki koperasi dapat diaktulisasikan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa koperasi masih belum

dapat mewujudkan kemampuan dan per-annya secara optimal dalam perekonomian nasional. Kepemimpi-nan dan aspek mana-jerial merupakan hal yang mempengaruhi kontribusi koperasi terhadap pertumbu-

han ekonomi.



Inte

rnas

iona

l

Sukses Koperasi Pertanian Di Negeri Paman Sam

GROWMARK

Sukses Growmark merupakan gambaran ketangguhan koperasi pertanian di Amerika Serikat dalam menghadapi tantangan di segala zaman. Koperasi yang kondang dengan trademark FS Growmark itu mampu mencatatkan diri sebagai koperasi pering-kat ke-75 dalam daftar 300 koperasi besar dunia versi Interna-tional Co-operative Alliance (ICA) dan ranking kelima koperasi besar di negeri paman sam.

ORGANISASI yang kini dikenal dengan nama pasar Growmark itu memulai usahanya pada 1927 ketika sembilan koperasi produsen produk pertanian di Illinois yang sudah mulai berkembang sejak awal 1920-an bergabung dalam satu jaringan yakni Perusahaan Pemasok

Pangan. Pada 1955, perusahaan ini mengadopsi trademark FS, yang tetap terus digunakan oleh anggot-anya sejak saat itu hingga sekarang. Pada 1960-an, usahanya dipindah-kan dari Chicago ke Bloomington, Illionois, bergabung dengan Perusa-haan Pelayanan Biro Pangan Illinois

membentuk FS Services, Inc. kemu-dian bergabung dengan Wisconsin Farmco Service Cooperative dan Perusahaan Produsen Biji-bijian. FS Services dan Illinois Grain Corpora-tion kemudian melakukan merger pada 1980 membentuk Growmark, Inc.

Growmark kemudian memasuki pasar AS di wilayah timur mulai 2002 dengan membeli Agway’s seed dan mengakusisi perusahaan di bidang agro termasuk Seedway.

Dalam perkembangannya Grow-mark memiliki berbagai macam brand ritel yang popular, di anta-ranya AgriVisor, Archer Lubricants, FAST STOP, the FS System, Green Yard, Home Grown Values, MID-CO, Seedway, STAR Energy, dan United Lubricants.

Di tengah krisis yang mendera negara-negara besar termasuk AS, Growmark tetap kokoh memper-tahankan bisnis koperasinya itu. CEO Growmark Jeffrey Solberg dalam keterangan di situs resminya menyebutkan Growmark sejak awal didirikannya merupakan organisasi berbadan hukum koperasi sehingga tidak akan diubah dengan berbagai alasan. Rahasia sukses Growmark untuk bertahan dari krisis dan perlambatan ekonomi di negara itu ternyata sederhana yakni konsisten melayani kebutuhan pangan ang-gotanya.

“Pemilik modal kami adalah mereka yang menggunakan produk dan layanan kami. Akar kami sejak



Li

nt

as

Inte

rnas

iona

l1920-an berbasis pada pertanian. Kami bekerja dan terus melatih sumber daya manusia yang mampu memberikan solusi bagi pelang-gan, dengan fokus pada produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan unik mereka. Integritas dalam semua praktek bisnis kami sangat penting untuk keberhasilan kami,” katanya. Hingga tak heran kini Growmark telah mengekspansi usahanya merentang hingga ke-30 negara bagian di AS bahkan menca-pai Ontario, Kanada.

Kebanggan dan KemajuanMasa lalu, masa kini, dan masa

depan system Koperasi Growmark bisa dirangkum dalam dua kata; ke-banggan dan kemajuan. Sejak 1927 jaringan koperasi pertanian itu telah fokus menyediakan produk dan layanan yang dibutuhkan sebagai solusi bagi petani dan konsumen lain. Sepanjang itu, Growmark telah mampu bertahan dari kesulitan eko-nomi dan tekanan sulit saat terjadi Perang Dunia II. Growmark bahkan juga telah mengadopsi kemajuan teknologi dan sigap menangkap peluang untuk berkembang. Visinya adalah ingin menjadi jaringan dan sistem koperasi pertanian terbaik di Amerika Utara hingga mendunia.

Sepanjang 1980-an dan 1990-an jaringan Growmark memperluas kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di luar sektor koperasi dan melampaui batas-batas negara Amerika Serikat, namun selalu tetap berpegang teguh pada keuntun-gan jangka panjang anggotanya dan para petani pemegang saham koperasi itu. Waktu-waktu itu meru-pakan dekade yang sulit bagi sektor pertanian di AS mengingat tingkat suku bunga yang tinggi, tantan-gan tingginya hutang pada sektor pangan, hingga cepatnya perkem-

bangan industri. Tetapi Growmark nyatanya mampu menghadapi se-gala tantangan itu.

Ketika banyak koperasi yang telah ternama justru ambruk dan meng-hilang dari dunia perkoperasian akibat masa-masa sulit sektor pangan AS ketika itu, Growmark justru mampu berkem-

bang dan menempatkan posisinya dengan baik dalam industri untuk mengambil peluang ke depan.

Merespon Tantangan Keuangan yang sehat meru-

pakan modal yang baik untuk mengoptimalkan peluang. Dan karena Growmark memiliki komit-men yang teguh dalam menjalankan praktik bisnis maka abad 21 justru menawarkan potensi keberhasilan tak tertandingi bagi koperasi itu. Growmark telah mampu merespon tantangan dan peluang dengan strategi pertumbuhan secara geo-grafis dan menjadikannya sebagai bisnis inti. Komitmen koperasi itu terhadap nilai-nilai bisnis dan prinsip-prinsip koperasi merupakan modal dan kekuatan yang solid, namun tetap saja model bisnis kop-erasi itu menekankan pada fleksibili-tas dan kemudahan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan usaha anggotanya yang spesifik.

CEO Growmark Jeffrey Solberg mengatakan strategi usaha koper-asinya itu di masa mendatang meli-puti berbagai hal. “Sejumlah strategi kami yakni menumbuhkan sistem anggota yang kuat, menumbuhkem-bangkan bisnis inti pertanian, mem-perluas wilayah pemasaran, mendo-rong peluang integrasi vertikal yang menciptakan keunggulan strategis, dan melakukan merger, akuisisi dan aliansi bisnis,” katanya. (Sri)



Pro

spe

k

Manisnya Gula Kelapa Di Banyumas

JANGAN KAGET ketika berkunjung ke Banyumas dan menemukan banyak pohon kelapa tak lagi ada buahnya. Di kabupaten yang beribukota di Purwokerto itu banyak pekebun lebih memilih menjadikan pohon kelapa sebagai penghasil gula alih-alih buah kelapa yang lebih murah harganya.

Maka kemudian wajar ketika Banyumas perlahan mulai populer sebagai sentra gula kelapa yang

diperhitungkan di wilayah Jawa Tengah bahkan kancah nasional. Nyatanya industri Gula Kelapa sejak beberapa tahun lalu memang menjadi klaster penghasil produk unggulan Kabupaten Banyumas.

Populasi UKM Gula Kelapa juga jumlahnya terus meningkat bahkan pada tahun lalu mencapai 74% dari total UKM yang ada di Kabupaten Banyumas. Riset yang dilakukan Bank Indonesia (BI) mencatat



Pro

sp

ekindustri Gula Kelapa di wilayah itu

mampu menyerap 110.000 tenaga kerja dengan luas lahan Kelapa De-res 5.157 ha dengan jumlah kelapa deres 460.980 pohon .

Pemerintah Kabupaten Banyumas pun mendukung pengembang-an klaster gula kelapa dengan mem-fasilitasi local Champion dan modal sosial, yaitu membentuk kelompok yang siap untuk dikembangkan sebagai klaster gula kelapa berikut memfasilitasi pembukaan peluang pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Gula kelapa Banyumas diperki-rakan akan semakin berkembang mengingat adanya dukungan pemerintah, perbankan, BUMN, BUMD, swasta, universitas maupun komitmen dari pelaku klaster, yakni Kelompok Legen Ardi Raharja di Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

Bahkan Kepala Seksi Industri Pertanian dan Kehutanan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Dinperindagkop) Banyumas Sri Gito optimis-tis Kabupaten Banyumas bakal menjadi sentra gula kelapa terbesar di Indone-sia.

“Produksi industri gula kelapa di Banyumas saat ini telah menembus pasar nasional dan internasional seperti Jepang, Singapura, Amerika, dan Jerman,” katanya.

UKM umumnya mem-produksi gula kelapa berupa gula kelapa cetak, gula kelapa kristal (gula semut) murni, dan gula kelapa kristal kombinasi seperti gula kristal jahe.

Pihaknya mendata sam-pai 2013 jumlah perajin gula kelapa di Banyumas

sebanyak 26.863 orang yang terse-bar di sejumlah kecamatan, antara lain Cilongok dan Kebasen.

“Secara keseluruhan, produksi gula kelapa di Banyumas dalam se-tahun dapat mencapai 63.102 ton, dengan rata-rata produksi mencapai 12.236 kilogram per hari. Luas tana-man kelapa di Banyumas mencapai 17.814 hektare,” katanya.

Angka itu, kata dia, termasuk salah satu yang terbesar di Indonesia bahkan belum ada daerah lain yang mampu mencapai produksi gula kelapa sebesar itu.

Tercatat 32.570 warga Banyu-mas berprofesi sebagai penderes nira kelapa. Mereka tersebar di 217 kelompok tani. Sebanyak 90.241 warga menggantungkan hidup dari usaha pengolahan gula kelapa ini.

Tiap tahun kabupaten yang memiliki areal kebun kelapa deres 4.677 hektar itu memproduksi sekitar 44.000 ton gula kelapa dari 34.317 unit pengolahan. Proses pengolahan gula kelapa masih

tradisional. Unit-unit pengolahan yang berada di dapur penduduk itu tersebar di 22 kecamatan dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas.

DieksporTak banyak perubahan yang

terjadi pada industri pertanian rakyat yang telah berumur ratusan tahun ini. Petani setia menggunakan pong-kor penadah nira dari bambu.

Untuk menjaga nira tidak terkon-taminasi bakteri, pongkor terlebih dahulu diisi cairan laro, cairan yang terbuat dari campuran larutan kapur tohor dan kulit buah manggis atau tatalan kulit pohon nangka.

“Ada sebagian petani yang menggunakan natrium bisulfit. Dalam kadar 0,02 persen masih baik, tapi itu tidak kami rekomen-dasikan,” kata Ketua Koperasi Nira Satria, Nartam Andrea Nusa.

Nira hasil sadapan itu dimasak dalam panas api kayu bakar selama sekitar tiga jam hingga membentuk



slam

et-n

usak

amba

ngan

.blo

gspo

t.com

Pro

spe

k karamel dan siap dicetak. Ada yang menggunakan potongan bambu un-tuk mendapatkan ukuran 100 gram sebagai alat cetak, ada pula yang menggunakan cetakan aluminium untuk menghasilkan gula ukuran berat 50 gram.

Salah satu produsen gula kelapa, Sarkum (51), yang awal tahun 1990 hanya memproduksi lima kilogram gula, sekarang mempunyai 20 kary-awan dan menampung nira dari 30

petani. Warga Kebasen, Banyumas, itu tiap hari memproduksi 500 kilo-gram hingga satu ton gula kelapa. Produknya menembus pasar Singa-pura dan supermarket-supermarket ternama di seluruh Pulau Jawa. Tak banyak penderes yang berha-sil seperti Sarkum. Menurut dia, 60 persen penderes di Banyumas adalah penderes kecil dengan hasil di bawah 7 kilogram gula kelapa per hari. Kelompok ini adalah kelompok

yang paling rentan terdampak tiap kali ada penurunan harga gula.

Kelompok kedua adalah pen-deres menengah yang memproduksi 7-10 kilogram gula per hari. Jum-lahnya sekitar 20 persen, dengan situasi ekonomi cenderung tenang. Sedangkan kelompok ketiga adalah penderes besar dengan hasil di atas 10 kilogram per hari. Kelom-pok yang berjumlah 15 persen ini secara ekonomi cenderung mapan.

Lima persen sisanya adalah penderes yang hasilnya naik-turun di kisaran 10 kilogram per hari. Saat musim kemarau jumlah nira sedikit, tetapi kadar gulanya naik. Seba-liknya, pada musim hujan kuantitas nira bertambah, tetapi kualitasnya menurun.

Gula kelapa kuali-tas ekspor, misalnya, di tingkat petani (be-lum termasuk ongkos kirim dan kemasan) harganya sekitar Rp 4.800 per kilogram. Perajin di Banyumas

mempunyai posisi tawar karena mampu menjaga kualitas gulanya. Untuk mempertahankan harga dan lebih menyejahterakan petani, salah satu inovasi yang dilakukan para perajin adalah membuat gula kelapa kristal yang sering disebut brown sugar. Waktu pengerjaan gula ini empat jam lebih lama, tetapi harga di tingkat petani bisa mencapai Rp 9.000 per kilogram. Gula jenis ini banyak diminati di luar negeri, khususnya Jerman dan Jepang, in-dustri perhotelan, supermarket, serta pabrik kecap ekspor hingga pabrik anggur. (Sri)



Pro

sp

ek

Lencana Emas Untuk Achmad Husein

“PEMBERDAYAAN yang saya lakukan terhadap KUKM bukan pura-pura, tetapi lahir dari kesadaran saya bahwa UMKM adalah roh perekonomian ma-syarakat.” Pernyataan itu ditegaskan Bupati Banyu-mas Achmad Husein usai menerima penghargaan Lencana Emas yang disematakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam acara Peringatan Hari Koperasi ke 67 Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Agustus lalu di Wonosobo. Lencana Emas tersebut adalah apresiasi tertinggi Pemda Jateng terhadap mereka yang telah memberikan perhatian yang tinggi terhadap pembinaan dan pengembangan sek-tor usaha mikro kecil dan koperasi di Jawa Tengah.

Komitmen Achmad Husein tercermin dari be-berapa kebijakan dan program strategis terhadap pemberdayaan UMKM terutama sektor agribisnis. Untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dengan potensi ekspor, Achmad Husein mengem-bangkan infrastruktur pendukung dan penguatan kelembagaan. Ia pun mengeluarkan berbagai regu-lasi berupa Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dan aspek pembiayaan dalam APBD berupa alokasi anggaran untuk pengembangan KUMKM, pinjaman dana bergulir dan bantuan modal dan peralatan.

Undang MitraGuna memaksimalkan potensi Banyumas yang

belum tergali, Achmad Husein menjalin kemitraan dan mengundang investor untuk mau menanam-kan usahanya di Kabupaten Banyumas. Tidak heran jika, dia acapkali membuat komitmen melalui nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah pengusaha dan lembaga serta menggelar berbagai pameran. Komitmen yang telah diteken antara lain dengan Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kementrian Perindustrian RI, Bank Indonesia untuk pengembangan klaster batik, dan perguruan tinggi

baik negeri maupun swasta. Aktivitas lainnya meng-gelar gerakan seribu siswa membatik, Night Batik Carnival, Banyumas extravaganza, Fashion Show SKPD, promosi melalui berbagai event regional maupun nasional, mendirikan pusat pusat UKM di beberapa tempat di Kecamatan serta membangun Pusat Produk UMKM Prathista Harsa, menetapkan penggunaan Batik sebagai pakaian Pegawai di Banyumas serta membuat buku Produk UMKM unggulan yang dipromosikan.

Padatnya kegiatan di sektor pemberdayaan UMKM tersebut kata Achmad Husein, adalah ujud dari komitmennya sebagai pejabat publik yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. “ Di Kabupaten Banyumas, UMKM itu menjadi andalan hidup yang utama, dimana dari 1,7 juta jiwa penduduk Banyu-mas 50% bergerak pada UMKM dan salah satu upaya menekan kemiskinan dan pengangguran adalah mengembangkan UMKM seluas-luasnya dan sebesar besarnya,” tegas Achmad Husein. (Sri)



He

rita

ge

http

://po

rtal.b

abel

prov

.go.

id

Sepenggal Sejarah Bangka

Di Museum Timah Muntok

Bangka sejak tiga abad lalu adalah sumber timah dunia, namun sejarahnya nyaris tak pernah ada yang tahu.

BERUNTUNG kini ada Museum Timah Muntok yang setidaknya merekam sepenggal sejarah Bangka sebagai negeri penghasil timah yang didistribusikan hingga ke seluruh penjuru dunia

Sejak resmi dibuka pada 7 November 2013, Museum Timah Muntok diharapkan bisa menjadi salah satu destinasi pilihan wisata sejarah di wilayah itu.

Di museum itu, pengunjung selain dapat mengetahui perkem-bangan teknologi peleburan timah, sekaligus juga dapat mengeta-hui tentang perkembangan melayu Bangka, pengasingan Founding Father Indonesia, serta sejarah perang dunia kedua.



He

rita

ge

Sejatinya, museum itu telah lama digagas keberadaannya ketika terakhir PT Timah melakukan kon-servasi gedung pada 2012. BUMN itu merasa perlu mengabadikan salah satu perjalanan sejarah timah di Muntok karena kota kecil itu tak lepas dari sejarah pertimahan dan sejarah Indonesia secara umum.

Pada akhirnya Gedung Hoofdbu-reau-banka tin winning yang dalam sejarahnya merupakan tempat pengaturan pertimahan di Bangka dan adalah salah satu aset PT Timah pun disulap menjadi Museum Timah Muntok.

Sebanyak sembilan galeri mengisi gedung museum. Sejumlah galeri tersebut di antaranya, galeri yang menceritakan sejarah perkem-bangan sosial budaya masyarakat Muntok, galeri yang memapar-kan bangunan bersejarah di Kota Muntok, galeri ekplorasi pertima-han, galeri tambang darat, galeri tambang laut, dan galeri peleburan timah.

Selain itu juga terdapat galeri sejarah para pemimpin yang pernah diasingkan di Muntok dan galeri yang menggambarkan sejarah per-ang dunia kedua. Ketika perang du-nia kedua, Muntok sempat dijadikan sebagai tempat penahanan tawa-nan perang Sekutu oleh Jepang.

Sukrisno Direktur PT Timah Tbk menjelaskan, PT Timah merasa berkewajiban memberikan suatu ruang dalam pendokumentasian se-jarah. Salah satu yang dapat dilaku-kan yakni, membangun Museum Timah Indonesia Pangkalpinang dan Museum Timah Muntok. Mengun-jungi museum tersebut berarti telah

mendapatkan pengetahuan menge-nai teknologi pertambangan timah.

Lebih jauh ia menjelaskan, dalam pendokumentasian museum merupakan bagian untuk mengum-pulkan dan mengatur serta mengko-munikasikan informasi. Seterusnya informasi didistribusikan dengan teratur kepada masyarakat. Selain itu museum Timah Muntok bukan saja mengoleksi barang bersejarah, karena di museum ini juga dileng-kapi perpustakaan untuk membantu pengunjung mendapatkan infor-masi.

“Pengunjung museum ini akan mendapatkan gambaran utuh mengenai Kota Muntok dan teknologi pertimahan serta sejarah kemerdekaan. Sebab di sini kita tampilkan juga sejarah pengasin-gan Bung Karno dengan sejumlah menterinya. Museum Timah Muntok sarat dengan sejarah, museum ini

menempati gedung bersejarah yang dibangun tahun 1915,” katanya.

Pada awalnya, gedung tua yang mangkrak itu tak lebih dari ban-gunan yang tak sedap dipandang mata. Namun saat ini gedung tersebut telah menjadi bagian daya tarik kota.

Bangka Barat pun kemudian berbangga hati memiliki gedung yang dapat menjadi inspirasi pen-getahuan sejarah daerah. Apalagi pertimahan sudah menjadi bagian dari masyarakat Bangka Belitung sejak dahulu kala. (San)



Sel

ing

an

Sudoku dimulai dengan beberapa sel yang sudah terisi dengan ang-ka. Isilah sel-sel yang kosong dengan angka antara 1 dan 9 (setiap sel hanya 1 angka). Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris, kolom dan area.Selamat mencoba!!!

Mesem

7

8

3 915

9

4

7 64

3

3

15 73

2 6

29

54

675

FesbukerPolisi : halo pak selamat pagi ! Apakah benar andamemiliki saudara yang bernama parman?

Udin : Iya pak benar

Polisi : Saya mohon bapak segera kemari, karenasaudara bapak yang bernama parman menjadi korbantabrak lari

Udin : Waduh pak, saya lagi di luar negri nih, gini aja...pak, bapak punya akun Fb kan?

Polisi : Iya punya, emang kenapa?

Udin : Gini pak, bapak foto itu korban yang diduga saudara saya.

Nanti bapak upload ke Fb, lalu jangan lupa TAG ke fb saya ’Udien Chayank Mama’

Kalau memang benar itu foto saudara saya parman, tenang saja pak.

PASTI SAYA LIKE KOK

Polisi : +&%*=<@

Oooops... salaaah...

Suatu malam setelah bekerja, seorang pria mengantarkan sekretarisnya pulang ke rumah setelah sekretarisnya sedikit terlalu banyak minum alias mabuk di sebuah pesta. Meskipun tidak ada sesuatu hal yang terjadi, dia memutuskan untuk tidak menceritakan hal ini kepada istrinya.

Malam itu, pria dan istrinya sedang berkend-ara ke bioskop ketika ia melihat sepatu hak tinggi tersembunyi di bawah kursi penump-ang. Sambil menunjuk sesuatu keluar jendela penumpang untuk mengalihkan perhatian istrinya, dia mengambil sepatu dan melem-parkannya keluar jendela.

Mereka tiba di bioskop beberapa waktu ke-mudian dan hendak keluar dari mobil ketika istrinya bertanya, “Sayang, kamu melihat sepatuku yang satunya?”

Sumber: http://www.ketawa.com



So

so

kPRIYANKA CHOPRA

Khawatirkan Nasib Perempuan

Mantan Miss World yang juga artis Bollywood Priyanka Chopra mengaku sangat mengkhawatirkan nasib perempuan terutama di negaranya. Di India setidaknya 243 juta masyarakat produktifnya menghadapi ancaman ledakan jumlah pengangguran dalam beberapa tahun ke depan.

Oleh karena itu, artis yang lahir di Jamshedpur, Jhar-kand, India pada 18 Juli 1982 itu berpikir perempuan-perempuan muda di negaranya akan menghadapi hidup yang lebih sulit karena tekanan ekonomi dan rendahnya kesempatan untuk mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan, hingga berlanjut pada isu yang lebih luas terkait diskriminasi, pernikahan dini, kekerasan, dan kemiskinan.

Hal itulah yang mendorong artis yang kerap dijuluki “Piggy Chops” itu begitu bersemangat ketika didaulat menjadi salah satu Duta UNICEF. “Saya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan gadis-gadis dan perempuan muda termasuk belum lama ini di Chandra-pur, India, untuk memperingati Hari Pemuda Internasi-onal dan untuk menyaksikan bagaimana mereka bisa mengubah hidup melalui program Membangun Pemuda Masa Depan yang diinisiasi oleh UNICEF,” katanya.

Priyanka sendiri akan mendukung program itu ber-jalan di India hingga delapan tahun ke depan. Ia sangat berharap melalui program itu perempuan-perempuan di negaranya bisa membuka potensi diri untuk mengem-bangkan hidupnya, membangun usaha dan kemampuan financial yang mereka butuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan yang makin sulit.

Priyanka percaya kemandirian ekonomi bagi seorang perempuan akan mampu mengubah hidupnya men-jadi lebih baik. Menurut dia, perempuan harus belajar bagaimana melindungi dirinya, menyusun rencana usaha, mengembangkan usahanya sendiri, dan belajar bagaimana menjalin jejaring komunitas sebaik memban-gun kepercayaan diri, mengerti hak-hak perempuan, dan tak kalah penting memiliki skill kepemimpinan.

“Perempuan memiliki kemampuan untuk mengubah hidup mereka sendiri, membangun usaha mereka sendiri, dan membantu ekonomi bangsanya untuk tumbuh. Mereka harus mau belajar skill-skill dasar yang penting untuk memulai usaha dan mencari dukungan yang mereka butuhkan untuk mewujudkan mimpi-mim-pi mereka,” katanya. (Bhas)



Mendorong KUMKM Naik Kelas

Documents

Transcript of Mendorong KUMKM Naik Kelas