Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
-
Upload
aprinando-hutahaean -
Category
Documents
-
view
225 -
download
0
Transcript of Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
1/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LKPPLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pelatihan Pengadaan
Barang /Jasa Pemerintah
Tingkat Dasar/Pertama
MODUL
PELAKSANAAN
PENGADAAN
JASA
KONSULTANSI
2010
7
Kembali ke Halaman Utama
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
2/59
Datar Isi 2
Datar Gambar 3
Datar Tabel 3
Tujuan Umum 4
Tujuan Khusus 4
A. Pendahuluan 5
B. Seleksi Umum Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha 7
B. Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Dua Sampul 7
B.2 Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Dan Biaya Dua Sampul 8
B.3 Seleksi Umum Metode Evaluasi Biaya Terendah Satu Sampul 23
B.4 Seleksi Sederhana Jasa Konsultansi Badan Usaha 26
C. Penunjukan dan Pengadaan Langsung Konsultan Berbentuk Badan Usaha 27
C. Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat 27
C.2 Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat dan Untuk Penanganan Bukan Darurat 27
C.3 Pelaksanaan Pengadaan Barang Melalui Pengadaan Langsung 28
D. Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana Jasa Konsultansi Berbentuk Perorangan 30
D. Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Satu Sampul 3
D.2 Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Kualitas Satu Sampul 36
E. Penunjukkan Langsung dan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi BerbentukPerorangan 37
E. Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat 37
E.2 Penunjukan Langsung Bukan Untuk Penanganan Darurat 38
E.3 Pengadaan Langsung 38
F. Sayembara 40
G. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjutnya 45
G. Pada Pelelangan Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha 45
G.2 Pada Pelelangan Jasa Konsultansi Berbentuk Perorangan 48
H. Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak 50
H. Menyusun Kontrak 50
H.. Surat Perjanjian atau Kontrak 50
H..2 Surat Perintah Kerja 52
H.2 Persiapan Pelaksanaan Kontrak 53
I. Pelaporan dan Penyelesaian Pekerjaan 56
I. Pelaporan 56
I.2 Penyelesaian Pekerjaan 57
J. Latihan Kelompok dan Tes 58
DAFTAR ISI
2 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
3/59
DAFTAR gAmbAR
Gambar Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha MenggunakanMetode Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana 8
Gambar 2 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha
Menggunakan Metode Penunjukan Langsung 28
Gambar 3 Langkah Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha dengan Menggunakan
Metode Pengadaan Langsung 29
Gambar 4 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk Perorangan
Menggunakan Metode Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana 30
Gambar 5 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan
Menggunakan Metode Penunjukan Langsung 38
Gambar 6 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi PeroranganMenggunakan Metode Pengadaan Langsung 39
Gambar 7 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Menggunakan
Metode Sayembara 40
Tabel Tindak Lanjut Pelelangan Gagal Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
Berbentuk Badan 47
Tabel 2 Tindak Lanjut Pelelangan Gagal Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
Berbentuk Perorangan 49
DAFTAR TAbel
3LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
4/59
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
5/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
5LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
A. PeNDAHUlUAN
Pada modul ini menguraikan tata cara pelaksanaan sistem pengadaan (metode pemilihan pe-
nyedia, metode kualifkasi, metode penyampaian dokumen dan metode evaluasi penawaran)
yang digunakan untuk proses pemilihan penyedia, khusus untuk penyedia jasa konsultansi.
Pada Modul Persiapan sudah dijelaskan bagaimana memilih dan menetapkan sistem pengadaan
melalui penyedia barang/jasa. Untuk mengingatkan kembali bahwa JASA KONSULTANSI adalah jasa
layanan proesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang menguta-
makan adanya olah pikir (brainware).
Contoh-contoh yang termasuk Jasa Konsultansi adalah sebagai berikut :
. Jasa rekayasa (engineering);
2. Jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan pengawasan (supervision) untuk Pekerjaan
Konstruksi;
3. Jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan pengawasan (supervision) untuk pekerjaan
selain Pekerjaan Konstruksi, seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan, kelautan,
lingkungan hidup, kedirgantaraan, pengembangan usaha, perdagangan, pengembangan SDM,
pariwisata, pos dan telekomunikasi, pertanian, perindustrian, pertambangan, energi;
4. Jasa keahlian proesi, seperti jasa penasehatan, jasa penilaian, jasa pendampingan, bantuan teknis,
konsultan manajemen, konsultan hukum.
Sedangkan sistem pengadaan yang dapat digunakan untuk pemilihan penyedia jasa konsultansi adalah
sebagai berikut :
. Badan usaha (semua menggunakan prakualifkasi)
a. Seleksi umum metode evaluasi kualitas dua sampul.
b. Seleksi umum metode evaluasi kualitas dan biaya dua sampul.
c. Seleksi umum metode evaluasi biaya terendah satu sampul.
d. Seleksi sederhana metode evaluasi biaya terendah/pagu Anggaran satu sampul.
e. Penunjukan langsung untuk penanganan darurat.
. Penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat.g. Pengadaan langsung.
h. Sayembara.
A. Pendahuluan F. SayembaraB. Seleksi Umum
Jasa KonsultansiBerbentuk BadanUsaha
C. Penunjukan danPengadaan LangsungKonsultan BerbentukBadan Usaha
D. Seleksi Umum danSeleksi SederhanaJasa Konsultansi Ber-bentuk Perorangan
E. Penunjukkan Langsungdan Pengadaan Lang-sung Jasa KonsultansiBerbentuk Perorangan
G. PelelanganGagal dan TindakLanjutnya
J. Latihan Kelompok
dan Tes
H. Penyusunandan PersiapanPelaksanaanKontrak
I. Pelaporan danPenyelesaianPekerjaan
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
6/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
6 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Perorangan (semua menggunakan pascakualifkasi kecuali penunjukan langsung untuk darurat,
pengadaan langsung dan sayembara)
a. Seleksi umum metode evaluasi kualitas satu sampul
b. Seleksi sederhana metode evaluasi kualitas satu sampul.
c. Penunjukan langsung untuk penanganan darurat.
d. Penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat.
e. Pengadaan langsung.
. Sayembara.
Tata cara pelaksanaan masing-masing sistem pengadaan tersebut akan diuraikan satu per satu pada bab-
bab berikut ini.
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
7/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
7LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
b. Sksi Uu Jasa Konsutansi brntuk
badan Usaha
Seleksi umum dan seleksi sederhana diuraikan pada bab yang sama karena di antara keduanya
ada beberapa langkah yang sama. Langkah-langkah Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana
digambarkan secara diagram yang dapat dilihat pada Gambar di halam berikut ini, dimanaGambar tersebut menggambarkan langkah-langkah untuk sistem pengadaaan berikut ini :
a. Seleksi umum metode evaluasi kualitas dua sampul.
b. Seleksi umum metode evaluasi kualitas dan biaya dua sampul.
c. Seleksi umum metode evaluasi biaya terendah satu sampul.
d. Seleksi sederhana metode evaluasi biaya terendah/pagu Anggaran satu sampul.
b.1 Sksi Uu mtod evauasi Kuaitas Dua Sapu
Seleksi umum metode evaluasi kualitas dua sampul terdiri dari sejumlahtahapan sebagai berikut:
. Pengumuman Prakualifkasi.
2. Pendataran dan pengambilan Dokumen Kualifkasi.
3. Pemberian penjelasan Dokumen Kualifkasi (apabila diperlukan).
4. Pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifkasi.
5. Pembuktian kualifkasi.
6. Penetapan hasil kualifkasi.
7. Pemberitahuan/pengumuman hasil kualifkasi.
8. Sanggahan kualifkasi.9. Undangan kepada peserta yang masuk Datar Pendek (short list).
0. Pengambilan Dokumen Pemilihan.
. Pemberian penjelasan Dokumen Pemilihan.
2. Pemasukan Dokumen Penawaran.
3. Pembukaan sampul I.
4. Evaluasi sampul I.
5. Penetapan peringkat teknis.
6. Pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis.
7. Sanggahan.
8. Sanggahan banding.
9. Undangan pembukaan sampul II.
20. Pembukaan dan evaluasi sampul II.
A. Pendahuluan F. Sayembara
B. Seleksi UmumJasa KonsultansiBerbentukBadan Usaha
C. Penunjukan danPengadaan LangsungKonsultan BerbentukBadan Usaha
D. Seleksi Umum danSeleksi SederhanaJasa Konsultansi Ber-bentuk Perorangan
E. Penunjukkan Langsungdan Pengadaan Lang-sung Jasa KonsultansiBerbentuk Perorangan
G. PelelanganGagal dan TindakLanjutnya
J. Latihan Kelompok
dan Tes
H. Penyusunandan PersiapanPelaksanaanKontrak
I. Pelaporan danPenyelesaianPekerjaan
B.1 Seleksi UmumMetode
Evaluasi Kualitas
Dua Sampul
B.2 Seleksi Umum
Metode Evaluasi
Kualitas Dan Biaya
Dua Sampul
B.3 Seleksi Umum
Metode Evaluasi
Biaya Terendah Satu
Sampul
B.4 Seleksi Sederhana
Jasa Konsultansi
Badan Usaha
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
8/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
8 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Undangan klafrikasi dan negoisasi teknis dan biaya.
22. Klarifkasi dan negosiasi teknis dan biaya.
23. Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS).
24. Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.
Langkah-langkah tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapa bagian besar yaitu:
. Proses kualifkasi.
Terdiri dari langkah sampai dengan 8.
2. Proses penawaran dan evaluasi penawaran.
Terdiri dari langkah 9 sampai dengan 22
3. Proses penentuan pemenang.
Terdiri dari langkah 23 dan 24.
Pengumuman Prakualifikasi
Pendaftaran Pengambilan DokumenKualifikasi
Pemasukan dan Evaluasi DokumenKualifikasi
Pembuktian Kualifikasi
Penetapan Hasil Kualifikasi
Pemberitahuan/pengumuman hasilkualifikasi
Pengambilan Dokumen Pemilihan
Undangan kepada peserta yangmasuk Daftar Pendek (short list)
Pemberian penjelasan DokumenPemilihan
Mulai
Pemasukan Dokumen Penawaran
Penetapan peringkat teknis
Pemberitahuan/pengumumanperingkat teknis
Sanggahan banding
Undangan pembukaan sampul II
Pembukaan dan evaluasi sampul II
Undangan klarifikasi dan negosiasiteknis dan biaya
Klarifikasi dan negosiasi teknis danbiaya
Penunjukan Penyedia JasaKonsultansi
Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi(BAHS)
Evaluasi sampul I
Pembukaan sampul I
Selesai
Sanggahan
1
21Pemberian penjelasan DokumenKualifikasi (apabila diperlukan)
Sanggahan kualifikasi
Undangan pembukaan Sampul II
Pembukaan dan evaluasi Sampul II,serta perhitungan kombinasi teknis dan
biaya
Penetapan pemenang
Pemberitahuan/pengumumanpemenang
Sanggahan
Sanggahan banding
3
Undangan kepada peserta yang
masuk Daftar Pendek (short list)dengan dilampiri Dokumen Pemilihan
Undangan kepada peserta yangmasuk Daftar Pendek (short list)
dengan dilampiri Dokumen Pemilihan
Evaluasi penawaran administrasi,
teknis, dan biaya
3
3
3
2 4
4
4
4
1.Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Dua Sampul
2. Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Dan Biaya Dua Sampul
3. Seleksi Umum Metode Evaluasi Biaya Terend ah Satu Sampul
4. Seleksi Sederhan a Metode Evaluasi Biaya Terendah/Pagu Anggaran Satu Sampul
Gambar 1 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha Menggunakan Metode Seleksi Umumdan Seleksi Sederhana
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
9/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
9LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Proses kualifkasi
Proses kualifkasi, yaitu dengan metode prakualifkasi, dilakukan hampir sama seperti proses kualifkasi yang
dilakukan pada pemilihan penyedia barang dengan pelelangan umum secara prakualifkasi metode dua
sampul dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis(Modul 4 Sub Bab
B.2) yang sudah dijelaskan pada Modul 4 Sub-Bab B.2. Perbedaannya yang mendasar dalam proses
prakualiikasi pemilihan penyedia konsultansi adalah :
. Output yang dihasilkan dalam proses penilaian kualifkasi adalah datar pendek.
2. Datar pendek adalah peserta yang memenuhi syarat kualifkasi dan diundang untuk memasukkan
penawaran.
3. Jumlah peserta dalam datar pendek maksimum 7 peserta dan minimal 5 peserta.
4. Maka bila jumlah peserta yang lulus kualikasi lebih dari 7 (tujuh) peserta, maka harus dilakukan
penilaian untuk menyusun peringkat.
Perbedaan selengkapnya adalah sebagai berikut :
. Adanya pemberian penjelasan dokumen kualiikasi bila diperlukan. Bila dilakukan maka ULP
menyusun Berita Acara Pemberian Penjelasan (aanwijzing) Dokumen Kualiikasi.
2. Jumlah dokumen kualifkasi yang disampaikan 3 (tiga) rangkap, (satu) ASLI dan 2 (dua) SALINAN.
3. Evaluasi dilakukan dua tahap :
a) Persyaratan administrasi untuk lulus kualifkasi
b) Penilaian teknis terhadap yang lulus kualifkasi untuk menyusun datar pendek.
4. Persyaratan lulus administrasi untuk lulus kualifkasi sama dengan persyaratan terhadap pemilihan
penyedia barang dengan pelelangan umum secara prakualifkasi metode dua sampul dan evaluasisistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomiskecuali :
a) Memiliki kemampuan menyediakan asilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk
pelaksanaan pekerjaan
b) Menyampaikan datar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan.
c) Pada Jasa Konsultansi tidak menggunakan persyaratan KD maupun SKP.
d) Untuk pekerjaan kompleks, dapat memiliki sertifkat manajemen mutu ISO atau persyaratan lain
seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu
5. Bagi yang memenuhi syarat administrasi kualifkasi, dilakukan Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifkasi
dengan Sistem Nilai dengan cara :
a) Melakukan penilaian terhadap pengalaman perusahaan yang sejenis dan setara dengan pekerjaan.
b) Melakukan penilaian terhadap pengalaman pekerjaan yang sejenis dan setara atas tenaga ahli
tetap yang dimiliki termasuk unsur komisaris/direksi
c) Pengalaman perusahaan diberi bobot 50-60%; dan kepemilikan tenaga ahli tetap termasuk
komisaris/direksi diberi bobot 40-50%.
6. ULP menetapkan datar pendek, untuk seleksi umum maksimum 7 (tujuh) peserta dengan urutan
penilaian teknis yang terbaik. Bila kurang dari 5 (lima) maka seleksi dinyatakan gagal. Sedangkan
untuk seleksi sederhana maksimum 5 (lima) peserta dan minimal 3 (tiga) peserta.
7. Peserta yang masuk datar pendek diundang pada untuk mengikuti tahapan selanjutnya.
Hal-hal yang tidak dijelaskan pada uraian di atas, langkah-langkahnya sama dengan langkah prakualif-
kasi pada pemilihan penyedia barang.
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
10/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
0 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Proses Penawaran dan Evaluasi Penawaran (Langkah 9 s.d. 22)
9. UndanganKepadaPesertaDalamDatarPendek
Ketentuan dan tata caranya sama dengan ketentuan dan tata cara penerbitan undangan prakualifkasi
bagi peserta yang lolos prakualifkasi yang diuraikan pada modul 3.
10.PengambilanDokumenPemilihan
Ketentuan dan tata caranya sama dengan ketentuan dan tata cara cara pengambilan dokumen prakualifkasi
yang diuraikan pada modul 3.
11.PemberianpenjelasanDokumenPemilihan
Langkah-langkah dan ketentuannya hampir sama dengan pemberian penjelasan pada pemilihan penyedia
barang dengan sistem pelelangan umum secara pascakualifkasi metode satu sampul dan evaluasi sistem
gugur. Perbedaannya adalah :a. Dalam pemberian penjelasan, hal-hal yang dijelaskan ditambah dengan penjelasan Kerangka
Acuan Kerja dan penjelasan tentang ketentuan/ tata cara evaluasi berkenaan dengan preerensi
harga atas penggunaan produksi dalam neger tidak digunakan dalam jasa konsultansi.
b. Hal-hal yang lainnya sama dengan penjelasan pada pemilihan pemyedia barang sistem
pelelangan umum secara pascakualifkasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.
12.PemasukanDokumenPenawaran
Langkah-langkah dan ketentuannya hampir sama dengan pemasukan dokumen penawaran pada
Pemilihan Penyedia Barang dengan sistem Pelelangan Umum Prakualifkasi Metode Dua Sampul DanEvaluasi Sistem Nilai Dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomi. Perbedaannya adalah :
a. Sampul I (administrasi dan teknis) :
i. Tidak ada ormulir perhitungan TKDN.
ii. Tidak ada jaminan penawaran.
b. Sampul II (biaya) yang terdiri dari :
i. Surat penawaran biaya yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan total biaya
penawaran
ii. Rekapitulasi penawaran biaya ;
iii. Rincian penawaran biaya yang terdiri dari ;
iv. Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration) ; dan
v. Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost) ;
vi. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).
c. Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap, terdiri dari : dokumen asli (satu)
rangkap dan salinannya 2 (dua) rangkap ditandai ASLI dan REKAMAN.
d. ULP menolak dokumen dari peserta yang tidak tercantum dalam Datar Pendek(short list) yang
diundang.
13.PembukaanSampulI
Langkah-langkah dan ketentuannya hampir sama dengan Pembukaan Sampul I pada Pemilihan Penyedia
Barang dengan sistem Pelelangan Umum Prakualifkasi Metode Dua Sampul Dan Evaluasi Sistem Nilai Dan
Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomi. Perbedaannya adalah :
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
11/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
a. Kelengkapan sampul I :
i. Tidak ada jaminan
ii. Tidak ada rekapitulasi perhitungan TKDN
b. Ketentuan yang lainnya sama.
14.EvaluasisampulI
a. ULP melakukan evaluasi terhadap sampul I yang meliputi :
i. Evaluasi administrasi; dan
ii. Evaluasi teknis.
b. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sama dengan ketentuan pada Evaluasi Dokumen
Penawaran tentang ketentuan umum dalam melakukan evaluasi (Modul 4 sub-bab B. Langkah 6
butir 7) pada Pelelangan Umum Pascakualifkasi Satu Sampul Sistem Gugur. Tidak ada hal yang berbeda.
c. Evaluasi administrasi sampul I
Langkah-langkah dan ketentuannya hampir sama dengan Evaluasi Administrasi (Modul 4 sub-babB2 langkah 2 butir 3) pada Pemilihan Penyedia Barang dengan sistem Pelelangan Umum
Prakualiikasi Metode Dua Sampul Dan Evaluasi Sistem Nilai Dan Sistem Penilaian Biaya Selama
Umur Ekonomi. Perbedaannya pada jasa konsultansi tidak ada jaminan penawaran.
d. Evaluasi Teknis :
. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi.
2. Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
3. Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap
kriteria yang dinilai dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, kemudian
membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta, dengan ketentuan :a. Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah: pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi,
serta kualifkasi tenaga ahli ;
b. Penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari masing-masing unsur yang telah ditentukan
dalam dokumen pemilihan ;
c. Acuan yang digunakan untuk pembobotan sebagai berikut :
i. Pengalaman perusahaan (0 20 %) ;
ii. Pendekatan dan metodologi (20 40 %) ;
iii. Kualifkasi tenaga ahli (50 70 %) ;
iv. Jumlah (00 %) ;
v. Penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur, dalam rentang
tersebut di atas didasarkan pada jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.
d. Untuk jasa studi analisis perlu diberikan penekanan kepada pengalaman perusahaan dan
pendekatan metodologi, sedangkan untuk jasa supervisi dan perencanaan teknis, penekanan
lebih diberikan kepada kualifkasi tenaga ahli.
4. Pengalaman Perusahaan, penilaian dilakukan atas :
a. Pengalaman perusahaan peserta dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan
yang dipersyaratkan dalam KAK untuk 0 (sepuluh) tahun terakhir ;
b. Pengalaman kerja di Indonesia dan/atau di lokasi proyek mendapat tambahan nilai ;
c. Pengalaman tersebut diuraikan secara jelas dengan mencantumkan inormasi: namapekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat,
lokasi, pemberi tugas, nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun) ;
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
12/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
2 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
d. Penilaian juga dilakukan terhadap jumlah pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh peserta,
disamping untuk mengukur pengalaman juga dapat dipergunakan untuk mengukur
kemampuan/kapasitas peserta yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya ;
e. Pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan reerensi dari pengguna jasa, yang
menunjukkan kinerja perusahaan peserta yang bersangkutan selama 0 (sepuluh) tahun terakhir.
Sub unsur yang dinilai, antara lain :
i. Pengalaman melaksanakan proyek/kegiatan sejenis ;
ii. Pengalaman melaksanakan di lokasi proyek/kegiatan ;
iii. Pengalaman manajerial dan asilitas utama ;
iv. Kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap.
5. Pendekatan dan Metodologi, penilaian dilakukan atas :
a. Pemahaman perusahaan peserta atas lingkup pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam KAK,
pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitas metodologi, dan hasil kerja, sub unsur yang dinilai antara
lain :i. Pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, penilaian terutama meliputi:
pengertian terhadap tujuan proyek/kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan
(aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam KAK), dan pengenalan lapangan ;
ii. Kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi: ketepatan menganalisa masalah dan
langkah pemecahan yang diusulkan dengan tetap mengacu kepada persyaratan KAK,
konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja, apresiasi terhadap inovasi, tanggapan
terhadap KAK khususnya mengenai data yang tersedia, orang bulan (person-month) tenaga
ahli, uraian tugas, jangka waktu pelaksanaan laporan-laporan yang disyaratkan, jenis keahlian
serta jumlah tenaga ahli yang diperlukan, program kerja, jadwal pekerjaan, jadwal penugasan,organisasi, kebutuhan jumlah orang bulan, dan kebutuhan asilitas penunjang ;
iii. Hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi antara lain : analisis, gambar-gambar kerja, spesifkasi
teknis, perhitungan teknis, dan laporan-laporan;
iv. Fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK.
b. Peserta yang mengajukan gagasan baru yang meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan
dalam KAK diberikan nilai lebih.
6. Kualifkasi Tenaga Ahli, penilaian dilakukan atas:
a. Tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan jenis
keahlian, persyaratan, serta jumlah tenaga yang telah diindikasikan di dalam KAK ;
b. Sub unsur yang dinilai pada tenaga ahli, antara lain :
i. Tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta
yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri
yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah ;
ii. Pengalaman kerja proesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, didukung dengan
reerensi dari pengguna jasa. Bagi tenaga ahli yang diusulkan sebagai pemimpin/wakil
pemimpin pelaksana pekerjaan (team leader/co team leader) dinilai pula pengalaman
sebagai pemimpin/wakil pemimpin tim ;
iii. Sertifkat keahlian/proesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan,
sesuai dengan keahlian/proesi yang disyaratkan dalam KAK, seperti sertifkat ahli arsitek
yang dikeluarkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia ;
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
13/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
3LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
iv. Lain-lain : penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia (bagi konsultan Asing), bahasa
setempat, aspek pengenalan (amiliarity) atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi
(custom) setempat. Personil yang menguasai/memahami aspek-aspek tersebut di
atas diberikan nilai lebih tinggi.
7. Hasil evaluasi teknis harus melewati ambang batas nilai teknis (passing grade) yang ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan.
8. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka seleksi dinyatakan gagal.
e. ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Evaluasi Sampul I yang paling sedikit
memuat:
i. Nama seluruh peserta;
ii. Hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis termasuk alas an ketidaklulusan peserta;
iii. Nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari nilai tertinggi;
iv. Ambang batas nilai teknis;
v. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;vi. Tanggal dibuatnya berita acara; dan
vii. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai pelaksanaan seleksi;
viii. Pernyataan bahwa seleksi gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat.
15.PenetapanPeringkatTeknis
a. ULP menetapkan urutan peringkat teknis peserta, berdasarkan Berita Acara Evaluasi Sampul I, untuk
nilai sampai dengan Rp0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
b. PA pada K/L/I atau Kepala Daerah, membuat Surat Penetapan Peringkat Teknis untuk nilai seleksi di
atas Rp0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setelah mendapat usulan dari ULP, dengan ketentuan :i. Usulan penetapan urutan peringkat teknis peserta ditembuskan kepada PPK dan APIP K/L/D/I
yang bersangkutan ;
ii. Apabila PA pada K/L/I atau Kepala Daerah tidak setuju dengan usulan ULP, maka PA pada K/L/I
atau Kepala Daerah secara tertulis memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan seleksi gagal.
c. Penetapan peringkat teknis disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat:
i. Nama paket pekerjaan dan nilai paket pekerjaan;
ii. Nama peserta serta nilai teknis yang diperoleh ;
iii. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) ; dan
iv. Hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis.
d. Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan peringkat teknis adalah:
i. Dokumen Pemilihan beserta adendum (apabila ada) ;
ii. BAPP ;
iii. Berita Acara Evaluasi Sampul I ; dan
iv. Dokumen Penawaran dari peserta dengan peringkat teknis terbaik dan peringkat teknis terbaik
ke 2 dan ke 3 yang telah dipara anggota pokja ULP dan 2 (dua) wakil peserta.
16.Pemberitahuan/pengumumanperingkatteknis
ULP memberitahukan penetapan peringkat teknis kepada seluruh peserta, serta diumumkan di website
K/L/D/I masing-masing dan ditempel papan pengumuman resmi untuk masyarakat, yang sekurang-
kurangnya memuat :
i. Nama dan alamat peserta ;
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
14/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
4 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
iii. Hasil evaluasi persyaratan administrasi ;
iv. Nilai teknis seluruh peserta yang memenuhi persyaratan administrasi ; dan
v. Ambang batas nilai teknis.
17.Sanggahan
Ketentuan dan tata cara sanggahan sama dengan ketentuan sang-
gahan pada Pelelangan Umum Pascakualiikasi Satu Sampul Sistem
Gugur.
18.Sanggahanbanding
Ketentuan dan tata cara sanggah banding sama dengan ketentuan sang-
gah banding pada Pelelangan Umum Pascakualifkasi Satu Sampul Sistem
Gugur.
19.UndanganpembukaansampulII
Langkah-langkah dan ketentuannya sama dengan Undangan Pembukaan Sampul II pada Pemilihan
Penyedia Barang dengan sistem Pelelangan Umum Prakualifkasi Metode Dua Sampul Dan Evaluasi
Sistem Nilai Dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomi.
20.PembukaandanevaluasisampulII
a. Sampul II dibuka di hadapan peserta yang diundang pada waktu dan tempat sesuai undangan.
b. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan sampul II menunjukkan tanda pengenal dansurat tugas kepada ULP.
c. ULP membuka kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dihadapan peserta yang diundang.
d. ULP membuka, memeriksa dan menunjukkan dihadapan peserta yang diundang mengenai
kelengkapan sampul II yang meliputi :
i. Surat penawaran biaya yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan biaya penawaran ;
ii. Rekapitulasi penawaran biaya ;
iii. Rincian penawaran biaya yang terdiri dari :
. Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration) ; dan
2. Rincian Biaya Langsung Non Personil (direct reimbursable cost).
iv. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).
e. ULP melakukan Koreksi Aritmatik terhadap penawaran biaya, dengan ketentuan :
i. Kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan, harus dilakukan pembetulan,
dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah ;
ii. Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan
pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong ;
. Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran tidak menggugurkan penawaran
sebelum dilakukan negosiasi biaya.
g. ULP melakukan evaluasi penawaran biaya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
h. Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi penawaran biaya dilakukan terhadap :
i. Kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration) ;
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
15/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
5LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ii. Kewajaran penugasan tenaga ahli ;
iii. Kewajaran penugasan tenaga pendukung ;
iv. Kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost).
i. ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Pembukaan dan Hasil Evaluasi Sampul II yang
sekurang-kurangnya memuat :
i. Nama peserta ;
ii. Kelengkapan isi sampul ii ;
iii. Besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi ;
iv. Kesimpulan tentang kewajaran :
. Biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration);
2. Penugasan tenaga ahli ;
3. Penugasan tenaga pendukung ; dan
4. Biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost).
v. Tanggal dibuatnya Berita Acara ;vi. Keterangan lain yang dianggap perlu.
j. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan sampul II, maka penyebab penundaan tersebut
harus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara.
k. Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran Biaya.
l. Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang diundang tanpa dilampiri Dokumen Penawaran
Biaya.
21.Undanganklafrikasidannegoisasiteknisdanbiaya
a. ULP menyampaikan undangan untuk menghadiri acara klarifkasi dan negosiasi teknis dan biayasegera setelah acara pembukaan dan evaluasi sampul II selesai.
b. Undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal, dan waktu klarifkasi dan negosiasi teknis dan biaya.
22.Klarifkasidannegosiasiteknisdanbiaya
ULP melakukan klariikasi dan negosiasi teknis dan biaya kepada peserta yang diundang dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. Klarifkasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan oleh ULP dengan :
i. Direktur utama/pimpinan perusahaan ;
ii. Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya
tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya ;
iii. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen
otentik ; atau
iv. Pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.
b. Klarifkasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan untuk :
i. Meyakinkan kejelasan teknis dan biaya, dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan
dengan tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung yang ditugaskan, serta mempertimbangkan kebu-
tuhan perangkat/asilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal ;
ii. Memperoleh kesepakatan biaya yang efsien dan eekti dengan tetap mempertahankan hasil
yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan peserta.c. Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifkasi dan dinegosiasi terutama :
i. Lingkup dan sasaran jasa konsultansi ;
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
16/59
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
17/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
7LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
m. Apabila klarifkasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan peserta yang memiliki peringkat teknis
terbaik pertama, kedua, dan ketiga yang lulus ambang batas nilai teknis tidak menghasilkan
kesepakatan maka seleksi dinyatakan gagal.
n. ULP membuat Berita Acara Hasil Klarifkasi dan Negosiasi.
Proses Penentuan Pemenang
23.PembuatanBeritaAcaraHasilSeleksi(BAHS)
a. BAHS merupakan kesimpulan hasil seleksi yang dibuat oleh ULP dan ditandatangani oleh paling
kurang seperdua dari jumlah anggota pokja ULP.
b. BAHS bersiat rahasia sampai dengan penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.
c. BAHS harus memuat hal-hal sebagai berikut :
i. Nama semua peserta seleksi yang ikut prakualifkasi ;ii. Nama peserta seleksi yang masuk datar pendek ;
iii. Hasil evaluasi penawaran administrasi dan nilai evaluasi teknis ;
iv. Biaya penawaran dan biaya penawaran terkoreksi dari peserta seleksi yang memiliki peringkat
teknis tertinggi ;
v. Hasil klarifkasi dan negosiasi ;
vi. Pagu anggaran dan HPS ;
vii. Metoda evaluasi yang digunakan ;
viii. Unsur-unsur yang dievaluasi ;
ix. Rumus yang dipergunakan ;x. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan seleksi ;
xi. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi ; dan
xii. Tanggal dibuatnya Berita Acara.
24.PenunjukanPenyediaJasaKonsultansi
a. ULP menyampaikan BAHS kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ).
b. PPK menerbitkan SPPBJ, bila sependapat dengan ULP, kepada peserta seleksi dengan peringkat
teknis terbaik yang telah mencapai kesepakatan dengan ULP dalam acara klarifkasi dan negosiasi
teknis dan biaya untuk melaksanakan pekerjaan.
c. SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ULP menyampaikan BAHS kepada PPK.
d. Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa lampiran surat perjanjian) sekurang-kurangnya
kepada unit pengawasan internal.
e. Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka PPK meminta ULP untuk mengundang
peserta dengan peringkat teknis berikutnya yang telah lulus ambang batas nilai teknis (apabila ada)
untuk menghadiri acara pembukaan sampul II, untuk selanjutnya dilakukan proses klarifkasi dan
negosiasi, selama masa surat penawaran peserta tersebut masih berlaku atau sudah diperpanjang
masa berlakunya.
. Apabila semua peserta yang memiliki peringkat teknis terbaik pertama, kedua, dan ketiga yanglulus ambang batas nilai teknis dan akan ditunjuk sebagai penyedia mengundurkan diri, maka
seleksi dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK.
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
18/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
8 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
g. Bagi calon penyedia yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat
diterima, dikenakan sanksi berupa dimasukkan dalam Datar Hitam.
h. Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas
penetapan pemenang, maka ULP memberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan,
dengan ketentuan :
i. Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau
seleksi dinyatakan gagal;
ii. Apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP
bersiat fnal, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ.
i. Kontrak ditandatangani paling lambat 4 (empat belas) hari kerja setelah SPPBJ.
b.2 Sksi Uu mtod evauasi Kuaitas Dan biaya Dua Sapu
Seleksi umum metode evaluasi kualitas dan biaya dua sampul terdiri
dari sejumlah tahapan sebagai berikut :
Tahap (satu) sampai dengan tahap 6 (enam belas) memiliki
rincian langkah yang sama dengan seleksi umum metode evaluasi
kualitas dua sampul7. Undangan pembukaan sampul II.
8. Pembukaan dan evaluasi sampul II, serta perhitungan kombinasi teknis
dan biaya.
9. Penetapan pemenang.
20. Pemberitahuan/pengumuman pemenang.
2. Sanggahan.
22. Sanggahan banding.
23. Undangan klarifkasi dan negosiasi teknis dan biaya.
24. Klarifkasi dan negosiasi teknis dan biaya.
25. Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS).
26. Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.
Rincian langkah pada masing-masing tahapan adalah sebagai berikut
(langkah sampai dengan langkah 6 tidak diuraikan lagi dan dapat
dilihat pada Bab B. Modul ini) :
1. PengumumanPrakualifkasi.
2. PendatarandanpengambilanDokumenKualifkasi.
3. PemberianpenjelasanDokumenKualifkasi(apabiladiperlukan).
4. PemasukandanevaluasiDokumenKualifkasi.
5. Pembuktiankualifkasi.
6. Penetapanhasilkualifkasi.
B. Seleksi Umum
Metode
Evaluasi Kualitas
Dua Sampul
B.2 Seleksi UmumMetode Evaluasi
Kualitas dan Biaya
Dua Sampul
B.3 Seleksi Umum
Metode Evaluasi
Biaya Terendah Satu
Sampul
B.4 Seleksi SederhanaJasa Konsultansi
Badan Usaha
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
19/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
9LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Pemberitahuan/pengumumanhasilkualifkasi.
8. Sanggahankualifkasi.
9. UndangankepadapesertayangmasukDatarPendek(shortlist).
10.PengambilanDokumenPemilihan.
11.PemberianpenjelasanDokumenPemilihan.
12.PemasukanDokumenPenawaran.
13.PembukaansampulI.
14.EvaluasisampulI.
15.Penetapanperingkatteknis.
16.Pemberitahuan/pengumumanperingkatteknis.
17.UndanganPembukaanSampulII
a) ULP menyampaikan undangan kepada peserta yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara
pembukaan Dokumen Sampul II segera setelah pengumuman peringkat teknis diumumkan.b) Undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal, dan waktu pembukaan Dokumen Sampul II.
18.PembukaandanEvaluasiSampulII,sertaPerhitunganKombinasiTeknisdanBiaya
a) Sampul II dibuka di hadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai undangan.
b) Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan sampul II menunjukkan tanda pengenal
dan surat tugas kepada ULP.
c) ULP membuka kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dihadapan peserta yang diundang.
d) ULP menyebutkan ketentuan pembobotan nilai evaluasi penawaran teknis dan nilai evaluasi
penawaran biaya sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.e) ULP menyebutkan peserta yang lulus evaluasi Sampul I dan masing-masing nilai hasil evaluasinya.
) ULP membuka, memeriksa, dan menunjukkan dihadapan seluruh peserta yang diundang
mengenai kelengkapan Sampul II yang meliputi :
i. Surat penawaran biaya yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan biaya penawaran;
ii. Rincian biaya penawaran yang terdiri dari :
. Rincian biaya langsung personil (remuneration);
2. Rincian biaya langsung non personil (direct reimbursable cost).
iii. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan (apabila ada).
g) ULP membacakan dan menulis besaran penawaran biaya dari masing-masing peserta.
h) ULP melakukan Koreksi Aritmatik terhadap penawaran biaya, dengan ketentuan :
i. Kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan, harus dilakukan pembetulan,
dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
ii. Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan
pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong;
iii. Apabila ada perbedaan penulisan nilai penawaran biaya antara angka dan huru maka nilai
yang diakui adalah nilai hasil Koreksi Aritmatik.
i) Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran mengugurkan penawaran.
j) Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi HPS tidak menggugurkan penawaran sepanjang
penawaran biaya tersebut masih dibawah atau sama dengan pagu anggaran. Jika total nilai HPS
sama dengan nilai pagu anggaran maka total nilai HPS tersebut dijadikan patokan untuk
menggugurkan penawaran biaya terkoreksi apabila melebihi total nilai HPS.
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
20/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
20 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
k) Salah satu anggota pokja ULP bersama (satu) saksi memara surat penawaran biaya yang
didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan biaya penawaran asli yang bukan miliknya.
l) ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Pembukaan Penawaran Biaya yang sekurang-
kurangnya memuat :
i. Nama dan alamat peserta ;
ii. Besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi ;
iii. Keterangan lain yang dianggap perlu ;
iv. Tanggal pembuatan berita acara ;
v. Tanda tangan anggota pokja ULPdan wakil peserta.
m) Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara Pembukaan Penawaran Biaya ditandatangani oleh ULP
yang hadir dan 2 (dua) peserta yang ditunjuk oleh para peserta yang hadir.
n) Apabila wakil peserta tidak bersedia menandatangani Berita Acara, maka Berita Acara tersebut tetap sah.
o) Berita Acara Pembukaan Penawaran Biaya dilampiri Dokumen Penawaran Biaya.
p) Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran Biaya danULP dapat mengunggah salinan Berita Acara tersebut melalui website K/L/D/I masing-masing yang dapat
diunduh oleh peserta.
q) ULP tanpa dihadiri peserta, melakukan evaluasi penawaran biaya dalam jangka waktu yang ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan.
r) Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi penawaran biaya dilakukan terhadap :
i. Kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration);
ii. Kewajaran penugasan tenaga ahli ;
iii. Kewajaran penugasan tenaga pendukung (apabila ada) ;
iv. Kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost).s) ULP melakukan perhitungan kombinasi teknis dan biaya, dengan ketentuan sebagai berikut :
i. Menghitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis dan nilai penawaran biaya terkoreksi
dengan cara perhitungan sebagai berikut :
NILAIAKHIR={Nilai/skorPenawaranTeknisxBobotPenawaranTeknis}+{Nilai/skor
PenawaranBiayaTerkoreksixBobotPenawaranBiaya}.
catatan:
Pembobotan nilai/skor teknis dan biaya sesuai dengan bobot yang telah ditentukan dalam Dokumen
Pemilihan. Pada saat menyusun Dokumen Pemilihan, acuan yang digunakan untuk pembobotan
sesuai dengan rentang sebagai berikut:
Bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80;
Bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40.
ii. Nilai penawaran biaya terendah diberikan nilai/skor tertinggi, sementara itu untuk nilai penawaran
biaya yang lain secara proporsional. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:
NBt = (PBt / PBt) x 00
NBn = (PBt / PBn) x 00
dimana :
NBt = nilai/skor untuk peserta dengan penawaran biaya terendah;
NBn = nilai/skor untuk peserta dengan penawaran biaya yang di atasnya;
PBt = penawaran biaya terendah;PBn = penawaran biaya di atasnya.
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
21/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
2LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
t) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilai gabungan penawaran teknis dan
penawaran biaya yang sama, maka penentuan peringkat peserta didasarkan pada perolehan nilai
teknis yang lebih tinggi, dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.
u) ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Evaluasi Penawaran Biaya dan Perhitungan
Kombinasi Teknis dan Biaya yang sekurang-kurangnya memuat:
i. Nama dan alamat peserta ;
ii. Besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi ;
iii. Nilai/skor penawaran teknis dan biaya ;
iv. Nilai/skor gabungan penawaran teknis dan penawaran biaya ;
v. Kesimpulan tentang kewajaran :
. Biaya pada rincian biaya langsung personil (remuneration) ;
2. Penugasan tenaga ahli ;
3. Penugasan tenaga pendukung ; dan
4.Biaya pada rincian biaya langsung non-personil (direct reimbursable cost).vi. Keterangan lain yang dianggap perlu ;
vii. Tanggal pembuatan berita acara ;
viii. Tanda tangan anggota pokja ULP dan wakil peserta.
ix. Berita Acara Evaluasi Penawaran Biaya dan Perhitungan Kombinasi Teknis dan Biaya dilampiri
Dokumen Penawaran Biaya.
19.PenetapanPemenang
a) ULP menetapkan pemenang seleksi yang memperoleh nilai kombinasi penawaran teknis dan
penawaran biaya yang terbesar/tertinggi berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Biaya danPerhitungan Kombinasi Teknis dan Biaya, untuk nilai sampai dengan Rp0.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).
b) PA pada K/L/I atau Kepala Daerah, membuat Surat Penetapan Pemenang untuk nilai seleksi di atas
Rp0.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) setelah mendapat usulan dari ULP, dengan ketentuan :
i. Usulan penetapan pemenang ditembuskan kepada PPK dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan.
ii. Apabila PA pada K/L/I atau Kepala Daerah tidak setuju dengan usulan ULP, maka PA pada K/L/I
atau Kepala Daerah secara tertulis memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan seleksi gagal.
c) Penetapan pemenang seleksi terdiri dari (satu) pemenang dan paling banyak 2 (dua) pemenang
cadangan yaitu peserta lain yang mendapatkan nilai kombinasi tertinggi berikutnya.
d) Penetapan pemenang seleksi disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat :
i. Nama paket pekerjaan dan nilai paket pekerjaan ;
ii. Nama dan alamat peserta ;
iii. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) ;
iv. Penawaran biaya setelah dikoreksi aritmatik ; dan
v. Nilai gabungan penawaran teknis dan penawaran biaya.
e) Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang adalah :
i. Dokumen Pemilihan beserta adendum (apabila ada) ;
ii. BAPP ;
iii. Berita Acara Evaluasi Penawaran Biaya dan Perhitungan Kombinasi Teknis dan Biaya ; daniv. Dokumen Penawaran dari peserta dengan nilai kombinasi terbesar/tertinggi dan nilai kombinasi
terbesar/tertinggi ke 2 dan ke 3 yang telah dipara anggota pokja ULP dan 2 (dua) wakil peserta.
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
22/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
22 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
20.Pemberitahuan/pengumumanpemenang
ULP memberitahukan penetapan pemenang kepada seluruh peserta, serta diumumkan di website
K/L/D/I masing-masing dan ditempel di papan pengumuman resmi untuk masyarakat umum, yang
sekurang-kurangnya memuat :
i. Nama dan alamat peserta;
ii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
iii. Penawaran biaya setelah dikoreksi aritmatik; dan
iv. Nilai gabungan penawaran teknis dan penawaran biaya.
21.Sanggahan
Ketentuan dan tata cara sanggahan sama dengan ketentuan sanggahan pada Seleksi Umum Evaluasi
Kualitas Dua Sampul.
22.SanggahanBandingKetentuan dan tata cara sanggahan sama dengan ketentuan sanggahan pada Seleksi Umum Evaluasi
Kualitas Dua Sampul.
23.UndanganKlarifkasidanNegosiasiTeknisdanBiaya
a) ULP segera mengundang peserta yang ditetapkan sebagai pemenang untuk menghadiri
acara klariikasi dan negosiasi teknis dan biaya, dengan ketentuan :
i. Tidak ada sanggahan dari peserta;
ii. Sanggahan terbukti tidak benar; atau
iii. Masa sanggah berakhir.b) Undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal, dan waktu klarifkasi dan negosiasi teknis dan
biaya.
24.KlarifkasidanNegosiasiTeknisdanBiaya
ULP melakukan klarifkasi dan negosiasi teknis dan biaya kepada peserta yang diundang dengan
ketentuan yang sama seperti pada klarifkasi dan negosiasi teknis pada Pemilihan Penyedia Jasa
Konsultansi Metode Evaluasi Kualitas Dua sampul.
25.PembuatanBeritaAcaraHasilSeleksi(BAHS)
Tata cara dan ketentuan pembuatan BAHS sama seperti Pembuatan BAHS pada Pemilihan Penyedia
Jasa Konsultansi Metode Evaluasi Kualitas Dua sampul.
26.PenunjukanPenyediaJasaKonsultansi
Tata cara dan ketentuan Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi sama seperti Penunjukan Penyedia
Jasa Konsultansi pada Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Metode Evaluasi Kualitas Dua sampul.
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
23/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
23LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
b.3 Sksi Uu mtod evauasi biaya Trndah Satu Sapu
Seleksi umum metode evaluasi kualitas dan biaya dua sampul terdiri darisejumlah tahapan sebagai berikut :
. Pengumuman prakualifkasi.
2. Pendataran dan pengambilan dokumen kualifkasi.
3. Pemberian penjelasan dokumen kualifkasi (apabila diperlukan).
4. Pemasukan dan evaluasi dokumen kualifkasi.
5. Pembuktian kualifkasi.
6. Penetapan hasil kualifkasi.
7. Pemberitahuan/pengumuman hasil kualifkasi.
8. Sanggahan kualifkasi.9. Undangan kepada pesera yang masuk datar pendek (short list)
dengan dilampiri dokumen pemilihan.
0. Pemberian penjelasan dokumen pemilihan.
. Pemasukan dokumen penawaran.
2. Pembukan dokumen penawaran serta koreksi aritmatik.
3. Evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan biaya.
4. Penetapan pemenang.
5. Pemberitahuan/pengumuman pemenang.
6. Sanggahan.
7. Sanggahan banding.
8. Undangan klarifkasi dan negosiasi teknis dan biaya.
9. Klarifkasi dan negoisasi teknis dan biaya.
20. Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS).
2. Penunjukan penyedia jasa konsultansi.
Rincian langkah pada masing-masing tahapan adalah sebagai berikut :
1. Pengumumanprakualifkasi.
2. Pendatarandanpengambilandokumenkualifkasi.
3. Pemberianpenjelasandokumenkualifkasi(apabiladiperlukan).
4. Pemasukandanevaluasidokumenkualifkasi.
5. Pembuktiankualifkasi.
6. Penetapanhasilkualifkasi.
7. Pemberitahuan/pengumumanhasilkualifkasi.
8. Sanggahankualifkasi.
Tahap (satu) sampai tahap 8 (delapan) memiliki rincian langkah yang sama
dengan seleksi umum metode evaluasi kualitas dua sampul.
B. Seleksi UmumMetode
Evaluasi Kualitas
Dua Sampul
B.2 Seleksi Umum
Metode Evaluasi
Kualitas dan Biaya
Dua Sampul
B.3 Seleksi Umum
Metode Evaluasi
Biaya Terendah
Satu Sampul
B.4 Seleksi Sederhana
Jasa Konsultansi
Badan Usaha
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
24/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
24 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
9. Undangankepadapesertayangmasukdatarpendek(short list) dengandilampiridokumen
pemilihan
a. ULP mengundang semua peserta yang masuk dalam Datar Pendek(short list), dengan ketentuan :
i. Tidak ada sanggahan dari peserta ;
ii. Sanggahan terbukti tidak benar ; atau
iii. Masa sanggah berakhir.
b. Undangan yang disampaikan dilampiri dengan Dokumen Pemilihan yang mencantumkan tempat,
hari, tanggal, dan waktu pemberian penjelasan dan pemasukan Dokumen Penawaran.
c. Peserta yang diundang berhak memasukan Dokumen Penawaran.
d. ULP memberikan Dokumen Pemilihan dalam bentuk fle (sotcopy) dan/atau cetakan (hardcopy).
e. ULP dapat mengunggah (upload) Dokumen Pemilihan melalui website K/L/D/I masing-masing yang
dapat diunduh (download) oleh peserta.
. ULP dilarang memungut biaya apapun kepada peserta.
g. Seseorang dilarang mewakili lebih dari (satu) perusahaan dalam pengambilan Dokumen Pemilihan.
10.PemberianPenjelasanDokumenPemilihan
Tahap pemberian penejelasan dokumen pemilihan memiliki rincian langkah yang sama dengan seleksi
umum metode evaluasi kualitas dua sampul.
11.PemasukanDokumenPenawaran
a. Metoda pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen Penawaran harus mengikuti ketentuan
yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan.
b. Dokumen Penawaran yang dimasukkan dalam (satu) sampul terdiri dari Penawaran Administrasi,Teknis, dan Biaya.
c. Isi Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Biaya sama seperti pada langkah Pemasukan
Dokumen Penawaran (Langkah 2) pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Seleksi
Umum Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya Dua Sampul.
12.PembukanDokumenPenawaransertaKoreksiAritmatik
a. Tata cara dan ketentuan pembukaan dokumen penawaran sama dengan tata cara dan ketentuan
Pembukaan Dokumen Penawaran pada Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Seleksi Umum
Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya Dua Sampul.
b. Untuk Penawaran Biaya, ULP melakukan koreksi aritmatik seperti yang dilakukan pada Seleksi Umum
Metode Evaluasi Kualitas maupun Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya.
c. Untuk kontrak lump sump :
i. Apabila ada perbedaan penulisan nilai biaya penawaran antara angka dan huru maka nilai yang
diakui adalah nilai dalam tulisan huru ;
ii. Apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huru tidak jelas, maka
nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka ; atau
iii. Apabila penawaran dalam angka dan huru tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.
e. Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran langsung mengugurkan penawaran,
namun total biaya terkoreksi yang melebihi HPS tidak menggugurkan penawaran sebelum dilakukan
negosiasi biaya. Jika nilai pagu anggaran sama dengan nilai HPS maka nilai tersebut dijadikan patokan
untuk menggugurkan penawaran biaya terkoreksi.
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
25/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
25LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
d. ULP segera membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran dan Koreksi Aritmatik.
e. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan Dokumen Penawaran, maka penyebab penundaan
tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam Berita Acara.
. Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota pokja ULP yang hadir
dan 2 (dua) saksi.
g. Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran.
h. Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran dan
ULP dapat mengunggah salinan tersebut melalui website K/L/D/I masing-masing yang dapat
diunduh oleh peserta.
13.EvaluasiPenawaranAdministrasi,Teknis,danBiaya
a. ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi :
i. Evaluasi administrasi ;
ii. Evaluasi teknis ; daniii. Evaluasi biaya.
b. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran sama dengan ketentuan umum
pada Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Seleksi Umum Metode Evaluasi Teknis, maupun metode
Evaluasi Teknis dan Biaya.
c. Evaluasi terhadap penawaran administrasi, teknis, dan biaya meliputi :
i. Evaluasi Administrasi dan Teknis.
Tata cara dan ketentuan dalam evaluasi administrasi dan teknis sama dengan tata cara dan
ketentuan Evaluasi Administrasi dan Teknis pada Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Seleksi
Umum Metode Evaluasi Kaulitas maupun Evaluasi Kualitas dan Biaya.ii. Evaluasi Biaya.
Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi penawaran biaya dilakukan terhadap :
. Kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration) ;
2. Kewajaran penugasan tenaga ahli ;
3. Kewajaran penugasan tenaga pendukung ;
4. Kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost).
d. ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis, dan Biaya yang
sekurang-kurangnya memuat :
i. Nama seluruh peserta ;
ii. Hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis termasuk alasan ketidaklulusan peserta ;
iii. Nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari nilai tertinggi ;
iv. Ambang batas nilai teknis ;
v. Besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi ;
vi. Kesimpulan tentang kewajaran :
. Biaya pada rincian biaya langsung personil (remuneration) ;
2. Penugasan tenaga ahli ;
3. Penugasan tenaga pendukung ; dan
4. Biaya pada rincian biaya langsung non-personil (direct reimbursable cost).
vii. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi ;
viii. Tanggal dibuatnya berita acara ;
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
26/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
26 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ix. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai pelaksanaan seleksi ;
x. Pernyataan bahwa seleksi gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat.
14.Penetapanpemenang
15.Pemberitahuna/pengumumanpemenang(tambahan)
16.Sanggahan
17.Sanggahanbanding
18.Undanganklarifkasidannegosiasiteknisdanbiaya
19.Klarifkasidannegoisasiteknisdanbiaya
20.PembuatanBeritaAcaraHasilSeleksi(BAHS)
21.PenunjukanPenyediaJasaKonsultansi
Langkah-langkah penetapan pemenang sampai dengan penunjukan penyedia jasa konsultansi memiliki
rincian langkah yang hampir sama dengan seleksi umum metode evaluasi kualitas dan biaya dua sampul.Perbedaannya, penetapan pemenang didasarkan pada peserta yang mempunyai nilai teknis di
atas ambang batas terbaik dan penawaran biaya terkoreksi yang paling rendah.
b.4 Sksi Sdrhana Jasa Konsutansi badan Usaha
Tahapan pelaksanaan Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Biaya Terendah/
Pagu Anggaran Satu Sampul HAMPIRSAMADENGANlangkah-langkah
PEMILIHANPENYEDIAJASAKONSULTANSI(MODULINI)dengansistem
SeleksiUmumMetodeEvaluasiBiayaTerendahSatuSampul,PERBEDAAN-
NYA adalah sebagai berikut :
a. Pengumuman Prakualifkasi
Waktu penayangan pengumuman prakualifkasi paling kurang 3 (tiga)
hari kerja.
b. Penetapan hasil kualifkasi
Dalam penetapan datar pendek, paling kurang 3 (tiga) dan paling
banyak 5 (lima). Bila kurang dari 3 (tiga), maka seleksi dinyatakan gagal.
c. Penetapan pemenang. Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Biaya Terendah.
Memiliki nilai teknis di atas ambang batas nilai teknis (passing grade)
dan penawaran biaya terkoreksinya paling rendah.
2. Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Pagu Anggaran.
Memiliki nilai teknis di atas ambang batas nilai teknis (passing grade)
dan penawaran biaya terkoreksinya paling rendah dan sama dengan
atau lebih kecil dari pagu anggaran.
B. Seleksi Umum
Metode
Evaluasi KualitasDua Sampul
B.2 Seleksi Umum
Metode Evaluasi
Kualitas dan Biaya
Dua Sampul
B.3 Seleksi Umum
Metode Evaluasi
Biaya Terendah SatuSampul
B.4 Seleksi Sederhana
Jasa Konsultansi
Badan Usaha
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
27/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
27LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
C. Pnunjukan dan Pnadaan lansun
Konsutan brntuk badan Usaha
C.1 Pnunjukan lansun Untuk Pnananan Darurat
Pada dasarnya langkah-langkah pelaksanaan pemilihan penyedia
barang/jasa pemerintah melalui penunjukan langsung untuk
penanganan darurat, semuanya mempunyai prosedur dan
ketentuan yang sama, baik untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi,
jasa lainnya maupun jasa konsultansi berbentuk badan maupun perorangan.
Untuk itu langkah-langkahnya bisa dilihat pada Modul 4 Pemilihan Penyedia
Barang. Proses tersebut juga dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.
A. Pendahuluan F. Sayembara
B. Seleksi UmumJasa KonsultansiBerbentuk BadanUsaha
C. Penunjukandan PengadaanLangsung KonsultanBerbentuk BadanUsaha
D. Seleksi Umum danSeleksi SederhanaJasa Konsultansi Ber-bentuk Perorangan
E. Penunjukkan Langsungdan Pengadaan Lang-sung Jasa KonsultansiBerbentuk Perorangan
G. PelelanganGagal dan TindakLanjutnya
J. Latihan Kelompok
dan Tes
H. Penyusunandan PersiapanPelaksanaanKontrak
I. Pelaporan danPenyelesaianPekerjaan
C.1 Penunjukan
Langsung Untuk
Penanganan Darurat
C.2 Penunjukan
Langsung Untuk
Penanganan Darurat
dan Untuk Penanga-
nan Bukan Darurat
C.3 PelaksanaanPengadaan Barang
Melalui Pengadaan
Langsung
C.2 Pnunjukan lansun Untuk Pnananan Darurat dan Untuk Pnananan
bukan Darurat
L
angkah-langkah pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi
melalui sistem pengadaan ini hampir sama dengan langkah-lang-
kah pelaksanaan pemilihan penyedia barang (Modul 4) dengansistem pengadaan yang sama. Perbedaannya, untuk jasa konsultansi
hanya bisa dilakukan terbatas pada :
. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh (satu) Penyedia Jasa
Konsultansi ; dan/atau
2. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh (satu) pemegang hak
cipta yang telah terdatar atau pihak yang telah mendapat izin
pemegang hak cipta.
Langkah awal adalah melakukan prakualifkasi terhadap penyedia jasa kon-
sultansi yang memenuhi syarat di atas dan setelah lulus kualifkasi dilanjutkan
dengan langkah-langkah seperti yang digambarkan pada gambar 2 berikut
ini.
C. Penunjukan
Langsung Untuk
Penanganan Darurat
C.2 Penunjukan
Langsung Untuk
Penanganan
Darurat dan Untuk
Penanganan Bukan
Darurat
C.3 Pelaksanaan
Pengadaan BarangMelalui Pengadaan
Langsung
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
28/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
28 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
C.3 Paksanaan Pnadaan baran maui Pnadaan lansun
Pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui Pengadaan
langsung dijelaskan secara diagram yang dapat dilihat pada gambar 3
berikut ini.
C. Penunjukan
Langsung Untuk
Penanganan Darurat
C.2 Penunjukan
Langsung UntukPenanganan Darurat
dan Untuk
Penanganan Bukan
Darurat
C.3 Pelaksanaan
Pengadaan Barang
Melalui Pengadaan
Langsung
Gambar 2 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha
Menggunakan Metode Penunjukan Langsung
Opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antaraPPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan penyedia (apabila
diperlukan);
PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan penyedia membahasjenis, spesifikasi teknis , volume pekerjaan dan waktu
penyelesaian pekerjaan;
ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan DokumenPengadaan sesuai hasil pembahasan;
PPK menyusun dan menetapkan HPS untuk diserahkankepada ULP/Pejabat Pengadaan;
Dokumen Pengadaan disampaikan kepada penyedia;
Penyedia segera menyampaikan Dokumen Penawarandalam 1 (satu) sampul berisi: persyaratan administrasi,penawaran teknis, dan penawaran biaya, kepada ULP/
Pejabat Pengadaan
ULP/Pejabat Pengadaan memberikan penjelasan
ULP/Pejabat Pengadaan membuka Dokumen Penawarandan melakukan evaluasi administrasi , teknis, dan biaya
Dalam melakukan evaluasi, ULP/Pejabat Pengadaaan
melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untukmendapatkan biaya yang wajar serta dapat
dipertanggungjawabkan
Apabila hasil evaluasi dinyatakan tidakmemenuhi syarat, ULP/Pejabat
Pengadaan mengundang penyedia lain(apabila ada).
ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Berita Acara yangmemuat:
(1) nama dan alamat penyedia;(2) biaya penawaran terkoreksi dan biaya hasil negosiasi;(3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
(4) unsur-unsur yang dievaluasi;(5) keterangan lain yang dianggap perlu; dan(6) tanggal dibuat Berita Acara
ULP/Panitia Pengadaan menetapkan penyediaberdasarkan hasil evaluasi
ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil penetapan
penyedia yang ditunjuk di website K/L/D/I masing-masingdan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, yang
memuat:uraian singkat pekerjaan; nama dan alamatpenyedia; Nomor Pokok Wajib Pajak; dan biaya penawaran
terkoreksi dan biaya hasil negosiasi
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada APIP
K/L/D/I yang bersangkutan apabila dalam prosesPenunjukan Langsung menemukan indikasi penyimpangan
prosedur dan/atau KKN;
PPK menerbitkan SPPBJ dan segera mempersiapkanproses Kontrak/SPK.
Selesai
Mulai
Mulai
2
1
2
1
ULP/Pejabat Pengadaan mengundang sekaligusmenyampaikan Dokumen Pengadaan untuk Penunjukan
Langsung kepada penyedia yang akan ditunjuk.
Penyedia yang diundang menyampaikan DokumenKualifikasi, ULP/Pejabat Pengadaan langsung melakukanevaluasi dan pembuktian kualifikasi seperti pada Seleksi
Umum
1. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi Berbentuk Badan
Melalui Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat
2. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi Berbentuk BadanMelalui Penunjukan Langsung Bukan Untuk Penanganan
Darurat
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
29/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
29LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait dengan
pekerjaan Jasa Konsultansi yang dibutuhkan besertabiayanya secara tertulis melalui media elektronik maupun
non elektronik
Pejabat Pengadaan membandingkan biaya dan kualitas
paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda
Penyedia yang diundang menyampaikan penawaranadministrasi, teknis, dan biaya secara langsung sesuai
jadwal yang telah ditentukan dalam undangan
Pejabat Pengadaan membuka, mengevaluasi, melakukan
klarifikasi teknis dan negosiasi biaya pada saat penawarandisampaikan
Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara HasilPengadaan Langsung yang terdiri dari:a) nama peserta;b) biaya penawaran dan biaya penawaran terkoreksi;c) unsur-unsur yang dievaluasi;
d) keterangan lain yang dianggap perlu; dane) tanggal dibuatnya Berita Acara.
Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara kepadaPPK
Mulai
Pejabat Pengadaan mengundang calon penyedia yangdiyakini mampu untuk menyampaikan penawaran
administrasi, teknis, biaya, dan formulir isian kualifikasi.Undangan dilampiri Kerangka Acuan Kerja, dan
dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenispekerjaan yang dibutuhkan
PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan buktiperjanjian
Mulai
Gambar 3 Langkah pemilihan penyedia jasa konsultansi badan usaha dengan menggunakan
metode pengadaan langsung
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
30/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
30 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
D. Sksi Uu dan Sksi Sdrhana
Jasa Konsutansi brntuk Proranan
Pemilihan penyedia barang dengan menggunakan metode kontes memiliki sejumlah tahapan
tertentu. Tahapan pelaksanaan tersebut dijelaskan pada Gambar 4.
Gambar 4 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang Menggunan Metode Kontes
1. Pengumuman Kontes
2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen
Kontes
3. Pemberian Penjelasan
4. Penyampaian Barang yang AkanDikonteskan
5. Pembukaan Barang yang akan dikonteskanserta dokumen kontes
6. Pemeriksaan Administrasi dan Teknis
7. Pembuatan Berta Acara Hasil Kontes(BAHK)
8. Penetapan Pemenang Kontes
9. Pengumuman Pemenang Kontes
10. Penunjukan Pemenang Kontes
11. Surat Perjanjian
Mulai
Selesai
A. Pendahuluan F. Sayembara
B. Seleksi UmumJasa KonsultansiBerbentuk BadanUsaha
C. Penunjukan danPengadaan LangsungKonsultan BerbentukBadan Usaha
D. Seleksi Umum danSeleksi Sederhana
Jasa KonsultansiBerbentukPerorangan
E. Penunjukkan Langsungdan Pengadaan Lang-sung Jasa KonsultansiBerbentuk Perorangan
G. PelelanganGagal dan TindakLanjutnya
J. Latihan Kelompok
dan Tes
H. Penyusunandan PersiapanPelaksanaanKontrak
I. Pelaporan danPenyelesaianPekerjaan
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
31/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
3LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
D.1 Sksi Uu mtod evauasi Kuaitas Satu Sapu
D.1 Seleksi Umum
Metode EvaluasiKualitas Satu
Sampul
D.2 Seleksi Sederhana
Metode Evaluasi
Kualitas Satu
Sampul
Seleksi umum metode evaluasi kualitas satu sampul untuk pemilihan
penyedia jasa konsultansi perorangan terdiri dari sejumlah tahap sebagai
berikut :
. Pengumuman Pascakualifkasi.
2. Pendataran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan.
3. Pemberian Penjelasan.
4. Pemasukan Dokumen Penawaran.
5. Pembukaan Dokumen Penawaran.
6. Evaluasi Penawaran.
7. Evaluasi Kualifkasi.
8. Pembuktian Kualifkasi.
9. Pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi.
0. Penetapan pemenang.
. Pengumuman pemenang.
2. Sanggahan.
3. Sanggahan Banding.
4. Undangan klarifkasi dan negosiasi teknis dan biaya.
5. Klarifkasi dan negosiasi teknis dan biaya.
6. Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS).
7. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
1. Pengumuman Pascakualifkasi
Tata cara dan ketentuan ini sama dengan tata cara dan ketentuan pada
pengumuman prakualifkasi pada Pemilihan Jasa Konsultansi Bentuk
Badan.
2. Pendataran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan
Tata cara dan ketentuan ini sama dengan tata cara dan ketentuan
pendataran dan pengambilan dokumen pengadaan pada Pemilihan
Jasa Konsultansi Bentuk Badan
3. Pemberian Penjelasan
Tata cara dan ketentuan ini sama dengan tata cara dan ketentuan
pemberian penjelasan pada Pemilihan Jasa Konsultansi Bentuk
Badan
4. Pemasukan Dokumen Penawaran
Tata cara dan ketentuan ini sama dengan tata cara dan ketentuan
pemasukan dokumen penawaran pada Pemilihan Jasa Konsultansi
Bentuk Badan Seleksi Umum Metode Evaluasi Biaya Terendah Satu
Sampul, kecuali pada perorangan jumlah dokumen yang diserahkan
rangkap dua, satu asli dan satu rekaman.
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
32/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
32 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Pembukaan Dokumen Penawaran
Tata cara dan ketentuan ini hampir sama dengan tata cara dan ketentuan pembukaan dokumen penawaran
pada Pemilihan Jasa Konsultansi Bentuk Badan Seleksi Umum Metode Evaluasi Biaya Terendah Satu
Sampul. Perbedaannya adalah :
a. Bagi peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak boleh diwakilkan, dan
menunjukkan tanda pengenal kepada ULP.
b. Pada tahap ini belum dilakukan koreksi aritmatik.
c. Kelengkapan dokumen penawaran yang diperiksa :
i. Surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan mencantumkan
total penawaran biaya;
ii. Penawaran biaya (rincian biaya langsung personil dan biayalangsung non personil);
iii. Penawaran teknis;
iv. Dokumen isian kualifkasi; dan
v. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan (apabila ada).
6. Evaluasi Penawaran
A. ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi :
i. Evaluasi administrasi;
ii. Evaluasi teknis; dan
iii. Evaluasi biaya.
B. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran sama dengan ketentuan
umum pada Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Bentuk Badan.
C Evaluasi Administrasi :
i. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada
saat penilaian kualifkasi;
ii. Ketentuan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sama dengan ketentuan persyaratan
administrasi pada pemilihan penyedia jasa konsultansi bentuk badan. Bedanya dalam hal ini
semua ketentuan administrasi dilakukan oleh perorangan.
D. Evaluasi Teknis:
i. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
ii. Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan;
iii. Evaluasi teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap kriteria
yang dinilai dan bobot yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan, kemudian mem-
bandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta, dengan ketentuan :
. Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah: pendekatan dan metodologi, serta kualiikasi tenaga ahli;
2. Acuan yang digunakan untuk pembobotan sebagai berikut :
a. Pendekatan dan metodologi (0 20 %);
b. Kualifkasi tenaga ahli (80 00 %);
c. Jumlah (00 %);
d. Penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur, dalam rentang
tersebut di atas didasarkan pada jenispekerjaan yang akan dilaksanakan.
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
33/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
33LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Untuk jasa studi analisis perlu diberikan penekanan kepada pendekatan dan metodologi,
sedangkan untuk jasa supervisi dan perencanaan teknis penekanan lebih diberikan kepada
kualifkasi tenaga ahli.
iv. Pendekatan dan metodologi, penilaian dilakukan atas :
. Pemahaman peserta atas lingkup pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam KAK, pemaha
man atas sasaran/tujuan, kualitas metodologi, dan hasil kerja, sub unsur yang dinilai antara lain :
a. Pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, penilaian terutama meliputi : penger-
tian terhadap tujuan proyek/kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan (aspek-
aspek utama yang diindikasikan dalam KAK), dan pengenalan lapangan;
b. Kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi : ketepatan menganalisa masalah dan langkah
pemecahan yang diusulkan dengan tetap mengacu kepada persyaratan KAK, konsistensi
antara metodologi dengan rencana kerja, apresiasi terhadap inovasi, tanggapan terhadap KAK
khususnya mengenai data yang tersedia, orang bulan (person-month) tenaga ahli, uraian tugas,jangka waktu pelaksanaan laporan-laporan yang disyaratkan, jenis keahlian tenaga ahli yang
diperlukan, program kerja, jadwalpekerjaan, jadwal penugasan, organisasi, kebutuhan jumlah
orang bulan, dan kebutuhan asilitas penunjang;
c. Hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi antara lain:analisis, gambar-gambar kerja, spesifkasi
teknis,perhitungan teknis, dan laporan-laporan;
d. Fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK.
e. Peserta yang mengajukan gagasan baru yang meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan
dalam KAK diberikan nilai lebih.
. Kualifkasi tenaga ahli, penilaian dilakukan atas :i. Peserta dengan memperhatikan jenis keahlian, dan persyaratan yang telah diindikasikan
di dalam KAK;
ii. Sub unsur yang dinilai pada tenaga ahli, antara lain :
. Tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta
yang telah lulus ujian Negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar
negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah;
2. Pengalaman kerja proesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, didukung dengan
reerensi dari pengguna jasa. Bagi peserta yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin/
wakil pemimpin pelaksana pekerjaan (team leader/co team leader) dinilai pula pengalaman
sebagai pemimpin/wakil pemimpin tim;
3. Sertifkat keahlian/proesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluar-
kan, sesuai dengan keahlian/proesi yang disyaratkan dalam KAK, seperti sertiikat
ahli arsitek yang dikeluarkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia;
4. Lain-lain: penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia (bagi konsultan Asing), bahasa setempat,
aspek pengenalan(amiliarity) atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi (custom)setempat.
Personil yang menguasai/memahami aspek-aspek tersebut di atas diberikan nilai lebih tinggi.
g. Hasil evaluasi teknis harus melewati ambang batas nilai teknis (passing grade) yang ditetap-
kan dalam Dokumen Pemilihan;
h. Peserta yang lulus ambang batas nilai teknis dengan peringkat teknis terbaik dilanjutkan
dengan evaluasi biaya, sedangkan peserta yang lulus ambang batas nilai teknis dengan peringkat
teknis kedua dan ketiga menjadi pemenang cadangan berdasarkan peringkatnya;
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
34/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
34 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
i. Apabila tidak ada peserta yang lulus ambang batas nilai teknis maka seleksi dinyatakan gagal.
E. Evaluasi Biaya dan Koreksi Aritmatik:
i. Evaluasi biaya hanya dilakukan terhadap peserta yang lulus ambang batas nilai teknis dengan
peringkat teknis terbaik. Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi penawaran
biaya dilakukan terhadap :
. Kewajaran biaya pada rincian biaya langsung personil (remuneration); dan
2. Kewajaran biaya pada rincian biaya langsung non-personil (direct reimbursable cost).
ii. Setelah evaluasi biaya, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan :
. Kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan harus dilakukan pembetulan,
dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
2. Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan
pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong;
iii. Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran tidak menggugurkan penawaransebelum dilakukan negosiasi biaya.
7. Evaluasi Kualifkasi
a. Evaluasi kualifkasi dilakukan terhadap peserta yang lulus ambang batas nilai teknis dengan peringkat
teknis terbaik dan telah dilakukan evaluasi biaya.
b. Evaluasi ormulir isian kualifkasi dilakukan dengan sistem gugur.
c. Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifkasi sama dengan persyaratan kualifkasi jasa
konsultansi badan, bedanya ketentuan yang hanya untuk badan tidak berlaku untuk perorangan.
d. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifkasi secaratertulis namun tidak boleh mengubah substansi ormulir isian kualifkasi.
e. Penilaian kualifkasi dalam proses pascakualifkasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data
yang kurang tidak dapat dilengkapi.
. Apabila tidak ada yang lulus penilaian kualifkasi, maka seleksi dinyatakan gagal.
g. Evaluasi kualifkasi dapat dilakukan sebelum evaluasi penawaran.
8. Pembuktian Kualifkasi
Taca cara pembuktian sama dengan tata cara pembuktian kualifkasi pada Jasa Konsultansi Bentuk-
Badan.
9. Pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi
Tata caranya sama dengan tata cara Pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi ULP pada Pemilihan
Penyedia Jasa Konsultansi Bentuk Badan dengan Seleksi Umum Metode Evaluasi Biaya Terendah
Satu Sampul.
10. Penetapan pemenang
a. ULP membuat Surat Penetapan Pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi, untuk nilai
sampai dengan Rp0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah
b. PA pada K/L/I atau Kepala Daerah membuat Surat Penetapan Pemenang untuk nilai di atas
Rp0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setelah mendapat usulan dari ULP, dengan ketentuan :
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
35/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
35LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
i. Usulan penetapan pemenang ditembuskan kepada PPK dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan
ii. Apabila PA pada K/L/I atau Kepala Daerah tidak setuju dengan usulan ULP, maka PA pada
K/L/I atau Kepala Daerah memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan seleksi gagal.
c. Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat:
i. Nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
ii. Nama dan alamat peserta serta nilai teknis yang diperoleh;
iii. Besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi untuk peserta yang lulus ambang batas nilai teknis
dengan peringkat teknis terbaik;
iv. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
v. Hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan biaya.
d. Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang adalah:
i. Dokumen Pengadaan beserta adendum (apabila ada);
ii. BAPP;
iii. Berita Acara Hasil Evaluasi; daniv. Dokumen Penawaran dari pemenang dan pemenang cadangan dan 2 yang telah dipa-
ra anggota pokja ULP dan 2 (dua) wakil peserta.
e. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan mengakibatkan surat
penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konirmasi kepada peserta untuk mem-
perpanjang surat penawaran. Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang surat
penawaran dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi
11. Pengumuman pemenang
Ketentuan dan tata caranya sama dengan ketentuan dan tatacara pengumuman pemenang pada Pemilihan Jasa Konsultansi
Bentuk badan.
12. Sanggahan ogah
Ketentuan dan tata cara sanggahan sama dengan ketentuan
sanggahan pada Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Badan.
13. Sanggahan Banding
Ketentuan dan tata cara sanggah banding sama dengan keten-
tuan sanggah banding pada Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
Badan.
Pada langkah berikut ini (langkah 4 .sd. 7), yaitu :
a. Undangan klarifkasi dan negosiasi teknis dan biaya
b. Klarifkasi dan negosiasi teknis dan biaya
c. Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)
d. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa,
Ketentuan dan tata caranya sama dengan ketentuan dan tata cara untuk hal yang sama pada Pemilihan
Penyedia Jasa Konsultansi dengan Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Dua Sampul.
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
36/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
36 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
D.2 Sksi Sdrhana mtod evauasi Kuaitas Satu Sapu
Tahapan pelaksanaan Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Kualitas
Satu Sampul sama dengan tahapan pelaksanaan Seleksi Umum
Metode Evaluasi Kualitas Satu Sampul sebagaimana diilustrasikan
pada Gambar 4 di atas. Perbedaannya terletak pada waktu pengumuman,
waktu penayangan pengumuman Seleksi Sederhana Pascakualiikasi
dilakukan paling kurang 3 (tiga) hari kerja.
D. Seleksi Umum
Metode Evaluasi
Kualitas SatuSampul
D.2 Seleksi Sederhana
Metode Evaluasi
Kualitas Satu
Sampul
Ingat:
Kualifkasi Jasa
Konsultansi
Perorangan
menggunakan
Pascakualifkasi
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
37/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
37LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
e. Pnunjukkan lansun dan Pnadaan
lansun Jasa Konsutansi brntuk
Proranan
e.1 Pnunjukan lansun Untuk Pnananan Darurat
E.1 Penunjukan
Langsung Untuk
Penanganan
Darurat
E.2 Penunjukan
Langsung Bukan
Untuk Penanganan
Darurat
E.3 Pengadaan
Langsung
Pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi perorangan melalui
penunjukan langsung untuk pengadaan darurat hampir sama
dengan pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi berbentuk
badan melalui penunjukan langsung untuk penanganan darurat.
Perbedaannya terletak pada penilaian kualiikasi. Pada KonsultanBerbentuk Badan menggunakan prakualifkasi sedangkan pada Konsultan
Perorangan menggunakan pascakualifkasi. Proses pelaksanaan tersebut
dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini.
A. Pendahuluan F. Sayembara
B. Seleksi UmumJasa KonsultansiBerbentuk BadanUsaha
C. Penunjukan danPengadaan LangsungKonsultan BerbentukBadan Usaha
D. Seleksi Umum danSeleksi SederhanaJasa Konsultansi Ber-bentuk Perorangan
E. Penu njukkan Lang-sung dan PengadaanLangsung Jasa Kon-sultansi BerbentukPerorangan
G. PelelanganGagal dan TindakLanjutnya
J. Latihan Kelompok
dan Tes
H. Penyusunandan PersiapanPelaksanaanKontrak
I. Pelaporan danPenyelesaianPekerjaan
-
7/28/2019 Modul Pengadaan Berdasarkan PP 54 TH 2010 (2)
38/59
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSIMODUL
7
38 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
e.2 Pnunjukan lansun bukan Untuk Pnananan Darurat
Penunjukan Langsung bukan untuk penanganan darurat merupakan
penunjukan langsung untuk:a. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh (satu) Penyedia Jasa
Konsultansi; dan/atau
b. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh (satu) pemegang hak
cipta yang telah terdatar atau pih