P E N G G U N A L A P O R A N B A R A N G · 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang...

208
LAPORAN BARANG PENGGUNA KEMENTERIAN PERDAGANGAN WWW.GLOBALGEOMETRY.COM | 208 MANHATTAN ST. | 603-913-3600 TAHUN ANGGARAN 2019 AUDITED

Transcript of P E N G G U N A L A P O R A N B A R A N G · 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang...

  • LAPORAN BARANGPENGGUNA

    KEMENTERIANPERDAGANGAN

    W W W . G L O B A L G E O M E T R Y . C O M   |   2 0 8 M A N H A T T A N S T .   |   6 0 3 - 9 1 3 - 3 6 0 0

    TAHUN ANGGARAN 2019AUDITED

    Biro KeuanganTextboxBIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERALTAHUN 2020

  • CATATAN ATAS

    LAPORAN BMN

    (CaLBMN)

  • CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

    PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

    PERIODE TAHUN ANGGARAN 2019 AUDITED

    I. PENDAHULUAN

    - Dasar Hukum

    1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

    2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

    3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

    dan Tanggung Jawab Keuangan;

    4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

    Pemerintahan;

    5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang

    Milik Negara/Daerah;

    6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan

    dan Kinerja Instansi Pemerintah;

    7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang

    Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun

    2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

    Negara;

    8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013

    tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

    9. Peratuan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang

    Perubahan atas Peratuan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015

    tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan

    Kementerian Negara/Lembaga;

    10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang

    Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas

    Pemerintah Pusat;

    11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang tata Cara

    Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas

  • 2

    Pemerintah Pusat;

    12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara

    Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;

    13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara

    Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

    14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014

    tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

    15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang

    Penatausahaan Barang Milik Negara;

    16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata

    Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

    17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata

    Cara Rekonsiliasai Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan

    Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

    18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

    118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali

    Barang Milik Negara.

    - Entitas Pelaporan

    Kementerian Perdagangan adalah Kementerian yang bertugas

    menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan dalam pemerintahan

    untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

    Satker di lingkungan Kementerian Perdagangan yang pada Tahun 2019

    masih aktif adalah sebagai berikut :

    No Kode

    Satker

    Kode

    Wilayah

    Jenis

    Kewenangan Nama Satker

    SEKRETARIAT JENDERAL

    1 423027 0199 KP Pusat Pendidikan Dan Pelatihan

    Perdagangan

    2 447362 0199 KP Biro Umum

    3 423011 0199 KP Sekretariat Jenderal

    Kementerian Perdagangan

  • 3

    4 447353 0199 KP Biro Perencanaan

    5 403441 0199 KP Biro Organisasi Dan

    Kepegawaian

    6 403442 0199 KP Pusat Data Dan Sistem

    Informasi

    7 447757 0199 KP Badan Perlindungan Konsumen

    Nasional

    8 423012 0199 KP Biro Hubungan Masyarakat

    9 423018 0199 KP Pusat Promosi Perdagangan

    Indonesia (ITPC)

    10 403443 0199 KD Balai Pendidikan Dan Pelatihan

    Penguji Mutu Barang

    11 412389 0200 KP Pusat Pengembangan Sumber

    Daya Kemetrologian

    12 412251 5700 KP Atase Perdagangan Di Canberra

    (Australia)

    13 412260 5800 KP Atase Perdagangan Di

    Singapura (Singapura)

    14 412415 5400 KP Atase Perdagangan Di Madrid

    (Spanyol)

    15 412291 5900 KP Atase Perdagangan Di Cairo

    (Mesir)

    16 412245 5600 KP Atase Perdagangan Di Tokyo

    (Jepang)

    17 412194 5800 KP Atase Perdagangan Di Kuala

    Lumpur (Malaysia)

    18 412208 5400 KP Atase Perdagangan Di Brussel

    (Belgia)

    19 412239 5400 KP Atase Perdagangan Di London

    (Inggris)

    20 568263 5600 KP Kantor Dagang Dan Ekonomi

    Indonesiadi Taipei

    21 412370 5600 KP Atase Perdagangan Di New

    Delhi (India)

    22 560202 5600 KP Atase Perdagangan Di Beijing

    23 412276 5600 KP Konsul Perdagangan Di

    Hongkong (Hongkong)

    24 412358 5400 KP Atase Perdagangan Di Berlin

    (Jerman)

    25 412214 5100 KP Atase Perdagangan Di

    Washington Dc (Usa)

    26 412220 5400 KP Atase Perdagangan Di Den Haag

    (Nederland)

  • 4

    27 412302 5300 KP Atase Perdagangan Di Moscow

    (Ussr)

    28 412333 5400 KP Atase Perdagangan Di Paris

    (Perancis)

    29 412311 5400 KP Atase Perdagangan Ptri Di

    Jenewa (Swiss)

    30 524472 5400 KP Indonesian Trade Negotiator

    /Dubes Wto Di Jenewa

    31 412421 5100 KP Atase Perdagangan Di Ottawa

    (Canada)

    32 412327 5600 KP Atase Perdagangan Di Seoul

    (Korea Selatan)

    33 412282 5800 KP Atase Perdagangan Di Manila

    (Philipina)

    34 412409 5300 KP Atase Perdagangan Di Roma

    (Italy)

    35 412188 5800 KP Atase Perdagangan Di Bangkok

    (Thailand)

    36 412364 5900 KP Atase Perdagangan Di Riyadh

    (Arab Saudi)

    37 352590

    KP Atase Perdagangan Di Hanoi

    (Vietnam)

    DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

    38 412503 0199 KP Direktorat Barang Kebutuhan

    Pokok Dan Barang Penting

    39 447718 0199 KP Sekretariat Ditjen Perdagangan

    Dalam Negeri

    40 447724 0199 KP Direktorat Sarana Distribusi

    Dan Logistik

    41 447749 0199 KP Direktorat Bina Usaha Dan

    Pelaku Distribusi

    42 423033 0199 KP Direktorat Penggunaan Dan

    Pemasaran Produk Dalam Negeri

    43 19043 0100 DK

    Dinas Koperasi, Usaha Mikro

    Kecil, Menengah Dan

    Perdagangan Dki Jakarta

    44 20758 0207 TP

    Dinas Koperasi Ukm

    Perdagangan Dan Perindustrian

    Cianjur

    45 29099 0200 DK Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Jawa Barat

    46 29456 0218 TP Dinas Perdagangan Dan

    Perindustrian Kabupaten

  • 5

    Kuningan

    47 30953 0309 TP Dinas Perdagangan Dan

    Perindustrian Kabupaten Pati

    48 31441 0314 TP

    Dinas Perdagangan, Koperasi,

    Usaha Kecil Dan Menengah Kab.

    Blora

    49 31554 0315 TP

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten

    Banyumas

    50 31749 0320 TP

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan, Koperasi, Usaha

    Kecil Menengah Kabupaten

    Temanggung

    51 31750 0317 TP

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten

    Purbalingga

    52 32136 0321 TP

    Dinas Perdagangan, Koperasi,

    Usaha Kecil Dan Menengah

    Kabupaten Wonosobo

    53 32544 0325 TP

    Dinas Perdagangan Dan

    Perindustrian Kabupaten

    Boyolali

    54 39094 0300 DK Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Jawa Tengah

    55 40360 0403 TP

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten

    Gunungkidul

    56 49057 0400 DK Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Diy

    57 50758 0507 TP

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten

    Sumenep

    58 51452 0554 TP

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten

    Pasuruan

    59 51604 0516 TP Dinas Perdagangan Kabupaten

    Lumajang

    60 51907 0519 TP

    Dinas Perindustrian

    Perdagangan Koperasi

    Kabupaten Nganjuk

    61 52852 0528 TP

    Dinas Koperasi, Perindustrian

    Dan Perdagangan Kabupaten

    Tuban

  • 6

    62 52954 0529 TP

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten

    Lamongan

    63 55233 0552 TP

    Dinas Koperasi, Perindustrian

    Dan Perdagangan Kota

    Mojokerto

    64 59112 0500 DK

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan Dan Koperasi

    Provinsi Jawa Timur

    65 60727 0607 TP

    Dinas Perdagangan, Koperasi,

    Usaha Kecil Dan Menengah

    Kabupaten Aceh Tengah

    66 61002 0610 TP

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan, Koperasi Dan Ukm

    Kabupaten Aceh Singkil

    67 61226 0612 TP

    Dinas Koperasi Usaha Dan Kecil

    Menengah, Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten Aceh

    Barat Daya

    68 69078 0600 DK

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan, Koperasi Dan Ukm

    Aceh

    69 69292 0603 TP

    Dinas Perdagangan

    Perindustrian Koperasi Dan

    Usaha Kecil Menengah

    Kabupaten Aceh Utara

    70 69376 0651 TP Dinas Koperasi Ukm Dan

    Perdagangan Kota Banda Aceh

    71 70452 0704 TP

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten

    Tapanuli Tengah

    72 70803 0708 TP

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten

    Tapanuli Utara

    73 71632 0716 TP

    Dinas Koperasi, Perdagangan

    Dan Perindustrian Kabupaten

    Humbang Hasundutan

    74 72516 0725 TP

    Dinas Perdagangan Dan

    Koperasi Dan Usaha Kecil Dan

    Menengah Kabupaten Labuhan

    Batu Utara

    75 72613 0726 TP

    Dinas

    Perdagangan, Ketenagakerjaan

    Dan Koperasi Kabupaten Nias

    Utara

  • 7

    76 75614 0756 TP Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kota Sibolga

    77 79074 0700 DK

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Provinsi Sumatera

    Utara

    78 80133 0801 TP

    Dinas Perindustrian

    Perdagangan Koperasi Usaha

    Kecil Dan Menengah Kabupaten

    Agam

    79 81317 0813 TP

    Dinas Perdagangan,

    Perindustrian, Koperasi Dan

    Ukm Kabupaten Sijunjung

    80 89081 0800 DK Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Sumatera Barat

    81 99267 0900 DK

    Dinas Perdagangan, Koperasi,

    Usaha Kecil Dan Menengah

    Provinsi Riau

    82 100257 1002 TP

    Dinas Koperasi, Usaha Kecil

    Menengah, Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten

    Tanjung Jabung Barat

    83 100446 1004 TP

    Dinas Koperasi, Usaha Kecil

    Menengah, Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten

    Sarolangun

    84 100705 1007 TP

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten

    Tanjung Jabung Timur

    85 109070 1000 DK Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Provinsi Jambi

    86 111078 1110 TP

    Dinas Perdagangan Dan

    Perindustrian Kabupaten Ogan

    Komering Ulu Timur

    87 115166 1151 TP Dinas Perdagangan Kota

    Palembang

    88 115435 1154 TP

    Dinas

    Perindustrian,Perdagangan,

    Koperasi Ukm Kota Pagar Alam

    89 119078 1100 DK Dinas Perdagangan Provinsi

    Sumatera Selatan

    90 120253 1202 TP Dinas Perdagangan Kabupaten

    Lampung Tengah

    91 120911 1209 TP Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten

  • 8

    Pesawaran

    92 129069 1200 DK Dinas Perdagangan Provinsi

    Lampung

    93 129261 1203 TP Dinas Perdagangan Kabupaten

    Lampung Utara

    94 130659 1306 TP

    Dinas Koperasi Usaha Kecil

    Menengah, Perdagangan Dan

    Perindustrian Kabupaten

    Ketapang

    95 131113 1311 TP Dinas Perdagangan Kabupaten

    Kayong Utara

    96 139074 1300 DK Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kalimantan Barat

    97 140306 1403 TP

    Dinas Perdagangan Koperasi

    Dan Ukm Kabupaten Barito

    Selatan

    98 141204 5801 TP

    Dinas Perdagangan,

    Perindustrian, Koperasi Dan

    Ukm Kabupaten Murung Raya

    99 149071 1400 DK

    Dinas Perdagangan Dan

    Perindustrian Provinsi

    Kalimantan Tengah

    100 150153 1501 TP Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten Banjar

    101 150344 1503 TP

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan, Koperasi Dan Ukm

    Kab.Tapin

    102 150452 1504 TP Dinas Perdagangan Kabupaten

    Hulu Sungai Selatan

    103 151004 1510 TP

    Dinas Perdagangan Dan

    Perindustrian Kabupaten Tanah

    Bumbu

    104 159068 1500 DK Dinas Perdagangan Provinsi

    Kalimantan Selatan

    105 160255 1602 TP

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan, Koperasi, Usaha

    Kecil Dan Menengah Kab Paser

    106 160404 1604 TP

    Dinas Koperasi, Perindustrian

    Dan Perdagangan Kabupaten

    Berau

    107 160943 1609 TP

    Dinas Koperasi, Ukm,

    Perindustrian Dan Perdagangan

    Kab. Penajam Paser Utara

  • 9

    108 169070 1600 DK

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan, Koperasi Dan

    Umkm Provinsi Kalimantan

    Timur

    109 171306 1713 TP

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan, Koperasi, Umkm

    Kabupaten Bolaang Mongondow

    Selatan

    110 175365 1753 TP Dinas Perdagangan Kota Bitung

    111 175408 1754 TP

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan, Koperasi Dan

    Penanaman Modal Kota

    Kotamobagu

    112 179067 1700 DK Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Sulawesi Utara

    113 179233 1702 TP Dinas Perdagangan Kabupaten

    Minahasa

    114 180277 1802 TP

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten

    Donggala

    115 180747 1807 TP Disperindagkop Ukm Kabupaten

    Banggai Kepulauan

    116 180942 1809 TP Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kab. Tojo Una-Una

    117 181405 1814 TP

    Dinas Koperasi Umkm

    Perindustrian Dan Perdagangan

    Daerah Kabupaten Morowali

    Utara

    118 185159 1952 TP Dinas Perdagangan Kota Pare-

    Pare

    119 189081 1800 DK

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Daerah Provinsi

    Sulawesi Tengah

    120 189248 1806 TP

    Dinas Perdagangan Dan

    Perindustrian Daerah

    Kabupaten Morowali

    121 190244 1902 TP Dinas Perdagangan Dan

    Perindustrian Kabupaten Gowa

    122 190332 1903 TP Dinas Perdagangan Kabupaten

    Wajo

    123 190757 1907 TP Dinas Koperasi, Ukm Dan

    Perdagangan Kabupaten Maros

  • 10

    124 191438 1914 TP

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan, Koperasi Dan Ukm

    Kabupaten Kepulauan Selayar

    125 191630 1916 TP

    Dinas Koperasi, Usaha, Kecil,

    Menengah Dan Perdagangan

    Kabupaten Barru

    126 192292 1922 TP

    Dinas Perdagangan,

    Perindustrian, Koperasi Dan

    Usaha Kecil Menengah

    Kabupaten Luwu Utara

    127 192434 1924 TP

    Dinas Perdagangan, Koperasi,

    Usaha Kecil Dan Menengah

    Kabupaten Luwu Timur

    128 192515 1925 TP Dinas Perdagangan Kabupaten

    Toraja Utara

    129 199073 1900 DK

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Provinsi Sulawesi

    Selatan

    130 199399 1901 TP

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan, Esdm Kabupaten

    Pinrang

    131 199450 1909 TP Dinas Perdagangan Kabupaten

    Luwu

    132 199463 1910 TP

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan Dan Penanaman

    Modal Kabupaten Sinjai

    133 199478 1911 TP

    Dinas Perdagangan Dan

    Perindustrian Kabupaten

    Bulukumba

    134 199486 1912 TP

    Dinas Koperasi, Usaha Kecil,

    Menengah Dan Perdagangan

    Kabupaten Bantaeng

    135 199498 1913 TP

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan, Pertambangan

    Dan Energi Kabupaten

    Jeneponto

    136 199514 1915 TP Dinas Perdagangan Kabupaten

    Takalar

    137 199543 1918 TP

    Dinas Koperasi, Perindustrian

    Dan Perdagangan Kabupaten

    Pangkajene Kepulauan

    138 199554 1919 TP

    Dinas Perdagangan,

    Perindustrian, Koperasi Dan

    Usaha Kecil Menengah

    Kabupaten Soppeng

  • 11

    139 199561 1921 TP

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten

    Enrekang

    140 200538 2005 TP

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten Konawe

    Selatan

    141 200631 2006 TP

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan, Koperasi Dan Ukm

    Kabupaten Bombana

    142 200705 2007 TP

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten

    Wakatobi

    143 205229 2052 TP

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan, Koperasi, Usaha

    Kecil Menengah Kota Bau-Bau

    144 209068 2000 DK Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Sulawesi Tenggara

    145 209220 2004 TP Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten Kolaka

    146 210161 2101 TP

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten Maluku

    Tengah

    147 219059 2100 DK Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Provinsi Maluku

    148 219195 2103 TP

    Dinas Perindustrian

    Perdagangan Dan Tenaga Kerja

    Kabupaten Kepulauan Tanimbar

    149 220214 2202 TP

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan Dan Koperasi Kab.

    Jembrana

    150 220854 2208 TP

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten

    Tabanan

    151 229065 2200 DK Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Bali

    152 229232 2251 TP Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kota Denpasar

    153 230159 2301 TP

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten Lombok

    Barat

    154 230243 2302 TP

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten Lombok

    Tengah

  • 12

    155 230451 2304 TP Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kab. Bima

    156 235157 2351 TP Dinas Perdagangan Kota

    Mataram

    157 235229 2352 TP Dinas Koperasi Perindustrian

    Dan Perdagangan Kota Bima

    158 239077 2300 DK Dinas Perdagangan Provinsi

    Nusa Tenggara Barat

    159 239259 2303 TP

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten Lombok

    Timur

    160 240734 2407 TP

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten Flores

    Timur

    161 241238 2412 TP

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten Sumba

    Barat

    162 241364 2413 TP

    Dinas Koperasi, Perindustrian

    Dan Perdagangan Pengusaha

    Kecil Menengah Kab. Lembata

    163 241712 2417 TP

    Dinas Koperasi, Ukm,

    Perindustrian Dan Perdagangan

    Kab. Nagekeo

    164 249096 2400 DK

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Provinsi Nusa

    Tenggara Timur

    165 251906 2519 TP

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten

    Pegunungan Bintang

    166 259063 2500 DK

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan Dan Koperasi

    Provinsi Papua

    167 259346 2517 TP

    Dinas Koperasi,Usaha Kecil Dan

    Menengah, Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten Keerom

    168 260502 2605 TP Dinas Perdagangan Kabupaten

    Kaur

    169 269070 2600 DK Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Bengkulu

    170 269205 2601 TP Dinas Perdagangan Kabupaten

    Bengkulu Utara

    171 269225 2603 TP

    Dinas Koperasi, Ukm,

    Perindustrian Dan Perdagangan

    Kabupaten Rejang Lebong

  • 13

    172 280742 2807 TP

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan, Koperasi, Dan

    UKM Kabupaten Halmahera

    Barat

    173 280831 2308 TP

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten Lombok

    Utara

    174 289070 2800 DK Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Prov Maluku Utara

    175 289226 2853 TP

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan, Koperasi Usaha

    Kecil Dan Menengah Kota Tidore

    Kepulauan

    176 299340 2900 DK Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Banten

    177 309144 3000 DK Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Bangka Belitung

    178 319059 3100 DK Dinas Koperindag Provinsi

    Gorontalo

    179 319175 03TP TP

    Dinas Perindustrian

    Perdagangan Koperasi & Ukm

    Kabupaten Pohuwato

    180 329056 3200 DK

    Dinas Perindustrian

    Perdagangan Dan Koperasi

    Provinsi Kepulauan Riau

    181 330206 3302 TP Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten Sorong

    182 330358 3303 TP Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kab. Fak Fak

    183 330730 3307 TP

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan, Koperasi, Usaha

    Kecil Dan Menengah Kab. Teluk

    Wondama

    184 331209 3312 TP

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten

    Manokwari Selatan

    185 339052 3300 DK Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Papua Barat

    186 340082 3400 DK

    Dinas Koperasi, Ukm

    Perindustrian Dan Perdagangan

    Provinsi Sulawesi Barat

    187 340179 3401 TP

    Dinas Koperasi, Ukm,

    Perindustrian Dan Perdagangan

    Kabupaten Majene

  • 14

    188 340245 3402 TP Dinas Perdagangan Kabupaten

    Mamuju

    189 340451 3404 TP

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan, Koperasi, Dan

    Ukm Kabupaten Polewali

    Mandar

    190 340538 3405 TP

    Dinas Koperasi, Usaha Mikro

    Kecil Menengah, Perindustrian

    Dan Perdagangan Kabupaten

    Mamasa

    191 352420 720 TP

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kab. Sedang

    Bedagai

    192 352421 705 TP Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kab. Simalungun

    193 352422 807 TP

    Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan

    Menengah, Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten Tanah

    Datar

    194 352429 1103 TP

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten Musi

    Banyuasin

    195 352433 1009 TP

    Dinas Koperasi, Usaha Kecil

    Menengah, Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten Muaro

    Jambi

    196 352434 2609 TP

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan, Koperasi Dan

    UMKM Kab. Bengkulu Tengah

    197 352443 214 TP

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan Dan Pengelolaan

    Pasar Kab. Garut

    198 352444 211 TP

    Dinas Koperasi Umkm

    Perdagangan Dan Perindustrian

    Kabupaten Subang

    199 352447 513 TP Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten Malang

    200 352448 505 TP

    Dinas Perdagangan Dan

    Perindustrian Kabupaten

    Sampang

    201 352449 502 TP Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kab. Mojokerto

    202 352457 1302 TP

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan, Koperasi Dan

    Usaha Mikro Kabupaten

  • 15

    Sanggau

    203 352458 1507 TP

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan, Koperasi Dan

    UMKM Kab. Tabalong

    204 352461 3502 TP Dinas Perdagangan Kabupaten

    Nunukan

    205 352465 1812 TP Dinas Perdagangan Dan

    Perindustrian Kabupaten Sigi

    206 352466 2009 TP

    Dinas Koperasi, Ukm,

    Perindustrian Dan Perdagangan

    Kabupaten Konawe

    207 352468 2002 TP Dinas Perindag Kabupaten

    Buton Tengah

    208 352469 2003 TP Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kab. Muna Barat

    209 352473 2802 TP

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan, Koperasi Dan

    Usaha Kecil Menengah

    Kabupaten Halmahera Tengah

    210 352474 2105 TP

    Dinas Perdagangan Dan

    Perindustrian Kab. Kepulauan

    Aru

    211 352482 2010 TP

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan, Koperasi Dan Ukm

    Kab. Konawe Utara

    212 401750 806 TP

    Dinas Koperasi, Usaha Mikro

    Kecil Menengah, Perdagangan

    Dan Perindustrian Kabupaten

    Pesisir Selatan

    213 401755 3251 TP Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kota Batam

    214 401760 1118 TP

    Dinas Perdagangan Dan

    Perindustrian Kabupaten

    Penukal Abab Lematang Ilir

    215 401772 506 TP

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten

    Pamekasan

    216 401774 555 TP

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten

    Probolinggo

  • 16

    217 401775 525 TP

    Dinas Perdagangan Koperasi

    Dan Usaha Mikro Kabupaten

    Ponorogo

    218 401786 1402 TP

    Dinas Perdagangan Dan

    Perindustrian Kabupaten Barito

    Utara

    219 401790 1751 TP Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kota Manado

    220 401791 1804 TP Dinas Perdagangan Kabupaten

    Banggai

    221 401795 2003 TP Dinas Perdagangan Dan

    Perindustrian Kabupaten Muna

    222 401796 2012 TP

    Dinas Perdagangan,

    Perindustrian, Koperasi, Usaha

    Kecil Dan Menengah Kabupaten

    Kolaka Timur

    223 401797 2002 TP Dinas Perdagangan Kabupaten

    Buton

    224 401798 2054 TP

    Dinas Koperasi, Usaha Kecil

    Menengah, Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten Buton

    Selatan

    225 403724 1104 TP

    Dinas Perdagangan Dan

    Perindustrian Kabupaten Ogan

    Komering Ulu

    226 403727 2602 TP

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan, Koperasi Dan

    Usaha Mikro Kabupaten

    Bengkulu Selatan

    227 403735 351 TP Dinas Perdagangan Kota

    Semarang

    228 403736 520 TP

    Dinas Koperasi Dan Usaha

    Mikro Dan Perdagangan

    Kabupaten Trenggalek

    229 403746 1608 TP

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten Kutai

    Timur

    230 403748 1906 TP

    Dinas Perdagangan Dan

    Perindustrian Kabupaten Tana

    Toraja

    231 403751 2805 TP

    Dinas Koperasi Dan Ukm,

    Perindustrian Dan Perdagangan

    Kabupaten Kepulauan Sula

  • 17

    232 403753 2808 TP

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan, Koperasi Dan

    Usaha Mikro Kecil Menengah

    Kabupaten Pulau Morotai

    233 403755 3306 TP

    Dinas Perdagangan,

    Perindustrian Koperasi Ukm

    Kab. Teluk Bintuni

    234 417752 3500 DK

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan, Koperasi Dan

    Umkm Provinsi Kalimantan

    Utara

    235 444755 3406 TP

    Dinas Perdagangan Dan

    Perindustrian Kabupaten

    Mamuju Tengah

    236 444760 1207 TP

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kabupaten

    Lampung Timur

    237 444762 2803 TP

    Dinas Perdagangan Dan

    Perindustrian Kabupaten

    Halmahera Utara

    DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

    238 19016 100 DK

    Dinas Koperasi, Usaha Mikro

    Kecil, Menengah Dan

    Perdagangan Dki Jakarta

    239 29020 200 DK Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Jawa Barat

    240 39028 300 DK Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Jawa Tengah

    241 49019 400 DK Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Prov. Diy

    242 59025 500 DK

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan Dan Koperasi

    Provinsi Jawa Timur

    243 69017 600 DK

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan, Koperasi Dan Ukm

    Aceh

    244 79016 700 DK

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Provinsi Sumatera

    Utara

    245 89032 800 DK Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Sumatera Barat

    246 99021 900 DK

    Dinas Perdagangan, Koperasi,

    Usaha Kecil Dan Menengah

    Provinsi Riau

  • 18

    247 109020 1000 DK Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Provinsi Jambi

    248 119025 1100 DK Dinas Perdagangan Provinsi

    Sumatera Selatan

    249 129020 1200 DK Dinas Perdagangan Provinsi

    Lampung

    250 139022 1300 DK Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Kalimantan Barat

    251 149023 1400 DK

    Dinas Perdagangan Dan

    Perindustrian Provinsi

    Kalimantan Tengah

    252 159025 1500 DK Dinas Perdagangan Provinsi

    Kalimantan Selatan

    253 169071 1600 DK

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan, Koperasi Dan

    Umkm Provinsi Kalimantan

    Timur

    254 179025 1700 DK Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Sulawesi Utara

    255 189020 1800 DK

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Daerah Provinsi

    Sulawesi Tengah

    256 199074 1900 DK Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Sulawesi Selatan

    257 209021 2000 DK Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Sulawesi Tenggara

    258 219021 2100 DK Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Provinsi Maluku

    259 229020 2200 DK Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Bali

    260 239029 2300 DK Dinas Perdagangan Provinsi

    Nusa Tenggara Barat

    261 249021 2400 DK

    Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Provinsi Nusa

    Tenggara Timur

    262 259026 2500 DK

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan Dan Koperasi

    Provinsi Papua

    263 269024 2600 DK Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Bengkulu

  • 19

    264 289019 2800 DK Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Prov Maluku Utara

    265 299023 2900 DK Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Banten

    266 309025 3000 DK Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Bangka Belitung

    267 319024 3100 DK Dinas Koperindag Provinsi

    Gorontalo

    268 329036 3200 DK

    Dinas Perindustrian

    Perdagangan Dan Koperasi

    Provinsi Kepulauan Riau

    269 339008 3300 DK Dinas Perindustrian Dan

    Perdagangan Papua Barat

    270 340078 3400 DK

    Dinas Koperasi, Ukm

    Perindustrian Dan Perdagangan

    Provinsi Sulawesi Barat

    271 412477 0199 KP Sekretariat Direktorat Jenderal

    Perdagangan Luar Negeri

    272 417753 3500 DK

    Dinas Perindustrian,

    Perdagangan, Koperasi Dan

    Umkm Provinsi Kalimantan

    Utara

    273 447378 0199 KP Direktorat Ekspor Produk

    Pertanian Dan Kehutanan

    274 447384 0199 KP Direktorat Ekspor Produk

    Industri Dan Pertambangan

    275 447390 0199 KP Direktorat Impor

    276 447404 0199 KP Direktorat Fasilitasi Ekspor Dan

    Impor

    277 447567 0199 KP Direktorat Pengamanan

    Perdagangan

    DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN

    INTERTNASIONAL

    278 561708 0199 KP Direktorat Jenderal Perundingan

    Perdagangan Internasional

    INSPEKTORAT JENDERAL

    279 423058 0199 KP Inspektorat Jenderal

    Kementerian Perdagangan

    DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

    280 412483 0199 KP Sekretariat Direktorat Jenderal

    Pengembangan Ekspor Nasional

  • 20

    281 447554 0199 KP Direktorat Jenderal

    Pengembangan Ekspor Nasional

    282 447562 0199 KP Direktorat Pengembangan

    Promosi Dan Citra

    283 547931 0199 KP Balai Besar Pendidikan Dan

    Pelatihan Ekspor Indonesia

    BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

    284 412492 0199 KP Badan Pengawas Perdagangan

    Berjangka Komoditi

    BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN

    285 423064 0199 KP Badan Pengkajian Dan

    Pengembangan Perdagangan

    DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB

    NIAGA

    286 403444 0199 KP Direktorat Tertib Niaga

    287 412512 0200 KP Direktorat Metrologi

    288 447365 0199 KP Sekretariat Ditjen Perlindungan

    Konsumen Dan Tertib Niaga

    289 447730 0199 KP Direktorat Pengawasan Barang

    Beredar Dan Jasa

    290 447755 0199 KP Direktorat Pemberdayaan

    Konsumen

    291 447761 0700 KD Balai Standardisasi Metrologi

    Legal Regional I

    292 447770 1900 KD Balai Standardisasi Metrologi

    Legal IV

    293 447775 0400 KP Balai Standardisasi Metrologi

    Legal II

    294 447777 1500 KD Balai Standardisasi Metrologi

    Legal Regional III

    295 448044 0199 KP Direktorat Standardisasi Dan

    Pengendalian Mutu

    296 647927 0199 KP Balai Pengujian Mutu Barang

  • 21

    297 647931 0199 KP Balai Kalibrasi

    298 890563 0199 KP Balai Sertifikasi

    - Periode Laporan

    Periode Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2019 Audited ini mulai

    tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

    II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

    Secara umum, kebijakan penatausahaan BMN bagi Kementerian/ Lembaga

    harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

    Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan

    Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang

    Milik Negara yang bertujuan menciptakan tertib administrasi dan mendukung

    tertib pengelolaan BMN. Ruang lingkup penatausahaan meliputi pembukuan,

    inventarisasi dan pelaporan BMN. Kepala Kementerian/Lembaga berkedudukan

    sebagai pengguna barang yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab

    untuk menggunakan BMN, memelihara BMN dan menjaga keberadaan fisik

    BMN agar dapat dipergunakan secara optimal sesuai peruntukannya.

    Kodefikasi BMN mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor

    327/KM.06/2019 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Menteri

    Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi

    Barang Milik Negara. Kewajiban rekonsiliasi internal antara UAKPB/UAPB

    dengan UAKPA/UAPA dilakukan dengan berpedoman Keputusan Menteri

    Keuangan Nomor 385/KM.06/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang

    Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara.

    Penerapan penyusutan aset tetap pada Entitas Pemerintah Pusat telah

    diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan:

    1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan

    Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

    2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan

    atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul

  • 22

    Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

    Pemerintah Pusat;

    3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel

    Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset

    Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

    Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, aset yang

    digunakan oleh pemerintah termasuk aset tak berwujud yang mempunyai

    manfaat ekonomi atau potensi jasa terbatas. Oleh karena itu diperlukan

    penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan manfaat ekonomi atau

    potensi jasa aset tak berwujud. Untuk itu terkait aset tak berwujud, Pemerintah

    telah menerbitkan :

    1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara

    Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas

    Pemerintah Pusat;

    2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa

    Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak

    Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

    Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang

    Penatausahaan Barang Milik Negara, nilai minimum kapitalisasi BMN dengan

    tahun perolehan mulai tahun 2018 adalah sebagai berikut:

    1. sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk:

    a. Peralatan dan mesin; atau

    b. Aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan

    2. sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta

    Rupiah) untuk

    a. gedung dan bangunan; atau

    b. aset tetap renovasi gedung dan bangunan.

    Sedangkan ketentuan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi BMN

    dengan tahun perolehan sebelum tahun 2018 tetap berpedoman pada

    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan

    BMN.

  • 23

    III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

    Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2019 Audited merupakan

    laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola

    oleh Kementerian Perdagangan. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan

    ekstrakomptabel) yang disajikan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar

    Rp 7.138.236.871.965,- (Tujuh Triliun Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Dua

    Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan

    Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal

    laporan sebesar Rp 7.404.040.671.467,- (Tujuh Triliun Empat Ratus Empat

    Milyar Empat Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam

    Puluh Tujuh Rupiah), dan nilai mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran

    2019 sebesar Rp -265.803.799.502,- (Minus Dua Ratus Enam Puluh Lima Milyar

    Delapan Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus

    Dua Rupiah). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan

    transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan

    merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau

    penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun

    berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi

    penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain

    APBN periode tahun berjalan.

    Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2019 Audited merupakan

    himpunan dari LBKP pada 9 (Sembilan) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna

    Barang Tingkat Eselon I, yang terdiri atas 65 (Enam Puluh Lima) satker Kantor

    Pusat, 4 (Empat) satker Kantor Daerah, 68 (Enam Puluh Delapan) satker

    Dekonsentrasi, 319 (Tiga Ratus Sembilan Belas) satker Tugas Pembantuan.

    Satker Tugas Pembantuan tersebut adalah satker-satker yang masih aktif

    maupun inaktif yaitu yang sudah tidak menerima DIPA pada Tahun Anggaran

    2019 namun masih memiliki BMN.

    Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu

    guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini

    terdiri atas:

    1. Laporan Posisi BMN di Neraca;

    2. Laporan Barang Persediaan;

  • 24

    3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);

    4. Laporan Dalam Pengerjaan (KDP);

    5. Laporan Aset Tak Berwujud;

    6. Laporan Barang Bersejarah;

    7. Laporan Penyusutan;

    8. Laporan Barang Rusak Berat;

    9. Laporan Barang Hilang;

    10. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya

    (BPYBDS);

    11. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;

    12. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR )internal Laporan BMN-Laporan Keuangan

    pada Kementerian Perdagangan;

    13. Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan

    14. Arsip Data Komputer (ADK).

    IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER 31 DESEMBER 2019

    1. Saldo Awal Tahun Anggaran 2019 Audited

    Nilai BMN per 1 Januari 2019 Kementerian Perdagangan adalah sebesar

    Rp 7.404.040.671.467,- (Tujuh Triliun Empat Ratus Empat Milyar Empat Puluh

    Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh

    Rupiah) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan

    dalam Neraca) sebesar Rp 7.403.738.606.247,- (Tujuh Triliun Empat Ratus

    Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Ribu Dua

    Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp

    302.065.220,- (Tiga Ratus Dua Juta Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua

    Puluh Rupiah).

    2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Kementerian Perdagangan

    Mutasi BMN periode Tahun Anggaran 2019 Audited adalah sebagai berikut:

    a. Barang Persediaan

    Saldo Barang Persediaan pada Kementerian Perdagangan per 31

    Desember 2019 sebesar Rp 3.361.324.634.214,- (Tiga Triliun Tiga Ratus

    Enam Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus

  • 25

    Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah), jumlah tersebut

    terdiri dari saldo awal Rp 3.881.570.620.917,- (Tiga Triliun Delapan Ratus

    Delapan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Dua

    Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah) dan total mutasi Barang

    Persediaan selama periode laporan sebesar Rp -520.245.986.703,- (Minus

    Lima Ratus Dua Puluh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan

    Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah).

    Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

    Saldo Awal

    (Rp)

    Mutasi

    (Rp)

    Saldo Akhir

    (Rp)

    117111 Barang Konsumsi 5.014.617.407 (736.624.517) 4.277.992.890

    117112 Amunisi - 49.000.000 49.000.000

    117113 Bahan untuk Pemeliharaan 43.023.042 27.552.411 70.575.453

    117114 Suku Cadang 63.288.604 2.711.428 66.000.032

    117121 Pita Cukai, Materai dan Leges 37.500 470.800 508.300

    117122 Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan

    kepada Masyarakat 3.445.642.428.675 (552.703.484.219) 2.892.938.944.456

    117124 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau

    diserahkan kepada Masyarakat 44.692.417.518 (217.835.420) 44.474.582.098

    117126 Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada

    Masyarakat 1.156.667.119 - 1.156.667.119

    117127 Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada

    Masyarakat 549.136.000 1.820.874.000 2.370.010.000

    117128 Barang Persediaan Lainnya untuk

    Dijual/Diserahkan ke Masyarakat72.625.677.600

    22.964.268.250 95.589.945.850

    117129 Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada

    Masyarakat-Dalam 311.106.427.821 9.178.053.495 320.284.481.316

    117131 Bahan Baku 64.399.890 (25.347.690) 39.052.200

    117141 Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial - - -

    117199 Persediaan Lainnya 612.499.741 (605.625.241) 6.874.500

    Jumlah 3.881.570.620.917 (520.245.986.703) 3.361.324.634.214

    Uraian

    Total nilai Barang Persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang

    adalah sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah) yang terdiri dari Barang Persediaan

    dengan kondisi rusak senilai Rp 0,- (Nol Rupiah) dan kondisi usang

    senilai Rp 0,- (Nol Rupiah).

    b. Tanah

    Saldo Tanah pada Kementerian Perdagangan per 31 Desember 2019

    sebesar Rp 2.690.879.809.666,- (Dua Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh

    Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan

  • 26

    Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari

    saldo awal Tanah seluas 208.730 (Dua Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus

    Tiga Puluh) m2 dengan nilai sebesar Rp 2.576.951.214.772,- (Dua Triliun

    Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu

    Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah),

    mutasi tambah seluas 51.260 (Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam

    Puluh) m2 dengan nilai sebesar Rp 114.757.144.894,- (Seratus Empat

    Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh

    Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), dan mutasi

    kurang seluas 0 (Nol) m2 dengan nilai sebesar Rp 828.550.000,- (Delapan

    Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

    Dari jumlah/nilai Tanah di atas, Tanah yang sedang dimanfaatkan oleh

    pihak ketiga adalah 0 (Nol) m2 bidang Tanah dengan nilai sebesar Rp 0,-

    (Nol Rupiah), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan

    adalah 0 (Nol) m2 bidang dengan nilai sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).

    Mutasi Tanah tersebut meliputi:

    Intrakomptabel Ekstrakomptabel

    (Rp) (Rp)

    202 Pengembangan Nilai Aset 25.000.000.000 208 Pengembangan Melalui KDP 17.067.432.894 225 Koreksi Kesalahan input IP 71.861.162.000

    Uraian Jenis Transaksi

    Terdapat perbedaan total luas tanah antara luas berdasarkan KIB setelah

    IP dengan luas berdasarkan Laporan Barang Pengguna sebesar 39.493

    m2 yang terjadi pada satker Biro Umum, BBPPEI, serta Direktorat

    Standardisasi dan Pengendalian Mutu. Perbedaan nilai ini disebabkan

    karena kesalahan sistem yakni adanya penambahan luas atas transaksi

    koreksi IP yang seharusanya tidak terjadi. Berikut ini rincian tanah

    dengan luasan berdasarkan KIB setelah IP:

    No Satker Kode Barang Luas

    Tanah Nilai (Rp)

    1 Biro Umum 2010101001.1 2.815 30.216.492.000

    2010101002.1 3.647 71.399.143.000

    2010101002.2 557 13.028.787.000

    2010101002.3 763 17.649.029.000

    2010101003.1 220 5.169.560.000

  • 27

    No Satker Kode Barang Luas

    Tanah Nilai (Rp)

    2010101003.2 210 4.802.952.000

    2010104001.1 12.940 894.148.157.100

    2010104001.2 1.711 48.747.675.000

    2010104001.3 2.350 54.416.600.000

    2010104001.4 5.704 155.857.906.000

    2010104001.5 1.184 50.370.819.000

    2010202002.1 4.340 3.289.720.000

    2010202002.2 1.597 1.210.526.000

    2010202002.3 977 740.566.000

    2010202002.4 6.893 265.640.066.000

    2 Pusdiklat 2010104002.1 5.870 10.549.975.000

    2010104002.2 5.250 9.435.668.000

    2010104002.3 10.660 19.158.898.000

    3 PPSDK 2010104001.1 10.246 33.888.645.000

    2010104001.2 6.294 20.817.405.000

    2010104002.1 61.569 62.734.681.894

    4 BBPPEI 2010104001.1 10.184 303.606.813.000

    5 Dit. Standalitu 2010104001.1 19.650 253.583.250.000

    6 Dit. Metrologi 2010101001.1 4.922 34.093.439.000

    2010101001.2 1.165 7.810.160.000

    2010101002.1 835 7.675.320.000

    2010101003.5 124 207.389.759

    2010101003.6 129 215.752.249

    2010101003.7 136 227.459.735

    2010101003.8 137 229.132.233

    2010101003.9 132 220.769.743

    2010101003.10 134 224.114.739

    2010101003.11 122 204.044.763

    2010101003.12 122 204.044.763

    2010101003.13 113 188.992.280

    2010101003.14 116 194.009.774

    2010101003.15 141 235.822.226

    2010101003.16 135 225.787.237

    2010101003.17 444 1.273.726.195

    2010101003.18 419 1.202.007.378

    2010101003.19 313 897.919.593

    2010101003.20 165 331.045.468

    2010101003.21 155 310.982.106

    2010101003.22 155 310.982.106

    2010101003.23 143 286.906.072

    2010101003.24 165 331.045.468

    2010101003.25 498 999.155.412

    2010101003.26 134 224.114.740

    2010101003.27 2.397 4.005.651.265

  • 28

    No Satker Kode Barang Luas

    Tanah Nilai (Rp)

    2010101003.28 1.424 4.888.640.368

    2010104001.1 9.738 225.944.971.000

    7 BSML Regional I 2010104001.1 3.515 14.474.770.000

    8 BSML Regional II 2010104001.1 3.220 13.451.035.000

    9 BSML Regional III 2010104001.1 10.271 29.507.761.000

    10 BSML Regional IV 2010104001.1 3.247 9.819.524.000

    Total 220.497 2.690.879.809.666

    Rincian data Tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai

    berikut:

    Kuantitas(m2)

    Baik - Rusak Ringan - Rusak Berat

    Uraian Kondisi

    *) Aplikasi e-Rekon & LK yang dijadikan dasar penyusunan Laporan

    Barang Pengguna tidak mengakomodir laporan kondisi barang.

    Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional

    pemerintah adalah 0 (Nol) m2 sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).

    Terdapat permasalahan pada BMN berupa Tanah yang ditatausahakan

    oleh Kementerian Perdagangan, yaitu:

    Kuantitas Nilai

    (m2) (Rp)

    Dikuasai pihak lain 12.688 304.674.948.000 Sertifikat Ganda 1.200 8.312.094.027

    Permasalahan Tanah

    Dari saldo Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.690.879.809.666,-

    (Dua Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Milyar Delapan Ratus Tujuh

    Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Enam

    Puluh Enam Rupiah) terdapat sengketa atas tanah yang berlokasi :

    I. Jl. Gunung Sahari dan Bungur Raya

    i. Tanah Bangunan di Jl. Gunung Sahari No. 64, Jakarta Pusat

    seluas 2.350 (Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh) m2 SHGB No. 567

  • 29

    dengan nilai buku Rp 54.416.600.000,- (Lima Puluh Empat

    Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

    ii. Jl. Bungur Raya No. 54, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen,

    Jakarta Pusat seluas 5.704 (Lima Ribu Tujuh Ratus Empat) m2

    SHGB No. 19 dengan nilai buku Rp 155.857.906.000,- (Seratus

    Lima Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta

    Sembilan Ratus Enam Ribu Rupiah).

    iii. Saat ini tanah tersebut berada dalam penguasaan pihak lain dan

    terjadi sengketa hukum. Pada tanggal 16 Desember 1985, atas

    tanah tersebut IKKI (Induk Koperasi Kopra Indonesia )

    mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta

    Pusat untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut:

    - IKKI merupakan Badan Usaha Koperasi yang merupakan

    kelanjutan dari Yayasan Kopra; dan

    - Barang-barang inventaris/kekayaan Yayasan Kopra tersebut

    merupakan inventaris/kekayaan IKKI.

    Hasil Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

    1200/Pdt.P/1985/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Januari 1986

    mengabulkan permohonan yang diajukan oleh IKKI.

    iv. Kementerian Perdagangan pada tanggal 26 September

    1987,mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan

    Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 237/Pdt/1987/PT.DKI tanggal

    27 Juli 1987 kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

    Putusan Mahkamah Agung Nomor 3475 K/Pdt/1987 tanggal 10

    April 1990 menyatakan tanah yang menjadi sengketa

    merupakan tanah yang dikuasai oleh negara dan selama Menteri

    Dalam Negeri belum menerbitkan Surat Keputusan yang

    menyatakan kepada siapa peruntukan tanah dimaksud maka

    baik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia maupun IKKI

    tidak berhak atas tanah tersebut.

    v. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Kementerian

    Perdagangan sedang melakukan upaya penyiapan dokumen

    dalam rangka pengajuan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan

    kasasi tersebut.

  • 30

    II. Jl. Radio Dalam , Gandaria

    Terdiri dari :

    i. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II seluas 3.647 (Tiga

    Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh) m2, nilai buku

    Rp 71.399.143.000,- (Tujuh Puluh Satu Milyar Tiga Ratus

    Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu

    Rupiah) di Jl. Komplek Depdag, Gandaria Utara, Kebayoran

    Baru, Jakarta Selatan. Dijadikan Tempat Pemakaman Umum

    (TPU) oleh masyarakat sekitar.

    ii. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II seluas 557 (Lima

    Ratus Lima Puluh Tujuh) m2, nilai buku Rp 13.028.787.000,-

    (Tiga Belas Milyar Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan

    Puluh Tujuh Ribu Rupiah) di Jl.Deperdag II No.40 s/d 45, RT

    003/ RW 02, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

    Saat ini telah berdiri masjid yang dibangun oleh masyarakat

    sekitar.

    iii. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II seluas 220 (Dua

    Ratus Dua Puluh) m2, nilai buku Rp 5.169.560.000,- (Lima Milyar

    Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu

    Rupiah) di Jl. Deperdag I No. 22 dan No. 36 RT 04 RW 02,

    Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

    iv. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II seluas 210 (Dua

    Ratus Sepuluh) m2, nilai buku Rp 4.802.952.000,- (Empat Milyar

    Delapan Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu

    Rupiah) di Jl. H. Zaini No.1 - 1E RT 02 RW 03, Gandaria Utara,

    Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

    Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, tanah tersebut masih

    dikuasai masyarakat dan Kementerian Perdagangan tengah

    melakukan upaya mediasi dengan pihak-pihak terkait.

    III. Jalan Tanjidor Bandung

    i. Dari luas tanah yang tercatat 4.922 (Empat Ribu Sembilan Ratus

    Dua Puluh Dua) m2 nilai buku Rp 34.093.439.000,- (Tiga Puluh

  • 31

    Empat Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh

    Sembilan Ribu) yang berada di Jalan Tanjidor Bandung, terdapat

    sengketa tanah seluas 1.200 (Seribu Dua Ratus) m2 dengan Sdr.

    Komar Wibawa, yang juga memiliki sertifikat asli atas tanah

    tersebut. Pihak BPN pada tahun 2009 dengan surat No.

    61032.73/334.1/III/P/2009 tanggal 17 Maret 2009 menyatakan

    kepada Inspektorat Jenderal Departemen Perdagangan bahwa

    penerbitan kedua sertifikat tersebut sah secara hukum.

    ii. Pada tanggal 20 Juni 2011, BPN berdasarkan surat No.

    579/7.32.73/2011 menyatakan bahwa tanah tersebut tercatat

    atas nama Departemen Perdagangan dan Koperasi, Direktorat

    Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Cq. Direktorat Metrologi

    Bandung.

    iii. Upaya yang dilakukan Kementerian Perdagangan yaitu pada

    tanggal 30 Oktober 2018 melakukan audiensi dengan Kantor

    BPN Kota Bandung untuk mendapat kejelasan status tanah

    dimaksud.

    iv. Pada bulan Desember 2019 Kementerian Perdagangan digugat

    oleh ahli waris Komar Wibawa dengan surat gugatan nomor

    518/Pdt.G/E.Court/2019/PN.Bdg tanggal 10 Desember 2019

    serta telah dilakukan persidangan pada tanggal 19 Desember

    2019 di Pengadilan Negeri Bandung dengan menghasilkan

    keputusan penundaan sidang karena penggugat kurang bukti

    terkait kepemilikan tanah.

    c. Peralatan dan Mesin

    Saldo Peralatan dan Mesin pada Kementerian Perdagangan per 31

    Desember 2019 adalah sebesar Rp 845.488.321.318,- (Delapan Ratus

    Empat Puluh Lima Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga

    Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah), jumlah

    tersebut terdiri dari saldo awal Rp 771.939.534.225,- (Tujuh Ratus Tujuh

    Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus

    Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), mutasi

    tambah sebesar Rp 135.483.337.305,- (Seratus Tiga Puluh Lima Milyar

  • 32

    Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu

    Tiga Ratus Lima Rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp 61.934.550.212,-

    (Enam Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima

    Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah).

    Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai

    berikut:

    1) Alat Besar (3.01)

    Saldo Alat Besar pada Kementerian Perdagangan per 31 Desember

    2019 sebesar Rp 16.191.264.923,- (Enam Belas Milyar Seratus

    Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu

    Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari

    saldo awal total jumlah barang sebesar 76 (Tujuh Puluh Enam) unit

    dengan nilai sebesar Rp 13.965.524.373,- (Tiga Belas Milyar Sembilan

    Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga

    Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) mutasi tambah jumlah barang 6

    (Enam) unit dengan nilai sebesar Rp 3.658.526.488,- (Tiga Milyar

    Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam

    Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dan mutasi kurang

    jumlah barang 4 (Empat) unit dengan nilai sebesar Rp

    1.432.785.938,- (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh

    Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan

    Rupiah).

    Mutasi tambah Alat Besar tersebut meliputi:

    Intrakomptabel Ekstrakomptabel

    (Rp) (Rp)

    101 Pembelian 206.052.000 - 102 Transfer Masuk 990.566.688 -

    105 Penyelesaian Pembangunan

    Dengan KDP1.966.907.800 -

    107 Reklasifikasi Masuk 495.000.000 -

    Uraian Jenis Transaksi

  • 33

    Mutasi kurang Alat Besar tersebut meliputi:

    Intrakomptabel Ekstrakomptabel

    (Rp) (Rp)

    302 Transfer Keluar (990.566.688) -

    401Penghentiaan Aset Dari

    Penggunaan(18.988.750) -

    304 Reklasifikasi Keluar (423.230.500) -

    Uraian Jenis Transaksi

    Dari jumlah Alat Besar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan

    oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (Nol) unit dengan nilai sebesar

    Rp 0 (Nol Rupiah).

    Kelompok barang Alat Besar yang statusnya dihentikan dari

    penggunaan operasional pemerintah adalah 1.023 (Seribu Dua Puluh

    Tiga) unit dengan nilai sebesar Rp 1.516.898.550,- (Satu Milyar Lima

    Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu

    Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

    Dari jumlah Alat Besar di atas, berdasarkan status kondisinya

    adalah sebagai berikut:

    Kuantitas

    (unit)Baik - Rusak Ringan - Rusak Berat -

    Uraian Kondisi

    *) Aplikasi e-Rekon & LK yang dijadikan dasar penyusunan Laporan

    Barang Pengguna tidak mengakomodir laporan kondisi barang.

    2) Alat Angkutan (3.02)

    Saldo Alat Angkutan pada Kementerian Perdagangan per 31

    Desember 2019 sebesar Rp 108.025.358.456,- (Seratus Delapan

    Milyar Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu

    Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari

    saldo awal total jumlah barang sebesar 652 (Enam Ratus Lima Puluh

    Dua) unit dengan nilai Rp 102.349.815.267,- (Seratus Dua Milyar Tiga

    Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu

    Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) mutasi tambah jumlah barang

  • 34

    65 (Enam Puluh Lima) unit dengan nilai sebesar Rp 23.350.249.861,-

    (Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Empat

    Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), dan

    mutasi kurang jumlah barang 100 (Seratus) unit dengan nilai sebesar

    Rp 17.674.706.672,- (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh

    Empat Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua

    Rupiah).

    Mutasi tambah Alat Angkutan tersebut meliputi:

    Intrakomptabel Ekstrakomptabel(Rp) (Rp)

    101 Pembelian 13.347.361.685 -

    102 Transfer Masuk 7.994.360.430 -

    105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP 608.407.000 -

    177 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 793.891.926 -

    190 Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi 606.228.820 -

    Uraian Jenis Transaksi

    Mutasi kurang Alat Angkutan tersebut meliputi:

    Intrakomptabel Ekstrakomptabel

    (Rp) (Rp)

    209 Transaksi Normalisasi BMN (606.228.820) -

    301 Penghapusan (783.370.763) -

    302 Transfer Keluar (7.846.552.562) -

    401 Penghentiaan Aset Dari Penggunaan (8.438.554.527) -

    Uraian Jenis Transaksi

    Dari jumlah Alat Angkutan di atas, yang statusnya sedang

    dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (Nol) unit dengan

    nilai sebesar Rp 0 (Nol rupiah).

    Kelompok barang Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari

    penggunaan operasional pemerintah adalah 92 (Sembilan Puluh Dua)

    unit dengan nilai sebesar Rp 13.684.034.233,- (Tiga Belas Milyar

    Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Puluh Empat Ribu Dua

    Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

  • 35

    Dari jumlah Alat Angkutan di atas, berdasarkan status kondisinya

    adalah sebagai berikut:

    Kuantitas

    (unit)Baik - Rusak Ringan - Rusak Berat -

    Uraian Kondisi

    *) Aplikasi e-Rekon & LK yang dijadikan dasar penyusunan Laporan

    Barang Pengguna tidak mengakomodir laporan kondisi barang.

    3) Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

    Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Kementerian per 31 Desember

    2019 sebesar Rp 32.877.830.311,- (Tiga Puluh Dua Milyar Delapan

    Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga

    Ratus Sebelas Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total

    jumlah barang sebesar 2.074 (Dua Ribu Tujuh Puluh Empat) buah

    dengan nilai Rp 33.180.353.711,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Seratus

    Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus

    Sebelas Rupiah) mutasi tambah jumlah barang 124 (Seratus Dua

    Puluh Empat) buah dengan nilai sebesar Rp 1.309.562.261,- (Satu

    Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu

    Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), dan mutasi kurang jumlah

    barang 21 (Dua Puluh Satu) buah dengan nilai sebesar Rp

    1.612.085.661,- (Satu Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Delapan

    Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

    Mutasi tambah Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

    Intrakomptabel Ekstrakomptabel

    (Rp) (Rp)

    101 Pembelian 942.447.300 18.357.600

    102 Transfer Masuk 285.337.361 -

    177 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke

    Aset Tetap 63.420.000 -

    Uraian Jenis Transaksi

  • 36

    Mutasi kurang Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

    Intrakomptabel Ekstrakomptabel

    (Rp) (Rp)

    301 Penghapusan (1.155.000) -

    302 Transfer Keluar (285.337.361) -

    401 Penghentiaan Aset Dari Penggunaan (1.325.593.300) -

    Uraian Jenis Transaksi

    Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, yang statusnya

    sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (Nol) buah

    dengan nilai sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah).

    Kelompok barang Alat Bengkel dan Alat Ukur yang statusnya

    dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 264 (Dua

    Ratus Enam Puluh Empat) buah dengan nilai sebesar

    Rp 1.487.031.380,- (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh

    Juta Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah).

    Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, berdasarkan status

    kondisinya adalah sebagai berikut:

    Kuantitas

    (buah)Baik -

    Rusak Ringan - Rusak Berat -

    Uraian Kondisi

    *) Aplikasi e-Rekon & LK yang dijadikan dasar penyusunan Laporan

    Barang Pengguna tidak mengakomodir laporan kondisi barang.

    4) Alat Pertanian (3.04)

    Saldo Alat Pertanian pada Kementerian Perdagangan per 31 Desember

    2019 sebesar Rp 2.623.579.612,- (Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh

    Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua

    Belas Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah

    barang sebesar 478 (Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan) buah dengan

    nilai sebesar sebesar Rp 2.609.848.612,- (Dua Milyar Enam Ratus

    Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus

    Dua Belas Rupiah) mutasi tambah jumlah barang 51 (Lima Puluh

  • 37

    Satu) buah dengan nilai sebesar Rp 237.298.000,- (Dua Ratus Tiga

    Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah),

    dan mutasi kurang jumlah barang 55 (Lima Puluh Lima) buah dengan

    nilai sebesar Rp 223.567.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima

    Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

    Mutasi tambah Alat Pertanian tersebut meliputi:

    Intrakomptabel Ekstrakomptabel

    (Rp) (Rp)

    101 Pembelian 29.800.000 -

    102 Transfer Masuk 189.728.000 -

    177 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap

    17.770.000 -

    Uraian Jenis Transaksi

    Mutasi kurang Alat Pertanian tersebut meliputi:

    Intrakomptabel Ekstrakomptabel

    (Rp) (Rp)

    302 Transfer Keluar (189.728.000) -

    304 Reklasifikasi Keluar (14.500.000) - 401 Penghentiaan Aset Dari Penggunaan (19.339.000) -

    Uraian Jenis Transaksi

    Dari jumlah Alat Pertanian di atas, yang statusnya sedang

    dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (Nol) buah dengan

    nilai sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah).

    Kelompok barang Alat Pertanian yang statusnya dihentikan dari

    penggunaan operasional pemerintah adalah 4 (Empat) buah dengan

    nilai sebesar Rp 1.569.000,- (Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh

    Sembilan Ribu Rupiah).

    Dari jumlah Alat Pertanian di atas, berdasarkan status kondisinya

    adalah sebagai berikut:

    Kuantitas

    (buah)Baik -

    Rusak Ringan - Rusak Berat -

    Uraian Kondisi

  • 38

    *) Aplikasi e-Rekon & LK yang dijadikan dasar penyusunan Laporan

    Barang Pengguna tidak mengakomodir laporan kondisi barang.

    5) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

    Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Kementerian Perdagangan

    per 31 Desember 2019 sebesar Rp 148.978.985.646,- (Seratus Empat

    Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta

    Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh

    Enam Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah

    barang sebesar 39.547 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat

    Puluh Tujuh) buah dengan nilai Rp 136.451.197.950,- (Seratus Tiga

    Puluh Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus

    Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) mutasi

    tambah jumlah barang 5.140 (Lima Ribu Seratus Empat Puluh) buah

    dengan nilai sebesar Rp 29.491.975.591,- (Dua Puluh Sembilan Milyar

    Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh

    Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), dan mutasi

    kurang jumlah barang 3.219 (Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Belas)

    buah dengan nilai sebesar Rp 16.964.187.895,- (Enam Belas Milyar

    Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh

    Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

    Mutasi tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

    Intrakomptabel Ekstrakomptabel

    (Rp) (Rp)

    100 Koreksi Saldo Awal 72.301.906 - 101 Pembelian 12.279.769.137 99.976.801 102 Transfer Masuk 6.954.231.515 50.823.679

    105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP 4.527.106.100 -

    107 Reklasifikasi Masuk 5.132.343.728 250.000 177 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 156.862.421 1.465.000

    190 Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi 147.268.504 -

    202 Pengembangan Nilai Aset 69.576.800 -

    Uraian Jenis Transaksi

  • 39

    Mutasi kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

    Intrakomptabel Ekstrakomptabel

    (Rp) (Rp)

    204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (25.000.000) -

    209 Transaksi Normalisasi BMN (155.580.410) -

    301 Penghapusan (157.092.245) (87.000)

    302 Transfer Keluar (7.009.925.488) (50.823.679)

    303 Hibah (Keluar) (2.242.900) -

    304 Reklasifikasi Keluar (4.683.456.004) -

    401 Penghentiaan Aset Dari Penggunaan (4.863.695.502) (16.284.667)

    Uraian Jenis Transaksi

    Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, yang statusnya

    sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (Nol) buah

    dengan nilai sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).

    Kelompok barang Alat Kantor dan Rumah Tangga yang statusnya

    dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 2.552

    (Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua) buah dengan nilai sebesar

    Rp 7.366.828.390,- (Tujuh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta

    Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh

    Rupiah).

    Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, berdasarkan

    status kondisinya adalah sebagai berikut:

    Kuantitas

    (buah)Baik -

    Rusak Ringan - Rusak Berat -

    Uraian Kondisi

    *) Aplikasi e-Rekon & LK yang dijadikan dasar penyusunan Laporan

    Barang Pengguna tidak mengakomodir laporan kondisi barang.

    6) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)

    Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Kementerian

    Perdagangan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 31.261.900.278,-

    (Tiga Puluh Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan

    Ratus Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah). Jumlah tersebut

  • 40

    terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 2.677 (Dua Ribu

    Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh) buah dengan nilai sebesar

    Rp 25.997.728.912,- (Dua Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Sembilan

    Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus

    Dua Belas Rupiah) mutasi tambah jumlah barang 888 (Delapan Ratus

    Delapan Puluh Delapan) buah dengan nilai sebesar

    Rp 6.516.283.893,- (Enam Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta Dua

    Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga

    Rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 306 (Tiga Ratus Enam)

    buah dengan nilai sebesar Rp 1.252.112.527,- (Satu Milyar Dua Ratus

    Lima Puluh Dua Juta Seratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh

    Tujuh Rupiah).

    Mutasi tambah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

    Intrakomptabel Ekstrakomptabel

    (Rp) (Rp)

    101 Pembelian 5.785.382.526 4.901.780

    102 Transfer Masuk 621.792.655 1.520.007

    107 Reklasifikasi Masuk 22.064.625 -

    177 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 23.601.300 -

    190 Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi 2.420.000 -

    202 Pengembangan Nilai Aset 54.601.000 -

    Uraian Jenis Transaksi

    Mutasi kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut

    meliputi:

    Intrakomptabel Ekstrakomptabel

    (Rp) (Rp)

    209 Transaksi Normalisasi BMN (2.420.000) -

    301 Penghapusan (4.018.251) -

    302 Transfer Keluar (621.792.655) (1.520.007)

    303 Hibah (Keluar) (4.485.800) -

    304 Reklasifikasi Keluar (14.809.785) -

    306 Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (12.595.000) -

    401 Penghentiaan Aset Dari Penggunaan (589.121.029) (1.350.000)

    Uraian Jenis Transaksi

  • 41

    Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, yang

    statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0

    (Nol) buah dengan nilai sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).

    Kelompok barang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang

    statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah

    303 (Tiga Ratus Tiga) buah dengan nilai sebesar Rp 842.872.662,-

    (Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua

    Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).

    Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas,

    berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

    Kuantitas

    (buah)Baik -

    Rusak Ringan - Rusak Berat -

    Uraian Kondisi

    *) Aplikasi e-Rekon & LK yang dijadikan dasar penyusunan Laporan

    Barang Pengguna tidak mengakomodir laporan kondisi barang.

    7) Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)

    Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Kementerian Perdagangan

    per 31 Desember 2019 sebesar Rp 9.260.338.940,- (Sembilan Milyar

    Dua Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu

    Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari

    saldo awal total jumlah barang sebesar 842 (Delapan Ratus Empat

    Puluh Dua) buah dengan nilai sebesar Rp 9.363.987.504,- (Sembilan

    Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan

    Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Rupiah) mutasi tambah jumlah

    barang 62 (Enam Puluh Dua) buah dengan nilai sebesar Rp

    137.809.941,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan

    Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), dan mutasi kurang

    jumlah barang 208 (Dua Ratus Delapan) buah dengan nilai sebesar Rp

    241.458.505,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima

    Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Rupiah).

  • 42

    Mutasi tambah Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi:

    Intrakomptabel Ekstrakomptabel

    (Rp) (Rp)

    101 Pembelian 92.584.966 1.385.325

    102 Transfer Masuk 14.816.555

    105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP 22.000.000

    177 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 5.637.770 1.385.325

    Uraian Jenis Transaksi

    Mutasi keluar Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi:

    Intrakomptabel Ekstrakomptabel

    (Rp) (Rp)

    302 Transfer Keluar (18.898.325) (1.385.325)

    306 Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (100.000) -

    401 Penghentiaan Aset Dari Penggunaan (219.425.019) (1.649.836)

    Uraian Jenis Transaksi

    Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, yang statusnya

    sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (Nol) buah

    dengan nilai sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah).

    Kelompok barang Alat Kedokteran dan kesehatan yang statusnya

    dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 84

    (Delapan Puluh Empat) buah dengan nilai sebesar Rp 364.117.055,-

    (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Lima

    Puluh Lima Rupiah).

    Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, berdasarkan

    status kondisinya adalah sebagai berikut:

    Kuantitas

    (buah)Baik -

    Rusak Ringan - Rusak Berat -

    Uraian Kondisi

    *) Aplikasi e-Rekon & LK yang dijadikan dasar penyusunan Laporan

    Barang Pengguna tidak mengakomodir laporan kondisi barang.

  • 43

    8) Alat Laboratorium (3.08)

    Saldo Alat Laboratorium pada Kementerian Perdagangan per 31

    Desember 2019 sebesar Rp 297.527.358.972,- (Dua Ratus Sembilan

    Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima

    Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua upiah). Jumlah

    tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 4.503

    (Empat Ribu Lima Ratus Tiga) buah dengan nilai sebesar Rp

    293.103.706.831,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Seratus

    Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu

    Rupiah), mutasi tambah jumlah barang 188 (Seratus Delapan Puluh

    Delapan) buah dengan nilai sebesar Rp 12.986.614.962,- (Dua Belas

    Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat

    Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), dan mutasi

    kurang jumlah barang 325 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima) buah dengan

    nilai sebesar Rp 8.562.962.821,- (Delapan Milyar Lima Ratus Enam

    Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus

    Dua Puluh Satu Rupiah).

    Mutasi tambah Alat Laboratorium tersebut meliputi:

    Intrakomptabel Ekstrakomptabel

    (Rp) (Rp)

    101 Pembelian 9.570.068.055 20.043.067

    102 Transfer Masuk 42.036.540

    105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP 1.857.500.000

    177 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap

    1.496.967.300

    Uraian Jenis Transaksi

    Mutasi kurang Alat Laboratorium tersebut meliputi:

    Intrakomptabel Ekstrakomptabel

    (Rp) (Rp)

    302 Transfer Keluar (42.036.540)

    303 Hibah (Keluar) (455.474.300) 304 Reklasifikasi Keluar (20.000.000)

    305 Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (12.390.000) -

    306 Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (1.496.967.300) -

    401 Penghentiaan Aset Dari Penggunaan (6.535.935.021) (159.660)

    Uraian Jenis Transaksi

  • 44

    Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, yang statusnya sedang

    dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (Nol) buah dengan

    nilai sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).

    Kelompok barang Alat Laboratorium yang statusnya dihentikan dari

    penggunaan operasional pemerintah adalah 333 (Tiga Ratus Tiga

    Puluh Tiga) buah dengan nilai sebesar Rp 13.975.044.896,- (Tiga

    Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Puluh

    Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

    Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, berdasarkan status

    kondisinya adalah sebagai berikut:

    Kuantitas

    (buah)Baik -

    Rusak Ringan - Rusak Berat -

    Uraian Kondisi

    *) Aplikasi e-Rekon & LK yang dijadikan dasar penyusunan Laporan

    Barang Pengguna tidak mengakomodir laporan kondisi barang.

    9) Alat Persenjataan (3.09)

    Saldo Alat persenjataan pada Kementerian Perdagangan per 31

    Desember 2019 sebesar Rp 5.065.446.473,- (Lima Milyar Enam Puluh

    Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh

    Puluh Tiga Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total

    jumlah barang sebesar 255 (Dua Ratus Lima Puluh Lima) buah dengan

    nilai sebesar Rp 3.221.154.351,- (Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh

    Satu Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu

    Rupiah) mutasi tambah jumlah barang 51 (Lima Puluh Satu) buah

    dengan nilai sebesar Rp 1.900.843.585,- (Satu Milyar Sembilan Ratus

    Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh

    Lima Rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 8 (Delapan) buah

    dengan nilai sebesar Rp 56.551.463,- (Lima Puluh Enam Juta Lima

    Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

  • 45

    Mutasi tambah Alat Persenjataan tersebut meliputi:

    Intrakomptabel Ekstrakomptabel

    (Rp) (Rp)

    101 Pembelian 1.881.879.100 -

    102 Transfer Masuk 18.964.485 -

    Uraian Jenis Transaksi

    Mutasi keluar Alat Persenjataan tersebut meliputi:

    Intrakomptabel Ekstrakomptabel

    (Rp) (Rp)

    302 Transfer Keluar (18.964.485) -

    304 Reklasifikasi Keluar (2.475.550) -

    401 Penghentiaan Aset Dari Penggunaan (35.111.428) -

    Uraian Jenis Transaksi

    Dari jumlah Alat persenjataan di atas, yang statusnya sedang

    dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (Nol) buah dengan

    nilai sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah).

    Kelompok barang Alat Persenjataan yang statusnya dihentikan dari

    penggunaan operasional pemerintah adalah 7 (Tujuh) buah dengan

    nilai sebesar Rp 49.961.428,- (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan

    Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

    Dari jumlah Alat Persenjataan di atas, berdasarkan status kondisinya

    adalah sebagai berikut:

    Kuantitas

    (buah)Baik -

    Rusak Ringan - Rusak Berat -

    Uraian Kondisi

    *) Aplikasi e-Rekon & LK yang dijadikan dasar penyusunan Laporan

    Barang Pengguna tidak mengakomodir laporan kondisi barang.

    10) Komputer (3.10)

    Saldo Komputer pada Kementerian Perdagangan per 31 Desember

    2019 sebesar Rp 188.449.196.431,- (Seratus Delapan Puluh Delapan

  • 46

    Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan

    Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah). Jumlah

    tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 11.588

    (Sebelas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan) buah dengan nilai

    sebesar Rp 147.708.764.984,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar

    Tujuh Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu

    Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) mutasi tambah jumlah

    barang 1.764 (Seribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat) buah dengan

    nilai sebesar Rp 54.490.369.297,- (Lima Puluh Empat Milyar Empat

    Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua

    Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), dan mutasi kurang jumlah

    barang 1.193 (Seribu Seratus Sembilan Puluh Tiga) buah dengan nilai

    sebesar Rp 13.749.937.850,- (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Empat

    Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan

    Ratus Lima Puluh Rupiah).

    Mutasi tambah Komputer tersebut meliputi:

    Intrakomptabel Ekstrakomptabel

    (Rp) (Rp)

    101 Pembelian 46.123.722.922 2.167.600

    102 Transfer Masuk 5.341.224.008 1.138.821

    107 Reklasifikasi Masuk 343.894.051 4.295.500

    177Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 1.261.660.020 -

    190 Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi 432.713.000 -

    202 Pengembangan Nilai Aset 969.888.375 -

    204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 9.665.000 -

    Uraian Jenis Transaksi

  • 47

    Mutasi kurang Komputer tersebut meliputi:

    Intrakomptabel Ekstrakomptabel

    (Rp) (Rp)

    209 Transaksi Normalisasi BMN (408.313.000) -

    301 Penghapusan (216.393.766) -

    302 Transfer Keluar (5.211.514.191) (1.138.821)

    303 Hibah (Keluar) (11.000.000)

    304 Reklasifikasi Keluar (58.622.740) (250.000)

    306 Usulan Barang Ru