PANCASILASafira Umar (14510116)

PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH INDONESIA

Nilai-nilai pancasila sudah ada sejak zaman kejayaan nasional, yakni sejak masa kerajaan Sriwijaya (600-1400 M) dan kerajaan Majapahit (1293-1525 M).

Istilah Pancasila terdapat pada buku Negarakertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Sedangkan istilah “Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua” terdapat dalam buku Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular.

Proses perumusan dan pengesahan pancasila sebagai dasar negara RI, tidak terlepas dari perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda dan Jepang.

PROSES PERUMUSAN DAN PENGESAHAN PANCASILA

Kekalahan Jepang

PPKI (9 Agustus 1945)• Mengesahkan UUD

1945

BPUPKI29 April

1945

Sidang I (29 Mei – 1 Juni 1945)• Dasar negara Pancasila

Sidang II (10 – 16 Juli 1945)• Rancangan UUD

Sebelum Indonesia Merdeka

Setelah Indonesia Merdeka

Konstitusi RIS (1949)1. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa2. Peri Kemanusiaan3. Kebangsaan4. Kerakyatan5. Keadilan Sosial

UUDS (1950)Rumusan sama

Panitia 9 (22 Juni 1945)Piagam Jakarta1. Ke-Tuhanan, dengan

kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradap.

3. Persatuan Indonesia4. Kerakyatan yang dipimpin

oleh hikmat dalam pemusyawaratan dan perwakilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.

Dekrit Presiden (5 Juli 1945)Kembali menggunakan UUD 1945

Memuat, Pancasila1. Ketuhanan Yang Maha Esa2. Kemanusiaan yang adil dan

beradap.3. Persatuan Indonesia4. Kerakyatan yang dipimpin

oleh hikmat dalam pemusyawaratan dan perwakilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARAPancasila sebagai ideologi negara berarti keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai-nilai bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi negara, memiliki kekuatan mengikat dan berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan kekuatan sosial-politik di negara RI.

Pancasila sebagai ideologi negara mengatur tata hidup, perilaku, perbuatan warga yang sejalan dengan Pancasila serta mengatasi faham perseorang, golongan, suku bangsa dan keyakinan agama.

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN

Pancasila digunakan sebagai dasar acuan mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam UUD 1945.

Di dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut yang mengatur seluruh sistem ketatanegaraan Indonesia, meliputi organ-organ penyelenggaraan pemerintah dan sistem penyelenggaraan pemerintahan.

7 kunci pokok Sistem Pemerintahan RI1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.2. Sistem Konstitusional.3. Kekuatan negara yang tinggi di tangan MPR.4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan Negara tertinggi di

bawah Majelis.5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.6. Menteri negara ialah pembatu presiden, Mentri negara tidak

bertanggung jawab kepada DPR.7. Kekuasaan Kepala negara tidak tak terbatas.

STRUKTUR KETATANEGARAAN SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945

UUD 1945

BPK DPR

MPR

MADPAPRESIDEN

STRUKTUR KETATANEGARAAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945

UUD 1945

BPKPRESIDENWAPRES

DPRDPR

DPD

KEKUASAAN KEHAKIMAN

MK MAKY

LEGISLATIF

EKSEKUTIF YUDIKATIF

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERBANGSA & BERNEGARA Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan IPTEK Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya, Pertahanan dan Keamanan

Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan, ada dua cara:

1. Aktualisasi secara Objektif, oleh setiap penyelenggara negara, legislatif, eksekutif, yudikatif.

2. Aktualisasi secara Subjektif, oleh setiap pribadi, perseorangan, warga negara, dan penduduk

PRESPEKTIF ISLAM TERHADAP NILAI SILA-SILA DALAM PANCASILA

1. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab

“dan tidak pernah mengutus seorang Rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: ‘Bahwa tiada Tuhan (yang hak) melainkan Aku (Allah), Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku.” (QS. Al Anbiya [21]:25)

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: ‘Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”(QS. Al Baqarah [2]:30)

3. Sila Ketiga, Persatuan Indonesia

4. Sila keempat, Pemusyawaratan Rakyat

5. Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

“dan janganlah kamu menjadi bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan jelas kepada mereka..” (QS. Ali-Imran [3]:105)

“...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu..” (QS. Ali-Imran [3]:159)

“..sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka...” (QS. Asy-Syuura [26]:38)

“ dan diantara tanda-tanda kekuasaa-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lain bahasa dan kulit. Sesungguhnya pada yang demikian itu tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui” (QS. Ar-Rum [30]:22)