Paparan Dir Reskrimsus

Polda Jateng

Sosialisasi Perjanjian Kerjasama antara

Kemendes PDTT, Kemendagri & Polri Tentang

Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan &

Pelaksanaan Masalah Dana Desa

Surakarta, 15 Februari 2018

TINDAK LANJUT NOTA KESEPAHAMAN

GUNA TERWUJUDNYA PENGELOLAAN DANA DESA YG EFEKTIF, EFISIEN & AKUNTABEL MELALUI

KERJASAMA YG SINERGIS DIANTARA PEMDES DGN POLRI DIBIDANG PENCEGAHAN, PENGAWASAN

DAN PENANGANAN PERMASALAHAN DANA DESA.

PENCEGAHAN :

PERAN POLRI KHUSUSNYA BHABINKAMTIBMAS UTK TURUT MEMBANTU PENDAMPING DESA DLM MELAKUKAN PEMBINAAN & PENGUATAN KAPASITAS APARATUR PEMDES & MASY DLM PENGELOLAAN DANA DESA;

PERAN POLRI KHUSUSNYA BHABINKAMTIBMAS DLM UPAYA PEMANTAPAN & SOSIALISASI REGULASI TERKAIT PENGELOLAAN DANA DESA;

PERAN POLRI KHUSUSNYA BHABINKAMTIBMAS DLM PERTUKARAN DATA & ATAU INFORMASI DANA DESA.

PENGAWASAN :

PERAN POLRI KHUSUSNYA BHABINKAMTIBMAS DLM MEMBANTU PELAKSANAAN PENGUATAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA;

PERAN POLRI KHUSUSNYA BHABINKAMTIBMAS UTK MEMFASILITASI BANTUAN PAM DLM PENGELOLAAN DANA DESA;

PENANGANAN PERMASALAHAN DANA DESA :

PERAN POLRI KHUSUSNYA BHABINKAMTIBMAS UTK MEMFASILITASI PENANGANAN MASALAH & PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA; DAN

PENCEGAHAN :

Koordinasi dengan instansi terkait (Pemerintahan Desa) guna mengetahui jumlah desa,

anggaran desa dan penggunaan dana desa di wilayahnya masing - masing;

Mengetahui sumber – sumber pendapatan desa;

Melakukan sosialisasi terkait dengan penggunaan dana desa;

Menempatkan himbauan tentang penggunaan dana desa ditempat-tempat strategis (tempat umum);

Mensosialisasikan aplikasi pengaduan masyarakat tentang “KAWAL DANA DESA”.

PENGAWASAN :

Melakukan asistensi kepada aparat desa terkait dengan penggunaan dana desa;

Melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana desa agar sesuai dengan program prioritas desa;

Melakukan pemantauan terhadap penyaluran dana desa;

Memastikan Kepala Desa untuk membuat laporan realisasi penggunaan Dana Desa;

Melakukan kroscek lapangan terhadap pelaksanaan penggunaan dana desa yang telah

direalisasikan;

Memperdayakan peran serta masyarakat untuk membuat pelaporan terhadap dugaan

penyalahgunaan dana desa;

Menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan stakeholder dan Pemerintahan Desa.

PEMBINAAN :

Apabila terdapat penyimpangan dana desa, agar Bhabinkamtibmas melakukan musyawarah, rapat koordinasi

atau diskusi dengan aparat Pemerintahan Desa guna mencari pemecahan masalah dan menghilangkan

potensi konflik.

Dalam tahap Penyelidikan diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian negara setelah adanya audit

investigasi oleh Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) yaitu BPK RI, BPKP dan Inspektorat Daerah,

maka penyelidikan dapat dihentikan.

PENEGAKAN HUKUM

Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah pemberitahuan dari APIP terhadap timbulnya Kerugian

Negara tidak dikembalikan maka dilanjutkan dengan proses Penyidikan.

Dalam tahap Penyidikan diprioritaskan kepada penelusuran dan penyitaan aset hasil korupsi dari

penyimpangan penggunaan dana desa

PERAN BHABINKAMTIBMAS

DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN

DANA DESA

Terima kasih