Sop Dit Intelkam Polda Metro Jaya

POLRI DAERAH METRO JAYA DIREKTORAT INTELKAM

STANDART OPERASIONAL PROSEDURE ( SOP ) PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN JARINGAN INTELIJEN

I. PENDAHULUAN.

1. Umum.

a. Pembentukan dan Pembinaan jaringan merupakan sub sistem dari penyelidikan yang berperan untuk mengumpulkan bahan keterangan secara tertutup, dibentuk dengan sasaran tertentu berdasarkan skala prioritas dari satuan tingkat Polsek sebagai basis deteksi, sampai dengan tingkat Mabes Polri sebagai perumus.

b. Upaya pembentukan dan pembinaan jaringan dalam rangka pengumpulan bahan

keterangan secara tertutup yang dilakukan selama ini, belum memenuhi harapan sesuai dengan kualitas dan kuantitas suatu produk yang disajikan untuk kebutuhan pimpinan.

c. Tututan tugas Intelijen keamanan dalam pengumpulan bahan keterangan secara

tertutup memerlukan jaringan yang kuat, terbentuk dan di bina pada setiap wilayah, Strata dan sektor sesuai dengan skala prioritas sehingga diperlukan suatu pedoman yaitu langkah-langkah pembentukan dan pembinaan jaringan Intelijen yang tepat dan terarah untuk mencapai sasaran.

2. Dasar.

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. b. Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/8/I/2008 tanggal 23 Januari 2008 tentang

pedoman pelaksanaan pembentukan dan pembinaan jaringan Intelijen.

3. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud. Pembuatan Standart Operasional Prosedure (SOP) untuk memberikan gambaran

tentang Pembentukan dan pembinaan jaringan Intelijen, sebagai pedoman atau langkah - langkah dalam pembentukan dan pembinaan jaringan Intelijen yang tepat dan terarah untuk mencapai sasaran.

b. Tujuan.

Sebagai pedoman dan langkah-langkah bagi setiap personel Intelijen Polri dalam rangka membentuk dan membina jaringan Intelijen.

4. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Standart Operasional Prosedure (SOP) Pembentukan dan pembinaan jaringan Intelijen meliputi proses perekrutan sampai dengan pemutusan hubungan jaringan.

/ 5. Tata.....

2

5. Tata Urut.

I. PENDAHULUAN. II. PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN JARINGAN. III. PENGGUNAAN/PEMANFAATAN JARINGAN. IV. PENGAKHIRAN JARINGAN. V. PENUTUP.

II. PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN JARINGAN.

1. PEMBENTUKAN JARINGAN.

a. Sasaran.

Sasaran Pembentukan dan pembinaan jaringan Intelijen dapat dilihat dari : 1) Stratifikasi Sosialnya

a) Masyarakat golongan atas; b) Masyarakat golongan menengah; c) Masyarakat golongan bawah.

2) Berdasarkan Sifatnya

a) Teritorial/Zona (Pusat,Propinsi,Kab/Kotamadya,Kecamatan,Kelurahan/Desa,RT/RW)

b) Sektoral

(1) Golongan ( Bangsa/warga negara,agama/aliran kepercayaan); (2) Kelompok ( Orpol,Ormas dan perkumpulan sosial); (3) Profesi(Ulama/tokohmasyarakat,pengusaha,Cendekiawan,pemuda/

mahasiswa,TNI-Polri-PNS,Buruh,petani,nelayan,Residivist)

b. Persyaratan. 1) Akses.

Seorang calon jaringan dapat mempunyai akses langsung ke bahan keterangan atau dapat membantu untuk memperoleh bahan keterangan.

2) Intelektualitas.

Adalah batas pendidikan dan pengetahuan profesional calon di bidang lapangan tugas.

3) Kualitas karakter.

Terdapat batas kemampuan manusia yang dapat membatasi keefektivan calon atau menjadikan calon tidak cocok untuk diberitugas sebagai jaringan.

c. Taktik

1) Desepsi.

Taktik untuk dapat melakukan pendekatan terhadap sasaran yang sudah ditetapkan dengan cara mengalihkan perhatian.

/ 2) Samaran.....

3

2) Samaran.

a) Penggunaan nama samaran (cover name) oleh seorang anggota Intelijen yang akan melakukan perekrutan.

b) Menggunakan Pekerjaan samaran (cover job) sesuai dengan lingkungan sasaran.

c) Menggunakan cerita samaran (cover story) sementara sebelum dilakukan perekrutan terhadap calon jaringan.

d. Langkah-langkah pembentukan jaringan.

1) Persiapan.

Mengadakan pengamatan,analisis serta menentukan sasaran pembentukan jaringan,yang kemudian akan dapat menentukan kuantitas dan kualitas sasaran pembentukan dan pembinaan jaringan.

2) Pemilihan (Spotting).

Melakukan penelitian secara umum terhadap akses, Intelektualitas, kwalitas karakter, latar belakang dan motif-motif calon jaringan disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan bahan keterangan. Dalam pencarian dan penelitian perlu diperhatikan dan dicatat tentang biodata terutama mengenai : a) Nama lengkap; b) Alamat lengkap; c) Titik kekuatan/keahliannya; d) Titik-titik kelemahan/perbuatan yang tercela; e) Hubungan kekeluargaan sifat pribadinya/karakter (hobbi, temperamen /

watak); f) Pandangan hidupnya, keadaan ekonomi status sosialnya; g) Kontak-kontak personel (kerabat kerja/handai taulan); h) Pekerjaan dan alamat serta untuk kepentingan apa yang bersangkutan

dapat dimanfaatkan; i) Pendidikan/pengetahuan; j) Latar belakang kehidupanya yang dapat membahayakan tugas - tugas

rahasia; k) Kehidupan dimasa lampau, kedudukan dimana calon bekerja (track record) l) Motif – motif calon jaringan.

3) Investigasi.

Melakukan pengusutan dan penyelidikan pendalaman terhadap hasil pencarian (spoting) dari beberapa sumber.

4) Penilaian

Melakukan penilaian terhadap semua data yang ada untuk menentukan apakah

/ Calon.....

4

calon tersebut dapat dijadikan jaringan atau tidak, apakah calon jaringan memiliki kemampuan dan persyaratan serta motif - motif seperti yang ditunjukan pada saat spotting.

5) Perekrutan.

Merupakan proses puncak dalam pembentukan jaringan, yang dilaksanakan dengan memperhitungkan resiko yang mungkin dapat terjadi karena kurangnya ketajaman analisa dan penilaian pada tahap sebelumnya.

6) Pelatihan.

Pelatihan agen meliputi tehnik mencari dan mendapatkan bahan keterangan, taktik - taktik yang harus digunakan, sistem komunikasi, sistem pangamanan baket, resiko - resiko yang dihadapi dan cara - cara menghindari resiko dan alternatif dalam menghadapi permasalahan.

7) Uji coba.

Kegiatan uji coba calon jaringan untuk mengetahui kemampuan calon jaringan dan menyusupkannya (penetrasi) ke sasaran, uji coba dilakukan beberapa kali untuk menentukan calon jaringan dapat melanjutkan kerjasama atau tidak.

8) Tidakan.

Penggunaan jaringan untuk mendapatkan bahan keterangan yang dibutuhkan sebagai pembuatan produk dan kemudian diserahkan kepada pimpinan. Kegiatan ini tidak terlepas dari pengawasan dan pengendalian anggota Intelijen yakni Principal Agent (PA).

e. Hal - hal yang perlu diperhatikan.

1) Setiap personil yang membentuk jaringan harus mekukan persiapan - persiapan,menguasai teknik dan taktik;

2) Hal yang sangat prinsip adalah antara jaringan yang satu dengan yang lainya tidak saling mengenal (sistem cut out);

3) Surat jaringan tidak dapat diketahui kecuali oleh agen Intelijen; 4) Mengetahui benar apa motif - motif calon jaringan mau bekerja sama; 5) Penggunaan atau pemanfaatan jaringan harus tepat waktu, tepat sasaran sesuai

kemampuan jaringan.

B. PEMBINAAN JARINGAN. a. Sasaran.

1) Aspek fisik yang diberikan kepada jaringan, adalah :

a) Menyiapkan bantuan sarana (transport); b) Bantuan alat tulis sesuai kebutuhan;

/ c) Memberikan.....

5 c) Memberikan nomor - nomor telapon guna kelancaran pengiriman informasi; d) Imbalan yang wajar (materiil/kesejahteraan)

2) Aspek non fisik.

a) Menanamkan kesadaran dan tanggung jawab; b) Memberikan petunjuk - petunjuk taktis/teknis terbatas tentang cara

melaksanakan tugas.

b. Pembinaan.

Pembinaan terhadap jaringan : 1) Mengharuskan jaringan Intelijen membuat laporan lisan maupun tulisan setiap

kegiatan; 2) Mengadakan pertemuan - pertemuan yang diprogramkan maupun insidentil; 3) Melakukan pengawasan tingkah laku dilingkungan tempat tinggal, lingkungan

perkerjaan dan pergaulan di masyarakat.

c. Pengawasan

1) Melalui sumber lain; 2) Membandingkan dengan sumber lain; 3) Melalui debriefing; 4) Pemeriksaan sekuritas; 5) Penjejakan fisik.

d. Hal - hal yang perlu diperhatikan.

1) Data identitas jaringan hanya dipegang oleh agen; 2) Dalam membrikan materiil/kesejahteraan tidak diketahui siapapun; 3) Hindari pemberian/peminjaman pakaian, barang inventaris/fasilitas dinas; 4) Pengarahan secara lisan hindari melalui telephon; 5) Janji harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

III. PENGGUNAAN/PEMANFAATAN JARINGAN.

Jaringan yang sudah dibentuk dan dibina dapat digunakan untuk pengumpulan bahan keterangan yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial - Budaya dan bidang Keamanan.

IV. PENGAKHIRAN JARINGAN.

1. Syarat - syarat pengakhiran :

a. Jaringan membelot kepada pihak lain (lawan), tidak setia dan sangat membahayakan; b. Jaringan bermuka dua (doble faces) yakni bekerja pada pihak sendiri dan pihak lain

(lawan); c. Apabila jaringan menolak/menarik diri dan tidak mau bekerja sama lagi;

/ d. Sasaran.....

6 d. Sasaran sudah tidak ada lagi atau bahan keterangan berkurang.

2. Cara melaksanakan pengakhiran :

a. Terhadap jaringan yang membelot ke pihak lain (lawan) yang bermuka dua :

1) Mengidentifikasi kesalahan - kesalahan/penyimpangan yang dilakukan oleh jaringan;

2) Dilakukan Interograsi; 3) Membuat berita acara Interograsi sebagai bahan penindakan; 4) Perbuatan jaringan dengan kasus berat dan mengancam keselamatan negara

harus dilakukan tindakan pengamanan sesuai petunjuk pimpinan.

b. Terhadap jaringan yang menolak/menarik diri, cara pemisahannya :

1) Memanggil jaringan kemudian diberikan penjelasan; 2) Memberikan penghargaan materiil maupun ucapan terimakasih; 3) Menghimbau untuk bersedia menjadi jaringan bila diperlukan.

c. Hal-hal yang perlu diperhatikan :

1) Saat berhadapan dengan jaringan yang membelot atau bermuka dua, mengamati secara terus menerus perilaku di lapangan/masyarakat kemungkinan sakit hati/balas dendam;

2) Penghargaan tidak dengan surat penghargaan, dimungkinkan disalahgunakan; 3) Persiapkan pengakhiran dengan baik untuk menghindari jaringan bekerjasama

dengan pihak lawan dan pelihara hubungan persahabatan.

V. PENUTUP.

Demikian Standart Operasional Prosedure (SOP) Pembentukan dan pembinaan jaringan Intelijen meliputi proses perekrutan sampai dengan pemutusan hubungan jaringan, dibuat sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

POLRI DAERAH METRO JAYA DIREKTORAT INTELKAM STANDART OPERASIONAL PROSEDURE ( SOP ) PENGGALANGAN I. PENDAHULUAN

1. UMUM :

a. Dalam rangka prelaksanaan tugas pokok Polri, perlu dilakukan upaya penciptaan kondisi dan situasi yang menguntungkan agar tercapainya tujuan dari tugas poko tersebut. Dengan adanya hal tersebut maka diperlukan kemampuan Penggalangan Intelijen dalam upaya penciptaan kondisi dimaksud.

b. Penggalangan Intelijen pada prinsipnya dilakukan dalam bentuk operasi Intelijen bersifat

tertutup yang dilaksanakan dengan berencana dan terarah untuk mencapai tujuan sesuai atas dasar perintah / kebijaksanaan yang digariskan oleh pimpinan karena faktor biaya dan resiko yang cukup besar serta adanya keterbatasan – keterbatasan.

c. Tuntutan tugas Intelijen sesuai kebutuhan kegiatan operasi Penggalangan mempunyai

aspek taktis dan strategis dimana akal pikiran lawan atau bakal lawan merupakan sasaran utama baik individual maupun kelompok yang secara psikologis dapat dipengaruhi agar tidak menghambat, mengganggu atau mengacau serta mengancam kepentingan pihak penggalang. Untuk melaksanakan hal tersebut maka pelaksanaan penggalangan Intelijen harus berdasarkan atas sistem teknik dan taktik Intelijen yang berlaku.

2. Dasar. :

a. Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. b. Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/ 993/ XII / 2005 tentang pedoman

Penggalangan Intelijen Keamanan.



tentang Penggalangan Intelijenyang tepat dan terarah dalam mencapai sasaran. b. Tujuan. Sebagai pedoman dan langkah – langkah bagi setiap personel Intelijen Polri dalam

rangka Penggalangan Intelijen.

4. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Standart Operasional Prosedure (SOP) Penggalangan Intelijen meliputi proses sistem / metoda penggalangan sampai dengan laporan pelaksanaan penggalangan.

/ 5. Tata..... 8

5. Tata Urut.

I. PENDAHULUAN. II. SISTEM / METODA PENGGALANGAN III. SASARAN PENGGALANGAN IV. MANAJEMEN PENGGALANGAN V. PENUTUP

II. SISTEM / METODA PENGGALANGAN

1. SIFAT PENGGALANGAN

a. KONSTRUKTIF / PERSUASIF

1) Sasaran langsung dirangsang dengan fakta dan data yang telah disusun secara

terarah agar sasaran berfikir sendiri (letthem think). 2) Sasaran dihadapkan kepada berbagai macam problem atau persoalan yang telah

disusun, sehingga sasaran dapat membuat keputusan sendiri sesuai dengan keinginan penggalang (Lethem Decide).

b. DESTRUKTIF

Mendorong dan mengarahkan agar sasaran saling menghancurkan (Lethem Fight), dimana masing-masing pihak diprofokasi untuk saling mengadu kekuatan dan saling menghancurkan satu dengan yang lainnya.

2. TEHNIK PENGGALANGAN

a. Perang urat syaraf (Push) atau operasi penggalangan Psikologi b. Penyebaran desas-desus atau isu ke dalam lingkungan kelompok / organisasi / jaringan

kejahatan untuk menimbulkan keragu-raguan loyalitas kelompok c. Penyebaran gossip untuk menciptakan pengingkaran anggota kelompok / organisasi /

jaringan kejahatan terhadap integritas pimpinannya d. Kontak terselubung dengan anggota kelompok / organisasi / jaringan kejahatan untuk

menambah pengaruh / simpati e. Teror mental terhadap oknum anggota kelompok / organisasi / jaringan yang menentang

upaya penegakan hukum dan stabilitas kamtibmas f. Melakukan penetrasi / penyusupan terhadap lingkungan sasaran g. Memanfaatkan kelemahan-kelemahan anggota kelompok / organisasi / jaringan

kejahatan untuk menambah pengaruh (Soft Approach, Hard Approach, Black Mail) h. Memanfaatkan kelemahan-kelemahan ekonomi anggota kelompok / organisasi / jaringan

kejahatan.

3. TAKTIK PENGGALANGAN

a. Gerakan menarik simpati sasaran . b. Gerakan menekan sasaran. c. Gerakan penyesatan . d. Gerakan memecah belah .

/ e. Gerakan..... 9

e. Gerakan mendorong / merangsang berfikir . f. Gerakan bersifat persuasive.

4. MEDIA PENGGALANGAN

a. PERSONIL

1) Face to face (secara terselubung). 2) Melalui oknum yang berpengaruh terhadap pokok / organisasi / jaringan

kejahatan. 3) Melalui keluarga atau kawan terdekat sasaran.

b. SARANA / ALAT 1) Telephone / Faximile. 2) E-Mail / Internet. 3) Pamflet / plakat / surat kaleng dsb 4) Media cetak dan elektronik

c. THEMA PENGGALANGAN

Adalah satu topik masalah yang merupakan garis pengarah terhadap psikologi sasaran

d. Syarat Thema : 1) Harus sesuai dengan situasi dan kondisi 2) Harus menunjukkan kebenaran. 3) Tidak menimbulkan hal yang kontradiktif dengan thema yang sudah ada.

Pesan / ide daripada penggalangan harus diperhitungkan untuk dapat diterima sasaran, sehingga secara sadar sasaran mau berbuat sesuai kehendak penggalang. Pesan harus selaras dengan tehnik, taktik, media serta thema yang dipilih.

III. SASARAN PENGGALANGAN

1. MASYARAKAT SELEKTIF

1) Kelompok kejahatan. 2) Organisasi kejahatan. 3) Sindikat kejahatan. d. Kelompok masyarakat ekstrim.

2. MASYARAKAT UMUM

a. Sikap . b. Emosi . c. Tingkah laku / Perilaku . d. Kebiasaan . e. Opini . f. Persepsi / Visi.

/ IV. MANAJEMEN..... 10

IV. MANAJEMEN PENGGALANGAN

1. POLA OPERASIONAL PENGGALANGAN

a. SERVICE TYPE OPERATION

Penggalangan dilaksanakan sejalan dengan kegiatan penyelidikan dan pengamanan terhadap sasaran – sasaran tertentu yang potensial dapat mendukung, menciptakan situasi dan kondisi yang menguntungkan pelaksanaan tugas Polri

b. MISSION TYPE OPERATION Penggalangan dilaksanakan terhadap sasaran tertentu sesuai dengan perintah pimpinan dengan kegiatan operasi Intelijen

2. TAHAP – TAHAP OPERASI PENGGALANGAN

a. PERENCANAAN

1) Perumusan Target Operasi (TO) Penggalangan dari Pimpinan 2) Analisa sasaran meliputi :

(a) Apakah sasaran penggalangan adalah tokoh yang berpengaruh dilingkungannya

(b) Apakah sasaran penggalangan terdiri dari sekelompok oarng-orang yang berpengaruh

(c) Apakah sasaran penggalangan merupakan organisasi, sindikat kejahatan, aktifis politik praktis dsb.

3) Pendalaman sasaran Untuk melengkapi kejelasan sasaran penggalangan terlebih dahulu harus dilaksanakan penyelidikan terhadap sasaran untuk mendapatkan data-data sasaran yang berisi : (a) Situasi dan kondisi actual di lingkungan dan aktifitas terakhir daripada

sasaran. (b) Biodata dan antecedente orang-orang yang akan dijadikan sasaran

penggalangan, termasuk aspek kebiasaan, sikap, emosi, perilaku, motifasi, visi, intelektualitas, hobi, kemampuan dan kelemahannya

(c) Struktur organisasi, fungsi dan peran orang-orang yang terlibat, norma-norma yang berlaku, system komunikasi, pengendalian organisasi dsb.

(d) Daerah pengaruh, daerah Operasi daripada sasaran penggalangan

4) Pembuatan rencana Operasi penggalangan.

b. ORGANISASAI PELAKSANA PENGGALANGAN POLDA

1) Sponsor : KAPOLDA 2) Agent Handler : DIR INTELKAM POLDA 3) Principle Agent : KASAT DIT INTELKAM 4) Agent Action : PAMA DIT INTELKAM

/ c. PELAKSANAAN..... 11

c. PELAKSANAAN OPERASI PENGGALANGAN

1) Penyusupan

(a) Penyusupan dilakukan secara klandestin tertutup, sangat rahasia ke daerah

sasaran dan selanjutnya diikuti dengan pembentukan jaringan dengan system Sel.

(b) Kegiatan penggalangan disamarkan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kecurigaan pihak sasaran, dan apabila penggalang badar / terbuka, kegiatan penggalangan dilanjutkan oleh jaringan dengan kodal dari penggalang melalui komunikasi klandestin.

(c) Penyusupan dilakukan melalui sarana-sarana yang terdapat di daerah / lingkungan sasaran.

2) Pencerai Beraian

(a) Setelah tersusun jaringan pada semua lini sasaran, dilakkan pencerai

beraian keutuhan, kesatuan, kekompakan serta kesetiaan pihak sasaran (b) Pencerai beraian dimaksudkan untuk menghancurkan keutuhan sasaran,

sehingga terpecah belah sehingga timbul konflik di dalam tubuh sasaran, yang berakibat lemahnya, menurunnya kewibawaan pimpinan sasaran

(c) Dalam keadaan terpecah belah dilakukan penghasutan yang menimbulkan permusuhan di dalam tubuh sasaran, serta adanya harapan akan munculnya keadaan yang lebih baik dan akan memberikan kelanjutan kelanjutan kehidupan bagi kelompok.

3) Pengingkaran

Dengan memanfaatkan rapuhnya kesetiaan anggota kelompok / organisasi / jaringan terhadap pemimpinnya, loyalitas dan kepatuhan serta kesetiaanya dirubah ke arah pihak penggalang.

4) Pengarahan

Dengan lebih terbukanya kesempatan untuk mengarahkan loyalitas dan kestiaan kepada penggalang, dilakukan penanaman kepercayaan sasaran terdalam, yang dengan teliti dan cermat diupayakan agar secara berlanjut dan meyakinkan, pergerakan kesetiaan / loyalitas sasaran tergalang secara wajar tanpa paksaan.

5) Penggeseran

(a) Apabila kerapuhan anggota sasaran dinilai sudah menggambarkan moment

psikologis yang tepat, maka saatnya dilakukan usaha agar para anggota sasaran menghianati pemimpinnya

(b) Dlam tahap penggeseran ini diupayakan menggeser sikap pimpinannya dan diarahkan kepada kepatuhan terhadap penggalang

(c) Penggeseran dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

/ (1) Mempertimbangan.....

12

(1) Mempertimbangkan hasil pencerai beraian dan pengingkaran besarnya dukungan dan perlawanan.

(2) Mencari alasan / thema yang tepat sesuai dengan aspirasi kelompok / organisasi / sindikat kejahatan untuk dijadikan alasan seperti ; a. Adanya ketidak adilan dalam pembagian hasil kejahatan b. Mengingkari kesetiaan kawan sendiri dsb.

(3) Merencanakan waktu yang tepat sesuai perkembangan psikologi

kelompok untuk melakukan penggeseran. (4) Dilakukan check dan rechek terhadap semua persiapan, dan

apabila momentumnya tepat dilakukan penggeseran. 6) Penggabungan

a. Apabila penggeseran telah berhasil maka dilaksanakan penggabungan dan

pemanfaatan untuk kepentingan penggalang. b. Apabila kegiatan penggalangan dinyatakan telah berhasil mencapai

sasaran, selanjutnya dilakukan pengawasan yang cermat dan tindakan pengamanan untuk mencegah terjadinya berbagai macam hambatan yang timbul yang akan mengganggu pencapaian tujuan.

1. PENGENDALIAN OPERASI PENGGALANGAN 1. Pengendalian operasi penggalangan dilaksanakan oleh agent handler yang

secara rutin melaporkan setiap kegiatan dan hasil penggalangan kepada sponsor.

2. Kegiatan pengendalian terhadap agent action, yang setiap saat melaporkan kegiatan dan hasil yang dicapai kepada agent handler.

3. Kegiatan pengendalian penggalangan terhadap jaringan Intelkam dilakukan. oleh agent action sesuai dengan petunjuk agent handler serta melaporkan hasil penggalangan pada setiap tahapannya.

2. LAPORAN PELAKSANAAN PENGGALANGAN

1. Laporan pelaksanaan penggalangan pada dasarnya berisi tentang pokok –

pokok rencana penggalangan – penggalangan. 2. Pelaksanaan penggalangan, hasil yang dicapai serta analisa dan evaluasinya 3. Materi analisa terdiri dari analisa pelaksanaan penggalangan dan analisa

terhadap hasil yang dicapai 4. Materi evaluasi terdiri dari :

a. Efek atau dampak yang timbul setelah dilaksanakannya operasi penggalangan.

b. Sejauh mana operasi penggalangan dapat mempengaruhi keadaan sasaran penggalangan.

c. Daya dan hasil guna pelaksanaan operasi penggalangan.

/ V. PENUTUP..... 13

V. PENUTUP

Demikian Standart Operasional Prosedure (SOP) Penggalangan jaringan Intelijen meliputi proses perekrutan sampai dengan pemutusan hubungan jaringan, dibuat sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.


STANDART OPERASIONAL PROSEDURE (SOP)

KEGIATAN PENYELIDIKAN

I. PENDAHULUAN

1. Umum

a. Intelijen merupakan bagian yang sangat menentukan bagi keberhasilan tugas-tugas Kepolisian, karena Intelijen berfungsi menyediakan bahan-bahan keterangan yang diperlukan satuannya untuk ”early warning” dan ”early detection”.

b. Tentunya untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kegiatan-kegiatan yang menggunakan methoda berkembang disesuaikan dengan hakekat ancaman yang dihadapi dan disertai dengan pelaksana-pelaksana tugas Intelijen yang memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhannya. Adapun salah satu bentuk dari kegiatan-kegiatan tersebut yaitu dengan menggunakan bentuk kegiatan penyelidikan Intelijen.

c. Penyelidikan adalah segala usaha, pekerjaan mengenai pencarian dan pengumpulan yang

dilakukan secara berencana dan terarah untuk memperoleh baket yang dibutuhkan mengenai masalah tertentu untuk diolah, dan membuat perkiraan mengenai masalah yang dihadapi, guna memungkinkan menentukan kebijaksanaan perencanaan dan mengambil keputusan/tindakan dengan resiko yang diperhitungkan.

2. Dasar

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. b. Surat keputusan Kapolri Nomor : Skep/37/I/2005 tentang Pedoman Intelijen Keamanan di

Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Pembuatan Standart Operasional Prosedure (SOP) untuk memberikan gambaran tentang pola kegiatan penyelidikan Intelijen, sebagai pedoman atau langkah-langkah dalam kegiatan penyelidikan Intelijen yang tepat dan terarah untuk mencapai sasaran.

b. Tujuan

Sebagai pedoman dan langkah-langkah bagi setiap personel Intelijen Polri dalam rangka kegiatan penyelidikan Intelijen.

/ 4. Ruang Lingkup.....

15

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standart Operasional Prosedure (SOP) kegiatan penyelidikan Intelijen yang meliputi pelaksanaan penyelidikan, sifat dan bentuk penyelidikan dan pelaksanaan penyelidikan menurut pola operasional Intelpol.

5. Tata Urut

I. PENDAHULUAN II. PELAKSANAAN PENYELIDIKAN MENURUT PROSES KEGIATAN III. SIFAT DAN BENTUK PENYELIDIKAN IV. PELAKSANAAN PENYELIDIKAN MENURUT POLA OPERASIONAL INTELPOL V. PENUTUP

II. PELAKSANAAN PENYELIDIKAN MENURUT PROSES KEGIATAN

A. Tahap Perencanaan

Agar penyelidikan dapat mencapai hasil yang diharapkan perlu disusun rencana penyelidikan dengan urutan kegiatan sebagai berikut : 1. Perumusan ”Unsur-Unsur Utama Keterangan” (UUK)

a. UUK merupakan penjabaran daripada kebutuhan Intelijen aktual dari pemakai Intelijen/Kepala (KA) kesatuan atau kepala dari suatu badan.

b. UUK berwujud persoalan-persoalan yang dihadapi oleh KA dalam rangka

melaksanakan tugas pokoknya dan ini harus dijawab atau dipecahkan oleh petugas Intelijen.

c. UUK adalah titik tolak bagi usaha-usaha dan kegiatan pencarian dan pengumpulan

Bahan Keterangan (Baket).

d. UUK ditentukan/dirumuskan oleh Perwira Intelijen berdasarkan keinginan/permintaan dari KA yang berwenang dalam pengambilan keputusan.

e. UUK memuat pertanyaan-pertanyaan mengenal hal-hal yang belum diketahui atau

belum jelas landasnnya, bagi arah dan pedoman dalam pembuatan rencana penyelidikan Intelpol.

2. Analisa Sasaran Mempelajari secara terperinci dan teliti tentang sasaran penyelidikan termasuk

lingkungan daerah dimana sasaran itu berada. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan adanya rintangan/hambatan atau fasilitas-fasilitas yang dapat membantu usaha-usaha penyelidikan yang akan dilaksanakan.

/ 3. Analisa.....

16 3. Analisa Tugas Kegiatan menganalisa dan memperinci bahan-bahan keterangan apa yang harus dicari

dan dikumpulkan. Kegiatan ini dilakukan untuk membentuk badan-badan pengumpul dan sumber-sumber mana yang paling tepat digunakan menentukan cara melaksanakan penyelidikan yang disesuaikan dengan jenis Baket dan keadaan sasaran, apakah secara tertutup atau terbuka. Selain itu Analisa Tugas diperlukan untuk menentukan jangka waktu, menentukan tempat penyampaian laporan dan menentukan cara bagaimana menggali Baket sebanyak mungkin dari sasaran atau sumber, dalam rangka menyusun Rencana Penyelidikan.

4. Penentuan Rencana dan Dukungan Logistik

Rencana penyelidikan dibuat dengan memperhitungkan cara pelaksanaan tugas yang akan menggunakan unsur-unsur Intelpol yang terdiri dari :

a. Personil yang dibutuhkan. b. Alat-alat yang dibutuhkan.

c. Methoda (tertutup atau terbuka, dll).

d. Dukungan logistik yang diperlukan.

e. Pengorganisasian kegiatan.

Selanjutnya rumusan rencana penyelidikan Intelpol tersebut dituangkan dalam bentuk

perintah atau permintaan, untuk disampaikan kepada unsur-unsur pelaksana penyelidikan untuk dilaksanakan dan sesudah itu melaporkan hasilnya.

5. Pengawasan Kegiatan

Pada tahap perencanaan ini direncanakan pula pengawasan sebagai usaha pengamanan kegiatan, untuk mengantisipasi apabila pada tahap pengumpulan Baket, muncul hal-hal diluar perencanaan yang dapat menghambat atau menggagalkan pelaksanaan kegiatan.

B. Tahap Pengumpulan Bahan Keterangan (Baket) Tahap ini merupakan pelaksanaan kegiatan penyelidikan, dimana pelaksana mencari dan

mengumpulkan bahan-bahan keterangan atau sumber-sumber bahan keterangan, sesuai dengan pengarahan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, yaitu yang diterima pelaksana sebagai perintah atau permintaan.

Pengumpulan bahan keterangan dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan, baik bersifat terbuka maupun tertutup, sesuai kondisi sasarannya. Bentuk-bentuk kegiatan pengumpulan bahan keterangan dapat berupa : penelitian, wawancara, interogasi, pengamatan, penggambaran, penjejakan, pembuntutan, pendengaran, penyusupan, penyurupan dan penyadapan.

/ C. Tahap.....

17

C. Tahap Pengelolaan Bahan Keterangan

Pengolahan adalah kegiatan-kegiatan untuk menghasilkan produk Intelijen dari bahan-bahan keterangan /informasi yang terkumpul. Adapun proses pengolahan melalui tahap-tahap pencatatan, penilaian, penafsiran dan kesimpulan. Uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Pencatatan

Proses pengolahan bahan keterangan dimulai dengan kegiatan pencatatan, yang dilakukan secara sistematis dan kronologis atas bahan-bahan keterangan/informasi, agar dapat mudah dan cepat dipelajari untuk disajikan kembali apabila sewaktu-waktu diperlukan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan pencatatan adalah :

a. Sederhana, mudah dimengerti dan dapat dikerjakan oleh setiap anggota.

b. Mencakup data siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana dan bila mana, yang disingkat dengan SI ADI DEMEN BABI.

c. Dapat dilakukan menurut urutan kronologis atau menurut urutan pokok permasalahan.

d. Pencatatan harus dilaksanakan secara tertib untuk memudahkan penyimpanannya.

Dalam pencatatan ini harus disediakan sarana-sarana pencatatan antara lain buku harian, peta situasi dan lembaran kerja.

2. Penilaian

Kegiatan berikutnya berupa proses Penilaian, yaitu penentuan :

a. “ukuran kepercayaan” terhadap sumber informasi

b. “ukuran kebenaran” dari isi informasi, dengan menggunakan neraca penilaian

Penilaian terhadap sumber bahan keterangan/informasi dilakukan dengan jalan membandingkan bahan yang berasal dari sumber yang sama maupun dari sumber lainnya. Pencatatan secara sistematis terhadap semua bahan keterangan yang diterima, akan membantu mempermudah pekerjaan penilaian dan penafsiran atas bahan keterangan. Dengan pencatatan sistematis tersebut, pekerjaan membandingkan informasi dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu pengalaman Perwira Intelijen dalam menilai sumber dan informasi pada waktu-waktu yang lalu, akan mempermudah pekerjaan penilaian atas informasi-informasi yang diterima.

NERACA PENILAIAN

SUMBER ISI

A. Dipercaya sepenuhnya B. Biasanya dapat dipercaya C. Agak dapat dipercaya D. Biasanya tak dapat dipercaya E. Tidak dapat dipercaya F. Kepercayaan tidak dapat dinilai

1. Kebenaran ditegaskan oleh sumber lain.

2. Kebenaran sangat memungkinkan. 3. Mungkin benar. 4. Kebenarannya diragukan. 5. Tidak mungkin benar. 6. Kebenarannya tak dapat dinilai.

Contoh : D/2 D = Sumber biasanya tak dapat dipercaya 2 = Isi keterangan sangat mungkin benar.

/ Tindakan-.....

18

Tindakan-tindakan dalam melakukan pekerjaan penilaian informasi adalah sebagai berikut :

a. Tindakan pertama

Meneliti kegunaan Baket dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1) Apakah Baket/informasi itu memuat unsur-unsur yang diperlukan atau apakah merupakan persoalan-persoalan baru ?

2) Apakah Baket/informasi itu segera berguna ? Kalau ”ya” untuk siapa ? 3) Apakah Baket/informasi itu berguna untuk waktu yang akan datang ? 4) Apakah Baket/informasi itu berguna bagi kesatuan sendiri, kesatuan atasan,

kesatuan samping atau kesatuan bawahan ?

Perlakuan terhadap Baket/informasi itu disesuaikan dengan klasifikasi dan urgensinya.

b. Tindakan kedua adalah meneliti kepercayaan terhadap sumber Baket, dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1) Apakah Baket/informasi itu didapat dari tangan pertama ? 2) Apakah sumber Baket/informasi itu sudah dikenal sebelumnya (sudah

dikualifikasikan) ? 3) Apakah sumber itu mempunyai cukup pengalaman dan kemampuan untuk

mendapatkan informasi serupa itu ? 4) Mengingat faktor waktu, tempat dan keadaan, apakah mungkin untuk

mendapatkan Baket/informasi serupa itu ?

b. Tindakan ketiga adalah meneliti kebenaran isi Baket dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1) Apakah yang dilaporkan itu dapat diterima akal ?

2) Apakah Baket itu diyakinkan kebenarannya oleh Baket lainnya dari berbagai sumber lainnya ?

3) Sampai dimana isi Baket itu sesuai dengan isi Baket yang ada ?

4) Apakah ada kemungkinan Baket itu berasal dari satu tangan dan sengaja disampaikan melalui berbagai saluran untuk tujuan-tujuan penyesatan ?

Penelitian isi Baket melalui proses pertanyaan-pertanyaan (check list) pada tindakan pertama, kedua dan ketiga tersebut, dimaksudkan untuk memudahkan penentuan kebenaran isi Baket. Tindakan pertama, kedua dan ketiga dimaksud pada hakekatnya dilakukan secara simultan. Selanjutnya perlakuan terhadap Baket dimaksud dilakukan sesuai dengan hasil penelitian tersebut, dihubungkan dengan urgensi dan nilainya.

/ 3. Penafsiran.....

19

3. Penafsiran

Kegiatan selanjutnya adalah penafsiran isi Baket yang telah dianalisa dan diinterprestasikan tersebut, untuk menentukan arti dan kegunaan baket dimaksud, dihubungkan dengan baket-baket lainnya yang telah ada.Untuk mengadakan penafsiran diajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

a. Apakah Baket itu memperkuat atau membantah keterangan-keterangan yang didapat

sebelumnya ?

4. Apakah Baket itu memberikan suatu kepastian tentang kesimpulan-kesimpulan mengenai sasaran ?

Kemudian juga dilakukan penafsiran dengan cara mempersamakan, mencocokkan dan membandingkan baket yang baru diterima dengan baket-baket yang telah ada. Penafsiran ini dapat dilakukan secara logika melalui 3 tahap, yang kadang-kadang dilakukan secara simultan, yaitu tahap pengertian (terbentuknya ide konsep), tahap keputusan dan tahap penalaran atau menarik kesimpulan.

Tahap menarik kesimpulan tersebut dapat dilakukan dengan langsung atau tidak langsung (induktif, deduktif dan kumulatif). Tahap menarik kesimpulan secara deduktif terdiri dari tahap-tahap analisa, integrasi dan konklusi sebagai berikut :

a. Tahap analisa adalah kegiatan untuk menguraikan dan menganalisa persoalan-persoalan yang ada, dengan memilah-milah masalah yang penting, membanding-bandingkan serta memonitor informasi yang sudah dinilai, untuk memilih informasi yang ada hubungannya dengan tugas dan operasi. Dengan mengajukan pertanyaan 5W + 1H terhadap suatu informasi, berarti sudah dilakukan analisa, sehingga sudah didapat identifikasi masalah pokok. Perlu diingat kegiatan analisa membutuhkan pikiran yang sehat dan pengetahuan yang menyeluruh mengenai prinsip-prinsip tugas atau operasi Kepolisian, karakteristik daerah operasi dan masyarakat setempat. Perlu diingat kegiatan analisa membutuhkan pikiran yang sehat dan pengetahuan yang menyeluruh mengenai prinsip-prinsip tugas atau operasi Kepolisian, karakteristik daerah operasi dan masyarakat setempat. Perlu diingat pula bahwa faktor ”bagaimana” dan ”mengapa” seringkali sifatnya subjektif karena petugas tidak langsung melihat.

b. Tahap Integrasi, dalam tahap ini diadakan kegiatan menghubung-hubungkan unsur-

unsur yang masih terpisah dalam tahap analisa, dengan informasi-informasi lainnya yang telah diketahui sebelumnya. Dengan kegiatan ini terbentuk suatu gambaran yang logis dan hypotesa tentang kegiatan-kegiatan lawan dan tentang karakteristik daerah operasi yang dapat mempengaruhi tugas Kepolisian. Kegiatan integrasi ini memerlukan pengumpulan sejumlah besar informasi tambahan sehingga merupakan suatu proses mental yang bisa selesai dalam beberapa saat, atau bisa juga memerlukan banyak waktu.

Hal-hal berikut perlu diperhatikan ketika membuat hypotesa :

1) Untuk menyusun analisa yang baik, maka pembuatan hypotesa memerlukan pemikiran yang sehat dan pengetahuan latar belakang yang menyeluruh.

/ 2. Pada saat.....

20

2) Pada saat membuat hypotesa, seorang staf intel harus menempatkan dirinya sebagai komandan dan sebagai lawan, sehingga bisa membuat hypotesa dari dua sudut pandang yang berlawanan. Berikutnya hypotesa yang sudah dibuat harus dianalisa dan diuji dengan melakukan verifikasi untuk memastikan ada-tidak adanya indikasi-indikasi dalam batas waktu dan cara/alat yang tersedia.

c. Tahap Konklusi, tahap membuat kesimpulan yang harus memberikan nilai penting

dan arti dari informasi yang diolah, kemudian juga harus ada hubungannya dengan situasi lawan dan daerah operasi.

5. Kesimpulan : Produk Intelpol

Kegiatan terakhir dari proses pengolahan Baket adalah membuat kesimpulan dari keseluruhan Baket yang telah melalui proses-proses pencatatan sampai penafsiran sebagaimana diuraikan sebelum ini, untuk dituangkan menjadi produk-produk Intelijen Kepolisian (Intelpol). Produk-produk Intelpol terdiri dari Memo Intelijen, Laporan Atensia, Laporan Khusus, Laporan Harian Khusus dan Laporan Penugasan. Kemudian produk-produk Intelpol berisi laporan peristiwa/kejadian selama jangka waktu tertentu dibuat secara periodik (berkala) berupa Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan.

Produk Intelpol berisi suatu persoalan khusus yang berguna bagi pengguna, harus segera disampaikan tepat pada waktunya kepada pihak pengguna. Setiap laporan/produk Intelpol sekurang-kurangnya harus memenuhi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dengan urutan yang lazim disingkat SI ADI DEMEN BABI, terdiri dari :

a. Siapa (pelaku-pelaku dan atau yang terlibat dalam persoalan/kejadian) ?

b. Apa peristiwa/kejadian yang dilaporkan ?

c. Di mana tempat kejadian ?

d. Dengan alat apa peristiwa/kejadian itu dilaksanakan ?

e. Mengapa peristiwa/kejadian itu dilakukan ?

f. Bagaimana peristiwa itu terjadi ?

g. Bilamana peristiwa itu terjadi ?

h. Bagaimana peristiwa itu terjadi ?

6. Tahap Penyajian, Penggunaan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian produk Intel adalah penyajian, cara dan bentuk penyajian suatu produk Intel disesuaikan dengan urgensinya, tingkat kerahasiaannya, kecepatan, ketepatan dan keamanan. Produk Intel yang telah dibuat sesuai dengan permintaan/perintah/keperluan, harus sampai tepat pada waktunya dan kepada alamat pengguna. Untuk itu penyajian kepada pengguna disesuaikan dengan kebutuhan yaitu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

/ a. Apakah produk.....

21

a. Apakah produk Intel itu memuat isi yang perlu segera disampaikan dan untuk siapa?

b. Apakah produk Intel tersebut hanya berguna di kemudian hari ?

c. Apakah produk Intel tersebut hanya berguna untuk kesatuan atasan, samping atau bawahan ?

Kemudian untuk menjaga keberhasilan dan keamanan, maka penyajian/penyampaian produk Intel tertentu dapat dilakukan melalui :

a. Kurir (life drop).

b. Alat-alat (benda mati) tertentu (dead drop).

c. Sarana komunikasi yang bersifat rahasia (sandi).

III. SIFAT DAN BENTUK PENYELIDIKAN

A. Penyelidikan yang bersifat terbuka

Yaitu penyelidikan yang dilakukan dengan cara terbuka dan mengutamakan sumber terbuka, terdiri dari cara-cara sebagai berikut : 1. Penelitian (research)

Yaitu menghimpun data tentang suatu hal yang dilakukan dengan mempelajari kepustakaan, pemberitaan-pemberitaan umum (surat kabar, majalah, TV, radio), terbitan-terbitan Pemerintah, Swasta, dan lain-lain.

2. Wawancara (interview)

Yaitu cara mendapatkan keterangan melalui pembicaraan atau tanya jawab langsung dengan sasaran. Dalam wawancara ini pihak yang ditanya pada umumnya menyadari bahwa ia berhadapan dengan orang yang sedang mencari keterangan informasi. Ia bebas dalam memberikan jawaban, tanpa tekanan atau paksaan.

3. Interogasi (interogation)

Yaitu suatu cara mendapatkan keterangan melalui pembicaraan dan tanya-jawab langsung, yang dikontrol oleh si-penanya, yang ditanya biasanya menyadari bahwa dia sedang di interogasi dan berada di bawah penguasaan pihak interogator.

B. Penyelidikan yang bersifat tertutup

Giat tersebut dilakukan tanpa diketahui oleh sasaran, untuk mendapatkan bahan-bahan keterangan yang tidak mungkin diperoleh dengan penyelidikan cara-cara terbuka dengan cara-cara sebagai berikut : 1. Pengamatan (observing)

/ Adalah suatu.....

22

Adalah suatu cara untuk mendapatkan bahan keterangan dan gambaran keadaan lingkungan dengan menggunakan panca indera secara lengkap, disertai pengetahuan dan/atau pengarahan tentang fokus pengamatan, sesuai dengan kebutuhan Intelpol.

2. Penggambaran (describing)

Adalah penuangan hasil pengamatan ke dalam bentuk laporan, dilengkapi dengan foto-foto atau data-data terinci tentang keadaan medan yang diamati, sehingga dapat mengenal kembali apa yang telah diamati.

3. Penjejakan (surveillance)

Adalah suatu cara mendapatkan bahan keterangan dengan mengikuti/memperhatikan jejak-jejak dari sasaran, atau apa yang dilakukan oleh sasaran. Jadi tidak secara langsung terhadap sasaran tetapi terhadap jejak-jejak dari sasaran.

4. Pembuntutan (tailing)

Adalah suatu cara mendapat bahan keterangan dengan langsung mengikuti/memperhatikan sasaran, termasuk apa-apa yang sedang dilakukannya, tanpa diketahui oleh sasaran.

5. Pendengaran (monitoring)

Adalah suatu cara mendapatkan bahan keterangan dengan mendengarkan sasaran (obyek), secara langsung atau tidak langsung. Pendengaran langsung adalah mendapatkan bahan keterangan dengan mendengarkan secara langsung dari sasaran (sumber baket) pada waktunya. Pendengaran tidak langsung adalah mendapatkan bahan keterangan dari sasaran dengan mendengarkan secra tidak langsung, tapi melalui benda maupun orang lain.

6. Penyusupan (penetrating)

Adalah suatu cara mendapatkan bahan keterangan dengan menyusupkan jaringan penyelidikan, baik yang dilakukan agen-agen Polisi maupun informan ke dalam sasaran penyelidikan.

7. Penyurupan (surreptition entry)

Adalah suatu cara mendapatkan bahan keterangan dengan memasuki suatu tempat/ruangan/bangunan tanpa diketahui oleh anggota lain dan meninggalkan tempat tanpa meninggalkan bekas.

8. Penyadapan (taping)

Adalah cara mendapatkan bahan keterangan dengan melakukan penyadapan sistem komunikasi pihak sasaran, yang dilakukan secara rahasia (clandestin), tanpa diketahui oleh sasaran atau pihak-pihak lain.

/ C. Sasaran.....

23

C. Sasaran Penyelidikan Intelpol

Pada umumnya sasaran penyelidikan Intelpol diarahkan untuk menemukan dan mengindentifisir hakekat ancaman yang terdiri dari ancaman faktual, faktor korelatif kriminogen dan police hazard dalam bidang-bidang : 1. Kriminalitas

Sasaran penyelidikan Intelpol dalam bidang kriminalitas adalah :

a. Kejahatan-kejahatan yang berkadar ancaman tinggi.

b. Kejahatan-kejahatan terhadap keamanan negara.

c. Kejahatan-kejahatan tertentu dimana terdapat jaringan-jaringan atap organisasi daripada pelaku kejahatan tersebut.

Khusus mengenai kejahatan-kejahatan yang berkadar ancaman tinggi, sasaran penyelidikannya antara lain curas, penyalahgunaan senpi dan bahan peledak, pembakaran, pencurian kawat telepon, penyalahgunaan Narkotika, kejahatan uang palsu, penyelundupan, kejahatan perbankan, kenakalan remaja, kecelakaan lalulintas dan lain-lain. Dalam pelaksanaan penyelidikan di bidang Kriminalitas, perlu perhatian khusu terhadap :

a. Perkembangan bentuk-bentuk baru kriminalitas (new mension crime).

b. Bentuk-bentuk kejahatan yang bersifat internasional (internasional crime).

c. Bentuk-bentuk kejahatan terorganisir (organized crime) serta jaringan-jaringannya.

Disamping itu agar diperhatikan secara khusus kemungkinan terdapatnya latar belakang SUBVERSI dari bentuk-bentuk kejahatan, untuk menyelidiki apakah merupakan kejahatan-kejahatan terhadap negara seperti Subversi dan Terorisme :

a. Subversi Dalam Negeri : sisa-sisa G30S/PKI, kegiatan ekstrim kiri/kanan, kegiatan separatis dan lain-lain.

b. Subversi Luar Negeri : yang berasal dari negara super power, potential super

power, major power dan kemungkinan subversi dari sementara negara Timur Tengah dalam rangka subversi Komunis, Liberalisme dan Agama.

2. Kegiatan Masyarakat dan Pembangunan Nasional

Di bidang ini sasaran penyelidikan Intelpol adalah berusaha mengadakan deteksi dan identifisir faktor-faktor korelatif kriminogen di bidang pembangunan Ipoleksosbud Hankam termasuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bahan keterangan mengenai gejolak/gelagat perkembangan kehidupan dalam masyarakat serta dampak dari pembangunan nasional itu sendiri.

/ a. Faktor.....

24

a. Faktor Korelatif Kriminogen dalam bidang Sosial Politik, antara lain :

1) Sikap dan perilaku masyarakat dalam melaksanakan politik praktis. 2) Pertumbuhan dan perkembangan Ormas dan Orpol dalam massyarakat. 3) Perkembangan kegiatan politik praktis dalam masyarakat dan sikap serta

tanggapan yang timbul terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah di bidang kehidupan politik.

4) Kegiatan politik dari tokoh-tokoh masyarakat. 5) Kegiatan dan sikap politik golongan-golongan ekstrim yang ada. 6) Kegiatan pemuda/mahasiswa yang bertendensi politik dalam bentuk kegiatan

politik terselubung. 7) Sikap dan tanggapan negatif dari kelompok pemuda/mahasiswa terhadap

kebijakan Pemerintah.

b. Faktor Korelatif Kriminogen dalam bidang Sosial Ekonomi, antara lain :

1) Masalah hambatan dan kebocoran dalam pembangunan. 2) Masalah golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi kuat, masalah

pengusaha pribumi dan non pribumi, serta masalah modal asing dan dalam negeri.

3) Masalah pangan yang meliputi pengadaan, penyimpanan dan distribusi,

terutama yang menyangkut 9 bahan pokok. 4) Masalah perdagangan dan pendistribusian. 5) Masalah pertambangan. 6) Berbagai macam tindak pidana dalam bidang ekonomi seperti masalah uang

palsu, penyelundupan, korupsi, spekulasi dan manipulasi. 7) Berbagai macam tindak pidana dalam bidang ekonomi yang merupakan

kerawanan-kerawanan dan dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

c. Faktor Korelatif Kriminogen dalam bidang Sosial Budaya, antara lain :

1) Masalah kependudukan. 2) Masalah pendidikan dan pengajaran serta kerawanan-kerawanannya. 3) Masalah aliran kepercayaan dan masalah kerukunan umat beragama.

/ 4. Masalah.....

25 4) Masalah yang menyangkut suku, agama, ras dan antar golongan. 5) Masalah peburuhan/lapangan kerja. 6) Masalah kebudayaan asing yang negatif bagi mental masyarakat. 7) Masalah kehidupan generasi remaja. 8) Kegiatan media massa seperti film dan pers. 9) Masalah kelestarian benda bersejarah dan kelestarian alam. 10) Masalah kesadaran hukum masyarakat. 11) Masalah bencana alam. 12) Masalah penyakit masyarakat. 13) Masalah perkembangan pariwisata. 14) Masalah-masalah lain dalam bidang Sosial Budaya yang menimbulkan

kerawanan dan dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

d. Kegiatan-kegiatan masyarakat yang harus diperhatikan dalam penyelidikan Intelpol:

1) Semua kegiatan masyarakat yang memerlukan/dilindungi izin maupun jenis kegiatan lainnya dari masyarakat.

2) Kegiatan tokoh-tokoh/pelaku kejahatan. 3) Kemungkinan timbulnya/tumbuhnya aliran kepercayaan yang dapat

menimbulkan perpecahan atau mengacaukan persatuan dan kesatuan bangsa.

D. Tujuan Penyelidikan Intelpol

Tujuan Penyelidikan Intelpol adalah untuk mendapatkan bahwa bahan keterangan yang mempunyai kegunaan-kegunaan untuk : 1. Kegunaan Taktis

Penyelidikan diadakan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan keterangan yang akan digunakan untuk kepentingan taktis yaitu :

a. Untuk menetukan tindakan-tindakan yang akan diambil dengan resiko yang diperhitungkan.

b. Untuk menentukan cara bagaimana mempergunakan sarana-sarana yang ada

pada Polri secara berdayaguna dan berhasilguna dalam batas waktu tertentu.

/ 2. Kegunaan Strategis.....

26

2. Kegunaan Strategis

Penyelidikan diadakan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan keterangan yang akan digunakan untuk kepentingan strategis. Pelaksanaan penyelidikan dilakukan secara terus-menerus terhadap gejolak/peristiwa/permasalahan tertentu di bidang Ipoleksosbudkam, yang dinilai mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kestabilan Kamtibmas. Selanjutnya hasil penyelidikan tersebut digunakan sebagai ”early warning” (peringatan dini) oleh Pimpinan untuk menetapkan tindakan/kebijaksanaan.

3. Kegunaan Operasi

Dalam hal ini penyelidikan Intelpol berusaha memperoleh segala hal tentang obyek operasi, yang akan digunakan untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan dan administrasi operasi. Bahan-bahan keterangan yang diperoleh dalam penyelidikan-penyelidikan Intelpol Strategis, Taktis dan Operasional dapat dipergunakan secara timbalbalik.

IV. PELAKSANAAN PENYELIDIKAN MENURUT POLA OPERASIONAL INTELPOL

Pola Umum Operasional Intelpol terdiri dari : A. “ Service Type Of Operation “ (STO) B. “ Mission Type of Operation “ (MTO) Uraian masing-masing adalah sebagai berikut : A. Service Type Of Operation (STO)

Pelaksanaan penyelidikan diarahkan kepada pengumpulan bahan keterangan, dimulai dengan : 1. Jalur formal Struktural, yang meliputi jalur kesatuan, baik dari kesatuan bawah ke

kesatuan atas, maupun dari kesatuan atas ke kesatuan bawah. 2. Sumber terbuka dan sumber tertutup, yaitu :

a. Jaringan diatas permukaan, yaitu meliputi pemberitaan umum yang ada diperpustakaan dan instansi pemerintah/swasta.

b. Jaringan dibawah permukaan, yang meliputi agen bergerak, Agen Tertanam,

Perwira Pengamat Wilayah (Pamatwil), jaringan informan dan agen dalam serta intern Polri.

c. Jalur koordinasi intelijen, yaitu meliputi :

Unsur-unsur intelijen dalam instansi (Tertentu) pemerintah, yang dapat bermanfaat dalam pertukaran informasi dan usah konsultasi terhadap suatu sasaran.

/ B. Mission.....

27

B. Mission Type of Operation (MTO)

Penyelidikan dilaksanakan dengan mengadakan penelitian dan pengembangan terhadap ancaman yang dihadapi, berupa ancaman factual yang berkadar tinggi. Penyelidikan dilaksanakan oleh unit operasional Intelpol. Dalam pelaksanaan penyelidikan dengan pola MTO ini harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pola Dasar Pelaksanaan Operasional Unit Intelpol 7 (tujuh) langkah dengan urutan :

a. Tugas dalam bentuk TO/UUK b. Perencanaan Tugas (Rengas) c. Penjabaran Tugas (Bargas) d. Persiapan Pelaksanaan e. Pelaksanaan Kegiatan f. Debriefing g. Pelaporan

2. Pelaksanaan operasional melalui koordinasi antara unit-unit operasional Intelpol secara

vertical. 3. Pelaksanaan operasional melalui koordinasi antara unit-unit operasional Intelpol secara

horizontal. 4. Pelaksanaan penyelidikan menurut oragan tingkat pelakasana. Artinya penyelidikan yang

diadakan Intelpol diselenggarakan oleh setiap badan pelaksana fungsi Intelpol pada semua eselon jajaran polri.

Disamping kegiatan penyelidikan dilakukan sesuai dengan kewenangan daerah di mana unsur intelpol tersebut berada. Sehubung dengan hal tersebut di atas, perlu diperhatikan pola umum apa yang dipakai dalam sebuah pelaksanaan penyelidikan Intelpol, apakah STO dan MTO. Dalam STO, pelaksanaan penyelidikan Intelpol dilaksanakan oleh pengemban fungsi intelpol dari tingkat Polres sampai tingkat Mabes Polri. Ditingkat Polres misalnya dilaksanakan dengan “back up – operation” dari atas (Polda) atau dari satuan samping. Sesuai dengan tingkatnya maka pelaksanaan penyelidikan Intelpol adalah sebagai berikut :

1. Pada tingkat Mabes Polri, penyelidikan dilakukan oleh badan Intelijen Keamanan dengan

jangkauan obyek terutama yang bertujuan strategis dan berlingkup nasional. 2. Pada tingkat Polda, penyelidikan dilakukan oleh Dit. Intelpampol dengan jangkauan yang

betujuan taktis/strategis dan berlingkup daerah.

3. Pada tingkat Polres/Polwil/Polresta/Poltabes, penyelidikan dilakukan oleh unsur-unsur Intelpol dengan jangkauan terutama adalah sasaran yang bertujuan taktis dan berlingkup local.

4. Pada tingkat Polsek, di mana Polsek adalah basis deteksi, penyelidikan dilakukan oleh

setiap anggota Polsek dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian.

/ Penyelidikan dilakukan.....

28

Penyelidikan dilakukan pada sasaran-sasaran taktis di daerah wewenang masing-masing Polsek, terhadap setiap peristiwa/masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat setempat. Penyelidikan Intelpol yang dilaksanakan pada tingkat Polsek adalah penyelidikan yang sangat dasar, yaitu menghimpun data intelijen Dasar, dengan cara pengenalan dan penguasaan data wilayah, menghimpun dan melaporkan pada kesempatan pertama kepada Polres, setiap peristiwa menonjol yang terjadi pada setiap wilayahnya, baik kriminil (pidana) maupun non kriminil (Kegiatan yang menonjol di bidang kemasyarakatan/Ipoleksosbud Hankam). Polsek merupakan unsur terdepan segenap jajaran Polri dalam menghadapi dan melayani masyarakat, karena itu setiap anggota Polsek pada umumnya adalah pengemban fungsi-fungsi teknis profesional Polri yang selengkapnya yaitu :

1. Fungsi Teknis Bimmaspol.

2. Fungsi Teknis Samaptapol.

3. Fungsi Teknis Resersepol.

4. Fungsi Teknis Intelpol.

Berkaitan dengan fungsi teknis Intelpol pada Polsek, maka keterbatasan kemampuan yang bersifat spesialis di Polsek-Polsek dalam bidang fungsi profesional ini, menyebabkan terbatasnya pula kemampuan Polsek melaksanakan fungsi-fungsi Intelpol. Disamping hal-hal diatas dalam penyelidikan dari tingkat Mabes sampai tingkat Polsek, perlu pula ditambahkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tingkat Mabes, Polda, Polwil/Polres, pelaksanaan penyelidikan Intelpol juga dibantu

oleh para Perwira Pengamat Wilayah (Pamatwil) yang dibentuk dan disesuaikan dengan kebutuhan/kemampuan.

2. Pada tingkat Polres maupun Polsek, tidak tertutup kemungkinan timbulnya masalah-masalah yang bersifat strategis.

V. PENUTUP

Demikian Standart Operasional Prosedure (SOP) kegiatan penyelidikan Intelijen yang meliputi pelaksanaan penyelidikan, sifat dan bentuk penyelidikan dan pelaksanaan penyelidikan menurut pola operasional Intelpol., dibuat sebagai pertanggung jawaban dalam setiap pelaksanaan tugas.

POLRI DAERAH METRO JAYA DIREKTORAT INTELKAM SUBDIT I / BIDANG POLITIK

STANDART OPERASIONAL PROSEDURE ( SOP )

SUBDIT I / BIDANG POLITIK

I. PENDAHULUAN

1. UMUM

a. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri, perlu dilakukan upaya penciptaan kondisi dan situasi yang menguntungkan agar tercapainya tujuan dari tugas pokok tersebut. Dengan adanya hal tersebut maka diperlukan kemampuan Penggalangan Intelijen dalam upaya penciptaan kondisi dimaksud.

b. Penggalangan Intelijen pada prinsipnya dilakukan dalam bentuk operasi Intelijen

bersifat tertutup yang dilaksanakan dengan berencana dan terarah untuk mencapai tujuan sesuai atas dasar perintah / kebijaksanaan yang digariskan oleh pimpinan karena faktor biaya dan resiko yang cukup besar serta adanya keterbatasan – keterbatasan.

c. Tuntutan tugas Intelijen sesuai kebutuhan kegiatan operasi Penggalangan

mempunyai aspek taktis dan strategis dimana akal pikiran lawan atau bakal lawan merupakan sasaran utama baik individual maupun kelompok yang secara psikologis dapat dipengaruhi agar tidak menghambat, mengganggu atau mengacau serta mengancam kepentingan pihak penggalang. Untuk melaksanakan hal tersebut maka pelaksanaan penggalangan Intelijen harus berdasarkan atas sistem teknik dan taktik Intelijen yang berlaku.

2. DASAR

a. Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

b. Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/ 993/ XII / 2005 tentang pedoman Penggalangan Intelijen Keamanan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud. Pembuatan Standart Operasional Prosedure (SOP) untuk memberikan gambaran manajemen dan Starnadr Operasional Subdit I dengan bidang Politik.

b. Tujuan.

Sebagai pedoman dan langkah – langkah bagi setiap personel Intelijen Polri dalam rangka penyelidikan pengamanan dan penggalangan Intelijen.


30

4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standart Operasional Prosedure (SOP) Penggalangan Intelijen meliputi kegiatan operasional bidang politik, baik dilingkungan Pemerintah maupun masyarakat wilayah hukum Polda Metro Jaya.

5. TATA URUT

I. PENDAHULUAN. II. MANAJEMEN STANDART OPERASIONAL PROSEDURE (SOP) III. BIDANG SASARAN TUGAS IV. PENUTUP

II. MANAJEMEN STANDART OPERASIONAL PROSEDURE (SOP)

A. TUGAS POKOK

1. Melaksanakan pembinaan etika profesi dan pembinaan kemampuan personil dalam rangka mendukung tugas pembinaan dan operasional Subdit I Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya.

2. Mewujudkan integritas perorangan dan unit dengan melakukan penilaian dan evaluasi

perilaku kinerja serta pemberian reward and punishment sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Melaksanakan tugas operasional Intelkam meliputi deteksi dini, penyelidikan, pengaman,

penggalangan, Pembentukan dan Pembinaan Jaringan dalam rangka pengamanan kebijakan pimpinan serta kegiatan pembangunan dibidang politik yang berdampak kontijensi di wilayah hokum Polda Metro Jaya.

4. Menyusun serta menyajikan hasil analisis Intelkam dalam berbagai jenis produk yang

berkualitas guna membantu kelancaran dan keberhasilan tugas pimpinan Polda Metro Jaya. 5. Memantapkan dokumentasi dan sistem pelaporan intelijen yang cepat dan tepat baik lisan

dan tulisan terhadap setiap perkembangan fungsi intelijen.

B. TANGGUNG JAWAB

1. KASUBDIT I

1. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan pelaksana fungsi Subdit I dalam rangka menyusun program kerja Dit Intelkam sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas Subdit I.

2. Merumuskan dan menyiapkan program kegiatan berdasarkan program kerja Dit Intelkam serta mengarahkan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya.

3. Menyelengarakan kegiatan operasional Intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dengan lebih memfokuskan terhadap kebijakan Pemerintah maupun terhadap segala bantuk-bentuk penyimpangan di Bidang Politik yang dapat meresahkan masyarakat.

/ 4. Menerima UUK.....

31

4. Menerima UUK dari Dir Intelkam Polda Metro Jaya serta menyiapkan/menentukan UUK/TO di Bidang Politik kepada Para Kanit sekaligus memberikan bimbingan maupun pengendalian teknis atas pelaksanaan fungsi Subdit I di Lingkungan Intelijen Keamanan.

5. Menyusun dan menyiapkan produk Intelijen Khusus/insidentil yang berkaitan dengan Subdit I.

6. Melaksanakan survei staf yang berkaitan dengan fungsi Subdit I di lingkungan Intelijen Keamanan sesuai kedudukan serta batas wewenang dan tanggung jawabnya, menentukan kebijakan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin Subdit I guna menjamin terselenggaranya tugas Subdit I.

7. Membina moril disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum di Lingkungan Subdit I. 8. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan badan-badan/kesatuan di dalam

maupun luar Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas 9. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai Perintah Pimpinan.

C. KEPALA UNIT (KANIT)

a. Memimpin pelaksanaan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta mengendalikan Anggota Unit sesuai lingkup tugasnya.

b. Menyusun rencana tugas berdasarkan penugasan dan pengarahan pimpinan (UUK / TO) berkaitan dengan perkembangan situasi yang sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

c. Memimpin dan mengkoordinasikan Unit dalam rangka memberikan back up operasional kepada Satuan Intelijen di Kewilayahan, yang berkaitan dengan bidang permasalahannya.

d. Mengkoordinasikan, membimbing dan mengarahkan Unit dalam penyusunan dan penjabaran tugas serta laporan hasil kegiatan.

e. Mengadakan koordinasi dan kerjasama atas perintah/petunjuk dan arahan Kasubdit I dengan badan/instanti/satuan dalam maupun di luar lingkungan polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

f. Membuat produk Intel Khusus/Insidentil sesuai bidang tugasnya (Laporan Penugasan). g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan. h. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Kanit bertanggung jawab kepada Kasubdit I.

D. PERWIRA UNIT (PANIT)

a. Membuat penjabaran tugas berdasarkan rencana tugas. b. Melaksanakan tugas-tugas lapangan sesuai dengan teknik dan takik Intelijen serta

menggunakan sarana dan peralatan yang ada. c. Melaksanakan lidik, pam dan gal terhadap bentuk-bentuk penyimpangan yang

berkaitan dengan bidang tugsnya. d. Menyelenggarakan komunikasi antar Anggota Unit. e. Mengikuti briefing dan debriefing dari Kanit. f. Membuat Laporan Informasi / data operasional. g. Dalam pelaksanaan tugas sebagai Panit bertanggung jawab kepada Kanit.

E. BINTARA UNIT (BANIT)

a. Melaksanakan tugas-tugas administrasi di Lingkungan Subdit I. b. Menyimpan / mengarsipkan surat-surat dinas sesuai dengan permasalahannya.

/ c. Mengerjakan.....

32

c. Mengerjakan pengetikan surat-surat dinas di Lingkungan Subdit I serta mendistribusikannya.

d. Mengirim surat-surat dalam lingkungan Dit Intelkam. e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai perintah Pimpinan. f. Mengikuti briefing dan debriefing dari Kanit. g. Membuat Laporan Informasi / data operasional. h. Melaksanakan Lidik, Pam dan Gal terhadap bentuk penyimpangan yang berkaitan

dengan bidang tugasnya. i. Melaksanakan komunikasi antar anggota Unit. j. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Banit bertanggung jawab kepada Kanit.

F. BINTARA UMUM (BANUM)

1). Secara umum membantu pelaksanaan tugas Kasubdit I 2). Melaksanakan tugas Khusus di bidang administrasi :

a) Surat menyurat b) Dokumentasi termasuk ketatalaksanaan perkantoran c) Kearsipan

3). Mengkoordinir petugas pengetik dalam melaksanakan tugasnya 4). Melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan perintah pimpinan 5). Melaporkan dan bertanggung jawab atas tugasnya kepada Kasubdit I.

III. BIDANG DAN SASARAN TUGAS

A. SURAT MENYURAT

1. SURAT MASUK

a. Setiap surat yang masuk dimasukkan dalam buku register kemudian diberikan ke Kasubdit.

b. Surat didisposisi oleh Kasubdit.

c. Kemudian surat akan ditindaklanjuti sesuai disposisi Kasubdit, yaitu : 1) File surat. 2) Membuat surat/produk (Lap atensia, Telin dan Infosus). 3) Mengirim pada alamat yang dimaksud (sesuai dengan distribusi).

2. PRODUK INTELIJEN YANG MASUK

a. Produk LI masuk ke Kasubdit untuk disposisi. b. Kemudian ditindaklanjuti sesuai disposisi Kasubdi. c. Masukkan dalam BHI, Bank Data, Telming/Telbul. d. Dibuat produk Telin, Atensia, Infosus. e. Dibuat UUK dan Sprin dari surat atau LI tersebut. f. Dibuat Fooding Intelijen ke Satker lain. g. Pengiriman produk sesuai dengan distribusi.

3. LAPGAS DARI UNIT

a. LIDIK

/ 1) Pembuatan.....

33

1) Pembuatan UUK sesuai dengan permintaan Mabes Polri atau dari Kliping koran, surat, maupun dari LI anggota.

2) Pembuatan Sprin lidik. 3) Pelaksanaan Lidik. 4) Pembuatan Lapgas. 5) Lapgas dari unit di masukkan ke Kasubdit. 6) Kemudian dari Lapgas (UUK) tersebut dibuat resume tanda tangan Kasubdit

untuk dikirim ke Dir Intelkam dan Wadir Intelkam Polda Metro Jaya. 7) Pengiriman lapgas sesuai distribusi.

b. PENGAMANAN

1) Pembuatan Sprin. 2) Pelaksanaan Pam. 3) Pembuatan Lapgas. 4) Lapgas dari unit di masukkan ke Kasubdit. 5) Kemudian dari Lapgas tersebut dibuat resume tanda tangan Kasubdit untuk

dikirim ke Dir Intelkam dan Wadir Intelkam Polda Metro Jaya. 6) Pengiriman lapgas sesuai dengan distribusi.

c. PENGGALANGAN

1) Pembuatan Sprin. 2) Pelaksanaan Gal. 3) Pembuatan Lapgas. 4) Lapgas dari unit di masukkan ke Kasubdit. 5) Kemudian dari Lapgas tersebut dibuat resume tanda tangan Kasubdit untuk


4. SURAT KELUAR

a. Semua surat keluar internal Dir di tandatangani oleh Kasubdit. b. Surat keluar internal Polda Metro Jaya ditandatangani oleh Dir Intelkam Polda

Metro Jaya. c. Penomeran surat internal Subdit diambil di Subdit. d. Penomeran surat internal Dir diambil di Tata Usaha.

B. PEMBUATAN TUKJAR

1. Kanit melakukan lidik untuk tentukan sasaran tukjar 2. Kanit mengajukan sasaran binjar ke Kasubdit 3. Kasubdit Membuat UUK dan Sprin tandatangani Dir 4. Kemudian mengajukan UUK dan Sprin disertai rencana kebutuhan anggaran Tukjar yang

ditandatangani Kasubdit ke Bensat 5. Bensat menyerahkan uang tukjar ke Unit dengan tanda terima Kasubdit dan tanda tangan

unit 6. Unit melakukan tukjar sesuai waktu yang telah ditentukan 7. Melakukan tukjar melalui tahapan :

a. Pengamatan dan analisa b. Pencarian (spotting)

/ c. Pemilihan.....

34

c. Pemilihan (selection) d. Pendekatan (approach) e. Pelamaran (recruitment) f. Uji coba (testing) g. Menetapkan jaringan

8. Unit membuat laporan tukjar ke Kasubdit 9. Laporan tukjar dibuat resume ditandatangani Kasubdit untuk di kirim ke Dir Intelkam dan

didistribusikan ke Bensat

C. PEMBUATAN BINJAR

1. Kanit melakukan lidik terhadap sasaran binjar 2. Kanit mengajukan sasaran binjar ke Kasubdit 3. Membuat UUK dan Sprin tandatangani Dir 4. Mengajukan UUK dan Sprin disertai rencana kebutuhan anggaran binjar yang

ditandatangani Kasubdit ke Bensat 5. Bensat menyerahkan uang binjar ke Unit dengan tanda terima Kasubdit dan tanda tangan

unit 6. Unit melakukan binjar sesuai waktu yang telah ditentukan 7. Unit melakukan harus memperhatikan hal hal berikut :

a. Pembinaan harus terus menerus dilakukan karena adanya kelemahan jaringan yang dapat mempengaruhi hasil

b. Bentuk pembinaan c. Hindari penggunaan inventaris/fasilitas dinas d. Barang – barang dinas e. Semua janji harus benar – benar dipenuhi kedua belah pihak

8. Unit membuat laporan binjar ke Kasubdit 9. Laporan binjar dibuat resume ditandatangani Kasubdit untuk di kirim ke Dir Intelkam dan

ditribusi Bensat D. TUGAS POKOK MASING – MASING UNIT OPSNAL

1) Unit A Subdit I : Melaksanakan monitor terhadap setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga

Tinggi Negara khususnya pada lembaga Yudikatif, antara lain : a) Mahkamah Konstitusi b) Komisi Pemberantasan Korupsi c) Mahkamah Agung d) Dll

2) Unit B Subdit I : Melaksanakan monitor terhadap setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga

Tinggi Negara khususnya pada lembaga Legislatif, antara lain : a) Dewan Perwakilan Rakyat b) Dewan Perwakilan Daerah c) Majelis Permusyawaratan Rakyat

/ 3) Unit C.....

35

3) Unit C Subdit I : Melaksanakan monitor terhadap setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Eksekutif

dan Legislatif Daerah di wilayah Hukum Polda Metro Jaya, antara lain :

a) Pemda dan DPRD Provinsi DKI Jakarta b) Pemda dan DPRD Kota Bekasi c) Pemda dan DPRD Kabupaten Bekasi d) Pemda dan DPRD Kota Tangerang e) Pemda dan DPRD Kota Tangerang Selatan f) Pemda dan DPRD Kabupaten Tangerang

4) Unit D Subdit I : Melaksanakan monitor terhadap setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Partai

Politik, Lembaga Penyelenggara dan Pengawas Pemilu.

5) Unit E Subdit I : Melaksanakan monitor terhadap pelaksanaan Pemilukada di wilayah Hukum Polda

Metro Jaya, antara lain :

a) Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur b) Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota c) Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati

6) Unit F Subdit I : Melaksanakan lidik dan monitor terhadap setiap kegiatan LSM yang kontra terhadap

Pemerintahan SBY-BOEDIONO, antara lain :

a) Petisi 28 / Doekoen Coffe b) RAKBER / Guntur 49 c) Dll

IV. PENUTUP

Demikian Standart Operasional Prosedure (SOP) Intelijen bidang politik yang meliputi kegiatan operasional meliputi Ruang lingkup Standart Operasional Prosedure (SOP) Penggalangan Intelijen meliputi kegiatan operasional bidang politik, baik dilingkungan Pemerintah maupun masyarakat wilayah hukum Polda Metro Jaya

POLRI DAERAH METRO JAYA DIREKTORAT INTELKAM SUBDIT II / BIDANG EKONOMI

STANDART OPERASIONAL PROSEDURE ( SOP ) SUBDIT II / BIDANG EKONOMI

I. PENDAHULUAN.

1. Umum.

a. Intelijen Keamanan merupakan salah satu fungsi operasional Polri yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terhadap segala bentuk ancaman dan gangguan yang akan mempengaruhi situasi dan kondisi keamanan.

b. Sub Direktorat bertugas menyelenggarakan kegiatan operasional Intelijen keamanan

guna terlaksananya deteksi dini (early detection), peringatan dini (early warning), dan deteksi aksi termasuk pengumpulan biodata tokoh formal dan informal organisasi sosial masyarakat, politik dan pemerintahan,ekonomi serta pengawasan dan pengamanan orang asing dan bahan peledak dan kegiatan sosial atau politik masyarakat.

c. Sub Direktorat II bidang Ekonomi merupakan bagian dari Direktorat Intelijen Keamanan

Polda Metro Jaya yang kegiatan di fokuskan pada bidang ekonomi yang meliputi segala usaha, pekerjaan, kegiatan atau tindakan untuk melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan pada bidang ekonomi sehingga mampu melakukan identifikasi kerawanan di bidang Ekonomi sehingga dapat melakukan antisipasi untuk mencegah terjadinya potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata pada bidang ekonomi di wilayah Polda Metro Jaya.

2. Dasar.


pedoman pelaksanaan pembentukan dan pembinaan jaringan Intelijen. c. Peraturan Kapolri Nomor : 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang susunan

organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah.



tentang kegiatan operasional Subdit II bidang Ekonomi.

c. Tujuan. Sebagai pedoman dan langkah-langkah bagi setiap personel Intelijen Polri dalam rangka kegiatan operasional khususnya Subdit II bidang Ekonomi.


37

4. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Standart Operasional Prosedure (SOP) kegiatan operasional khususnya Subdit II bidang Ekonomi meliputi : a. Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM b. Bidang Perhubungan, Transportasi dan Telekomunikasi c. Bidang Investasi dan Perpajakan d. Bidang Pertambangan, Energi dan ESDM e. Bidang Kelautan/Perikanan, Pertanian/Perkebunan dan Kehutanan f. Bidang Moneter, Perbankan dan Fiskal

5. Tata Urut.

I. PENDAHULUAN. II. STANDART OPERASIONAL PROSEDURE (SOP) SUB DIREKTORAT II DIT

INTELKAM III. PENUTUP.

II. STANDART OPERASIONAL PROSEDURE (SOP) SUB DIREKTORAT II DIT INTELKAM

a. SURAT MENYURAT

1. SURAT MASUK

1). Setiap surat yang masuk dimasukkan dalam buku register kemudian diberikan ke Kasubdit

2). Surat didisposisi oleh Kasubdit

3). Kemudian surat akan ditindaklanjuti sesuai disposisi Kasubdit, yaitu : - File surat - Membuat surat/produk (Lap atensia, Telin dan Infosus) - Mengirim pada alamat yang dimaksud (sesuai dengan distribusi)


1). Produk LI masuk ke Kasubdit untuk disposisi 2). Kemudian ditindaklanjuti sesuai disposisi Kasubdit 3). Masukkan dalam BHI, Bank Data, Telming/Telbul 4). Dibuat produk Telin, Atensia, Infosus 5). Dibuat UUK dan Sprin dari surat atau LI tersebut 6). Dibuat Fooding Intelijen ke Satker lain 7). Pengiriman produk sesuai dengan distribusi

3. LAPGAS DARI UNIT

1). LIDIK

/ - Pembuatan UUK.....

38

- Pembuatan UUK sesuai dengan permintaan Mabes Polri atau dari Kliping koran, surat, maupun dari LI anggota

- Pembuatan Sprin lidik - Pelaksanaan Lidik - Pembuatan Lapgas - Lapgas dari unit di masukkan ke Kasubdit - Kemudian dari Lapgas (UUK) tersebut dibuat resume tanda tangan Kasubdit untuk

dikirim ke Dir Intelkam dan Wadir Intelkam Polda Metro Jaya - Pengiriman lapgas sesuai distribusi

2). PAM

- Pembuatan Sprin - Pelaksanaan Pam - Pembuatan Lapgas - Lapgas dari unit di masukkan ke Kasubdit - Kemudian dari Lapgas tersebut dibuat resume tanda tangan Kasubdit untuk dikirim

ke Dir Intelkam dan Wadir Intelkam Polda Metro Jaya - Pengiriman lapgas sesuai dengan distribusi

3). GAL

- Pembuatan Sprin - Pelaksanaan Gal - Pembuatan Lapgas - Lapgas dari unit di masukkan ke Kasubdit - Kemudian dari Lapgas tersebut dibuat resume tanda tangan Kasubdit untuk dikirim

ke Dir Intelkam dan Wadir Intelkam Polda Metro Jaya - Pengiriman lapgas sesuai dengan distribusi

4. SURAT KELUAR

1). Semua surat keluar internal Dir di tandatangani oleh Kasubdit 2). Surat keluar internal Polda Metro Jaya ditandatangani oleh Dir Intelkam Polda Metro

Jaya 3). Penomeran surat internal Subdit diambil di Subdit 4). Penomeran surat internal Dir diambil di Tata Usaha

b. PEMBUATAN TUKJAR

1. Kanit melakukan lidik untuk tentukan sasaran tukjar 2. Kanit mengajukan sasaran binjar ke Kasubdit 3.. Kasubdit Membuat UUK dan Sprin tandatangani Dir 4. kemudian mengajukan UUK dan Sprin disertai rencana kebutuhan anggaran Tukjar yang


unit 6. Unit melakukan tukjar sesuai waktu yang telah ditentukan 7. Melakukan tukjar melalui tahapan :

/ - Pengamatan.....

39

- Pengamatan dan analisa - Pencarian (spotting) - Pemilihan (selection) - Pendekatan (approach) - Pelamaran (recruitment) - Uji coba (testing) - Menetapkan jaringan



c. PEMBUATAN BINJAR




- Pembinaan harus terus menerus dilakukan karena adanya kelemahan jaringan yang dapat mempengaruhi hasil

- Bentuk pembinaan - Hindari penggunaan inventaris/fasilitas dinas - Barang – barang dinas - Semua janji harus benar – benar dipenuhi kedua belah pihak


ditribusi Bensat

d. PEMBINAAN AA

1. Masing – masing AA membuat Intel Dasar sasaran kegiatan. 2. AA mengirimkan laporan via sms kepada PA dan Kasubdit. 3. AA mendapat arahan atas informasi – informasi yang dikirim. 4. PA berkewajiban memantau pelaksanaan atas arahan tersebut.

III. PENUTUP

Demikian penyusunan Standart Operasional Prosedure (SOP) Sub Direktorat II Dit Intelkam Polda Metro Jaya ini dibuat untuk dijadikan bahan masukan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan.


SUBDIT III / BIDANG SOSIAL BUDAYA

STANDART OPERASIONAL PROSEDURE ( SOP ) SUBDIT III / BIDANG SOSIAL BUDAYA

I. PENDAHULUAN.

1. Umum.


b. Sub Direktorat bertugas menyelenggarakan kegiatan operasional Intelijen keamanan guna terlaksananya deteksi dini (early detection), peringatan dini (early warning), dan deteksi aksi termasuk pengumpulan biodata tokoh formal dan informal organisasi sosial masyarakat, politik dan pemerintahan, ekonomi serta pengawasan dan pengamanan orang asing dan bahan peledak dan kegiatan sosial atau politik masyarakat.

c. Sub Direktorat III bidang Sosbud merupakan bagian dari Direktorat Intelijen Keamanan

Polda Metro Jaya yang kegiatan di fokuskan pada bidang sosial budaya yang meliputi segala usaha, pekerjaan, kegiatan atau tindakan untuk melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan pada bidang sosial budaya sehingga mampu melakukan identifikasi kerawanan di bidang sosial budaya dalam rangka antisipasi dan mencegah terjadinya potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata pada bidang sosial budaya di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

2. Dasar.

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/8/I/2008 tanggal 23 Januari 2008 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan dan pembinaan jaringan Intelijen.

c. Peraturan Kapolri Nomor : 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah.



tentang kegiatan operasional Subdit III bidang Sosial Budaya (Sosbud).

/ b. Tujuan ....

41

b. Tujuan. Sebagai pedoman dan langkah-langkah bagi setiap personel Intelijen Polri dalam rangka kegiatan operasional khususnya Subdit III bidang Sosbud.

4. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Standart Operasional Prosedure (SOP) kegiatan operasional khususnya Subdit III bidang Sosbud meliputi :

a. Bidang Penyakit Masyakarat, Pariwisata dan Kegiatan Masyarakat. b. Bidang Bencana Alam dan Lingkungan Hidup. c. Bidang kependudukan, Transmigrasi dan Pertanahan. d. Bidang Agama / Aliran Kepercayaan dan Budaya / Kultur. e. Bidang Pendidikan, Hukum / UU dan Ilmu Pengetahuan / Teknologi. f. Bidang Tenaga Kerja / Buruh dan Pengangguran.

5. Tata Urut.

I. PENDAHULUAN. II. STANDART OPERASIONAL PROSEDURE (SOP) SUB DIREKTORAT III DIT

INTELKAM. III. PENUTUP.

II. STANDART OPERASIONAL PROSEDURE (SOP) SUB DIREKTORAT III DIT INTELKAM

A. SURAT MENYURAT

1. SURAT MASUK


b. Surat di disposisi oleh Kasubdit. c. Kemudian surat akan ditindaklanjuti sesuai disposisi Kasubdit, yaitu :

1) File surat 2) Membuat surat/produk (Lap atensia, Telin, Infosus dan Lapsus) 3) Mengirim pada alamat yang dimaksud (sesuai dengan distribusi)


a. Produk LI, Lapin dan Lapgas masuk ke Kasubdit untuk disposisi. b. Kemudian ditindaklanjuti sesuai disposisi Kasubdit. c. Masukkan dalam BHI, Bank Data dan Telming/Telbul. d. Dibuat produk Telin, Atensia, Infosus dan Lapsus. e. Dibuat UUK dan Sprin dari surat atau produk tersebut. f. Dibuat Fooding Intelijen ke Satker lain. g. Pengiriman produk sesuai dengan distribusi.

3. LAPGAS ....

42

3. LAPGAS DARI UNIT

a. LIDIK

1) Pembuatan UUK sesuai dengan indikator permasalahan yang terjadi. 2) Pembuatan Sprin lidik. 3) Pelaksanaan Lidik. 4) Pembuatan Lapgas. 5) Lapgas dari unit di masukkan ke Kasubdit. 6) Kemudian dari Lapgas (UUK) tersebut dibuat resume tanda tangan Kasubdit


b. PAM



c. GAL



4. SURAT KELUAR

a. Semua surat keluar internal Dir di tandatangani oleh Kasubdit. b. Surat keluar internal Polda Metro Jaya ditandatangani oleh Dir Intelkam Polda Metro

Jaya. c. Penomeran surat internal Subdit diambil di Subdit. d. Penomeran surat internal Dir diambil di Tata Usaha.

5. PEMBUATAN TUKJAR

a. Kanit melakukan lidik untuk tentukan sasaran tukjar. b. Kanit mengajukan sasaran tukjar ke Kasubdit. c. Kasubdit Membuat UUK dan Sprin tandatangani Direktur.

/ 4. Kemudian ...

43

4. Kemudian mengajukan UUK dan Sprin disertai rencana kebutuhan anggaran Tukjar yang ditandatangani Kasubdit ke Bensat.

5. Bensat menyerahkan uang tukjar ke Unit dengan tanda terima Kasubdit dan tanda tangan unit.

6. Unit melakukan tukjar sesuai waktu yang telah ditentukan. 7. Melakukan tukjar melalui tahapan :

a. Persiapan (pengamatan dan analisa). b. Pemilihan (spotting). c. Investigasi (pengusutan dan penyelidikan). d. Penilaian. e. Perekrutan. f. Pelatihan. g. Uji Coba. h. Tindakan (Pengawasan dan pengendalian).

8. Unit membuat laporan tukjar ke Kasubdit. 9. Laporan tukjar dibuat resume ditandatangani Kasubdit untuk di kirim ke Dir Intelkam dan

didistribusikan ke Bensat.

6. PEMBUATAN BINJAR

a. Kanit melakukan lidik terhadap sasaran binjar. b. Kanit mengajukan sasaran binjar ke Kasubdit. c. Membuat UUK dan Sprin tandatangani Dir. d. Mengajukan UUK dan Sprin disertai rencana kebutuhan anggaran binjar yang

ditandatangani Kasubdit ke Bensat. e. Bensat menyerahkan uang binjar ke Unit dengan tanda terima Kasubdit dan tanda

tangan unit. f. Unit melakukan binjar sesuai waktu yang telah ditentukan. g. Melakukan binjar melalui tahapan.

a) Sasaran. b) Metode Pembinaan. c) Metode Pengawasan.

h. Unit melakukan harus memperhatikan hal hal berikut : a) Pembinaan harus terus menerus dilakukan karena adanya kelemahan jaringan

yang dapat mempengaruhi hasil. b) pemberian penghargaan tidak diketahui oleh siapapun. c) Hindari penggunaan barang-barang inventaris/fasilitas dinas. d) Permintaan dan pengarahan dilakukan secara lisan dan langsung. e) Semua janji harus benar-benar dipenuhi kedua belah pihak.

7. Unit membuat laporan binjar ke Kasubdit. 8. Laporan binjar dibuat resume ditandatangani Kasubdit untuk di kirim ke Dir Intelkam dan

distribusi Bensat.

7. PEMBINAAN dan PENGAWASAN AA (Agen Action)

a. Masing-masing AA membuat Intel Dasar sasaran kegiatan. b. AA mengirimkan laporan via sms kepada PA dan Kasubdit. c. AA mendapat arahan atas informasi-informasi yang dikirim. d. PA berkewajiban memantau pelaksanaan atas arahan tersebut.

/III. PENUTUP ....

44

III. PENUTUP

Demikian penyusunan Standart Operasional Prosedure (SOP) Sub Direktorat III Dit Intelkam Polda Metro Jaya ini dibuat untuk dijadikan bahan masukan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan.

POLRI DAERAH METRO JAYA DIREKTORAT INTELKAM SUBDIT IV / BIDANG WASENDAK

STANDART OPERASIONAL PROSEDURE ( SOP ) SUBDIT IV / BIDANG WASENDAK

I. PENDAHULUAN.

1. Umum.


b. Sub Direktorat bertugas menyelenggarakan kegiatan operasional Intelijen keamanan

guna terlaksananya deteksi dini (early detection), peringatan dini (early warning), dan deteksi aksi termasuk pengumpulan biodata tokoh formal dan informal organisasi sosial masyarakat, politik dan pemerintahan,ekonomi serta pengawasan dan pengamanan orang asing dan bahan peledak dan kegiatan sosial atau politik masyarakat.

c. Sub Direktorat IV bidang Wasendak merupakan bagian dari Direktorat Intelijen

Keamanan Polda Metro Jaya yang kegiatan di fokuskan pada bidang Wasendak yang meliputi segala usaha, pekerjaan, kegiatan atau tindakan untuk melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan pada bidang ekonomi sehingga mampu melakukan identifikasi kerawanan di bidang Wasendak sehingga dapat melakukan antisipasi untuk mencegah terjadinya potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata pada bidang Wasendak di wilayah Polda Metro Jaya.

2. Dasar.


pedoman pelaksanaan pembentukan dan pembinaan jaringan Intelijen. c. Peraturan Kapolri Nomor : 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang susunan




tentang kegiatan operasional Subdit IV bidang pengawasan senjata api dan bahan peledak

/b. Tujuan ....

46 b. Tujuan.

Sebagai pedoman dan langkah-langkah bagi setiap personel Intelijen Polri dalam rangka kegiatan operasional khususnya Subdit IV bidang pengawasan senjata api dan bahan

peledak

4. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Standart Operasional Prosedure (SOP) kegiatan operasional khususnya Subdit IV bidang pengawasan senjata api dan bahan peledak meliputi :

c. Gudang Perbakin d. Senjata Instansi e. Bahan Kimia f. Senjata Olahraga g. Bahan Peledak h. Penyalahgunaan Senjata Api

5. Tata Urut.

I. PENDAHULUAN. II. STANDART OPERASIONAL PROSEDURE (SOP) SUBDIT IV DIT INTELKAM III. PENUTUP.

II. STANDART OPERASIONAL PROSEDURE (SOP) SUB DIREKTORAT IV DIT INTELKAM

A. STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP) DALAM RANGKA PEMERIKSAAN SENJATA API YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT TINDAK PIDANA

1. Melakukan pengecekan terhadap fisik senpi, apakah masih bisa di fungsikan atau

tidak dan untuk mengetahui apakah senjata api itu rakitan atau buatan pabrik. 2. Melakukan pengecekan pada bagian nomor senjata dan nomor pabrik. 3. Berkoordinasi dengan Yanmin Sendak Sie Yanmin Dit. Intelkam, untuk mengetahui

apakah senpi tersebut terdaftar dalam Data Base Yanmin Sendak. 4. Jika senjata api tersebut terdaftar di Yanmin Sendak, maka harus dibuatkan surat

panggilan yang ditujukan kepada pemilik senjata tersebut untuk diinterogasi oleh anggota Unit Subdit IV / Wassendak.

5. Jika senjata tersebut tidak terdaftar, maka langsung dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api yang diketahui dan ditandatangani oleh Kasubdit IV.

6. Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api, selanjutnya dikirimkan kembali kepada penyidik untuk proses penyidikan selanjutnya.

B. KONSIGNES PENGAMANAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENYALAAN KEMBANG API

1. Urutan – urutan tindakan :

a. Membuat rencana pengamanan berkoordinasi dengan EO (Event Organiser) / Panitia.

b. Koordinasi dengan panitia / EO (Event Organiser) / Juru Ledak untuk melakukan pengecekan :

/1) Surat perijinan ....

47

1) Surat perijinan yang dimiliki. 2) Jenis barang kembang api yang akan digunakan / dipakai (termasuk merk dan ukuran

serta jumlahnya). 3) Alat / peralatan yang akan digunakan. 4) Skets / Denah / peta lokasi penyalaan kembang api. 5) Lokasi, situasi daerah / gedung yang digunakan sebagai tempat penyalaan kembang

api dengan memperhatikan : a) Jarak tembak dari area pemukiman dengan radius minimal 75 m. b) Kemiringan tembakan di lokasi + 900.

c. Melaksanakan pengawalan barang (kembang api) dari gudang tempat penyimpanan ke

lokasi penyalaan.

d. Melaksanakan pengamanan, pengawasan dan pengendalian mulai tahap pemasangan pada tiap – tiap titik penyalaan s/d jam ”J” pada pelaksanaan penyalaan kembang api.

e. Melaksanakan pengamanan, pengawasan, pendataan dan pengecekan terhadap

barang – barang / kembang api yang tidak terpakai / sisa dari keseluruhan sesuai dengan daftar rencana penggunaan termasuk kembang api yang tidak menyala saat dilaksanakan penyalaan.

f. Mengisi check list

g. Membuat laporan penugasan setelah selesai pelaksanaan kegiatan.

2. Hal yang perlu diperhatikan :

a. Juruk ledak harus memiliki sertifikat / surat keterangan sebagai operator penyalaan

kembang api (Profesional) untuk menghindari terjadinya kecelakaan dalam penyalaan kembang api bila tidak ada sertifikat, pelaksanaan dibatalkan.

b. Melakukan pengecekan terhadap kelengkapan pengamanan lainnya, seperti alat pemadam kebakaran.

c. Perhatikan APP Konsignes, aspek security, sarana pendukung dan koordinasi dengan satuan fungsi lain / instansi terkait.

C. STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP) DALAM RANGKA PAMWASDAL PENYALAAN

KEMBANG API

1. Melakukan pengecekan terhadap kelengkapan administrasi (SI Impor) serta berkoordinasi terhadap penanggung jawab (EO) dan juru ledak.

2. Melakukan pengecekan terhadap jumlah, jenis dan ukuran kembang api serta peralatan yang akan digunakan dalam penyalaan kembang api.

3. Melakukan pengecekan terhadap lokasi / tempat penyalaan (penembakan) kembang api dengan memperhatikan :

a. Jarak tembak dari area pemukiman dengan radius minimal 75 m. b. Kemiringan tembakan di lokasi + 900.

/4) Melakukan ....

48

4. Melakukan pengawasan dan pemantauan / pengamanan pada saat pemasangan titik – titik

kembang api.

5. Juruk ledak harus memiliki sertifikat sebagai juru ledak (Profesional) untuk menghindari terjadinya kecelakaan dalam penyalaan kembang api.

6. Melakukan pengecekan terhadap kelengkapan pengamanan lainnya, seperti alat pemadam

kebakaran.

7. Melakukan pengamanan, pengawasan dan pengawalan terhadap kembang api dari gudang kembang api ke lokasi penyalaan kembang api.

8. Membuat denah / peta lokasi penyalaan kembang api.

9. Melakukan pengecekan setelah penyalaan kembang api untuk mengetahui berapa jumlah

kembang api yang meledak dan tidak meledak.

10. Melakukan pengamananan dan monitoring sampai penyalaan kembang api selesai. III. PENUTUP

Demikian penyusunan Standart Operasional Prosedure (SOP) Sub Direktorat IV Dit Intelkam Polda Metro Jaya ini dibuat untuk dijadikan bahan masukan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan.

POLRI DAERAH METRO JAYA DIREKTORAT INTELKAM SUBDIT V / BIDANG POA

STANDART OPERASIONAL PROSEDURE (SOP) BIDANG PENGAWASAN ORANG ASING (POA)

I. PENDAHULUAN

A. Umum

1. Subdit V / POA merupakan unsur pelaksana Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya yang

bertugas menyelenggarakan kegiatan operasional Intelijen Keamanan guna terlaksananya

deteksi dini (early detection), peringatan dini (early warning) dan deteksi aksi terutama

dalam bidang Pengawasan Orang Asing beserta asset-asetnya.

2. Jakarta sebagai pusat pemerintah dan sekaligus barometer segala aktifitas baik berskala

nasional dan internasional sehingga di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya memiliki

intensitas kegiatan yang signifikan. Salah satunya adalah Obyek Vital dan Proyek Vital

milik asing menjadi konsentrasi pengamanan secara intensif.

3. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap orang asing yang berada di Wilayah Hukum

Polda Metro Jaya adalah dengan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Imigrasi,

Depnaker dan Dinas Kependudukan. Sedangkan dalam kaitan penanganan kasus

kriminalitas adalah melakukan kerjasama dengan pihak Direktorat Reserse untuk

penyidikannya.

B. Dasar

1. Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI khususnya pada pasal

15 tentang pengawasan orang asing.

2. Undang Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

3. Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pembuatan Standart Operasional Prosedure (SOP) untuk memberikan gambaran tentang tugas dan peranan Subdit V Bidang Pengawasan Orang Asing sebagai pedoman atau langkah – langkah dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang tepat dan terarah dengan mengedepankan pelayanan.

2. Tujuan

Sebagai pedoman dan langkah – langkah bagi setiap personil Intelijen Polri dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing.

/D. Ruang Lingkup.....

50

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standart Operasional Prosedure (SOP) Bidang Pengawasan Orang Asing meliputi pengamanan Obyak Vital / Proyek Vital, penyalahgunaan dokumen keimigrasian dan kriminalitas yang dilakukan oleh orang asing.

E. Tata urut

I. PENDAHULUAN

II. PENGAMANAN OBYEK VITAL DAN PROYEK VITAL MILIK ASING

III. PENYALAHGUNAAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN

IV. KRIMINALITAS YANG DILAKUKAN ORANG ASING

V. SURAT MENYURAT

VI. PEMBUATAN TUKJAR

VII. PEMBUATAN BIN JAR

VIII. PENUTUP

II. PENGAMANAN OBYEK VITAL DAN PROYEK VITAL MILIK ASING

A. Sasaran

Obyek Vital & Proyek Vital

a. Kedutaan Besar

1) Aljazair

2) Argentina

3) Australia

4) Banglades

5) Belanda

6) Bosnia & Herzegovina

7) Brazil

8) Chile

9) China

10) Denmark

11) Emirat Arab (United Arab Emirates)

12) Equador

13) Finlandia

14) Hungaria

15) India

16) Kanada

17) Kolombia

18) Korea Selatan

19) Kamboja

20) Kroasia

21) Kuwait

36) Swiss

37) Syiria

38) Thailand

39) Turki

40) Ukraina

41) Venezuela

42) Yordania

43) Yunani

44) Republik Ceko

45) Inggris

46) Tunisia

47) Brunai Darussalam

48) Jepang

49) Libya

50) Palestina

51) Rumania

52) Afrika Selatan

53) Mesir

54) Srilangka

55) Iran

56) Pakistan

57) Spanyol

58) Irak

/22) Laos.......

51

22) Laos

23) Libanon

24) Malaysia

25) Maroko

26) Meksiko

27) Nigeria

28) Norwegia

29) Panama

30) Peru

31) Polandia

32) Qatar

33) Rusia

34) Singapura

35) Swedia

b. Aset Asing

1) Organisasi Internasional

2) LSM Asing

3) Hotel PMA (Penanaman Modal Asing)

4) SPBU PMA (Penanaman Modal Asing)

5) Restaurant

6) Sekolah Asing

7) Bank Asing

B. Cara Bertindak (CB)

1. Telah diterbitkan Surat Perintah untuk Anggota Subdit V / POA Nomor : Sprin – 306 / IX /

2011 tanggal 18 Oktober 2011 perihal melaksanakan tugas pengamanan tertutup dan

monitoring pada Kantor-kantor perwakilan asing / Kedubes-Kedubes dan Organisasi

Internasional di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

2. Anggota Unit Opsnal membuat LI, Infosus, Lapintel

3. Produk yang masuk didistribusi sesuai dengan kebutuhan

III. PENYALAHGUNAAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN

A. Sasaran

1. Tempat hiburan yang pekerjakan orang asing

2. Instansi Pemerintah yang menangani Pelanggaran dokumen

a) Direktorat Jenderal Imigrasi

b) Kantor Imigrasi Jakarta Selatan

c) Kantor Imigrasi Jakarta Utara

/d. Kantor Imigrasi.....

59) Italia

60) Uni Eropa

61) Vietnam

62) Selandia Baru

63) Prancis

64) Jerman

65) Thailand

66) Usa

67) Korea Utara

52

d) Kantor Imigrasi Jakarta Timur

e) Kantor Imigrasi Jakarta Pusat

f) Kantor Imigrasi Jakarta Barat

g) Kantor Imigrasi Kota Tangerang

h) Kantor Imigrasi Bandara Soetta

3. Departemen Tenaga Kerja

a) Kantor Denakertrans

b) Kantor Disnaker DKI

c) Kantor Sudisnaker DKI Jakarta Barat

d) Kantor Sudisnaker DKI Jakarta Utara

e) Kantor Sudisnaker DKI Jakarta Pusat

f) Kantor Sudisnaker DKI Jakarta Selatan


1. Melakukan koodinasi secara berkesinambungan terkait penanganan orang asing.

2. Melakukan oprasi gabungan (Sipora) dengan instansi terkait untuk melakukan penertiban

dokumen keimigrasian.

IV. KRIMINALITAS YANG DILAKUKAN ORANG ASING

A. Sasaran

1. Kejahatan perdagangan manusia (Human trafficking) dan penyelundupan manusia (people

smuggling)

2. Kejahatan Narkoba

3. Kriminal umum


1. Melakukan koordinasi dengan pihak Reserse untuk mengetahui intensitas kejatahan yang

dilakukan oleh Orang Asing secara berkala maupun insidentil.

2. Melakukan koordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) terkait dengan

DPO maupun pelaku kejahatan lainnya.

3. Dari hasil koordinasi tersebut dibuat produk insidentil maupun periodik untuk dilaporkan

secara berjenjang kepada Pimpinan.

V. SURAT MENYURAT

A. Surat masuk

1. Surat yang masuk deregister selanjutnya diajukan ke Kasubdit untuk didisposisi.

2. Kemudian surat ditindak lanjuti sesuai dengan disposisi.

/B. Produk .....

53

B. Produk intelijen yang masuk

1. Produk LI diagenda selanjutnya diajukan kepada Kasubdit.

2. Kemudian ditindak lanjuti sesuai dengan disposisi.

3. Dibuat produk Telin, Infosus dll.

4. Dibuat UUK dan Sprin dari surat atau LI tersebut.

5. Pengiriman produk sesuai dengan distribusi.

C. Lapgas dari Unit

1. Lapgas dari Unit Opsnal diagenda selanjutnya diajukan kepada Kasubdit.

2. Kamudian dikirim sesuai distribusi.

D. Surat keluar

1. Semua surat keluar internal Direktorat ditanda tangani oleh Kasubdit.

2. Surat keluar Polda Metro Jaya ditanda tangani oleh Dir Intelkam Polda Metro Jaya.

3. Penomeran surat internal Subdit diambil di Subdit.

4. Penomeran surat internal Direktorat diambil di Tata Usaha.

5. Penomeran Surat Keluar Instansi di ambil di Setum polda Metro Jaya.

VI. PEMBUATAN TUKJAR

A. Kanit melakukan penyelidikan untuk menentukan sasaran tukjar.

B. Kanit mengajukan kepada Kasubdit terkait sasaran tukjar.

C. Kasubdit membuat UUK dan Sprin yang ditanda tangani oleh Dir Intelkam.

D. Unit Opsnal melakukan Tukjar sesuai dengan waktu pelaksanaan sesuai dengan Sprin.

E. Apabila telah selesai dilaksanakan dibuat lapgas sebagai bentuk pertanggung jawaban

pelaksanaan tugas pembentukan jaringan intelijen.

F. Laporan tukjar dibuat nota dinas resume oleh Kasubdit untuk dilaporkan kepada Dir Intelkam

dan bensat Dit Intelkam.

VII. PEMBUATAN BINJAR

A. Kanit melakukan penyelidikan terhadap sasaran binjar.

B. Kanit mengajukan kepada Kasubdit terkait sasaran binjar.

C. Kasubdit membuat UUK dan Sprin yang ditanda tangani oleh Dir Intelkam.

D. Unit Opsnal melakukan binjar sesuai dengan waktu pelaksanaan sesuai dengan Sprin.

E. Apabila telah selesai dilaksanakan dibuat lapgas sebagai bentuk pertanggung jawaban

pelaksanaan tugas pembentukan jaringan intelijen.

F. Laporan binjar dibuat nota dinas resume oleh Kasubdit untuk dilaporkan kepada Dir Intelkam

dan bensat Dit Intelkam.

VIII. PENUTUP

Demikian Standart Operasional Prosedure (SOP) Bidang Pengawasan Orang Asing meliputi kegiatan internal dan eksternal Subdit V / POA, dibuat sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

POLRI DAERAH METRO JAYA DIREKTORAT INTELKAM SUBDIT VI / BIDANG KEAMANAN NEGARA

STANDART OPERASIONAL PROSEDURE ( SOP )

SUBDIT VI / BIDANG KEAMANAN I. PENDAHULUAN.

A. Umum.

1. Intelijen Keamanan merupakan salah satu fungsi operasional Polri yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terhadap segala bentuk ancaman dan gangguan yang akan mempengaruhi situasi dan kondisi keamanan.

2. Sub Direktorat bertugas menyelenggarakan kegiatan operasional Intelijen keamanan

guna terlaksananya deteksi dini (early detection), peringatan dini (early warning), dan deteksi aksi termasuk pengumpulan biodata tokoh formal dan informal organisasi sosial masyarakat, politik dan pemerintahan, ekonomi serta pengawasan dan pengamanan orang asing dan bahan peledak dan kegiatan sosial atau politik masyarakat.

3. Sub Direktorat VI bidang Keamanan merupakan bagian dari Direktorat Intelijen

Keamanan Polda Metro Jaya yang kegiatan di fokuskan pada bidang keamanan yang meliputi segala usaha, pekerjaan, kegiatan atau tindakan untuk melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan pada bidang Keamanan sehingga mampu melakukan identifikasi kerawanan di bidang Keamanan sehingga dapat melakukan antisipasi untuk mencegah terjadinya potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata pada bidang Keamanan di wilayah Polda Metro Jaya.

B. Dasar.

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/8/I/2008 tanggal 23 Januari 2008 tentang

pedoman pelaksanaan pembentukan dan pembinaan jaringan Intelijen. 3. Peraturan Kapolri Nomor : 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang susunan


C. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud. Pembuatan Standart Operasional Prosedure (SOP) untuk memberikan gambaran tentang

kegiatan operasional Subdit VI bidang Keamanan. 2. Tujuan.

Sebagai pedoman dan langkah-langkah bagi setiap personel Intelijen Polri dalam rangka kegiatan operasional khususnya Subdit VI bidang Keamanan.

/D. Ruang Lingkup.....

55

D. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Standart Operasional Prosedure (SOP) kegiatan operasional khususnya Subdit VI bidang Keamanan meliputi : 1) Bidang kejahatan penyeludupan, rusuh massa dan kejahatan HAM. 2) Bidang kejahatan Terorisme, kejahatan remaja anak-anak dan wanita serta kejahatan

korupsi. 3) Bidang kejahatan curas/curat dan perjudian. 4) Bidang pencurian kendaraan bermotor, kejahatan sumber daya lingkungan dan kejahatan

SARA. 5) Bidang penyalahgunaan narkoba, premanisme, pembangunan dan tanah (Bangtah). 6) Bidang kejahatan HAKI/merk, cyber crime dan perbankan.

E. Tata Urut.

I. PENDAHULUAN. II. STANDART OPERASIONAL PROSEDURE (SOP) SUB DIREKTORAT II DIT INTELKAM III. PENUTUP.

II. STANDART OPERASIONAL PROSEDURE (SOP) SUB DIREKTORAT VI DIT INTELKAM

A. SURAT MENYURAT

1. SURAT MASUK


b. Surat didisposisi oleh Kasubdit.

c. Kemudian surat akan ditindaklanjuti sesuai disposisi Kasubdit, yaitu : 1) File surat. 2) Membuat surat/produk (Lap atensia, Telin dan Infosus). 3) Mengirim pada alamat yang dimaksud (sesuai dengan distribusi).


a. Produk LI masuk ke Kasubdit untuk disposisi. b. Kemudian ditindaklanjuti sesuai disposisi Kasubdi. c. Masukkan dalam BHI, Bank Data, Telming/Telbul. d. Dibuat produk Telin, Atensia, Infosus. e. Dibuat UUK dan Sprin dari surat atau LI tersebut. f. Dibuat Fooding Intelijen ke Satker lain. g. Pengiriman produk sesuai dengan distribusi.

3. LAPGAS DARI UNIT

/a. LIDIK........

56

a. LIDIK

1) Pembuatan UUK sesuai dengan permintaan Mabes Polri atau dari Kliping koran, surat, maupun dari LI anggota.

2) Pembuatan Sprin lidik. 3) Pelaksanaan Lidik. 4) Pembuatan Lapgas. 5) Lapgas dari unit di masukkan ke Kasubdit. 6) Kemudian dari Lapgas (UUK) tersebut dibuat resume tanda tangan Kasubdit


b. PENGAMANAN



c. PENGGALANGAN



4. SURAT KELUAR

a. Semua surat keluar internal Dir di tandatangani oleh Kasubdit. b. Surat keluar internal Polda Metro Jaya ditandatangani oleh Dir Intelkam Polda

Metro Jaya. c. Penomeran surat internal Subdit diambil di Subdit. d. Penomeran surat internal Dir diambil di Tata Usaha.

B. PEMBUATAN TUKJAR

1. Kanit melakukan lidik untuk tentukan sasaran tukjar 2. Kanit mengajukan sasaran binjar ke Kasubdit 3. Kasubdit Membuat UUK dan Sprin tandatangani Dir 4. Kemudian mengajukan UUK dan Sprin disertai rencana kebutuhan anggaran Tukjar yang


unit 6. Unit melakukan tukjar sesuai waktu yang telah ditentukan

/7. Melakuakn.......

57 7. Melakukan tukjar melalui tahapan :

a. Pengamatan dan analisa b. Pencarian (spotting) c. Pemilihan (selection) d. Pendekatan (approach) e. Pelamaran (recruitment) f. Uji coba (testing) g. Menetapkan jaringan



C. PEMBUATAN BINJAR




a. Pembinaan harus terus menerus dilakukan karena adanya kelemahan jaringan yang dapat mempengaruhi hasil

b. Bentuk pembinaan c. Hindari penggunaan inventaris/fasilitas dinas d. Barang – barang dinas e. Semua janji harus benar – benar dipenuhi kedua belah pihak


ditribusi Bensat

D. PEMBINAAN AA

2. Masing – masing AA membuat Intel Dasar sasaran kegiatan. 3. AA mengirimkan laporan via sms kepada PA dan Kasubdit. 4. AA mendapat arahan atas informasi – informasi yang dikirim. 5. PA berkewajiban memantau pelaksanaan atas arahan tersebut.

III. PENUTUP

Demikian penyusunan Standart Operasional Prosedure (SOP) Sub Direktorat VI Dit Intelkam Polda Metro Jaya ini dibuat untuk dijadikan bahan masukan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan.

POLRI DAERAH METRO JAYA DIREKTORAT INTELKAM SEKSI SANDI

STANDART OPERASIONAL PROSEDURE ( SOP ) SEKSI SANDI

I. PENDAHULUAN.

1. Umum.

a. Dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi birokrasi,mewujudkan tata pemerintah yang baik, menciptakan ketertiban penyelenggaraan operasional dan admistrasi, meningkatkan kualitas pelayanan serta kelancaran kegiatan persandian di perlukan Standar operasional dan prosedur (SOP).

b. Seksi Sandi sebagai pembantu Direktur yang kegiatanya di fokuskan pada bidang

penyelenggarakan persandian melalui sarana persandian di lingkungan Polda Metro Jaya.

c. Perwujudan transparasi dan standarisasi pelayanan sebagai pedoman yang menunjukan

apa yang harus dilakukan, kapan hal tersebut dilakukan, siapa yang melakukan dan berapa lama sesuatu harus diselesaikan.

2. Dasar.

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. b. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang pedoman

penyusunan Standar Operasioanl Prosedur Lembaga Sandi Negara. c. Peraturan Kapolri Nomor : 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang susunan




tentang kegiatan operasional Seksi Sandi di lingkungan Polda Metro Jaya.

b. Tujuan. Sebagai pedoman dan langkah-langkah bagi setiap personel Intelijen Polri dalam rangka

kegiatan operasional khususnya bidang penyelenggaraan Persandian di Lingkungan Polda Metro Jaya.

4. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Standart Operasional Prosedure (SOP) kegiatan operasional khususnya Sie Sandi meliputi : a. Penerimaan dan pengiriman dan pengarsipan berita-berita rahasia. b. Pengelolaan dan pemeliharaan alat-alat sandi (Software,hardware dan branware)

/5. Tata Urut.......

59

5. Tata Urut.

I. PENDAHULUAN. II. STANDART OPERATIONAL PROSEDURE (SOP) SIE SANDI

III. PENUTUP. II. STANDART OPERATIONAL PROSEDURE (SOP) SIE SANDI

Tugas Kasie Sandi, Pamin Sandi dan anggota Sandi : Kasie Sandi : 1. Memberikan paraf setiap kawat masuk serta disposisi kepada Pamin Sandi 2. Mengecek buku serah terima dan menandatanganinya 3. Menerima pergantian serah-terima team 4. Sebagai Pengawas Pamin Sandi : 1. Mengecek setiap kawat masuk dan memberikan paraf serta disposisi kepada anggota team

untuk mengirimkannya. 2. Mengecek dan menandatangani sal setiap hari. 3. Menandatangani buku serah-terima setiap hari. Anggota Sandi : 1. Mengagenda kawat baik masuk dan keluar dengan lengkap dan ditulis dengan jelas

meliputi : nomor, tanggal, jam. 2. Mengirimkan berita sandi serta membubuhkan paraf pengirim dan penerima serta tanggal

dan jam pengiriman dengan tulisan yang jelas. 3. Mengetik sal semua kawat setiap hari. 4. Menuliskan rekapitulasi pengiriman kawat masuk dan keluar. Proses penerimaan kawat / Brafax/ TR/ STR sebagai berikut :

III. PENUTUP

Demikian penyusunan Standart Operasional Prosedure (SOP) Si Sandi Dit Intelkam Polda Metro Jaya ini dibuat untuk dijadikan bahan masukan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan.

Penerimaan Hc 4221 Af 3000 Hc 530 Hc 52

Pengecekan (ejaan, isi, alamat

dll)

Agenda

Pemrosesan

Ketik (Sal, dll )

Selesai Arsip

Kirim

POLRI DAERAH METRO JAYA DIREKTORAT INTELKAM BAG ANALIS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAG ANALIS DIT INTELKAM POLDA METRO JAYA

I. PENDAHULUAN

1 Umum.

a. Tugas Bag Analis adalah Menyusun dan menyiapkan kebijakan Dir Intelkam dan menyelenggarakan penganalisaan terhadap perkembangan lingkungan strategik yang berkembang di masyarakat baik didalam maupun diluar negeri meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan kemanan yang dapat mempengaruhi hakekat ancaman serta upaya penanggulangannya.

b. Bag Analis Menghimpun dan memelihara berkas-berkas dokumen intelijen maupun dari literatur yang berkembang dimasyarakat baik didalam maupun diluar negeri, serta menyusun produk intelijen baik yang bersifak periodik maupun insidentil yang sudah dilengkapi dengan analisa intelijen untuk disajikan kepada pimpinan atau pejabat yang berwenang.

c. Bag Analis Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Dir Intelkam berkaitan dengan hasil analisis serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Dir Intelkam. Dalam pelaksanaan tugasnya Kabag Analisis bertanggung jawab kepada Dir Intelkam, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadir Intelkam.

2 Dasar.

a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Lembaran Negara tahun 2002, No. 2, tambahan Lembaran Negara No. 4168).

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 70 tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. : KEP/53/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002. Lampiran “U” tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Intelijen Negara (Baintelkam).

d. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol.: KEP/54/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002 Lampiran “B” tentang Organisasi dan Tata Kerja Polda Metro Jaya.

e. Surat Keputusan .....

61

e. Surat Keputusan Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri No. Pol.: Skep/23/VIII/2003, tanggal 13 Agustus 2003 tentang pertelaan tugas Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam).

3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bag Analis ini dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran tentang Tugas dan tanggung jawab Bag Analis Dit Intelkam Polda Metro Jaya yang akan dijadikan sebagai pedoman dan prosedur dalam pelaksanaan tugas di Bag Analis.

b. Tujuan Sebagai pedoman dan prosedur dalam pelaksanaan tugas di Bag Analis sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik, jelas dan terarah.

4 Ruang Lingkup.

Secara umum Standar Operasional Prosedur (SOP) Bag Analis Dit Intelkam Polda Metro Jaya sebagai berikut :

Laporan dari Subdit dan Kewilayahan dilakukan penilaian; pendataan; dibuatkan produk sesuai dengan Kalender Kamtibmas atau atas perintah Pimpinan, serta atas penilaian bahwa laporan tersebut patut dan perlu ditingkatkan menjadi produk Direktorat sebagai bahan pertimbangan bagi Pimpinan dalam pembuatan kebijakan/keputusan.

Bag Analis Dit Intelkam Polda Metro Jaya terbagi dalam dua Sub Bagian yaitu Subbag Produk dan Subbag Dokumentasi dan Penelitaian (Doklit). a. Standar Operasional Prosedur untuk Subbag Produk adalah sebagai berikut : Tugas Kasubbag Produk. 1). Dalam pengelolaan Produk Rutin :

a) Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kabag Analis khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Sub bag Produk.

b) Melaksanakan koordinasi dengan para pejabat diluar maupun dilingkungan Bag Analis untuk mendukung kelancaran tugas

c) Menghimpun data dan bahan keterangan baik dari sumber terbuka maupun tertutup yang meliputi aspek ASTA GATRA (Demografi, Geografi, Sumberdaya alam, IPOLEKSOSBUDKAM dan pengaruh lingkungan strategis (internasional, regional, dan dalam negeri) untuk kepentingan produk intelijen

d) Membuat produk intelijen baik periodik maupun insidentil yang sudah dilengkapi dengan analisis intelijen

e). Mendistribusikan .....

Laporan dari Subdit /

Kewilayahan

Penelitian

/penilaian Pulbaket Produk

Rutin / Insidentil

Distribusi

62

e) Mendistribusikan Produk-produk Intelijen Dit. Intelkam pada pimpinan atau pejabat-

pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi produk f) Pengendalian, pengawasan pelaksanaan tugas di lingkungan subag produk g) Mengikuti Rapat staf di lingkungan Dit. Intelkam h) Menyiapkan bahan rapat untuk Dir Intelkam i) Membuat produk administrasi umum (STR/Surat/Nota Dinas/Barafax

2). Dalam pengelolaan Produk Insidentil a) Menghadiri rapat yang dilaksanakan pada Satker lain di lingkungan Polda Metro

Jaya / di luar Polda Metro Jaya b) Mengajar di SPN LIDO sesuai Materi TUPOKSI Bag. Analis / subbag produk c) Menyiapkan bahan ajaran d) Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan sat ker lain di Lingkungan Polda Metro

Jaya untuk Pulbaket.

b. Standar Operasional Prosedur untuk Subbag Doklit adalah sebagai berikut : Tugas Kasubbag Doklit

1). Dalam pengelolaan Produk Rutin :

a) Mendata masalah menonjol dibidang Ipoleksosbud dan Kam. b) Mengolah data Ipoleksosbud dan Kam menjadi informasi untuk disampaikan

kepada pimpinan. c) Menyiapkan materi Bahan rapat untuk pimpinan bidang Ipoleksosbud dan Kam d) Membuat laporan hasil Opsus (FT. Intel) bidang Ipoleksosbud dan Kam e) Melaksanakan Surat menyurat dengan Mabes Polri, Polda, Polres Jajaran Polda

Metro Jaya. f) Melakukan distribusi data dengan Mabes Polri, Polda, Polres Jajaran Polda Metro

Jaya g) Menghimpun dan memelihara dokumen Intelijen (Pengarsipan) h) Memelihara dan meningkatkan kemampuan staf sesuai dengan bidang tugas

masing-masing. 2). Dalam pengelolaan Produk Insidentil

a) Menghadiri rapat yang dilaksanakan pada Satker lain di lingkungan Polda Metro Jaya.

b) Menghadiri rapat yang dilaksanakan pada lingkungan Dit Intelkam c) Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Satker lain di Lingkungan Polda Metro

Jaya untuk Pulbaket d) Mendatakan setiap kasus menonjol yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro

Jaya.

/ III. PENUTUP.......

Penelitian /penilaian

Pendataan Klasifikasi Dokumen tasi

Laporan dari Subdit /

Kewilayahan

63 III. PENUTUP

Demikian penyusunan Standart Operasional Prosedure (SOP) Bagian Analis Dit Intelkam Polda Metro Jaya ini dibuat untuk dijadikan bahan masukan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan.

POLRI DAERAH METRO JAYA DIREKTORAT INTELKAM SIE INTELTEK

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR SIE INTELTEK

I. PENDAHULUAN.

1. Umum.

a. Dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi birokrasi, mewujudkan tata pemerintah yang baik, menciptakan ketertiban penyelenggaraan operasional dan admistrasi, meningkatkan kualitas pelayanan serta kelancaran kegiatan Sie Inteltek dengan memanfaatkan teknologi informasi maka di perlukan Standar operasional dan prosedure (SOP).

b. Seksi Inteltek sebagai pembantu Direktur yang kegiatanya di fokuskan pada bidang

penyelenggarakan teknologi informasi di lingkungan Dit Intelkam Polda Metro Jaya. c. Perwujudan transparasi dan standarisasi pelayanan sebagai pedoman yang menunjukan

apa yang harus dilakukan, kapan hal tersebut dilakukan, siapa yang melakukan dan berapa lama sesuatu harus diselesaikan.

2. Dasar.


b. Peraturan Kapolri Nomor : 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang susunan




tentang kegiatan Intelijen dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

b. Tujuan. Sebagai pedoman dan langkah-langkah bagi setiap personel Intelijen Polri dalam rangka

kegiatan operasional khususnya bidang penyelenggaraan kegiatan Intelijen dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

4. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Standart Operasional Prosedure (SOP) kegiatan operasional khususnya Sie Inteltek meliputi : - Meliput dan mendokumentasikan setiap kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polda

Metro Jaya.

/ 5.Tata Urut.......

65

5. Tata Urut.

I. PENDAHULUAN. II. STANDART OPERATIONAL PROSEDURE (SOP) SI INTELTEK

III. PENUTUP. II. STANDART OPERATIONAL PROSEDURE (SOP) SI INTELTEK

c. SASARAN TUGAS

1. Membina, mengkaji dan menyelenggarakan Tehnologi Intelijen dilingkungan Direktorat IntelkamPolda Metro Jaya yang idmanfaatkan untuk mendukung system Informasi dan kegiatan Intelkam.

2. Memanfaatkan Alat-alat khusus Intelijen serta memberikan bantuan tehnis untuk mendukung operasional Intelijen.

d. PERTELAAHAN TUGAS

1. Kasie Inteltek

Sie Inteltek merupakan unsur pelaksana staf khusus atau tehnis yang keberadaanya dibawah langsung Direktur Intelkam yang bertugas :

a) Meyusun kebijaksanaan Direktur Intelkam di bidang Inteltek, dalam rngka mendukung system

informasi menejemen Intelkam.

b) Membuat rencana kegiatan kegiatan Inteltek. c) Memanfaatkan peralatan khusus intelijen dan elektronik dalam rangka mendukung sisten

infornasi intelijen baik dilingkungan Intelkam maupun fungsi Kepolisian lainya sebagai kontribusi.

d) Melaksanakan kerja sama dan kooerdinasi lintas sektoral dalam hal tehnologi, serta jaringan

media cetak maupun elektronik. e) Menyiapkan alat khusus intelijen dalam rqngka mendukung operasi kepolisian baik Operasi

rutin maupun Operasi Khusus Kepolisian.

f) Memberikan baimbingan dan arahan serta pengawasan dan pengendalian secara aktif terhadap seluruh anggota Inteltek.

g) Melaksanakan tugas-tugas lainya sesuai Perintah Direktur maupun Wakil Direktur serta atas

permintaan para Kasubdit. 2. Dalam melaksanakan Tugasnya, Kasie Inteltek dibantu oleh Perwira Operasi dan Perwira

Administrasi

/1.Perwira.......

66 1. Perwira Operasi bertugas :

a) Menyiapkan, menyelenggarakan tehnologi Informasi dan mendukung system informasi

Intelijen b) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan system termasuk menyelenggarakan dan

menjaga system pengamanan Menejemen Informasi Sistem Badan Intelijen Keamanan ( MIS BIK )

c) Melaksanakan koordinasi baik secara lintas sektoral maupun jaringan yang ada d) Melaksanakan Perintah-perintah lainya dari Pimpinan 2. Perwira Administrasi Operasi bertugas :

a) Melaksanakan urusan Administrasi dan tata usaha dilingkungan Inteltek

b) Mentakahkan / mengadmistrasikan surat0-surat dan mendistribusikan sesuai alamat

c) Merencanakan dan mengajukan kebutuhan ATK dilingkungan Inteltek

d) Melaksanakan Pelayanan Adminstrasi bagi keperluan personil yang berkaitan dengan tugas dilingkungan Intekltek

e) Menginventarisir barang-barang Inventaris kanator di lingkungan Inteltek

f) Melaksanakan tugas ketata usahaan lainya yang melioputi , Keamanan, Kebersihan,

Keindahan serta memelihara disiplin dilingkungan Inteltek

g) Membuat Rencana Kegiatan harian, Mingguan, Bulanan

h) Membuat / Menghimpun Laporan pelaksanaan kegiatan

3. Bintara Tim :

a) Sebagai Operator Alat-alat khusus Intelijen

b) Melaksanakan kegiatan Pelatihan perorangan maupun Tim dalam rangka meningkatkan kemampuan penguasaan alat-alat khusus Intelijen

c) Sebagai Operator alat-alat khsusu Intelijen harus selalu dalam keadaan siap

melaksanakan Perintah

d) Mengisi buku mutasi yang berisi penggunaan alat-alat khsusus, kendaraan khusus Intelijen sebagai pertanggung jawaban melaksanaan tugas / piket

e) Melaksanakan Perintah-perintah lain dari Pimpinan.

/III.PENUTUP........

67

III. PENUTUP

Demikian penyusunan Standart Operasional Prosedure (SOP) Si Inteltek Dit Intelkam Polda Metro Jaya ini dibuat untuk dijadikan bahan masukan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan.

POLRI DAERAH METRO JAYA DIREKTORAT INTELKAM SIE YANMIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SIE YANMIN INTELKAM POLDA METRO JAYA

I. Pendahuluan

A. Umum

Keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dimana badan publik berkewajiban menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, tepat, transparan dan akuntabel kepada pemohon informasi.

Bahwa seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik diharuskan melakukan pelayanan prima untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Bidang Pelayanan Masyarakat selaku salah satu penjuru dalam memberikan pelayanan perizinan bagi setiap Kegiatan Masyarakat, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), SKLD, STM, SKJ, perijinan Senpi, Handak dan Kembang Api, merupakan upaya dalam pemberian pelayanan dan sekaligus untuk memberikan kepastian hukum baik bagi masyarakat maupun instansi / pejabat pemerintah yang terkait serta khususnya Polri

Guna memudahkan dan menyamakan kegiatan pelayanan maka dipandang perlu membuat suatu Standard Operating Procedure (SOP) tentang Pelayanan Surat Izin Kegiatan Masyarakat, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), SKLD, STM, SKJ, perijinan Senpi, Handak dan Kembang Api, sehingga diharapkan pelayanan yang diberikan dapat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku juga kaidah-kaidah pelayanan publik seperti transparan dan akuntabel.

B. Dasar

1. Pasal 15 ayat (1) huruf k dan Pasal 15 ayat (2) huruf i Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin

Pemakaian Senjata Api.

3. Undang-Undang No. 12 Drt tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straf Bepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang No. 1 tahun 1961 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa.

4. Undang-Undang No. 20 Prp tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan menurut Perundang-undangan mengenai senjata api (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 1994).

5. Undang –Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

/6. Undang-Undang........ 69

6. Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

7. Ordonansi bahan peledak (Lembaran Negara Tahun 1893 Nomor 234) diubah terakhir menjadi Lembaran Negara Tahun 1931 Nomor 168 tentang Pemasukan, Pengeluaran, Pemilikan, Pembuatan, Pengangkutan, dan Pemakaian Bahan Peledak.

8. Ordonasi tanggal 19 Maret 1937(Stbl.1937 No.170) dan Ordonasi tanggal 10 Mei 1939 (Stbl.No.178), yo Ordonasi tanggal 30 Mei 1939 (Stbl.1939 No.279) tentang Vuurwapen Regelingen.

9. Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.

10. Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri.

11. Keputusan Presiden R.I No. 125 Tahun 1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1988 tentang pengadaan bahan peledak.

12. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/816/IX/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Lapangan tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

13. Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/82/II/2004 tanggal 16 Pebruari 2004 tentang buku petunjuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/Polri.

14. Peraturan Kapolri No.Pol.: PK/13/X/2006 tanggal 03 Oktober 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata api Non Organik TNI atau Polri untuk kepentingan olah raga.

15. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 29 April 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.

16. Naskah Sementara Peraturan Kapolri Nomor 544 Tahun 2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengamanan Orang Asing.

17. Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol. : JUKLAP/ 02 /XII/1995 tanggal 29 Desember 1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.

18. Grand Strategi Polri 2005-2025.

19. Renstra Polri tahun 2010-2014.

20. Reformasi Birokrasi Polri.

C. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud

Maksud pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) ini sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi petugas pelayanan masyarakat Satker Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya dalam pelayanan penerbitan Surat Izin Kegiatan Masyarakat, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), SKLD, STM, SKJ, rekomendasi perijinan Senpi, Handak dan Kembang Api.

/2. Tujuan....... 70

2. Tujuan

Pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) ini bertujuan untuk memudahkan bagi setiap petugas pelayanan masyarakat Satker Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya dalam pelayanan penerbitan Surat Izin Kegiatan Masyarakat, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), SKLD, STM, SKJ, rekomendasi perijinan Senpi, Handak dan Kembang Api.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standard Operating Procedure (SOP) ini dibatasi pada penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang penerbitan Surat Izin Kegiatan Masyarakat, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), SKLD, STM, SKJ, rekomendasi perijinan Senpi, Handak dan Kembang Api.

E. Pengertian-pengertian

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Intelijen Keamanan Polri yang selanjutnya disingkat Intelkam Polri adalah Intelijen yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara, dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

3. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang bukan Warga Negara Indonesia (WNI).

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

5. Bidang pelayanan perijinan giat masyarakat :

a. Pertemuan adalah berkumpulnya sejumlah orang secara sengaja, diselenggarakan secara terorganisasi dan dilaksanakan ditempat tertentu.

b. Pesta adalah pertemuan yang dimaksudkan untuk merayakan atau memperingati suatu peristiwa atau kejadian tertentu, disertai dengan perjamuan.

c. Keramaian adalah pertemuan yang diperuntukan bagi khalayak ramai disertai dengan hiburan.

d. Pawai adalah pertemuan yang dilakukan dengan arak – arakan dengan maksud untuk menarik perhatian atau menjadi tontonan khalayak ramai.

e. Pertemuan politik adalah pertemuan yang tidak bersifat keilmuan atau yang tidak diselenggarakan oleh lembaga keilmuan yang membahas hal – hal yang berkaitan dengan kehidupan kenegaraan dan pemerintahan negara dengan maksud mempengaruhi jalannya kekuasaan Negara atau pemerintahan.

f. Pertemuan sosial adalah pertemuan yang dilakukan untuk membahas masalah – masalah social kemasyarakatan atau melakukan kegiatan social yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan social dan kelangsungan kerukunan kehidupan bermasyarakat.

/g. Pertemuan........ 71

g. Pertemuan budaya adalah pertemuan yang bertujuan untuk membahas atau mempertunjukkan hasil cipta, rasa dan karsa.

h. Pertemuan keilmuan atau pertemuan ilmiah adalah pertemuan yang bertujuan untuk membahas masalah ilmu pengetahuan dan teknologi atau aspek – aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, atau suatu gejala berdasarkan prinsip – prinsip keilmuan atau yang bersifat keilmuan.

i. Pertemuan keagamaan adalah pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Mha Esa.

j. Pertemuan kedinasan adalah pertemuan yang bersifat kedinasan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau lembaga Negara.

k. Pertemuan pengurus adalah pertemuan yang dihadiri oleh para pengurus suatu Partai Politik, Golongan Karya, Organisasi Kemasyarakatan atau perkumpulan lainnya.

6. Bidang pelayanan SKCK :

a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang selanjutnya disingkat SKCK adalah surat keterangan resmi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata anteseden orang tersebut.

b. Rekomendasi Catatan Kepolisian adalah saran tertulis yang menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan catatan seseorang terkait dengan kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bidang pelayanan Orang Asing :

a. Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) adalah suatu bukti pelaporan dari orang asing yang tinggal di Indonesia dengan menggunakan ijin tinggal terbatas atau ijin tinggal tetap yang diberikan oleh Polri, dalam rangka perlindungan dan pengamanan.

b. Surat Tanda Melapor (STM) adalah bukti tertulis dari Polri yang diberikan

kepada setiap orang yang memberi kesempatan menginap / penginapan bagi orang asing.

c. Surat Keterangan Jalan (SKJ) adalah surat keterangan yang diberikan oleh Pejabat Polri kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan dalam rangka bekerja, peninjauan lokasi kerja, kunjungan usaha, penelitian dan atau keperluan lainnya ke suatu daerah di satu Kabupaten atau satu Propinsi atau di beberapa Kabupaten / Propinsi.

d. Orang asing tinggal terbatas adalah orang asing yang telah memperoleh ijin tinggal terbatas.

e. Orang asing tinggal tetap adalah orang asing yang telah memperoleh ijin tinggal tetap.

f. Pengawasan orang asing adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Polri dalam rangka penegakkan hukum di bidang orang asing dan mencegah dampak negatif terhadap keamanan negara.

/8. Bidang pelayanan........ 72

8. Bidang pelayanan Sendak :

a. Senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan ke luar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak;

b. senjata api non organik TNI/Polri adalah senjata api milik pribadi/instansi, Pemerintah/Proyek Vital dan Perusahaan Swasta Nasional yang bukan organik TNI/Polri dan tidak otomatis;

c. Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya menjadi gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi;

d. Bahan peledak komersial adalah bahan peledak yang dipakai untuk kepentingan pembangunan dan proses produksi pada Industri pertambangan yg bersifat komersial;

e. Bahan Kimia berbahaya adalah bahan kimia atau sesuatu, baik dalam keadaan tunggal maupun campuran yang bersifat memencarkan radiasi, mudah meledak (termasuk cairan atau gas yang dimampatkan), mudah menyala atau terbakar, oksidator, reduktor, racun, korosif, menimbulkan iritasi, sentilisasi, luka dan nyeri menimbulkan bahaya elektronik, karsinogenik dan mutagenic, etiologik/biomedik dan berbahaya lainnya;

f. Detonator adalah alat peledak utama yang dipergunakan untuk meledakan sejumlah bahan peledak lainnya dengan gelombang detonasi;

g. Dinamit adalah bahan peledak yang dibuat dari Nitroglycerine Base atau Non Nitroglycerine atau water Base;

h. Bunga Api atau kembang api adalah benda-benda bunga api tunggal atau tersusun atau yang semacamnya yang dapat menyala berwarna warni dengan disertai letusan maupun tidak;

i. Perijinan adalah rangkaian kegiatan, upaya dan pekerjaan yang berkaitan

dengan langkah-langkah atau proses pemberian dan atau tidak diberikannya surat ijin, surat keterangan dan surat rekomendasi terhadap permohonan ijin;

j. Surat Rekomendasi adalah surat resmi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau secara fungsional diberikan oleh Polri atas permintaan dari masyarakat dan atau instansi pemerintah / badan / lembaga / lembaga tinggi negara atau instansi / badan / lembaga non pemerintah dan atau diberikan oleh instansi pemerintah / badan / lembaga / lembaga tinggi negara atas permintaan Polri, sebagai tanda persetujuan / keberatan untuk dilaksanakannya suatu kegiatan.

II. Tata Cara Pelayanan :

A. Surat Izin Kegiatan Masyarakat :

1. Penggolongan

Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat dapat digolongkan menjadi :

/a. Pertemuan........

73

a. Pertemuan yang memerlukan Izin, yang berbentuk antara lain :

1) Pesta berupa pekan raya, festival, bazar dan lain sejenisnya.

2) Keramaian berupa pasar malam, pameran, pekan raya, festival, bazar, pertunjukan ketangkasan / atraksi dan lain sejenisnya.

3) Pawai berupa pawai alegoris, karnaval, pertunjukan ketangkasan atau atraksi dan lain sejenisnya

b. Pertemuan yang memerlukan Pemberitahuan, antara lain :

1) Rapat. 2) Sidang. 3) Musyarawah. 4) Muktamar. 5) Kongres. 6) Sarasehan. 7) Temu kader. 8) dan lain sejenisnya.

c. Pertemuan yang tidak memerlukan Izin atau Pemberitahuan.

1) Pesta berupa pesta ulang tahun, pertunangan, perkawinan, khitanan, syukuran, arisan dan bentuk lain sejenisnya.

2) Peringatan hari besar nasional berupa upacara, kenduri, pentas seni, panjat pinang dan bentuk lain sejenisnya.

3) Pertemuan politik berupa rapat, sarasehan, musyawarah, diskusi dan bentuk lain sejenisnya, yang diselenggarakan :

(a) oleh MPR, Presiden, DPR, BPK, MA, DPRD, baik di dalam maupun di

luar gedung. (b) oleh partai politik dan Gologan Karya serta organisasi kemasyarakatan

atau perkumpulan lainnya yang diselenggarakan di dalam lingkungan kantor/Gedung/sekretariat sendiri.

(c) oleh perorangan atau kelompok non organisasi di dalam lingkungan tempat kediaman yang bersangkutan dan akan dihadiri oleh kurang dari 10 (sepuluh) orang.

4) Pertemuan pengurus berupa rapat, sarasehan, musyawarah, diskusi dan bentuk lain sejenisnya.

5) Pertemuan social berupa gotong royong, kerja bakti, pesta adat, arisan, olahraga, musyawarah lingkungan, sarasehan dan bentuk lain sejenisnya.

6) Pertemuan budaya berupa pagelaran musik, tarian, drama, pembacaan puisi, opera, pantonim, kesenian daerah dan bentuk lain sejenisnya.

7) Pertemuan keagamaan berupa pengajian, kebaktian, sembahyang bersama, majelis taklim, tabliq dan bentuk lain sejenisnya.

8) Pertemuan keilmuan berupa kegiatan belajar mengajar, ceramah, seminar, simposium, lokarya, diskusi panel, kongres keilmuan dan bentuk lain sejenisnya.

/9) Pertemuan........ 74

9) Pertemuan kedinasan berupa rapat, sidang, loka karya, kunjungan kerja dan bentuk lain sejenisnya.

2. Penerbitan Surat Izin Kegiatan Masyarakat :

a. Menerima surat permohonan izin yang dialamatkan kepada Kapolda up. Dir Intelkam.

b. Menerima permohonan izin yang dikirim melalui kesatuan setingkat lebih rendah.

c. Dapat menerima permohonan izin yang dialamatkan kepada Kapolri Up. Dir Intelkam.

d. Meneliti berkas permohonan yang dialamatkan kepada Kapolda dan permohonan izin yang dikirim melalui kesatuan setingkat lebih rendah, apabila telah memenuhi persyaratan maka kepada pemohon diberikan tanda Bukti Pengajuan Surat Permohonan Izin.

e. Bila dari hasil penelitian ternyata berkas permohonan dimaksud belum memenuhi persyaratan, maka kepada pemohon diberikan penjelasan untuk melengkapi kekurangan persyaratan permohonan dikembalikan kepada pemohon tanpa memberikan Tanda Bukti Pengajuan Surat Permohonan Izin.

f. Terhadap berkas permohonan yang diterima melalui kewilayahan tetap dilakukan penelitian dan bila ternyata terdapat kekurangan pada persyaratan, maka kekurangan persyaratan tersebut diberitahukan kepada kesatuan kewilayahan yang menerima langsung permohonan izin tersebut untuk menghubungi kembali pemohon agar segera melengkapi kekurangan persyaratan yang dimaksud.

g. Dalam memproses perizinan berkoordinasi dengan instansi terkait.

h. Surat izin diberikan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan, tembusannya dikirim kepada Instansi terkait.

i. Surat Izin ditanda tangani oleh Direktur Intelkam atas nama Kapolda.

Administrasi Orang Asing :

1. Fungsi SKLD

a. Sebagai surat keterangan identitas bahwa orang asing pemegang SKLD tersebut telah diregister pada kantor Kepolisian setempat.

b. Sebagai sarana dalam perlindungan dan pengamanan terhadap orang asing yang tinggal di Indonesia.

2. Persyaratan Administrasi SKLD :

a. Surat permohonan dari sponsor dilampiri dengan Pas foto berwarna dasar merah 4 X 6 = 2 lembar, rumus sidik jari, foto copy dokumen : KITAS/KITAP, Pasport lengkap, buku Biru (Buku Mutasi OA) dan IKTA/TA.01/TA.04.

b. Mengisi daftar pertanyaan hanya untuk permohonan SKLD baru.

3. Proses Penerbitan SKLD

/a. pemohon........ 75

a. pemohon dan / atau sponsor yang mewakili datang langsung ke ruang pelayanan administrasi orang asing pada Sie Yanmin Dit Intelkam Polda Metro Jaya dengan membawa kelengkapan administrasi.

b. pemohon dan / atau yang mewakili mengisi formulir biodata dan menandatangani formulir.

c. menyerahkan berkas administrasi permohonan SKLD beserta formulir yang telah diisi dan ditandatangani kepada petugas pelaksana pelayanan publik di loket penerimaan / penerimaan berkas.

d. petugas loket memeriksa kelengkapan berkas pemohon;

1) apabila telah lengkap pemohon diberikan surat tanda terima yang berisi tanggal pengambilan SKLD dan membayar biaya SKLD sesuai tarif yang ditentukan (PNBP).

2) Apabila berkas pemohon belum lengkap, petugas pelaksana mengembalikan untuk dilengkapi.

e. petugas loket menyerahkan berkas permohonan SKLD kepada petugas SKLD diteliti, dicatat dalam agenda.

f. Setelah diagenda berkas SKLD dilaporkan kepada Paur Min untuk verifikasi kelengkapan seluruh berkas kemudian diparaf.

g. Setelah diparaf oleh Paur berkas diserahkan kepada petugas entry data untuk input data Local Area Network (LAN).

h. Setelah terinput pada LAN, dilakukan penelitian kembali untuk memastikan kesesuaian data yang sudah terinput dengan yang tercantum dengan berkas oleh operator printer.

i. Penandatanganan SKLD oleh Wakabaintelkam Polri atas nama Kabaintelkam secara otomatis pada sistem LAN, selanjutnya SKLD dicetak.

j. Penyerahan SKLD kepada pemohon melalui loket pengambilan. 4. Jangka Waktu Penyelesaian SKLD

a. Penyelesaian SKLD yang memenuhi persyaratan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas diterima di loket pelayanan masyarakat Yan Oras Dit Intelkam Polda Metro Jaya sampai penyerahan SKLD kepada pemohon.

b. Penyelesaian SKLD yang memenuhi persyaratan selambat-lambatnya 10 (tujuh) hari kerja sejak berkas diterima di loket pelayanan masyarakat Dit Intelkam Polda sampai penyerahan SKLD kepada pemohon.

5. Fungsi STM

a. Sebagai surat keterangan bahwa orang asing yang menginap disuatu wilayah telah diketahui dan diregistrasi oleh Pejabat Polri setempat.

b. Sebagai perlindungan dan pengamanan terhadap orang asing yang berada di suatu wilayah Indonesia.

6. Persyaratan Administrasi STM.

/a. Pemohon........

76

a. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Pejabat Polri setempat dengan melampiri foto copy : KTP Penanggung jawab penginapan, pasport lengkap orang asing yang menginap, stempel kedatangan orang asing di Bandara / pelabuhan di Indonesia.

b. Khusus bagi artis asing yang akan mengadakan pertunjukan di Indonesia, selain persyaratan tersebut pada angka 2 huruf a di atas, melampirkan surat rekomendasi Kementerian Pariwisata dan Budaya.

7. Mekanisme Proses Penerbitan STM.

a. pemohon dan / atau sponsor yang mewakili datang langsung ke ruang pelayanan administrasi orang asing pada Bid Yanmas Baintelkam dengan membawa kelengkapan administrasi.

b. menyerahkan berkas administrasi permohonan STM beserta formulir yang telah diisi dan ditandatangani kepada petugas loket penerimaan berkas.

c. petugas loket memeriksa kelengkapan berkas pemohon;

d. apabila telah lengkap pemohon diberikan surat tanda terima yang berisi tanggal pengambilan STM.

e. Apabila berkas pemohon belum lengkap, petugas pelaksana mengembalikan untuk dilengkapi.

f. petugas loket menyerahkan berkas permohonan STM kepada petugas STM untuk diteliti, dicatat dalam buku agenda.

g. Setelah diagenda berkas STM dilaporkan kepada Paur Min Sie Yanmin untuk verifikasi kelengkapan seluruh berkas kemudian diparaf.

h. Penandatanganan STM oleh Kasie Yanmin Dit Intelkam atas nama Dir Intelkam Polda Metro Jaya.

i. STM yang sudah ditandatangani dinomori dan disyahkan dengan stempel Kepala Dir Intelka0m oleh Baurmin Yan Oras.

j. Petugas loket menyerahkan STM yang sudah distempel kepada pemohon melalui loket pengambilan.

8. Jangka Waktu Penyelesaian STM.

Penyelesaian STM yang memenuhi persyaratan, sejak penyerahan berkas di loket sampai diterima kembali oleh pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.

9. Fungsi Surat Keterangan Jalan

a. Sebagai surat keterangan bahwa kegiatan / perjalanan orang asing tersebut di Indonesia telah diketahui oleh pejabat Polri.

b. Sebagai sarana dalam perlindungan, pengamanan dan pengawasan terhadap orang asing yang berpergian di wilayah di Indonesia.

10. Persyaratan Administrasi Surat Keterangan Jalan

a. Surat permohonan dari sponsor dilampiri dengan Pas foto berwarna dasar merah 4 X 6 = 2 lembar, foto copy dokumen : SKLD, KITAS/KITAP (bagi pemegang KITAS/KITAP), Pasport lengkap, buku biru ( buku POA), IKTA/TA.01/TA.04 (bagi tenaga kerja asing), Rekomendasi dari Menristek / LIPI bagi peneliti.

b. Mengisi daftar pertanyaan untuk permohonan SKJ.

/11. Mekanisme........ 77

11. Mekanisme Proses Penerbitan SKJ.

a. pemohon dan / atau sponsor yang mewakili datang langsung ke Ruang Pelayanan Administrasi orang asing pada Sie Yanmin Dit Intelkam Polda Metro Jaya dengan membawa kelengkapan administrasi.

b. pemohon dan / atau yang mewakili mengisi formulir biodata dan menandatangani formulir.

c. menyerahkan berkas administrasi permohonan SKJ beserta formulir yang telah diisi dan ditandatangani kepada petugas di loket penerimaan.

d. petugas loket memeriksa kelengkapan berkas pemohon;

1) apabila telah lengkap pemohon diberikan surat tanda terima yang berisi tanggal pengambilan SKJ.

2) apabila berkas pemohon belum lengkap, petugas mengembalikan untuk dilengkapi.

e. petugas loket menyerahkan berkas permohonan SKJ kepada petugas loket Yan Oras untuk diteliti dan dicatat dalam buku agenda.

f. Setelah diagenda berkas SKJ dilaporkan kepada Pa Min Sie Yanmin untuk verifikasi kelengkapan seluruh berkas kemudian diparaf.

g. Setelah diparaf oleh Pa Min berkas diajukan ke Kasi Yanmin untuk dilakukan penelitian kembali dan kemudian di paraf.

h. Setelah datanya terinput dilakukan penelitian kembali untuk memastikan kesesuaian data yang sudah terinput dengan yang tercantum dalam berkas persyaratan.

i. Penandatanganan SKJ oleh Dir Intelkam Polda Metro Jaya.

j. SKJ yang sudah ditandatangani dinomori dan disyahkan dengan stempel Kepala Direktorat Intelkam.

k. Petugas loket menyerahkan SKJ yang sudah distempel kepada pemohon melalui loket pengambilan.

11. Jangka Waktu Penyelesaian SKJ

Penyelesaian SKJ yang memenuhi persyaratan, sejak penyerahan berkas di loket sampai diterima kembali oleh pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.

B. Perijinan Senjata Api Non Organik TNI/Polri.

1. Penerbitan rekomendasi surat izin senjata api non organik TNI/Polri.

a. Bagi pemohon rekomendasi surat izin senjata api non organik TNI/Polri sebagai berikut :

1) Meyerahkan persyaratan pada loket yang telah disediakan; 2) Mengisi formulir tanda terima; 3) Menyerahkan kembali formulir tanda terima yang telah diisi kepada

petugas loket.

b. Bagi petugas pelaksana pelayanan surat izin senjata api non organik TNI/Polri sebagai berikut :

/1) Persiapan........ 78

1) Persiapan; 2) Pencatatan; 3) Penyiapan dokumen; 4) Penelitian; 5) Penerbitan rekomendasi.

c. Persyaratan permohonan perijinan senjata api non organik TNI/Polri sebagai berikut :

1) senjata api non organik TNI/Polri peruntukan beladiri meliputi :

a) Permohonan izin ditujukan kepada Kapolda u.p Direktur Intelkam; b) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ KTA; c) Foto Copy Kartu Keluarga (KK); d) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); e) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); f) Surat keterangan Jabatan / Skep jabatan; g) Surat Keterangan Sehat dari Dokter; h) Hasil Test Psikologi; i) Sertifikat Menembak; j) Daftar Riwayat Hidup; k) Wawancara / Screening / Klarifikasi oleh Unit; l) Pas Photo berlatar belakang merah ukuran 2x3 dan 4x6 masing-

masing sebanyak 4 lembar. m) Surat Ijin Import senjata.

2) senjata api non organik TNI/Polri peruntukan Satpam / Polsus meliputi :

a) Permohonan rekomendasi izin ditujukan kepada Kapolda u.p Direktur Intelkam;

b) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ KTA penanggung jawab; c) Foto Copy Kartu Keluarga (KK) penanggung jawab; d) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) penanggungjawab; e) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); f) Data kekuatan Satpam/Polsus; g) Surat keterangan Jabatan / Skep jabatan; h) Surat Keterangan Sehat dari Dokter, Hasil Test Psikologi, sertifikat

Menembak bagi personil yang akan memegang senpi; i) Wawancara / Screening / Klarifikasi oleh Unit; j) Pas Photo berlatar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar

3) senjata api non organik TNI/Polri peruntukan Olahraga meliputi :

a) Izin Kepemilikan :

(1) Permohonan izin ditujukan kepada Kapolda u.p Direktur Intelkam; (2) Surat Rekomendasi Pengda Perbakin; (3) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); (4) Foto Copy Kartu Keluarga (KK); (5) Foto Copy Kartu Tanda Anggota (KTA) Perbakin; (6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); (7) Surat Keterangan Sehat dari Dokter; (8) Hasil Test Psikologi;

/(9) Sertifikat........ 79

(9) Sertifikat Menembak; (10) Daftar Riwayat Hidup; (11) Pas Photo berlatar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak 4

lembar. (12)Surat ijin Import senjata.

b) Izin angkut untuk berburu antar pengda :

(1) Permohonan rekomendasi izin ditujukan kepada Kapolda u.p Direktur Intelkam;

(2) Surat Rekomendasi Kapolda; (3) Surat Permohonan dari PB. Perbakin / Pengda Perbakin; (4) Surat Undangan Berburu; (5) Daftar Atlet dan Senjata Api yang akan digunakan; (6) Foto Copy KTA Perbakin (7) Foto Copy Buku Pas; (8) Foto Copy Akte Berburu;

4) Peralatan keamanan yang digolongkan senjata api meliputi :

a) Peluru Karet :


(2) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ KTA; (3) Foto Copy Kartu Keluarga (KK); (4) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) penanggungjawab; (5) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); (6) Data kekuatan Satpam/Polsus; (7) Surat keterangan Jabatan / Skep jabatan; (8) Surat Keterangan Sehat dari Dokter, Hasil Test Psikologi, sertifikat

Menembak bagi personil yang akan memegang senpi; (9) Wawancara / Screening / Klarifikasi oleh unit; (10) Pas Photo berlatar belakang merah ukuran 2x3 dan 4x6 masing-

masing sebanyak 4 lembar; (11) Surat ijin Import senjata.

b) Peluru Gas :


(2) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ KTA; (3) Foto Copy Kartu Keluarga (KK); (4) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) penanggungjawab; (5) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); (6) Surat keterangan Jabatan / Skep jabatan; (7) Surat Keterangan Sehat dari Dokter, Hasil Test Psikologi; (8) Wawancara / Screening / Klarifikasi oleh Unit; (9) Pas Photo berlatar belakang merah ukuran 2x3 dan 4x6 masing-

masing sebanyak 4 lembar; (10) Surat ijin Import senjata.

/5) Semprotan........ 80

5) Semprotan Gas Air Mata :


b) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ KTA; d) Foto Copy Kartu Keluarga (KK); e) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); f) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); g) Surat keterangan Jabatan / Skep jabatan; h) Pas Photo berlatar belakang merah ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar; I) Surat ijin Import senjata.

6) Alat Kejut Listrik :


b) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ KTA; c) Foto Copy Kartu Keluarga (KK); d) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); e) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); f) Surat keterangan Jabatan / Skep jabatan; g) Pas Photo berlatar belakang merah ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar; h) Surat ijin Import senjata.

d. Selain menerbitkan rekomendasi surat izin senjata api non organik TNI/Polri Polda Metro Jaya menerbitkan juga :

1) surat izin penggunaan pinjam pakai (Pengpin) senjata api non organik TNI/Polri peruntukan Satpam/Polsus;

2) surat izin angkut senjata api non organik TNI/Polri dalam 1 (satu) wilayah hukum;

2. Penerbitan surat izin bahan peledak komersial, kembang api dan bahan kimia berbahaya.

a. Bagi pemohon surat rekomendasi izin bahan peledak komersial, kembang api dan bahan kimia berbahaya ditentukan sebagai berikut :

1) Mendaftar dan menyerahkan persyaratan pada loket yang telah disediakan; 2) Mengisi formulir tanda terima; 3) Menyerahkan kembali formulir tanda terima yang telah diisi kepada petugas loket

b. Bagi petugas pelaksana pelayanan perizinan bahan peledak komersial, kembang api dan bahan kimia berbahaya melakukan hal-hal sebagai berikut :

1) Persiapan; 2) Pencatatan; 3) Penyiapan dokumen; 4) Penelitian; 5) Penerbitan rekomendasi.

c. Persyaratan permohonan rekomendasi izin bahan peledak komersial sebagai berikut:

1) Persyaratan permohonan rekomendasi izin Impor bahan peledak meliputi :

/a) Permohonan........ 81

a) Permohonan ditujukan kepada Kapolda u.p. Direktur Intelkam; b) Surat Keputusan dari Menteri Pertahanan sebagai badan usaha; c) Rencana penggunaan dan pendistribusian Handak; d) Rincian Jenis dan jumlah Handak yang akan diimpor; e) Surat Izin Gudang Handak; f) Surat Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Handak; g) Surat Izin Import.

2) Persyaratan rekomendasi izin pengeluaran (Ekspor atau Re-Ekspor) bahan peledak meliputi :

a) Permohonan ditujukan kepada Kapolda u.p. Direktur Intelkam; b) Rincian jenis dan jumlah Handak yang akan di ekspor atau Re-Ekspor; c) Permintaan Importir atau pengguna akhir; d) Dasar Surat Izin Handak yang akan di Re-Ekspor.

3) Persyaratan rekomendasi izin Pembuatan / Produksi bahan peledak meliputi:

a) Permohonan ditujukan kepada Kapolda u.p. Direktur Intelkam; b) Surat Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Handak; c) Izin Gudang Handak; d) Berita Acara Pengecekan Lokasi tempat pembuatan bahan peledak

4) Persyaratan rekomendasi izin gudang bahan peledak meliputi :

a) Permohonan ditujukan kepada Kapolda u.p. Direktur Intelkam; b) Berita Acara Pemeriksaan Gudang Handak; c) Lokasi Gudang / Denah Gudang; d) Foto Gudang Handak e) Data Petugas Keamanan

5) Persyaratan permohonan rekomendasi izin Pemilikan, Penguasaan dan

Penyimpanan bahan Peledak untuk Tambang Umum meliputi :


b) Data perusahaan; c) Surat Pernyataan Pengguna Akhir (SPPA); d) Surat Pengesahan sebagai Kepala Teknik Tambang dari Dinas Energi

dan Sumber Daya Mineral; e) Juru Ledak yang dilengkapi dengan Sertifikat juru ledak f) Berita Acara Pemeriksaan Gudang; g) Surat Izin Pertambangan Daerah / Kuasa Pertambangan / Kontrak

Karya / PKP2B h) Gambar Lokasi atau denah gudang Handak; i) Foto gudang Handak; j) Izin Gudang dari Dinas / Direktur Teknik Minerba Kementerian Energi

dan Sumber Daya Mineral; k) Data Petugas Keamanan.

6) Persyaratan permohonan rekomendasi izin Pembelian dan penggunaan

bahan Peledak meliputi : /a) Permohonan........

82


b) Rencana pembelian dan penggunaan c) Surat Pernyataan Pengguna Akhir (SPPA); d) Surat Izin Gudang dari Dinas / Direktur Teknik Minerba Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral; e) Surat Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Handak dari Dinas /

Direktur Teknik Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

f) Surat Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan; g) Data Perusahaan; h) Surat Izin Pertambangan Daerah / Kuasa Pertambangan / Kontrak

Karya / PKP2B; i) Laporan penggunaan Handak 1 (satu) bulan terakhir; j) Kartu Izin Meledakan dan Sertifikat Juru Ledak; k) Surat Pengesahan sebagai Kepala Teknik Tambang dari Dinas /

Direktur Teknik Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

7) Persyaratan permohonan rekomendasi izin Pemusnahan bahan peledak

meliputi :

a) Permohonan rekomendasi izin ditujukan kepada Kapolda u.p. Direktur Intelkam;

b) Berita Acara cek fisik bahan peledak yang akan dimusnahkan; c) Rekomendasi Handak yang akan dimusnahkan dari Dinas / Direktur

Teknik Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; d) Izin Gudang dari Dinas / Direktur Teknik Minerba Kementerian Energi

dan Sumber Daya Mineral; e) Dasar Surat Izin bahan peledak yang akan dimusnahkan.

8) Persyaratan permohonan rekomendasi izin penggunaan sisa bahan peledak meliputi :

a) Permohonan rekomendasi izin ditujukan kepada Kapodai u.p. Direktur Intelkam;

b) Berita Acara cek fisik bahan peledak; c) Izin Gudang dari Dinas / Direktur Teknik Minerba Kementerian Energi

dan Sumber Daya Mineral; d) Surat Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan; e) Dasar Surat Izin bahan peledak yang diperpanjang; f) Foto Copy laporan bulanan penggunaan Handak 6 bulan terakhir.

9) Persyaratan permohonan rekomendasi izin pengalihan penggunaan bahan peledak meliputi :


b) Surat Pernyataan pengalihan penggunaan bahan peledak; c) Berita Acara cek fisik bahan peledak yang akan dialih gunakan; d) Surat Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan;

/e) Izin Gudang........ 83

e) Izin Gudang dari Dinas / Direktur Teknik Minerba Kementerian Energi

dan Sumber Daya Mineral; f) Dasar Surat Izin bahan peledak yang akan dialihgunakan.

10) Persyaratan permohonan rekomendasi izin pengangkutan bahan peledak antar Polda meliputi :


b) Berita Acara Handak yang akan diangkut; d) Surat Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan; e) Izin Gudang dari Dinas / Direktur Teknik Minerba Kementerian Energi

dan Sumber Daya Mineral; f) Dasar Surat Izin Handak yang akan diangkut.

11) Persyaratan rekomendasi Izin Uji Coba Handak meliputi :

a) Permohonan ditujukan kepada Kapolda u.p. Direktur Intelkam; b) Alasan uji coba Handak; c) Berita acara pengecekan lokasi tempat uji coba Handak; d) Dasar Surat Izin Handak yang akan diujicoba; f) Biodata Tenaga Ahli; g) Berita Acara pengecakan Handak yang akan diuji coba. h) Data tenaga ahli;

d Persyaratan permohonan rekomendasi perizinan Bunga Api atau Kembang Api sebagai berikut :

1) Persyaratan permohonan rekomendasi izin Impor kembang api meliputi :

a) Permohonan ditujukan kepada Kapolda u.p. Direktur Intelkam; b) Berita Acara Pemeriksaan Gudang; c) Jenis dan jumlah kembang api yang akan diimpor d) Spesifikasi gambar; e) Surat Keterangan sebagai importir kembang api; f) Sertifikat Merk kembang api; g) Surat Izin Gudang Kembang Api; h) Surat Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan kembang api.

2) Persyaratan rekomendasi izin gudang kembang api meliputi :

a) Permohonan ditujukan kepada Kapolda u.p. Direktur Intelkam; b) Berita Acara Pemeriksaan Gudang; c) Sertifikat Merk kembang api; d) Surat Keterangan Importir Kembang Api; e) Lokasi Gudang / Denah Gudang; f) Foto Gudang kembang api; g) Data Petugas Keamanan.

3) Persyaratan permohonan rekomendasi Surat Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan kembang api meliputi :

a) Permohonan ditujukan kepada Kapolda u.p. Direktur Intelkam; b) Berita Acara Pemeriksaan Gudang;

/c) Sertifikat........ 84

c) Sertifikat Merk kembang api; d) Surat Keterangan Importir Kemang Api; e) Lokasi Gudang / Denah Gudang; f) Foto Gudang; g) Surat Izin Gudang; h) Data Petugas Keamanan.

4) Persyaratan rekomendasi Pembelian dan Penggunaan kembang api meliputi :

a) Permohonan ditujukan kepada Kapolda u.p. Direktur Intelkam; b) Berita Acara Pemeriksaan kembang api; c) Surat Izin keramaian dari Polda; d) Sertifikat Merk kembang api; e) Asal usul kembang api; f) Daftar Juru Tembak kembang api;

5) Persyaratan rekomendasi pengangkutan kembang api antar Polda

a) Permohonan ditujukan kepada Kapolda u.p. Direktur Intelkam; b) Berita Acara Pemeriksaan kembang api; c) Surat Keterangan sebagai importir kembang api; d) Surat Izin asal usul kembang api; e) Sertifikat Merk kembang api; f) Surat Izin Gudang Kembang Api; g) Surat Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan kembang api;

e. Persyaratan permohonan rekomendasi impor bahan kimia berbahaya (Nitro Celulose / NC) sebagai berikut :

1) Permohonan ditujukan kepada Kapolda u.p. Direktur Intelkam; 2) Angka Pengenal Importir – umum (API-U) dari Departemen Perdagangan; 3) Penunjukan sebagai importir terdaftar Nitro Cellulose dari Dirjen Daglu; 4) Rekomendasi sebagai importir terdaftar Nitro Cellulose dari Kementerian

Pertahanan RI; 5) Persetujuan Impor Nitro Cellulose dari Dirjen Daglu; 6) Hasil analisa Lab.

III. KETENTUAN TAMBAHAN

1. Setiap penyelenggara kegiatan mengajukan permohonan izin kepada Pejabat Kepolisian yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kegiatan dilaksanakan paling lambat :

a. 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan untuk kegiatan yang bersifat lokal. b. 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan untuk kegiatan yang bersifat nasional. c. 21 (dua puluh satu) hari sebelum pelaksanaan untuk kegiatan yang bersifat

internasional.

2. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum pertemuan diselenggarakan pejabat Polri yang berwenang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban atas pemberitahuan yang telah diajukan secara syah, maka dianggap Polri telah mengetahui akan adanya penyelenggaraan pertemuan.

3. Biaya atas Jasa pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis Penerimaan dan Tarif Penerimaan

/ Negara Bukan........ 85

Negara Bukan Pajak pada Polri, biaya penerbitan SKCK ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berlaku sejak tanggal 26 Juni 2010.

4. Guna mengukur kepuasan pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat, disiapkan kotak saran / mekanisme komplen baik melalui SMS ataupun website yang telah tersedia.

5. Permohonan SKLD diajukan kepada Direkur Intelkam Polda setempat / tempat domisili orang asingnya.

6. Permohonan dapat juga diajukan langsung ke Ruang Pelayanan Masyarakat Baintelkam Polri apabila sponsornya berkantor pusat di Jakarta dan atau dalam hal tertentu yang bersifat mendesak.

7. Permohonan STM diajukan kepada Kepala Polsek dan atau Kepala Polres setempat di daerah lokasi orang asing tersebut menginap.

8. Permohonan STM diajukan kepada Kabaintelkam Polri melalui Ruang Pelayanan Masyarakat Baintelkam Polri apabila orang asing tersebut berprofesi sebagai artis.

9. Permohonan SKJ diajukan kepada Direktur Intelkam Polda setempat bagi orang asing yang hanya bepergian dalam satu wilayah Polda tersebut.

10. Permohonan SKJ diajukan kepada Kabaintelkam Polri bagi orang asing yang bepergian melintasi beberapa Propinsi.

11. Biaya atas jasa pelayanan perijinan senjata api, bahan peledak dan kembang api berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis Penerimaan dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Polri yang berlaku sejak tanggal 26 Juni 2010.

12. Pemohon dapat memberi masukan/ saran/ kritikan/ komplain kepada pelaksana perizinan lewat kotak saran yang tersedia di loket pelayanan ataupun melalui sarana informasi baik melalui SMS ataupun Website yang telah disiapkan oleh Polri.

IV. REALISASI PENINGKATAN PELAYANAN :

NO

BENTUK PELAYANAN W A K T U

KET SEBELUM SAAT INI

1. Ijin keramaian dan kegiatan Masyarakat 3 hari 2 hari

2. S K C K 1 hari Bisa ditunggu

3. Rekomendasi SKCK Orang Asing 1 hari Bisa ditunggu

4. STTP : a) Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum (Unras) b) Giat organisasi (Pertemuan, seminar, musyawarah, dll )

1 hari

2 hari

Bisa ditunggu

1 hari

5. S T M 3 hari 1 hari / bisa ditunggu

6. S K J 3 hari 1 hari

7. Mutasi Orang Asing 3 hari 1 hari / bisa ditunggu

/8. EPO.... 86

8. E P O 3 hari 1 hari

9. SKLD 2 bulan 10 hari

10. Rekomendasi Senpi 5 hari 2 hari

11. Surat Angkut Senpi Satpam 5 hari 2 hari

12. Surat ijin penguasaan pinjam pakai Senpi Satpam 5 hari 2 hari

V. PENUTUP

Demikian Standard Operating Procedure (SOP) tentang pelayanan penerbitan Surat Izin Kegiatan Masyarakat, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), SKLD, STM, SKJ, perijinan Senpi, Handak dan Kembang Api, dibuat untuk digunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas.


STANDART OPERASIONAL PROSEDURE ( SOP ) DIREKTORAT INTELKAM POLDA METRO JAYA

I. PENDAHULUAN.

1. Umum.

a. Polri sebagai alat penegak hukum dan penyelenggara keamanan dalam negeri yang memiliki tugas dan fungsi memelihara keamanan, menegakkan hukum serta memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana rumusan tugas pokok Polri sesuai dengan Undang – Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Polri, dituntut untuk mampu mengantisipasi dan menanggulangi berbagai bentuk ancaman Kamtibmas.

b. Dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi birokrasi, diperlukan tata kelola kinerja yang baik, sehingga tercipta ketertiban penyelenggaraan operasional dan admistrasi, meningkatkan kualitas pelayanan serta kelancaran kegiatan operasional Direktorat Intelkam diperlukan Standar operasional dan prosedure (SOP).

c. Perwujudan transparansi dan standarisasi pelayanan dapat dilakukan antara lain melalui

penyusunan strandar pelayanan, untuk menghasilkan pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan maka diperlukan rangkaian Standart Operasional Prosedure (SOP) yang dijadikan sebagai pedoman yang menunjukan apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, siapa yang melakukan dan berapa lama harus diselesaikan.

d. Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) sebagai bentuk pertanggung jawaban

pelaksanaan kegiatan Dit Intelkam Polda Metro Jaya.

2. Dasar a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Peraturan Kapolri Nomor : 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang susunan


c. Peraturan kepala Lembaga Sandi Negara Nomor. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Lembaga Sandi Negara.

d. Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.

e. Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarfi atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri.

f. Keputusan Presiden RI No. 125 Tahun 1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang perubahan

atas keputusan Presiden RI Nomor: 5 Tahun 1988 tentang pengadaan bahan peledak. / g. Surat Keputusan....

2

g. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/816/IX/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Lapangan tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

h. Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/82/II/2004 tanggal 16 Pebruari 2004 tentang buku petunjuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/Polri.

i. Peraturan Kapolri No.Pol.: PK/13/X/2006 tanggal 03 Oktober 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata api Non Organik TNI atau Polri untuk kepentingan olah raga.

j. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 29 April 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.

k. Naskah Sementara Peraturan Kapolri Nomor 544 Tahun 2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengamanan Orang Asing.

l. Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol. : JUKLAP/ 02 /XII/1995 tanggal 29 Desember 1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud. Pembuatan Standart Operasional Prosedure (SOP) untuk memberikan gambaran tentang kegiatan Operasional dan administrasi masing – masing Sub Direktorat, Bagian dan Seksi Dit Intelkam Polda Metro Jaya.

b. Tujuan Sebagai pedoman, langkah – langkah dan prosedur bagi setiap personil Dit Intelkam Polda Metro Jaya dalam melaksanan tugas pokok dan fungsinya.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standart Operasional Prosedure (SOP) Dit Intelkam Polda Metro Jaya meliputi :

a. Standart Operational Prosedure (SOP) Pembentukan dan pembinaan jaringan Intelijen. b. Standart Operational Prosedure (SOP) Penyelidikan Intelijen c. Standart Operational Prosedure (SOP) Pengamanan Intelijen. d. Standart Operational Prosedure (SOP) Penggalangan Intelijen. e. Standart Operational Prosedure (SOP) Subdit I / Bidang Politik f. Standart Operational Prosedure (SOP) Subdit II / Bidang Ekonomi g. Standart Operational Prosedure (SOP) Subdit III / Bidang Sosial Budaya h. Standart Operational Prosedure (SOP) Subdit IV / Bidang Wassendak i. Standart Operational Prosedure (SOP) Subdit V / Bidang POA j. Standart Operational Prosedure (SOP) Subdit VI / Bidang Keamanan Negara k. Standart Operational Prosedure (SOP) Bagian Analis. l. Standart Operasional Prosedur (SOP) Seksi Inteltek. m. Standart Operasional Prosedur (SOP) Seksi Sandi. n. Standart Operasional Prosedur (SOP) Seksi Pelayanan Administrasi (Yanmin)

5. Tata Urut

I. PENDAHULUAN. II. STANDART OPERATIONAL PROSEDURE (SOP) DIT INTELKAM

III. PENUTUP

/ II. STANDART....

3

II. STANDART OPERATIONAL PROSEDURE (SOP) DIT INTELKAM DIT INTELKAM (TERLAMPIR)

III. PENUTUP

Demikian penyusunan Standart Operational Prosedure (SOP) Dit Intelkam Polda Metro Jaya ini dibuat untuk dijadikan pedoman, langkah – langkah dan prosedur dalam kegiatan operasional dan adaministrasi Dit Intelkam Polda Metro Jaya

Jakarta, Nopember 2011

DIREKTUR INTELKAM

Drs. IRLAN, SH KOMISARIS BESAR POLISI NRP 63040912

Paraf :

1. Kasubag Renmin : …..

2. Wadir Intelkam : …..


STANDART OPERASIONAL PROSEDURE ( SOP ) PENGAMANAN INTELIJEN

I. PENDAHULUAN.

1. Umum.

a. Pengamanan perupakan salah satu kegiatan Intelijen dalam rangka manjamin terpeliharanya kondisi Kamdagri yang kondusif dan dinamis dengan cara memperkecil kesempatan dan peluang bagi pihak lain/oposisi yang dapat mengancam dan mengganggu Kamdagri atau dapat menghambat kelangsungan kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan tugas pengamanan Intelijen secara

optimal, maka perlu didukung oleh personel yang profesional, sarana dan prasarana yang memadai, aspek legalitas serta ketentuan-ketentuan / petunjuk yang menyangkut sistem,metode dan teknik yang berlaku bagi penyelenggara kegiatan Pengamanan Intelijen.

c. Guna terlaksananya Pengamanan Intelijen secara berdaya guna dan berhasil guna,

maka di pandang perlu untuk menyusun Standart Opesional Prosedure ( SOP ).

2. Dasar.


b. Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/37/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentangPedoman Intelijen Keamanan di lingkungan Kepolisian Negara Republok Indonesia.


a. Maksud

Untuk menciptakan penyatuan persepsi dan tindakan dalam penyelenggaraan kegiatan pengamanan.

b. Tujuan

Sebagai pedoman dan langkah-langkah bagi setiap personel Intelijen Polri dalam melaksanakan kegiatan Pengamanan Intelijen.

5 Tata Urut

BAB I : PENDAHULUAN BAB II : PELAKSANAAN BAB III : PENUTUP

/II.PELAKSANAAN........

2 II. PELAKSANAAN

1. Sasaran

Sasaran pengamanan Intelijen meliputi :

a. Terhadap orang b. Terhadap Benda c. Terhadap Kegiatan d. Terhadap Bahan Keterangan e. Terhadap Tempat/Lokasi

2. Bentuk pengamanan meliputi : a. Pengamanan Langsung

Merupakan kegiatan pengamanan yang secara fisik dilakukan oleh personel Intelijen terhadap objek atau sasaran pengamanan.

b. Pengamanan Tidak Langsung Awal kegiatan pengamanan yang dilaksanakan dengan melakukan pengecekan, pengawasan dan pemeriksaan secara administratif.

3. Mekanisme pengamanan Intelijen a. Menyelenggarakan pengumpulan bahan keterangan terhadap sasaran

pengamanan Intelijen yang menyangkut organisasi, metode, taktik dan teknik, kemampuan dan kelemahan.

b. Membuat rencana pengamanan Intelijen. c. Melaksanakan kegiatan untuk mempersiapkan personel, sarana dan prasarana

pendukung dan pengarahan pelaksanaan pengamanan Intelijen. d. Melaksanakan pengawasan da pengendalian mulai dari proses perencanaan

sampai dengan pelaksanaan. e. Melaksanakan analisa evaluasi f. Memanfaatkan teknologi Intelijen yang disesuaikan dengan kegiatan pengamanan

dan sasaran pengamanan.

4. Pengamanan terhadap VVIP / VIP a. Tujuan

Untuk mewujudkan rasa aman baik fisik dan psikis dengan memberikan perlindungan dan penyelamatan objek dan sasaran dari segala bentuk ancaman dan gangguan.

b. Sasaran 1) Pribadi VVIP / VIP dan keluarga 2) Kegiatan VVIP / VIP dan keluarga 3) Rumah tinggal/penginapan 4) Tempat kerja/kantor 5) Sarana Transportasi yang digunakan 6) Route yang dilalui

c. Tehnik dan Taknik 1. Melakukan pengumpulan data awal untuk mengetahui : keadaan

objek/sasaran,keadaan lingkungan,persoalan yang menimbulkan ancaman.

2/ Pengananan......... 3

2. Pengamanan pribadi objek/sasaran dilakukan dengan penyiapkan ADC (Ajudan) dan pengamanan melekat.

3. Pengamanan dengan melakukan sterilisasi lokasi kegiatan dan pengawalan route dari dan menuju ke lokasi.

4. Mengawasi dan menjaga keamanan tempat-tempat yang akan atau mungkin digunakan oleh VVIP/VIP seperti : toilet, tempat istirahat/rias tidak boleh digunakan oleh orang lain.

5. Pengamanan terhadap objek Vital Nasional dan Instalasi Pemerintah

a. Tujuan Terwujudnya rasa aman terhadap perorangan ( secara fisik dan psikis) dan instalasi di lingkungan nya sehingga percipta kegiatan produksi dan distribusi secara tertib.

b. Sasaran : 1) Bangunan fisik dan sarana prasarana a) Bangunan fisik (1) Gedung dan bangunan strategis (2) Pertambangan dan Telekomunikasi (3) Perusahaan Air Minum dan BBM (4) Energi/pembangkit tenaga listrik (5) Industri strategis

b) Sarana dan prasarana (1) Alat peralatan (2) Bahan baku/bahan utama (3) Instalasi (4) Saluran pembuang/limbah (5) Transportasi

3) Are objek vital/objek vital Nasional 4) Perorangan

a) Manager (unsur pimpinan) b) Tenaga kerja.karyawan c) Keluarga d) Tamu

5) Kegiatan/hasil produksi dan distribusi

c. Teknik dan taktik 1) Terhadap sasaran bangunan fisik/sarana dan prasarana objek vital/objek

vital nasional a) Melakukan deteksi terhadap ancaman fisik terutama usaha-usaha

sabotase yang berasal dari dalam dan luar objek/objek vital. b) Mencegah dan menggagalkan setiap kegiatan

sabotase/pengrusakan dan aksi teror bom terhadap bangunan fisik. c) Mencegah dan menghindari akibat dan kerugian bagi bangunan

fisik.

2) Terhadap sasaran area di lingkungan objek vital/objek vitan Nasional a) Mendeteksi sedini mungkin kemungkinan terciptanya potensi

gangguan.

b) Memberikan........

4

b) Memberikan masukan menyangkut desain dan penyempurnaan efektifitas sistem pengamanan meliputi kebutuhan personel,sarana dan prasarana berdasarkan hasil hasik deteksi Intelijen.

3) Terhadap sasaran perorangan di lingkungan objek vital/objek vital

Nasional. a) Melakukan deteksi dini untuk menemukan dan mengidentifisir

setiap kegiatan atau tindakan yang dapat membahayakan dan merugikan personel/perorangan.

b) Mencegah dan menggagalkan setiap kegiatan penggalangan/subversi lawan yang ditujukan terhadap perorangan.

c) Mencegah dan menghindarkan bahaya dan kerugian bagi perorangan.

d) Mengikuti perkembangan di kalangan personel/perorangan. e) Mengefektifkan pengawasan terhadap orang asing yang berkerja

di objek tersebut.

5) Terhadap sasaran kegiatan/hasil produksi dan distribusi. a) Melakukan deteksi sedini mungkin terhadap perkembangan situasi

dan kondisi yang menyangkut proses/kegiatan maupun hasil produksi dan distribusi.

b) Mencegah dan menggagalkan usaha-usaha perbuatan dan tindakan penyimpangan (penimbunan,pencurian) dari pihak tertentu yang dapat mengganggu operasional.

c) Mengawasi terhadap mekanisme pemasukan,pendistribusian,penyimpangan dan penggunaan bahan peledak.

d) Menemukan dan mengungkap setiap kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu dan merugikan kegiatan penyaluran hasil produksi dengan pengumpulan baket melalui teknik wawancara,interogasi dan penelitian.

6. Pengamanan senjata api, bahan peledak dan bahan berbahaya.

a. Tujuan.

Terhindarnya peredaran senjata api dan bahan peledak non organik TNI/Polri serta bahan berbahaya lainya secara ilegal di kalangan masyarakat mulai dari import/eksport, pembelian/penjualan, pemilikan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan dan pemusnahan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun pengawasan tidak langsung dalam bentuk pengawasan administratif.

b. Sasaran

1) Kegiatan produksi, senjata api dan bahan peledak non organik TNI/Polri serta bahan berbahaya lainya.

2) Kegiatan eksport/import senjata api dan bahan peledak non organik TNI/Polri serta bahan berbahaya lainya.

/ 3) Kegiatan.......

5

3) Kegiatan perdagangan senjata api dan bahan peledak non organik TNI/Polri serta bahan berbahaya lainya.

4) Kegiatan kepemilikan senjata api dan bahan peledak non organik TNI/Polri serta bahan berbahaya lainya.

5) Kegiatan penyimpanan senjata api dan bahan peledak non organik TNI/Polri serta bahan berbahaya lainya.

6) Kegiatan pengangkutan senjata api dan bahan peledak non organik TNI/Polri serta bahan berbahaya lainya.

7) Kegiatan penggunaan senjata api dan bahan peledak non organik TNI/Polri serta bahan berbahaya lainya.

8) Kegaiatn pemusnahan senjata api dan bahan peledak non organik TNI/Polri serta bahan berbahaya lainya

c. Teknik dan taktik 1) Deteksi a) Mendeteksi kegiatan penggunaan senjata api, bahan peledak dan bahan

berbahaya lainya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Mendeteksi kegiatan produksi/pembuatan senjata api dan bahan peledak secara gelap (ilegal).

c) Mendeteksi kegiatan perdagangan gelap senjata api dan bahan peledak serta bahan berbahaya lainya dari luar negeri.

d) Mendeteksi kegiatan kelompok ekstrim/separatis teroris dengan menggunakan senjata api dan bahan peledak secara gelap (ilegal).

e) Mendeteksi kegiatan penyelundupan senjata api dan bahan peledak serta bahan berbahaya lainya dari luar negeri.

f) Mendeteksi kegiatan penggunaan senjata api, bahan peledak untuk kepentingan lain yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pengamanan langsung/secara fisik dilakukan oleh personel Intelijen terhadap

sasaran pengamanan dan pengamanan secara tertutup.

a) Melakukan pengamanan dalam pembuatan/produksi bahan peledak non organik TNI/Polri.

b) Melakukan pengamanan dalam pengangkutan bahan peledak non organik TNI/Polri.

c) Melakukan pengamanan dalam penyimpanan bahan peledak non organik TNI/Polri.

d) Melakukan pengamanan dalam penyimpanan bahan peledak non organik TNI/Polri peruntukan olah raga (Perbakin).

e) Melakukan pengamanan dalam penggunaan bahan peledak non organik TNI/Polri.

f) Melakukan pengamanan dalam kegiatan pemusnahan senjata api dan bahan peledak non organik TNI/Polri yang sudah tidak layak pakai (kadaluarsa).

/ 3) Pengamanan.........

6 3) Pengamanan tidak langsung/tersamar dalam bentuk

pengamanan/pengawasan administratif terhadap perijinan senjata api, bahan peledak dan bahan berbahaya lainya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PENUTUP

Demikian penyusunan Standart Operasional Prosedure (SOP) Pengamanan Dit Intelkam Polda Metro Jaya yang meliputi tujuan pengamanan, sasaran pengamanan dan teknik dan taktik pengamanan ini dibuat untuk dijadikan bahan masukan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan.

STANDART OPERASIONAL PROSEDURE (SOP) PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN JARINGAN INTELIJEN

STANDART OPERASIONAL PROSEDURE (SOP) SEKSI YANMIN

Sop Dit Intelkam Polda Metro Jaya

Documents

Transcript of Sop Dit Intelkam Polda Metro Jaya