paparan paten.ppt

8/11/2019 paparan paten.ppt

1/33

KEBIJAKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERIDALAMPENERAPAN PELAYANAN ADMINISTRASI

TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI DAERAH

OLEH :

A. SIRAJUDDIN NONCI

DIREKTUR DEKONSENTRASI DAN KERJASAMA

DITJEN PUM - KEMDAGRI

DISAMPAIKAN PADA ACARA :

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN

ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)


2/33

PROVINSI KAB KOTA KEC KEL DESA Luas Wilayah (km2) Jumlah Penduduk

33 Provinsi 399 98 6.694 8.216 69.249 1.910.931,32 259.940.857


3/33

PELAYANAN PUBLIK

(Berdasarkan UU No.25 Th.2009)

Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangkapemenuhan kebutuhanpelayanan sesuai denganperaturan perundang-undangan bagi setiap

warga negara dan penduduk atas barang, jasa,dan/atau pelayanan administratif yangdisediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.


4/33

1. Kepentingan umum;2. Kepastian hukum;

3. Kesamaan hak;

4. Keseimbangan hak dan kewajiban;

5. Keprofesionalan;6. Partisipatif

7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

8. Keterbukaan;

9. Akuntabilitas;

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;

11. Ketepatan waktu; dan

12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Asas asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik(Pasal 4, UU 25/2009)


5/33

Pegawai Negeri sebagai Aparatur Penyelenggara

Pelayanan PublikPegawai Negeri berkedudukan sebagai

unsur Aparatur Negara yang bertugasuntukmemberikan pelayanankepada

masyarakat secara profesional, jujur,

adil, dan merata dalam

penyelenggaraan Tugas Negara,Pemerintahan, dan Pembangunan.

Pasal 3 ayat (14) PP Nomor 53 Tahun 2010Setiap PNS wajib: memberikan pelayanan sebaikbaiknyakepada masyarakat

Pasal 4 ayat (10) PP Nomor 53 Tahun 2010Setiap PNS dilarang: Melakukan suatu tindakanatau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat

menghalangi atau mempersulitsalah satu pihakyang dilayani sehingga mengakibatkan kerugianbagi yang dilayani


6/33

Pelayanan Publik Dalam koridor

UU 32 Thn 2004

penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan antara lain untukmempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melaluipeningkatan pelayanan.

Pelayanan Publik bagi daerah antara lain diatur dalam UU 32 thn2004, pasal 11 ayat 3 & 4:

ayat (3):Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahandaerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimanadimaksudkan pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusanpilihan

Ayat (4):

Penyelenggaran urusan pemerintahan yang bersifat wajib yangberpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secarabertahap dan ditetapkan oleh pemerintah.


7/33

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN

PILIHAN

1. kelautan dan

perikanan;

2. pariwisata;

3. pertanian;

4. kehutanan;

5. energi dan

sumberdayamineral;

6. perdagangan;

7. perindustrian;

dan8. transmigrasi.

1. Pendidikan;

2. kesehatan;3. lingkungan hidup;

4. Pekerjaan umum;

5. ketahanan pangan;

6. kependudukan dan

pencatatan sipil;

7. keluarga berencana;

8. sosial;

9. tenaga kerja;

10. ketentraman dan

ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat;

dan

11.perlindungan anak;

12.perumahan

13.Perhubungan

WAJIB

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Pasal 22

1. penataan ruang;

2. pertanahan;3. pembangunan daerah;

4. koperasi, usaha kecil, dan

menengah;

5. penanaman modal;

6. kepemudaan dan olah raga;

7. pemberdayaan masyarakat;

8. pemberdayaan perempuan;

9. statistik;10.persandian;

11.kebudayaan;

12.Perpustakaan;

13.kearsipan; dan

14.Kawasan Perbatasan Antar

Negara15.komunikasi dan informatika

tidak berkaitan denganpelayanan dasar

berkaitan denganpelayanan dasar
http://c/DATA/KEG%202012/DRAF%20RUU%20REV%2032%20-%202%20Sept%202010/DRAFT%20RUU%20REV%2032%20-%202%20Sept%202010%20(timus%2010.00)%20clean.dochttp://c/DATA/KEG%202012/DRAF%20RUU%20REV%2032%20-%202%20Sept%202010/DRAFT%20RUU%20REV%2032%20-%202%20Sept%202010%20(timus%2010.00)%20clean.dochttp://c/DATA/KEG%202012/DRAF%20RUU%20REV%2032%20-%202%20Sept%202010/DRAFT%20RUU%20REV%2032%20-%202%20Sept%202010%20(timus%2010.00)%20clean.doc


8/33

OTDADAERAHPROV/KAB/KOTA

SPM

U

R

U

S

AN

W

A

J

I

B

AKUNTABEL, EFEKTIF

EFISIEN, EKONOMIS

KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT

KERJASAMA

DAERAH

UPAYA

STRATEGIS

AKSES PARTISIPASI

PEMBERDAYAANMUTU

VII. URUSAN WAJIB DAN SPM

PELAYANAN PUBLIK


9/33

Pelayanan Publik di Indonesia

Baik Kuantitas (Akses), maupun Kualitaspelayanan publik masih buruk (belummemadai) baik dilihat dari kebutuhanmasyarakat maupun dari standard yang ada(jika sudah ditetapkan).


10/33

Mengapa masyarakat kecewa?

PelayananBuruk 68%

Monopoli 1%

Tidak ada alasan 3%

Sarana prasarana 5%

Pembanding 9%

Produk Buruk 14%

Sumber : Ombudsman R


11/33

PERAN KECAMATAN DALAM REFORMASI

BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK

Sebagai MESIN PERUBAHAN (Engine of Reform):

Penggerak dan mengerakkan perubahan.

Sebagai QUICK WINS Pemerintah Kabupaten/Kota:Pelaku langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang

mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi.

Sebagai Pengendali dan Pusat Pelayanan Wil. Kecamatan:

Sebagai pengendali berbagai unit pelayanan di kecamatan dan

melaksanakan pelayanan berdasarkan pelimpahan kewenangan

Bupati/Walikota.


12/33

PEL Y N N DI KEC M T N

Pelayanan di kecamatan masih banyak dikeluhkan,relatif belum optimal dan pengaturan kerja stafkurang efisien

Kecamatan = wajah pemerintah daerah (Baikburuknya kecamatan mencerminkan kualitaskinerja pemerintah daerah)

Diperlukan pembenahan untuk meningkatkankualitas pelayanan kecamatan.


13/33

PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN DI KECAMATAN

PATEN

POLICY PROSEDUR PERSONIL ORGANISASI


14/33

PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU

KECAMATAN ( P A T E N )

Merupakan inovasi manajemen dlm rangkamendekatkan, mempermudah, danmempercepat pelayanan administrasi

perijinan/non perijinan di tingkat Kecamatanutamanya bagi Kecamatan yg letaknya jauh darikantor Kab./Kota dan sulit dijangkau karenafaktor kondisi geografis dan infrastruktur jalan yg

belum memadai.


15/33

DASAR PELAKSANAAN

UU No. 32 Th. 2004 ttg Pemerintahan Daerah,

salah satu tugas camat adalah melaksanakan pelayanan masyarakatyg menjadi ruang lingkup tugasnya atau yg belum dapatdilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

UU No. 25 Th. 2009 ttg Pelayanan Publik.Pasal 9 ayat (1), Dlm rangka mempermudah penyelenggaraanberbagai bentuk pelayanan publik, dpt dilakukan penyelenggaraan

sistem pelayanan terpadu. PP No. 38 Th. 2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab./KotaPasal 7 Ayat 1 .... urusan pemerintahan yg wajib diselenggarakanoleh pemda provinsi dan pemda kab./kota, berkaitan dgn pelayanandasar.

PP No. 19 th. 2008 ttg Kecamatan,Tugas camat meliputi... Melakukan perencanaan kegiatan pelayanankepada masyarakat di kecamatan dan melakukan percepatanpencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;


16/33

Permendagri No. 24 Th. 2006 ttg Pedoman PenyelenggaraanPelayanan Terpadu Satu Pintu; Penyelenggaraan pelayanan terpadu satupintu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualias dan memberikanakses yang lebih luas kepada masyarakat

Permendagri No.4 Tahun 2010 ttg Pedoman Pelayanan AdministrasiTerpadu Kecamatan (PATEN)Seluruh Kecamatan telah menerapkan PATEN selambat-lambatnyapada tahun 2014

Kepmendagri No.138-270 Tahun 2010 ttg Petunjuk Teknis PedomanPelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan PATEN SE Mendagri No. 100/121/PUM tgl 3 Feb 2009 ttg Upaya Strategis

Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah SE Mendagri No. 318/312/PUM tgl 28 Feb 2011 ttg Penerapan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

SE Mendagri No. 138/113/PUM tgl 13 Januari 2012 ttg PercepatanPenerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) diDaerah

Lanjutan.


17/33

JIWA/RUH/POLITIK HUKUM

PERMENDAGRI No. 4/2010 TENTANG PATEN

1. Spirit: how to serve

(Permendagri tentang Paten mengandung banyaknilai-nilai/spirit menuju tata kelola pemerintahan

yang baik)2. Secara kelembagaan: mendekatkan pelayanan kepada

masyarakat

3. Kecamatan menjadi simpul pelayanan

4. Kecamatan bekerja sistematis: Plan, Do, See.


18/33

PELAYANAN DI KECAMATAN

SEBELUM PATEN

Birokrasi berbelit-belit

Monoton, tidak kreatif dan tidakinovatif

Lama dan tidak ada kepastianwaktu

Pungli & biaya tidak jelas

SETELAH PATEN

Mudah, cepat, transparan,

nyaman

Waktu, biaya jelas & pasti

Dijamin tidak ada pungli No Highcost


19/33

XVI. PERSYARATAN PATEN1. Substantif,yakni : pendelegasian sebagian wewenang bupati/ walikota kepada camat, yg

meliputi bidang perijinan dan non perijinan. Pendelegasian ditetapkan dengan Peraturan

Bupati/Walikota dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan.

2. Administratif,yang meliputi ; STANDAR PELAYANANdan URAIAN TUGAS PERSONILKECAMATAN.

Standar pelayanan, mencakup : jenis pelayanan, persyaratan pelayanan,proses/prosedur pelayanan, pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan,

waktu pelayanan; dan biaya pelayanan.

Standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan diatur dengan Peraturan

Bupati/Walikota.3. Teknis :

sarana prasarana: loket/meja pendaftaran; tempat pemrosesan berkas; tempatpembayaran; tempat penyerahan dokumen; tempat pengolahan data dan informasi;tempat penanganan pengaduan; tempat piket; ruang tunggu; dan perangkatpendukung lainnya.

pelaksana teknis(PNS di Kecamatan) : petugas informasi, petugas loket/penerimaberkas; petugas operator komputer; petugas pemegang kas; dan petugas lain sesuaikebutuhan.


20/33

PERSYARATAN

SUBTANTIF

TEKNIS

ADMINISTRATIF

PENETAPAN

BUPATI/WALIKOTA

PEMBENTUKAN

TIMTEKNIS

PEMBINAANDAN

PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN

PATEN

TAHAPAN PENERAPAN PATEN


21/33

ASPEK PERCEPATAN PENERAPAN PATEN

DI DAERAH

1. Penyiapan Aturan

2. Penyiapan struktur

3. Membangun budaya baru4. Penyiapan sarana-prasarana


22/33

LANGKAH 1 : PENYIAPAN ATURAN

Kabupaten/Kota, Susun :

1. Peraturan KDH Tentang Pendelegasian Wewenang

2. Peraturan KDH tentang Standar Pelayanan

3. Peraturan KDH tentang Uraian Tugas PersonilKecamatan

4. Keputusan KDH tentang Penetapan Kecamatan sbgPenyelenggara Paten

5. Keputusan KDH tentang Tim Teknis Paten


23/33

LANGKAH 2: PENYIAPAN STRUKTUR

Siapkan:

1. Personil untuk tim teknis dan tim pelaksana.

penuhi asas: the right man, on the right time, onthe right place

2. Money follow function

3. Structure follow function

LANGKAH 3:


24/33

LANGKAH 3:

MEMBANGUN BUDAYA KERJA

Lakukan:

1. Share vision: membangun visi bersama

2. Spirit of change: perubahan sikap mental3. Terapkan reward dan punishment

4. Partisipasi aktif pemohon layanan

5. Semangat keterbukaan: bangun sistem informasi dan

sebarluaskan informasi

LANGKAH 4 :


25/33

LANGKAH 4 :

PENYIAPAN SARANA-PRASARANA

Siapkan:

1. Loket/meja pendaftaran2. Tempat memproses berkas3. Tempat pembayaran

4. Tempat penyerahan dokumen5. Tempat pengolahan data6. Tempat penanganan pengaduan7. Tempat piket8. Ruang tunggu9. Perangkat pendukung lain yang diperlukan


26/33

GUBERNUR SELAKU WKL PEMERINTAH

PUSAT :

1. Melakukan pemantauan pelaksanaan Patenuntuk dilaporkan kepada pemerintah pusat.

2. Mengadakan kompetisi pelaksanaan Paten antarkecamatan dalam satu provinsi, diikuti denganpemberian reward and punishment yangproporsional.


27/33

KONKLUSI: PERCEPATAN PATEN

KESUKSESAN PATEN MEMERLUKANKOMITMEN BERSAMA:

- Kepala Daerah- Tim Teknis

- Tim Pelaksana/Tim Kecamatan


28/33

Amanat Presiden

Mulai hari ini saya mengajak lembaga negara dan swasta,baik di pusat maupun daerah, untuk menggunakan moto:

permudahlah semua urusanJangan dihidupkan lagi seloroh atau cemooh di masa lalu

yang mengatakan, kalau bisa dipersulit kenapadipermudah. Itu harus dihentikan.

(Presiden SB Yudhoyono, Semarang, 8 Maret 2006)

XIX BEBERAPA CONTOH DAERAH


29/33

XIX. BEBERAPA CONTOH DAERAH

YG TELAH MENERAPKAN PATEN

Ruang TungguLoket Pelayanan

Meja Pelayanan


30/33

KAB. BINTAN, KEP. RIAU

KEC. GUNUNG KIJANG

KEC. BINTAN UTARAKEC. KUALA LOBAM

KEC. SERI KUALA LOBAM


31/33

KABUPATEN SIAK, RIAU


32/33

PROVINSI ACEH

kec. Bandar Baru

Kec. TenggulunKec. Silih Nara

kec. Bendahara

KAB. ACEH BESARKAB. PIDIE JAYA

KAB. ACEH TENGAH KAB. ACEH TAMIANG

KAB. BIREUEN

Kec. Peulimbang

Kec. PeusanganSiblah Krueng


33/33

Terimakasih

paparan paten.ppt

Documents

Transcript of paparan paten.ppt