PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF...

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF MAQA<S}ID AL-SYARI@’AH

(Studi Putusan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS Sampai Dengan

Putusan Nomor 83 PK/AG/2017)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

IQBAL FARISI

NIM: 11150440000031

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2019 M / 1440 H

ii

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF MAQA<S}ID AL-SYARI@’AH

(Studi Putusan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS Sampai Dengan

Putusan Nomor 83 PK/AG/2017)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

IQBAL FARISI

Nim: 11150440000031

Dibawah Bimbingan:

Dr. Hj. AZIZAH, M.A.

NIP. 196304091989022001

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2019 M / 1440 H

v

ABSTRAK

Iqbal Farisi. Nim 11150440000031. PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM

PERSPEKTIF MAQA<S}ID AL-SYARI@’AH (Studi Putusan Nomor

981/Pdt.G/2013/PA JS Sampai Dengan Putusan Nomor 83 PK/AG/2017). Program

Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1440 H/2019 M. (xv halaman,

85 halaman).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim

dalam pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS, lalu

bagaimana jika hasil putusan tersebut ditinjau dari perspektif Maqa<s}id al-Syari>’ah,

dan bagaimana perbandingan pertimbangan hakim Tingkat Pertama sampai Tingkat

Peninjauan Kembali dalam hal pembagian harta bersama.

Jenis Penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif yaitu jenis

penelitian yang bertujuan untuk menemukan konsep dan teori, dan kepustakaan

(library research) yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-

undangan, serta tulisan-tulisan para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang

diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama pada Putusan Nomor

981/Pdt.G/2013/PA JS, tidak memandang dari segi yuridis, akan tetapi melalui segi

filosofis dan sosiologis, dengan menetapkan pembagian harta bersama untuk

Tergugat sebesar 2/3 bagian, sementara Penggugat hanya mendapatkan 1/3 bagian.

Apabila hasil Putusan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS ditinjau dari perspektif Maqa<s}id

al-Syari>’ah, maka putusan tersebut sudah sesuai dengan prinsip Maqa<s}id al-Syari>’ah,

karena pertimbangan hakim tersebut didasarkan atas prinsip keadilan dan

kemaslahatan antara para pihak yang bersengketa. Perbandingan pertimbangan hakim

dalam perkara ini yaitu hakim di Tingkat Pertama mengutamakan keadilan sosial,

sedangkan hakim di Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali lebih

mengutamakan keadilan formil.

Kata Kunci : Harta Bersama, Maqa<s}id al-Syari>’ah, Putusan, Hakim.

Pembimbing : Dr. Hj. Azizah, M.A.

Daftar Pustaka : 1958 s.d 2019 M

vi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada

Tuhan semesta alam, Allah SWT. Sebuah kesyukuran yang mendalam atas segala

nikmat, ma‟unah, hidayah serta karunia Allah kepada kita semua khususnya kepada

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul “Pembagian

Harta Bersama Dalam Perspektif Maqa<s}id al-Syari>’ah (Studi Putusan Nomor

981/Pdt.G/2013/PA JS Sampai Dengan Putusan Nomor 83 PK/AG/2017). Shalawat

serta salam tak lupa penulis curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW,

yang telah membawa ummatnya menuju jalan yang lurus dan yang diridhoi oleh

Allah SWT.

Penulis amat terharu, bersyukur dan gembira sekali, karena telah

menyelesaikan tugas akhir dalam jenjang pendidikan S1 ini, sehingga bisa

memperoleh gelar Sarjana Hukum lulusan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta. Penulis juga meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila

skripsi ini kurang berkenan bagi para pembaca, karena penulis menyadari bahwa

skripsi penulis jauh dari kata kesempurnaan.

Perlu diketahui bahwa selama penulis masih di bangku perkuliahan sampai

pada tahap akhir ini yakni penulisan skripsi, penulis mendapatkan banyak pendidikan,

arahan, bantuan, masukan, serta dukungan yang luar biasa dari para pihak, oleh

karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya

kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Umar Lubis, M.A., Rektor Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, M.A., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta berikut para wakil

Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Hukum.

vii

3. Dr. H. Abdul Halim, M.Ag., dan Indra Rahmatullah, S.HI., M.H., selaku

Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Sekretaris Program Studi Hukum

Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, atas jasa-jasa beliau berdualah yang

membuat penulis bersemangat untuk menjadi mahasiswa yang unggul dan

bermanfaat, selalu mendukung penulis di tengah-tengah kesibukannya serta

memotivasi penulis untuk secepatnya memyelesaikan penyusunan skripsi ini.

4. Dr. H. Ahmad Juaini Syukri, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik yang

tak kenal lelah membimbing penulis serta mendampingi penulis dengan

penuh keikhlasan dan kesabaran sampai pada tahap semester akhir di

Fakultas Syariah dan Hukum tercinta ini, khususnya pada penyelesaian

skripsi penulis, sekaligus juga sebagai dosen penguji I pada skripsi ini. Dan

juga kepada bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag., sebagai dosen penguji II

skripsi penulis, yang telah memberikan masukan, kritikan, dan saran-saran

yang bermanfaat kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

5. Dr. Hj. Azizah, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis, yang selalu

membimbing penulis dengan penuh kesabaran di tengah kesibukan yang

beliau hadapi, memberikan arahan serta masukan yang sangat positif untuk

perumusan dan penyusunan skripsi ini, sehingga merupakan suatu

kebanggaan tersendiri bagi penulis karena telah dibimbing oleh orang hebat

seperti beliau.

6. Kedua orang tua penulis, ayahku tercinta Ahmad Bisri, S.H., M.H., dan ibuku

tersayang Yulistya Afnita, terima kasih atas kasih sayangmu yang tiada tara,

pengertianmu yang sangat membuatku bahagia, doa-doamu tiap malam,

dukunganmu yang luar biasa ketika Ananda sedang jatuh terpuruk, serta

didikanmu selama ini, sehingga karena kalian berdualah Ananda terinspirasi

untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada kakak-kakaku tercinta Ayu Mika Sherila, Sandika Madya Akbar,

Eman Ratman. Adikku tersayang Muhammad Firza Adam, yang selalu

viii

menyemangati penulis dan mengingatkan penulis untuk menjadi pribadi yang

lebih baik kedepannya khususnya dukungan untuk pembuatan skripsi ini.

8. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah mendidik penulis dan

memberikan keilmuannya sehingga skripsi ini dapat tuntas.

9. Keluarga Besar Ahmad Sariyadi dari Ayahku, dan Keluarga Besar Ahmad

Suhaimi dari ibuku, saudara-saudaraku, pakde dan budeku, sepupu-sepuku

yang sangat penulis cintai dan penulis banggakan.

10. Teman-teman Alumni Gontor, para Asatidz khususnya angkatan 2013 yang

selalu menemani hari-hari penulis dan menyemangati penulis. Tak lupa pula

Sahabat-sahabat Hukum Keluarga 2015 penulis yakni, Lutfi Zakaria, Ilham

Ramdani, Noufal Arif, Rizki Pangestu, Irwan Hidayat, Ariyal, Aza, Imam M,

Caraka, Ei, Amir, Roby, Salam, Helmy, Kisai, Amlan, Maulvy, Akbar, Abu,

Ihfal, Suparman, Winanda, Kahfil Waro, Novia, Diana, Tyas, Sinta, Fatma,

Annabel, Anita, Anis, Puput, Suci, Aida, Lely, Wiwi, Isti, Ila, Vania, Najib,

Ali Haidar, dan masih banyak lagi teman-teman penulis yang tidak tercantum

namanya disini, terima kasih atas dukungan kalian selama ini, kalian terbaik!

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT membalas jasa-jasa mereka,

kebaikan mereka, dan melindungi mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak,

Amiin! Semoga skripsi ini membawa berkah dan banyak manfaat bagi para pembaca

walaupun masih banyak kekurangan dan belum sempurna, karena kesempurnaan

hanya milik Allah SWT. Wallahu a‟lam bi al-Showab.

Jakarta, 15 April 2019

Iqbal Farisi

ix

PEDOMAN TRANSLITERASI

Hal yang dimaksud dengan transliterasi adalah alih aksara dari tulisan asing

(terutama Arab) ke dalam tulisan Latin. Pedoman ini diperlukan terutama bagi

mereka yang dalam teks karya tulisnya ingin menggunakan beberapa istilah Arab

yang belum dapat diakui sebagai kata bahasa Indonesia atau lingkup masih

penggunaannya terbatas.

a. Padanan Aksara

Berikut ini adalah daftar akasara Arab dan padanannya dalam aksara Latin:

Huruf Arab Huruf Latin Keterangan

Tidak Dilambangkan ا

B be ب

T te ت

Ts te dan es ث

J je ج

h} ha dengan garis bawah ح

Kh ka dan ha خ

D de د

Dz de dan zet ذ

R Er ر

x

Z zet س

S es س

Sy es dan ye ش

s} es dengan garis bawah ص

d} de dengan garis bawah ض

t} te dengan garis bawah ط

z} zet dengan garis bawah ظ

koma terbalik diatas hadap ‘ ع

kanan

Gh ge dan ha غ

F ef ف

Q Qo ق

K ka ك

L el ل

M em م

N en ن

W we و

H ha ه

xi

apostrop ‘ ء

Y Ya ي

b. Vokal Pendek dan Vokal Panjang

Vokal Pendek Vokal Panjang

_____ ______ = a ىا = a>

_____ ______ = i ىي = i>

_____ ______ = u ىو = u>

c. Diftong dan Kata Sandang

Diftong Kata Sandang

al = )ال( ai = __ أ ي

al-sh = )الش( aw = __ أ و

-wa al = )وال(

d. Tasydid (Syaddah)

Dalam alih aksara, syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf, yaitu

dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah. Tetapi, hal ini tidak berlaku

jika huruf yang menerima tanda syaddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti

oleh huruf-huruf syamsiyyah. Misalnya: al-Syuf‟ah, tidak ditulis asy-syuf‟ah

e. Ta Marbutah

Jika ta marbutah terdapat pada kata yang berdiri sendiri (lihat contoh 1) atau

diikuti oleh kata sifat (na‟t) (lihat contoh 2), maka huruf ta marbûtah tersebut

dialihaksarakan menjadi huruf “h” (ha). Jika huruf ta marbûtah tersebut diikuti

xii

dengan kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihasarakan menjadi huruf “t” (te)

(lihat contoh 3).

Kata Arab Alih Aksara

syarî „ah شزيعة

al- syarî „ah al-islâmiyyah الشزيعة اإلسال مية

Muqâranat al-madzâhib مقارنة المذا هة

Beberapa ketentuan lain dalam EYD juga dapat diterapkan dalam alih aksara

ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring atau cetak tebal. Berkaitan

dengan penulisan nama, untuk nama-nama yang berasal dari dunia Nusantara sendiri,

disarankan tidak dialihaksarakan meski akar kara nama tersebut berasal dari Bahasa

Arab. Misalnya: Nuruddin al-Raniri, tidak ditulis Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

Istilah keislaman (serapan): istilah keislaman ditulis dengan berpedoman

kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagai berikut contoh:

No Transliterasi Asal Dalam KBBI

1 Al-Qur‟a>n Alquran

2 Al-H}adi>th Hadis

3 Sunnah Sunah

4 Nas{ Nas

5 Tafsi>r Tafsir

6 Fiqh Fikih

Dan lain-lain (lihat KBBI)

xiii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................ii

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ....................................... iii

LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................................ iv

ABSTRAK .................................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ................................................................................................. vi

PEDOMAN TRANSLITERASI ................................................................................ ix

DAFTAR ISI ............................................................................................................. xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .................................................................... 1

B. Identifikasi Masalah ........................................................................... 3

C. Pembatasan Masalah .......................................................................... 4

D. Perumusan Masalah ........................................................................... 4

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .......................................................... 5

F. Kajian (Review) Studi Terdahulu ....................................................... 5

G. Metode Penelitian .............................................................................. 7

H. Sistematika Penulisan ........................................................................ 9

BAB II HARTA BERSAMA DAN MAQA<S}ID AL-SYARI@’AH

A. Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama ........................................................... 10

2. Dasar Hukum Harta Bersama ...................................................... 15

3. Tata Cara Pembagian Harta Bersama .......................................... 17

4. Penyelesaian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan ........ 18

xiv

B. Maqa<s}id al-Syari>’ah

1. Pengertian Maqa<s}id al-Syari>’ah .................................................. 20

2. Dasar Hukum Maqa<s}id al-Syari>’ah ............................................. 23

3. Kedudukan Maqa<s}id al-Syari>’ah ................................................. 25

4. Metode Penetapan Maqa<s}id al-Syari>’ah ...................................... 28

BAB III STUDI PUTUSAN NOMOR 981/Pdt.G/2013/PA JS SAMPAI

DENGAN PUTUSAN NOMOR 83 PK/AG/2017

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor

981/Pdt.G/2013/PA JS

1. Duduk Perkara ............................................................................. 32

2. Pertimbangan Hakim ................................................................... 35

3. Amar Putusan .............................................................................. 45

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor

57/Pdt.G/2015/PTA JK

1. Duduk Perkara ............................................................................. 47


3. Amar Putusan ............................................................................... 52

C. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor

378/K/AG/2016

1. Duduk Perkara ............................................................................. 54


3. Amar Putusan ............................................................................... 59

D. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor

83/PK/AG/2017

1. Duduk Perkara ............................................................................. 60


3. Amar Putusan ............................................................................... 63

xv

BAB IV PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PUTUSAN NOMOR

981/Pdt.G/2013/PA JS DALAM PERSPEKTIF MAQA<S}ID AL-

SYARI@’AH

A. Analisis Putusan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS Dalam

Perspektif Maqa<s}id al-Syari>’ah ....................................................... 64

B. Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS Sampai Dengan Putusan

Nomor 83/PK/AG/2017................................................................... 70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ...................................................................................... 79

B. Saran-Saran ...................................................................................... 80

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 82

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan keluarga berawal dari ikatan perkawinan, suami istri

memikul kewajiban yang luhur untuk membangun rumah tangga yang sakinah,

mawaddah, dan rahmah.1 Masing-masing suami istri seharusnya bisa bekerjasama

dengan baik dalam menjalankan hak dan kewajibannya demi mewujudkan tujuan

perkawinan.2

Namun ada banyak sekali faktor yang memicu keretakan rumah tangga

yang mana menimbulkan konsekuensi hukum dari hubungan antara suami dan

istri. Akibat hukum yang terjadi misalnya adalah hak asuh anak (hadanah), nafkah

„idah, mutah, nafkah anak dan istri, dan juga harta bersama.3

Berbicara masalah harta bersama, ternyata masih banyak masyarakat yang

memandang sebelah mata. Pasangan suami istri pada umumnya baru ricuh

mempersoalkan harta bersama ketika mereka sudah diambang putus cerai dari

pengadilan. Bahkan dalam proses sidang di pengadilan, seringkali terjadi

keributan antara suami istri tentang pembagian harta bersama.4

Maka dari itu, perbincangan mengenai masalah harta bersama harus

dianggap serius oleh masyarakat, karena pengetahuan tentang harta bersama

1 Nila Oktaza Asmayeni, Pembagian Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian di

Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A, Artikel Program Kekhususan Hukum Perdata,

Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, 2016. 2 P.N.H. Simajuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. 3, h.

92. 3

M. Beni Kurniawan, “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran

Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan”, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 1 April 2018: h. 42. 4 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian, (Jakarta:

Transmedia Pustaka, 2008), h. 1.

2

sangat penting untuk para calon pengantin dan sangat baik bagi pasangan suami

istri yang ingin mencapai tujuan perkawinan yang sakinah bahagia dan sejahtera.5

Sebagaimana kita ketahui bahwa ketentuan Harta bersama telah diatur

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab VII

Pasal 35-37. Arti harta bersama itu sendiri adalah harta yang diperoleh selama

masa perkawinan. Berbeda dengan harta bawaan, yang mana harta ini diperoleh

oleh pasangan suami atau istri sebagai hibah atau warisan sebelum melakukan

akad nikah.6

Demikian juga terdapat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), diatur

perihal harta perkawinan dalam Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97. Dan

terdapat pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dalam Bab

VI – Bab VIII, dan di beberapa pasal lainnya.

Dalam berbagai macam sengketa harta bersama di Pengadilan, interpretasi

hakim sangat dibutuhkan, mengingat hakim sebagai pembuat keputusan

berkewajiban meletakkan keadilan dalam memutuskan suatu perkara. Interpretasi

hakim dalam suatu putusan tidak terlepas dari pemenuhan tiga tujuan hukum,

yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.7

Paparan diatas menunjukkan banyaknya permasalahan terkait pembagian

harta bersama, khususnya masalah penyelesaian harta bersama yang berada di

lingkungan pengadilan, dimana penulis tertarik untuk meneliti sebuah Putusan

Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS. Dalam Putusan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS,

penulis menemukan isu hukum beserta polemik dalam pertimbangan hakim, yang

mana putusan tersebut baru selesai pada Tingkat Peninjauan Kembali dalam

Putusan MA Nomor 83 PK/Ag/2017. Inti yang menjadi pokok pembahasan dalam

5 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian, (Jakarta:

Transmedia Pustaka, 2008), h. 1. 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VII Pasal 35.

7 Ahmad Rifa‟i, Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif,

(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 7.

3

putusan ini adalah persengketaan pembagian harta bersama setelah terjadi

perceraian.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis memilih judul:

“Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Maqa<s}id al-Syari>‘ah”(Studi

Putusan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS Sampai Dengan Putusan Nomor 83

PK/AG/2017). Penulis tertarik dengan putusan tersebut, karena dalam

pertimbangan hakim Tingkat Pertama, hakim membuat terobosan hukum baru

dalam membagi harta bersama kepada para pihak, tanpa berdasarkan pada

Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Sementara Pada

tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), hakim juga berbeda

pendapat dalam hal pembagian harta bersama dan pembuktian objek sengketa.

Maka penulis ingin menganalisis putusan tersebut dari perspektif hukum positif

pada umumnya dan dalam perspektif Maqa<s}id al-Syari>’ah pada khususnya.

B. Identifikasi Masalah

Dari beberapa permasalahan yang ditemukan dalam judul ini antara lain

ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembagian harta bersama menurut Undang-Undang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

2. Bagaimana pembagian harta bersama menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPer)?

3. Bagaimana pembagian harta bersama dipandang dari teori

Maqa<s}id al-Syari>’ah?

4. Bagaimana pertimbangan hakim Tingkat Pertama dalam

pembagian harta bersama pada putusan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA

JS?

4

5. Bagaimana pertimbangan hakim Tingkat Banding dalam

pembagian harta bersama pada putusan Nomor

57/Pdt.G/2015/PTA JK?

6. Bagaimana pertimbangan hakim Tingkat Kasasi dalam pembagian

harta bersama pada putusan Nomor 378/K/Ag/2016?

7. Bagaimana pertimbangan hakim Tingkat Peninjauan Kembali

dalam pembagian harta bersama pada putusan Nomor

83/PK/Ag/2017?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan yang berkenaan dengan putusan

pengadilan agama Tingkat Pertama, Banding, Kasasi maupun Peninjauan

Kembali yang ada pada peradilan di Indonesia, maka penulis disini membatasi

dan berfokus pada putusan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari identifikasi dan pembatasan masalah diatas,

selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama

pada Putusan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS?

2. Bagaimana hasil Putusan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS jika

ditinjau dari perspektif Maqa<s}id al-Syari>’ah?

3. Bagaimana perbandingan pertimbangan hakim Tingkat Pertama

sampai Tingkat Peninjauan Kembali dalam hal pembagian harta

bersama?

5

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ditetapkan sesuai dengan rumusan masalah

adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pembagian harta

bersama pada Putusan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS.

2. Untuk mengetahui hasil Putusan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS

jika ditinjau dari perspektif Maqa<s}id al-Syari>’ah.

3. Untuk mengetahui perbandingan pertimbangan hakim Tingkat

Pertama sampai Tingkat Peninjauan Kembali dalam hal pembagian

harta bersama.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan dalam

perkembangan ilmu hukum perkawinan pada umumnya dan

konsep harta bersama secara khusus.

2. Menjadi rujukan bagi akademisi tentang bagaimana analisa secara

mendalam mengenai harta bersama.

3. Selanjutnya menjadi bahan tambahan terhadap mahasiswa yang

akan melakukan penelitian berkaitan dengan harta bersama.

F. Kajian (Review) Studi Terdahulu

Dari hasil penelusuran pada karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan

sengketa harta bersama, ternyata memiliki sejumlah bahasan yang berbeda. Baik

itu secara tematik serta objek kajian yang diteliti. Adapun kajian terdahulu yang

penulis temukan diantaranya.

“Pembuktian mengenai asal usul harta bersama dalam gugatan

pembagian harta bersama Putusan Nomor: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds”, yang

ditulis oleh Fendry Seftian Widyanto. Hasil penelitiannya ialah alasan diajukan

gugatan karena adanya perceraian dan meminta pembagian harta bersama mereka,

6

namun salah satu pihak (Tergugat) ingin menguasai harta dengan melawan

hukum. Pertimbangan hakim berdasarkan kompetensi absolut dan relatif

berdasarkan asas personalitas menjadi kewenangannya PA Kudus. Mengenai

harta bendanya ada yang diterima dan ditolak oleh hakim sebagai harta bersama,

untuk harta yang diterima karena terbukti dikuatkan oleh bukti dan saksi yang

memenuhi syarat formil dan materiilnya sedangkan harta yang ditolak karena

bukti dan saksi tidak memenuhi syarat formilnya. Sehingga hakim memutuskan

tidak seluruh harta adalah harta bersama.8

“Pembagian Harta Bersama ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri

dalam Perkawinan”, jurnal yang dibuat oleh M. Beni Kurniawan. Hasil

penelitiannya ialah pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri

dalam perkawinan dari perspektif keadilan adalah pembagian harta bersama

dengan menilai besaran kontribusi para pihak, di mana pembagian yang adil tidak

harus dibagi 50 persen bagi duda dan 50 persen bagi istri. Akan tetapi duda bisa

mendapatkan bagian yang lebih kecil dari janda apabila kontribusinya kurang

selama perkawinan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah.

Janda bisa mendapatkan bagian yang lebih besar dari duda, jika ia mendapatkan

beban ganda (double burden) sebagai pencari nafkah dan mengurus rumah

tangga.9

“Analisis Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama dan Warisan

Perkawinan Poligami”, yang ditulis oleh Ahmad Ferizqo Achdan. Hasil

penelitiannya ialah pada prinsipnya hakim memiliki kewenangan menggunakan

fungsinya sebagai rechtsvinding atau dalam hukum Islam disebut ijtihad sebagai

alternatif. Putusan tersebut diterbitkan untuk memenuhi asas keadilan bagi para

8 Fendry Seftian Widyanto, 8150408001 (2013) Pembuktian Mengenai Asal Usul

Harta Bersama Dalam Gugatan Pembagian Harta Bersama Putusan Nomor:

490/Pdt.G/2010/PA.Kds (Studi di Pengadilan Agama Kudus). Under Graduates thesis,

Universitas Negeri Semarang. 9

M. Beni Kurniawan, “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran

Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan”, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 1 April 2018: h. 42.

7

ahli waris yang memiliki hubungan emosional nyata dengan pewaris. Hakim

menjamin keadilan bagi orang-orang yang memiliki hubungan emosional dengan

pewaris tersebut. Seorang anak angkat ataupun anak tiri dan telah hidup

berdampingan dengan tentram dan damai serta tingkat toleransi yang tinggi

Penyimpangan yang dilakukan akan memberikan lebih banyak kemaslahatan

daripada mudarat.10

Dari ketiga karya tulis ilmiah terdahulu di atas, ada perbedaan dengan

studi penulis. Yaitu penelitian ini menganalisis bagaimana perbandingan

pertimbangan hakim dalam hal pembagian harta bersama pada putusan Nomor

981/Pdt.G/2013/PA JS sampai dengan tahap putusan Nomor 83/PK/Ag/2017

ditinjau dari perspektif Maqa<s}id al-Syari>’ah.

G. Metode Penelitian

Dalam membahas penelitian ini, diperlukan suatu penelitian untuk

memperoleh data yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dan

gambaran dari masalah tersebut secara jelas, tepat dan akurat. Ada beberapa

metode yang akan penulis gunakan, antara lain:

1. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif yaitu

pendekatan yang menggunakan rumusan-rumusan berdasarkan Alquran dan

sunah,11

kemudian dihubungkan dengan putusan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS

lalu kemudian di analisis.

10

Ahmad Ferizqo Achdan, “Analisis Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama

dan Warisan Perkawinan Poligami”, (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor

489/K/Ag/2011. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah

dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1439 H/2018 M. 11

Winarno Surakmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1985), h.

140.

8

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu jenis

penelitian yang bertujuan untuk menemukan konsep dan teori,12

dan kepustakaan

(library research) yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan

perundang-undangan, serta tulisan-tulisan para sarjana yang erat kaitannya

dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber Data

a. Data Primer yaitu data yang berkaitan langsung dengan harta bersama

yaitu putusan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS sampai dengan putusan

Nomor 83/PK/Ag/2017.

b. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, jurnal,

artikel, dan tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang

menjadi pokok dalam bahasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu

pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat

dipergunakan dengan segera, dan salah satu ciri dari data sekunder

tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.13

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Studi Kepustakaan Penelusuran Informasi dan

data yang diperlukan dalam beberapa sumber. Penyusunan dengan menggunakan

studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari serta

menganalisis literatur atau buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan

tema penelitian.

12

Sarmanu, Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Statistika,

(Surabaya: Airlangga University Press, 2017), Cet. 1, h. 45. 13

Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia,

1986), h. 11.

9

5. Analisa Data

Analisa data secara deduktif merupakan prosedur yang berpangkal pada

suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan

berakhir pada suatu kesimpulan.

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang di terbitkan

oleh Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2017.

H. Sitematika Penulisan

Penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab, dimana masing-masing Bab

berisikan pembahasan yang berkesinambungan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisikan Pendahuluan yang berhubungan erat dengan

permasalahan yang akan dibahas. latar belakang masalah, identifikasi masalah,

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

metode penelitian dan sitematika penulisan.

Bab Kedua, Gambaran umum tentang harta bersama dan teori Maqa<s}id al-

Syari>‘ah. Dimulai dari konsep harta bersama lalu konsep Maqa<s}id al-Syari>‘ah.

Bab Ketiga, Memaparkan pertimbangan hukum hakim Tingkat Pertama

sampai dengan Tingkat Peninjauan Kembali dalam hal pembagian harta bersama.

Bab Keempat, merupakan bab inti yaitu bahasan utama dalam skripsi ini.

Yaitu analisis pertimbangan hakim Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan

Kembali pada umumnya dan Tingkat Pertama pada khususnya, dalam hal

pembagian harta bersama dan relevansi nya dengan teori Maqa<s}id al-Syari>‘ah.

Bab Kelima, merupakan bab akhir dalam penelitian ini. Terdiri dari

penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun bagi

penyempurnaan penelitian ini.

10

BAB II

HARTA BERSAMA DAN MAQA<S}ID AL-SYARI>’AH

A. Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Istilah hukum harta bersama digunakan secara resmi dan legal, baik dalam

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi, istilah harta gono-gini lebih

terkenal di kalangan masyarakat dibandingkan dengan istilah resmi.1

Dalam hukum adat, istilah harta bersama dikenal dengan harta perkawinan.

Yang dimaksud harta perkawinan ialah semua harta yang dapat digunakan oleh suami

istri selama terikat dalam hubungan perkawinan.2

Adapun pengertian harta bersama yang terdapat dalam Pasal 35 ayat 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “harta yang

diperoleh selama masa perkawinan.”3 Pengertian harta bersama menurut Undang-

Undang Perkawinan dapat diibaratkan seperti halnya jika seseorang menghibahkan

tanah, mobil, atau barang lainnya kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli

oleh suami istri dari uang mereka berdua, atau tabungan suami istri yang dijadikan

satu, itu semua bisa dikategorikan sebagai harta bersama selama harta benda tersebut

diperoleh suami istri selama masa perkawinan.4

Ditegaskan pula istilah harta bersama oleh Sayuti Thalib yaitu harta kekayaan

yang diperoleh pasangan suami istri selama perkawinan diluar bagian dari warisan

1 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian, (Jakarta:

Transmedia Pustaka, 2008), h. 2. 2 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Mandar

Maju, 1992), h. 156. 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VII Pasal 35 ayat (1).

4 Liky Faizal, Harta Bersama Dalam Perkawinan, Jurnal Pengembangan Masyarakat

Islam Ijtimaa‟iyya, Vol. 8, No. 2, Agustus 2015, h. 83.

11

atau hibah. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-

sendiri selama dalam masa ikatan perkawinan.5

Ismail Muhammad Syah dalam kutipannya yang diambil dari Yahya Harahap

menyinggung soal konsep harta bersama, dia berpendapat bahwa harta bersama

termasuk dalam rubu>’ul mu’a>malah. Walaupun adat arab tidak mengenal adanya

harta bersama antara suami istri, akan tetapi dibicarakan beberapa masalah tentang

perkongsian yang dalam bahasa arab disebut syirkah. Karena masalah harta bersama

suami istri ada kaitannya dengan masalah perkongsian, maka menurut Ismail

Muhammad Syah, harta bersama termasuk dalam pembahasan syirkah yang

dikategorikan pada syirkah ‘abdan atau syirkah mufawwadah (perkongsian tenaga

dan perkongsian tak terbatas).6

Harta bersama dapat dikategorikan sebagai syirkah ‘abdan karena perkongsian

suami istri dalam harta bersama sebagian besar berasal dari hasil jerih payah suami

istri dalam mencari nafkah. Sedangkan harta bersama yang dapat dikategorikan

sebagai syirkah mufawwadah, dikarenakan dilihat dari sifat perkongsian suami istri

dalam harta bersama yang tidak terbatas, semua harta yang diperoleh selama

perkawinan dapat dianggap sebagai harta harta bersama.7

Dalam hukum Islam, konsep harta bersama suami istri pada dasarnya tidak

dikenal, karena memang konsep harta bersama tidak dibahas secara khusus dalam

kitab fikih.8 Baik dalam al-Qur‟an maupun hadits tidak ditemukan konsep mengenai

5 Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. 2, h.

121. 6

M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet. 4, h. 271-272. 7 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia

(UI-Press), 1986), Cet. 5 h. 80-81. 8 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van

Hoeve, 1997), cet. 1, h. 389.

12

harta bersama, dalam hukum Islam hanya dikenal tentang pemisahan harta.9

Walaupun di dalam Alquran dan Hadis tidak membahas secara khusus mengenai

konsep harta bersama dalam suatu ikatan perkawinan, akan tetapi terdapat ayat-ayat

Alquran yang menyinggung masalah harta benda secara umum, di antaranya ialah

terdapat dalam surat an-Nisa’ (4) ayat 32 yang berbunyi:

م ىا يب فض ٱول حخ ب ۦبه لل جبل صيب ي ب كخضبىا ٱبعضكى عهى بعض نهز صيب ي ونهضبء

ٱ ٱ وصلهىا كخضب ۦء ي فضهه لل ٱ ب لل عهي بكم شى (23)انضب: كب

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah

kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang

laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun

ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian

dari karunia-nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS. an-Nisa' (4): 32).

10

Maksud dari ayat ini ialah ditunjukkan bukan kepada suami atau istri saja,

melainkan kepada semua laki-laki dan perempuan. Bahwa jika seseorang bersusah

payah untuk mencari nafkah, maka hasil jerih payahnya itu merupakan harta pribadi

yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing.11

Berbicara mengenai pandangan hukum Islam terhadap konsep harta bersama,

maka secara yuridis formal harus dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam yang

merupakan hasil ijtihad para ulama dan juga sebagai wujud respon terhadap

permasalahan fikih kontemporer yang salah satunya menyinggung konsep harta

bersama.12

Dimana dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pihak suami

9 M. Beni Kurniawan, Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi

Suami Istri Dalam Perkawinan, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 1 April 2018, h. 43. 10

Depag RI, Tim Penterjemah. al-Qur‟an dan Terjemahnya, Khadim al-Haramayn,

Makkah al-Mukarromah, 1990. 11

Mesraini, Konsep Harta Bersama Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama,

Jurnal Ahkam: Vol. XII No.1 Januari 2012, h. 62. 12

Andi Herawati, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama

Indonesia, Jurnal Hunafa Vol. 8 No. 2 Desember 2011, h. 337.

13

dan istri mempunyai hak yang sama terhadap harta bersama yaitu separuh dari harta

bersama.13

Sebenarnya, asal mula konsep harta bersama berawal dari hukum adat yang

berasal dari adat jawa yang dikenal dengan istilah gana-gini, begitupun di daerah

lainnya sama-sama menerapkan konsep harta bersama dengan istilah yang berbeda-

beda, seperti: Harta Suarang (Minangkabau), Barang Perpantangan (Kalimantan),

Hareuta Sihareukat (Aceh), Guna-Kaya (Sunda), Druwe Gabro (Bali), dan lain

sebagainya. Menurut hukum adat, tidak semua harta benda yang dimiliki oleh suami

dan istri menjadi harta bersama, akan tetapi, yang termasuk harta bersama ialah harta

benda yang diperoleh suami istri secara bersama yang berawal dari ikatan

perkawinan.14

Dalam perkembangannya, konsep harta bersama dalam hukum adat kemudian

didukung oleh pakar ulama fikih melalui konsep pendekatan syirkah ‘abdan dengan

hukum adat. Metode pendekatan yang demikian tidak bertentangan dengan kebolehan

menjadikan „urf sebagai sumber hukum Islam dan sesuai dengan kaidah:15

ت ا نعبدة يحك

“Adat itu bisa dijadikan patokan hukum”16

13

Besse Sugiswati, Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat, Jurnal Perspektif, Vol XIX No. 3,

September, Tahun 2014, h. 206. 14

Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian, (Jakarta:

Transmedia Pustaka, 2008), h. 11. 15

Linda Firdawaty, Filosofi Pembagian Harta Bersama, Jurnal Raden Intan, Vol. 8

No. 1 2016, h. 92. 16

Sholeh bin Ghanim As-Sadlan, Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa maa tafarra‟u

„anha, (Riyadh: Dar al-Valencia linnasyar wa at-Tazwij, 1417 H), h. 333.

14

Yang dimaksud adalah adat bisa dijadikan sumber hukum selama tidak

bertentangan dengan hukum syariat, adat tersebut juga harus berlaku secara umum

dan diterima masyarakat.17

Hal ini juga yang menginspirasi Ulama hukum Islam di Indonesia ketika

merumuskan pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyetujui syirkah

‘abdan sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah harta bersama suami dan isteri

dalam kompilasi.18

Dengan cara-cara tertentu, harta bersama dapat dibagikan kepada

suami istri, selama harta tersebut merupakan pencampuran harta dalam masa

perkawinan atas usaha sendiri-sendiri atau dengan usaha mereka bersama-sama, maka

dapat dipahami bahwa hukum Islam membolehkan adanya pengaturan, konsep, serta

sistematika pembagian harta bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang

berkaitan dengan harta bersama.19

Begitu pula dalam hukum positif, seperti yang tertera dalam Undang-Undang

Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum

Islam, Pasal 97 KHI menegaskan konsep pembagian harta bersama ialah masing-

masing suami istri berhak atas separuh dari harta bersama ketika terjadi kematian

salah satu pasangan ataupun perceraian.20

Adapun harta suami istri yang masing-masing yang diperoleh sebelum

perkawinan atau harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan tetap

merupakan harta kekayaan masing-masing. Maka dapat kita pahami bahwa tidak ada

17

Sholeh bin Ghanim As-Sadlan, Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa maa tafarra‟u

„anha, (Riyadh: Dar al-Valencia linnasyar wa at-Tazwij, 1417 H), h. 337. 18

Linda Firdawaty, Filosofi Pembagian Harta Bersama, Jurnal Raden Intan, Vol. 8

No. 1 2016, h. 92. 19

Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia

(UI-Press), 1986), Cet. 5 h. 84. 20

Muhammad Isna Wahyudi, Majalah Hukum Varia Peradilan, Ikatan Hakim

Indonesia (IKAHI), No. 356 Juli 2015, h. 118.

15

disharmonisasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif mengenai konsep

harta bersama pada umumnya yang berlaku di Indonesia.21

2. Dasar Hukum Harta Bersama

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, konsep dan pembagian

harta bersama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masalah

yang berkaitan dengan harta bersama hanya diatur secara umum dan singkat dalam 3

Pasal, dan tampaknya Undang-Undang ini menyerahkan pelaksanaan penerapannya

berdasarkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.22

Penjelasan harta bersama terkait dengan Undang-Undang Perkawinan terdapat

dalam Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama

adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal

36 ayat (1) menjelaskan kewenangan hak kepemilikan harta bersama, yang mana

suami atau istri dapat bertindak dalam harta bersama atas persetujuan para pihak. Dan

Pasal 37 yang menyatakan bahwa bila perkawinannya putus karena perceraian, harta

bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.23

Artinya bahwa harta kekayaan

yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan bukanlah harta bersama, melainkan

harta bawaan yang berasal dari hibah atau warisan.24

Penjelasan harta bersama terdapat juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata Bab VI Pasal 119-138 pada khususnya, dan terdapat di beberapa pasal lain

21

Etty Rochaeti, Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam

Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif, Jurnal Wawasan Hukum,

Vol. 28 No. 01 Februari 2013, h. 654. 22

Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. 2, h.

122. 23

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VII Pasal 35 ayat (1). 24

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007),

Ed. 1, Cet. 2, h. 184.

16

pada umumnya. Salah satunya yaitu terdapat dalam Pasal 119 disebutkan bahwa

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta

bersama menyeluruh antarà suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan

ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama

perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan

antara suami isteri.”25

Pemaparan harta bersama juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam

(Inpres No. 1 Tahun 1991) dari Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Beberapa diantara

pasalnya ialah sebagai berikut:26

a. Pasal 85

Dalam pasal 85 disebutkan, “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu

tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.” Di

pasal ini terlihat Kompilasi Hukum Islam mendukung adanya persatuan harta dalam

perkawinan, meskipun hartanya sudah bersatu, tetapi tidak menutup kemungkinan

adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri.27

b. Pasal 97

Dalam Pasal 97 disinggung permasalahan mengenai pembagian harta bersama

yaitu disebutkan, “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta

bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Dalam hukum adat juga mengatur pembagian harta bersama ketika hubungan

perkawinan terputus akibat kematian ataupun perceraian, memang tidak ada

keseragaman dalam hukum adat mengenai pembagian harta bersama. Namun yang

menjadi patokan utama ialah bahwa pembagian harta bersama secara umum yang

25

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab VI Pasal 119. 26

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. 27

Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2013),

Ed. Revisi, Cet. 1, h. 162.

17

diterima oleh masyarakat adat ialah masing-masing suami istri mendapatkan separuh

dari harta bersama.28

3. Tata Cara Pembagian Harta Bersama

Berbicara mengenai tata cara pembagian harta bersama, semua dikembalikan

kepada hukumnya masing-masing sebagaimana yang tertera pada Pasal 37 Undang-

Undang Perkawinan.29

Maksudnya adalah bagi suami istri yang beragama Islam,

maka pembagian harta bersama berdasarkan hukum islam yang dalam hal ini

mengadopsi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan bagi suami istri yang non Islam, maka

pembagiannya menganut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Hukum Adat.30

Ketentuan pembagian harta bersama dalam ikatan perkawinan merupakan

suatu hal sangat penting, agar suami istri tau bagaimana porsi bagian hartanya

masing-masing jika kemungkinan nanti hubungan pasangan suami istri itu kandas

atau tidak lagi terikat dalam perkawinan, entah itu karena masalah perceraian atau

karena kematian.31

Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam diterangkan bahwa “Apabila

terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup

lebih lama.” Terdapat juga dalam Pasal 97 yakni “janda atau duda cerai hidup

masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain

dalam perjanjian perkawinan.”32

Yang dimaksud dari pasal-pasal tersebut adalah

masing masing berhak mendapatkan setengah bagian dari harta bersama sepanjang

28


Indonesia (IKAHI), No. 356 Juli 2015, h. 121. 29

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VII Pasal 37 ayat (1). 30

M. Beni Kurniawan, Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi

Suami Istri Dalam Perkawinan, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 1 April 2018, h. 45. 31

Siah Khosyi‟ah, Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam

Perkawinan Bagi Keluarga Muslim Di Indonesia, Jurnal kajian hukum Islam Vol. XI No. 1,

Juni 2017, h. 41. 32

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 96-97.

18

tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka dapat dipahami bahwa

suami istri dapat menentukan pembagian harta bersama sesuai apa yang mereka

sepakati sesuai dengan kondisi yang mereka alami, dan jika tidak ada perjanjian

perkawinan mengenai harta bersama, maka pembagian harta bersama tetap merujuk

pada Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum islam.33

Jika diamati lebih lanjut, ternyata di Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan tidak ditentukan berapa bagian masing-masing harta bersama antara

suami istri ketika terjadi perceraian. sebaliknya dalam ketentuan Pasal 96-97 KHI

diatur pembagian harta bersama ketika terjadi kasus cerai mati maupun cerai hidup

yaitu masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama.34

Perlu

diketahui bahwa meskipun di Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan tidak diterangkan

mengenai cara pembagian harta bersama, akan tetapi Pasal 37 ini telah

mengindikasikan bahwa ketika terjadi perceraian, maka suami istri berhak untuk

memperoleh harta bersama sesuai dengan variasi hukum masing-masing.35

4. Penyelesaian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan

Selalu muncul berbagai permasalahan akibat putusnya perkawinan, salah satu

permasalahannya ialah perebutan harta bersama antara suami istri. Harta bersama

antara suami istri baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan telah berakhir atau

putus. Hubungan perkawinan dapat terputus karena sebab kematian, perceraian, dan

atas putusan pengadilan. 36

Pembagian harta bersama sebaiknya dilakukan secara adil,

33

Siah Khosyi‟ah, Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam


Juni 2017, h. 41. 34

Arifah S Mapeke dan Ahmad Khisni, kedudukan Harta Bersama Dalam

Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan

Agama, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No. 2 Juni 2017, h. 180. 35


Indonesia (IKAHI), No. 356 Juli 2015, h. 122. 36

Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara

Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. 3, h.

36.

19

sehingga bisa diterima para pihak dan memahami bagian harta bersama mana yang

merupakan hak suami dan mana merupakan hak istri.37

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 88 dijelaskan bahwa apabila

terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian

perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.38

Dalam hal penyelesaian harta bersama akibat perceraian, antara suami

maupun istri yang beragama Islam, dapat mengajukan perkara sengketa harta bersama

di Pengadilan Agama wilayah tempat tinggal tergugat, sedangkan bagi yang non

muslim, gugatan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal tergugat.39

Dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang perkawinan yang salah satunya ialah penyelesaian harta

bersama.40

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang isinya: “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah

anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan secara bersama-sama

dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.” Yang

37

Bernadus Nagara, Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama Setelah

Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Lex Crimen Vol. V No. 7

September 2016, h. 52. 38

Abdul Manan dan M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan

Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Ed. 1, Cet. 4, h. 74. 39

Etty Rochaeti, Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam

Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif, Jurnal Wawasan Hukum,

Vol. 28 No. 01 Februari 2013, h. 657. 40

Abdul Ghofur Anshori, Peradilan Agama Di Indonesia Pasca Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, Dan Kewenangan), (Yogyakarta: UII Press,

2007), h. 52.

20

ditegaskan pula dalam Pasal 86 ayat (1) yaitu: “Gugatan soal penguasaan anak,

nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama

dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan

hukum tetap.41

Yang dimaksud dalam Pasal tersebut ialah kebolehan penggabungan sekaligus

gugatan perceraian dengan gugatan harta bersama, karena hal tersebut bertujuan demi

tercapainya salah satu asas peradilan yaitu asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Pasal tersebut memberikan pilihan bagi penggugat, apakah dia ingin menggabungkan

gugatan perceraian dengan gugatan harta bersama atau menggugatnya sendiri-sendiri

setelah perkara perceraian nya selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap.42

B. Maqa<s}id al-Syari>’ah

1. Pengertian Maqa<s}id al-Syari>’ah

Untuk mengetahui Maqa<s}id Secara bahasa, diperlukan membaca asal mula

pemakaiannya dalam bahasa arab, dan pengetahuan kalimat aslinya dan hubungannya

dengan makna secara syariat, maka Maqa<s{id menurut bahasa merupakan bentuk

jamak dari kata maqs}ud yang berasal dari kata kerja qas}ada yang artinya

menghendaki, menuju suatu arah, atau menuju jalan lurus.43

Sedangkan menurut

istilah yaitu menetapkan sesuatu dan kecenderungan kepada suatu hal secara tidak

berlebihan dengan maksud tertentu.44

Sedangkan Syari>’ah secara bahasa yaitu jalan menuju sumber air atau sumber

pokok kehidupan. Secara menurut istilah, Syari>‘ah berarti hukum-hukum yang

41

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 42


Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet. 4, h. 268. 43

Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badawy, Maqashid Al-Syariah „Inda Ibni Taimiyah,

(Beirut: Dar an-Nafais, 1999), h. 43. 44

Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badawy, Maqashid Al-Syariah „Inda Ibni Taimiyah,

(Beirut: Dar an-Nafais, 1999), h. 45.

21

disyariatkan Allah untuk hambanya, dalam segi keimanan, ibadah, akhlak,

mu‟amalah, dalam menjalankan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat.45

Istilah Maqa<s}id al-Syari>‘ah berkembang dari yang paling sederhana sampai

pada istilah yang menyeluruh dan holistik, dengan berbagai macam variasi, definisi,

dan makna dari para ulama usul fikih mengindikasikan bahwa ada hubungan yang

erat antara Maqa<s}id al-Syari>‘ah dengan hikmah, ilat, niat, tujuan, dan kemaslahatan.46

Maqa<s}id al-Syari>‘ah menurut kalangan ulama usul fikih disebut juga dengan

Asrar al-Syari>‘ah, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan

oleh syariat, berwujudkan kemaslahatan bagi ummat manusia.47

Beberapa ulama klasik mendefinisikan Maqa<s{id al-Syari>‘ah seperti misalnya

al-Ghazali, mendefisikan bahwa Maqa<s}id al-Syari>‘ah adalah menjaga tujuan syariat

yang terdiri dari lima unsur yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.48

Sementara menurut Sayf al-Din Abu al-Hasan „Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-

Amidi, Maqa<s}id al-Syari>‘ah adalah tujuan syariat yang mendatangkan kemaslahatan

atau menolak kemafsadatan.49

Tahir bin Asyur dalam kitabnya Maqa<s{id al-Syari‟ah al-Islamiyyah

memberikan definisi Maqa<s}id al-Syari>‘ah sebagai makna-makna atau hikmah-hikmah

yang telah dijaga oleh Allah dalam segala hal ketentuan hukum syariat baik yang

45

„Adil Syuwaikh, Ta‟lil al-Ahkam Fi al-Syari‟ah al-Islamiyyah, ((Tanta: Dār al-

Basyīr wa al-„Ulūm, 2000), hlm. 13. 46

Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyyat dan Evolusi Maqasid

al-syari‟ah dari Konsep ke Pendekatan, (Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2010),

Cet. 1, h. 179. 47

Ahmad ar-Raisuni, Muhadarat fi Maqasid al-Syari‟ah, (Mesir: Dar al-Kalimah,

2010), h. 12. 48

Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, Al-Musthafa min „Ilm al-Ushul, (Lubnan: Dar

al-Huda, 1994), h. 481. 49

Sayf al-Din Abu al-Hasan „Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-Amidi, al-Ihkam fi

Ushul al-Ahkam, (Beirut: Mu‟assasah al-Nur, 1388 H), h. 271.

22

kecil maupun yang besar dan tidak ada pengkhususan dalam jenis tertentu dari hukum

syariat.50

Meskipun beragam definisi yang dikemukakan oleh ulama usul fikih

mengenai Maqa<s}id al-Syari>‘ah berbeda-beda, akan tetapi maksud dan tujuannya

berangkat dari titik tolak yang hampir sama, beberapa definisi Maqa<s{id al-Syari>‘ah

saat ini lebih populer dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer.51

Salah satunya

yaitu menurut Izzuddin bin „Abd a-Salam mengatakan bahwa Maqa<s}id al-Syari>‘ah

adalah makna dan kebijaksanaan yang dipelihara oleh syariat pada semua penetapan

hukum atau sebagian besarnya sekalipun tidak dikhususkan untuk memeliharanya

pada setiap jenis hukum dari hukum-hukum syariat.52

Selanjutnya menurut Imam al-Syatibi, Maqa<s}id al-Syari>’ah adalah tujuan

Allah dalam menetapkan hukum untuk kemashlahâtan hambanya di dunia dan

akhirat. Syathibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya

untuk menjaga maqa>s}id (tujuan) hukum dalam diri makhluk. Maqa<s{id ini hanya ada

tiga yaitu dharuriyat, hajiyat, tahsiniyyat.53 Sementara Maqa<s{id al-Syari‟ah menurut

Wahbah al-Zuhaili adalah nilai-nilai dan sasaran syariat yang dipandang sebagai

tujuan dan rahasia dalam penetapan hukum.54

Dapat disimpulkan oleh penulis bahwa secara singkat Maqa<s}id al-Syari>’ah

adalah sasaran dan tujuan syariat dari Allah SWT dan Rasulnya kepada hambanya,

dalam mewujudkan kemaslahatan yang dibingkai dalam ketetapan hukum.

50

Muhammad Tahir ibn Asyur, Maqashid al-Syari‟ah al-Islamiyyah, (Yordania: Dar

an-Nafais, 2001), h. 187. 51

Ali Mutakin, Teori Maqashid al-Syari‟ah Dan Hubungannya Dengan Metode

Istinbath Hukum, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 3 Agustus 2017, h. 551. 52

Izzuddin bin „Abd al-Salam, al-Fawaid Fi Ikhtishari al-Maqashid Aw al-Qawaid

al-Shughra, (Dar El Fikr al-Mu‟ashir. Beirut, Libanon & Dar al-Fikr. Damaskus, Syiria, 1416

H/1996 M), Cet. 1, h. 10. 53

Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‟ah, Jilid 2, Vol. 3,

(Kementerian Agama Wakaf dan Dakwah: Kerajaan Saudi Arabia, 1997), h. 4. 54

Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Dar al-Fikri: Damaskus, 1986), h.

225.

23

2. Dasar Hukum Maqa<s}id al-Syari>’ah

Dasar hukum Maqa<s}id al-Syari>’ah banyak tercantum di dalam nas-nas

Alquran dan Sunah Nabi SAW. Allah SWT mengutus para rasul secara keseluruhan

untuk menyampaikan syariat sebagai pedoman manusia untuk diamalkannya.55

sebagaimana Allah SWT berfirman:

عزيز للا صم وكب ت بعد انز حج نهبس عهى للا نئل يكى ذري وي زي برصل يبش ا حكي

(561)انضب :

Artinya: “(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan

pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah

sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana.” (QS. An-Nisa: 165)56

Kandungan ayat ini menunjukkan, bahwa Allah SWT dalam menentukan

hukum-hukumNya senantiasa menghendaki kemaslahatan bagi manusia, dan agar

manusia terhindar dari hal-hal yang merugi.57

Kemudian dipertegas lagi tindak lanjut pelaksanaan syari‟at secara umum,

yaitu dalam firman Allah SWT:

ش ل نيعبدو وال (16)انذاريبث: ويب خهقج انج

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya

mereka mengabdi kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat: 56)58

ىث وانحيبة نيبهىكى أيكى ل وهى انعزيز انغفىر انذي خهق ان ع (3)انهك: أحض

55

Ahmad Qorib, Ushul Fiqh 2, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), Cet. 2, h. 171. 56



Dahlan Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van

Hoeve, 1997), cet. 1, h. 1109. 58


Makkah al-Mukarromah, 1990.

24

Artinya: “(Dia) Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu,

siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha

Pengampun.” (QS. Al-Mulk: 2)59

Kandungan ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dibebani

kewajiban menjalankan syari‟at Allah SWT. Allah akan menguji perbuatan mereka,

ketaatan mereka, keikhlasan mereka dalam menjalankan syariat, dan Allah SWT akan

membalas segala perbuatan mereka kelak.60

Adapun alasan-alasan yang terdapat di balik ketetapan hukum-hukum yang

ada dalam Alquran dan hadis tak terhitung banyaknya, misalnya firman Allah SWT

yang berkenaan dengan shalat:

كز وان انفحشب هى ع لة ح انص لة (51)انعكبىث: وأقى انص

Artinya: “Dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari

(perbuatan-perbuatan) keji dan munkar.” (QS: Al-Ankabut: 45)61

Maksud dari ayat tersebut menjelaskan bahwa salat dapat mencegah dari

perbuatan keji dan mungkar, karena seorang hamba yang mendirikannya yang

menyempurnakan syarat dan rukunnya disertai sikap khusyu‟ (hadirnya hati) sambil

memikirkan apa yang ia baca, maka hatinya akan bersih, imannya bertambah,

kecintaannya kepada kebaikan menjadi kuat, keinginannya kepada keburukan

menjadi hilang, sehingga jika terus menerus dilakukan, maka akan membuat

59



Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Aqidah, syari‟ah, dan Manhaj Jilid 15, Terj.

Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Depok: Gema Insani, 2014), Cet. 1, h. 36-37. 61


Makkah al-Mukarromah, 1990.

25

pelakunya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inilah hikmah dibalik syariat

yang ditetapkan oleh Allah.62

Masih banyak lagi contoh lainnya yang penulis temukan yang secara holistik

membuktikan, bahwa syariat Islam diciptakan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan

manusia baik bekal di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu mempelajari Maqa<s}id

al-Syari >’ah sangat penting, untuk mengetahui dan memahami maksud dari nas-nas

dalam Alquran maupun hadis. Sehingga menjadi pedoman dan bekal bagi para

peneliti untuk mengistinbatkan hukum dan menerapkannya pada kasus-kasus yang

tidak ditemukan nasnya.

3. Kedudukan Maqa<s}id al-Syari>’ah

Sepanjang perkembangan usul fikih, Maqa<s}id al-Syari>’ah mengalami

perkembangan besar melalui tiga tokoh yaitu: Imam al-Haramayn al-Juaini Abu al-

Ma'aly 'Abdullah al-Juwaini (w. 478 H), Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H), dan

Muhammad al-Tahir ibn 'Ashur (w. 1379 H/ 1973 M). Penyebutan tiga tokoh ini

tidak mesti serta merta menghilangkan peran ulama fikih lain seperti Abu Bakr al-

Qaffal al-Shashi, al-'Amiri, al-Ghazali, dan lain sebagainya yang memiliki andil besar

mempertegas konsepsi Maqa<s}id al-Syari>’ah ini.63

Imam al-Haramayn yang pertama kali menggagas dasar kajian dan proses

awal terjadinya mas}lahah sebagai Maqa<s}id al-Syari>’ah dengan tingkatan d}aruriyyah,

h}ajiyyah, tah}siniyyah, ketiga tingkatan tersebut menjadi asas atau prinsip Maqa<s}id al-

Syari>’ah. Lalu dikembangkan konsep tersebut oleh muridnya Al-Ghazali dengan

menganalisis dan mendalami prinsip tingkatan tersebut dengan membagi kepada lima

hal yang dikenal dengan daruriyyatu al-khamsah, lalu dilanjutkan dan diperbarui oleh

Imam Abu Ishaq al-Syatibi dengan meletakkan dasar-dasar teoritik yang cukup

62

http://www.tafsir.web.id/2013/03/tafsir-al-ankabut-ayat-45-55.html, Diakses pada

tanggal 07 Januari 2019. 63

Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Aqalliyat: Pergeseran Makna Fiqh dan Ushul Fiqh,

Jurnal Asy-Syir‟ah Vol. 48 No. 2 Desember 2014, h. 324.

26

matang tentang maqa<s}id ini. Nama ketiga tokoh tersebut menjadi tonggak penting

dalam perumusan teori Maqa<s}id al-Syari>‘ah.64

Pada saat itulah kajian mengenai Maqa<s}id al-Syari>’ah menjadi tema tulisan

para ulama fikih, salah satu yang menjadi topik utama ialah Pembaharuan yang

dilakukan oleh Imam al-Syatibi, yaitu kemampuannya menyelesaikan Maqa<s}id al-

Syari>’ah sebagai suatu teori yang komplit dan menyeluruh yang dilengkapi dengan

kerangka teori dan metodolologis yang mapan. Ia telah melampaui apa yang

dilakukan oleh ulama sebelumnya yang hanya menggambarkan kondisi ideal

Maqa<s}id al-Syari>’ah. Imam al-Syatibi berhasil menjelaskan hal-hal baru, misalnya

hubungan antara tujuan mukallaf dengan tujuan syariat, hubungan Maqa<s}id al-

Syari>’ah dengan ijtihad, metodologi penetapan Maqa<s}id al-Syari>’ah dan lain

sebagainya yang merupakan dasar esensi dan nilai bagi konsepsi Maqa<s}id al-Syari>’ah

itu sendiri.65

Menurut Imam al-Syathibi, Maqa<s}id al-Syari>‘ah berorientasi pada

terwujudnya kemaslahatan kemanusiaan yang terdiri atas 3 bagian:66

primer

(d}aruriyyah), sekunder (h}ajiyyah), dan tersier (tahsiniyyah), terdiri dari lima pokok

yang harus dilindungi dan dipelihara. Kelima hal pokok itu ialah: 67

agama, jiwa,

akal, keturunan, dan harta.

Kemaslahatan agama dan dunia ditegakkan melalui pemeliharaan kelima hal

pokok tersebut, begitu juga kebahagiaan manusia dapat terwujud apabila kelima hal

pokok itu terlindungi. Apabila kelima hal pokok itu salah satunya rusak, maka

64


Jurnal Asy-Syir‟ah Vol. 48 No. 2 Desember 2014, h. 325. 65


Jurnal Asy-Syir‟ah Vol. 48 No. 2 Desember 2014, h. 325. 66

Yusuf Qardhawi, Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam

untuk Manusia, Terj. Ade Nurdin & Riswan, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2018), Ed. 2, Cet.

1, h. 57. 67

Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‟ah, Jilid 2, Vol. 3,

(Kementerian Agama Wakaf dan Dakwah: Kerajaan Saudi Arabia, 1997), h. 7-8.

27

hubungannya kepada Allah serta tugasnya sebagai hamba akan sulit terlaksana

dengan baik.

Demi mewujudkan harapan kebaikan di akhirat, maka kelima hal pokok

tersebut juga harus dipenuhi. Karena apabila akal tidak berfungsi, maka pembelajaran

tugas-tugas agama tidak akan terlaksana. Seandainya agama tidak ada, derajat pahala

tidak ada artinya. Jika jiwa tidak ada, tidak ada manusia yang memeluk agama. Kalau

keturunan tidak ada, maka kehidupan pun akan punah. dan seadainya harta tidak ada,

kehidupan akan terasa hampa.68

Untuk mengetahui kedudukan Maqa<s}id al-Syari>’ah, maka tolak ukurnya ialah

kemaslahatan. Karena pada intinya tujuan Maqa<s}id al-Syari>’ah ialah mewujudkan

kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Oleh karena itu, maslahat harus

bersandar pada dalil-dalil Alquran maupun hadis. Jika maslahat berdiri sendiri, maka

Maqa<s}id al-Syari>‘ah tidak bisa diakui kedudukan dan keberadaannya.69

Penggalian maslahat oleh para mujtahid, dapat dilakukan melalui berbagai

metode ijtihad di saat menghadapi kasus-kasus yang penerapan hukumnya tidak

dijelaskan secara eksplisit dalam Alquran maupun Sunah. Terdapat dua metode

ijtihad yang dikembangkan para mujtahid untuk menggali sumber kemaslahatan,

yaitu:70

metode ta’lili (metode analisis substantif) yang terdiri dari qiya>s dan istihsa>n.

Yang kedua ialah metode istis}lahi (metode analisis kemaslahatan) yang terdiri dari

mas}lahah mursalah dan sadd al-dzari>’ah.

68

Yusuf Qardhawi, Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam

untuk Manusia, Terj. Ade Nurdin & Riswan, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2018), Ed. 2, Cet.

1, h. 58. 69

Ahmad Qorib, Ushul Fiqh 2, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), Cet. 2, h. 174. 70

Ali Mutakin, Teori Maqashid al-Syari‟ah Dan Hubungannya Dengan Metode

Istinbath Hukum, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 3 Agustus 2017, h. 554.

28

4. Metode Penetapan Maqa<s}id al-Syari>’ah

Istinbat hukum dapat dikembangkan melalui konsep Maqa<s}id al-Syari>‘ah

untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum Islam kontemporer yang tidak

terjawab dalam kandungan Alquran dan hadis maupun dalil-dalil hukum Islam seperti

ijma’, qiya >s, istihsa>n, mas}lahah mursalah, ‘urf, istis}hab, syar’u man qablana, dan

sadd az-zari’ah.71

Menurut Thahir bin Asyur metode penetapan Maqa<s{id al-Syari‟ah ada tiga

macam cara yaitu:72

1. Meneliti kebijakan-kebijakan perbuatan hukum (Tas}arrufat al-Syari>’ah),

yang terdiri dari dua bentuk:

a. Meneliti hukum-hukum yang sudah diketahui ilatnya melalui metode

masalik al-illah, berguna untuk mempermudah pemahaman kita dalam

mengetahui hikmah dibalik perintah atau larangan syariat. Sebagai

contoh: pengharaman muzabanah dan jual beli kurma basah. Maqa>s}id

yang dapat diambil atas pelarangannya adalah: demi menghindari

penipuan (gharar) dalam transaksi. Contoh lainnya, dilarangnya

meminang wanita makhtubah (sedang dalam pinangan orang lain).

Maka maqa>s}id yang dapat diambil dari pelarangan ini adalah: demi

menjaga kelangsungan ukhuwah di antara sesama muslim.

b. Meneliti secara induktif dalil-dalil hukum yang mempunyai ilat yang

sama, sehingga memberi keyakinan bahwa ilat tersebutlah yang

dikehendaki oleh Maqa<s}id al-Syari>’ah. Sebagai contoh: dilarang jual-

beli makanan sebelum sampai ke tangan pembeli, barter makanan

dengan salah satunya dihutang atau dilarangnya menimbun makanan.

Maka dari ketiga persoalan tersebut dapat ditarik satu ilat tasyri’ yang

71

Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2017), Ed. 1, Cet. 3, h. 223. 72

Muhammad Tahir ibn Asyur, Maqashid al-Syari‟ah al-Islamiyah, (Yordania: Dar

an-Nafais, 2001), hlm. 190-192.

29

sama, yaitu demi mengkonsumsi makanan secara sehat, hindari

pembelian di pasaran walaupun makanan dapat dengan mudah

didapatkan. Sehingga ilat inilah yang menjadi maqa>s}id pelarangan

ketiga kasus tersebut.

2. Memahami dalil-dalil quran yang dalalah-nya jelas dan tanpa keraguan,

walaupun kemungkinan adanya maksud lain selain yang tampak dari dalil-

dalil quran tersebut.

3. Memahami Sunnah mutawatiroh, Yang terdiri dari tawatir ma’nawi dan

tawatir ‘amali.

Sementara menurut Imam al-Syatibi, ada 4 metode penetapan Maqa<s}id al-

Syari>‘ah yaitu sebagai berikut:73

1. Mujarrad al ‘amr wa an nahy al ibtida’i at tasrih }i, maksudnya ialah

sebuah metode dengan berupaya menganalisis ungkapan, maksud atau

rahasia eksplisit perintah dan larangan dalam suatu nash yang eksistensi

berdiri secara mandiri (ibtidai). Dengan demikian, penetapan dengan

metode ini bisa dikategorikan sebagai penetapan berdasarkan literal nas,

yang dibingkai dalam pemahaman mendasar bahwa dalam perintah

syari‟at pasti terdapat unsur maslahat dan dalam setiap larangan pasti ada

unsur mafsadat.

2. Menelaah konteks ilat dari setiap perintah dan larangan, maksudnya ialah

metode yang melakukan pelacakan ilat di balik perintah dan larangan.

Pada tataran ini, dijelaskan bahwa ilat itu adakalanya tertulis secara jelas

dalam nas ada juga yang tidak tertulis. Jika ilatnya tertulis maka harus

diikuti yang tertulis, apabila ilat tidak tertulis maka harus dilakukan

tawaqquf terlebih dahulu agar tidak gegabah dalam menyimpulkan

maksud dalam nas.

73

Muhammad Aziz dan Sholikah, Metode Penetapan Maqashid al-Syariah: Studi

Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi, Jurnal Ulul Albab Volume 14 No.2 Tahun 2013, h. 170-172.

30

3. Memperhatikan Maqa<s}id turunan (at-tabi’ah), maksudnya adalah

mendalami syariat dengan cara mempertimbangkan tujuan yang bersifat

pokok (maqs}ud al ashli), lalu yang bersifat turunan (Maqa<s}id at tabi’ah).

Dalam syariat nikah misalnya, yang menjadi maqsud al ashli adalah

kelestarian manusia lewat perkembang-biakan (at-tanasul). Sementara

setelahnya, terdapat beberapa Maqa<s}id turunan (tabi‟ah) seperti

mendapatkan ketenangan (al-sakinah), tolong-menolong dalam

kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, membentengi diri dari berbagai

fitnah, dan lain-lain, semua itu merupakan perhimpunan dari maqa>s}id at

tabi‟ah dalam syariat nikah.

4. Sikap diam terhadap syariat, maksudnya adalah tidak adanya keterangan

nas mengenai sebab hukum atau disyariatkannya suatu perkara, baik yang

memiliki dimensi ubudiyah maupun muamalah. Maka menurut al-Syatibi,

sesuatu yang didiamkan syariat tidak secara otomatis bertentangan dengan

syariat. Maka yang harus dilakukan seseorang dalam menjernihkan

permasalahan ini adalah menelaah dimensi maslahat dan mudarat di

dalamnya. Bila terindikasi adanya maslahat, maka hal itu bisa diterima.

Sebaliknya bila terindikasi dimensi mudarat di dalamnya, secara otomatis

hal itu tertolak.

Masih banyak sekali metode penetapan hukum melalui Maqa<s}id al-Syari>‘ah

yang dikemukakan oleh ulama-ulama fikih, pada intinya seorang mujtahid ketika

berijtihad hendaknya mempertimbangkan akibat suatu hukum, memprediksi hukum,

menemukan hukum, lalu memutuskan hukum berdasarkan kemaslahatan dan

menghindari kemudaratan.74

Maka akan tercapai tujuan inti syariat sebagaimana yang diutarakan oleh

Syeikh Muhammad Abu Zahra dalam kitabnya Ushul Fikih mengenai tiga tujuan

74

Toriquddin, Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi, Jurnal Syariah dan

Hukum Vol. 6 No. 1 Juni 2014, h. 311.

31

kehadiran syariat yaitu: Membina setiap diri individu agar menjadi pribadi yang baik

dan menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, menegakkan keadilan dan persamaan

dalam masyarakat baik sesama muslim maupun non muslim, dan merealisasikan

kemaslahatan ummat.75

75

Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2017), Ed. 1, Cet. 3, h. 224.

32

BAB III

STUDI PUTUSAN NOMOR 981/Pdt.G/2013/PA JS SAMPAI DENGAN

PUTUSAN NOMOR 83 PK/AG/2017

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS

1. Duduk Perkara

Prayitno, umur 73 tahun, dan Titi, umur 68 tahun, dahulu adalah suami istri

yang sah yang menikah pada tahun 1968. Dan pada tanggal 14 Februari 2013,

perkawinannya diakhiri dengan cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Selama dalam perkawinan, pasangan suami istri ini dikaruniai 3 orang anak.

Setelah terjadi perceraian, Prayitno (untuk selanjutnya disebut Penggugat)

diwakili kuasa hukumnya Zikri, menggugat Titi (untuk selanjutnya disebut Tergugat)

yang diwakili kuasa hukumnya Tahir, mengenai sengketa harta bersama yang

terdaftar dengan surat gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

pada tanggal 12 September 2013.

Dalam KUHPerdata, semua harta suami istri menjadi harta bersama.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan, yang menjadi harta bersama adalah

harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh

sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Harta

bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan

berada di bawah penguasaan masing-masig sepanjang para pihak tidak menentukan

lain.1

Jika sebelum perkawinan terdapat sebuah perjanjian kawin yang pada intinya

memisahkan seluruh harta bawaan dan harta perolehan antara suami istri tersebut,

maka ketika perceraian terjadi, masing-masing suami-istri tersebut hanya

1

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53b65a5e2cfef/pembagian-

harta-bersama-jika-terjadi-perceraian, Diakses pada tanggal 10 April 2019.

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53b65a5e2cfef/pembagian-harta-bersama-jika-terjadi-perceraian


33

mendapatkan harta yang terdaftar di dalam perjanjian perkawinan.2 Namun jika

diantara suami istri tersebut tidak pernah melakukan perjanjian perkawinan, maka

merujuk pada Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “sejak saat

dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh

antar suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain

dalam perjanjian perkawinan.”3

Oleh karena itu, jika investasi (harta) tersebut diperoleh dalam perkawinan,

maka menjadi harta bersama yang harus dibagi antara suami dan istri dalam hal

terjadi perceraian.4

Dalam kasus tersebut, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak pernah

melakukan perjanjian perkawinan, sehingga wajar apabila Penggugat menuntut hak

harta bersama, dengan menyatakan dalam isi gugatannya bahwa dahulu selama

perkawinan dengan Tergugat, telah memperoleh 11 objek harta bersama berupa tanah

di beberapa lokasi yang berbeda. Menurutnya, objek-objek harta bersama tersebut

dikuasai secara sepihak oleh Tergugat. Penggugat berdalih, bahwa surat-surat tanah

dihalang-halangi dan tidak bisa diakses oleh Penggugat. Maka penggugat memohon

kepada Majelis Hakim yang bersangkutan agar mengadakan pemeriksaan setempat

untuk menjamin kebenaran, kejelasan, kepastian, dan keberadaan 11 objek harta

bersama yang digugat.

Selanjutnya, Penggugat juga menerangkan dalam gugatannya bahwa Tergugat

telah menjual sebagian objek harta bersama semenjak berpisah dari Penggugat dan

tanpa sepengetahuan Penggugat. Seluruh uang hasil penjualan atas aset-aset harta

bersama juga dikuasai secara sepihak oleh Tergugat. Walaupun Penggugat telah

2

Kelik Wardiono dan Septarina Budiwati, Hukum Perdata, (Surakarta:

Muhammadiyah University Press, 2018), h. 81. 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab VI Pasal 119.

4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VII Pasal 35 ayat (1).

34

berupaya mengajak Tergugat untuk membagi harta bersama secara musyawarah,

namun Tergugat tetap mengabaikannya.

Karena Penggugat igin menjamin agar gugatannya tidak illusoir, apalagi

perkara ini belum berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon Majelis

Hakim untuk mengadakan sita marital atas 11 objek-objek harta bersama yang

digugat.

Sita marital ialah sita jaminan berupa harta perkawinan yang dapat digunakan

untuk melindungi hak Pemohon untuk menjamin terpeliharanya harta perkawinan dan

terlindungi sampai suatu perkara tersebut mendapatkan putusan yang berkekuatan

hukum tetap.5

Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan, Penggugat memohon kepada

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dalam

Provisi: Mengabulkan permohonan Penggugat untuk dilaksanakannya descente

(pemeriksaan setempat) terhadap 11 objek harta bersama tersebut; Mengabulkan

permohonan Penggugat agar diletakkan sita marital atas sebagian objek harta bersama

tersebut; dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menetapkan 11 objek harta yang digugat sebagai harta bersama Penggugat dan

Tergugat yang belum dibagi; Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing

berhak atas seperdua bagian dari harta bersama tersebut; Menyatakan sah dan

berharga sita yang diletakkan; Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih

dahulu walaupun ada bantahan, verzet, banding dan kasasi; Menetapkan biaya

perkara menurut hukum.

Atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis melalui kuasa

hukumnya Tahir pada intinya menolak gugatan Penggugat dan karenanya memohon

kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dalam Konpensi: Menolak gugatan

5 Darda Syahrizal, Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka

Grhatama, 2011), Cet. 1, h. 38.

35

Penggugat seluruhnya; Menetapkan bahwa tidak ada harta bersama antara Penggugat

dengan Tergugat; Menolak permohonan pemeriksaan setempat yang diajukan oleh

Penggugat; Menolak permohonan sita marital yang diajukan oleh Penggugat; dalam

Rekonpensi: Menerima gugatan rekonpensi untuk seluruhnya; Menetapkan bahwa

sebidang rumah/tanah yang terletak di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur sebagai

milik sah Penggugat Rekonpensi/Tergugat; Memerintahkan Tergugat

Rekonpensi/Penggugat untuk mengembalikan tanah yang terletak di Kecamatan

Pulogadung Jakarta Timur kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat paling lambat

dalam waktu 14 hari setelah putusan dibacakan; Mewajibkan Tergugat

Rekonpensi/Penggugat membayar (Dwangsom) uang paksa sebesar Rp. 1.000.000.-

(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan penyerahan/pengembalian

rumah/tanah a quo kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat; Menyatakan putusan itu

dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan peninjauan

kembali yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat.

Secara teknis, pemeriksaan perkara dilanjutkan melalui tahapan Replik dan

Duplik antara Penggugat dengan Tergugat. Setelah melalui tahap itu, dalam sidang

berikutnya yaitu tahap Pembuktian, dimana Penggugat dan Tergugat saling

mengajukan alat-alat bukti tertulis dan juga saksi-saksi yang memberikan keterangan

di bawah sumpah.

Setelah Majelis Hakim melakukan sidang setempat atas objek sengketa

masing-masing, di sidang berikutnya antara Penggugat dengan Tergugat masing-

masing mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bertahan dengan dalil-dalilnya

semula.

2. Pertimbangan Hakim

Dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi, sikap hakim

sangat menentukan nilai-nilai keadilan yang ada di dalam putusan-putusannya, karena

36

sikap hakim merupakan cerminan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang.6

Hakim seharusnya dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, bebas dari campur

tangan masyarakat (intervensi) sehingga hakim dapat memutus perkara berdasarkan

hukum yang berlaku serta berdasarkan keyakinannya seadil-adilnya.7

Dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS

tentang pembagian harta bersama, maka penulis uraikan pertimbangan Majelis

Hakim, diantaranya sebagai berikut:

Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dan (4) PERMA RI Nomor

1 Tahun 2008, begitu juga yang tertera dalam Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah

berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Penggugat pada pokoknya, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Agama Jakarta Selatan, agar menetapkan harta-harta yang didapat selama perkawinan

sebagai harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah luas 60 m2 di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan

Cimanggis, Kota Depok, disebut tanah Nirmala L/5;




Cimanggis, Kota Depok, disebut tanah Nirmala H/3;

4. Sebidang tanah luas 2.164 m2 di Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan

Bogor Barat, Kota Bogor, disebut tanah Pasir Kuda;

5. Tanah Pembangunan II No. 4, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan

Gambir, Jakarta Pusat;

6 Jonaedi Effendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-

Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat, (Depok: Prenadamedia

Group, 2018), Ed. 1, Cet. 1, h. 261. 7

Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, (Jakarta: Kencana Prenadamedia

Group, 2013), Ed. 2, h. 98.

37

6. Sebidang tanah luas 1800 m2 di Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi,

Kota Bogor, disebut tanah Gendoang 1800 m2;

7. Sebidang tanah luas 1000 m2 di Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi,

Kota Bogor, disebut tanah Gendoang 1000 m2;

8. Sebidang tanah luas 548 m2 di Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan,

Jakarta Barat;

9. Sebidang tanah luas 315 m2 di Kelurahan Benda, Kecamatan Pekalongan

Barat, Kota Pekalongan, disebut tanah Gg. 7A Bendan Timur,

Pekalongan;

10. Sebidang tanah luas 246 m2 di Kelurahan Benda, Kecamatan Pekalongan

Barat, Kota Pekalongan, disebut tanah Jl. Jawa 9A Bendan Timur,

Pekalongan;

11. Sebidang tanah luas 1200 m2 di Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan

Setia Budi, Jakarta Selatan;

Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan harta tersebut sebagai harta

bersama dimana masing-masing pihak berhak atas seperdua bagian dari harta

bersama sesuai yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.8

Dapat kita pahami bahwa Penggugat merasa ada hak-hak harta bersama yang

belum diberikan kepadanya, jika kita tinjau berdasarkan ketentuan Pasal 1865 B.W,

yaitu:9 “Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan

sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang

siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain,

diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.” Maka antara Penggugat dan

Tergugat wajib membuktikan dalil bukti dan bantahannya.

8 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 96-97.

9 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab VI Pasal 1865.

38

Demi meyakinkan Majelis Hakim, maka para pihak saling membantah atas

dalilnya masing-masing dengan membawa alat-alat bukti berdasarkan Pasal 164 HIR

dan 284 Rbg serta Pasal 1886 KUHPerdata.

Selanjutnya para pihak melanjutkan tahap sidang berikutnya yaitu

pembuktian, yang dapat penulis uraikan secara rinci sebagai berikut:

a) Objek Pertama dan Kedua yang digugat berupa: tanah Nirmala L/5

dan tanah Nirmala L/6 seluas 60 m2 di Kelurahan Mekarsari,

Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, sebagai harta bersama, bahwa

dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa objek tersebut telah dijual

untuk biaya perkawinan anaknya, dan terhadap dalil bantahan itu,

Penggugat membenarkannya. Maka dengan demikian kedua objek

tersebut secara hukum terbukti telah dijual bersama-sama oleh

Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya gugatan tersebut harus

dinyatakan ditolak;

b) Objek Ketiga dan Keempat yang digugat berupa: tanah Gendoang

1800 m2 dan tanah Gendoang 1000 m2 yang terletak di Desa

Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kota Bogor, bahwa dalam jawaban

Tergugat, kedua objek tersebut telah dijual dan telah dibagi-bagikan

termasuk Penggugat sudah juga menikmati hasilnya, dan dalil

bantahan itu telah dibenarkan oleh Penggugat sendiri, maka dengan

demikian gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

c) Objek Kelima yang digugat berupa: sebidang tanah luas 90 m2 di

Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, yang

disebut tanah Nirmala H/3, bahwa dalam jawabannya, Tergugat

membantah secara tegas kalau objek itu dikatakan harta bersama,

sekalipun objek tersebut dibeli selama masa perkawinan, akan tetapi

menurutnya objek itu dibeli dari hasil jerih payah sendiri dan

39

Penggugat tidak ikut andil sama sekali. Sedangkan menurut

Penggugat, objek sengketa tersebut dibeli dari hasil bersama selama

masa perkawinan; Untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan bukti P.2, P.3, dan P.29 serta saksi-saksi

persidangan, sedangkan Tergugat tidak ada mengajukan bukti

bantahan yang menerangkan asal muasal pembelian tersebut; dengan

menolaknya Tergugat menghadirkan bukti asli kepemilikan atas objek

sengketa yang dimaksud, Majelis Hakim berpadangan bahwa Tergugat

tidak beritikad baik dan secara hukum dapat dipandang pula “bahwa

Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya”, sedangkan

bukti-bukti yang diajukan berupa P.2, P3, dan P. 29, walaupun secara

hukum bukti-bukti tersebut bukan butki kepemilikan dan hanya

merupakan keterangan biasa, akan tetapi setelah melihat hasil sidang

setempat dan bukti-bukti tersebut saling berkesesuaian dengan

keterangan saksi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa

Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya dan harus dinyatakan

bahwa sebidang tanah seluas 90 m2 di Kelurahan Mekarsari,

Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, yang disebut tanah Nirmala H/3,

adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

d) Objek Keenam yang digugat berupa: sebidang tanah luas 2000 m2 di

Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, bahwa

dalam jawabannya, Tergugat membantah secara tegas kalau objek itu

dikatakan harta bersama, sekalipun objek tersebut dibeli selama masa

perkawinan, akan tetapi menurutnya objek itu dibeli dari hasil jerih

payah sendiri dan Penggugat tidak ikut andil sama sekali. Sedangkan

menurut Penggugat, objek sengketa tersebut dibeli dari hasil bersama

selama masa perkawinan; Untuk menguatkan dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupa Akta Jual Beli atas

40

objek tersebut, serta saksi-saksi di persidangan, sedangkan Tergugat

tidak ada mengajukan bukti bantahan yang menerangkan asal muasal

pembelian tersebut; sekalipun bukti P.4 yang diajukan Penggugat

hanya berupa fotokopi, akan tetapi Tergugat sendiri tidak bisa

mengajukan bukti bantahannya, bahkan Majelis Hakim telah

memerintahkan Tergugat mengajukan bukti yang sah atas kepemilikan

tersebut, akan tetapi Tergugat menyatakan keberatan dan tidak mau

menunjukkan dokumen kepemilikan aset asli yang dimaksud,

sedangkan berdasarkan hasil sidang setempat, terbukti objek tersebut

atas nama Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

bahwa Penggugat telah berhasil membuktikannya dan membuktikan

bahwa sebidang tanah seluas 2000 m2 di Kelurahan Pasir Kuda,

Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, adalah merupakan harta

bersama;

e) Objek Ketujuh yang digugat berupa: Tanah Pembangunan II No. 4,

Jakarta Pusat, bahwa dalam jawabannya, Tergugat membantah secara

tegas kalau objek itu dikatakan harta bersama, sekalipun objek tersebut

dibeli selama masa perkawinan, akan tetapi menurutnya objek itu

dibeli dari hasil jerih payah sendiri dan Penggugat tidak ada hak atas

harta tersebut; untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti P.5, P.14, P.19, P.20, P.21, P.22 berupa surat BPN

dari Jakarta Pusat, SPPT, Surat Permohonan Perpanjangan Sewa

Gedung, atas nama Tergugat. Dan berdasarkan bukti-bukti tersebut,

Tergugat tidak ada mengajukan bukti bantahan, kecuali bukti T.6 s.d.

T.14 yang menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak dapat dijadikan

bukti yang mampu mematahkan bukti Penggugat. Oleh karenanya

Majelis Hakim berpendapat bahwa Tanah Pembangunan II No. 4,

41

Jakarta Pusat, adalah merupakan harta bersama antara Penggugat

dengan Tergugat;

f) Objek Kedelapan yang digugat berupa: sebidang tanah luas 548 m2 di

Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, bahwa dalam

jawabannya, Tergugat membantah secara tegas kalau objek itu

dikatakan harta bersama, menurutnya objek itu dibeli dari hasil jerih

payah sendiri, dan objek tersebut telah dijual dan hasilnya telah

dibagikan dan diterima oleh Penggugat; untuk menguatkan dalil

gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.9 berupa fotokopi

Sertifikat Hak Guna Bangunan, atas nama Tergugat. Dan berdasarkan

hasil pemeriksaan setempat, terbukti objek tersebut telah dijual. Oleh

karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa tidak

jelas dan kabur dan menyatakan bahwa objek tersebut harus

dinyatakan tidak dapat diterima;

g) Objek Kesembilan dan Kesepuluh yang digugat berupa: sebidang

tanah luas 315 m2 di Gg. 7A Bendan Timur, Kelurahan Benda,

Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dan sebidang tanah

luas 246 m2 di Jl. Jawa 9A, Kelurahan Benda, Kecamatan Pekalongan

Barat, Kota Pekalongan, bahwa dalam jawabannya, Tergugat

membantah secara tegas kalau objek itu dikatakan harta bersama,

menurutnya objek itu dibeli dari hasil jerih payah sendiri; untuk

menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.10,

P.11, P.13, P.24, P.25, dan P.26, beserta saksi-saksi persidangan,

sedangkan Tergugat tidak ada mengajukan bukti bantahan. Setelah

diadakan pemeriksaan setempat, ditemukan fakta hukum yaitu

keterangan saksi dengan surat-surat yang diajukan saling bertentangan,

sehingga objek sengketa menjadi tidak jelas. Oleh karenanya Majelis

Hakim berpendapat bahwa objek sengketa tidak jelas dan kabur dan

42

menyatakan bahwa objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat

diterima;

h) Objek Kesebelas yang digugat berupa: sebidang tanah luas 1200 m2 di

Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan,

bahwa dalam jawabannya, Tergugat membantah secara tegas kalau

objek itu dikatakan harta bersama, menurutnya objek tersebut adalah

milik anak Penggugat dan Tergugat; untuk menguatkan dalil

gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.12 berupa Surat

Keterangan Kelurahan yang menerangkan bahwa Tergugat pernah

menempati objek tersebut, dan bukti P.23 berupa Surat Keterangan

Pendaftaran Tanah yang dikeluarkan Badan Pertahanan Nasional yang

menerangkan bahwa objek sengketa tersebut atas nama anak Tergugat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, antara bukti P.12 dan P.23

saling berkesuaian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa

objek sengketa yang digugat Penggugat bukanlah harta bersama, dan

objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Setelah selesai melalui tahap pembuktian, maka Majelis Hakim sepakat

bahwa harta bersama dapat dianggap sebagai syirkah, syirkah adalah harta kekayaan

dalam perkawinan yang diperoleh suami-istri baik sendiri-sendiri maupun bersama-

sama selama dalam ikatan perkawinan.10

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 secara jelas dan tegas

menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan termasuk harta

bersama kecuali waris atau hibah, dan dipertegas pula dalam KHI mengenai istilah

harta bersama. Begitu pula dalam menentukan bagian masing-masing pihak dari harta

bersama, mengacu kepada ketentuan Pasal 97 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang

10

Faisar Ananda Arfa dan Warni Matpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam,

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Cet. 1, h. 161.

43

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Janda atau duda cerai hidup masing-

masing berhak seperdua dari harta bersama, karena kedua belah pihak tidak

mengikatkan diri dalam perjanjian perkawinan.” Akan tetapi dalam kasus ini, Majelis

Hakim melihat secara seksama apakah pembagian seperdua bagi janda atau duda

hidup tersebut dapat dipandang adil.

Pembagian harta bersama apabila dilihat dari sudut filosofi lahirnya ketentuan

tersebut diatas, maka masalah yang paling substansial dari ketentuan tersebut adalah

untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri yang akan diceraikan, Majelis

Hakim menganggap bahwa pada umumnya istri berdiam diri di rumah dan tidak

punya penghasilan, dan waktu kesehariannya dihabiskan untuk mengerjakan tugas-

tugas rumah tangga yang tidak ringan dibandingkan dengan suami. Dalam kondisi

demikian, alangkah tidak adilnya apabila tidak diberikan perlindungan, sudah

dipastikan kalau terjadi perceraian maka sang istri akan pergi dengan tangan hampa,

membawa duka yang amat dalam, sedangkan dalam masa perkawinan dengan suami

tercinta dikaruniai harta dan kekayaan. Oleh sebab itu dalam kasus ini, amat sangat

wajar dan adil apabila ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam untuk

disimpangi.11

Majelis Hakim juga menemukan fakta-fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Notaris dan Dosen, sedangkan Penggugat

dahulu bekerja sebagai PNS golongan II C;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada 14 Februari

2013;

3. Bahwa terbukti Penggugat telah menikah secara diam-diam dengan

perempuan yang bernama iis tahun 1988 dan dikaruniai 3 orang anak;

11

Putusan Pengadilan Agama Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS

44

4. Bahwa terbukti Tergugat telah bertindak sebagai single parent dalam

merawat dan membesarkan anak-anak, sementara Penggugat lalai dalam

memberikan nafkah istri dan anak-anak;

5. Tergugat yang lebih aktif berusaha untuk mempertahankan hartanya,

sehingga tidak adil jika separoh bagian diterapkan dalam kasus ini;

Majelis Hakim memandang, bahwa sekalipun secara yuridis harta yang

diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama dan harus dibagi dua sama besar

antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi secara sosiologis, terlihat peran istri

sangat baik dalam mencari nafkah dan memikul tanggung jawab yang besar dalam

merawat dan membesarkan anak-anak sejak Tergugat menikah lagi, dan secara

filosofis, Majelis Hakim memandang adanya ketidakadilan jika ketentuan Pasal 97

KHI diterapkan dalam kasus ini; atas dasar pertimbangan peran dan tanggung jawab

yang dipikul selama ini oleh Tergugat, maka Tergugat harus lebih besar mendapatkan

harta bersama daripada Penggugat, yaitu 1/3 bagian milik Penggugat dan 2/3 bagian

milik Tergugat.12

Mengenai permohonan sita marital, Majelis Hakim tidak menemukan fakta-

fakta hukum adanya kemungkinan tindakan-tindakan tergugat yang dapat merugikan

hak dan kepentingan Penggugat. Oleh karenanya permohonan sita dinyatakan ditolak.

Mengenai Rekonpensi pada pokoknya adalah menuntut agar sebidang tanah

yang berlokasi di Jl. Cemara No. 50, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung,

Jakarta Timur, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat

dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi. karena menurutnya, tanah tersebut

adalah milik sah Penggugat Rekonvensi dan secara tidak langsung Tergugat

Rekonvensi/Penggugat melawan hukum karena menguasai tanah tersebut tanpa

sepengatahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat; terhadap gugatan Penggugat

Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah dengan

12


45

tegas dalil Penggugat Rekonvensi tersebut; maka berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan balik Penggugat Rekonvensi dapat

dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dapat penulis simpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim di Tingkat

Pertama dalam kasus ini ialah Majelis Hakim Tingkat Pertama menimbang bahwa

harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat hanya sebanyak 3 objek harta,

padahal sebelumnya digugat sebanyak 11 objek harta, alasannya ialah didasarkan

pada prinsip pembuktian yang terdapat pada Pasal 1865 B.W, objek harta yang

dikabulkan telah memenuhi syarat formil walaupun bukti-bukti yang diajukan hanya

berupa keterangan biasa dan bukan bukti kepemilikan, tetapi Majelis Hakim

menganggap bahwa itu termasuk bukti petunjuk, sementara dalam hal pembagian

harta bersama, Majelis Hakim menyimpang dari ketentuan yuridis dan memutuskan

untuk memberikan lebih banyak kepada Tergugat berdasarkan nilai-nilai filosofis dan

sosiologis.

3. Amar Putusan

Adapun hasil Putusan Pengadilan Agama Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS ialah

sebagai beirkut:

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat sepanjang permohonan tentang “sita marital”;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan harta-harta yang berupa:

- Sebidang tanah seluas 90 m2 di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan


46

- Sebidang tanah luas 2.164 m2 di Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan


- Tanah Pembangunan II No. 4, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan


Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum

dibagi;

3. Menetapkan Penggugat berhak atas 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta

bersama tersebut dan Tergugat berhak atas 2/3 (dua pertiga) bagian dari

harta bersama tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 (satu pertiga) bagian

kepada Penggugat yang merupakan hak milik Penggugat;

5. Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan

selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan harta berupa: sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Cemara

No. 50, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur

sebagai milik sah Penggugat Rekonvensi/Tergugat;

3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk mengembalikan

rumah/tanah yang berlokasi di Jl. Cemara No. 50, Kelurahan Kayu Putih,

Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur kepada Penggugat

Rekonvensi/Tergugat;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

47

Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng membayar

seluruh biaya yang timbul, hingga putusan dibacakan sejumlah 11.116.000.- (sebelas

juta seratus enam belas ribu rupiah);13

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 57/Pdt.G/2015/PTA

JK

1. Duduk Perkara

Pada perkara ini, para pihak terlihat masih belum merasa puas dengan putusan

Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pihak yang berkeberatan mengajukan

upaya hukum untuk mencari keadilan.

Upaya hukum pertama yang dilakukan ialah upaya banding, yang dimaksud

dengan upaya hukum banding ialah permintaan atau permohonan yang diajukan oleh

salah sau pihak yang berperkara, agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan

pengadilan bisa diperiksa ulang kembali secara keseluruhan perkara yang

bersangkutan.14

Titi, umur 68 tahun, semula adalah Tergugat dan sekarang sebagai

Pembanding I/Terbanding II, melawan Prayitno, umur 73 tahun, semula adalah

Penggugat dan sekarang sebagai Pembanding II/Terbanding I. dalam hal ini sudah

saling mengajukan akta permohonan banding dan telah diberi kesempatan untuk

memeriksa berkas perkara banding (Inzage);

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh

Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS yang amarnya

berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat sepanjang permohonan tentang “sita marital”;

13

Putusan Pengadilan Agama Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS 14


Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet. 4, h. 336.

48

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan harta-harta yang berupa:

- Sebidang tanah seluas 90 m2 di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan


- Sebidang tanah luas 2.164 m2 di Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan


- Tanah Pembangunan II No. 4, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan


Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum

dibagi;

3. Menetapkan Penggugat berhak atas 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta

bersama tersebut dan Tergugat berhak atas 2/3 (dua pertiga) bagian dari

harta bersama tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 (satu pertiga) bagian

kepada Penggugat yang merupakan hak milik Penggugat;

5. Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan

selebihnya;

Dalam Rekonpensi:







49






seluruh biaya yang timbul, hingga putusan dibacakan sejumlah 11.116.000.- (sebelas

juta seratus enam belas ribu rupiah);15


Mengenai permohonan banding baik Pembanding I dan Pembanding II telah

diajukan dalam tenggang waktu banding dengan cara-cara sebagaimana yang telah

diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut

dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Setelah memperhatikan dan mempelajari putusan nomor 0981/Pdt.G/2013/PA

JS, maka Majelis Hakim Banding menemukan fakta hukum yang pada pokoknya;

1. Penggugat dan Tergugat semula sebagai pasangan suami istri yang sah

yang telah menikah pada tahun 1968;

2. Berdasarkan alat bukti tertulis yang yang diajukan oleh Penggugat berupa

P1 sampai dengan P 29, serta alat bukti tertulis yang diajukan Tergugat

berupa T1 sampai dengan T 15, serta alat bukti saksi dari kedua belah

pihak, dapat disimpulkan bahwa selama Penggugat menikah dengan

Tergugat telah memperoleh harta bersama yang belum dibagi;

3. Bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut sebagaimana

yang diajukan oleh Penggugat yang rinciannya sebagai berikut;

3.1. Sebidang tanah luas 60 m2 di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan


15


50





3.4. Sebidang tanah luas 2.164 m2 di Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan


3.5. Tanah Pembangunan II No. 4, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan


3.6. Sebidang tanah luas 1800 m2 di Desa Gandoang, Kecamatan

Cileungsi, Kota Bogor, disebut tanah Gendoang 1800 m2;

3.7. Sebidang tanah luas 1000 m2 di Desa Gandoang, Kecamatan

Cileungsi, Kota Bogor, disebut tanah Gendoang 1000 m2;

3.8. Sebidang tanah luas 548 m2 di Kelurahan Joglo, Kecamatan

Kembangan, Jakarta Barat;

3.9. Sebidang tanah luas 315 m2 di Kelurahan Benda, Kecamatan

Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, disebut tanah Gg. 7A Bendan

Timur, Pekalongan;


Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, disebut tanah Jl. Jawa 9A

Bendan Timur, Pekalongan;

3.11. Sebidang tanah luas 1200 m2 di Kelurahan Karet Kuningan,

Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;

Sebagaimana gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam angka 3.1, 3.2,

3.6, 3.7, 3.8, adalah harta bersama, namun kenyataannya harta tersebut telah dijual

kepada pihak ketiga. Dengan sendirinya tanah yang diperkarakan tersebut tidak lagi

milik Penggugat dan Tergugat. Atas dasar itu Majelis Hakim Banding sependapat

dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat

harus dinyatakan ditolak;

51

Mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tertera dalam angka 3.3, 3.4, 3.5,

3.9, 3.10, adalah harta bersama, meskipun yang tersebut dalam sertifikat atau

dokumen atas nama masing-masing pihak. Dan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama

telah mempertimbangkannya serta memutus dengan menetapkan harta tersebut

sebagai harta bersama kecuali yang tertera dalam angka 3.9 dan 3.10, karena harta

tersebut tidak jelas dan harus dinyatakan tidak diterima. Dalam hal ini Majelis Hakim

Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim tingkat

Pertama terkait angka 3.3, 3.4, 3.5, namun pada angka 3.9 dan 3.10, Majelis Hakim

Banding tidak sependapat dengan alasan bahwa harta tersebut diperoleh selama

pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing pihak tidak dapat

memberikan pembuktian, namun setelah pemeriksaan setempat, terbukti harta

tersebut dikuasai oleh Tergugat. Atas dasar itu Majelis Hakim Banding menilai

bahwa harta yang disengketakan tersebut masih terkait ke dalam harta bersama;

Selanjutnya mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tertera dalam angka

3.11, antara Penggugat dan Tergugat saling membantah dengan mengajukan bukti-

bukti tertulis dan saksi-saksi, dan setelah pemeriksaan setempat terbukti bahwa harta

tersebut sudah berganti hak milik kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Atas

dasar itu, Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama bahwa

gugatan tersebut harus ditolak;

Selanjutnya berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama

yang telah memberikan putusan atas perkara a quo yang menyatakan dalam amarnya

bahwa bagian Penggugat 1/3 bagian dari harta bersama dan untuk Tergugat 2/3

bagian dari harta bersama. Dalam hal ini Majelis Hakim Banding tidak sependapat

dengan penetapan tersebut, meskipun Majelis Hakim tingkat Pertama telah

mempertimbangkan dari sudut sosiologis dan sistem perimbangan, namun dalam

kasus a quo seharusnya bukan dipandang dari segi sosiologis dan perimbangan hasil,

namun harus dilihat dari segi yuridisnya sesuai dengan bunyi pasal 35 ayat (1) UU

No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “harta benda yang diperoleh selama

52

perkawinan menjadi harta bersama.” Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang

berbunyi “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama

sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim

Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat Pertama tidak dapat

dipertahankan dan harus dibatalkan;16

Setelah memperhatikan jalannya perkara dan pertimbangan Majelis Hakim di

Tingkat Banding, maka dapat penulis simpulkan bahwa hakim Tingkat Banding tidak

sependapat dengan pertimbangan hakim Tingkat Pertama, dengan menyatakan dalam

putusannya bahwa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 5

objek harta, padahal sebelumnya hakim Tingkat Pertama hanya mengabulkan 3 objek

harta saja, alasan hakim Tingkat Banding mengabulkan 2 objek harta tambahan

tersebut karena 2 objek itu terbukti diperoleh selama pernikahan masing-masing dan

terbukti harta tersebut dikuasai Tergugat walaupun tidak ada bukti kepemilikannya.

Begitu juga mengenai pembagian harta bersama, hakim Tingkat Banding

memutuskan untuk membagi harta bersama sama rata kepada para pihak sesuai

dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, karena hakim Tingkat Banding

menganggap bahwa pembagian harta bersama tidak boleh dilihat dari sisi filosofis

maupun sosiologis, akan tetapi harus dilihat dari sisi yuridis, karena sisi yuiris

dianggap sudah adil dan telah memenuhi rasa kepuasan kepada para pihak.

3. Amar Putusan

Adapun hasil Putusan Tingkat Banding dalam Perkara ini ialah sebagai

berikut:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II untuk

pemeriksaan ulang pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat diterima;

16

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 57/Pdt.G/2015/PTA JK

53

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor

981/Pdt.G/2013/PA JS, dengan mengadili sendiri:

Dalam Provisi

Menolak Provisi Penggugat

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian

2. Menyatakan dan menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan

Tergugat berupa:

2.1. Sebidang tanah seluas 90 m2 di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan


2.2. Sebidang tanah luas 2.164 m2 di Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan






Timur, Pekalongan;




3. Menetapkan Penggugat berhak atas ½ (seperdua) dari harta bersama

tersebut dan Tergugat berhak ½ (seperdua) bagian dari harta bersama

tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ harta (seperdua) bagian

kepada Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

54

Dalam Rekonpensi:












seluruh biaya yang timbul, hingga putusan dibacakan sejumlah 11.116.000.-

(sebelas juta seratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar

biaya perkara pada tingkat Banding secara tanggung renteng sejumlah Rp.

150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);17

C. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 378/K/AG/2016

1. Duduk Perkara

Pada perkara ini, ternyata para pihak masih belum menemukan titik temu dan

solusi yang memuaskan, sehingga dilanjutkan upaya hukum kedua yaitu upaya

kasasi. Sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf a UU No. 14

Tahun 1985 bahwa salah satu kewenangan kekuasaan Mahkamah Agung ialah

memeriksa dan memutus permohonan kasasi.18

17

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 57/Pdt.G/2015/PTA JK 18



55

Titi, yang semula adalah Tergugat/Pembanding-Terbanding, sekarang sebagai

Pemohon Kasasi I-Termohon Kasasi II, melawan Prayitno, yang semula adalah

Penggugat/Terbanding-Pembanding, sekarang sebagai Termohon Kasasi I-Pemohon

Kasasi II. dalam hal ini Mahkamah Agung telah membaca surat-surat yang

bersangkutan mengenai dalil-dalil pokok di muka persidangan Pengadilan Agama

Jakarta Selatan;

Mengenai gugatan Penggugat, Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah

menjatuhkan Putusan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS, yang pada intinya dalam

Konpensi mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan 3 objek harta-

harta yang berupa: Sebidang tanah seluas 90 m2 di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan

Cimanggis, Kota Depok; Sebidang tanah luas 2.164 m2 di Kelurahan Pasir Kuda,

Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor; Tanah Pembangunan II No. 4, Kelurahan

Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat; sebagai harta bersama antara

Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan Penggugat berhak

atas 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta bersama tersebut dan Tergugat berhak atas 2/3

(dua pertiga) bagian dari harta bersama tersebut; dan menghukum Tergugat untuk

menyerahkan 1/3 (satu pertiga) bagian kepada Penggugat yang merupakan hak milik

Penggugat; sementara dalam Rekonpensi dikabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi

untuk sebagian; menyatakan harta berupa: sebidang tanah yang berlokasi di Jl.

Cemara No. 50, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur

sebagai milik sah Penggugat Rekonvensi/Tergugat; dan memerintahkan Tergugat

Rekonvensi/Penggugat untuk mengembalikan rumah/tanah yang berlokasi di Jl.

Cemara No. 50, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur

kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat;

Sementara dalam Tingkat Banding, Putusan Pengadilan Agama Jakarta

Selatan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan

56

Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PTA JK, dengan mengadili sendiri. pada intinya

terjadi perbedaan pendapat antara Majelis Hakim Banding dengan Majelis Hakim

tingkat Pertama mengenai pembagian harta bersama dan penetapan objek sengketa,

yaitu pembagian harta masing-masing pihak ialah ½ (seperdua) dari harta bersama,

dan objek sengketa yang sebelumnya ditetapkan 3 objek saja oleh Majelis Hakim

tingkat Pertama, sementara menurut Majelis Hakim Banding, objek sengketa yang

ditetapkan harta bersama ada 5 objek harta;

Mengenai alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan

Pemohon Kasasi II pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi

Agama Jakarta telah salah menerapkan hukum yang berlaku, khususnya

yang berkenaan dengan penerapan Pasal 35 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Jakarta

Selatan telah salah menerapkan hukum, sehubungan dengan penerapan

hukum pembuktian;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dan Banding

mengenai pembagian porsi hak bagian harta bersama telah keliru karena

tidak sesuai dengan hukum Islam;

Perlu kita ketahui bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat beberapa

materi yang merupakan kesepakatan antara hukum Islam dan hukum adat,

diantaranya ialah mengenai taklik talak, wasiat wajibah, dan harta bersama.

Berkaitan dengan perkara ini, disinggung masalah sengketa harta bersama,

yang mana pada dasarnya konsep harta bersama berawal dari hukum adat yang tidak

bertentangan dengan syariat Islam. 19

19

Sri Wahyuni, Politik Hukum Islam Pasca Orde Baru, (Yogyakarta: Gapura

Publishing.com, 2014), Cet. 1, h. 99.

57

Dalam hukum adat, harta perkawinan itu ada dua yaitu harta bawaan dan harta

bersama yang kemudian diatur ketentuan tersebut secara yuridis dalam bentuk

kompilasi Hukum Islam pada Pasal Pasal berikut seperti Pasal 85 KHI yang

menerangkan konsep harta bersama, lalu pada Pasal 96 dan Pasal 97 KHI yang

menjelaskan mengenai pembagian harta bersama.20

Maka dapat penulis simpulkan

bahwa pada dasarnya, pembagian harta bersama tidak wajib mutlak harus mengikuti

ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 KHI apabila dalam realita kehidupan suami istri

dalam berumah tangga sebelun terjadinya perceraian, terbukti salah satunya tidak

menjalankan kewajiban dalam menghidupkan rumah tangganya.


Berdasarkan alasan-alasan kasasi tersebut ternyata tidak dapat dibenarkan,

oleh karena Putusan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang

membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak salah dalam

menerapkan hukum, dan berdasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar

sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi II/Penggugat telah berhasil membuktikan dalil

gugatannya dalam konvensi, sementara Pemohon Kasasi I/Tergugat tidak

berhasil membuktikan dalil bantahannya dalam konvensi;

- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut hanya pengulangan dari apa yang

telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dengan tepat dan benar serta

penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

kenyataan, hal mana yang tidak dapat dipertimbangkan dalam

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi

hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya

pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi

syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, atau

20

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 96-97.

58

bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Namun demikian, menurut pendapat mahkamah agung, pertimbangan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama

Jakarta Selatan harus diperbaiki, yaitu dalam penetapan objek sengketa. Bahwa

demikian dalam gugatan Pemohon Kasasi II/Penggugat terhadap objek sengketa

berupa sebidang tanah luas 1200 m2 di Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia

Budi, Jakarta Selatan, meskipun terdatfar atas nama anak tertua Pemohon Kasasi

II/Penggugat dan Pemohon Kasasi I/Tergugat, namun hal itu tidak mengubah status

objek tersebut sebagai harta bersama, lagi pula tidak ada bukti adanya peralihan hak

dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II kepada anak tersebut, dan gugatan

Pemohon Kasasi II terhadap Objek sengketa berupa sebidang tanah luas 548 m2 di

Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat harus dinyatakan tidak

diterima karena positanya tidak jelas;

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan

oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut harus ditolak dengan

perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor

57/Pdt.G/2015/PTA JK;21

Dapat penulis simpulkan bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi dalam

perkara ini memandang bahwa tidak ada yang salah dalam penerapan hukum yang

dilakukan oleh hakim Tingkat Banding yang membatalkan Putusan pada Tingkat

Pertama, terutama dalam pembagian harta bersama, hakim Tingkat Kasasi sependapat

dengan hakim Tingkat Banding, karena pembagian harta bersama harus dibagi sama

rata sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Akan

21

Putusan Mahkamah Agung Nomor 378/K/AG/2016

59

tetapi butuh perbaikan dengan mengadili sendiri, yakni objek harta bersama yang

benar ialah sebanyak 6 objek harta yang sebelumnya diputus oleh hakim Tingkat

Banding sebanyak 5 objek harta.

Karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini secara tanggung

renteng dibebankan kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat dan Pemohon Kasasi

II/Penggugat;

3. Amar Putusan

Adapun hasil Putusan Nomor 378/K/AG/2016 pada Tingkat Kasasi dalam

perkara ini ialah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II

tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor

57/Pdt.G/2015/PTA JK yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta

Selatan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS, dengan mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian

2. Menyatakan dan menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat

berupa:

2.1. Sebidang tanah seluas 90 m2 di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan


2.2. Sebidang tanah luas 2.164 m2 di Kelurahan Pasir Kuda,

Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, disebut tanah Pasir Kuda;



60



Timur, Pekalongan;




2.6. Sebidang tanah luas 1200 m2 di Kelurahan Karet Kuningan,

Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;

3. Menetapkan Penggugat berhak atas ½ (seperdua) dari harta bersama

tersebut dan Tergugat berhak ½ (seperdua) bagian dari harta bersama

tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ harta (seperdua) bagian

kepada Penggugat, apabila tidak bisa diserahkan secara natura, maka

dilelang di depan umum atau melalui Kantor Lelang Negara dan nilai

bersihnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan gugatan Penggugat berupa sebidang tanah luas 548 m2 di

Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, tidak dapat

diterima;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk

membayar biaya perkara pada tingkat kasasi secara tanggung renteng sejumlah Rp.

500.000.- (lima ratus ribu rupiah);22

D. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 83/PK/AG/2017

1. Duduk Perkara

Setelah dijatuhkan Putusan oleh Mahkamah Agung di Tingkat Kasasi yang

telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara harta bersama tersebut, ternyata para

22


61

pihak khususnya Tergugat masih keberatan dan mengajukan upaya hukum luar biasa

yaitu PK (Peninjauan Kembali).

Peninjauan Kembali ialah suatu upaya hukum untuk memeriksa kembali suatu

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, itulah mengapa PK disebut dengan

upaya hukum luar biasa karena keistimewaannya dalam melindungi hak seseorang

yang merasa dirugikan oleh putusan hakim yang dirasa terdapat suatu kekhliafan,

kekeliruan ataupun terdapat bukti baru (Novum) yang berkaitan dengan perkara

tersebut.23

Titi, yang semula adalah Pemohon Kasasi I-Termohon Kasasi II, sekarang

sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, melawan Prayitno, yang semula adalah

Termohon Kasasi I-Pemohon Kasasi II, sekarang sebagai Termohon Peninjauan

Kembali, dalam hal ini Mahkamah Agung telah membaca surat-surat yang

bersangkutan mengenai dalil-dalil pokok, posita, serta amar putusan kasus ini, baik

dari tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi;

Mengenai alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali

dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dalam Putusan Kasasi a quo, Majelis Hakim Kasasi telah

melakukan suatu kekeliruan yang nyata karena tidak memeriksa dan

meneliti perkara dengan baik maupun peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Ini juga disebabkan karena ada kekhilafan dan kekeliruan

yang nyata di putusan-putusan terdahulu baik di tingkat banding maupun

di tingkat pertama;

2. Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah khilaf/keliru menerapkan ketentuan

Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan;

23



62

3. Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah keliru dalam menerapkan Pasal 37

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah keliru dalam penerapan pembuktian

objek sengketa;

5. Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah keliru dalam menetapkan pembagian

harta bersama yaitu masing-masing mendapatkan seperdua bagian;

6. Bahwa ditemukan bukti-bukti baru yang bersifat menentukan yang pada

waktu perkara diperiksa oleh tingkat pertama sampai tingkat kasasi tidak

ditemukan, yaitu bukti P.PK-1A sampai dengan bukti P.PK-4B yang

berupa akta jual beli dan sertifikat hak milik;


Majelis Hakim Agung memandang bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat

dibenarkan, karena setelah meneliti dengan seksama memori peninjauan kembali

dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dan Judex Juris, ternyata tidak

terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan bahwa

alasan peninjauan kembali hanya berisi tentang hal-hal yang telah dipertimbangkan

oleh Judex Juris, sehingga alasan tersebut pada dasarnya berisi perbedaan pendapat

antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Judex Juris, dan perbedaan pendapat

tersebut bukan merupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam

memeriksa perkara a quo;

Berdasarkan alasan Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya bukti baru

(Novum), Majelis Hakim tidak dapat membenarkan, karena bukti baru bertanda

P.PK-1A sampai dengan P.PK-4B ternyata tidak relevan dengan harta bersama

Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali yang telah

dipertimbangkan oleh Judex Juris, sehingga bukti-bukti tersebut tidak bersifat

menentukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

63

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2009;

karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada

Pemohon Peninjauan Kembali;24

Dapat penulis simpulkan bahwa pada Tingkat Peninjauan kembali, seluruh

permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara ini ditolak, karena Majelis Hakim

menyatakan bahwa Putusan pada Tingkat Kasasi dalam perkara ini sudah sesuai dan

tidak ada kekhilafan maupun kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum. Dengan

memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan

dengan perkara ini.

3. Amar Putusan

Adapun hasil Putusan Nomor 83/PK/AG/2017 pada Tingkat Peninjauan

Kembali dalam perkara ini ialah sebagai berikut:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah 2.500.000,00 (dua juta

lima ratus ribu rupiah).25

24

Putusan Mahkamah Agung Nomor 83/PK/AG/2017. 25

Putusan Mahkamah Agung Nomor 83/PK/AG/2017.

64

BAB IV

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PUTUSAN NOMOR

981/Pdt.G/2013/PA JS DALAM PERSPEKTIF MAQA<S}ID AL-SYARI>’AH

A. Analisis Putusan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS Dalam Perspektif

Maqa<s}id al-Syari>’ah

Setelah peneliti mengetahui jalan perkara kasus ini dalam Putusan Nomor

981/Pdt.G/2013/PA JS, dapat dipahami bahwa masalah yang disengketakan antara

pihak Penggugat dan Tergugat ialah mengenai perebutan objek harta bersama.

Menurut Penggugat ada 11 objek harta bersama yang belum dibagi secara adil oleh

Tergugat setelah perceraian, dan meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh

gugatan Penggugat dan menetapkan masing-masing mendapatkan separuh bagian dari

harta bersama sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Sedangkan Tergugat, menolak seluruh gugatan Penggugat dan menganggap

bahwa tidak ada harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Masing-masing

pihak telah mengemukakan alasannya dan membuktikan dalilnya masing-masing,

baik melalui bukti tertulis ataupun saksi di muka Majelis Hakim. Para pihak telah

beritikad baik mengikuti proses persidangan sampai putusan tersebut dibacakan.

Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai tata cara

pembagian harta bersama dan penyelesaiannya, semua telah diatur berdasarkan

ketentuan Undang-Undang yang berlaku, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 96

Kompilasi Hukum Islam bahwa “Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta

bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.” Dan dalam Pasal 97 KHI

juga dijelaskan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua

dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”1

1 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Cv Akademika Pressindo, 1992),

Ed. 1, Cet. 1, h. 136-137.

65

Pada Pasal 97 KHI, hakikatnya sudah menggambarkan fleksibilitas dalam

pembagian harta bersama dalam kasus-kasus tertentu, seperti misalnya suami istri

melakukan perjanjian perkawinan dalam pembagian harta bersama sesuai

kesepakatan para pihak yang dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan

perkawinan. Akan tetapi secara umum, pada dasarnya pembagian harta bersama ialah

masing-masing suami istri mendapatkan separuh dari harta bersama sepanjang tidak

ada kasus-kasus tertentu yang mengandung unsur untuk mengubahnya.2

Berkenaan dengan penerapan hukum dalam pembagian harta bersama pada

Putusan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS, Majelis Hakim yang menangani perkara

tersebut melakukan ijtihad atau terobosan hukum dalam penetapan pembagian harta

bersama sebagai wujud perlindungan terhadap hak istri berdasarkan perannya dalam

menghidupkan rumah tangga.

Mengenai pertimbangan hakim dalam perkara ini, Tergugat dianggap sebagai

pihak yang dirugikan dan mendapatkan ketidakadilan dari pihak Penggugat, apabila

pembagian harta bersama dalam kasus ini dibagi sama rata sesuai dengan ketentuan

undang-undang khususnya dalam Pasal 97 KHI, maka menurut Majelis Hakim ada

ketidakadilan terhadap pihak Tergugat, karena melihat dari fakta-fakta hukum yang

terjadi, peran Tergugat sangat besar dalam menghidupkan rumah tangga seperti

mencari nafkah dan memikul tanggung jawab dalam merawat dan mengasuh anaknya

sendirian, sementara Penggugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan dan izin

Tergugat, bahkan sudah mempunyai 3 orang anak dari istri keduanya, lalai dalam

tanggung jawabnya terhadap Tergugat dan anak-anak mereka, tentu saja tidak mesti

ketentuan Undang-Undang harus diikuti dalam kasus ini.

Berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, menurut

peneliti, Majelis Hakim telah menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di

2 Siah Khosyi‟ah, Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam


Juni 2017, h. 41.

66

masyarakat, sebagaimana dalam ketentuan tentang kekuasaan kehakiman terbaru

yaitu UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1). Memang dalam memutus perkara,

hakim harus merujuk pada undang-undang yang berlaku. Tetapi dalam hal tuntutan

keadilan, hakim bukanlah corong pada undang-undang. Tetapi Hakim wajib

menafsirkan dan menemukan hukum demi memutuskan suatu perkara dengan adil.3

Penting diingat bahwa undang-undang bukanlah satu-satunya sumber hukum. Tetapi

kebiasaan dalam masyarakat juga termasuk sumber hukum. Maka dari itu, hakim bisa

menggunakan kebiasaan masyarakat sebagai rujukan dalam pertimbangan hukum.4

Pada akhirnya, putusan tersebut dibacakan dan menetapkan bahwa Penggugat

hanya mendapatkan 1/3 dari harta bersama, sedangkan Tergugat mendapatkan lebih

banyak dari Penggugat, yaitu 2/3 dari harta bersama. Dalam hal ini, Hakim

menyimpang dari ketentuan Undang-Undang yang berlaku, baik Undang-Undang

Perkawinan, maupun Kompilasi Hukum Islam. Hakim tidak memandang dari sisi

yuridis, akan tetapi memandang dari sisi filosofis dan sosiologis.

Berkenaan dengan pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor

981/Pdt.G/2013/PA JS, penulis ingin menganalisis putusan tersebut melalui konsep

dan metode penetapan Maqa<s}id al-Syari>’ah.

Telah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan Maqa<s}id

al-Syari>’ah menurut al-Syathibi ialah tujuan Allah dalam menetapkan hukum untuk

kemashlahâtan hambanya di dunia dan akhirat, tidak ada satu pun hukum Allah yang

tidak mempunyai tujuan. Pandangan ini diperkuat oleh Muhammad Abu Zahrah yang

memandang bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan manusia, tidak

ada satu pun hukum yang disyariatkan kecuali terdapat kemaslahatan.5

3 Jonaedi Effendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-


Group, 2018), Ed. 1, Cet. 1, h. 233. 4 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. 2, h. 174

5 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (Kairo: Dar al Fir al Arabi, 1958), h. 336.

67

Konsep Maqa<s}id al-syari>‘ah menurut al-Syathibi, pada prinsipnya terbagi

dalam tiga tingkatan sesuai dengan kualitas kebutuhannya yaitu: Maqa<s{id ad-

dharuriyyat, yaitu Maqa<s{id untuk memelihara lima hal pokok dalam melindungi

kemaslahatan manusia yang terdiri dari: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta; lalu

Maqa<s{id al-hajiyyat, yaitu Maqa<s{id untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan

pemeliharaan terhadap lima hal pokok tersebut menjadi lebih baik lagi; dan Maqa<s{id

at-tahsiniyyat, yaitu Maqa<s{id yang dimaksudkan agar manusia melakukan yang

terbaik dalam penyempurnaan lima hal pokok tersebut.6

Berkenaan dengan kasus yang peneliti amati yaitu sengketa penyelesaian harta

bersama, maka jika dilihat dari konsep Maqa<s}id al-syari>’ah, kasus ini berada dalam

tingkat dharuriyyat, yaitu untuk menyelematkan harta (hifzu al-mal).

Menurut al-Syathibi, Untuk menyelamatkan harta yang didasarkan dari

konsep Maqa<s}id al-syari>‘ah, maka yang harus dilakukan seseorang ialah taat kepada

ketetapan hukum Allah seperti: diharamkan untuk mencuri dan diberi hukuman

kepada pelakunya, diharamkan untuk berbuat curang atau berkhianat, diharamkan

berlebih-lebihan, diharamkan riba, diharamkan memakan harta orang lain dengan

cara yang batil, sehingga dengan demikian harta akan terpelihara dan terselamatkan.7

Karena itulah dalam konteks kepemilikan harta bersama haruslah sesuai

dengan ketentuan kepemilikan dalam hukum Islam sebagai rangka untuk melindungi

dan menyelamatkan harta.8

Selanjutnya, jika putusan tersebut dianalisa melalui metode penetapan hukum

Maqa<s}id al-syari>’ah, dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

6 Abdul Manan, Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia, (Depok: Kencana, 2017),

Cet. 1, h. 72. 7 Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, 1997, Jilid 2, Vol. 3,

(Kementerian Agama Wakaf dan Dakwah: Kerajaan Saudi Arabia), h. 238. 8 Amelia Rahmaniah, Harta Bersama Dalam Perkawinan Di Indonesia (Menurut

Perspektif Hukum Islam), Syariah Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015, h.

78.

68

1. Putusan tersebut bisa dianalisis dengan melihat kesamaan ilat atau nilai-

nilai substansial dari contoh persoalan tersebut, dengan dalil-dalil hukum

yang telah diungkapkan dalam nas atau pertimbangan hukum yang lain.

Dalam kasus ini misalnya: Penggugat kawin diam-diam, Penggugat lalai

dalam memberikan nafkah keluarga, maka dari contoh tersebut jika ditarik

suatu ilat yang sama yaitu perlakuan Penggugat sama-sama merusak moral

kesusilaan, silaturahmi, psikologis pasangannya, bahkan tidak memelihara

ajaran agama (hifz al-din).

2. Putusan tersebut bisa dianalisis dengan melakukan pendekatan istinbath

atau penetapan hukum yang permasalahannya tidak diatur secara eksplisit

dalam Alquran dan Sunah, akan tetapi lebih menekankan pada aspek

kemaslahatan. Dalam kasus ini misalnya: Peran Tergugat sangat baik

dalam menghidupkan rumah tangga walaupun tanpa bantuan suami, penuh

dengan tanggung jawab dalam membesarkan dan merawat anak-anaknya.

Maka dari contoh tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peran dan

kontribusi Tergugat menimbulkan kemaslahatan untuk keluarganya

sehingga wajar apabila hakim membagi lebih banyak harta bersama

kepada Tergugat, karena untuk melindungi hak-hak Tergugat dan

menghindari kemudaratan lainnya dari pihak Penggugat.

Bila ditinjau secara kompeherensif melalui konsep dan metode penetapan

Maqa<s}id al-syari>’ah, menurut peneliti, Putusan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS sudah

memenuhi kemaslahatan sesuai dengan tujuan Maqa<s}id al-syari>’ah. Karena tujuan

Maqa<s}id al-syari>’ah itu sendiri adalah mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan

kemudaratan sebagaimana kaidah fikih:

صبنح و عهى جهب ان فبصد يقد ان در

“Mencegah kerusakan (kerugian) diupayakan terlebih dulu sebelum upaya

mendapatkan manfaat (mashlahat)”

69

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila kita dihadapkan kepada pilihan yaitu

menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan

adalah menolak kemafsadatan. Karena menolak kemafsadatan sama dengan meraih

kemaslahatan. Sedangkan tujuan utama Maqa<s}id al-syari>‘ah menurut ulama fikih

ialah meraih kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.9

Dalam kaidah fikih yang lain dijelaskan mengenai larangan untuk bebuat

sesuatu yang membahayakan yaitu:

ل ضزر ول ضزا ر

“Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan.”

زريزال انض

“Kemudaratan harus dihilangkan.”

Kaidah-kaidah ini menegaskan bahwa tidak boleh seseorang menimpakan

suatu bahaya atau membahayakan orang lain, jika disamakan ilatnya dari putusan dan

kaidah ini kepada dalil-dalil hukum yang ada di nas Alquran maupun hadis, seperti

Penggugat mendzalimi Tergugat dengan cara selingkuh, menikah diam-diam bahkan

tidak menafkahi Tergugat semenjak Penggugat kawin lagi, maka jelas bahwa

perlakuan Penggugat membahayakan jiwa dan raga Tergugat.

Maka dalam putusan ini, menurut peneliti, hakim telah memenuhi tujuan

Maqa<s}id al-syari>‘ah yaitu menyelamatkan dan melindungi harta masing-masing pihak

baik Penggugat maupun Tergugat secara adil berdasarkan kontribusi mereka dalam

menghidupkan rumah tangga, walaupun Penggugat mendapatkan lebih sedikit bagian

harta bersama dibandingkan dengan Tergugat, akan tetapi ada hikmah dibalik

pertimbangan hakim tersebut, yaitu mewujudkan kesadaran bagi Penggugat agar

9

Ahmad, Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam

Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 164.

70

tidak lagi lalai memenuhi tanggung jawabnya dalam membangun rumah tangga di

kehidupan barunya, sementara bagi Tergugat ialah agar terlindungi hak-haknya

sebagai ibu yang telah lama menjadi single parent dalam menghidupkan rumah

tangga dan mengasuh anak-anaknya, termasuk juga batinnya yang terluka setelah

putusnya perkawinan. Dalam prinsip Maqa<s}id al-syari>’ah, kemaslahatan yang mesti

harus diutamakan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan seseorang.

B. Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor

981/Pdt.G/2013/PA JS Sampai Dengan Putusan Nomor 83/PK/AG/2017

Setelah mempelajari lebih lanjut mengenai putusan sengketa harta bersama

yang peneliti angkat sebagai penelitian ini, peneliti akan membandingkan

pertimbangan hakim dari putusan Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Kasasi, sampai

Tingkat Peninjauan Kembali yang tertera sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS;

2. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PTA JK;

3. Putusan Nomor 378/K/Ag/2016;

4. Putusan Nomor 83/PK/Ag/2017;

Pada Putusan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS, Majelis Hakim memutuskan

untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian perihal penetapan harta bersama

yaitu sebanyak 3 objek harta sebagai harta bersama, yang sebelumnya ada 11 objek

harta yang diminta oleh Penggugat.

Alasan Majelis Hakim hanya mengabulkan 3 objek harta saja sebagai harta

bersama dikarenakan hanya 3 objek itulah yang telah memenuhi syarat formil

berdasarkan pembuktian fakta-fakta yang mendukung di persidangan. Walaupun

bukti-bukti yang diajukan Penggugat hanya berupa keterangan biasa dan bukan bukti

kepemilikan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil

membuktikan bukti-bukti petunjuk, sementara Tergugat tidak berhasil membuktikan

dalil bantahannya.

71

Sementara objek harta lainnya tidak dikabulkan karena ada yang sudah dijual

untuk biaya nikah anaknya, sudah dijual dan telah dinikmati para pihak, objek

sengketa kabur dan tidak jelas kepemilikannya, dan objek sengketa yang terbukti atas

nama anak para pihak.

Selanjutnya perihal pembagian harta bersama, Majelis Hakim memutuskan

untuk membagi harta bersama lebih banyak kepada Tergugat, yakni Tergugat

mendapatkan 2/3 bagian dari harta bersama, sedangkan Penggugat hanya

mendapatkan 1/3 bagian dari harta bersama.

Menurut peneliti, yang menarik dari putusan ini ialah Majelis Hakim tidak

menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, khususnya Kompilasi

Hukum Islam Pasal 97. Dalam hal ini, Majelis Hakim berijtihad untuk menemukan

hukum yang bisa menciptakan keadilan dalam kasus ini, khususnya kepada Tergugat.

Adapun yang dijadikan pertimbangan hakim dalam membagi harta bersama

dalam kasus ini ialah sebagai berikut:

1. Sisi sosiologis, melihat peran Tergugat sebagai istri sangat baik dalam hal

mencari nafkah, merawat dan membesarkan anak secara single parent

sejak Penggugat kawin lagi, dan lebih aktif berusaha untuk mendapatkan

harta bersama yang berasal dari hasil jerih payah sendiri. sementara

Penggugat kawin lagi dan lalai dalam memenuhi nafkah untuk

keluarganya.

2. Sisi filosofis, demi memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri yang

telah diceraikan.

Dari pertimbangan-pertimbangan tadi, terlihat sangat jelas bahwa hakim

sangat peduli terhadap nasib Tergugat yang bersusah payah banting tulang untuk

kehidupan keluarga, sementara Penggugat sewenang-wenang terhadap Tergugat

bahkan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami.

72

Setelah putusan tingkat pertama dibacakan, para pihak masih merasa tidak

puas terhadap putusan tingkat pertama sehingga mereka saling mengajukan

permohonan banding dalam tenggang waktu yang sesuai, Penggugat sebagai

Terbanding dan Tergugat sebagai Pembanding.

Pada tahap banding yang tertera dalam Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PTA

JK, Majelis Hakim Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis

Hakim tingkat Pertama dalam hal penetapan objek harta bersama dan pembagian

harta bersama.

Dalam hal penetapan objek harta bersama yang berawal dari 11 objek harta

yang digugat oleh Penggugat sebagai harta bersama, Majelis Hakim tingkat Pertama

hanya mengabulkan 3 objek harta saja sebagai harta bersama.

Sementara itu, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan

hakim tingkat pertama mengenai 3 objek harta yang dikabulkan sebagai harta

bersama. Akan tetapi, Majelis Hakim Banding menilai bahwa masih ada 2 objek harta

lainnya dari 11 objek harta tersebut yang bisa dikabulkan sebagai harta bersama.

Dengan alasan bahwa 2 objek harta tersebut diperoleh selama pernikahan masing-

masing pihak dan terbukti harta tersebut dikuasai oleh pihak Tergugat.

Sehingga menurut Majelis Hakim Banding, terdapat 5 objek harta bersama

yang dapat dikabulkan karena terbukti ada kekhilafan hakim di tingkat pertama dalam

hal pembuktian objek sengketa.

Selanjutnya mengenai pembagian harta bersama, Majelis Hakim Banding

sangat nyata tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama.

Meskipun Majelis Hakim tingkat Pertama telah mempertimbangkan dari sisi filosofis

dan sosiologis, akan tetapi, menurut Majelis Hakim Banding, dalam kasus ini lebih

relevan dan lebih adil jika pembagian harta bersama dipertimbangkan dari sisi

yuridis. Sebagaimana ketentuan pembagian harta yang telah diatur dalam Pasal 97

Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing

73

berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian

perkawinan.”

Masih belum menemukan titik temu dan solusi yang memuaskan, Tergugat

kembali mengajukan permohonan kasasi dan telah menyiapkan memori kasasi yang

berisikan alasan-alasan kasasi, sementara Penggugat tidak mengajukan jawaban

bantahannya, Tergugat sebagai pemohon dan Penggugat sebagai termohon.

Pada tahap kasasi yang tertera dalam Putusan Nomor 378/K/Ag/2016, Majelis

Hakim Kasasi menolak permohonan kasasi dari pemohon, dan menyatakan perbaikan

pada Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PTA JK, dengan mengadili sendiri.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa Putusan

Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang membatalkan

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, termasuk

dalam pembagian harta bersama. Karena memang pembagian harta bersama telah

diatur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu masing-masing pihak

mendapatkan separuh bagian dari harta bersama.

Namun dalam hal penetapan objek harta bersama, menurut Majelis Hakim

Kasasi perlu ada perbaikan pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor

57/Pdt.G/2015/PTA JK, yang sebelumnya menurut Majelis Hakim Banding terdapat

5 objek harta bersama, menjadi 6 objek harta bersama yang dikabulkan oleh Majelis

Hakim Kasasi. Karena objek tersebut terbukti dibeli pada masa perkawinan meskipun

terdaftar atas nama anak tertua Pemohon dan Termohon.

Selanjutnya, perkara ini berakhir pada tahap peninjauan kembali pada Putusan

Nomor 83/PK/Ag/2017, Majelis Hakim menolak seluruhnya permohonan peninjauan

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (yaitu Tergugat).

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat pertimbangan Judex

Facti dan Judex Juris, ternyata tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang

74

nyata, dengan pertimbangan bahwa alasan peninjauan kembali hanya berisi tentang

hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Judex Juris, sehingga alasan tersebut pada

dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan

Judex Juris, dan perbedaan pendapat tersebut bukan merupakan kekhilafan hakim

atau kekeliruan yang nyata dalam memeriksa perkara a quo.

Berkenaan dengan alasan Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya bukti

baru (Novum), Majelis Hakim tidak dapat membenarkannya, karena bukti baru yang

bertanda P.PK-1A sampai dengan P.PK-4B ternyata tidak relevan dengan harta

bersama Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali yang

telah dipertimbangkan oleh Judex Juris, sehingga bukti-bukti tersebut tidak bersifat

menentukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2009.

Setelah membandingkan pertimbangan hakim dari Tingkat Pertama sampai

dengan Peninjauan Kembali dalam perkara ini, maka selanjutnya peneliti akan

menganalisis perbedaan pandangan hakim tersebut berdasarkan hukum positif dan

perspektif Maqa<s}id al-Syari>’ah.

Memang dalam penegakan prinsip kepastian hukum, hukum positif dalam

bentuk undang-undang dianggap sebagai sumber formal hukum utama, berdasarkan

asumsi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, dikatakan bahwa undang-undang dianggap sudah baik, tidak

punya kekurangan, mampu mengakomodasi kepentingan dan bisa menampung rasa

keadilan karena telah dibuat berlandaskan syarat dan tujuan asas pembentukan

peraturan perundang-undangan.10

10

Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, (Jakarta:

Prenadamedia Group, 2015), Ed. 1, Cet. 1, h. 6.

75

Akan tetapi, dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang tentang Kekuasaan

Kehakiman, hakim diberikan ruang kebebasan dalam menerapkan rasa keadilan bagi

masyarakat, sebagaimana dalam bunyinya:11

“Kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Ruang kebebasan hakim meliputi kebebasan dalam mengadili, berekspresi,

kebebasan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, menggali nilai-

nilai hukum, termasuk kebebasan menyimpangi ketentuan hukum tertulis jika dinilai

tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.12

Hal ini bertujuan agar putusan hakim

mencapai suatu keadilan yang memberikan jalan keluar, efiesien, stabilitas dan

fairness.13

Dalam hal mengadili, sekiranya hakim harus memperhatikan tiga tujuan

hukum yang integratif dalam pertimbangannya, yaitu: kepastian hukum,

kemamfaatan hukum, dan keadilan hukum. Menurut Jeremy Bentham, pasti akan ada

suatu keadaan dimana tujuan-tujuan hukum itu saling kontradiksi dan mempunyai

potensi untuk saling bertentangan, maka dalam memutuskan suatu kasus, harus

dipilih mana tujuan yang diutamakan.14

Jika terjadi kesenjangan antara undang-undang dengan hukum yang hidup di

masyarakat, maka solusi untuk mengatasi hal itu ialah membuat hukum baru yang

diciptakan oleh pembuat undang-undang yang berwenang. Akan tetapi, jika terjadi

11

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab I,

Pasal 1, ayat (1). 12


Prenadamedia Group, 2015), Ed. 1, Cet. 1, h. 3. 13

Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara

Sebagai Amanat Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, Nomor 2, Juni 2015, h. 231. 14


Prenadamedia Group, 2015), Ed. 1, Cet. 1, h. 4.

76

kasus yang dibutuhkan saat itu dalam putusan pengadilan, padahal undang-undang

baru belum dibuat, maka saat itulah hakim harus melakukan penemuan hukum.

Karena harus diketahui, bahwa di luar undang-undang terdapat hukum yang

hidup di masyarakat sesuai perkembangan dinamika sosial yang patut kita hormati.

Hakim seharusnya bisa mensingkronisasi antara kaidah hukum tertulis dengan

perubahan sosial masyarakat agar kaidah hukum tetap progresif dan aktual dalam

memenuhi keadilan dan kebutuhan masyarakat.15

Sama halnya dengan perkara ini, terjadi perbedaan pandangan hakim baik dari

Tingkat Pertama sampai pada Tingkat Peninjauan Kembali dalam menetapkan dan

membagi harta bersama.

Dalam Putusan Tingkat Pertama Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS mengenai

pembagian harta bersama, terlihat jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama

berusaha mewujudkan keadilan bagi para pihak dengan mengesampingkan suatu

ketentuan yang berlaku berdasarkan penafsiran dan fakta-fakta hukum yang terjadi.

Majelis Hakim Tingkat Pertama memandang kasus ini baru adil apabila dilihat dari

segi filosofis dan sosilogis.

Sementara Majelis hakim Tingkat Banding, Kasasi, maupun Peninjauan

Kembali, menganggap bahwa pembagian harta bersama yang adil harus dilihat dari

segi yuridis sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun Kompilasi Hukum

Islam.

Perlu diingat bahwa tidak ada suatu kekuasaan negara yang bisa menindak

hakim karena putusannya dianggap tidak adil. Yang bisa ditindak hanyalah masalah

15

Idris, Rachminawati, dan Imam Mulyana, Penemuan Hukum Nasional dan

Internasional, (Bandung: PT. Fikahati Aneska, 2012), h. 78.

77

tingkah laku pribadi hakim yang merugikan negara atau menjelekkan martabat

kekuasaan kehakiman.16

Perspektif dan konsepsi keadilan tiap orang pasti berbeda-beda, seperti halnya

perbedaan antara keadilan perspektif penguasa dengan keadilan perspektif rakyat,

keadilan yang dihasilkan oleh penguasa cenderungnya lebih mengutamakan keadilan

formal (formal justice), sedangkan keadilan yang diinginkan oleh rakyat cenderung

kepada keadilan yang bersifat masif (social justice).17

Maka menurut penulis, sangat

wajar apabila terjadi perbedaan pandangan hakim dalam mewujudkan prinsip

keadilan terhadap perkara harta bersama ini.

Jika dilihat dari segi hukum positif, menurut peneliti, pertimbangan hakim di

Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yang lebih bisa menjamin

kepastian hukum dan bisa menjamin keadilan formil.

Sementara jika dilihat dari perspektif Maqa<s}id al-Syari>’ah, maka yang harus

diorientasikan dalam kasus ini ialah kemaslahatan bagi para pihak. Karena dalam

kasus tersebut sangat jelas bahwa Penggugat membawa kemudaratan yang besar bagi

Tergugat seperti yang telah tertera pada fakta-fakta hukum yang ditemukan hakim

yaitu Tergugat diselingkuhi sampai pada akhirnya Penggugat menikah secara diam-

diam tanpa sepengatahuan Tergugat, dan diceraikan. Bahkan Penggugat

meninggalkan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah kepada Tergugat

beserta keluarganya sejak Penggugat kawin lagi, sehingga Tergugat harus memikul

sendiri tanggung jawabnya sebagai istri yang single parent dalam memenuhi

kebutuhan keluarganya.

16

Jaenal Aripin, Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana,

2013), Ed. 1, h. 185. 17

Jonaedi Effendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-


Group, 2018), Ed. 1, Cet. 1, h. 13.

78

Sehingga menurut peneliti, pertimbangan hakim dalam Tingkat Pertama lebih

bisa menjamin keadilan sosial khususnya kepada Tergugat, dan kemaslatahan bagi

para pihak sesuai dengan prinsip Maqa<s}id al-Syari>’ah.

79

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sengketa harta bersama yang telah peneliti paparkan dalam penelitian ini

memiliki dinamika pertimbangan hakim yang berbeda-beda, mulai dari Putusan

Tingkat Pertama Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS sampai dengan Putusan Tingkat

Peninjauan Kembali Nomor 83/PK/Ag/2017. Setelah peneliti analisis melalui

perspektif Maqa<s}id al-Syari>’ah dan hukum positif, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama pada Putusan

Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS, tidak memandang dari segi yuridis atau

tidak menggunakan ketentuan hukum positif khususnya yang telah diatur

dalam KHI Pasal 97 mengenai porsi pembagian harta bersama, melainkan

berusaha menggali nilai-nilai keadilan yang sesuai diterapkan dalam kasus

tersebut melalui segi filosofis dan sosiologis. Karena selama ini Tergugat

telah menjalankan peran yang sangat baik dalam menghidupkan

keluarganya dan anak-anaknya, sementara Penggugat selaku suaminya

justru lalai memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga,

bahkan telah selingkuh, menikah secara diam-diam, dan tidak lagi

menafkahi Tergugat dan keluarganya semenjak Penggugat kawin lagi.

Dengan alasan itu hakim menetapkan pembagian harta bersama dengan

memberikan 2/3 bagian lebih banyak kepada Tergugat, sementara

Penggugat hanya mendapatkan 1/3 bagian.

2. Dalam perspektif Maqa<s}id al-Syari>’ah, Putusan Nomor

981/Pdt.G/2013/PA JS, sudah sesuai dengan prinsip Maqa<s}id al-Syari>’ah,

karena pertimbangan hakim tersebut didasarkan atas prinsip keadilan dan

kemaslahatan antara para pihak yang bersengketa. Melihat dari kasus

80

tersebut terbukti bahwa Tergugat yang dirasa terbebani dan dirugikan

karena ketidakadilan Penggugat selaku suaminya. Dengan membagi harta

bersama yang lebih banyak kepada Tergugat, sekiranya bisa mengurangi

beban Tergugat yang selama ini dialami, dan menjadikan pelajaran bagi

Penggugat agar selalu berlaku adil.

3. Jika dibandingkan pertimbangan hakim Tingkat Pertama sampai dengan

Peninjauan Kembali, maka terlihat jelas bahwa hakim Tingkat Pertama

mengutamakan keadilan sosial yang hidup di masyarakat, dengan

membagi harta bersama kepada para pihak berdasarkan nilai-nilai filosofis

dan sosilogis. Sedangkan hakim Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan

Kembali lebih mengutamakan kepastian hukum dan keadilan formil,

dengan menetapkan pembagian harta bersama berdasarkan ketentuan

hukum positif yang berlaku.

B. Saran-Saran

1. Karena ketentuan harta bersama merupakan derivasi dari hukum adat dan

tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak mesti pembagian harta

bersama harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi

bisa dilihat dari peran dan kontribusi suami istri, apabila salah satu dari

suami istri tersebut tidak menjalankan kewajibannya dalam membangun

rumah tangga maka hal itu dapat dikatakan sebagai wanprestasi.

2. Seharusnya Pemerintah memberikan reformulasi atau perubahan

ketentuan pembagian harta bersama dalam peraturan perundang-undangan

agar menimbulkan solusi alternatif dalam penanganan sengketa harta

bersama.

3. Hendaknya hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan memutus

suatu perkara, jangan hanya terpaku pada ketentuan peraturan perundang-

undangan saja, akan tetapi hakim harus berupaya menggali nilai-nilai

keadilan yang hidup di masyarakat. Karena keadilan itu sifatnya abstrak,

81

maka hakim seharusnya bisa menyesuaikan keadaan dan kemaslahatan

dalam memutus perkara. Hendaknya hakim bisa menyelesaikan polemik

pembagian harta bersama berdasarkan kesepakatan atau musyawarah para

pihak yang bersengketa, menemukan solusi terbaik, sehingga lebih bisa

menjamin keadilan dan kepastian hukum.

82

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Depag RI, Tim Penterjemah., Khadim al-

Haramayn, Makkah al-Mukarromah, 1990.

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Cv Akademika Pressindo, 1992.

Abu al-Hasan, Sayf al-Din „Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-Amidi, al-Ihkam

fi Ushul al-Ahkam, Beirut: Mu‟assasah al-Nur, 1388 H.

Abu Zahrah, Muhammad, Ushul al-Fiqh, Kairo: Dar al Fir al Arabi, 1958.

Adonara, Firman Floranta, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara

Sebagai Amanat Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, Nomor 2, Juni

2015.

Ahmad, Yusuf Muhammad Al-Badawy, Maqashid Al-Syariah „Inda Ibni

Taimiyah, Beirut: Dar an-Nafais, 1999.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, Al-Musthafa min „Ilm al-Ushul, Lubnan:

Dar al-Huda, 1994.

Ali, Ahmad, Menguak Tabir Hukum, Jakarta: Kencana, 2017.

Al-Syatibi, Abu Ishaq, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, Jilid 2, Vol. 3,

Kementerian Agama Wakaf dan Dakwah: Kerajaan Saudi Arabia,

1997.

Al-Zuhaili, Wahbah, Ushul al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikri: Damaskus, 1986.

------------------------, Tafsir Al-Munir Aqidah, syari‟ah, dan Manhaj Jilid 15,

Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Depok: Gema Insani, 2014.

Anshori, Abdul Ghofur, Peradilan Agama Di Indonesia Pasca Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, Dan Kewenangan),

Yogyakarta: UII Press, 2007.

Arfa, Faisar Ananda dan Warni Matpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam,

Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Aripin, Jaenal, Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana,

2013.

83

Ar-Raisuni, Ahmad, Muhadarat fi Maqasid al-Syari‟ah, Mesir: Dar al-Kalimah,

2010.

Asmayeni, Nila Oktaza, Pembagian Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian

di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A, Artikel Program Kekhususan

Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, 2016.

As-Sadlan, Sholeh bin Ghanim, Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa maa

tafarra‟u „anha, Riyadh: Dar al-Valencia linnasyar wa at-Tazwij, 1417

H.

Aziz, Muhammad dan Sholikah, Metode Penetapan Maqasid a-Syari‟ah: Studi

Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi, Jurnal Ulul Albab Volume 14 No.2

Tahun 2013.

Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru van

Hoeve, 1997.

Djazuli, Ahmad, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam

Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, Jakarta: Kencana,

2011.

Effendi, Jonaedi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis

Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam

Masyarakat, Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Effendi, Satria, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2017.

Faizal, Liky, Harta Bersama Dalam Perkawinan, Jurnal Pengembangan

Masyarakat Islam Ijtimaa‟iyya, Vol. 8, No. 2, Agustus 2015.

Ferizqo, Ahmad Achdan, “Analisis Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama

dan Warisan Perkawinan Poligami”, Studi Kasus Putusan Mahkamah

Agung Nomor 489/K/Ag/2011. Program Studi Hukum Keluarga

(Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1439 H/2018 M.

Firdawaty, Linda, Filosofi Pembagian Harta Bersama, Jurnal Raden Intan, Vol.

8 No. 1 2016.

Hadikusuma, Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: Mandar

Maju, 1992.

84

Harahap, M. Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Herawati, Andi, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama

Indonesia, Jurnal Hunafa Vol. 8 No. 2 Desember 2011.

Izzuddin bin „Abd al-Salam, al-Fawaid Fi Ikhtishari al-Maqasid Aw al-Qawaid

al-Shughra, Dar El Fikr al-Mu‟ashir. Beirut, Libanon & Dar al-Fikr.

Damaskus, Syiria, 1416 H/1996 M.

Khosyi‟ah, Siah, Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam

Perkawinan Bagi Keluarga Muslim Di Indonesia, Jurnal kajian hukum

Islam Vol. XI No. 1, Juni 2017.

Kurniawan, M Beni “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran

Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan”, Jurnal Yudisial Vol. 11

No. 1 April 2018.

Manan, Abdul dan M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang

Peradilan Agama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Manan, Abdul, Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia, Depok: Kencana,

2017.

Mapeke, Arifah S dan Ahmad Khisni, kedudukan Harta Bersama Dalam

Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia Serta

Praktek Putusan Pengadilan Agama, Jurnal Hukum Khaira Ummah

Vol. 12 No. 2 Juni 2017.

Mappiasse, Syarif, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Jakarta:

Prenadamedia Group, 2015.

Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2017.

Mawardi, Ahmad Imam, Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyyat dan Evolusi

Maqasid al-syari‟ah dari Konsep ke Pendekatan, Yogyakarta: PT

LKis Printing Cemerlang, 2010.

Mesraini, Konsep Harta Bersama Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama,

Jurnal Ahkam: Vol. XII No.1 Januari 2012.

85

Mutakin, Ali, Teori Maqasid al-Syari‟ah Dan Hubungannya Dengan Metode

Istinbath Hukum, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 3 Agustus

2017.

Nagara, Bernadus, Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama Setelah

Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal

Lex Crimen Vol. V No. 7 September 2016.

Qardhawi, Yusuf, Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam

untuk Manusia, Terj. Ade Nurdin & Riswan, Bandung: PT Mizan

Pustaka, 2018.

Qorib, Ahmad, Ushul Fiqh 2, Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997.

Rachminawati, Idris dan Imam Mulyana, Penemuan Hukum Nasional dan

Internasional, Bandung: PT. Fikahati Aneska, 2012.

Rahmaniah, Amelia, Harta Bersama Dalam Perkawinan Di Indonesia (Menurut

Perspektif Hukum Islam), Syari‟ah Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15,

Nomor 1, Juni 2015.

Ramulyo, Mohd. Idris, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara

Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam, Jakarta: Sinar

Grafika, 2004.

Rifa‟i, Ahmad, Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum

Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Rochaeti, Etty, Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam

Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif,

Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28 No. 01 Februari 2013.

Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press,

2013.

Sarmanu, Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Statistika,

Surabaya: Airlangga University Press, 2017.

Simajuntak, P.N.H, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Kencana, 2017.

Shidiq, Sapiudin, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2017.

86

Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas

Indonesia, 1986.

Sugiswati, Besse, Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat, Jurnal Perspektif,

Vol XIX No. 3, September, Tahun 2014.

Surakmad, Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung: Tarsito, 1985.

Susanto, Happy, Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian, Jakarta:

Transmedia Pustaka, 2008.

Suyuthi, Wildan Mustofa, Kode Etik Hakim, Jakarta: Kencana Prenadamedia

Group, 2013.

Syahrizal, Darda, Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia, Yogyakarta:

Pustaka Grhatama, 2011.

Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Jakarta: Kencana, 2007.

Tahir, Muhammad ibn Asyur, Maqasid al-Syari‟ah al-Islamiyah, Yordania: Dar

an-Nafais, 2001.

Thalib, Sayuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia

UI-Press, 1986.

Toriquddin, Teori Maqasid Syariah Perspektif Al-Syatibi, Jurnal Syariah dan

Hukum Vol. 6 No. 1 Juni 2014.

Wahyudi, Muhammad Isna, Majalah Hukum Varia Peradilan, Ikatan Hakim

Indonesia (IKAHI), No. 356 Juli 2015.

Wahyuni, Sri, Politik Hukum Islam Pasca Orde Baru, Yogyakarta: Gapura

Publishing.com, 2014.

Wardiono, Kelik dan Septarina Budiwati, Hukum Perdata, Surakarta:

Muhammadiyah University Press, 2018.

Widyanto, Fendry Seftian 8150408001 (2013) Pembuktian Mengenai Asal Usul

Harta Bersama Dalam Gugatan Pembagian Harta Bersama Putusan

Nomor: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds (Studi di Pengadilan Agama Kudus).

Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

87

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

http://www.tafsir.web.id/2013/03/tafsir-al-ankabut-ayat-45-55.html, Diakses

pada tanggal 07 Januari 2019.

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53b65a5e2cfef/pembagian-

harta-bersama-jika-terjadi-perceraian, Diakses pada tanggal 10 April

2019.


Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 57/Pdt.G/2015/PTA JK


Putusan Mahkamah Agung Nomor 83/PK/AG/2017

http://www.tafsir.web.id/2013/03/tafsir-al-ankabut-ayat-45-55.html



PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF...

Documents

Transcript of PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF...