Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan

Pembubaran:a. Penghentian kegiatan usaha

Perseroan;b.Status badan hukum tidak hilang;c. Status badan hukum hilang ketika

likuidasi selesai

Dasar Pembubaran:a. Berdasarkan keputusan RUPS;b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir;c. Berdasarkan penetapan pengadilan;d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan Putusan

Pengadilan Niaga yg telah inkracht, harta pailit perseroan tidak cukup membayar biaya kepailitan;

e. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvency sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan & PKPU;

f. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan.

Pembubaran karena Keputusan RUPS

• Yang berhak mengajukan: (a) Direksi (BOD), (b) Dewan Komisaris (BOC), (c) Pemegang Saham (min. 10% saham hak suara)

• Syarat sah Keputusan RUPS: (a) kuorum kehadiran min ¾ bagian jumlah seluruh saham dgn hak suara hadir atau diwakili, (b) disetujui min. ¾ bagian dari jumlah suara yg dikeluarkan RUPS

Efektif Pembubaran

• Sejak saat yg ditetapkan dalam Keputusan RUPS;

• Apabila tdk ditetapkan, mulai berlakunya Keputusan RUPS dibuat;

Pembubaran wajib diikuti dengan Likuidasi

Terhadap pembubaran karena:a. Keputusan RUPSb. Jangka waktu berdirinya

telah berakhir;c. Dicabutnya kepailitan

berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga yang inkracht.Likuidasi dilakukan oleh Likuidator, yaitu orang yang

ditunjuk atau diangkat (oleh RUPS atau Pengadilan) menjadi penyelenggara likuidasi > mengatur dan menyelesaikan harta Perseroan.

Sejak likuidasi, Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan

hukum kecuali jika diperlukan untuk pemberesan urusan

Perseroan dalam rangka likuidasi

Semua Ketentuan yang berlaku terhadap Direksi mutatis mutandis

berlaku terhadap Likuidator

• Pengangkatan oleh RUPS (kecuali Pembubaran oleh Pengadilan);

• Pemberhentian oleh RUPS (atau circular resolution);

• Pemberhentian Sementara Likuidator oleh DK;• Kewajiban dan tanggung jawab Likuidator

Kewajiban dan tanggung jawab Likuidator (Psl 149):a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan

utang Perseroan;b. Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita

Negara RI mengenai rencana pembagian kekayaan hasil Likuidasi (kreditur dan Menteri);

c. Pembayaran kepada kreditor;d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi

kepada pemegang saham;e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam

pemberesan kekayaan.

Hak Kreditor

• Mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;

• Mengajukan tagihan yang diikuti Hak Mengajukan Gugatan jika tagihan ditolak;

• Mengajukan tagihan melalui PN

Pemberhentian dan Pengangkatan Likuidator Baru

• Alasan diberhentikan: tidak melaksanakan kewajiban dengan itikad baik;

• Diajukan oleh: (a) pihak yang berkepentingan, (b) Kejaksaan;

• Penetapan pemberhentian disertai dengan pengangkatan likuidator baru;

• Setelah dipanggil dan didengar terlebih dahulu

Laporan Likuidasi

• Berakhirnya status badan hukum Perseroan karena likuidasi setelah laporan pertanggung-jawaban akhir proses likuidasi dilunaskan dan dibebaskan (release and discharge) oleh RUPS atau setelah PN menerima.

• Likuidator memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan dalam Surat Kabar;

• Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum, menghapus nama Perseroan dari Daftar Perseroan, dan mengumumkan dalam Berita Negara RI;

• Status badan hukum Perseroan berakhir.

Likuidasi dan Rencana Likuidasi AP/JV Pertamina

• Purna Bina Indonesia (PBI)• Seamless Pipe Indonesia Jaya (SPIJ)• KIPCO Hong Kong & KIPCO Labuan

Malaysia• PT Patra Dok Dumai (Dalam Likuidasi)• PT Usayana