Pengadilan Militer II-08 Jakarta...Mahkamah Agung ini, secara mutatis mutandis berlaku Kitab...

8

Transcript of Pengadilan Militer II-08 Jakarta...Mahkamah Agung ini, secara mutatis mutandis berlaku Kitab...

Page 1: Pengadilan Militer II-08 Jakarta...Mahkamah Agung ini, secara mutatis mutandis berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Pada saat Peraturan
Page 2: Pengadilan Militer II-08 Jakarta...Mahkamah Agung ini, secara mutatis mutandis berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Pada saat Peraturan
Page 3: Pengadilan Militer II-08 Jakarta...Mahkamah Agung ini, secara mutatis mutandis berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Pada saat Peraturan
Page 4: Pengadilan Militer II-08 Jakarta...Mahkamah Agung ini, secara mutatis mutandis berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Pada saat Peraturan
Page 5: Pengadilan Militer II-08 Jakarta...Mahkamah Agung ini, secara mutatis mutandis berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Pada saat Peraturan
Page 6: Pengadilan Militer II-08 Jakarta...Mahkamah Agung ini, secara mutatis mutandis berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Pada saat Peraturan
Page 7: Pengadilan Militer II-08 Jakarta...Mahkamah Agung ini, secara mutatis mutandis berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Pada saat Peraturan
Page 8: Pengadilan Militer II-08 Jakarta...Mahkamah Agung ini, secara mutatis mutandis berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Pada saat Peraturan

Penjelasan Perkara Pidana

Penjelasan Perkara Pidana

Hukum Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri

Hukum Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri

HALAMAN JUDUL TINJAUAN YURIDIS TERHADAP … · hukum pidana adalah kemajuan teknologi dan informasi.2 Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana ...

HALAMAN JUDUL TINJAUAN YURIDIS TERHADAP … · hukum pidana adalah kemajuan teknologi dan informasi.2 Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana ...

PENGADILAN MILITER UTAMA

PENGADILAN MILITER UTAMA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN …

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN …

TAQNIN HUKUM PIDANA ISLAM

TAQNIN HUKUM PIDANA ISLAM

SANKSI TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH TINGKAT …

SANKSI TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH TINGKAT …

BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar belakangrepository.upnvj.ac.id/3298/2/03.BAB I.pdf · pengertian hukum militer, ada baiknya untuk terlebih dahulu meninjau istilah militer.Kata militer

BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar belakangrepository.upnvj.ac.id/3298/2/03.BAB I.pdf · pengertian hukum militer, ada baiknya untuk terlebih dahulu meninjau istilah militer.Kata militer

PENGADILAN MILITER UTAMA · 2020. 2. 28. · Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran berdasarkan Undang- ... dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, dalam

PENGADILAN MILITER UTAMA · 2020. 2. 28. · Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran berdasarkan Undang- ... dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, dalam

PROFESIONALISME MILITER PASCA ORDE BARUrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18051/...PROFESIONALISME MILITER PASCA ORDE BARU Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin

PROFESIONALISME MILITER PASCA ORDE BARUrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18051/...PROFESIONALISME MILITER PASCA ORDE BARU Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin

ALUR PROSES PELAPORAN/PENGADUAN PIDANA _ Menteri

ALUR PROSES PELAPORAN/PENGADUAN PIDANA _ Menteri

Etika 2019...Etika 2019 1 Kehadiran Rancangan Undang Undang tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) merupakan proses legislasi yang wajar yang dilakukan oleh pihak DPR

Etika 2019...Etika 2019 1 Kehadiran Rancangan Undang Undang tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) merupakan proses legislasi yang wajar yang dilakukan oleh pihak DPR

KEMAMPUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN …

KEMAMPUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN …

Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan …

Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan …

4 BAB IIIeprints.walisongo.ac.id/1868/4/092211009_Bab3.pdf · peraturannya terdapat bermacam-macam kitab undang-undang seperti kitab undang-undang hukum acara pidana dan kitab undang-undang

4 BAB IIIeprints.walisongo.ac.id/1868/4/092211009_Bab3.pdf · peraturannya terdapat bermacam-macam kitab undang-undang seperti kitab undang-undang hukum acara pidana dan kitab undang-undang

TELAAH NORMATIF ALASAN PENINJAUAN KEMBALI …/Telaah...yang menjadi premis mayor adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan premis minornya adalah putusan Mahkamah

TELAAH NORMATIF ALASAN PENINJAUAN KEMBALI …/Telaah...yang menjadi premis mayor adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan premis minornya adalah putusan Mahkamah

Bab iv mahkamah pidana internasional

Bab iv mahkamah pidana internasional

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM ATAS PUTUSAN HAKIM ...digilib.uinsby.ac.id/11694/7/Bab 4.pdf · mengantuk, (9) menolak keburukan, (10) panas atau dingin. 75 (1) undang-undang perikanan

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM ATAS PUTUSAN HAKIM ...digilib.uinsby.ac.id/11694/7/Bab 4.pdf · mengantuk, (9) menolak keburukan, (10) panas atau dingin. 75 (1) undang-undang perikanan

Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum ...

Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum ...

PROSES PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN TERHADAP … filePROSES PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN TERHADAP ... pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak bisa dikategorikan sebagai tindak

PROSES PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN TERHADAP … filePROSES PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN TERHADAP ... pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak bisa dikategorikan sebagai tindak