PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS …

i

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PENGHIMPUNAN

DAN PENYALURAN DANA ZAKAT PADA YAYASAN SOSIAL DITINJAU

DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Pada Global Zakat)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

Richad Indra Cahya

11140460000034

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2021 M/1442 H

ii

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS

PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT PADA

YAYASAN SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23

TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Pada Global

Zakat)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

Richad Indra Cahya

11140460000034

Dosen Pembimbing

A.M. Hasan Ali, M.A.

NIP. 19751201 20050 1 005

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1442 H /2021 M

iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengawasan dan Pertanggungjawaban Atas

Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Pada Yayasan Sosial Ditinjau dari

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pada

Global Zakat)” telah diajukan dalam sidang skripsi Fakultas Syariah dan Hukum

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta pada Jumat, 9 Juli 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Jakarta, 9 April 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.Ag., S.H., M.H., M.A.

NIP: 19760807 200312 1 00 1

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

1. Ketua : A. M. Hasan Ali, M.A. (…………………….)

NIP. 19751201 200501 1 00 5

2. Sekertatis : Dr. Abdurrauf, Lc., M.A. (…………………….)

NIP. 19731215 200501 1 00 2

3. Pembimbing : A.M. Hasan Ali, M.A. (…………………….)

NIP. 19731215 200501 1 00 2

4. Penguji 1 : Ahmad Chairul Hadi, M.A. (…………………….)

NIP. 19720531 200710 1 00 2

5. Penguji 2 : Nurul Handayani, S.Pd., M.Pd.. (…………………….)

NIP. 19710113 199903 2 00 1

iv

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli Saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 (S1) di Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang Saya gunakan dalam penelitian ini telah Saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa hasil karya ini bukan hasil karya Saya

atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

Jakarta, 9 Juli 2021

Richad Indra Cahya

v

ABSTRAK

Ricahad Indra Cahya. NIM 11140460000034. PENGAWASAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PENGHIMPUNAN DAN

PENYALURAN DANA ZAKAT PADA YAYASAN SOSIAL DITINJAU

DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Pada Global Zakat). Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta. 1441/2020. vi + 50 halaman

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penghimpunan zakat di

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu yayasan Global Zakat. Pada awalnya yayasan

Global Zakat merupakan organisasi underbow dari Aksi Cepat Tanggap, namun

pada akhirnya sudah memisahkan diri secara utuh namun masih tetap bernaung

dalam satu payung organisasi kemanusiaan yang sama, yaitu Global Islamic

Philanthropy (GIP). Penerapan penghimpunan zakat oleh Global Zakat meliputi

mekanisme pengumpulan, pengelolaan dan pendistrib usian dana zakat.

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan penelitian

deskriptif-kualitatif, berdasarkan pendekatan hukum empiris normatif serta

sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Dengan teknik

pengumpulan data berupa studi pustaka, studi lapangan dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghimpunan zakat di Global

Zakat sudah sesuai dengan peraturan mengenai pengelolaan zakat yang berlaku di

Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan

Zakat, meskipun masih ada kendala di beberapa aspek. Hal ini ditinjau dari

pelaksanaan di lapangan yang belum sepenuhya ideal.

Kata Kunci : Zakat, LAZ, Fiqih, Global Zakat, Undang-Undang

Dosen Pembimbing : A.M. Hasan Ali, M.A.

Daftar Pustaka : 1981 s.d 2020

vi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil „alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang

telah memberikan curhatan rahmat dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini sebagai tanda akhir dari studi S1 yang penulis tempuh

dengan judul “Pengawasan dan Pertanggungjawaban Atas Penghimpunan dan

Penyaluran Dana Zakat Pada Yayasan Sosial Ditinjau dari Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pada Global Zakat)”.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan

tanpa dukungan, do’a dan semangat dari berbagai pihak yang telah membantu dan

berkontribusi. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi terutama

kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H, M.A, M.H. selaku Dekan

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak AM. Hasan Ali, MA., dan Bapak Dr. Abdurrouf, Lc., MA., selaku

Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terutama Bapak

Hasan Ali, yang sekaligus menjadi Dosen Pembimbing skripsi yang baik

dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis

3. Seluruh Dosen Pengajar yang telah mendidik penulis dengan baik, ikhlas,

dan sabar serta dengan penuh dedikasi.

4. Kepada pihak Global Zakat, yang telah mau membantu penulisdalam

mengumpulkan data yang sangat berharga.

5. Keluarga tercinta, Bapak, Ibu, dan adik penulis yang selalu support secara

materi serta moril.

vii

6. Kawan-kawan yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian

skripsi penulis. Faa Izah yang sudah memberikan banyak literasi, Amaw

yang telah mengajarkan penulis mengamankan data di google drive, Bale

yang kosannya selalu menjadi tempat bernaung penulis, Ojan yang telah

meminjamkan Laptop dari BAB II. Devina yang sudah membantu penulis

mendapatkan data yang penting terkait lembaga. Serta Kemal, Rahman,

Naya, Sissy, Cika, adik-adik yang menemani dan mensupport penulis

dalam menyelesaikan skripsi.

Terima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan oleh orang-orang

yang telah hadir di dalam kehidupan penulis, yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan

dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa

skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan kurangnya

pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki. Semoga skripsi ini dapat

memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca

umumnya. Terima kasih.

Jakarta, Oktober 2020

Penulis

viii

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ................................................................ iii

LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................................. iv

ABSTRAK ......................................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... vi

DAFTAR ISI.................................................................................................................... viii

BAB I .................................................................................................................................. 1

PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1

A. LATAR BELAKANG MASALAH ..................................................................... 1

B. IDENTIFIKASI, PEMBATASAN DAN RUMUSAN MASALAH .................. 5

1. Identifikasi Masalah ............................................................................................ 5

2. Pembatasan Masalah ........................................................................................... 5

3. Rumusan Masalah ............................................................................................... 5

C. TUJUAN PENELITIAN....................................................................................... 6

D. MANFAAT PENELITIAN .................................................................................. 6

1. Secara Teoretis .................................................................................................... 6

2. Secara Praktis ...................................................................................................... 6

E. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL ..................................................... 7

1. Kerangka Teori ................................................................................................... 7

2. Kerangka konseptual ........................................................................................... 8

F. METODE PENELITIAN ..................................................................................... 8

1. Metode penelitian ................................................................................................ 8

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian ......................................................................... 8

3. Instrumen Pengumpulan Data ............................................................................. 9

4. Sumber Data ........................................................................................................ 9

5. Teknik Pengolahan Data ..................................................................................... 9

6. Teknik Penulisan ............................................................................................... 10

G. RANCANGAN SISTEMATIKA PENULISAN ............................................... 10

BAB II .............................................................................................................................. 12

LANDASAN TEORI TENTANG ZAKAT ................................................................... 12

A. Zakat .................................................................................................................... 12

B. Landasan Hukum Zakat .................................................................................... 19

C. Mekanisme Pengumpulan Zakat ....................................................................... 26

D. Review Studi Terdahulu...................................................................................... 29

ix

BAB III ............................................................................................................................. 31

GAMBARAN UMUM LEMBAGA GLOBAL ZAKAT ............................................. 31

A. Sejarah, Tujuan dan Struktur Organisasi ........................................................ 31

1. Sejarah Berdiri Lembaga .................................................................................. 31

2. Tujuan Organisasi ............................................................................................. 34

B. Kegiatan dan Program Kerja ............................................................................ 35

1. Legalitas Global Zakat ...................................................................................... 38

2. Daerah Distribusi .............................................................................................. 38

3. Mekanisme Berzakat di Global Zakat ............................................................... 38

BAB IV ............................................................................................................................. 40

ANALISIS PELAKSANAAN PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN ZAKAT DI

GLOBAL ZAKAT .......................................................................................................... 40

A. Analisis Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Pada

Glabal Zakat ................................................................................................................ 40

B. Analisis Pertanggungjawaban Penghimpunan Dana Pada Glabal Zakat ..... 44

BAB V .............................................................................................................................. 48

PENUTUP ........................................................................................................................ 48

A. Kesimpulan .......................................................................................................... 48

B. Saran .................................................................................................................... 49

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta‟ala telah mewahyukan Islam

sebagai ajaran yang haq lagi sempurna untuk mengatur umat manusia

berkehidupan sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi, dengan

kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadiratnya. Pengabdian manusia

dalam konteks ini adalah keseimbangan antara ibadah vertikal (hablum

minallah) dan ibadah horizontal (hablum minannas).

Dalam perkara duniawi, keadilan sosial dan keadilan ekonomi harus

ditegakkan secara integral. Sifat manusia yang hanief (cenderung kepada

kebenaran) mengharuskan kita untuk selalu berpihak kepada kaum

mustadh‟afin (al-Qasas 28:5). Segala macam bentuk ketertindasan harus

dilawan diperjuangkan diperjuangkan haknya. Apabila terjadi ketimpangan

sosial, distribusi kesejahteraan tidak merata, maka wajib hukumnya bagi umat

Islam untuk saling membantu meringankan beban mereka. Karena disitulah

letak dari ukhuwah islamiyah (universal brotherhood) yang sesungguhnya.

Tolong-menolong antar sesama adalah perkara muamalah. Bencana

alam, kesenjangan sosial, sulitnya perekonomian dan problematika lainnya

merupakam masalah dalam skala global. Yang bisa dilakukan oleh kita adalah

membantu meringankan beban saudara kita.

Sebagai contoh, di tahun 2020 banyak sekali bencana yang menerpa

bangsa ini. Baik itu faktor alam atau ulah manusia. Korban bencana sangat

membutuhkan bantuan moril dan materil. Bahkan bencana yang cukup lama

dan meesahkan sepanjang tahun ini adalah pandemi COVID-19. Tidak hanya

menyerang aspek kesehatan, tapi aktivitas perekonomian dan sosial lainnya

juga ikut terhambat. Dalam menanggulangi masa krisis ini banyak

masyarakat baik itu perorangan ataupun kelompok secara kolektif melakukan

gerakan sosial demi membantu sesama. Kegiatan kemanusiaan seperti ini

2

biasa kita sebut dengan kegiatan philanthropy. Seluruh lapisan masyarakat

pun dapat memberi kontribusi seperti pakaian, makanan, atau yang paling

mudah dengan sumbangan uang.

Bantuan tersebut tidak mungkin bisa tersalurkan dengan baik tanpa

lembaga/organisasi yang bertugas mengakomodir dan mengalokasikannya.

Organisasi yang aktif dalam kegiatan sosial ini salah satunya Global Zakat.

Sama halnya dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Global Zakat adalah

organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan dan bernaung di bawah

Global Islamic Philanthropy (GIP).

Negara kita selaku Negara hukum sudah berupaya untuk mengakomodir

kebutuhan ibadah sosial umat dengan baik. Di sini lah peraturan normatif

sangat dibutuhkan selain fiqih yang cabang syariat lainnya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 675 ayat 1, zakat adalah

harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki

oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.1 Dana sosial

seperti zakat bukanlah sekedar urusan filantrofis-kedermawanan, namun juga

bersifat otoritatif-impulsif. Oleh karenanya, zakat harus memiliki kekuatan

hukum formal.2

Berdasarkan data statistik dari salah satu lembaga zakat menunjukan

bahwa terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi zakat dengan

penghimpunan dana zakatnya yaitu jumlah mustahiq saat ini mencapai

20.098.315 sedangkan jumlah muzaki pada LAZNAS yaitu 154.894.3 Dari

data tersebut dapat dijelaskan bahwa meskipun potensi zakat besar yaitu bisa

mencapai 217 triliun per tahun namun BAZNAS hanya bisa menjaring 5

triliun untuk tahun 2017.4 Lalu di tahun 2019, Wahyu Kuncahyo selaku

direktur BAZNAS menuturkan bahwa potensi zakat se-Indonesia adalah 280

Triliun. Ini merupakan kenaikan yang cukup sigifikan. Indonesia memiliki

1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fokus Media; 2008, hal. 159

2 Yuke Rahmawati, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, UIN Jakarta Press; 2013, hal. 60

3 Global Zakat, “Data Mustahiq dan Muzaki”, https://globalzakat.id, di akaes pada 15

Maret 2018. Pukul 00:22 4 Forum Zakat, “Target Dana Zakat”, https://forumzakat.org/blog/baznas targetkan

penghimpunan-zakat-mencapai-rp-10-miliar/, 8 April 2018, 16:00

https://forumzakat.org/blog/baznas

3

229 juta penduduk muslim, terdiri dari 99% Sunni, 0,5% Syiah, dan 0,3%

Ahmadiyah.5 Dan data terakhir dari BAZNAS tahun 2019, jumlah muzakki

yang terdaftar sebanyak 23,5 juta jiwa.6 Meskipun ada penurunan semenjak

pandemi. Fenomena tersebut menjadi perhatian bagi Badan Amil Zakat,

Lembaga Amil Zakat maupun praktisi zakat lainnya untuk meningkatkan

kinerjanya dalam kegiatan fundraising sehingga dapat memaksimalkan

potensi zakat yang ada.

Perkembangan organisasi dan lembaga pengelola zakat dari tahun ke tahun

semakin meningkat seiring dengan peningkatan kualitas amilnya. Hal ini

berbanding lurus dengan pendapatan yang diperoleh lembaga pengelola zakat

dan tingkat kesadaran umat muslim dalam menunaikan kewajiban zakatnya.

Semakin banyak lembaga pengelola zakat bermunculan semakin banyak pula

dana masyarakat yang bisa dikelola. Tingkat profesionalitas dan kualitas

pelayanan sebuah lembaga pengelola zakat akan mempengaruhi banyak hal,

seperti tingkat kepercayaan masyarakat muslim kepadanya, tingkat perolehan

dana Zakat Infaq Sodaqoh (ZIS), tingkat kesadaran masyarakat dalam

menunaikan kewajiban membayar zakat dan yang paling penting adalah

tingkat kesejahteraan masyarakat.

Namun dalam realitanya, minat masyarakat untuk berzakat melalui LAZ

masih sedikit, hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa factor, yaitu: (1)

Masyarakat Mempertimbangkan besar-kecilnya penghasilan meeka untuk

membayar zakat pada LAZ. Karena zakat saat ini masih dianggap sebagai

kewajiban ganda disamping pajak penghasilan yang hanya berfungsi sebagai

pengurang penghasilan kena pajak. (2) Faktor kepercayaan juga berpengaruh

positif terhadap minat masyarakat untuk membayar zakat melalui LAZ. Hal

ini menunjukan keputusan muzaki membayar zakat melalui LAZ ditentukan

oleh kredibilitas LAZ itu sendiri dalam meyakinkan muzaki tentang kinerja

mereka sebagai pengelola zakat. (3) Faktor ini adalah factor yang paling

menarik karena ternyata religiusitas berpengaruh positif terhadap minat

5 ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia, 06

November 2020, pukul 15:00 6 pid.baznas.go.id/statistic, 06 November, pukul 15:30

4

masyarakat dalam membayar zakat melalui LAZ. Dapat disimpulkan bahwa

kereligiusan seorang muzaki menentukan pembayaran zakat melalui LAZ.

Yaitu pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya berzakat yang merupakan

salah satu dari rukun Islam yang harus ditaati. Faktor ini berkaitan dengan

tingkat pendidikan seseorang, terutama terkait pendidikan agama.7

Selain itu, hal yang permasalahan yang penulis sorot adalah terkait kasus

yang berkaitan dengan penyelewengan dana ummat seperti zakat, infaq,

shodaqoh kian merembak. Meskipun intensitas kasusnya tidak sebanyak

kasus pidana lainnya namun tetap saja hal ini cukup urgent karena

menyangkut kepercayaan ummat.

Perlu diperhatikan saat ini, jiwa sosial yang tinggi dari masyarakat tentu

harus diiringi dengan proses yang baik, sistem yang terstruktur, serta tata

kelola dana yang sesuai syariat. Dalam hal ini, harus ada kesesuaian dengan

fiqih zakat dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011. Bagaimana sistem

pengawasan dalam pengumpulan dana zakat pada yayasan sosial seperti

Global Zakat? Dan bagaimana realisasi anggaran dalam tata kelolanya?

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah penulis paparkan diatas,

maka penulis akan membahas masalah ini dengan mengangkat judul

penelitian “Pengawasan dan Pertanggungjawaban Atas Penghimpunan

dan Penyaluran Dana Zakat Pada Yayasan Sosial Ditinjau dari Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pada

Global Zakat)”

7 Depokpos, “Minat Membayar Zakat pada Lembaga Amil Zakat”

http://www.depokpos.com/arsip/2017/08/minat-membayar-zakat-pada-lemabaga-amil-zakat/, 1

April 2018, 16:30

http://www.depokpos.com/arsip/2017/08/minat-membayar-zakat-pada-lemabaga-amil-zakat/

5

B. IDENTIFIKASI, PEMBATASAN DAN RUMUSAN MASALAH

1. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas, penulis akan

memaparkan segala aspek permasalahan yang dapat dikaji sebagai bahan

penelitian, antara lain :

1. Menjamurnya yayasan yang menawarkan produk zakat.

2. Keinginan masyarakat dalam memberi dana sosial dan

menyalurkannya pada lembaga cukup tinggi.

3. Terdapat beragam mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana

zakat.

4. Terdapat urgensi dalam hal transparansi dana zakat pada yayasan

sosial.

5. Intensitas kepercayaan publik terhadap fungsi dan peran yayasan

sebagai penyalur dana zakat.

6. Mekanisme pengawasan pengelolaan yang sesuai dengan undang-

undang dan aturan syariah.

2. Pembatasan Masalah

Karena luasnya masalah yang dapat diidentifikasi pada latar

belakang masalah yang penulis angkat, perlu untuk membatasi masalah

agar penelitian ini dapat menjawab permasalahan yang ada. Maka dari

itu, penulis membatasi pembahasan tersebut hanya pada pengelolaan

dan penyaluran dana sosial zakat pada Global Zakat, sesuai dengan

fiqih zakat dan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat.

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah tersebut penulis rinci dalam bentuk pertanyaan

penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan penghimpunan dan penyaluran dana

Glabal Zakat ditinjau dari fiqih zakat dan undang-undang nomor 23

tahun 2011 tentang pengelolaan zakat?

6

2. Bagaimana pertanggungjawaban penghimpunan dan penyaluran

dana Glabal Zakat ditinjau dari fiqih zakat dan undang-undang

nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian penulis ini adalah menjawab seluruh pertanyaan yang

penulis uraikan di dalam rumusan masalah. Sesuai dengan permasalahan yang

telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengawasan penghimpunan dan penyaluran dana

social Global Zakat ditinjau dari fiqih zakat dan undang-undang

nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban penghimpunan dan

penyaluran dana sosial Global Zakat ditinjau dari fiqih zakat dan

undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoretis

Mengetahui kualifikasi Global Zakat sebagai organisasi nirlaba yang

bergerak dalam isu kemanusiaan, serta memahami sistem pengelolaan

dana sosial sesuai undang-undang, hukum positif maupun syariah.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat dan bisa dijadikan bahan referensi

dalam mengelola dana zakat khususnya lembaga social secara

profesional sekaligus sebagai khazanah keilmuan dan keislaman terutama

dalam bidang muamalah, bagi peneliti, dan bagi pembaca pada

umumnya.

7

E. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini akan membahas mengenai

tinjauan-tinjauan teori yang memiliki kolerasi dengan judul skripsi yang

diangkat oleh penulis. Lalu melakukan tinjauan teori yang akan dibahas

mengenai ekonomi syariah. Penulis akan memaparkan tentang aturan

normatif yang sesuai dengan penghimpunan dan penyaluran dana sosial.

Baik dari segi hukum positif maupun syariah. Menggunakan tinjauan

kaidah fiqih untuk menyesuaikan akad terkait. Teori yang berkaitan

dengan penelitian ini di antaranya teori kesadaran hukum, teori kepatuhan

hukum, serta pengawasan hukum.

Menurut Sudiko, kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang

seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita

perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum merupakan

konsepsi dalam diri manusia tentang keserasian yang dikehendaki atau

sepantasnya.8 Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum.

Kepatuhan hukum adalah kesadaran hukum yang disertai rasa takut akan

konsekuensi sanksi apabila melanggar hukum tersebut. Dalam praktik

penyelenggaraan hukum sering terjadi pertentangan antara keadilan dan

kepastian hukum. Karena konsepsi keadilan yang cenderung abstrak

sedangkan kepastian hokum adalah suatu prosedur normative yang sudah

ditetapkan secara formal.9

Selanjutnya, setelah pemaparan diatas, akan dikumpulkan beberapa

sumber data baik data primer maupun data sekunder yang berkaitan

dengan pengumpulan dan penyaluran dana sosial yang ada pada Global

Zakat.

8 Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama,

Yogyakarta; 1981, hal.3 9 Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, Jurnal

TAPIs Vol. 10 No. 1; 2014

8

2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual akan menjelaskan beberapa konsep terkait

dengan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Hukum Ekonomi syariah, adalah disiplin ilmu pengetahuan

sosial yang mempelajari masalah-masalah muamalah dari

perspektif hukum (syariat).

b. Dana Sosial, Dana yang diperuntukkan kepada masyarakat yang

membutuhkan (misal: korban bencana, dhuafa, dll).

c. Akad, adalah menghubungkan suatu kehendak pihak satu dengan

yang lain. Yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan

suatu hal.

d. Zakat, adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang

islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif

empiris yang menitikberatkan pada penelitian terhadap asas dan kaidah

hukum positif dan syariah.

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan kualitatif.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah library research yang berarti

melakukan penelitian dengan cara mencari literatur-literatur yang

berupa bahan pustaka dan dokumen-dokumen yang berkaitan

langsung dengan masalah yang diteliti.

9

3. Instrumen Pengumpulan Data

Melakukan kegiatan pengambilan/pengumpulan data penelitian

yang dilakukan melalui sumber data dari sejumlah buku, dan dokumen-

dokumen lainnya yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data-data yang diperoleh dari sumber aslinya,

memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan

penelitian ini. Sumber-sumber tersebut berupa Al-Quran, Hadist

dan Perundang-Undangaan, serta buku-buku yang berkaitan

dengan pengumpulan dan penyaluran dana sosial.

b. Data Sekunder

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan penulis

menggunakan metode kualitatif. Dengan mengumpulkan dan

menganalisis data-data yang diperoleh dan faktor-faktor yang

merupakan pendukung dan relevan terhadap objek yang diteltiti

sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hal yang dijadikan objek

penelitian.

Data yang di klarifikasi maupun di analisis untuk

mempermudah dan menghadapkan pada pemecahan masalah.

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penulisan

skripsi ini adalah metode isi secara kualitatif. Dalam analisis ini,

semua yang dianalisis berupa teks. Analisis isi kualitatif

digunakan untuk menemukan, mengindentifikasi, dan menganalisi

teks atas dokumen untuk memahami, signifikansi dan relevansi

teks atau dokumen.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data berupa teori dibaca dengan

membandingkan dan mengamati dengan pengamatan konten analisis.

Sehingga ditemukan langkah strategis untuk menghindari berbagai risiko

yang mungkin timbul. Pengolahan data dan analisis dilakukan dengan :

10

a. Metode Deskriptif, yaitu dengan cara memaparkan data-data

yang ada secara apa adanya.

b. Analitis, setelah data dipaparkan secara deskriptif kemudian

dianalisis secara kualitatif.

6. Teknik Penulisan

Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini mengacu

kepada “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017”.

G. RANCANGAN SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan penelitian ini dibagi dalam lima bab dan terurai secara garis

besarnya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan, yang memuat latar belakang

masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan

konseptual, serta metode dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Membahas konsep zakat, dari mulai pengertian zakat,

landasan hukum zakat, mekanisme pengumpulan zakat, dan

review studi terdahulu.

BAB III GAMBARAN UMUM GLOBAL ZAKAT

Dari latar belakang berdirinya, sejarah berdiri lembaga,

tujuan dan struktur organisasi, serta kegiatan dan program

kerja.

11

BAB IV PELAKSANAAN PENGHIMPUNAN DAN

PENYALURAN ZAKAT DI YAYASAN GLOBAL

ZAKAT

Dari pembahasan mengenai analisiS mekanisme

penghimpunan dan penyaluran zakat oleh Global Zakat,

kemudian analisis pertanggungjawaban penghimpunan

dana pada Global Zakat.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari

hasil penulisan yang telah dilakukan pada Global Zakat,

serta memberikan saran atas permasalahan dari masalah

rumusan masalah yang telah dipaparkan.

12

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG ZAKAT

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Sebelum berbicara jauh tentang zakat dan seluk beluknya, mari kita

pahami secara general apa itu dana sosial. Dana sosial adalah dana yang

disimpan lembaga keuangan syariah untuk keperluan sosial.10

Meskipun

banyak juga lembaga independen lainnya yang bergerak di bidang social

namun untuk yang formal memang didominasi oleh lembaga yang

berlabel syariah. Sumber dana dapat berasal dari zakat, infaq dan sadaqah,

atau dari pendapatan non halal. Jadi peneliti hanya befokus pada satu

aspek dalam dana sosial yaitu zakat.

Pengertian zakat ada beberapa macam perspektif. Secara bahasa, zakat

berasal dari kata زاك - وكزی - زاكء. Dalam teks ini zakat artinya tumbuh,

suci, baik dan bertambah.11

Menurut Fariz Abdul Rohman, zakat berasal

dari kata zakka, tuzakki, tazkiyah. Zakka yang berarti murni atau suci,

tuzakki itu dibersihkan, dan tazkiyah artinya pembersihan. Tuzakki itu

majhul (kata kerja pasif), sedangkan tazkiyah adalah masdar.12

Maka zakat

bisa didefiniskan secara etimologis sebagai kegiatan ibadah sosial dalam

mensucikan harta yang lebih dan yang bukan haknya.13

Dan masih banyak

lagi definisi zakat baik secara kebahasaan maupun istilah atau

epistemologi. Dalam fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang

diwajibkan Allah kepada umat Islam untuk diberikan kepada orang-orang

yang berhak.14

Harta tertentu yang dikeluarkan tersebut dinamakan zakat

karena dapat membersihkan harta, melebur dosa.

10

www.kamusbesar.com/dana-sosial, 6 Oktober 2020, 16:00 11

Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah),

h.156. 12

Wawancara dengan Fariz Abdul Rohman, S.E, Sy. 13

Hasbullah Bakry, Pedoman Islam di Indonesia, (Jakarta: UII Press, 1988), Cet. V, h.243. 14

Yusuf Qardhawi, Fiqhuz Zakat. Penerjemah Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. Hukum

Zakat, (Litera Antarnusa: Jakarta, 2001), cet. V, h.82.

http://www.kamusbesar.com/dana-sosial

13

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa zakat adalah sebuah ungkapan

untuk mengeluarkan harta yang dimiliki dengan syarat dan cara tertentu.

Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib

dikeluarkan dari harta tertentu dan untuk kelompok tertentu.15

Walaupun dalam mendefiniskan zakat banyak tejadi perbedaan redaksi

oleh para ulama. Tapi pada hakikatnya mereka sepakat bahwa zakat ialah

bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT wajibkan

kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimannya

dengan persyaratan tertentu.

2. Rukun dan Syarat Zakat

a. Rukun Zakat

Terdapat beberapa komponen yang menjadi inti dari pelaksanaan

zakat yaitu:16

1) Muzakki merupakan orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat.

2) Mustahik merupakan orang yang berhak menerima zakat.

3) Amil merupakan pengurus zakat.

4) Harta yang dizakatkan.

b. Syarat Wajib Zakat

Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam. Tapi dalam

pelaksanaannya ada beberapa syarat seseorang dibebani kewajiban

zakat, syarat tersebut meliputi:

1) Syarat harta yang wajib dizakati.

Dalam melaksanakan kewajiban zakat, Islam mengajarkan

prinsip keadilan dan keringanan, sehingga tidak membebani umat

Islam untuk melaksanakan sesuatu yang tidak mampu

dilaksanakannya. Yusuf Al-Qardhawi menguraikan syarat-syarat

harta yang wajib dizakati sebagai berikut:17

15

Wahbah Zuhaily, Fiqih Imam Syafi‟I, (Jakarta: Almahira, 2010), h.83. 16

Muhammad Umar, Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, (Jambi: Sulthan Thaha

Press), h. 24. 17

Yusuf Qardhawi, Fiqhuz Zakat. Penerjemah Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. Hukum

Zakat, (Litera Antarnusa: Jakarta, 2001), cet. V, h. 122.

14

a) Milik penuh.

Maksud dari milik penuh adalah harta yang dimiliki

seseorang harus berada di bawah kekuasaannya seutuhnya,

tidak tersangkut hak orang lain, dapat dipergunakan, dan dapat

diambil manfaatnya.

b) Berkembang.

Yang dimaksud harta yang berkembang adalah harta

yang memiliki potensi bertambah nilainya, terutama jika

dijadikan modal usaha. Seperti hasil pertanian, ternak, emas,

perak dan uang.

c) Cukup nisab.

Cukup nisab adalah jumlah minimum harta yang dapat

dikategorikan sebagai harta wajib zakat.

d) Lebih dari kebutuhan pokok.

Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan minimal dalam

kehidupan sehari-hari. Apabila tidak bias memenuhi kebutuhan

pokok, maka harta tersebut tidak wajib zakat.

e) Berlaku setahun.

Persyaratan ini hanya berlaku pada kepemilikan harta

berupa ternak, uang dan harta dagang atau yang dikenal dengan

istilah “zakat modal”. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan,

madu, logam mulia, rikaz, dan harta lainnya seperti zakat

profesi tidak disyaratkan harus satu tahun.

2) Syarat orang yang wajib berzakat

Menurut kesepakatan para ulama, syarat orang yang wajib

berzakat adalah sebagai berikut:

a) Merdeka, yaitu kepada orang-orang yang bias bertindak bebas,

dan menurut kesepakatan ulama zakat tidak wajib bagi hamba

atau budak yang tidak memiliki hak milik.

b) Muslim. Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib

bagi orang kafir karena zakat adalah ibadah mahdah yang

15

formil dalam islam. Sedangkan kafir bukanlah golongan

muslim maka tidak wajib menuaikan zakat.

c) Baligh dan berakal, adalah syarat wajib bagi orang yang

dibebani untuk mengeluarkan zakat. Baik secara langsung atau

dengan wali. Teteapi pemilik harta tidak mesti baligh dan

berakal. Oleh karena itu, kekayaan anak-anak dan orang gila

wajib dikeluarkan oleh walinya. Karena zakat adalah kewajiban

yang disangkutkan pada harta kekayaan.

3. Macam-Macam Zakat

Dalam ketentuan nash yaitu Al-Qur’an dan Hadist pada dasarnya

zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Untuk

lebih jelasnya berikut akan dijelaskan kedua macam zakat tersebut.

a. Zakat Mal (Harta)

Zakat Mal atau harta adalah bagian dari harta kekayaan

seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang

tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki

selama jangka waktu tertentu pula.18

Dalil wajibnya zakat mal adalah

surah At-Taubah ayat 103, yang terjemahannya sebagai berikut:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan

menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya

doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah

Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Dengan diwajibkannya zakat mal diharapkan umat Islam dapat

mengeluarkan sebagian harta yang diperoleh untuk menunaikan

kewajiban zakat. Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakat

berdasarkan syariat Islam pada dasarnya ada empat jenis, yaitu

18

Farida Prihatini, dkk, Hukum Islam da n Zakat Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia,

(Jakarta: Papas Sinar Sinanti), h.52.

16

tanaman-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas, dan perak

serta harta perdagangan.19

b. Zakat Nafs (Fitrah)

Zakat fitrah atau nafs adalah zakat yang diwajibkan kepada

setiap umat Islam, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak

atau merdeka yang mempunyai harta berlebih dari biaya kebutuhan

hidupnya dihari lebaran.20

Dengan diwajibkannya zakat fitrah

diharapkan pada hari raya itu kebutuhan fakir miskin terpenuhi serta

merasakan bahwa di hari raya itu masyarakat tetap memperhatikannya.

4. Penerima Zakat (Mustahik)

Syariat Islam telah menetapkan bahwa yang berhak menerima zakat

terdiri atas delapan golongan seperti yang telah dicantumkan di dalam

Surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi sebagai berikut:

مل ين عليہا وٱلمؤلفة قلوبہم ـ كين وٱلع ـ ت للفقراء وٱلمس ـ دق إنما ٱلص

ن ٱل ة وٱبن ٱلسبيل رض رين وى سبيل ٱل ـ قاب وٱلغ وى ٱلر

عليم حڪيم )٠٦( وٱلArtinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang

fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At - Taubah: 60)

Dari ayat tersebut jelas bahwa Allah dengan tegas menunjukkan

kepada umat Islam kemana zakat itu harus disalurkan. Hal ini

mengingatkan manusia agar mereka memberikan harta zakat itu kepada

orang yang berhak menerimanya, yaitu21

:

19

Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2007), Cet. ke-3, h.35. 20

Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1988)

h.40. 21

Wahbah Zuhailiy, Fiqih Imam Syafi‟I, Almahira, Jakarta; 2010, h. 477-478.

17

a. Fakir, yang dimaksud dengan fakir ialah orang yang tidak mampu

mencakupi kebutuhan hidupnya serta tidak mempunya pekerjaan yang

layak.

b. Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta namun tidak mencukupi

biaya hidup diri dan keluarga yang wajib dinafkahi, namun hanya

menutupi sebagian kebutuhannya.

c. Amil Zakat (Pengurus Zakat), ialah orang yang diangkat oleh

pemerintah untuk mengurus zakat.

d. Mualaf adalah orang-orang yang masih lemah niatnya dalam memeluk

Islam, maka seorang pemimpin perlu membujuk hatinya dengan

sesuatu pemberian untuk menguatkan keislamannya dengan pemberian

sebagian zakat itu diharapkan orang-orang yang setaraf dengannya ikut

masuk Islam.

e. Riqab (memerdekakan budak), yaitu budak yang dijanjikan

kemerdekan oleh majikannya dengan membayar sejumlah uang

tertentu.

f. Ghaarrimin (orang-orang yang berhutang), adalah orang-orang yang

mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan

untuk maksiat, dan tidak memiliki apa-apa untuk membayar hutang

tersebut.

g. Fi Sabilillah, menurut jumhur ulama adalah membelanjakan dana

zakat untuk orang-orang yang berperang dan petugas-petugas penjaga

perbatasan atau untuk jihad.

h. Ibnu Sabil, adalah orang yang sedang dalam perantauan atau

perjalanan untuk melaksanakan suatu hal yang baik dan bukan untuk

melaksanakan maksiat. Namun, didalam perjalanan kehabisan bekal

untuk biaya hidup atau pulang ke tempat asalnya.

18

5. Tujuan zakat

Sebagai pokok ajaran agama atau ibadah, zakat mengandung tujuan

dalam pelaksanaannya. Adapun tujuan zakat itu adalah sebagai berikut:22

a. Membantu, megurangi, dan mengangkat kaum fakir miskin dari

kesulitan dan penderitaan mereka.

b. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh al-

gharrimin, ibnu sabil, dan para mustahiq lainnya.

c. Membina dan merentangkan tali persaudaraan sesama umat manusia.

d. Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme.

e. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik kekayaan dan penguasa modal.

f. Menghindarkan penumpukan kekayaan perorangan yang dikumpulkan

diatas penderitaan orang lain.

g. Mencegah semakin dalamnya jurang pemisah antara si kaya dan si

miskin.

h. Mengembangkan tanggung jawab perorangan terhadap kepentingan

masyarakat.

i. Mendidik kedisiplinan dan loyalitas seorang muslim untuk

menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.

6. Manfaat zakat

Zakat juga mengandung manfaat baik yang bersifat rohaniah

maupun filosofis, diantara manfaat zakat tersebut adalah:23

a. Zakat sebagai manifestasi rasa syukur dan pernyataan terima kasih

hamba kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan

nikmat-Nya berupa kekayaan.

b. Zakat mendidik manusia membersihkan rohani dan jiwanya dari sifat

bakhil, kikir, dan sebaliknya mendidik manusia menjadi dermawan,

pemurah, latihan disiplin dalam menunaikan kewajiban dan amanah

kepada yang berhak dan berkepentingan.

22

Departemen Agama, Pedoman Zakat 9 Seri, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf,

1991), h. 183-184. 23

Nasruddin Razak, D ienul Islam, (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1996), h. 193.

19

c. Dalam struktur ekonomi Islam, sistem zakat menunjukan bahwa sifat

perjuangan Islam selalu berorientasi pada kepentingan kaum dhuafa

(kaum lemah).

d. Ajaran zakat menunjukkan bahwa kemiskinan adalah musuh yang

harus dilenyapkan karena kemiskinan salah satu sumber kejahatan dan

kekufuran.

e. Zakat menghilangkan perbedaan-perbedaan sosial yang tajam, dapat

menjadi alat untuk menghilangkan jurang pemisah antara orang-orang

kaya dan orang-orang miskin.

B. Landasan Hukum Zakat

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011, pasal 1 ayat 2

menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang

muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya

sesuai dengan syariat islam. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB

II tentang Ketentuan Umum Zakat, pasal 676 termaktub bahwa zakat wajib

bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Muslim

b. Mencapai nishab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat

harta itu berubah disela-sela haul.

c. Memenuhi syarat satu haul bagi harta-harta tertentu.

d. Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang.

e. Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan

nishab

f. Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam

hal mencapai nishab.24

Dalam undang-undang nomror 23 tahun 2011 juga dipaparkan secara

gamblang tentang bagaimana pengelolaan dan pendistribusian zakat yang

sesuai dengan norma yang belaku.

24

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fokus Media; 2008, h. 160

20

Menurut pasal 2 undang-undang zakat, pengelolaan zakat memiliki

beberapa asas, diantaranya:

a. syariat Islam;

b. amanah;

c. kemanfaatan;

d. keadilan;

e. kepastian hukum;

f. terintegrasi; dan

g. akuntabilitas.

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas

pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

tersebut, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat;

b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan


c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan


d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan

zakat.

BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis

kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.25

1. Lembaga Amil Zakat

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011, BAB 1 pasal 1 ayat 8

menjelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ

adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.26

25

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat 26

Yuke Rahmawati, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, UIN Jakarta Press; 2013, h. 76

21

Terkait pelaporan terhadap BAZNAS, setiap Lembaga Amil Zakat

memeiliki regulasi sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 23

tahun 2011 pasal 29:

1. BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan

pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya

kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

2. BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan

zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada

BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

3. LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak,

sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan

pemerintah daerah secara berkala.

4. BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat,

infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara

berkala.

5. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau

media elektronik.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota,

BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

Menurut Fatwa MUI Nomor 08 tahun 2011, Amil zakat adalah

sesorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk

mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau sekelompok orang yang

dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola

pelaksanaan zakat.27

Ada pun syarat seseorang menjadi amil zakat adalah sebagai

berikut:

a. Beragama Islam

b. Mukallaf

c. Amanah

27

Fatwa MUI Nomor 08 tahun 2011 tentang Amil Zakat

22

d. Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum

e. Zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat

Amil zakat bertugas untuk penarikan/pengumpulan zakat yang

meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran

nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-

masing objek wajib zakat. Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi

harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat dan pendistribusian

zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahiq

zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.

Kemudian terkait kelembagaan, pembentukan LAZ wajib

mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk ileh Menteri. Dalam

pasal 18 ayat 2 undang-undang nomr 23 tahun 2011 tentang pengelolaan

zakat, izin yang sebagaimana dimaksud hanya diberikan apabila

memenuhi persyaratan paling sedikit:

a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola

bidang pendidikan, dakwah, dan sosial

b. berbentuk lembaga berbadan hukum

c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS

d. memiliki pengawas syariat

e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk

melaksanakan kegiatannya

f. bersifat nirlaba

g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat sebagai

kesejahteraan umat

h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala28

2. Teori Mengenai Hukum Zakat

a. Teori Kesadaran Hukum

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya pendapat mengenai

kesadaran hukum. Ada yang merumuskan bahwa kesadaran hukum

28

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolan Zakat

23

merupakan satu-satunya sumber dari hukum dan kekuatan

mengikatnya hukum, serta keyakinan hukum individu dalam

masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu adalah dasar

atau pokok terpenting dari kesadaran hukum masyarakat. Selain

ketaatan hukum, kesadaran hukum merupakan satu hal yang paling

penting dan mendasar. Tentusangat menentukan efektivitas

pelaksanaan hukum atau perundang-undangan dalam masyarakat.

Menurut Krabbe, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau

nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang

ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.29

Jadi dalam konteks

nyata adalah bagaimana seorang mengetahui tentang batasan dalam

lingkungan sosialnya. Tentang larangan, anjuran, hukuman, dan

instrumen hukum lainnya.

Sedangkan menurut tokoh lain, Soerjono Soekanto, mengatakan

bahwa kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi-

konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian

antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau

sepantasnya.30

Dilihat dari narasi tersebut memang tak lepas dari latar

belakang Soerjono yang berkutat di bidang sosiologi. Maka tentu saja

variabel kesadaran hukum menurutnya tak lepas dari aspek sosiologis.

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsep, di antaranya

adalah konsep mengenai kebudayaan hukum. Hal ini mengandung

ajaran kesadaran hukum yang lebih banyak mempermasalahkan

kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum

dengan perilaku manusia, baik secara kolektif maupun individual.

Kesadaran hukum menurut Scholten adalah kesadaran yang ada

pada setiap manusia tentang apa itu hukum atau apa seharusnya hukum

itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita

29

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta:

Kencana; 2012, h.. 141 30

Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia; 2014, h. 88

24

membedakan antara hukum (recht) dan tidak hukum (onrecht), antara

yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.31

Menurut Laica Marzuki tentang kesadaran hukum adalah

bagaimana titik tolak dari pemahaman yang memandang bahwa

kesadaran hukum merupakan bagian alam kesadaran manusia. Hanya

pada manusia yang berada dalam kondisi kesadaran yang sehat serta

adekuat (compos menitis) dapat bertumbuh dan berkembang

penghayatan kesadaran hukum. Kesadaran hukum bukan bagian dari

alam ketidaksadaran manusia, meskipun pertumbuhannya dipengaruhi

oleh naluriah hukum.32

Kesadaran hukum ada dua macam menurut Achmad Ali, yaitu:

1. Kesadaran hukum positif, identic dengan ketaatan hokum

2. Kesadaran hukum negative, identic dengan ketidaktaatan

hukum.33

Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat belum tentu menjamin

bahwa masyarakat tersebut. Misalkan dengan contoh tentang

pengendara di lalu lintas. Seorang pengendara, dia sadar akan

peraturan lalu lintas bahwa lampu merah berarti berhenti. Akan tetapi

karena dia merasa tidak ada polisi yang berjaga di daerah tersebut

maka ia memutuskan untuk menerbos dan lanjutkan perjalanan.

Kejadian seperti itu banyak kita temui di kehidupan sehari-hari.

Kita tahu dan sadar akan hukum yang berlaku, namun untuk mematuhi

atau tidak menjadi keputusan masing-masing.

Dalam konteks penelitian ini, kita tahu bahwa zakat adalah

perintah wajib ditunaikan yang disandingkan dengan tegakkan shalat.

Umat muslim mesti sadar akan hal tersebut. Akan tetapi dalam

31

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2002, h.

215 32

Laica Marzuki, Siri, Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar. Hasanuddin

University Pres; 1995, h. 152 33

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan

(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana.

Cet 4; 2012, h. 298

25

kenyataan di lapangan (das sein) banyak yang masih acuh dan tidak

menunaikan zakatnya meskipun orang tersebut tergolong wajib zakat.

Sedangkan secara kelembagaan, tiap-tiap Lembaga Amil Zakat

wajib melakukan pengelolaaan dan memberikan laporan terkait dana

zakat yang didistribusikan, karena hal tersebut sudah diatur dalam

undang-undang, terlebih kalau kita merujuk kepada sistem yang

hirarkis.

b. Teori Kepatuhan Hukum

Patuh itu berarti taat, tunduk, dan turut. Mematuhi berarti menaati

atau menuruti. Kepatuhan berarti ketaatan untuk menuruti sesuatu atau

seseorang. Jadi, dapat dikatakan bahwa kepatuhan hukum adalah

keadaan seseorang warga masyarakat yang tunduk patuh dalam satu

aturan main (hukum) yang berlaku.

Kepatuhan hukum adalah ketaatan pada hukum, dalam hal ini

hukum yang tertulis. Kepatuhan atau ketaatan ini didasarkan pada

kesadaran. Hukum dalam hal ini hukum tertulis atau peraturan

perundang-undangan mempunyai pelbagai macam kekuatan, yaitu

kekuatan berlaku atau rechtsgeltung.

Kalau suatu undang-undang memenuhi syarat-syarat formal

atau telah mempunyai kekuatan secara yuridis, tetapi secara sosiologis

dapat diterima oleh masyarakat, kondisi itu disebut kekuatan berlaku

secara sosiologis. Masih ada kekuatan berlaku yang

disebut filosofische rechtsgetung, yaitu apabila isi undang-undang

tersebut mempunyai ketiga kekuatan berlaku sekaligus.

Di dalam konteks kepatuhan hukum, ada sanksi positif dan

negatif. Ketaatan merupakan variabel tergantung yang didasarkan

kepada kepuasan diperoleh dengan dukungan sosial. Menurut Satjipto

Rahardjo, ada tiga faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi

hukum:

1. Kepatuhan (compliance), yaitu harapan akan suatu imbalan

dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang

26

mungkin timbul apabila seseorang melanggar ketentuan

hukum. Ada pengawasan yang ketat terhadap kaidah

hukum tersebut.

2. Identifikasi (identification), yaitu bila kepatuhan terhadap

kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya,

melainkan agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta

ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang

untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut.

3. Internalisasi (internalization), yaitu bila seseorang

mematuhi kaidah-kaidah hukum karena secara intrinsik

kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan

nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan.

Kepatuhan merupakan sikap yang aktif yang didasarkan atas motivasi

setelah ia memperoleh pengetahuan. Dari mengetahui sesuatu, manusia sadar,

setelah menyadari ia akan tergerak untuk menentukan sikap atau bertindak.

Oleh karena itu, dasar kepatuhan itu adalah pendidikan, kebiasaan,

kemanfaatan, dan identifikasi kelompok. Karena pendidikan, kebiasaan,

kesadaran akan manfaat, dan identifikasi dirinya dalam kelompok, manusia

akan patuh.34

C. Mekanisme Pengumpulan Zakat

Dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS), Pengumpulan

dan pendistribusian zakat merupakan dua hal sama pentingnya. Namun al-

Qur’an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin

disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan.

Di Indonesia pengelolaan zakat terbagi ke dalam dua jenis yaitu Badan

Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ

dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-

34

https://www.proxsisgroup.com/apa-itu-kepatuhan-hukum-compliance-iso-

19600/2020/06/02

https://www.proxsisgroup.com/apa-itu-kepatuhan-hukum-compliance-iso-19600/


27

masing.35

Dalam hal ini penulis akan memaparkan bagaimana pengelolaan

zakat menurut fiqih dan pengelolaan menurut undang-undang.

1. Pengelolaan Menurut Fiqih

Zakat pada awal sejarahnya ditangani sendii oleh Rasul

SAW dengan mengirim para petugasnya untuk menarik zakat

dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu

dicatat, dikumpulkan, dirawat, dan akhirnya dibagikan kepada

yang berhak menerima zakat.36

2. Pengelolaan Menurut Undang-undang

Pada tanggal 23 September tahun 1999 presiden B. J

Habibie mengesahkan undang-undang Republik Indonesia No.

28 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Secara garis besar

UU tersebut memuat aturan tentang pengelolaan dana zakat di

samping itu juga dan infaq dan shodaqoh yang terorganisir

dengan baik , transpaan dan professional dilakukan oleh amil

yang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Apabila tejadi kelalaian

atau kesalahan dalam pencatatan akan dikenakan sanksi bahkan

masuk tindak pidana, sehingga memungkinkan harta zakat akan

terhindar dari bentuk-bentuk penyelewengan yang tidak

bertanggung jawab dan jenis-jenis harta yang dikenakan zakat

yang belum ada pada zaman Rasulullah yaitu “zakat hasil

pendapatan dan jasa” yang sering disebut dengan zakat profesi.

Selanjutnya di dalam undang-undang tersebut diatur tentang

ordonansi pembayaran zakat serta pajak. Atinya, bagi

masyarakat yang telah membayar zakat, maka pembayaran

35

Yumrohatul Khasanah, “Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat,

Infaq, Shadaqah (ZIS) Untuk Anak Yatim Piatu Pada Divisi Sosial Baitul Maal di KJKS BMT

Muamalat Limpung”, Semarang; 2015, h. 29 36

KH. Ali Yafie, “Menggagas Fiqih Sosial dan Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga

Ukhuwah”, Bandung: Mizan; 1994, h. 233-234

28

pajaknya adalah dikurangi sejumlah zakat yang telah

dibayarkan.

Organisasi pengelolaan zakat dilakukan amil zakat yang

dibentuk oleh pemerintah baik itu oleh pemerintah pusat

ataupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat membentuk

badan amil zakat nasional yang berkedudukan di provinsi,

kabupaten atau kota dan kecamatan.37

Untuk menimbulkan rasa percaya masyarakat terhadap amil, maka

amil pun harus benar-benar diseleksi sesuai dengan persyaratan yang diungkap

al-Qardhawi. Dalam UU 23 tahu n 2011 pasal 11 tentang pengelolaan zakat,

syarat menjadi amil zakat adalah sebagai berrikut:

1. Warga Negara Indonesia

2. Beragama Islam

3. Bertaqwa kepada Allah SWT

4. Berusia minimal 40 tahun

5. Sehat jasmani dan rohani

6. Tidak menjadi anggota partai politik

7. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat

8. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan

yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun38

Pengelolaan Zakat oleh lembaga zakat yang memiliki hukum formal

ada beberapa keuntungan diantaranya:

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin dalam membayar Zakat

2. Untuk menjaga perasaan para mustahiq zakat apabila berhadapan

langsung untuk menerima zakat dari para muzaki

3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat

4. Untuk memperlihatkan syi’ar islam39

37

Undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 6 38

Sifudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi ( Tata Kelola Baru ) Undang-undang Pengelolaan

Zakat No 23 Tahun 2011, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang. h. 53 39

Didin Hafiduddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: gema Insani Press,

2002, h. 126.

29

D. Review Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan dalam sebuah penelitian, penelitian

terdahulu dapat berfungsi sebagai pembanding antara penelitian yang sedang

dibuat dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Studi yang pertama adalah Jurnal Zakat; Ketentuan dan Pengelolaannya.

Dalam penelitian ini, dibahas secara general bagaimana pengelolaan zakat.

Dari pengertian, dasar hukum, syarat zakat, serta aspek lainnya.

Persamaannya adalah menggunakan tema umum yang sama yaitu tentang

zakat. Namun yang membedakan, inti dari yang diangkat dalam karya ilmiah

tersebut adalah zakat deposito dalam pandangan fiqih.

Berikutnya adala skripsi, oleh Santi Dwi Pertiwi tahun 2009 dengan judul

“Zakat Profesi dan Cara Pengeluarannya Menurut Fiqih”. Pada penelitian

tersebut memeang membahas bagaimana mekanisme pengelolaan zakat.

Namun lebih spesifik kepada zakat profesi, serta bagaimana cara

pengambilannya untuk di alokasikan kepada yang membutuhkan menurut

perspektif fiqih.

Selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Rahmat Hidayat tahun 2016

dengan judul “Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ)

Kabupaten Kulonprogo”. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang

pengelolaan zakat. Bedanya lembaga yang diteliti adalah Badan Amil Zakat.

Dan yang ditinjau adalah efektifitasnya. Sedangkan peneliti membahas

tinjauan normatif serta pengawasan dari pengelolaan zakat tersebut. Yang

menjadi pembeda utama adalah analisis ini ditlihat dari perspektif ilmu

dakwah dan komunikasi.

Kemudian skripsi karya oleh Nur Atikah Tahun 2017 dengan judul

”Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai

Kesejahteraan Masyarakat”. Dalam penelitian ini dibahas tentang strategi

pengelolaan zakat yang beragam. Dan lembaga yang diteliti adalah BAZNAS

(Badan Amil Zakat Nasional).

30

Persamaan penelitian ini dan yang akan penulis angkat adalah sama-sama

membahas tentang Pengelolaan zakat. Yang menjadikan perbedaan adalah

dalam penelitian ini hanya dibahas tentang efektifitas pendistribusian

BAZNAS Kabupaten Maros dalam mensejahterakan masyarakat Maros. Jadi

cakupannya tidak terlalu jeneral secara georafis dan administratif

Lalu skripsi oleh Fitria tahun 2016 dengan judul “Pengelolaan Zakat pada

Masjid Kota Palembang Ditinjau dari Ekonomi Islam”. Dalam penelitian ini

dibahas tentang pengelolaan zakat secara umum, dari syarat sampai hikmah

dan manfaat zakat.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mencakup zakat dan

pengelolaannya, namun hanya ditinjau dari perspektif ekonomi Islam saja.

Sedangkan peneliti membahas dari segi hukum ekonomi syariah yang sudah

pasti bicara tentang aturan (hukum) baik dari konvensional maupun syariah.

Kemudian skripsi yang disusun oleh Devina Yunisa dengan judul

“Transparansi Pengelolaan Zakat Menurut Undang – Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”, tahun 2020. Dalam

penelitian ini, objek lembaga yang dikaji memang sama, yaitu Global Zakat.

Meskipun masuk dalam lingkup yang sama, namun variabel penelitian yang

diambil berbeda. Skripsi yang disusun oleh Devina befokus pada transparansi

pengelolaan, dimana aspek normatif yang dipakai adalah undang-undang

tentang Keterbukaan Informasi Publik (no. 14 tahun 2008). Sedangkan di sini

penulis berusaha fokus pada aspek normatif tentang pengelolaan zakat itu

sendiri yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2011.

31

BAB III

GAMBARAN UMUM LEMBAGA GLOBAL ZAKAT

A. Sejarah, Tujuan dan Struktur Organisasi

1. Sejarah Berdiri Lembaga

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah

amat berat siksa-Nya. “ (Q.S. Al Maidah: 2)

Ayat ini bisa menjadi pedoman kita untuk senantiasa

melakukan kebaikan dan saling tolong menolong kepada sesama.

Apalagi saat ini, bencana alam, peperangan, dan lainnya yang yang

terjadi di belahan bumi membuat banyak saudara-saudara kita

menjadi korbannnya. Untuk itu, melalui sebuah lembaga filantropi

yang terpercaya, agaknya aksi tolong menolong kita bisa

disalurkan dengan baik kepada saudara-saudara kita dengan

amanah dan diatur dengan baik.

Dalam hal ini, peneliti berfokus pada organisasi

kemanusiaan yang bergerak dalam bidang zakat yaitu Global

Zakat. Sebagai lembaga amil zakat yang terbilang cukup baru,

kelahiran Global Zakat tidak bisa dipisahkan dari pioneer

utamanya yaitu Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Aksi Cepat Tanggap adalah lembaga filantropi Islam yang

mempunyai banyak program kemanusiaan untuk menyalurkan

donasi masyarakat kepada mereka, saudara-saudara kita yang

membutuhkan.40

Meskipun secara kolektif, ACT adalah bagian

dari GIP (Global Islamic Philanthropy). Perkumpulan Global

Islamic Philanthropy beranggotakan ACT, Global Zakat, Global

40

https://www.gomuslim.co.id/read/korporasi/2017/08/19/5189/aksi-cepat-tanggap-act-

ini-langkah-pasti-lembaga-kemanusiaan-care-for-humanity-.html, 23 September 2020, 17:45

https://www.gomuslim.co.id/read/korporasi/2017/08/19/5189/aksi-cepat-tanggap-act-ini-langkah-pasti-lembaga-kemanusiaan-care-for-humanity-.html


32

Wakaf dan Global Qurban.41

Namun keterikan organisasi ini tidak

secara hirarkis.

Aksi Cepat Tanggap (ACT) secara resmi diluncurkan

secarah legal sebagai yayasan yang bergerak di bidang social

kemanusiaan pada tanggal 21 April 2005. Organisasi yang

didirikan oleh Drs. Ahyudin dan kawan-kawan ini

mengembangkan aktivitasnya untuk memperluas karya, mulai dari

kegiatan tanggap darurat, program pemulihan pasca bencana,

pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program yang

berbasis keagamaan seperti qurban, waqaf, dan zakat seperti yang

akan dibahas dalam karya tulis ini.42

ACT mendapat dukungan dari

donator publik dari masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi

dan kepekaan sosial terhadap masalah kemanusiaan serta

partisipasi perusahaan melalui Corporate Social Responsibility

(CSR).

Sebagai bagian dari akuntabilitas keuangannya, ACT secara

rutin memberikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit

oleh Akuntan Publik kepada donatur, pemangku kepentingan

lainnya, dan dipublikasikan melalui media massa.43

ACT mentransformasi dirinya menjadi lembaga

kemanusiaan global dengan jangkauan aktivitas yang lebih luas

terhitung semenjak tahun 2012. Dalam skala local ACT

mengembangkan jejaring ke semua provinsi baik dalam bentuk

jaringan relawan dalam wadah MRI (Masyarakat Relawan

Indonesia) maupun dalam bentuk jaringan kantor cabang ACT.

Jangkauan ACT sekarang sudah mencapai 30 provinsi dan

100 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pada skala global, ACT

mengembangkan jaringan dalam bentuk representative person

sampai menyiapkan kantor ACT di luar negeri. Jangkauan global

41

www.linkedin.com/in/syuhelmaidi-syukur-09a85738 3 Oktober 2020, 01:30 42

https://initu.id/amp/biografi-ahyudin-presiden-act, 23 September 2020, 17:45 43

https://news.act.id/berita/13-tahun-wtp-tanpa-jeda, 11 Februari 2020, 18:28

http://www.linkedin.com/in/syuhelmaidi-syukur-09a85738%203%20Oktober%202020

https://initu.id/amp/biografi-ahyudin-presiden-act

https://news.act.id/berita/13-tahun-wtp-tanpa-jeda

33

ACT sudah sampai ke 64 negara di kawasan Asia Tenggara, Asia

Selatan, Indocina, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa Timur.

Wilayah kerja ACT diawali dengan keikutsertaan dalam setiap

tragedi kemanusiaan di berbagai belahan dunia seperti bencana

alam, kelaparan, kekeringan, konflikdan peperangan, termasuk

penindasan terhadap kelompok minoritas berbagai Negara.44

Pada mulanya memang Global Zakat berkoordinasi dengan

ACT, namun resmi memisahkan diri secara structural pada milad

ke-14 yang jatuh pada 21 April 2019. Ada etape penting di tahun

tersebut. Tokoh utamanya sudah berganti. Brand utamanya pun

berganti. ACT tetap ada, tapi yang memayungi adalah Global

Islamic Philanthropy (GIP).

ACT sebagai organisasi kemanusiaan, disandang pemimpin

baru: Ibnu Khajar. Organisasi ini tengah berubah. Tantangan

problema kemanusiaan kian sarat, bukan kian ringan. Perubahan

ini diharapkan bisa menyesuaikan tantangan itu. Pergantian ini

menawarkan penyegaran. Ada karakter yang terus dikuatkan:

karakter penguatan nilai. Bukan hebat dalam kecanggihan ilmiah

(meski ilmiah tak boleh diabaikan). Yang ajek, bersama ACT tak

lalai mengasah dan menguatkan nilai. "Nilai" adalah istilah yang

abstrak, tetapi tidak sulit dimengerti. ACT hadir mengasah dan

menguatkan nilai. Lini-lini kerja di ACT menempatkan pentingnya

membangun nilai, hal yang utama.

Tokoh-tokoh utama ACT, Ahyudin bersama Syuhelmaidi

Syukur dan N. Imam Akbari sebagai Dewan Pendiri (sebelumnya,

Syuhelmaidi dan Imam Akbari sebagai Senior Vice

President ACT). ACT manajemen baru, memaksimalkan ikhtiar

penguatan nilai, tidak akan melalaikan itu. Sebelum berganti

44

https://news.detik.com/berita/d-4163413/act-raih-penghargaan-peradaban-gib-awards-

2018, 11 Februari 2020 20.38

https://news.detik.com/berita/d-4163413/act-raih-penghargaan-peradaban-gib-awards-2018


34

pimpinan, ACT menekadkan untuk ganti kuadran ke Penanganan

Kemiskinan. Justru ini akan dikuatkan pada waktu mendatang.

Untuk selanjutnya, pemunculan lembaga Global Islamic

Philanthropy (GIP), lembaga ini mencoba mematok cabaran baru:

ranah global. Bukan gagah-gagahan sama sekali. Ini ikut teladan

Rasulullah, yakni menjadikan hari berikutnya lebih baik dari hari

ini. Seperti pernah saya sampaikan sebelumnya, yang tak kalah

pentingnya, berpikir tentang pewarisan menjadi hal yang tak

pernah lalai digurat kuat dalam proses transformasi nilai.

Hanya lembaga yang berpikir membangun nilai, yang

serius membincang bagaimana hendak mewariskan nilai. Menyebal

dari ikhtiar ajek menjalani waktu, Global Zakat dan ACT tak

hendak membiarkan orang-orangnya diam membiarkan proses itu

berlangsung begitu saja. Karena itu, ada GIP (Global Islamic

Philanthrophy), dan ada pergantian pemimpin. "Latihan" ACT di

ranah global, sudah lama, saatnya dijalankan dan dikembangkan.

2. Tujuan Organisasi

Tujuan yang jelas merupakan aspek yang penting dalam

suatu organisasi. Meskpun sudah setara kedudukannya dengan

ACT dan bernaung di bawah Global Islamic Philanthropy (GIP),

secara detail memang belum ada visi-misi yang terstruktur dari

Global Zakat. Ada pun tujuan organisasi Global Zakat selaras

dengan yang dijabarkan dalam Visi-Misinya sebagai berikut:

Visi

Menjadi lembaga pengelola zakat berbais kedermawanan,

kerelawanan yang tidak hanya berfokus pada pengentasan

kemiskinan.

35

Misi

a) Mengkonsolidasi dan mengkoordinasikan seluruh

potensi philanthropy khususnya zakat yang ada di

Indonesiamaupun dunia.

b) Mengkonsolidasi dan mengkoordinasikan seluruh

potensi kedermawanan yang ada di Indonesia

maupun di dunia.

c) Mengkonsolidasi dan mengkoodinasikan seluruh

potensi kerelawanan yang ada di Indonesia maupun

di dunia.

Meskipun Global Zakat terlahir dari ACT namun visi dan

misinya berbeda. Untuk memenuhi aspek legalitas dan menunjukan

kemandiriannya sebagai Lembaga Amil Zakat yang resmi maka

pembedaan seperti ini meupakan suatu keharusan, atau lebih

tepatnya pengembangan dari Global Zakat itu sendiri.45

Dari paparan visi dan misi tersebut sangat jelas bahwa

tujuan dan cakupan Global Zakat cukup luas. Dan tentunya banyak

divisi yang dibutuhkan untuk menunjang program kerja organisasi.

Dalam hal ini penulis terfokus pada divisi yang mengakomodir

pengelolaan zakat saja. Bagaimana detailnya akan dijelaskan pada

pembahasan berikutnya.

B. Kegiatan dan Program Kerja

Pada awalnya, ACT membuat otonomi khusus untuk mempermudah

pengelolaan dana zakat, yaitu dengan Global Zakat. Dan akhirnya pada tahun

lalu Global Zakat telah resmi berpisah dari ACT sebagai underbow dan

menjadi setara kedudukannya di bawah payung GIP. Global Zakat selalu

berkontribusi dalam bencana, baik fase darurat maupun fase pemulihan

dengan memberikan beberapa program. Program yang dilakukan antara lain

45

Wawancara Devina Yunisa Astari dengan Bapak Syahrul Mubaraq, Manajer LAZ

Global Zakat pada 27 Juli 2020.

36

Program Emergency Rescue, Program Emergency Relief, Program Emegency

Medic, dan Program Recovery Fisik, Recovery Ekonomi dan Recovery Sosial.

Aksi kemanusiaan yang dilakukan berorientasi amal dengan memberdayakan

sumberdaya lokal. Namun sejauh ini memang dalam melaksanakan kegiatan

kemanusiaan tersebut selalu berkolaborasi dengan ACT. Tidak bisa dipungkiri

bahwa nama yang lebih dahulu terkenal adalah ACT jadi tidak ada salahnya

bahwa Global Zakat mendompleng nama lewat kolaborasi tersebut.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama

Islam, yaitu dengan prosentase 87.18% dari 237.641.326 jiwa.46

Dengan

kelebihan tersebut, Indonesia memiliki potensi untuk mensejahterakan

masyarakat yang kekurangan melalui zakat yang diwajibkan bagi umat

muslim karena Islam menganjurkan agar setiap individu mencapai taraf hidup

yang layak di dalam masyarakat.

Global Zakat didukung oleh jejaring aksi kemanusiaan nasional dan

internasional. Global Zakat memposisikan diri secara nondiskriminatif, netral

objektif dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas publik.

Program Global Zakat

Global Zakat menawarkan kepada masyarakat program-program pilihan

yang memudahkan untuk menunaikan zakat. Global zakat juga menawarkan

program-program pilihan yang memudahkan mustahiq (penerima zakat) serta

muzakki (pemberi zakat). Global Zakat cukup efektif dalam menyokong

kinerja ACT sebagai lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan.

Terhitung hingga saat ini sudah ada sekitar 20.098.315 mustahiq dan 154.894

muzaki.

Adanya Global Zakat ini tentu sangat membantu masyarakat sekaligus

ACT secara kelembagaan. Menjadikannya lebih efektif dan efisien terhadap

pengumpulan dan pengelolaan zakat.

Program Global Zakat diselenggarakan secara kreatif, inovatif, produktif,

dan transparan. Menginisiasi perubahan sosial mustahiq mulai dari

46

Badan Pusat Statistik, “Jumlah Penduduk Beragama Islam”, https://sp2010.bps.go.id, 6

Maret 2018, 18:35

37

melengkapi kebutuhan paling dasar manusia. Di antaranya melalui pangan

untuk negeri, kartu peduli pangan, food truck, beasiswa bintang terang,

beaguru, bantuan kesehatan, dan layanan pendampingan ekonomi.

Tahun 2020 ini Global Zakat berfokus pada aspek pendidikan, di

antaranya:

a. Sahabat Guru Indonesia

Fokus dari program ini adalah guru-guru yang bertugas di pelosok

Indonesia. Yang seperti kita ketahui bahwa keberadaan guru di

sana dipandang sebelah mata dan sangat banyak kendala materil

khususnya. Padahal pendidikan itu adalah hak yang wajib dipenuhi

bagi penerus bangsa. Fakta di lapangan, 1.070.622 guru honorer

masih terus berjuang dalam ketidak pastian.47

Sebagian besar guru

honorer ini yang memiliki gaji di bawah UMR (Upah Minimum

Rata-rata) atau bahkan tidak dibayar sama sekali selama berbulan-

bulan. Sebagai contoh, seorang guru honorer di Banten dibayar Rp

300.000 per bulan dan dibayarkan setiap 3 bulan sekali. Tentu hal

tersebut tidak sebanding dengan apa yang telah diberikan oleh guru

honoer tersebut, baik secara moril ataupun materil. Maka hadirnya

program Sahabat Guru Indonesia yang mendukung guru honorer

yang ada di pelosok Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap

pendidikan anak bangsa. Untuk implementasi kegiatan ini tentunya

tidak keluar dari 8 ashnaf dalam penyaluran zakat, program ini

masuk ke segmen fakir-miskin, dan fii sabilillah.

b. Sahabat Da’i Indonesia

Sahabat Da’i Indonesia mempunyai tujuan untuk mengirimkan

para da’i untuk mengemban amanah menyebarkan syariat islam.

Terlebih karena Negara kita merupakan mayoritas umat muslim

namun hampir separuh tak menjadikan al-Qur’an sebagai pedoman

hidupnya. Hal tersebut dikarenakan minimnya kemampuan baca

47

“SAHABAT GURU INDONESIA - Global Zakat,”

https://www.globalzakat.id/program/detail/TepianNegeri, diakses Oktober 2020

https://www.globalzakat.id/program/detail/TepianNegeri

38

tulis Qur’an. Walau demikian banyak saudara muslim tanah air

yang buta al-Qur’an ini sebenarnya memiliki keinginan untuk

mempelajari Islam namun terbatas akses menuju ilmu tersebut.

Global Zakat berfokus untuk mengirim para da’i ke pelosok

daerah, terutama di kampong-kampung mu’allaf.

Pengimplementasian Sahabat Da’i Indonesia ini merupakan

penyaluran zakat 8 ashnaf yaitu mualaf.48

1. Legalitas Global Zakat

Global Zakat telah memiliki Surat Keputusan sebagai Lembaga

Amil Zakat Nasional dengan SK. LAZNAS GLOBAL ZAKAT :

SK. Menteri Agama RI No. 731 Tahun 2016.

2. Daerah Distribusi

Pengalaman panjang ACT mengelola isu kemanusiaan

dubia berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global

di 33 negara, membuat Global Zakat turut menjadi LAZNAS yang

menjangkau berbagai batas Negara. Global Zakat turut menjanglau

implementasi ke-34 provinsi di Indonesia. Dalam jangkauan

global, Global Zakat akan memprioritaskan implementasi untuk

negara-negara yang dilanda kerawanan pangan, kemiskinan akibat

bencana alam, dan konflik kemanusiaan.

3. Mekanisme Berzakat di Global Zakat

Muzaki cukup menekan tombol “Mulai Zakat”, kemudian

mengikuti petunjuk yang tertulis. Dan kita bisa juga menghitung

harta wajib zakat pada kolom kalkulator zakat yang ada di laman

resmi global zakat, globalzakat.id.49

Dalam situasi yang tak terduga seperti musibah pandemi

yang masih berlangsung sampai saat ini, Global Zakat sangat

membantu dalam kemudahan berzakat. Seperti bulan Ramadhan

lalu, nyaris sepanjang perjalanan ibadah puasa masyarakat tak

48

“SAHABAT DAI INDONESIA - Global Zakat,”

https://www.globalzakat.id/program/detail/BengkelGiziTerpadu, 8 Oktober 2020 49

https://www.globalzakat.id/tentang/faq (diakses pada 26 Agustus 2020, pukul 23.30)

https://www.globalzakat.id/program/detail/BengkelGiziTerpadu

39

terlepas dari ancaman pandemi Covid-19 yang bisa menyerang

kapan saja tanpa terlihat. Namun, pelaksanaan ibadah tak berubah,

termasuk kewajiban membayar zakat fitrah.

Di sisi lain, anjuran untuk di rumah saja terus diimbau.

Untuk itu, Global Zakat-ACT menawarkan berbagai kemudahan

bagi muzaki untuk menunaikan zakat tanpa perlu ke luar rumah

melalui program Zakat Care Line. Zakat Anda juga dapat

ditunaikan melalui Zakat Drive Thru dan Mobil Zakat.

Kemudahan berzakat juga ditunjukkan dengan adanya

layanan jemput zakat lewat Zakat Rider. Di samping itu, terdapat

pula Zakat Drive Thru yang memungkinkan muzaki membayar

zakat dengan cepat tanpa turun dari kendaraan.

Dalam prosesnya, layanan Zakat Drive Thru tersedia di

lingkungan kantor ACT dan lokasi-lokasi strategis, Jaksel-Jaktim-

Jakpus, Jakbar: Permata Boulevard Business SQR lainnya.

Tangerang Raya: Kompleks Perkantoran Ciputat Indah Permai, dan

daerah Banten.

Layanan penerimaan dana zakat juga semakin lengkap

dengan adanya Mobile Zakat yang berkeliling ke berbagai titik

untuk memudahkan warga menunaikan ibadah wajib ini. Setiap

armada Mobile Zakat terdapat konsultan zakat yang dapat

membantu masyarakat untuk menjelaskan fiqih zakat dan cara

menghitung zakat, serta program-program kemanusiaan lainnya.50

50

https://www.idntimes.com/news/indonesia/editor-idn-creative/cara-act-berikan-

kemudahan-berzakat-csc/3 (diakses pada 26 Agustus 2020, pukul 23.50)

https://www.idntimes.com/news/indonesia/editor-idn-creative/cara-act-berikan-kemudahan-berzakat-csc/3


40

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN

ZAKAT DI GLOBAL ZAKAT

A. Analisis Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Pada

Glabal Zakat

Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas oleh penulis, kesesuaian

dalam peraturan normatif dan aspek fiqih zakat juga menjadi tolok ukur dalam

kajian ini. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam suatu produk dari lembaga

yang memiliki label syariah atau kegiatan muamalah lainnya, pasti

menggunakan kaidah-kaidah yang merujuk pada sumber hukum islam. Dan

tidak menutup kemungkinan juga di era kontemporer ini dalam kegiatan

muamalah bisa menggunakan satu atau lebih akad.

Kemudian mengenai aspek normatif, tentunya sebagai negara hukum

yang mengadopsi sistem civil law perlu adanya positifisasi hukum islam

(syariah). Menjadikan prinsip-prinsip keagamaan ke dalam bentuk hukum

positif adalah mekanisme yang wajib dilakukan demi mengakomodir

kepentingan umat.

Global Zakat menjalankan mekanisme penghimpunan zakat

berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan

zakat, peraturan mengenai mekanisme penghimpunan tersebut dijelaskan pada

pasal 21 hingga pasal 24. Agar mekanisme penghimpunan zakat profesi

tersebut berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,

yayasan ACT membuat program khusus yaitu membentuk Global Zakat yang

menjadi semacam underbow dari yayasan ACT.

Selanjutnya, pelaksanaan program kerja khusus tersebut, didukung

oleh pemerintah dengan dikeluarkannya SK. Menteri Agama RI No. 731

Tahun 2016 tentang ketetapan Global Zakat sebagai salah satu Lembaga Amil

Zakat yang resmi. Dan terhitung semenjak tahun 2019 lalu Global Zakat sudah

split dan menjadi setara dengan ACT itu sendiri. Karena sudah ada badan yang

menaungi beberapa organisasi kemanusiaan tersebut yaitu Global Islamic

Philanthropy (GIP).

41

Dalam praktik di lapangan, tentu di era kontemporer seperti ini akad

pada zakat ini tdak melulu kaku atau konvensional. Terlebih di masa pandemi

yang dimulai semenjak awal 2020 lalu, sangat memungkinkan ijtihad

bagaimana pengelolaan, baik dari akad hingga metode pendistribusian.

Di Indonesia, terdapat kebiasaan penandaan serah terima zakat melalui

lafadz ijab dan kabul, kemudian diakhiri dengan bersalaman antara pembayar

zakat dan amil zakat atau para mustahiq (penerima zakat).

Lafaz ijab sendiri merupakan lafaz yang dinyatakan dalam ungkapan

penyerahan. Dan lafaz kabul adalah kalimat yang dinyatakan dalam ungkapan

penerimaan.

Setelah ijab diucapkan oleh pembayar zakat, kemudian diterima

melalui lafadz kabul, biasanya penyerahan zakat diakhiri dengan salaman

antara pembayar zakat dan penerima atau amil zakat.

Biasanya lafaz ijab zakat dinyatakan sebagai berikut: "Saya berzakat

fitrah sebanyak nominal tertera, yang wajib bagi diri saya pada tahun ini

karena Allah ta'ala," yang kemudian disambut oleh penerima atau amil zakat

dengan lafaz kabul, "Saya terima zakatnya sebanyak nominal tertera yang

wajib bagi diri tuan pada tahun ini karena Allah ta'ala.” Lafadz "bagi diri

saya" ini akan berganti sesuai dengan pembayar zakat. Jika ia membayarkan

zakat untuk dirinya sendiri dan keluarga, maka diganti dengan lafaz bagi

orang-orang yang ia wakilkan juga. Demikian juga lafadz kabul dari penerima

atau amil zakat.

Namun, pengucapan lafadz ijab dan kabul yang diakhiri dengan

salaman itu sebenarnya tidak wajib dilakukan. Hal ini dikarenakan ijab kabul

dan salaman tidak termasuk syarat sah zakat. Hal ini sebagaimana tercantum

dalam Panduan Zakat Praktis yang diterbitkan Kementerian Agama Republik

Indonesia. Dalam Islam, syarat sah zakat hanya ada dua, yakni niat dan tamlik.

Konteks pengumpulan zakat memang berbeda-beda sesuai dengan

jenisnya. Tapi contoh tersebut bisa menyadarkan masyarakat muslim

khususnya di Indonesia nahwa terkait fiqih, dan keluaran fatwanya sangat

fleksibel (tidak kaku). Apabila kondisi sedang genting, maka di situlah

keringanan/kemudahan diberikan. Kurang lebih seperti itu lah implementasi

fiqih di era kontemporer.

42

Terlebih setelah mewabahnya pandemi COVID-19 yang terjadi

sepanjang tahun 2020 hingga sekarang membuat proses pengumpulan dan

pengelolaan zakat menjadi minim kontak fisik, terutama seperti formalitas

salam (jabat tangan) pada ijab qabul. Ini tentu bukan menjadi persoalan yang

substansial, masyarakat hanya perlu menyesuaikan kebiasaan.

Global Zakat pun juga sudah lebih dahulu peka terhadap metode

seperti itu, semisal dengan program drive thru-nya. Jadi secara kaidah fiqih

sudah sesuai dan tidak ada aspek yang bertentangan.

Lembaga Amil Zakat pada umumnya membagi 3 (tiga) aspek

pengelolaannya, yaitu mengoordinassi pemasukan zakat, bagaimana

pengelolaan yang berkaitan dengan sistem, dan bagaimana cara dalam

implementasi dana zakat.51

Pengelolaan zakat di Global Zakat pun dilakukan dengan 3 cara yaitu:

1. Mengkoordinasi Dana Zakat

Global Zakat memaksimalkan potensi yang ada dengan

melakukan pengumpulan zakat secara online maupun offline. Hal

tersebut dilakukan dengan mengedukasi masyarakat tentang

bagaimana pentingnya menunaikan zakat, meski hanya 2,5% dari

harta yangdimiliki. Apabila seluruh umat muslim menunaikan

zakat secara tertib dan penuh kesadaran maka hampir pasti

kesejahteraan kolektif dapat diraih. Bisa dilihat contohnya seperti

zaman kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz, kesejahteraan

merata sampai kas Negara pun surplus.

Pengumpulan zakat yang dilakukan dengan cara yang

praktis dan efisien sesuai dengan kebutuhan zaman. Baik online

ataupun offline boleh saja asalkan bisa dipertanggung jawabkan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi pun mesti seiring

dengan kesadaran menunaikan kewajiban agama (ibadah). Zaman

sekarang transaksi apapun serba digital. Maka pembayaran zakat

boleh juga menggunakan e-commerce. Menurut Hasanuddin A.F.,

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), zakat yang

51

Wawancara Devina dengan Bapak Syahrul Mubaraq, Manajer Global Zakat pada 27

Juli 2020

43

dibayarkan secara online bisa memudahkan ummat dalam

menunaikannya, Zakat yang memudahkan muzaki untuk

menyalurkan zakatnya tentu sah dan tidak dijadikan masalah secara

hukum. Namun tentunya lembaga amil zakat tetap harus

bertanggung jawab dalam menyalurkan zakat para muzaki

walaupun melalui online.52

2. Pengelolaan Zakat

Global Zakat mengelola dana zakat secara jelas dan

professional, standar akuntansi dalam system keuangannya, dan

keuangannya diolah dengan tim yang sudah terpercaya kualitasnya.

Karena dana zakat yang terkumpul ini semua pengelolaan dan

distribusinya harus ketat dan tidak boleh meleset hitungannya demi

menjaga kepercayaan publik juga. Terkait akad yang digunakan

juga sudah sesuai dengan fiqih zakat dan undang-undang nomor 23

tahun 2011. Semuanya sudah sesuai aturan dan selaras dengan

program yang sedang berjalan di Global Zakat.

3. Implementasi Dana Zakat

Global Zakat dalam hal ini memiliki tim khusus yaitu tim

distribusi dana zakat dari program-program yang telah

dikeluaarkan. Contohnya di saat pendemi seperti ini yang

dibutuhkan seperti food truck, humanity care line, Sahabat UMI

(Usaha Mikro Indonesia), Sahabat Guru Indonesia dan Sahabat

Da’I Indonesia. Dari tim khusus ini akan mengantarkan bantuan-

bantuan zakat dari para muzakki kepada mustahik.53

Global Zakat memberikan informasi yang transparan

terhadap publik, dengan melaporkan segala kegiatan

pendistribusian zakat melalui media sosial seperti instagram,

Youtube, dan website resmi. Dari dulu memang Global Zakat dan

Aksi Cepat Tanggap selalu dikenal dengan aksi kongkrit yang

52

Regita Cahya Gumilang,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran

Zakat Yang Dilakukan Secara Online yang Berafiliasi Dengan Baznas Menurut Imam Syafi‟I”,

(Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 26 No. 7, Februari 2020). h.934. 53

Devina Yunisa, “Transparansi Pengelolaan Zakat Menurut Undang – Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”, (Jakarta: skripsi Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah, 2020) h. 45

44

dilakukannya, dan selalu menjadi garda terdepan dalam hal

kemanusiaan dan menjadi perantara yang amanah bagi para muzaki

dengan para penerimanya.

Berdasarkan hasil analisa penulis bisa disimpulkan bahwa

kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana pada Global Zakat

sudah sesuai dengan fiqih zakat dan sesuai dengan implementasi

dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan

Zakat. Dan terkait keterbukaan informasi dana yang terkumpul

serta dana yang tersalurkan bisa di lihat di laman globalzakat.id.

B. Analisis Pertanggungjawaban Penghimpunan Dana Pada Glabal Zakat

Mekanisme pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Global Zakat,

bisa disimpulkan bahwa pertanggungjawabannya sudah cukup baik dan

transparan. Namun tidak semua indikatornya terpenuhi seperti yang termaktub

dalam pasal 29 Undang-undang nomr 23 tahun 2011 tentang pengelolaan

zakat.

Untuk pelaporan berkala, Global zakat hanya dilakukan secara kolektif

di situs resminya. Laporan kepada pemerintah daerah, serta kepada Menteri

juga tidak dilakukan sebagaimana termaktub dalam UU Zakat Pasal 29 ayat 3

dan 4. Namun untu Pasal 29 ayat 5 dan 6 sudah sesuai dalam pelaksanaannya.

Berarti, dalam konteks normatif ini Global Zakat masih ada bebebrapa hal

yang belum dijalankan secara konsekuen serta linear dengan UU pengelolaan

zakat.

Dalam program Global Zakat seperti yang penulis paparkan di bab

sebelumnya, ada beberapa jenis zakat yang dikumpulkan oleh Global Zakat di

antaranya: Zakat Maal, Zakat Profesi, Zakat Fitrah, Zakat Peternakan dan

Pertanian, Zakat Perniagaan, dan Zakat Hadiah. Kemudian dari hasil

pengumpulan dan pengelolaan dana zakat tersebut disalurkan dengan 2 (dua)

program Global Zakat di bab sebelumnya sudah mencakup beberapa dari

keseluruhan ashnaf zakat, diantaranya fakir-miskin, fii sabilillah, dan

mu’allaf.

45

Berdasarkan data statistik dari BAZNAS, penyaluran dana zakat yang

terakumulasi tahun lalu seperti yang digambarkan oleh diagram berikut:

Dari grafik di atas bisa kita lihat bahwa sektor yang diambil oleh

program Global Zakat cukup besar yaitu di aspek sosial dan kemanusiaan.

Dan 3 (tiga) ashnaf yang menjadi fokus utama: fii sabilillah, mu‟allaf, dan

fakir miskin tidak luput dari irisan tersebut.

Global zakat memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada

BAZNAS, sebagaimana tercantum di pasal 19 Undang-undang Nomor 23

Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa LAZ wajib melaporkan

pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang

telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.54

Data yang terpublikasikan

juga sudah berupa tabel dan grafik yang sudah final dan kolektif.

Selain itu, dokumentasi yang transparan di setiap kegiatan dan

platform sosial media yang dimiliki Global Zakat menjadikan variabel yang

baik demi menjaga kepercayaan masyarakat.

54

Wawancara dengan Devina Yunisa pada tanggal 13 Oktober

Gambar: Bidang Penyaluran Zakat 1

46

Berdasarkan analisa penulis, dari 26 Lembaga Amil Zakat Nasional

yang terdaftar, secara kuantitatif maka sekitar Rp. 31.318.257.368 kontribusi

rata-rata Global Zakat di ashnaf fii sabilillah dari 59,7 % keseluruhan LAZ

nasional pada tahun 2019. Mu‟allaf tersalurkan Rp. 887.581.818 dari 60,1%

dari keseluruhan LAZ nasional. Serta ashnaf yang tersalurkan kepada fakir

miskin rata-rata sebesar Rp. 89.140.027.829 dari 51% LAZ nasional.

Meskipun peneliti tidak menggunakan metode kuantitatif tapi dari

pemaparan data yang direkap oleh BAZNAS tersebut sudah cukup menjadi

representatif pengelolaan zakat yang transparan serta sistematis. Meskipun

dari data tersebut tidak bisa dikatakan seimbang, tapi paling tidak efektivitas

pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, dalam hal ini

adalah Global Zakat sudah cukup baik.

Transparansi pengelolaan zakat pada Global Zakat juga sudah sangat

linear dengan mekanisme yang berlaku, merujuk kepada Undang-undang

Nomor 14 Tahun 2008. Disebutkan bahwa tiap informasi publik bersifat

terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, dan dapat

diperoleh setiap pemohon dengan cepat dan tepat waktu juga serta cara yang

efektif dan efisien. Tapi ada juga beberapa informasi publik yang dikecualikan

yang bersifat rahasia. Informasi yang dikecualikan ini bersifat rahasia sesuai

dengan Undang-Undang, ditinjau dari kepatutan dan atau konsekuensi yang

didapat dari informasi tersebut. Tentu dalam hal ini Yayasan Global Zakat

punya ranah yang tidak boleh dipublikasikan, atau yang biasa kita kenal

dengan rahasia peusahaan/organisasi.55

Sebagai badan publik, donatur atau muzaki dari Global Zakat

kebanyakan tidak mengetahui profil lembaga secara detail, seperti struktur

oganisasi dan deskripsi pekerjaannya. Karena sejauh ini masyarakat sudah

lebih akrab dengan Aksi Cepat Tanggap sebagai organisasi yang bergerak di

bidang kemanusiaan, maka Global Zakat pun selalu bersanding dengan ACT

di setiap kegiatan, dan spanduk-spanduk atau baliho.

55

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

47

Sedangkan terkait informasi mengenai kegiatan dan kinerja yayasan,

Global Zakat selalu memberikan informasi mengenai kegiatan dan program-

programnya melalui pengiriman informasi dengan email, atau menghubungi

langsung para donatur mengenai program-program yang sedang dijalankan.

Cara seperti ini memang sudah terbukti efektif di lingkuporganisasi serta

komunitas yang berbasis sosial kemasyarakatan lainnya.

Kemudian mengenai transparansi laporan keuangan, Seperti yang

penulis sebutkan di atas, Global Zakat melaporkan secara berkala terkait

Laporan Pertanggung Jawabannya (LPJ) kepada BAZNAS. Memang terkait

hal ini merupakan sesuatu yang sulit bagi beberapa lembaga karena perihal

keuangan adalah hal yang sensitif. Namun Global Zakat memberikan

informasi mengenai keuangannya dengan jelas melalui website ACT,

walaupun laporan keuangan tersebut dipublikasikan melalui web ACT tapi

antara keuangan Yayasan ACT dengan Yayasan Global Zakat serta beberapa

lembaga lainnya dijabarkan secara terpisah.

Secara kolektif berdasarkan laman resmi ACT tersebut, jumlah

relawan sebanyak 467.056 orang, donatur 357.747 orang, dan 46.979.645

penerima manfaat dalam jangkauan 76 negara.56

Sedangkan untuk Global

Zakat sendiri sudah memiliki statistik yang tidak kalah baik, yaitu sebanyak

154.894 orang muzaki dan 20.098.315 orang mustahiq.57

56

act.id, diakses pada tanggal 13 November 2020, pukul 22.17. 57

globalzakat.id, diakses pada tanggal 13 November 2020, pukul 22.15.

48

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang sudah penulis kemukakan pada bab

sebelumnya, dan merujuk pada rumusan masalah yang terdapat di bab

pendahuluan, maka simpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan

penghimpunan zakat oleh Yayasan Global Zakat belum sepenuhnya

menerapkan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan zakat

bagi LAZ merujuk pada UU nomor 23 tahun 2011. Hal ini dapat di lihat pada

uraian di bawah ini:

1. Global Zakat sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat telah melakukan tata

kelola penghimpunan dan penyaluran dana zakat secara baik dan efisien.

Terlebih dengan memaksimalkan kemajuan teknologi dan digitalisasi

transaksi.

2. Sebagai organisasi modern yang bergerak di bidang kemanusiaan, Global

Zakat sudah cukup baik dalam mendulang kepercayaan masyarakat

terkhusus umat muslim dalam melaksanakan salah satu rukun Islam ini.

3. Berdasarkan peraturan normatif dan aspek syariat yang dalam hal ini fiqih

tentang zakat, Yayasan Global Zakat sudah melakukan mekanisme

pengelolaan yang disiplin dan tertib, namun ada beberapa poin dalam

undang-undang yang belum dijalankan secara linear.

4. Tujuan dari penelitian ini pun dirasa sudah tercapai dengan baik, dimana

penulis berusaha meninjau dan mengkonfirmasi beberapa hal yang

menjadi latar belakang masalah dalam karya ilmiah ini. Dari

penghimpunan dana zakat hingga penyalurannya sudah tertata dengan

baik. Dan pengawasan serta pertanggunjawaban yang jelas dan transparan.

49

B. Saran

Meskipun terkendala di beberapa hal teknis, khususnya terkait

kesadaran berzakat dan pengetahuan masyarakat tentang mekanismenya,

Global Zakat selaku LAZ yang cukup ternama harus mengerahkan segala

potensi yang ada untuk “jemput bola” ke masyarakat. Baik itu menggunakan

sosialisasi seperti pada umumnya, ataupun strategi lain yang lebih efektif yang

tidak melenceng dari fiqih zakat dan undang-undang. Serta dapat

melaksanakan aspek normatif tersebut dengan lebih menyeluruh.

50

Daftar Pustaka

BUKU

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum.

Kencana, Jakarta: 2012.

Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan

(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang

(Legisprudence). Kencana, Jakarta: 2012.

Ali, Muhammad Daud, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. UI Press, Jakarta:

1988.

Bakry, Hasbullah, Pedoman Islam di Indonesia. UII Press, Cet. V, Jakarta: 1988.

Fiqih Zakat Keuangan Kontemporer. Pusat Kajian Stategis BAZNAS, Jakarta:

2017

Hafidhuddin, Didin, Zakat Dalam Perekonomian Modern. PT. Raja Grafindo

Persada, Cet. III, Jakarta: 2007.

Hafiduddin, Didin, Zakat Dalam Perekonomian Modern. Gema Insani Press,

Jakarta: 2002.

Khasanah, Yumrohatul, Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian Dana

Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Untuk Anak Yatim Piatu Pada Divisi

Sosial Baitul Maal di KJKS BMT Muamalat Limpung. Semarang:

2015.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fokus Media, Jakarta: 2008.

Marzuki, Laica, Siri, Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar.

Hasanuddin University Press, Makassar: 1995.

Mas, Marwan, Pengantar Ilmu Hukum. Ghalia Indonesia, Bogor: 2014.

Mertokusumo, Sudikno, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi

Pertama, Yogyakarta: 1981.

51

Mertokusumo, Sudikno. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Edisi

Pertama. Yogyakarta,1981.

Panduan Zakat Praktis. KEMENAG, Jakarta: 2013

Pedoman Zakat 9 Seri, Departemen Agama. Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf,

Jakarta: 1991.

Prihatini, Farida, dkk, Hukum Islam dan Zakat Wakaf Teori dan Prakteknya di

Indonesia. Papas Sinar Sinanti, Jakarta.

Qadhawi, Yusuf, Fiqhuz Zakat. Litera Antamusa, Cet. V, Jakarta: 2001.

Rahmawati, Yuke. Lembaga Keuangan Mikro Syariah. UIN Jakarta Press,

Jakarta: 2013.

Razak, Nasruddin, Dienul Islam. PT Al-Ma’arif, Bandung: 1996.

Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar. Raja Grafindo Persada, Jakarta:

2002.

Thabari, Jami‟ al-Bayan „an Ta‟wilal-Qur‟an

Umar, Muhammad, Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Sulthan Thaha

Press, Jambi.

Yafie, Ali, Menggagas Fiqih Sosial dan Soal Lingkungan Hidup, Asuransi

Hingga Ukhuwah. Mizan, Bandung: 1994.

Yunisa, Devina, Transparansi Pengelolaan Zakat Menurut Undang – Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jakarta: 2020.

Yunus, Mahmud, Kamus Arab Indonesia, PT. Mahmud Yunus Wadzuriyyah,

Jakarta.

Zuhaily, Wahbah, Fiqih Imam Syafi‟i. Almahira, Jakarta: 2010.

Zuhri, Sifudin, Zakat di Era Reformasi ( Tata Kelola Baru ) Undang-undang

Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011, Semarang.

52

PERATURAN-PERATURAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

Informasi Publik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan

Zakat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan

Zakat.

Fatwa MUI Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat

JURNAL

Gumilang, Regita Cahya, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan

Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online yang Berafiliasi

Dengan Baznas Menurut Imam Syafi‟I, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

Vol. 26 No. 7: 2020.

Rosana, Ellya, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,

Jurnal TAPIs Vol. 10 No. 1: 2014.

WAWANCARA

Wawancara dengan Devina Yunisa pada tanggal 13 Oktober 2020.

Wawancara dengan Fariz Abdul Rohman, S.E, Sy, pada tanggal 13 November

2020.

Wawancara Devina Yunisa Astari dengan Bapak Syahrul Mubaraq, Manajer LAZ

Global Zakat pada 27 Juli 2020.

WEBSITE

Depokpos, “Minat Membayar Zakat pada Lembaga Amil Zakat”

http://www.depokpos.com/arsip/2017/08/minat-membayar-zakat-

pada-lemabaga-amil-zakat/, 1 April 2018, 16:30.



53

Forum Zakat, “Target Dana Zakat”, https://forumzakat.org/blog/baznas targetkan

penghimpunan-zakat-mencapai-rp-10-miliar/, 8 April 2018, 16:00.

Global Zakat, “Data Mustahiq dan Muzaki”, https://globalzakat.id, di akaes pada

15 Maret 2018. Pukul 00:22.

globalzakat.id/program/detail/TepianNegeri, diakses Oktober 2020.

gomuslim.co.id/read/korporasi/2017/08/19/5189/aksi-cepat-tanggap-act-ini-

langkah-pasti-lembaga-kemanusiaan-care-for-humanity-.html, 23

September 2020, 17:45.

ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia

idntimes.com/news/indonesia/editor-idn-creative/cara-act-berikan-kemudahan-

berzakat-csc/3 (diakses pada 26 Agustus 2020, pukul 23.50).

initu.id/amp/biografi-ahyudin-presiden-act, 23 September 2020, 17:45.

kamusbesar.com/dana-sosial, 6 Oktober 2020, 16:00.

linkedin.com/in/syuhelmaidi-syukur-09a85738 3 Oktober 2020, 01:30.

news.act.id/berita/13-tahun-wtp-tanpa-jeda, 11 Februari 2020, 18:28.

news.detik.com/berita/d-4163413/act-raih-penghargaan-peradaban-gib-awards-

2018, 11 Februari 2020 20.38.

pid.baznas.go.id/statistic, Statistik Zakat Nasional 2019

proxsisgroup.com/apa-itu-kepatuhan-hukum-compliance-iso-19600/2020/06/02

https://forumzakat.org/blog/baznas

https://www.globalzakat.id/program/detail/TepianNegeri





https://initu.id/amp/biografi-ahyudin-presiden-act

http://www.kamusbesar.com/dana-sosial

http://www.linkedin.com/in/syuhelmaidi-syukur-09a85738%203%20Oktober%202020

https://news.act.id/berita/13-tahun-wtp-tanpa-jeda




PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS …

Documents

Transcript of PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS …