Penulisan Hukum ( Skripsi ) - eprints.uns.ac.id · MILIKAN TANAH HAK MILIK ... dokumen, buku-buku...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

Penulisan Hukum

( Skripsi )

PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH HAK MILIK

NO.810 DESA MADU KECAMATAN MOJOSONGO MELALUI MEDIASI

OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Derajad Sarjana Dalam Ilmu Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh

Eko Nur Setiawan

E 1106116

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2010


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH HAK MILIK

NO.810 DESA MADU KECAMATAN MOJOSONGO MELALUI MEDIASI

OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI

Oleh

Eko Nur Setiawan

NIM.E1106116

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, Oktober 2010

Dosen Pembimbing

Lego Karjoko S.H.,M.H

NIP. 196305191988031001


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK MILIK NO.810 DESA MADU

KECAMATAN MOJOSONGO MELALUI MEDIASI OLEH KANTOR

PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI

Oleh

Eko Nur Setiawan

NIM. E1106116

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Oktober 2010

DEWAN PENGUJI

1. : Pius Triwahyudi, S.H., M.Si (.............................) NIP. 195602121985031004

Ketua

2. : Purwono Sungkowo R. S.H (.............................) NIP. 196106131986011001

Sekretaris

3. : Lego Karjoko, S.H., M.H (.............................) NIP. 196305191988031001

Anggota

Mengetahui

Dekan,

Mohammad Jamin , S.H.,M.Hum

NIP.196109301986011001


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Eko Nur Setiawan

NIM : E11061116

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

Penyelesaian Sengketa Tanah HM No.810 Desa Madu Kecamatan Mojosongo

Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali adalah betul – betul

karya sendiri. Hal – hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi)

ini diberikan tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian

hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi

akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya

peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Juni 2010

yang membuat pernyataan

Eko Nur Setiawan

NIM. E1106116


commit to user

v

ABSTRAK

Eko Nur Setiawan,2010. Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah HM

No.810 Desa Madu Kecanatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Melalui

Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Jurusan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mediasi sebagai jalur alternatif

penyelesaian sengketa pertanahan yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten Boyolali dengan tiga pemikiran, yaitu penerbitan sertifikat HM

No.810, Implikasi keabsahan sertitifikat terhadap pemilik tanah sebenarnya dan

kesesuaian penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten Boyolali dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan metode Normatif.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder digunakan sebagai

data utama dalam penulisan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui

studi kepustakaan. Data ini didapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang

diperolah secara tidak langsung yaitu melalui studi kepustakaan dari dokumen-

dokumen, buku-buku literatur, laporan hasil penelitian, peraturan perundang-

undangan dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber

data meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan serta

melalui wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali,

Kepala Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, staf bagian

Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan di Kantor Pertanahan

Kabupaten Boyolali, sedangkan studi kepustakaan melalui literatur, buku, Undang

– undang, arsip dan sebagainya. Teknik analisa data menggunakan teknik

silogisme dan interpretasi.mengumpulkan literatur, Buku perpustakaan, Peraturan

Perundang-undangan dan Kajian Pustaka. Sedangkan metode analisis data yang

digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh

menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan prosedur penyelesaian sengketa tanah,

penulis dapat mengetahui dan memahami alur jalannya mediasi di kantor

pertanahan Kabupaten Boyolali..

Kesimpulan penulisan tugas akhir ini adalah tidak rumitnya prosedur

penyelesaian sengketa tanah melalui lembaga mediasi,

Saran dari penulis adalah sebagai seorang mediator, BPN tentunya mempunyai

peran yang penting dalam memaksimalkan lembaga mediasi sebagai tempat

penyelesaian sengketa, dan didalam bertindak sebagai seorang mediator atau

penengah dalam penyelesaian masalah hendaknya dapat berperan dengan baik dan

tidak memihak salah satu pihak.

Kata Kunci : sengketa pertanahan, penerbitan sertifikat, implikasi, perundang-

undangan.


commit to user

vi

ABSTRACT

Eko Nur Setiawan, 2010. The Dispute Settlement of Land Property HM

No.810 Village Madu Subdistrict Mojosongo Regency Boyolali Through the

mediation by the Regency Boyolali’s Land Affairs Office. Law Department of

Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret University.

This research aims to find out the mediation as a alternative way of settling

the land affairs dispute carried out by the Regency Boyolali’s Land Affairs Office

with three thoughts: the publication of HM No. 810 document, the implication of

document validity to the real owner of land and the compatibility of the land

affairs dispute settlement between through the mediation by Regency Boyolali’s

Land Affairs Office and the prevailing legislation.

In this thesis writing, the writer employed a normative method. The data

type used was secondary one. The secondary data was used as the main data in

writing. Secondary data is the one obtained from library study. This data was

obtained from a number of information or facts derived indirectly through library

study from documents, literatures, research reports, legislations, and etc relevant

to the problem studied. The data source included primary, secondary and tertiary

law material. Technique of collecting data used was library study as well as

interview with the chief of the Regency Boyolali’s Land Affairs Office, the chief

of Land Affairs Dispute, Conflict and Case Section, staff of Land Affairs Dispute,

Conflict and Case Handling division, while the library study was done through

literatures, books, Acts, archive, and etc. Techniques of analyzing data employed

were syllogism and interpretation technique by collecting literatures, books,

legislations and library study. Meanwhile the method of analyzing data used was a

descriptive analysis one. The result of research shows that in the implementation

of land dispute settlement procedure, the writer can find and understand the flow

of mediation course in the Regency Boyolali’s Land Affairs Office, the advantage

of which includes very cheap cost, and the land affairs office itself acts as an

independent mediator.

The conclusion of this final project is uncomplicated procedure of land

dispute settlement through the mediation institution, the cheaper cost and the

parties can formulate the desired dispute decision by themselves. The

recommendations from the writer include: as a mediator, BPN of course has an

important role in maximizing the mediation institution as the place of dispute

settlement, and in carrying out its action, a mediator or intermediary in solving the

problem should be able to play its role well and impartially.

Keywords: land affairs dispute, document publication, implication, legislation


commit to user

vii

MOTTO dan PERSEMBAHAN

“ Kesuksesan tidak dicapai secara kebetulan, kesuksesan dicapai melalui

pilihan”.

“ Jika kau tidak dapat menjadi semak belukar jadilah sebuah pohon yang

mempunyai seni”.

“ Perhatikan kebiasaanmu, karena itu menjadi karaktermu, bangun

karaktermu, karena itu akan menentukan masa depanmu”.

“ Beranilah bermimpi, karena mimpi adalah awal dari sebuah kesuksesan”.

“ Dakilah gunung dan sepenuhnya percaya bahwa kamu akan sukses, ini

adalah kekuatan spiritual”.

“ Sadarilah bahwa kehidupan selalu bergerak, dan setiap perubahan terjadi

atas suatu dasar waktu anda, melihat batasan sebagai kesempatan, dunia

akan menjadi tempat bebas hambatan”.

Dengan segala kerendahan hati, maka skripsi ini saya persembahkan untuk :

♥. Ayah dan ibuku tercinta

♥. Adik-adikku tercinta

♥. Rekan sejawat dan seperjuangan.

♥. Almamaterku.


commit to user

viii

KATA PENGANTAR

Assalamu’allaikum wr. wb.

Alhamdulillahirrabbil’allamiin. Segala puji bagi Alloh yang telah

memberikan rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi dengan judul Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah HM No.810 Desa

Madu Kecamatan Mojosongo Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten Boyolali.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar

kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan,

arahan, petunjuk dan motivasi yang sangat berguna dari berbagai pihak.

Sehubungan dengan itu, maka dalam kesempatan ini penulis menghaturkan

terimakasih yang setulus – tulusnya kepada :

1. Bapak Prof, DR, dr. Much.Syamsulhadi. Sp. Kj., selaku Rektor Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Mohammad Jamin, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakulas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Ibu I Gusti Ayu KHR, S.H, M.M. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi

Negara yang telah memberikan bantuan dan saran.

4. Bapak Lego Karjoko, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah

memberi bimbingan, pengarahan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Djuwityastuti, S.H. selaku Pemimbing Akademik yang selama ini telah

banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

yang telah memberikan dan membekali ilmu pengetahuan kepada penulis

semasa menempuh studi di Fakiltas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.


commit to user

ix

7. Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali , beserta seluruh staf yang

telah berkenan memberi ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan

memberikan data – data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

9. Bapak Samodro Yogalelana, S.H., selaku Kepala Seksi Penanganan Sengketa,

Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

yang telah membantu penulis dalam penelitian sehingga dapat terselesaikan

penulisan hukum ini.

10. Bapakku Kasinem dan Ibuku Siti Mutmainah yang selalu kucinta, adik-adikku

Dwi Oktavianto Putro, Saptaji Nugroho, dan Dita Aprilia Arista yang

kusayang yang selalu peduli, tak henti – hentinya membantu, memberi

motivasi serta inspirasi dengan penuh kasih sayangnya kepada penulis dalam

penyelesaian penyusunan skripsi ini.

11. Bapak Joko Mardiyanto,S.H,M.H yang telah meminjamkan laptop dan

printernya untuk menyelesaiakan skripsiku, terima kasih banyak Pak Joko.

12. Istianna tercinta yang dengan sabar dan selalu mendampingi, mendukung dan

memberi motivasi yang tak pernah henti dari awal sampai terselesaikannya

penyusunan skripsi ini.

13. Dan semua pihak yang turut membantu penulis dalm menyelesaikan studi di


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh

karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan

pada Ilmu Hukum Perdata khususnya, dan Ilmu Pengetahuan umumnya.


commit to user

x

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ....................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................ iv

ABSTRAK ...................................................................................................... v

KATA PENGANTAR .................................................................................... viii

DAFTAR ISI ................................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Balakang Masalah ................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................ 6

C. Tujuan Penelitian .............................................................. 6

D. Manfaat Penelitian ............................................................ 7

E. Metode Penelitian ............................................................ 8

F. Sistematika Penulisan ....................................................... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori ................................................................. 13

1. Tinjauan umum tentang pendaftaran tanah................... 13

2. Tinjauan umum tentang ketetapan tata usaha negara ... 26

3. Fungsi kantor pertanahan dalam penyelesaian sengketa

pertanahan .................................................................... 30

B. Kerangka Pemikiran ......................................................... 43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Apakah Penerbitan Sertifikat HM No. 810 Desa Madu

Kecamatan Mojosongo Sudah Sah..................................... 44


commit to user

xi

B. Bagaimana Implikasi Keabsahan Sertifikat HM No. 810 Desa

Madu Kecamatan Mojosongo Terhadap Pemilik Tanah

Sebenarnya. ...................................................................... 46

C. Apakah Penyelesaian Sengketa tanah HM No. 810 Desa Madu

Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Sudah Sesuai

Dengan Peraturan Per undang-undangan ........................... 48

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan ........................................................................... 56

B. Saran .................................................................................. 57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya,

termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraria, bumi air dan

ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi

yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur

sebagaimana yang dicita-citakan.

Untuk mencapai cita-cita Negara tersebut di atas,maka dibidang

agraria perlu adanya suatu rencana (planning) mengenai peruntukan,

penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai

kepentingan hidup rakyat dan Negara. Rencana umum (national planning)

yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian diperinci menjadi

rencana-rencana khusus (regional planning) dari tiap-tiap daerah. Dengan

adanya planning itu maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin

dan teratur sehingga dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi

Negara dan rakyat.

Demikian maka jelaslah bahwa tanah sebagai sumber utama bagi

kehidupan manusia, yang telah dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa

sebagai tumpuan masa depan kesejahteraan manusia itu sendiri. Berdasarkan

jalan pemikiran tersebut dan agar tanah digunakan sebesar-besar kemakmuran

dan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang biasa disebut Undang-Undang

Pokok Agraria (UUPA), Mengisyaratkan bahwa tanah itu pada tingkatan

tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi seluruh rakyat.Secara

konstitusional, UUD 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “bumi,

air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Ketentuan dasar ini, dapat diketahui bahwa kemakmuran rakyatlah yang

menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa


commit to user

2

serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Untuk melaksanakan hal

tersebut, di bidang pertanahan telah dikeluarkan UUPA.

Untuk Menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah,

UUPA telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan

pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, sebagaimana diamanatkan Pasal 19

UUPA. Pasal tersebut mencantumkan ketentuan-ketentuan umum dari

pendaftaran tanah di Indonesia, yaitu:

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran

tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan

yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi :

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.

c.Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat.

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan

masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan

penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

(4) Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangutan dengan

pendaftaran termaksud dalam ayat (2) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat

yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut merupakan

ketentuan yang ditujukan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan

pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, yang sekaligus juga merupakan dasar

hukum bagi pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka memperoleh surat

tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Sebagaimana dibahasakan dalam pasal 23 ayat (1) UUPA:tentang hak milik

Demikian halnya dengan setiap peralihan dan hapusnya pembebanan hak-hak

lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam

Pasal 19,dan Pasal 32 ayat (1) UUPA,tentang “Hak Guna Usaha, termasuk

syarat-syarat pemberiannya, bahwa setiap peralihan dan penghapusan hak


commit to user

3

tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal tersebut di atas.

Menindak lanjuti hal tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai penyempurnaan

dari Peraturan Pemerintah sebelumnya. Penyelenggaran pendaftaran tanah

dalam masyarakat merupakan tugas Negara yang diselenggarakan oleh

Pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan status hak

atas tanah di Indonesia.

Adapun tujuan dari pendaftaran tanah menurut Pasal 3 Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah:

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang

hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang

terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai

pemegang hak yang bersangkutan;

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan

termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang

tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Kabupaten Boyolali adalah daerah yang penerapan sistem pendaftaran

tanah dirasakan telah berhasil, di mana hampir tidak pernah terdengar terjadi

sengketa di bidang pertanahan. Hal ini dapat dilihat pada setiap pemilik tanah

baik masyarakat kota maupun desa telah mempunyai surat tanda bukti

kepemilikan hak atas tanah.

Tanah atau lahan yang sudah bersertifikat menimbulkan masalah

tersendiri, klaim hak milik atas sebidang tanah atau lahan oleh dua belah pihak

yang sama-sama memiliki surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah sering

terjadi, dan tidak jarang menyulut konflik horisontal.

Pada bidang pertanahan dalam menghadapi kasus-kasus

kongkrit,pemberian jaminan kepastian hukum belum dapat diwujudkan secara

maksimal,hanya tersedia perangkat hukum tertulis saja.Selain perangkat


commit to user

4

hukum tertulis juga diperlukan penyelenggaraan kegiatan yang di sebut

pendaftaran tanah yang merupakan suatu legal cadastre.pengertian dari

pendaftaran tanah yang merupakan legal cadastre adalah ;

“suatu rangkaian kegiatan, yang di lakukan oleh Negara/Pemerintahan

secara terus menerus dan teratur,berupa pengumpulan keterangan atau data

tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah

tertentu pengolahan,penyimpanan,dan penyajian bagi kepentingan rakyat,

dalam rangka memberi jaminan kepastian hukum di bidang

pertanahan,termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaanya”

Sebagaimana di uraikan di atas bahwa fungsi tanah sangat penting bagi

kehidupan masyarakat.namun dengan meningkatnya pembanguna dan

bertambahnya jumlah penduduk permasalahanya dan sengketa di bidang

pertanahan semakin bertambah sekalipun peraturan sudah semakin

sempurna.Di tambah lagi dengan kenyataan sekarang ini bahwa tanah yang

sudah dipunyai seseorang tetapi sebagian besar belum terdaftar dan belum

mempunyai alat bukti berupa sertifikat.Padahal pendaftaran tanah tersebut

adalah sangat penting di mana fungsi dari pendaftaran tanah tersebut adalah:

1. Mereka mempunyai tanah dengan mudah akan dapat membuktikan haknya

atas tanah yang dikuasai dan di punyainya.Kepada mereka masing-masing

di berikan surat tanda bukti hak oleh pemerintah :

2. Mereka yang memerlukan keterangan yang dimaksudkan di atas,yaitu

calon pembeli dan calon kreditur yang akan menerima tanah sebagai

jaminan akan dengan mudah memperoleh,karena keterangan tersebut yang

disimpan di Kantor Penyeleggaraan pendaftaran tanah,terbuka bagi

umum.dalam arti untuk boleh mengetahui,dengan melihat sendiri daftar

dan dokumen yang bersangkutan atau meminta keterangan tertulis

mengenai data yang di perlukan dari Kantor tersebut.

Maka penulis tertarik untuk menulis tentang kasus sengketa tanah yang

terjadi di Desa Madu kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Kasus ini

terjadi yang diakibatkan atas sertifikat HM No.810 yang tanah tersebut berasal

dari Cno. 125 persil 76-115-D/II luas 4400 M2 atas nama


commit to user

5

Wongsotani,sengketa ini terjadi bemula pada tahun 1964 dan pada tahun

1972,wongsotani menjual kepada Sugiharto seluas 2200 M2 dan setelah itu

Sugiharto menjual kepada Yitno Suhud (Sujiyono) seluas 1100 M2 dan

kepada Sarwo Sumanto (Haryono) seluas 1100 M2.

Setelah Yitno Suhud dan Sarwo Sumarto meninggal dunia maka di

wariskan kepada anak-anaknya yaitu Sujiyono dan Haryono.Tiba-tiba tanpa

sepengetahuan Sujiyono dan Haryono,Wongsotani telah menerbitkan sertifikat

tanah yang tanah yang dijual kepada Sujiyono dan Haryono telah menjadi

milik sepenuhnya yaitu atas nama Wongsotani seluruhnya.

Setelah tahu bahwa tanah milik Sujiyono dan Haryono telah diklaim

secara sepihak oleh wongsotani maka pihak Sujiyono dan Haryono melakukan

laporan pengaduan ke Kantor Pertanahan Boyolali setelah tanah yang

merupakan milik Sujiyono dan Haryono telah di klaim secara sepihak oleh

Wongsotani.

Berdasarkan pemahaman yang demikian itu penyelesaian sengketa

melalui mediasi perlu di populerkan, terutama bagi penyelesaian sengketa

pertanahan. Karena hal ini selain dimungkinkan pemanfaatannya, dari tugas

pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dapat mencakup penyelesaian

sengketa dengan cara demikian. Mengingat bahwa bangsa Indonesia terkenal

dengan penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat,

kiranya pemanfaatan lembaga mediasi dapat merupakan alternatif yang

berdampak positif untuk penyelesaian sengketa pertanahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk

menelitinya dan mengusulkannya dalam skripsi dengan judul :

”PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH HM No.810

DESA MADU KECAMATAN MOJOSONGO MELALUI MEDIASI

OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI”.


commit to user

6

B. Perumusan Masalah

Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nanatinya dapat di

bahas lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang di harapkan maka

pentingnya bagi penulis untuk merumuskan permasalahna yang akan di bahas.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang di rumuskan penulis

adalah:

1. Apakah penerbitan sertifikat HM No.810 Desa Madu Kecamatan

Mojosongo Kabupaten Boyolali sudah sah ?

2. Bagaimana Implikasi keabsahan sertifikat HM No.810 Desa Madu

Kecamatan Mojosongo terhadap pemilik tanah sebenarnya (Sujiyono dan

Haryono) ?

3. Apakah penyelesaian sengketa kepemilikan tanah HM No.810 Desa

Madu Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali sudah sesuai dengan

Peraturan Per undang-undangan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang merupakan sasaran utama yang ingin dicapai dalam

penelitian hukum yang dilakukan adalah untuk memberi solusi dan jawaban

dari pertanyaan – pertanyaan atas permasalahan – permasalahan yang muncul.

Demikian juga tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini.

1. Tujuan Obyektif

a) Untuk mengetahui apakah penerbitan sertifikat HM No.

810 Desa Madu Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali sudah sah.

b) Untuk mengetahui bagaimana implikasi keabsahan

sertifikat HM No. 810 Desa Madu Kecamatan Mojosongo terhadap

pemilik tanah sebenarnya (Sujiyono dan Haryono) .

c) Untuk mengetahui apakah penyelesaian sengketa

kepemilikan tanah HM No.810 Desa Madu Kecamatan Mojosongo

Kabupaten Boyolali sudah sesuai dengan Peraturan Per undang-

undangan.


commit to user

7

2. Tujuan Subyektif

a) Untuk memperloleh pengetahuan yang lebih lanjut, lengkap dan jelas

dalam menyusun penulisan hukum, sebagai prasyarat dalam

menempuh dan mencapai gelar sarjana di bidang ilmu hukum di


b) Untuk menambah pengetahuan tentang pentingnya ilmu hukum dalam

teori dan praktek di lapangan serta menambah dan mendalami ilmu

hukum dan materi kuliah yang dipelajari khususnya di bidang Hukum

Administrasi Negara dan Hukum Agraria dengan harapan dapat

berguna dan bermanfaat dikemudian hari.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan hal tersebut di atas,mangfaat penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan

pengetahuan dan pemikiran dalam penyeleseian sengketa kepemilikan

tanah di kecamatan Mojsongo Kabupaten Boyolali.

b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk mendalami teori-teori yang

telah ditulis selama menjalani kuliah strata satu Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.serta memberikan landasan untuk

penelitian lebih lanjut.

c. Hasil penelitian ini di harapkan dapat di pergunakan sebagai salah satu

materi mengajar mata kuliah Hukum Agraria.

2. Manfaat Praktis

a. Peneliti ini di harapkan dapat menjadi masukan untuk penelitian-

penelitian yang serupa di masa mendatang.

b. Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.Untuk

mengembangkan penalaran,membentuk pola pikir dinamis sekaligus

untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam melakukan

penerapan ilmu hukum untuk menganalisa suatu permasalahan.


commit to user

8

E. Metode Penelitian

Penulisan maupun penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah

berdasarkan pada metode, sistimatika dan pemikiran tertentu yang bertujuan

mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

menganalisanya (Soerjono Soekanto, 2006: 43).

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah – langkah yang

dianggap efektif dan efisien, dan pada umumnya sudah mempola untuk

mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dalam rangka menjawab

permasalahan dengan teliti dan benar.

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk

memecahkan permasalahan dan sebagai pedoman untuk memperoleh hasil

penelitian yang mencapai tingkat kecermatan dan ketelitian yang dapat

dipertanggungjawabkan. Adapun peranan metode penelitian dalam penelitian

ilmiah adalah sebagai berikut : (Soerjono Soekanto,1986:7 )

1. menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau

melaksanakan suatu penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap.

2. memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal – hal yang

belum diketahui.

3. memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian

interdisipliner.

4. memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan

pengetahuan, mengenai masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai

berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian

normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum berdasarkan studi

kepustakaan. Dikatakan spesifikasi normatif,karena yang dianalisis adalah


commit to user

9

sumber data sekunder berupa kasus sengketa tanah di daerah Kecamatan

Mojosongo Kabupaten Boyolali.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, bagaimana seharusnya penyelesaian

sengketa kepemilikan tanah melalui mediasi oleh kantor pertanahan.

Sengketa kepemilikan tanah berupa sertifikat HM No. 810 Desa Madu

Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, merupakan suatu fakta (

Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 119 ).

3. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua

undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang

sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan

undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk

mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-

undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan

undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. Hasil

dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu

yang dihadapi.

Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, penelitian perlu mencari

ratio logis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan

mempelajari ratio logis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti

mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-

undang itu, yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya

benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi ( Peter

Mahmud Marzuki,2008 : 124 ).

4. Jenis dan sumber data penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder

merupakan keterangan atau fakta – fakta yang diperoleh secara tidak

langsung, tetapi melalui studi kepustakaan melalui literatur – literatur,

pendapat para ahli serta perundang – undangan yang berkaitan dengan

penelitian yang dilakukan penulis.


commit to user

10

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder,yaitu data yang diperoleh dari data yang diperoleh dari bahan

pustaka,seperti dokumen-dokumen resmi,buku-buku,hasil-hasil penelitian

yang berwujud laporan,jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan

penelitian yang dibahas.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, bersumber pada :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang bersifat

mengikat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,2006:13). Yang

menjadi bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah:

1) UUD 45

2) UUPA

3) UU No. 30 Tahun 1999

4) PP No.24 Tahun 1997

5) PMA No. 2 Tahun 2003

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang

memberikan penjelasan mengenai hukum bahan hukum primer

(Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,2006:13). Yang digunakan

dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait,karya ilmiah,

makalah, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

primer (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,2006:13). Bahan hukum

tersier Kamus Besar Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Politik,dan

Ensiklopedi .

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sekunder, digunakan studi kepustakaan

yaitu dengan membaca dan mengumpulkan literatur, buku perpustakaan,


commit to user

11

peraturan perundang – undangan, internet, surat kabar dan bahan pustaka

lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.Beberapa data

dimintakan klarifikasi kepada pejabat kantor pertanahan kabupaten

Boyolali.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah

penelitian menjadi suatu laporan. Di dalam sebuah penelitian hukum

normatif,pengelolaan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk

mengadakan sistematika terhadap bahan hukum tertulis. Sistematika

berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk

memudahkan pekerjaan analisis dan kronstruksi (Soerjono Soekanto dan

Sri Mamudji,1986:251-252). Dalam penelitian ini permasalahan hukum di

analisis dengan metode silogisme dan interprestasi.

Metode interprestasi atau menurut Soedikno Martukusumo

merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan

penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup

kaidah dalam Undang-Undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa

hukum tertentu.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Guna mempermudah dalam penulisan dan agar dapat mudah

dipahami oleh para pembaca, maka penulisan ini disusun dalam empat

sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab I tentang pendahuluan yang terdiri atas latar belakang

masalah mengenai penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi,

perumusan masalah yang bertujuan mengarahkan isi agar jelas dan

menjadi pedoman peneliti untuk menganalisa data dalam pembahasan,

tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan obyektif dan subyektif,

manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, metode penelitian yang


commit to user

12

atas jenis penelitian, lokasi, sifat, jenis dan sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik analisa data, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab II tentang kerangka teori yang terdiri atas tinjauan umum

tentang pendaftaran tanah, pengertian dan dasar hukum pendaftaran

tanah, tujuan pendaftaran tanah, asas pendaftaran tanah, prosedur

pendaftaran tanah, kekuatan pembuktian sertifikat, tinjauan umum

tentang ketetapan tata usaha negara, pengertian ketetapan tata usaha

negara, syarat sahnya ketetapan tata usaha negara, implikasi tidak

syahnya ketetapan tata usaha negara, fungsi Kantor Pertanahan

dalam penyelesaian sengketa pertanahan, sengketa pertanahan,

mediasi, prosedur mediasi sengketa pertahanan di Kantor

Pertanahan.

Bab III Hasil penelitian dan Pembahasan

Dalam bab III tentang hasil penelitian dan pembahasan yang

merupakan bagian pokok dari keseluruhan penulisan skripsi yang

membahas menguraikan dan menganalisa rumusan permasalahan

penelitian yang meliputi :apakah penerbitan sertifikat HM No.810

Desa Madu Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali sudah sah,

bagaimana implikasi keabsahan sertifikat HM No.810 Desa Madu

Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali terhadap tanah

sebenarnya (Sujiyono dan Haryono), apakah penyelesaiaan sengketa

tanah HM No.810 Desa Madu Kecamatan Mojosongo Kabupaten

Boyolali sudah sesuai dengan peraturan Per undang-Undangan.

Bab IV Simpulan dan Saran

Dalam bab IV memuat mengenai kesimpulan dan saran penulis atas

pembahasan permasalahan tersebut dalam bab-bab sebelumnya.


commit to user

13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan umum tentang Pendaftaran Tanah

a. Pengertian dan Dasar Hukum Pendaftaran Tanah

Pengertian pendaftaran tanah sudah tercantum di dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 10 tahun 1960 tentang pendaftaran tanah. Pasal 19

ayat 1 UUPA telah menentukan bahwa untuk menjamin kepastian hukum

oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik

Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan

Pemerintah. Adapun ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 19 ayat 1

UUPA itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang

mengatur tentang Pendaftaran Tanah.

Untuk menjamin kepastian hukum tersebut, Pasal 19 ayat 2

UUPA mempertegas lagi dengan menyatakan bahwa penyelenggaraan

pendaftaran tanah itu dengan mengadakan :

1) Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah.

2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya.

3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat.

Maka dari itu pengertian pendaftaran tanah sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 adalah kewajiban yang harus

dilaksanakan oleh Pemerintah secara terus menerus dalam rangka

menginventarisasikan data-data berkenaan dengan hak-hak atas tanah

menurut UUPA sedangkan pendaftaran hak atas tanah adalah kewajiban

yang harus dilaksanakan oleh si pemegang hak yang bersangkutan dan

dilaksanakan secara terus menerus setiap ada peralihan hak atas tanah

tersebut dalam rangka menginventarisasikan data-data berkenaan dengan

peralihan hak-hak atas tanah tersebut menurut UUPA dan Peraturan


commit to user

14

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 guna mendapatkan sertifikat tanda

bukti hak atas tanah yang kuat.

Adapun dasar hukum dari pemberian hak milik adalah sebagai

berikut:

1) Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyat”.

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria,

a) Pasal 19: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah

diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia

menurut ketentuan-ketentuan yang di atur dengan Peraturan

Pemerintah”.

b) Pasal 21:

1) Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.

2) Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat

mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.

3) Orang asing yang hilang kewarganegaraannya, setelah satu

tahun hak milik harus dilepaskan.

c) Pasal 22:

1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1)

pasal ini hak milik terjadi karena:

a) Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat yang

ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

b) Ketentuan undang-undang

d) Pasal 27

Hak milik hapus bila:

1) Tanahnya jatuh kepada Negara:


commit to user

15

a) Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18

b) Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya

c) Karena ditelantarkan

d) Karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2)

2) Tanahnya musnah

a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah.

b) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang

Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan

Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

c) Peraturan Pemerintah Negara Agraria/ Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara

dan Hak Pengelolaan

d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Tujuan Pendaftaran Tanah

Tujuan dari pendaftaran tanah menurut Pasal 3 Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah:

1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-

hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan

dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang

berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat

memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan

hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah

susun yang sudah terdaftar;

3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.


commit to user

16

c. Asas Pendaftaran Tanah

Asas yang dianut oleh PP. No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah yaitu:

1) Asas sederhana, artinya: Agar ketentuan pokoknya maupun

prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak - pihak yang

berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.

2) Asas aman, maksudnya: Untuk menunjukkan bahwa pendaftaran

tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga

sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum

sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah.

3) Terjangkau, yaitu keterjangkauan bagi pihak-pikak yang

memerlukan, khususnya dengan emperhatikan kebutuhan dan

kemampuan golongan ekonomi lemah.

4) Mutahir, menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus

menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang ada di Kantor

Pertanahan selalu sesuai dengan yang ada di lapangan, dan

masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar

di setiap saat.

5) Terbuka, maksudnya dapat diperoleh keterangan yang sama di setiap

saat.

Dengan melihat asas dan sistem pendaftaran tanah serta tujuan

pendaftaran tanah yaitu untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan

dengan sertifikat sesuai dengan PP. Nomor 24 Tahun 1997, maka masih

diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum, bagi pihak yang

merasa dirugikan, sehingga sistim pendaftaran tersebut masih

mengandung kelemahan-kelemahan, Sedangkan tujuannya sudah pasti

yaitu menjamin kepastian hukum sehingga terjadi kekaburan norma.

Disinilah dengan pengaburan tersebut akan memberikan penyalah gunaan

wewenang sehingga akhirnya bisa menerbitkan serifikat ganda.

Hal ini terjadi bertitik tolak dari ketidak cermatan dan kehati-

hatian serta perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga sulit


commit to user

17

dijamin kepastian hukum atas kepemilikan atas tanah berdasarkan

sertifikat.

d. Prosedur Pendaftaran Tanah

Prosedur pendaftaran tanah pertama kali merupakan kegiatan

fisik untuk memperoleh data mengenai letaknya, batas – batasnya,

luasnya dan bangunan-bangunan yang terdapat di atasnya, penetapan

batas dan pemberian tanda-tanda batas yang jelas, berdasarkan

penunjukan oleh pemegang hak atas tanah dengan persetujuan pemilik

tanah berbatasan. Selanjutnya diadakan pengukuran diikuti dengan

perhitungan luas dan pembuatan peta bidang tanahnyayang kemudian

diterbitkan menjad surat ukur (Budi Harsono, 2003:54).

Kegiatan bidang yuridis bertujuan untuk memperoleh data

mengenai status tanah dan pemiliknya serta ada atau tidaknya hak pihak

lain, yang membebaninya yang diperlukan guna penetapan surat

keputusan haknya baik melalui penetapan konversi pengakuan hak atau

pemberian hak. Kegiatan berikutnya adalah pendaftaran tanah,

berdasarkan surat keputusan haknya dengan mencatatnya dalam buku

tanah selanjutnya diterbitkan sertifikat hak atas tanah sebagai salinan dari

buku tanah yang berlaku, sebagai tanda bukti hak yang kuat sertifikat

tanah memuat data pemegang hak, jenis hak serta dilengkapi surat ukur

memuat letak batas-batas bidang tanah yang bersangkutan. Ketentuan

mengenai prosedurnya, pengumpulan, penyimpanan, dan penyajian data

fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat dalam PP No. 24 tahun

1997. Sebagaimana telah diuraikan di atas, pendaftaran tanah untuk

pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran secara sistematik dan

sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik dilaksanakan atas prakarsa

badan pertanahan nasional yang didasarkan atas suatu rencana kerja

jangka panjang dan rencana tahunan, yang berkesinambungan.

Pelaksanaan dilangsungkan diwilayah-wilayah yang ditentukan oleh

menteri serta diwilayah-wilayah yang belum ditunjuk oleh menteri.


commit to user

18

Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas pihak yang

berkepentingan yaitu pihak yang berhak atas obyek atas pendaftaran

tanah, yang bersangkutan yang akan diutamakan dalam pendaftaran tanah

secara sistematik tetapi pendaftaran tanah secara sporadik juga akan

ditingkatkan (Budi Harsono, 2003:54).

1) Pengumpulan dan pengolahan data fisik

Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik

pertama-tama dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan kegiatan

ini meliputi :

a) Pembuatan peta dasar pendaftaran

b) Penetapan atas bidang-bidang tanah

c) Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan

peta pendaftaran

d) Pembuatan daftar tanah

e) Pembuatan surat ukur

a) Pembuatan peta dasar pendaftaran

Kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik disuatu wilayah

yang di tunjuk dimulai dengan pembuatan peta dasar pendaftaran.

Peta dasar pendaftaran tersebut menjadi dasar pembuatan peta

pendaftaran sebagaimana yang dimaksud dalam uraian di atas, selain

untuk pembuatan peta pendaftaran dalam pelaksanaan pendaftaran

tanah secara sistematik peta dasar pendaftaran juga digunakan untuk

memetak bidang-bidang tanah yang sebelumnya sudah didaftar.

Penyiapan peta dasar pendaftaran diperlukan agar setiap

bidang tanah yang didaftar dijamin letaknya, secara pasti karena

dapat direkonstruksi dilapangan setiap saat untuk maksud tertentu

diperlukan adanya titik-titik dasar teknik nasional. Titik-titik dasar

teknik adalah titik yang tetap yang mempunyai koordinat yang

diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungn dalam suatu sistem

tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol atau titik ikat untuk

keperluan pengukuran dan rekonstruksi batas.


commit to user

19

Di wilayah-wilayah lain untuk keperluan pendaftaran tanah

secara sporadik diusahakan juga tersedianya peta dasar pendaftaran,

yang dimaksud dengan adanya peta dasar pendaftaran tersebut

dibidang tanah yang didaftar dapat diketahui letaknya dalam

kaitannya dengan bidang-bidang tanah yang lain dalam suatu

wilayah sehingga dapat dihindarkan terjadinya sertifikat ganda atas

suatu bidang tanah (Budi Harsono, 2003:72).

b) Penetapan batas-batas bidang tanah

Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bidang-bidang

tanah yang akan ditatepkan diukur, setelah ditetapkan letaknya

batas-batasnya dan menurut keperluan ditetapkan tanda-tanda batas

disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan, dalam penetapan

batas tersebut diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan

para pihak yang berkepentinagan, untuk memperoleh bentuk yang

tertatat dengan baik bagi bidang-bidang tanah yang semula kurang

baik bentuknya (Budi Harsono, 2003:73).

Penetapan batas-batas bidang tanah yang sudah di punyai

suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar, tetapi

belum ada surat ukur atau gambar situasinya atau surat ukur atau

gambar situasinya tidak sesuai lagi dengan keadaan yang

sebenarnya, dilakukan berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang

hak yang bersangkuatan dan sedapat mungkin disetujui oleh para

pemegang hak atas tanah yang berbetasan penetapan batas bidang

tanah yang akan diberikan dengan hak baru oleh negara (Badan

Pertanahan Nasional) dilakukan sesuai ketentuan tersebut diatas atau

penunjukkan instansi yang berwenang (Pasal 18 PP Nomor 24 Tahun

1997).

Penetapan batas bidang-bidang ditanah tersebut jika tidak

diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang

bersngkutan, dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan atau

pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir, biarpun sudah


commit to user

20

ada pemanggilan. Merupakan suatu kewajiban bagi pemegang hak

atas tanah yang bersangkutan dengan para pemegang hak atas tanah

yang berbatasan atau pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak

hadir biarpun sudah dilakukan pemanggilan menurut Pasal 19 PP

No. 24 Tahun 1997.

c) Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta

pendaftaran

Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya di

ukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran, untuk

bidang tanah yang luas pemetaannya dilakukan dengan cara

membuat peta sendiri, dengan menggunakan data yang diambil dari

peta dasar pendaftaran dan hasil ukur batas tanah yang akan

dipetakan.

Jika dalam wilayah pendaftaran tanah secara sporadik belum

ada peta dasar pendaftaran, dapat diguanakan peta lain sepanjang

peta tersebut memenuhi persyaratan teknis untuk pembuatan peta

pendaftaran. Misalnya peta dari instansi pekerjaan umum atau

instansi pajak, dalam keadaan terpaksa karena tidak tersedia peta

dasar pendaftaran tanah ataupun peta lain pembuatan peta dasar

pendaftaran dapat dilakukan bersama-sama dengan pengukuran dan

pemetaan bidang tanah yang bersangkutan dan bidang-bidang tanah

sekelilingnya yang berbatasan sehingga letak relatif bidang tanah itu

dapat ditentukan.

Apabila dijumpai keadaan seperti dikemukakan dalam pasal

19 PP No. 24 tahun 1997 pengukuran diupayakan untuk sementara

dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataan

merupakan batas-batas tanah yang bersangkutan, mengenai

dilakukannya pengukuran sementara itu dan belum diperolehnya

kesepakatan mengenai penetapan batas tersebut dibuat suatu berita

acara dalam gambar ukur, sebagai hasil pengukuran yang dilakukan

dibubuhkan catatan atau tanda yang menyatakan bahwa batas-batas


commit to user

21

tanahnya masih merupakan batas sementara (Budi Harsono,

2003:79).

d) Pembuatan daftar tanah

Bidang atau bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau

dibubuhkan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran, di

bukukan dalam daftar tanah yang bentuk, isi, cara, pengisian,

penyimpanan dan pemeliharaannya akan diatur. Daftar tanah

dimaksudkan sebagai sumber informasi yang lengkap mengenai

nomor bidang, lokasi dan penunjukan kenomor surat ukur bidang-

bidang tanah yang ada wilayah pendaftaran baik sebagai hasil

pendaftaran untuk pertama kali maupun pemeliharaanya kemudian

(Budi Harsono, 2003:81).

2) Pembuatan surat ukur

Untuk keperluan pendaftaran haknya, bidang-bidang tanah

yang sudah diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran dibuatkan

surat ukur yang dimaksud dalam uraian di atas, demikian ditentukan

dalam Pasal 22 PP No. 24 tahun 1997 beda dengan ketentuannya

dalam peraturan pemerintah PP No. 10 tahun 1961 surat ukur bukan

kutipan dari peta pendaftaran tanah, surat ukur memuat data fisik

yang diambil dari peta pendaftaran (Budi Harsono, 2003:83).

Untuk wilayah-wilayah pendaftaran tanah secara sporadik

yang belum tersedia peta pendaftaran surat ukur dibuat dari hasil

pengukuran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 PP Nomor 24

Tahun 1997.

3) Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan hak

Dalam kegiatan pengumpulan data yuridis diadakan

perbedaan antara pembuktian hak baru dan hak lama, hak-hak baru

adalah hak-hak yang baru diberikan atau diciptakan sejak mulai

berlakunya PP No. 24 Tahun1997. Sedangkan hak-hak lama yaitu

hak-hak atas tanah yang berasal dari koversi hak-hak yang ada pada


commit to user

22

waktu mulai berlakunya UUPA dan hak-hak yang belum didaftar

menurut PP 10 Tahun 1961.

Untuk keperluan pendaftaran tanah, dalam Pasal 23 PP No.

24 Tahun 1997 ditentukan bahwa :

a) Hak atas tanah baru data yuridisnya dibuktikan dengan:

(1) Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang

memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan

yang berlaku, apabila pemberian hak tersebut berasal dari

tanah negara atau tanah pengelolaan yang dapat diberikan

secara individual kolektif ataupun secara umum

(2) Asli akta PPAT yang memuat hak yang bersangkutan,

mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak

milik.

b) Hak atas tanah lama data yuridisnya dibuktikan dengan :

(1) Alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-

bukti tertulis.

(2) Keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan

yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam

pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala

Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara

sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang

hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

c) Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak

pengelolaan oleh pejabat yang berwenang.

d) Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf di tinjau dari

sudut objeknya pembukuan tanah wakaf merupakan

pendaftaran untuk pertama kali, meskipun bidang tanah yang

bersangkutan sebelumnya sudah didaftar sebagai tanah milik.

e) Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta

pemisahan biarpun hak atas tanah tempat bangunan gedung

rumah susun yang bersangkutan berdiri sudah didaftar.


commit to user

23

f) Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian

hak tanggungan.

Untuk pembuktian hak-hak atas tanah yang sudah ada dan

berasal dari konversi hak-hak lama data yuridisnya. Dibuktikan

dengan alat-alat mengenai adanya tersebut berupa bukti tertulis

keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar

kebenarannya oleh panitia ajudikasi dianggap cukup untuk

mendaftar hak, pemegang hak, dan hak-hak pihak lain yang

membebaninya. Demikian yang ditetapkan dalam Pasal 24 ayat (1)

PP Nomor 24 Tahun 1997 alat-alat bukti tersebut adalah bukti

pemilikan.

Maka mengenai kepemilikan itu ada tiga kemungkinan alat

pembuktian yaitu :

a) Bukti tertulisnya lengkap tidak memerlukan tambahan alat bukti

lain

b) Bukti tertulis sebagian tidak ada lagi diperkuat keterangan saksi

dan atau pernyataan yang bersangkutan.

c) Bukti tertulisnya semuanya tidak ada lagi diganti keterangan

saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan.

Tetapi semuanya akan diteliti lagi melalui pengumuman

untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan mengajukan keberatan.

a) Pengumuman data fisik dan data yuridis

Daftar isian tersebut yang memuat data yuridis beserta peta

bidang atau bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil

pengukuran. Sebagaiman yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) PP

No. 24 tahun 1997 yang memuat data fisik diumumkan selama 30

hari, dalam pendaftaran tanah secara sistematik sedangkan 60 hari

dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

Untuk memudahkan pelaksanaanya dalam pendaftaran tanah

secara sistematik pengumuman tidak harus dilakukan sekaligus


commit to user

24

mengenai semua bidang tanah, dalam wilayah yang ditetapkan tetapi

dapat dilaksanakan secara bertahap pengumuman ini dilakukan

dikantor kelurahan serta media massa, dalam hal ini baik media

cetak maupun elektronik hal ini ditegaskan dalam Pasal 26 ayat(3)

PP No. 24 Tahun 1997.

Tujuan diadakan pengumuman memberi kesempatan kepada

pihak-pihak yang bersangkutan atau berkepentingan mengajukan

keberatan, keberatan yang diajukan jika dalam jangka waktu

pengumuman tersebut ada yang mengajukankeberatan mengenai

data fisik dan yuridis yang diumumkan, ketua panitia ajudikasi

mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan

secara musyawarah untuk mufakat.

Jika usaha tersebut tidak dapat dilakukan atau tidak

membawa hasil ketua panitia ajudikasi memberitahukan secara

tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan, agar mengajukan

gugatan kepengadilan mengenai data fisik dan atau data yuridis

setelah jangka waktu pengumuman berakhir data fisik dan data

yuridis yang diumumkan oleh ketua panitia ajudikasi disahkan

dengan suatu berita yang bentuknya ditetapkan oleh menteri.

Jika masih ada kekurangan lengkap data fisik dan data

yuridis yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum

diselesaikan, pengesahan yang dimaksud dilakuakn dengan

membubuhkan catatan mengenai hal-hal yang belum diselesaikan

pengesahan, mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau

keberatan yang belum diselesaikan (Budi Harsono, 2003:89).

b) Pembukuan Hak

Pelaksanan pembukuan diatur dalam Pasal 30 PP Nomor 24

Tahun 1997 atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan

tersebut diatas hak atas bidang tanah :

1) Data fisik dan yuridis sudah lengkap dan tidak ada yang

disengketakan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah


commit to user

25

2) Data fisik dan yuridis belum langkap dan tidak ada yang

disengketakan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah

dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap

3) Data fisik dan yuridis disengketakan tetapi diajukan gugatan

kepengadilan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan

mengenai adanya sengketa tersebut.

4) Data fisik dan yuridis disengketakan dan diajukan gugatan

dipengadilan tetapi tidak ada perintah dari pengadilan untuk

status quo dan tidak ada putusan penyitaan dari pengadilan

dilakukan pembukuan dalam buku tanah dengan catatan

mengenai adanya sengketa tersebut

5) Data fisik dan yuridis disengketakan dan diajukan gugatan

dipengadilan tetapi ada perintah dari pengadilan untuk status

quo dan tidak ada putusan penyitaaan dari pengadilan dilakukan

pembukuannya dalam buku tanah dan mengosongkan nama

pemegang haknya dan hal-hal lain yang di sengketakan (Budi

Harsono, 2003: 428-451).

4) Penerbitan Sertifikat

Sertifikat sebagai surat tanda bukti hak diterbitkan untuk

kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data

fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah

didaftarkan dalam buku tanah. Sertifikat hanya boleh diberikan

kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang

bersangkutan sebagai pemegang hak atau pihak lain yang dikuasakan

olehnya. Dalam hal pemegang hak sudah meninggal dunia sertifikat

diterimakan kepada ahli warisnya atau salah seorang ahli warisnya

dengan persetujuan ahli waris lainnya (Harsono, 2003: 451).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diadakan

perbedaan menurut obyek sehubungan dengan kegiatan pendaftaran

yaitu untuk pertama kali, secara sistematik dan secara sporadik.

Pendaftaran tanah secara sistematik untuk pertama kali adalah semua


commit to user

26

obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam wilayah atau

bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Sedangkan pendaftaran tanah

secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama

kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam

wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara indifidual

atau masal.

e. Kekuatan Pembuktian Sertifikat

Dilihat dari pentingnya hubungan tanah bagi eksistensi

kelangsungan hidup manusia ditinjau dari segi sosial, budaya, religius,

ekonomi.maka sesuai dengan pasal 19 UUPA (UU no. 5 Tahun 1960)

yang mengatur tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Di Bidang Agraria,

memerintahkan untuk diselenggarakan pendaftaran tanah dalam upaya

menjamin kepastian hukum hak atas tanah.

Sertifikat hak atas tanah adalah tanda bukti hak atas tanah, yang

dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran

tanah menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang pendaftaran tanah. dalam proses sertifikasi tanah untuk pertama

kali maka melalui pasal 32 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

menjelaskan bahwa :

1) Sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang

berlaku sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data

yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data

yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dalam

buku tanah hak yang bersangkutan

2) Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah

atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut

dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain

yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut

pelaksanaan hak atas tanah tersebut apabila dalam waktu 5 (lima)

tahun sejak terbitnya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara

tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan


commit to user

27

yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan

mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

3) Sertifikat hak atas tanah membuktikan, bahwa seseorang atau suatu

badan hukum mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu,

sedangkan sertifikat hak tanggungan membuktikan, seseorang atau

badan hukum, sebagai kreditur mempunyai hak tanggungan/jaminan

atas suatu atau beberapa bidang tanah tertentu.

Untuk melaksanakan pendaftaran tanah diatas, berdasarkan

peraturan pemerintah (PP No. 24 Tahun 1997) dimana sistim pendaftaran

tanah yang dianut yaitu : ”positif bertendensi negatif” dimana sertifikat

sebagai bukti kepemilikan sebidang tanah oleh seseorang / badan hukum

adalah merupakan bukti yang ”kuat” jadi bukan merupakan bukti yang

bersifat mutlak (final).

Artinya: sepanjang tidak ada bukti lain yang membantah apa yang

tertera pada data fisik dan data yuridis, adalah merupakan alat bukti yang

sah dan kuat. Ini berarti bahwa sertifikat hak milik masih dapat digugat,

apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan terbitnya

sertifikat tersebut, melalui proses peradilan sebagai upaya hukumnya.

2. Tinjauan Umum tentang Ketetapan Tata Usaha Negara

a. Pengertian Ketetapan Tata Usaha Negara

Pengertian ketetapan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 5

Tahun 1986 tentang PTUN, yaitu: suatu penetapan tertulis yang

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,

individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang

atau badan hukum perdata.

Pengertian ketetapan berdasarkan Pasal 2 UU Administrasi

Belanda (AwB) dan menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986

tentang PTUN jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.

5 Tahun 1986 tentang PTUN. Pernyataan kehendak tertulis secara


commit to user

28

sepihak dari organ pemerintahan pusat, pemerintah daerah, yang

diberikan berdasarkan kewajiban atau kewenangan dari hukum tata

Negara atau hukum administrasi, yang dimaksudkan untuk penentuan,

pengapusan, atau pengakhiran hubungan hukum yang ada, atau

menciptakan hubungan hukum baru, yang memuat penolakan sehingga

terjadi penetapan, perubahan, penghapusan, atau penciptaan.

Berdasarkan pengertian ketetapan di atas, ketetapan hanya bisa di

terbitkan oleh organ pemerintah berdasarkan pada kewenangan yang

diberikan oleh Undang-Undang(asas legalitas). Tanpa dasar kewenangan

tersebut, pemerintah atau tata usaha Negara tidak dapat membuat dan

menerbitkan ketetapan atau ketetapan itu menjadi tidak sah. Organ

pemerintah dapat memperoleh kewenangan untuk membuat ketetapan

tersebut melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

Pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) / ketetapan

tata usaha Negara(KTUN) harus memperhatikan beberapa persyaratan

agar keputusan tersebut menjadi sah menurut hukum(rechtgeldig) dan

memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Syarat-syarat yang harus

dipenuhi tersebut ialah syarat materil dan syarat formil. Ketetapan yang

telah memenuhi syarat materil dan syarat formil, maka ketetapan itu telah

sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai suatu bagian dari tertib

hukum.

Pengertian ketetapan menurut R. Soegijatno Tjakranegara,

ketetapan ialah tindakan hukum yang sepihak dalam bidang

pemerintahan dilakukan oleh alat perlengkapan negara berdasarkan

kewenangan khusus.

Menurut Van Vollen Hoven dan Van der pot mengatakan bahwa

ketetapan adalah suatu perbuatan hukum yang bersifat sebelah pihak

dalam lapangan pemerintah dilakukan oleh suatu badan pemerintah

berdasarkan kekuasaan yang istimewa.


commit to user

29

b. Syarat Sahnya Ketetapan Tata Usaha Negara

Adapun syarat-syarat dalam pembuatan keputusan tata usaha

Negara agar menjadi sah menurut hukum (Rechtsmatig) ini mencakup

syarat materiil dan syarat formiil:

1) Syarat-syarat Materiil

(a) Organ pemerintahan yang membuat ketetapan harus berwenang

Karena ketetapan suatu pernyataan kehendak, maka ketetapan

tidak boleh mengandung kekurangan-kekurangan yuridis.

(b) Ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu

Ketetapan harus dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-

peraturan lain, serta isi dan tujuan ketetapan itu harus sesuai

dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.

2) Syarat-syarat Formil

Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan

dibuatnya ketetapan dan berhubung dengan cara yang dibuatnya

ketetapan harus dipenuhi.

(a) Ketetapan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

dikeluarkannya ketetapan itu.

(b) Syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan ketetapan itu harus

dipenuhi.

(c) Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang

menyebabkan diumumkannya ketetapan itu harus diperhatikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, menganut pendirian yang mewajibkan

penyelesaian sengketa Administrasi tertentu melalui Upaya

Administratif sebelum gugatan diajukan. Setelah upaya administratif

ditempuh, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan. Maksudnya

adalah agar diberi kesempatan untuk menyelesaikan administrasi


commit to user

30

terlebih dahulu melalui saluran yang tersedia berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Badan Peradilan Tata Usaha Negara hanya menilai apakah

suatu tindakan Badan/Pejabat TUN dalam menjalankan urusan

pemerintah itu sudah sesuai dengan norma-norma hukum (baik yang

tertulis maupun yang tidak tertulis) yang berlaku bagi tindakan

tersebut. Dengan perkataan lain penilaian yang dilakukan oleh

Peradilan Tata Usaha Negara terbatas hanya dari segi hukumnya

(peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum

pemerintahan yang baik).

Dasar pengujian sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004, yaitu :

1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2) Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan keputusan

telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud

diberikannya wewenang tersebut ;

3) Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan atau tidak

mengeluarkan keputusan setelah mempertimbangkan semua

kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya

tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan

keputusan tersebut.

c. Implikasi Tidak Sahnya Ketetapan Tata Usaha Negara

Implikasi yang menyebabkan tidak sahnya ketetapan tata usaha

negara adalah sebagai berikut :

1) Kekuatan Hukum Formil

Daya berlaku ketetapan yang bersumber dari adanya ketetapan

yang bersangkutan. Ketetapan yang bersangkutan tidak dapat

dibantah lagi secara yuridis.


commit to user

31

2) Kekuatan Hukum Materil

Daya berlaku yang bersummber dari isi ketetapan yang

bersangkutan. Isi ketetapan : Yang mengutungkan, yang

memberatkan, yang bersangkutan, konsesi, lisensi, dispensi dan

sebagainya yaitu berrdasarkan atas.

Sehubungan dengan kekutan hukum teori berlakunya hukum

(Geldingstheorien ). dari Hans Kelsen.

a) Ketetapan hukum yuridis ( Juridische gelding )= peraturan

hukum yang dibuat oleh instansi yang berwenang dan menurut

prosedur hukum.

b) Kekuatan hukum Sosiologi ( Sociologishe gelding ) = peraturan

hukum yang benar-benar dianut oleh masyarakat.

c) Kekuatan hukum filosof (philosofische gelding) = peraturan

hukum yang secara filosofis diterima.

Kanenburg Vegting mengemukakan empat hal, jika seseorang

yang bersangkutan dapat membantah dengan jalan:

a) Memohon banding (ada hak banding selama jangka waktu

tertentu)

b) Mohon dibatalkan oleh instansi yang berwenang.

c) Diajukan kepada hakim biasa/ pengadilan administrasi.

d) Dibiarkan saja tetapi jika diajukan hakim maka dibatalkan.

Apabila suatu keputusan tersebut tidak memenuhi persyaratan

maka menurut hukum ketetapan atau keputusan tersebut menjadi " tidak

sah" yang berakibat hukum menjadi " batal" (nietig). Menurut Van der

Pot, ada 4 syarat yang harus di penuhi agar ketetapam administrasi

sebagai ketetapan sah dan apabila salah satunya tidak dipenuhi dapat

menimbulkan akibat bahwa ketetapan administrasi tersebut menjadi

ketetapan tidak sah:

1) bevoedgheid ( kewenangan ) organ administrasi yang membuat

keputusan;


commit to user

32

2) geen juridische gebreken in de wilsvorming ( tidak ada kekurangan

yuridis dalam pembentukan kehendak );

3) vorm dan procedure yakni keputusan dituangkan dalam bentuk yang

telah diketapkan dan dibuat menurut tata cara yang telah ditetapkan;

Isi dan tujuan keputusan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan

dasar.

Didalam Hukum Administrasi bahwa ketetapan tidak sah akan

berakibat batal ketetapan tersebut, dapat dibedakan 3 ( tiga ) jenis

pembatalan suatu ketetapan tidak sah yaitu:

1) ketetapan yang batal karena hukum ( nietigheid van rechtswege);

2) ketetapan yang batal ( nietig, juga: batal absolut, absoluut nietig);

3) ketetapan yang dapat dibatalkan ( vernietigbaar).

3. Fungsi Kantor Pertanahan dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan

a. Sengketa Pertanahan

Pengertian Sengketa Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa

Indonesia, berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya

oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau

organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Senada dengan

itu Winardi mengemukakan : Pertentangan atau konflik yang terjadi

antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai

hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan,

yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain (2007: 1).

Sedangkan menurut Ali Achmad berpendapat : Sengketa adalah

pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang

berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat

menimbulkan akibat hukum bagi keduanya (2003: 14).

Dari kedua pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa sengketa

adalah prilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat

menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sangsi


commit to user

33

hukum bagi salah satu diantara keduanya. Kemudian sebagaimana

devenisi sengketa di atas terdapat beberapa Sengketa dibidang Ekonomi.

Bentuk sengketa yang sering dijumpai yakni :

1) Sengketa dibidang Pajak

2) Sengketa dibidang Internasional

3) Sengketa dibidang Pertanahan

Sebagaimana bentuk-bentuk sengketa yang dipaparkan diatas

maka yang menjadi pokok dalam pembahasan ini adalah sengketa

dibidang pertanahan. sengketa dibidang pertanahan dapat didefenisikan

menurut Irawan Surojo yakni : Sengketa tanah adalah merupakan konflik

antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan berbeda

terhadap satu atau beberapa obyek hak atas tanah yang dapat

mengakibatkan akibat hukum bagi keduanya (12:2006).

Senada dengan hal tersebut diatas Edi Prajoto mengatakan Bahwa

: Sengketa tanah adalah merupakan konflik antara dua orang atau lebih

yang sama mempunyai kepentingan atas status hak objek tanah antara

satu atau beberapa objek tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum

tertentu bagi para pihak (2006:21).

Dari devenisi diatas maka dapat dikatakan bahwa sengketa tanah

adalah merupakan konflik antara beberapa pihak yang mempunyai

kepentingan yang sama atas bidang-bidang tanah tertentu yang oleh

karena kepentingan tersebut maka dapat menimbulkan akibat hukum

Dalam bidang pertanahan ada dikenal sengketa sertifikat ganda

dimana pada satu objek tanah diterbitkan dua sertifikat, di mana hal ini

dapat mengakibatkan akibat hukum.

Sengketa sertifikat ganda adalah bentuk kesalahan administratif

oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (disingkat BPN) dalam hal

melakukan pendataan/pendaftaran tanah pada satu objek tanah yang

mengakibatkan terjadinya penerbitan sertifikat tanah yang bertindih

sebagian atau keseluruhan tanah milik orang lain.


commit to user

34

Adapun beberapa tipologi sengketa dibidang pertanahan yang

marak menjadi perhatian dewasa ini adalah :

1) Pendudukan tanah perkebunan atau non perkebunan atau tanah

kehutanan dan atau tanah aset Negara/pemerintah, yang dianggap

tanah terlantar;

2) Tuntutan pengembalian tanah atas dasar ganti rugi yang belum selesai,

mengenai tanah-tanah perkebunan, non perkebunan, tanah bekas

tanah partikelir, bekas tanah hak barat, tanah kelebihan maksimum

dan pengakuan hak ulayat;

3) Tumpang tindih status tanah atas dasar klaim bekas eigendom, tanah

milik adat dengan bukti girik, dan atau Verponding Indonesia, tanah

obyek landreform dan lain-lain;

4) Tumpang tindih putusan pengadilan mengenai sengketa tanah.

b. Mediasi

1) Pengertian Mediasi

Mediasi pada intinya adalah “a process of negotiations

facilitated by a third person who assist disputens to pursue a

mutually agreeable settlement of their conlict.” Sebagai suatu cara

penyelesaian sengketa alternatif, mediasi mempunyai ciri-ciri yakni

waktunya singkat, terstruktur, berorientasi kepada tugas, dan

merupakan cara intervensi yang melibatkan peras serta para pihak

secara aktif. Keberhasilan mediasi ditentukan itikad baik kedua belah

pihak untuk bersama-sama menemukan jalan keluar yang disepakati.

Nolan Haley seperti dalam buku yang dikutip Sujud Margono,

medefinisikan mediasi adalah : ”A short term structured task

oriented, pertipatory invention process. Disputing parties work with

a neutral third party, the mediator, to reach a mutually acceptable

agreement”.

Serta Kovac mendefinisikan mediasi adalah sebagai:

”facilitated negotiation. It process by which a neutral third party,


commit to user

35

the mediator, assist disputining parties in reaching a mutually

satisfaction solution”.

Dapat ditarik kesimpulan dari rumusan di atas bahwa

pengertian mengenai mediasi mengandung unsur – unsur sebagi

berikut :

(a) Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa

berdasarkan perundingan.

(b) Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa

di dalam perundingan.

(c) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk

mencari penyelesaian.

(d) Mediator titak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan

selama perundingan berlangsung.

(e) Tujuan mediasi adalah untuk mebuat atau menghasilkan

kesepakatan yang dapat diterima pihak – pihak yang

bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Dari poin – poin tersebut maka mediasi dapat di artikan

sebagai proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan

untuk membuat atau menghasilkan kesepakatan yang dapt diterima

pihak - pihak yang ditengahi oleh mediator yang bersikap netral

yang ditunjuk yang terlibat langsung dalam perundingan, dimana

mediator bertugas untuk membantu para pihak unutk

menyelesaiakan sengketa dan tidak berkewenangan membuat

keputusan selama perundingan berlangsung.

Aria S. Hutagalung (2005) menegaskan mediasi memberikan

kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya

penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan

bersama tanpa tekanan atau paksaan. Dengan demikian, solusi yang

dihasilkan mengarah kepada win-win solution. Upaya untuk

mencapai win-win solution ditentukan oleh beberapa faktor di

antaranya proses pendekatan yang obyektif terhadap sumber


commit to user

36

sengketa lebih dapat diterima oleh pihak-pihak dan memberikan

hasil yang saling menguntungkan dengan catatan bahwa pendekatan

itu harus menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber

konflik.

Maria SW.Sumardjono (2005) menyatakan segi positif mediasi

sekaligus dapat menjadi segi negatif, dalam arti keberhasilan mediasi

semata-mata tergantung pada itikad baik para pihak untuk menaati

kesepakatan bersama tersebut karena hasil akhir mediasi tidak dapat

dimintakan penguatan kepada pengadilan. Supaya kesepakatan dapat

dilaksanakan (final and binding) seyogyanya para pihak

mencantumkan kesepakatan tersebut dalam bentuk perjanjian tertulis

yang tunduk pada prinsip-prinsip umum perjanjian.

Pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi mempunyai

kelebihan dari segi biaya, waktu, dan pikiran bila dibandingkan

dengan berperkara di muka pengadilan, di samping itu kurangnya

kepercayaan atas kemandirian lembaga peradilan dan kendala

administratif yang melingkupinya membuat lembaga pengadilan

merupakan pilihan terakhir untuk penyelesaian sengketa

2) Tahapan Proses Mediasi

Riskin dan Westbrook dalam buku yang ditulis Sujud

Margono membagi proses mediasi ke dalam 5 (lima) tahapan sebagai

berikut :

(a) Sepakat untuk menempuh proses mediasi.

(b) Memahami masalah – masalah.

(c) Membangkitkan pilihan – pilihan pemecahan mesalah.

(d) Mencapai kesepakatan.

(e) Melaksanakan kesepakatan.

Kovach membagi proses mediasi dalam 9 (sembilan) tahapan

sebagai berikut :

(b) Penataan atau pengaturan awal.

(c) Pengantar atau pembukaan oleh mediator.


commit to user

37

(d) Pernyataan pembukaan oleh para pihak.

(e) Pengumpulan informasi.

(f) Identifikasi masalah – masalah, penyusunan agenda, dan kasus.

(g) Membangkitkan pilihan – pilihan pemecahan masalah.

(h) Melakukan tawar menawar.

(i) Kesepakatan.

(j) Penutupan.

3) Prosedur Mediasi Sengketa Pertanahan di Kantor pertanahan

Pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa pertanahan oleh

Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali tentang Mekanisme

Pelaksanaan Mediasi yang merupakan Peraturan Pelaksana dari

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan

Penyelesaian Masalah Pertanahan. Mekanisme tersebut adalah:

(a) Persiapan untuk mempertemukan kedua belah pihak

Persiapan dalam proses mediasi dalam penyelesaian

sengketa pertanahan untuk dapat mempertemukan kedua belah

pihak meliputi:

(1) Mengetahui pokok masalah dan duduk permasalahan.

(2) Apakah masalah tersebut dapat diselesaikan melalui

mediasi atau tidak.

(3) Pembentukan tim penanganan sengketa tentatif, tidak

keharusan, ada kalanya pejabat struktural yang berwenang

dapat langsung menyelanggarakan mediasi.

(4) Penyiapan bahan, selain persiapan prosedur disiapkan

bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan mediasi

terhadap pokok sengketa, resume tambahan. Agar mediator

sudah menguasai substansi masalah, meluruskan persoalan,

saran bahkan peringantan jika kesepakatan yang diupayakan

akan cenderung melanggar peraturan dibidang pertanahan,

misal melanggar kepentingan pemegang hak tanggungan


commit to user

38

kepentingan ahli waris lain, melanggar hakekat pemberian

haknya (berkaitan dengan tanah Redistribusi).

(5) Menentukan waktu dan tempat mediasi.

(b) Undangan

(1) Undangan disampaikan kepada para pihak yang

berkepentingan, instansi terkait (apabila dipandang perlu)

untuk mengadakan musyawarah penyelesaian sengketa

dimaksud, dan diminta untuk membawa serta data atau

informasi yang diperlukan.

(2) Penataan struktur pertemuan dan posisi tempat duduk huruf

“U Seat” atau lingkaran.

(c) Kegiatan Mediasi

(1) Mengatasi hambatan hubungan antar pihak (hubungan

personal antar pihak).

(2) Mencairkan suasana diantara kedua belah pihak yang

bersengketa, suasana akrab, tidak kaku.

(3) Penjelasan peran mediator :

- Sebagai pihak ketiga yang tidak memihak

(berkedudukan netral).

- Kehendak para pihak tidak dibatasi.

- Kedudukan para pihak dan kedudukan mediator sendiri

harus netral.

- Kunci dari sesi ini adalah penegasan mengenai

kesediaan para pihak untuk menyelesaikan sengketa

melalui mediasi dan oleh mediator Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia.

- Dalam hal- hal tertentu berdasarkan kewenangan

(autoritas mediator autoritatif) mediator dapat

melakukan intervensi atau campur tangan dalam proses

mencari kesepakatan dari persoalan yang

dipersengketakan (bukan memihak), untuk


commit to user

39

menempatkan kesepakatan yang hendak dicapai sesuai

dengan hukum pertanahan. Hal ini perlu dipahami oleh

para pihak agar tidak menimbulkan dugaan apriori.

(4) Klarifikasi para pihak

(a) Para pihak mengetahui kedudukannya

(b) Dikondisikan tidak ada rasa apriori pada salah satu

pihak atau kedua belah pihak dengan objektivitas

penyelesaian sengketa, kedudukan, hak dan kewajiban

sama,

(c) Masing-masing berhak memberikan dan memperoleh

informasi atau data yang disampaikan lawan.

(d) Para pihak dapat menambah atau meminta klarifikasi

dari lawan dan wajib menghormati pihak lain.

(e) Pengaturan pelaksanaan mediasi.

(f) Dari permulaan mediasi telah disampaikan aturan-

aturan mediasi yang harus dipatuhi oleh semua pihak

yang terlibat dalam mediasi.

(g) Aturan tersebut inisiatif dari mediator atau disusun baru

kesepakatan para pihak, penyimpangan tersebut dapat

dilakukan dengan persetujuan para pihak.

(h) Aturan-aturan tersebut antara lain untuk menentukan :

- Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan

mediator.

- Aturan tata tertib diskusi dan negosiasi.

- Pemanfaatan dari kaukus.

- Pemberian waktu untuk berpikir dan lain

sebagainya.

- Perumusan aturan tersebut mungkin akan

mengundang perdebatan yang panjang, namun bagi

mediator yang sudah terbiasa melakukan tugasnya

tidak sulit untuk mengatasinya.


commit to user

40

(d) Menyamakan pemahaman dan menetapkan agenda musyawarah

(1) Para pihak diminta untuk menyampaikan permasalahannya

serta opsi-opsi alternatif yang ditawarkan, sehingga ditarik

benang merah permasalahannya agar proses negosiasi selalu

fokus pada persoalan (isu) tersebut. Disini dapat terjadi

kesalahpahaman baik mengenai permasalahnnya, pengertian

yang terkait dengan sengketa atau hal yang terkait dengan

pengertian status tanah Negara dan Individualisasi. Perlu

upaya atau kesepakatan untuk menyamakan pemahaman

mengenai berbagai hal. Mediator atau Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia harus memberi koreksi jika

pengertian-pengertian persoalan yang disepakati tidak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar terjadi

kesesatan.

(2) Menetapkan agenda musyawarah (setting agenda)

(a) Setelah persoalan yang dapat menimbulkan mis

interpretasi diatasi, kemudian ditentukan agenda yang

perlu dibahas (setelah diketahui persoalan yang

melingkupi sengketa).

(b) Agenda musyawarah bermaksud agar proses

musyawarah, diskusi, negosiasi dapat terarah dan tidak

melebar atau keluar dari fokus persoalan mediator

harus menjaga momen pembicaraan sehingga tidak

terpancing atau terbawa atau larut oleh pembicaraan

para pihak.

(c) Mediator menyusun acara atau agenda diskusi yang

mencakup substansi permasalahan, alokasi waktu,

jadwal pertemuan berikutnya yang perlu memperoleh

persetujuan para pihak.


commit to user

41

(e) Identifikasi kepentingan

(1) Dilakukan identifikasi untuk menentukan pokok masalah

sebenarnya, serta relevansi sebagai bahan negosiasi. Pokok

masalah harus selalu menjadi fokus proses mediasi

selanjutnya. Jika terdapat penyimpangan, mediator harus

mengingatkan untuk kembali pada fokus permasalahan.

(2) Kepentingan yang menjadi fokus mediasi dapat menentukan

kesepakatan penyelesaiannya. Kepentingan disini tidak

harus dilihat dari aspek hukum saja, dapat dilihat dari aspek

lain sepanjang memungkinkan dilakukan mediasi dan

hasilnya tidak melanggar hukum.

(f) Generalisasi opsi-opsi para pihak

(1) Pengumpulan opsi-opsi sebagai alternatif yang diminta

kemudian dilakukan generalisasi alternatif tersebut sehingga

terdapat hubungan antara alternatif dengan

permasalahannya.

(2) Dengan generalisasi terdapt kelompok opsi yang dapat

dibedakan dari siapa, tetapi bagaimana cara menyelesaikan

opsi tersebut melalui negosiasi, maka proses negosiasi lebih

mudah.

(3) Opsi adalah sejumlah tuntutan dan alternatif penyelesaian

terhadap sengketa dalam suatu proses mediasi.

(4) Kedua belah pihak dapat mengajukan opsi penyelesaian

yang diinginkan :

(a) Dalam mediasi autoritatif mediator juga dapat

menyampaikan opsi atau alternatif yang lain.

Contoh : generalisasi opsi-opsi yang dipilih misalnya,

batas tanah tetap dibiarkan, tanah tetap dikuasai secara

nyata, pihak yang seharusnya berhak meminta ganti

rugi.


commit to user

42

(b) Tawar menawar opsi dapat berlangsung alot dan

tertutup kemungkinan dapat terjadi deat-lock. Di sini

mediator harus menggunakan sesi pribadi (periode

session atau cancus).

(c) Negosiasi tahap terpenting dalam mediasi :

- Cara tawar menawar terhadap opsi-opsi yang telah

ditetapkan, disini dapat timbul kondisi yang tidak

diinginkan. Mediator harus mengingatkan maksud

dan tujuan serta fokus permasalahan yang

dihadapi.

- Sesi pribadi (sesi berbicara secara pribadi) dengan

salah satu pihak harus sepangetahuan dan

persetujuan pihak lawan. Pihak lawan harus

diberkan kesempatan menggunakan sesi pribadi

yang sama.

- Proses negosiasi sering kali harus dilakukan secara

berulang-ulang dalam waktu berbeda.

- Hasil dari tahap ini adalah serangkaian daftar opsi

yang dapat dijadikan alternatif penyelesaian

sengketa yang bersangkutan.

(g) Penentuan opsi yang dipilih :

(1) Ada daftar opsi yang dipilih,

(2) Pengkajian opsi-opsi tersebut oleh masing-masing pihak,

(3) Menentukan menerima atau menolak opsi tersebut,

(4) Menetukan keputusan menghitung untung-rugi bagi

masing-masing pihak,

(5) Para pihak dapat konsultasi pada pihak ketiga misalnya :

pengacara, para ahli mengenai opsi-opsi tersebut,

(6) Mediator harus mampu mepengaruhi para pihak untuk tidak

menggungakan kesempatan guna menekan pihak lawan. Di

sini diperlukan perhitungan dengan perhitungan logis,


commit to user

43

rasional dan obyektif untuk merealisasikan kesepakatan

terhadap opsi yang dipilih tersebut,

(7) Kemampuan mediator akan diuji dalam sesi ini,

(8) Hasil dari kegiatan ini berupa putusan mengenai opsi yang

diterima oleh kedua belah pihak, namun belum final, harus

dibicarakan lebih lanjut.

(h) Negosiasi Akhir :

(1) Para pihak melakukan negosiasi final, yaitu klarifikasi

ketegasan mengenai opsi-opsi yang telah disepakati guna

penyelasaian sengketa dimaksud.

(2) Hasil dari tahap ini adalah putusan penyelesaian sengketa

yang merupakan kesepakatan para pihak yang bersengketa.

(3) Kesepakatan tersebut pada pokoknya berisi :opsi yang

diterima,hak dan kewajiban para pihak.

(4) Klarifikasi keputusan kepada para pihak.

(5) Penegasan atau klarifikasi ini diperlukan agar para pihak

tidak ragu-ragu lagi akan pilihannya untuk menyelesaikan

sengketa tersebut dan sukarela melakukannya.

(i) Formalisasi kesepakatan penyelesaian sengketa

(1) Dirumuskan dalam bentuk kesepakatan atau agreement atau

perjanjian (D.I.512 C).

(2) Dengan kesepakatan tersebut secara substansi mediasi telah

selesai, sementara tindaklanjut pelaksanaannya menjadi

kewenangan pejabat Tata Usaha Negara.

(3) Setiap kegiatan mediasi hendaknya dituangkan dalam Berita

Acara Mediasi (D.I.512 A).

(4) Hasil mediasi dilaporkan kepada pejabat yang berwenang

untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perturan yang berlaku.

(5) Formalisasi kesepakatan secara tertulis dengan

menggunakan format perjanjian.


commit to user

44

(6) Dalam setiap kegiatan mediasi perlu dibuat laporan hasil

mediasi yang berlangsung (D.I.512 B).

(7) Agar mempunyai kekuatan mengikat, Berita Acara tersebut

ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Berdasarkan dengan mekanisme di atas, Kantor Pertanahan

Kabupaten Boyolali dalam menangani konflik atau sengketa

pertanahan melalui alternatif mediasi di Kabupaten Boyolali

khususnya di Kecamatan Mojosongo diselenggarakan sesuai dengan

mekanisme pelaksanaan mediasi sengketa pertanahan yang diatur

dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan dan perturan

perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan penyelesaian masalah dengan cara mediasi itu

dapat memberikan pengaruh terhadap putusan penyelesaian masalah

sehingga disamping dapat mewujudkan keadilan dan kemanfaatan,

sekaligus juga dalam rangka kepastian dan perlindungan hukum.

Tugas dan Fugsi BPN dalam menyelesaikan sengketa dengan

cara mediasi harus sesuai apa yang ada dalam Undang-Undang dan

Peraturan Pemerintah untuk mewujudkan sesuatu yang positif dan

mendapat kepercayaan oleh masyarakat.


commit to user

45

Kerangka Pemikiran

Peraturan Per-UU-an

- UUPA

- UU No. 30 Th. 1999

- PMA No. 2 Th. 2003

- Penerbitan sertifikat HM No. 810 sudah

sah

- Implikasi keabsahan sertifikat H.M No.

810 Desa Madu, Kec. Mojosongo

terhadap pemilik tanah sebenarnya

- Penyelesaian sengketa tanah HM no. 810

Desa Madu, Mojosongo, Boyolali sudah

sesuai dengan per-UU-an.

Kesimpulan

Adil/ tidak adil suatu

penyelesaian sengketa

tersebut

Sengketa tanah HM 810, Desa

Madu, Kec. Mojosongo, Kab.

Boyolali

- Keabsahan sertifikat

- Kekuatan sertifikat

- Prosedur mediasi


commit to user

46

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerbitan Sertifikat HM NO.810 Desa Madu kecamatan Mojosongo

Kabupaten Boyolali.

Proses penerbitan sertifikat HM No.810 Desa Madu Kecamatan

Mojosongo Kabupaten Boyolali oleh kantor Pertanahan Kabupaten

Boyolali dapat diuraikan sebagai berikut,

Bahwa Wongsotani mengajukan permohonan penerbitan sertifikat

di kantor Pertanahan Boyolali dengan surat masuk no 164/ A/ 92,

dengan membawa syarat-syarat untuk penerbitan sertifikat sebagai

berikut :

1) Kartu Tanda Penduduk atau KTP

2) Permohonan sertifikat.

3) Permohonan ukur.

4) Daftar isian tanah atau riwayat tanah.

5) Surat keterangan warisan yang di buat oleh ahli waris yang dikuatkan

oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat.

6) Surat keterangan tanah.

7) Surat tanda batas tanah.

8) Turunan bukti kepemilikan tanah atau hak yang di pakai untuk

memohon sertifikat kepada Kantor Pertanahan.

Setelah permohonan masuk pihak Kantor Pertanahan

mengagendakan untuk memproses surat permohonan tersebut, maka

setelah itu di buatlah surat perintah kerja kepada petugas ukur untuk

mengukur tanah yang disaksikan oleh pemohon dan saksi-saksi pemilik

tanah yang berbatasan lagsung dengan tanah pemohon.

Setelah terbit surat ukur pihak Kantor Pertanahan memgumumkan

tanah tersebut selama dua bulan yaitu lembaran pengumuman yang

diletakkan di- papan pengumuman yang berada di Kantor Pertanahan

Boyolali dan kantor Balai Desa Setempat yaitu Desa Madu Kecamatan


commit to user

47

Mojosongo Kabupaten Boyolali. Untuk memberi kesempatan kepada

pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya permohonan

sertifikat tersebut bagi tanah-tanah adat termasuk tanah milik

Wongsotani tersebut. Setelah jangka waktu yang ditentukan yaitu dua

bulan apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan maka pihak Kantor

Pertanahan akan menerbitkan sertifikat kepada atas nama pemohon

sertifikat tersebut yaitu Wongsotani.

Setelah sertifikat sudah jadi maka di buatlah surat panggilan

kepada pemohon. Setelah melalui proses yang dilakukan oleh Kantor

Pertanahan Boyolali maka terbitlah sertifikat tanah tersebut menjadi HM

No.810, atas nama Wongsotani pada tanggal 23 November 1994, yang

beralamat di Dukuh Krajan Desa Madu Kecamatan Mojosongo

Kabupaten Boyolali yang mempunyai batas-batas letak tanah sebagai

berikut :

1) Sebelah utara : Anom Diyono.

2)Sebelah selatan : Jalan.

3)Sebelah barat : Sumirah dan Parjo Pawiro.

4)Sebelah timur : Marto Wiryo dan Wiryo Dinomo.

Proses penerbitan sertifikat HM No. 810 sudah sesuai dengan

prosedur yang ada, dengan dibuktikan dengan surat permohonan dan

alat-alat bukti yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9

Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas

Tanah dan Hak Pengelolaannya.

Sewaktu Wongsotani mengajukan permohonan ke Kantor

Pertanahan Boyolali, pihak Kantor Pertanahan Boyolali tidak

mengetahui kalau tanahnya sebagian sudah di jual ke orang lain, karena

dokumen yang ada di Kantor Pertanahan tidak ada kalau tanah Cno.125

percil 76-115-D/II sudah di jual sebagian, maka pihak Kantor Pertanahan

menerbitkan sertifikat atas nama pemohon Wongsotani. Berdasarkan


commit to user

48

proses penerbitan sertifikat tersebut maka sertifikat HM No. 810 atas

nama Wongsotani sudah sah menurut hukum.

B. Implikasi Keabsahan Sertifikat HM No.810 Desa Madu Kecamatan

Mojosongo Kabupaten Boyolali Terhadap Pemilik Tanah

Sebenarnya (Sujiyono dan Haryono).

Implikasi keabsahan yang terjadi pada sertifikat HM No. 810 Desa

Madu Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali adalah bahwa setelah

ayah dari Sujiyono yaitu Yitno Suhud dan ayah dari Haryono yaitu

Sarwo Sumarto meninggal, diam-diam Wongsotani mengklaim tanah

dari Haryono dan Sujiyono sebagai tanah milik Wongsotani. Sujiyono

dan Haryono tidak terima atas klaim sepihak yang dilakukan oleh

Wongsotani maka mereka mengadukan masalah ini kepada pihak Kantor

Pertanahan Boyolali untuk menyelesaikan masalah ini secara

kekeluargaan yang di fasilitasi oleh pihak Kantor Pertanahan Boyolali.

Setelah diadakan pertemuan antara kedua belah pihak yaitu

Sujiyono dan Haryono sebagai pihak pertama dan Wongsotani sebagai

pihak kedua yang di fasilitasi oleh pihak Kantor Pertanahan Boyolali,

dengan dasar hukun tentang Peraturan Kepala Badan Nasinal Nomor 9

Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas

Tanah dan Hak Pengelolaanya, maka supaya tidak ada pihak yang

dirugikan maka pihak Kantor Pertanahan Boyolali memblokir sertifikat

HM No. 810 atas nama Wongsotani seakan-akan sertifikat HM No. 810

atas nama Wongsotani tidak ada yang memiliki dikarenakan untuk

mempermudah proses perdamaian antara kedua belah pihak yang di

mediatori oleh Kantor Pertanahan Boyolali.

Pihak kantor Pertanahan selaku mediator atas sengketa ini

menerima alat bukti dari Wongsotani yaitu bahwa Sertifikat HM No. 810

Desa Madu Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali atas nama

Wongsotani yang berasal dari Cno. 125 persil 76-115-D/II seluas 4482

M2. Padahal sebelum tanah tersebut menjadi Hak Milik 810, sudah di


commit to user

49

jual kepada Sugiharto seluas 1100 M2 yang terjadi pada tahun 1964, dan

pada tahun 1972 tanah tersebut 1972 yang di beli Sugiharto di jual

kepada Yitno Suhud yang merupakan adalah ayah dari Sujiyono,

sedangkan pada tahun 1966 tanah tersebut di jual kepada Sarwo Sumarto

yang merupakan ayah dari Haryono seluas 1100 M2, dan proses jual beli

tersebut telah di sepakati oleh kedua belah pihak.

Pihak Kantor Pertanahan Boyolai juga menemukan dugaan bahwa

Wongsotani mengklaim tanah tersebut secara sepihak terhadap tanah

Sujiyono dan Haryono setelah ayah dari Sujiyono (Yitni Suhud) dan

Haryono (Sarwo Sumarto) meninggal dunia. Setelah diadakan pertemuan

antara kedua belah pihak yang dimediatori oleh Kantor Pertanahan

Boyolali maka ternyata benar bahwa Wongsotani melakukan klaim

sepihak terhadap tanah milik Sujiyono dan Haryono.

Setelah pihak Kantor Pertanahan Boyolali menemukan bukti-bukti

yang menyebabkan sengketa antara kedua belah pihak maka pihak

Kantor Pertanahan Boyolali berusaha semaksimal mungkin untuk

diupayakan perdamaian antara kedua belah pihak melalui mediasi di

Kantor Pertanahan Boyolali. Setelah diupayakan perdamaian oleh pihak

Kantor Pertanahan Boyolali maka kedua belah pihak akhirnya setuju

berdamai dan segera melakukan pemecahan yang terdiri dari tanah

Sujiyono seluas 1100 M2, Haryono seluas 1100 M2, dan sisanya

Wongsotani seluas 2625 M2. Maka pihak Kantor Pertanahan Boyolali

melakukan pemecahan tanah tersebut, sebagai pemilik sertifikat HM No.

810 yang sah adalah masih tetap atas nama Wongsotani seluas 2625 M2,

sedangkan penerbitan sertifikat atas nama Sujiyono seluas 1100 M2 dan

Haryono seluas 1100 M2 sedang dalam proses yang dilakukan oleh

pihak Kantor Pertanahan Boyolali.

Berdasarkan uraian di atas tentang implikasi sertifikat HM No.810

atas nama Wongsotani mempunyai dampak yang membuat pemilik

tanah sebenarnya kehilangan hak milik atas tanahnya, Sebagai pihak

Mediator pihak Kantor Pertanahan Boyolali telah melakukan tugasnya


commit to user

50

untuk melakukan penyelesaian terhadap pihak yang bersengketa melalui

jalur mediasi.

C. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Oleh Kantor

Pertanahan Kabupatan Boyolali.

Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali merupakan lembaga

pemerintahan yang berwenang di bidang pertanahan yang bertugas

melaksanakan dan mengembangkan administrasi pertanahan di

Kabupaten Boyolali. Penyelesaian sengketa pertanahan merupakan salah

satu fungsi yang menjadi kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten

Boyolali sebagai perpanjangan tangan dari tugas dan fungsi kewenangan

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Dari penelitian yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten

Boyolali dan wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 Juni 2010

dengan Samodro Yogallana selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan

Perkara Pertanahan, didapat keterangan dan data yang bahwasanya dari

setiap sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang masuk dan

terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali diselesaikan menurut

kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dalam menangani

dan menyelesaikan suatu sengketa pertanahan di Kabupaten Boyolali

yang mencakup kecamatan-kecamatan di dalamnya termasuk Kecamatan

Mojosongo. Bersangkutan dengan pengaduan masalah pertanahan yang

diterima, penyelesaian sengketa tanah sendiri menyangkut penanganan

masalah pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali sendiri

maupun penanganan tindak lanjut untuk penyelesaian masalah oleh

lembaga lain.

Atas dasar pengaduan terhadap masalah pertanahan yang duajukan

kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali kemudian pengkajian

terhadap permasalahan bersangkutan oleh Seksi dan Subseksi Konflik,

Sengketa dan Perkara. Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali memiliki

kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa pertanahan


commit to user

51

yang diterima dan didaftarkan. Dasar hukum kewenangan Kantor

Pertanahan Kabupaten Boyolali tersebut seperti halnya tercantum secara

eksplisit dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Pertanahan Nasional, dan dalam Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

dan Kantor Pertanahan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali juga merupakan satu-

satunya yang memiliki kewenangan untuk melakukan penerbitan

sertifikat tanah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Nasionan No 3 tahun 1997 sebagai ketentuan pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Maka dari itu Kantor Pertanahan Boyolali mempunyai tugas untuk

melakukan tugas dan kewenangannya dalam membuat dan menerbitkan

sertifikat tanah dan dalam hal ini pihak Kantor Pertanahan Boyolali juga

melakukan penerbitan sertifikat asli dan sah menurut Peraturan per

undang-undangan yang berlaku.

Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali setelah mengeluarkan

sertifikat HM NO. 810 atas nama Wongsotani telah terjadi permasalahan

yang mengakibatkan sengketa tanah antara Wongsotani dengan Sujiyono

dan Haryono akibatnya terjadi sengketa yang pihak Badan Petahanan

Nasional Kabupaten Boyolali selaku pihak mediator untuk segera

mengadakan mediasi antara kedua belah pihak.

Dampak yang terjadi akibat sengketa kepemilikan tanah antara

Wongsotani dengan Sujiyono dan Haryono,adalah:

1.Mengakibatkan pihak Pengadu (Sujiyono dan Haryono) telah

kehilangan tanah yang telah sah menjadi miliknya.

2.Pihak teradu secara sengaja telah melakukan klaim secara sepihak atas

tanah yang secara sah di mikiki oleh pihak pengdu (Sujiyono dan

Haryono).


commit to user

52

3.Pihak pengadu telah melaporkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten

Boyolali untuk melakukan pengecekan atas dasar klaim sepihak yang

di lakukan oleh Wongsotani.

4.Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali segera melakukan

mediasi untuk mendamaiakan secara kekeluargaan.

Sesuai dengan BAM Nomor : 570/622/2010 bahwa kedua belah

pihak telah setuju untuk sepakat berdamai dan segera melakukan

pemecahan tanah tersebut menjadi tiga bidang yaitu :

1.Sujiyono mendapatkan tanah seluas 1100 M2

2.Haryono mendapatkan tanah seluas 1100 M2

3Wongsotani mendapatkan tanah seluas 2200 M2

Setelah diterbitkan BAM Nomor :570/622/2010 maka kedua belah

pihak tekah sepakat berdamai dan mengakui tanah mereka masimg-

masing dan implikasi yang terjadi anatara kedua belah pihak telah

sepakat berdamai yang difasilitasi olek Kantor Pertanahan Kabupaten

Boyolali.

Mediasi adalah salah satu proses alternatif penyelesaian masalah

yang melibatkan pihak ke tiga sebagai mediator dan prosedur yang

disepakati oleh para pihak dimana mediator memfasilitasi untuk dapat

tercapai suatu solusi atau jalan perdamaian yang salaing menguntungkan

para pihak.

Ada beberapa kasus yang ditangani dan diselesaikan melalui jalur

mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Salah satunya

adalah kasus yang terjadi di Kecamatan Mojosongo.Salah satu kasus

yang terjadi di kecamatan Mojosongo yang diselesaikan melalui jalur

mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali adalah kasus yang

dialami oleh Sujiyono atas sebidang tanah dengan Hak Milik Nomor

810, seluas 4825M2 terletak di Desa Madu, Kecamatan Mojosongo,

Kabupaten Boyolali.

Barawal dari surat permohonan Sdr. Sujiyono tanggal 22 Februari

2010 tentang adanya keberatan atas penguasaan dan pemilikan tanah


commit to user

53

Hak Milik Nomor 810 yang terletak di Desa Madu, Kecamatan

Mojosongo, Kabupaten Boyolali tersebut atas nama Wongsotani, bahwa

tanah tersebut berasal dari Cno. 125 persil 76-115-d/II luas 4400 M2

tanah tersebut yang ¼ bagian sudah di jual kepada Sugiharto tahun 1964

dan pada tahun 1972,dari Sugiharto di beli oleh ayah saya(Yitno Suhud)

seluas 1100M2 dan yang ¼ bagian lainnya di beli oleh ayah saya(Sarwo

Sumarto).

Maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolai membuat

keputusan untuk meyelesaikan sengketa tersebut dengan melakukan

mediasi untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut,dengan

menerbitkan surat undangan mediasi antara kedua belah pihak dengan

Nomor : 570 /622 /2010 sebagai upaya untuk menyelesaiakn sengketa

tersebut.

Sengketa permasalahan penguasaan dan pemilikan tanah ini

diselesaikan melalui mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Boyolali. Sebelumnya dari pihak tim menguasakan untuk dapat

mempertemukan kedua belah pihaka yang bersangketan dalam perkara

ini. Rapat koordinasi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 April

2010 menghasilkan kesimpulan bahwa Hak Milik Nomor 810 adalah

merupakan tanah warisan yang sudah di jual oleh pihak pertama dan

memutuskan untuk mempertemukan keduabelah pihak untuk

menyelesaikan masalah secara musyawarah mufakat melalui proses

mediasi.

Terakhir adalah menentukan waktu dan tempat mediasi serta

menyampaikan undangan kepada pihak yang bersangkutan dan instansi

terkait (bila diperlukan) untuk mengadakan musyawarah mufakat

penyelesaian sengketa.

Rapat atau proses mediasi dapat dilaksanakan di Kantor Pertanahan

maupun di luar, seperti halnya dalam proses mediasi kasus sengketa

penguasaan dan pemilikan tanah Hak Milik 810 tersebut. Proses

penyelesaian tanah yang di pimpin oleh Samodro Yogalelana selaku


commit to user

54

Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan bersama tim

mengadakan rapat mediasi di kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali

bersama para pihak sebagai mediator. Rapat atau proses mediasi

berlangsung tanggal 1 April 2010 berdasar Surat Undangan tanggal 23

Maret 2010 Nomor 570 / 622 /2010.

Dalam proses mediasi yang berlangsung, setelah dikrlarifikasi

mengenai permasalahan yang ada serta menyamakan pemahaman

ditetapkan agenda permusyawarahannya. Di sini Mediator menyusun

acara atau agenda diskusi permasalahan yang mencakup alokasi waktu,

jadwal pertemuan berikutnya yang perlu memperoleh persetujuan para

pihak.

Pokok permasalahan dari sengketa tanah Hak Milik Nomor 810

yaitu masalah kepemilikan tanah waris yang sudah dijual kepada pihak

pengadu yaitu Sujiyono (Yitno Suhud) dan Haryono (Sarwo Sumarto),

dapat diuraikan permasalahannya dari proses mediasi dan keterangan-

keterangan dari para pihak yaitu :

1) Bahwa tanah Hak Milik Nomor 810 yang berasal dari Cno.125, persil

76-115-d/II yang bagian ¼ atau seluas 1100 M2 sudah di jual pada

tahun 1966.

2) Bahwa tanah hak milik no. 810 asal Cno.persil 76-115-d/II luas 4400

M2 yang sebagian sudah di jual pada tahun 1964.

3) Bahwa tanah asal Cno. 125 persil 76-115-D /II luas 4400 M2 secara

diam- diam tanah tersebut sudah dibagi waris dan terbit sertipikat Hak

Milik No. 810,atas nama Wongsotani keseluruhannya padahal tanah

tersebut yang 0,5 bagian sudah di jual kepada dua orang yaitu alm.

Yitno Suhud dan alm. Sarwo Sumarto.

4) Bahwa tindakan tersebut dianggap merugikan pihak pertama yaitu

Sujiyono (alm Yitno Suhud) dan Haryono (Sarwo Sumarto).

5) Bahwa kemudian Sdr. Sujiyono dan Sdr Haryono melaporkan ke

Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali yang pada intinya memohon di

tangguhkan dahulu sebelum ada penyelesaian sengketa tersebut.


commit to user

55

Tahap negosiasi akhir yaitu ketegasan tentang opsi-opsi yang

disepakati untuk menyelesaikan sengketa yang disepakati para pihak

yang bersengketa. Hal-hal yang disepakati oleh para pihak dalam proses

mediasi yang dituangkan dalam Berita Acara Mediasi Nomor BAM /

570/ 622 / 2010 yaitu antara lain :

1) Pihak Pengadu (Sujiyono dan Haryono) dan Pihak Teradu

(Wongsotani) adalah pihak penjual (Wongsotani) dan pihak pembeli

(Sujiyono dan Haryono) yang tanah tersebut atas nama Wongsotani

seluas 4400 M2 yang ¼ di jual kepada Sujiyono seluas 1100 M2 dan

¼ kepada Haryono seluas 1100 M2 .

2) Bahwa tanah pekarangan yang tercatat dalam sertifikat Hak Milik

Nomor 810 Desa Madu seluas 4400 M2 tercatat nama pemegang

hak Wongsotani yang terletak di Desa Madu, Kecamatan Mojosongo

Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah adalah merupakan tanah

warisan yang sudah di jual kepada pihak pengadu (Sujiyono dan

Haryono).

3) Bahwa atas tanah tersebut akan dibagi menjadi 2 bagian, dan masing-

masing pihak akan mendapat ¼ bagian.

4) Bahwa pihak pengadu A mendapatkan ¼ bagian tanah tersebut,

sedangkan pihak pengadu B mendapat ¼ bagian bagian tana tersebut

5) Bahwa pemecahan akan dilakukan menjadi tiga bidang tanah atas

nama masing-masing pihak yaitu saudara Sujiyono 1100 M2 dan

saudara Haryono 1100 M2 dan sisanya masih tetap atas nam

Wongsotani.

Dalam menentukan kesepakatannya melalui mediasi karena para

pihak diberi kebebasan untuk memilih opsi-opsi untuk dapat

menyelesaikan sengketa namun kesepakatannya tidak boleh melanggar

norma dan hukum yang berlaku. Hasil dari mediasi atas sengketa tanah

Hak Milik Nomor 810 Desa Madu, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten

Boyolali berdasar Berita Acara Mediasi tanggal 14 Juni 2010 Nomor

BAM / 570 / 622 / 2010 yang difasilitasi Kantor Pertanahan Kabupaten


commit to user

56

Boyolali dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa sebagai

penyelesaian sengketa tanah tesebut.

Hal terakhir yang dilakukan oleh tim Penyelesaian Sengketa

Masalah Penguasaan Dan Pemilikan Tanah dari Kantor Pertanahan

Kabupaten Boyolali adalah mengadakan pengawasan terhadap para

pihak atas pelaksanaan perjanjian hasil kesepakatan penyelesaian

sengketa melalui mediasi.

Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali melaksanakan proses

penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi dengan beberapa

tahap atau mekanisme seperti yang dilaksanakan pada penyelesaian

kasus sengketa di diatas. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh tim dari

tahap persiapan sampai dengan tahap pengawasan terhadap pelaksanaan

hasil penyelesaian sengketa dituangkan ke dalam berita acara yang

ditandatangani oleh tim dan disampaikan kepada pejabat yang

berwenang.

Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau secara

ligitasi, dalam sistem hukum nasional dikenal pula penyelesaian

sengketa melalui lembaga di luar pengadilan atau non-ligitasi

sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Begitu pula

dalam persengketaan tanah juga dikenal penyelesaian sengketa melalui

jalur di luar pengadilan yaitu dengan mediasi. Penyelesaian sengketa

pertanahan yang ditempuh dengan jalur mediasi diselenggarakan oleh

Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan dilaksanakan oleh

Deputi Bidang Pengkajian dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik

Pertanahan sebagaiman diatur dengan Pasal 345 Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006.

Karena dikuasai oleh aspek hukum publik dan hukum privat, maka

pertanahan dalam sengketanya tidak semua dapat diselesaikan melalui

lembaga mediasi. Hanya sengketa pertanahan yang dalam kewenangan

sepenuhnya dari pemegang hak yng dapat diselesaikan dengan bantuan


commit to user

57

lembaga mediasi. Sehingga, kesepakatan yang dicapai dalam rangka

penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan pembatasan-

pembatasan yang dimaksudkan agar putusan mediasi tidak melanggar

hukum serta dapat dilaksanakan secara efektif dilapangan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali menangani masalah

persengketaan pertanahan dalam penulisan hukum ini khususnya di

kecamatan Mojosongo. Dalam suatu penanganan dan penyelesaian

sengketa tanah yang diselesaikan melalui mediasi yang disediakan oleh

Kantor Pertahan Kabupaten Boyolali melalui mekanisme dan proses-

proses yang dilaksanakan oleh Pejabat atau pegawai yang bewenang

dalam hal ini tugas di berikan kepada Seksi Sengketa, Konflik,dan

Perkara Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kanwil Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia, Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia.

Pelaksanan proses mediasi sertifikat HM NO 810 Desa madu

Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali di Kantor Pertanahan

Boyolali menghasilkan kata sepakat berdamai yang berisi 3 proses

mediasi yaitu :

1. Mediasi ke 1 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2010 yang

bertempat di Kantor Pertanahan Kabubaten Boyolali pihak pertama

(Sujiyono dan Haryono) menerangkan tanah adalah miliknya yang

dibeli dari Wongsotani dikuasai sampai dengan sekarang. Akan

tetapi pihak kedua (Wongsotani) menyanggahnya karena perjanjian

jual beli yang telah disepakati, yang artinya setelah sepeninggalnya

pihak penjual( Wongsotani) atau pembeli(Yitno Suhud dan Sarwo

Sumarto ) otomatis hak atas tanah kembali kepada si penjual

(Wongsotani).

2. Mediasi ke 2 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2010 yang

bertempat di Kantor Pertanahan Kabubaten Boyolali menerangkan

bahwa pihak pertama (Sujiyono dan Haryono) dan pihak kedua

(Wongsotani) belum mencapai kesepakatan dan masih


commit to user

58

mempertahankan pendirian mereka masing-masing , akan tetapi

pihak kedua bersedia menawarkan sebagian tanah tersebut dari tanah

yang dimiliki akan tetapi pihak pertama belum bersedia menerima

karena luas tanah yang akan diserahkan tidak sesuai dengan luas

tanah yang dibelinya,sehingga pihak pertama (Sujiyono dan

Haryono) tetap bersikukuh minta sesuai dengan luas tanah yang

dibelinya,sehingga pihak pertama tetap bersikukuh minta hak atas

tanahnya sesuai yang dibelinya pada tahun 1964/1972 dan 1966.

3. Mediasi ke 3 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2010 yang

bertempat di Kantor Pertanahan Kabubaten Boyolali yang dihadiri

kedua belah pihak yaitu Sujiyono dan Haryono selaku pihak pertama

dan Wongsotani selaku pihak kedua dan para saksi, telah

diupayakan dengan maksimal oleh Kepala Kantor

pertanahanKabupaten Boyolali, akhirnya kedua belah pihak sepakat

untuk berdamai dan segera diadakan pemecahan tanah tersebut

menjadi tiga bidang atas nama masing-masing pihak ( Sujiyono

seluas 1100 M2, Haryono seluas 1100 M2, dan sisanya masih tetap

anas nama Wongsotani selua 2200M2 ).

Demikianlah proses mediasi sengketa kepemilikan tanah HM

No.810 Desa Madu Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali yang

bertempat di Kantor Pertanahan Boyolali akhirnya kedua belah pihak

yaitu Sujiyono dan Haryono selaku pihak pertama dan Wongsotani

selaku pihak kedua telah sepakat berdamai dan tidak ada salah satu pihak

yang dirugikan.


commit to user

59

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya dan dikaitkan dengan

permasalahan yang telah dikemukakan serta telah dilakukan penelitian dan

pembahasan, maka penulis dapat menarik suatu simpulan yaitu bahwa:

1. Proses penerbitan sertifikat Hak Milik No. 810 Desa madu Kecamatan

Mojosongo Kabupaten Boyolali sudah sah, karena didasarkan pada syarat-

syarat formil dan materiil yang telah lengkap., maka dari itu pihak Kantor

Pertanahan Boyolali memproses penerbitan sertifikt tersebut sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Proses penerbitan Sertifikat ini di buat dan diterbitkan

di Kantor Pertanahan Boyolali, setelah proses tersebut dilakukan oleh Kantor

Pertanahan Boyolali maka terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 810 atas nama

Wongsotani. Kantor pertanahan Boyolali untuk menerbitkan sertifikat tersebut

sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan No 9 Tahun 1999 tentang

Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Dan Hak

Pengelolaannya.

2. Implikasi keabsahan sertifikat Hak Milik No. 810 Desa Madu Kecamatan

Mojosongo Kabupaten Boyolali terhadap tanah sebenarnya yaitu Sujiyono dan

Haryono, Bahwa Sujiyono dan Haryono telah kehilangan tanah mereka yang

masing-masing seluas 1100 M2, maka dari itu Sujiyono melakukan pengaduan

ke Kantor Pertanahan Boyolali bahwa tanah mereka telah diklaim sepihak

oleh Wongsotani dan Kantor Pertanahan Boyolali menerima laporan tersebut,

Kantor Pertanahan Boyolali melakukan proses mediasi yang dihadiri oleh ke

dua belah pihak yang difasilitasi oeh Kantor Pertanahan Boyolali maka kedua

belah pihak sepakat berdamai dan melakukan pemecahan sesuai dengan hasil

mediasi tersebut yaitu Sujiyono seluas 1100 M2, Haryono seluas 1100 M2 dan

Wongsotani seluas 2625 M2. Pihak Kantor Pertanahan Boyolali melakukan

mediasi ini sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan No 9 Tahun


commit to user

60

1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Dan Hak

Pengelolaannya.

3. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam uraian pembahasan BAB

III di atas mekanisme penyelesaian masalah sengketa pertanahan melalui

mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali di

Kabupaten Boyolali khususnya di Kecamatan Mojosongo telah sesuai dengan

peraturan dan mekanisme yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

B. SARAN

1. Sebagai seorang mediator, BPN harus melakukan tugas dan wewenangnya

dengan adil tanpa memihak salah satu pihak.

2. BPN bertindak sebagai penengah dalam menyelesaikan permasalahan

sengketa tanah harus melakukan dengan cara jujur,baik dan berkompeten .

3. Memberikan penyuluhan-penyuluhan dan seminar tentang masalah sengketa

tanah kepada masyarakat agar dapat melaksanakan mediasi dengan baik dan

bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Penulisan Hukum ( Skripsi ) - eprints.uns.ac.id · MILIKAN TANAH HAK MILIK ... dokumen, buku-buku...

Documents

Transcript of Penulisan Hukum ( Skripsi ) - eprints.uns.ac.id · MILIKAN TANAH HAK MILIK ... dokumen, buku-buku...