PENYUSUNAN K ONTRA K : ANATOMI KONTRAK

By Miftahul Huda/Huda&Co 1

PENYUSUNAN KONTRAK:ANATOMI KONTRAK

Oleh: Dr. Miftahul Huda, SH, LLM

Disampaikan DalamWORKSHOP: PENINGKATAN KEMAMPUAN PENYUSUNAN

NASKAH PERJANJIAN DI LINGKUNGAN LIPIPada Tanggal 12 – 13 Juni 2013

Di Hotel PermataJl. Pajajaran Raya No 35

BOGOR


ANATOMI KONTRAK LINGKUP BAHASAN

1. Anatomi (Muatan Kontrak) Secara Yuridis?

2. Anatomi (Muatan Kontrak) Secara Umum (Garis Besar)?

3. Anatomi (Muatan Kontrak) Secara Umum (Rinci)?

4. Anatomi (Muatan Kontrak) Berdasarkan Konteks Transaksi/Mandatory

5. Check List Untuk Penyusunan Kontrak


ISI PERJANJIAN/KONTRAK

3 (TIGA) MACAM ISI/’TUJUAN’ KONTRAK(1234 Jo 1235-1242 KUH PERDATA)

1. UNTUK MEMBERIKAN “SESUATU”;

2. UNTUK BERBUAT “SESUATU”; ATAU

3. UNTUK TIDAK BERBUAT “SESUATU”

(*) DALAM HAL-HAL TERSEBUT DIPENUHI = “PRESTASI” (v. WANPRESTASI)

ISI PERJANJIAN/KONTRAK

Pasal 1234

Tiap-tiap perjanjian adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

1235-1238 = Perjanjian untuk memberikan sesuatu1239-1242 = Perjanjian untuk berbuat atau tidak berbuat

sesuatu



ANATOMI KONTRAK SECARA BASIC/YURIDIS

1. SUBYEK HUKUM – PARA PIHAK

(a) Komparisi/Kapasitas(b) Kesepakatan/Tanda tangan(c) Persetujuan/Pemberitahuan yang disyaratkan

2. OBYEK HUKUM – BARANG/JASA

(a) Barang: penyebutan & penguraian secara pasti dan tepat ‘barang’ yang menjadi obyek kontrak(b) Jasa: penyebutan & penguraian. secara pasti dan tepat prestasi yang dilakukan oleh para pihak – spesifikasi dan desain dilampirkan, jika perlu.


ANATOMI KONTRAK SECARA BASIC/YURIDIS (Contn’d)

3. HUBUNGAN HUKUM – JENIS & SIFAT

(a) Judul/Nama Kontrak(b) Penyebutan Judul/Nama Kontrak dalam

Recital Clauses(c) Kewajiban-kewajiban masing-masing Pihak(d) Hak-hak masing-masing Pihak

(*) Sample Issues: Transaksi B-Way Project? Transaksi M-Rail

Project?


ANATOMI KONTRAK

SECARA UMUM (GARIS BESAR)

1. Judul/Nama Kontrak (Heading)2. Para Pihak/Komparisi (Parties)3. Pertimbangan/Konsideran (Recital Clauses/Premis)4. Isi (Content/Body)5. Penutup (Closing)6. Tanda Tangan (Signature Space)

(+) Lampiran/Tabel (Attachment/Table) Peta/Denah + Colouring


ANATOMI KONTRAK SECARA UMUM (GARIS BESAR)

(Contn’d)

Secara umum lazimnya dikelompokkan ke dalam:

1. Unsur Esensialia (Esential Elements);[Klausula pokok sebagai syarat yang harus ada mis. barang & harga]

2. Unsur Naturalia (Natural Elements); dan[Klausula umum yang lazimnya ada mis. cara, waktu & tempat pembayaran]

3. Unsur Aksidentalia (Accidental Elements)[Klausula yang tidak harus ada mis. biaya, pemberitahuan & domisili]


ANATOMI KONTRAK SECARA UMUM (RINCI)

1. Para Pihak2. Recital Clauses3. [Definisi dan Interpretasi]4. Ruang Lingkup Perjanjian (Barang/Jasa)5. Pelaksanaan Perjanjian (Performance/Delivery)6. Harga/Imbalan Jasa7. Waktu & Cara Pembayaran8. Denda atau Bunga9. Pajak dan Biaya yang Timbul10. Gantirugi11. Asuransi12. Pernyataan dan Jaminan13. Keadaan Kahar (Force Majeure)14. Pengalihan15. Pilihan Hukum16. Pilihan Forum/Penyelesaian Sengketa17. Pemberitahuan18. Bahasa19. Tanda tangan(+) Lampiran-lampiran/Tabel


ANATOMI KONTRAK

BERDASARKAN KONTEKS TRANSAKSI/MANDATORY

1. KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH(PERPRES NO 54/2010)

2. KONTRAK KERJA KONSTRUKSI(UU NO 18/1999)


SYARAT [PEDOMAN] MATERIIL KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA (PERPRES NO 54/2010)

1. Rancangan Kontrak berpedoman pada “Standar Kontrak Pengadaan Barang/Jasa” yang diatur dengan peraturan Kepala LKPP (Pasal 65(2 & 3) Perpres 54/2010).

2. Buku 4 Lampiran II menentukan bahwa Surat Perjanjian terdiri dari:

1) Pokok Perjanjian: Terdiri dari:

a) PEMBUKAAN:

(1) Judul Kontrak(2) Nomor Kontrak(3) Tanggal Kontrak(4) Kalimat Pembuka(5) Para Pihak dalam Kontrak(6) Latar Belakang

b) ISI: Kesepakatan, nilai kontrak dan sumber pembayaran, pengertian/

definisi, beberapa dokumen merupakan satu kesatuan, hierarkhi, pelaksanaan kewajiban, jangka waktu dan mulai efektifnya.

c) PENUTUP


SYARAT MATERIILKONTRAK KERJA KONSTRUKSI (UU NO 18/1999)

PASAL 22 (2) UU NO 18/1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI MENYATAKAN “KONTRAK KERJA KONSTRUKSI” SEKURANG-KURANGNYA HARUS MENCAKUP URAIAN MENGENAI:

1. PARA PIHAK2. RUMUSAN PEKERJAAN3. MASA PERTANGGUNGAN DAN/ATAU

PEMELIHARAAN4. TENAGA AHLI5. HAK DAN KEWAJIBAN6. CARA PEMBAYARAN7. CIDERA JANJI


SYARAT MATERIILKONTRAK KERJA KONSTRUKSI (UU NO 18/1999)

(Contn’d)

8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN9. PEMUTUSAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI10. KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)11. KEGAGALAN BANGUNAN12. PERLINDUNGAN PEKERJA13. ASPEK LINGKUNGAN(+) HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Note: Ketentuan sub-contracting dan pemberian insentif dapat dimasukkan, jika perlu.


SYARAT MATERIIL/ANATOMIPKS PEMERINTAH & BADAN USAHA

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (PERPRES NO 67/2005 Jo PERPRES 56/11 )

PASAL 23 (1) PERPRES 67/2005 (Jo PERPRES NO13/2010 7 & PERPRES NO 56/2011 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR MENYATAKAN “PERJANJIAN KERJASAMA” PALING KURANG MEMUAT MENGENAI:

1. Lingkup pekerjaan; 2. Jangka waktu; 3. Jaminan pelaksanaan; 4. Tarif dan mekanisme penyesuaiannya; 5. Hak dan kewajiban, termasuk alokasi risiko; 6. Standar kinerja pelayanan; 7. Pengalihan saham sebelum Proyek Kerjasama beroperasi secara komersial; 8. Sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;9. Laporan keuangan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan perjanjian, yang diperiksa secara

tahunan oleh auditor independen, dan pengumumannya dalam media cetak yang berskala nasional;

• h. ia.


10. Mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan;

11. Mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha dalam pelaksanaan perjanjian;

12. Penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur;13. Pengembalian aset infrastruktur dan/atau pengelolaannya

kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah;14. Keadaan memaksa;15. Pernyataan dan jaminan para pihak bahwa Perjanjian

Kerjasama sah mengikat para pihak dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

16. Penggunaan bahasa dalam perjanjian, yaitu Bahasa Indonesia atau apabila diperlukan dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; dan

17. Hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.

SYARAT MATERIIL/NATOMIPKS PEMERINTAH & BADAN USAHA

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (PERPRES NO 67/2005 Jo PERPRES 56/11)-Contned


SYARAT MATERIIL/ANATOMIKERJASAMA DAERAH (PP NO 50/2007)

PASAL 77 PP NO 50/2007 TENTANG TATACARA PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH MENYATAKAN “PERJANJIAN KERJASAMA” PALING SEDIKIT MEMUAT MENGENAI:

1.Subyek kerjasama; 2.Obyek kerjasama; 3.Ruang lingkup kerjasama; 4.Hak dan kewajiban para pihak; 5.Jangka waktu kerjasama; 6.Pengakhiran kerjasama; 7.Keadaan memaksa; dan 8.Penyelesaian perselisihan.


PENUTUP

SEKIAN

&

TERIMA KASIH

PENYUSUNAN K ONTRA K : ANATOMI KONTRAK

Documents

Transcript of PENYUSUNAN K ONTRA K : ANATOMI KONTRAK