PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF

GENDER

Email : umiarifah87@gmail.com

Blog : www.umiarifah.blogspot.com

No.Hp : 08170-140887

APA ITU PERAN GENDER?PERAN GENDER adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan gendernya merupakan hasil konstruksi sosial, bisa berubah, bisa dipertukarkan, bergantung masa, berbeda antara satu kelas dengan kelas lainnya dan satu tempat dengan tempat lainnya.

APA BEDANYA DENGAN PERAN KODRATI ?

• PERAN KODRATI merupakan ketentuan Tuhan, tidak bisa berubah, tidak bisa dipertukarkan, berlaku sepanjang masa, dan di mana saja (haid, hamil, melahirkan, menyusui)

• NAMUN peran gender seringkali diyakini sebagai peran kodrati sehingga melahirkan pembagian peran yang kaku untuk laki-laki dan perempuan laki-laki pencari nafkah (breadwinner), sementara perempuan pengelola rumah tangga (housekeeper)

PERAN GENDER…

Meliputi:• PERAN REPRODUKTIF• PERAN PRODUKTIF• PERAN KEMASYARAKATAN

PERAN REPRODUKTIF• PERAN REPRODUKTIF adalah peran-

peran yang jika dijalankan tidak menghasilkan uang dan biasanya dilakukan di dalam rumah

• Peran reproduktif meliputi pengasuhan atau pemeliharaan anak; pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, menyapu, mencuci pakaian, dsb; menjamin seluruh anggota keluarga sehat, kecukupan makan, tidak lelah, dsb.

PERAN REPRODUKTIF…• Selama ini peran reproduktif

dikonstruksikan secara sosial budaya sebagai tugas dan tanggung jawab perempuan

• Di banyak Negara Dunia Ketiga, pelabelan bahwa laki-laki sebagai pencari nafkah utama, perempuan sebagai pekerja reproduktif sangat dominan. Pandangan itu tidak pernah berubah meskipun pada beberapa kasus perempuan mempunyai peran dalam rumah tangga sebagai pencari nafkah utama, bahkan satu-satunya

LANJUTAN…• Pada banyak kasus, jika perempuan

menjadi pencari nafkah utama dan laki-laki terpaksa menganggur, mereka tidak berbalik menjalankan peran reproduktif menggantikan perempuan dengan mengasuh anak, memasak, mencuci, atau jenis-jenis peran reproduktif lainnya perempuan mengalami beban berlebihan (double burden)

PERAN PRODUKTIF

• PERAN PRODUKTIF adalah peran-peran yang jika dijalankan akan menghasilkan uang atau upah langsung atau bentuk upah-upah yang lain

• Peran produktif dapat dilakukan di luar

rumah (guru, buruh perusahaan, pedagang, dsb) atau di dalam rumah (usaha salon, menjahit, warung di rumah, dsb) mempunyai nilai tukar (aktual atau potensial)

PERAN KEMASYARAKATAN

• PERAN KEMASYARAKATAN terdiri dari aktivitas yang dilakukan di tingkat masyarakat

• Peran kemasyarakatan perempuan biasanya merupakan aktivitas yang digunakan bersama misalnya pelayanan kesehatan di posyandu, pengelolaan sampah rumah tangga biasanya tidak dibayar atau tidak diberi upah dan dilakukan secara sukarela

• Peran kemasyarakatan laki-laki biasanya pada tingkatan masyarakat yang diorganisir, misalnya menjadi kepala desa/lurah, anggota BPD, dsb.

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA YANG BERPIHAK KEPADA RAKYAT MISKIN DAN BERKEADILAN

GENDER

Apa yang perlu difahami oleh masyarakat?

• Memahami konsep gender. • Memahami konsep dan persyaratan dalam

menyusun anggaran berkeadilan gender. • Memahami dasar hukum Keadilan dan

Kesetaraan gender. • Memahami hak untuk terlibat dalam proses

penyusunan anggaran mulai dari perencanaan, pembahasan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi.

• Memahami siklus pengelolaan keuangan daerah

PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN

Pasal 78 UU NO 6 20141)Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

2)Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

3)Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

MENGAPA PENGARUSUTAMAAN

GENDER PENTING • Untuk mengidentifikasi apakah laki-laki dan

perempuan memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya pembangunan.

• Untuk mengidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan memiliki peluang berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, terutama dalam proses pengambilan keputusan.

• Untuk mengidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan.

• Untuk mengidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

PERENCANAAN DESAPasal 79 UU NO 6 TAHUN 20191) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan

Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; danb. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang

disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.

PENYUSUNAN RPJM DESAPasal 116 PP NO 43 TAHUN 2014(1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah

Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.

(3) Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

(4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.

(5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

(6) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 117 (1) RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota. (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.

(3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota.

(4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

Tahapan Kegiatan Tahapan Kegiatan Penyusunan RPJM DesaPenyusunan RPJM Desa

penyusunan

rencana pembang

unan Desa

Penyusunan

rancangan RPJM Desa

penyusunan rencana

pembangunan Desa

Data Sekunder- Kemiskinan, sosial, budaya,

Ekonomi- Gender

- Infrastruktur dasar

penyelarasan arah

kebijakan perencana

an pembangu

nan kabupaten

• UU 25/2004• UU 6/2014• PP 43/2014• Permendagri 114/2014

• Permendagri 111/2014

Musrenbangdes RPJM

Desa

Data Data PrimerPrimer

Sosialisasi &

pembentuk Tim Penyusu

n

Pengkajian

keadaan Desa

Musdus

Pembahasan,

Penyepakatan,

Penetapan Perdes

RPJM Desa

Visi Misi RPJMD

Visi Misi Kades

Musyawarah Desa

Lokakarya Desa

Rapat BPD dan

Pemdes

Penganggaran Responsif Gender

Anggaran responsif gender bukan diartikan pengalokasian anggaran

yang diperuntukan bagi kaum perempuan, melainkan

pengalokasian anggaran yang diharapkan mampu mewujudkan

kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

PERSYARATAN ANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER • Anggaran yang responsif gender selalu

menggunakan analisa gender, mulai dari perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari anggaran tersebut.

• Anggaran responsif gender yang efektif selalu dibangun berdasarkan proses konsultasi yang interaktif antara masyarakat, perempuan dan laki-laki, kalangan eksekutif dan kalangan legislatif.

• Anggaran yang responsif gender, seyogyanya mencerminkan kebutuhan perempuan dan laki-laki.

PERENCANAAN

IMPLEMENTASIANGGARAN

MONITORINGKINERJA

PEMBAHASANPENGANGGARAN

ADANYA PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA BERIMBANG

PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA BERIMBANG SERTA PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM DALAM PROSES PENGANGGARAN DAERAH

PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA BERIMBANG DALAM PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DI DAERAH

MELAKUKAN MONITORING&EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER

Kategori Analisa Anggaran Belanja

(Debbie Budlender)1. Alokasi anggaran belanja khusus

(diperuntukkan bagi pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan)

2. Alokasi anggaran belanja (yang rutin dikeluarkan) untuk meningkatkan kapasitas dan kesempatan kerja yang setara bagi laki-laki dan perempuan di pemerintahan

3. Alokasi anggaran belanja umum bagi pengarusutamaan gender

TIGA KATEGORI ANGGARAN BELANJA YANG RESPONSIF GENDERAlokasi anggaran belanja

khusus gender -> diperuntukkan bagi pemberdayaan dan peningkatan kualitas perempuan/laki-laki, seperti:

• Anggaran untuk pendidikan (mengurangi angka perempuan buta huruf),• Anggaran untuk kesehatan misalnya mengurangi angka kematian ibu melahirkan dan kesehatan reproduksi perempuan,• Anggaran untuk pemberdayaan perempuan antara lain pemberdayaan ekonomi, sosial dan politik.

+

Alokasi anggaran belanja (yang rutin dikeluarkan) untuk meningkatkan kapasitas dan kesempatan kerja yang setara bagi laki-laki dan perempuan di pemerintahan, seperti:

• Laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk pelatihan dan peningkatan eselon kepegawaian agar mampu menduduki posisi-posisi pengambil kebijakan,• Penyediaan tempat penitipan anak,• dan lain-lain.

+

Alokasi anggaran belanja umum bagi pengarusutamaan gender -> merupakan anggaran bagi pengarusutamaan gender pada semua program setiap departemen untuk melihat akses dan penerima manfaat yang sama bagi laki-laki dan perempuan, baik di tingkat nasional, propinsi atau lokal.

Menganalisa Anggaran Responsif Gender

1. Lihat kebijakan (program) yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan ketidaksetaraan gender

2. Periksa anggaran yang telah dialokasikan

3. Ukur indikator anggaran kinerjanya

INDIKATOR PENGUKURAN ANGGARAN KINERJA

Input (Masukan)Apakah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besarnya sumber

dana, SDM, material, waktu, teknologi dan sebagainya, yang digunakan untuk pelaksanaan program atau kegiatan, berdasarkan pemilahan perempuan dan laki-laki?

Output (Keluaran)Apakah tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang

dihasilkan dari program atau kegiatan dengan masukan yang digunakan telah sesuai dengan input untuk kepentingan perempuan dan laki-laki?

Outcome (Hasil)Apakah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat

dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan, telah sesuai berdasarkan pemilahan laki-laki dan perempuan.

Benefit (Manfaat)Apakah tolok ukur berdasarkan tingkat pemanfaatan yang dapat dirasakan

sebagai nilai tambah bagi masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan) dan pemerintah daerah dari hasil program dan kegiatan?

ImpactApakah tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat telah dirasakan oleh laki-laki dan perempuan?

RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA S3 B1.1Unit Kerja Tahun

Sudin Tenaga KerjaKegiatan

Pembinaan Teknologi Tepat Guna dan Pembinaan Wirausaha BaruIndikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Masukan Pelatihan dilaksanakan 10 kali, kepada peserta 1000 orang (laki-laki:: 500 org, perempuan; 500 org), alat dan bahan

pelatihan, dana pelatihan dan pemberian modal awal peserta,

550 JutaTenaga Fasilitator 10

orgPanitia 10 Org

Keluaran Peserta (laki-laki: 500 org, perempuan: 500 org) mengikuti pelatihan TTG

100% peserta ikut pelatihan

Hasil Peserta pelatihan paham penggunaan TTG dan wira usaha

75% peserta pelatihan (300 laki-laki dan 350

perempuan)Manfaat Peserta pelatihan membuka usaha baru 50% (200 laki-laki dan 300

perempuan)Dampak Masyarakat (termasuk ibu rumah tangga)

mempunyai penghasilan sendiri dari lapangan kerja yang mereka ciptakan

25% yang pernah ikut pelatihan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN S3 B1.1

Unit Kerja Tahun

Sudin Kebersihan 2005

Kegiatan

Pengadaan MCK (Mandi Cuci Kakus)

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Masukan Dana, SDM (Tenaga Pekerja), Waktu; 10 hari kerja, MCK yang responsive jender (dibedakan antara ruang laki-laki dan perempuan, ruang perempuan tertutup dan terkunci dari dalam, ada kloset untuk ibu hamil dan lansia)

500 Juta

Keluaran Terbangunnya MCK yang dapat dierpgunakan penduduk di desa X

100% MCK sebanyak 10 buah (3 buah untuk laki-laki dan 7 buah untuk perempuan)

Hasil MCK berfungsi dan dapat digunakan oleh masyarakat sekitar

75% (350 penduduk laki-laki dan 600 penduduk perempuan)

Manfaat Memberikan rasa aman dan nyaman bagi penggunanya (baik laki-laki dan perempuan)

50% (300 perempuan merasa nyaman mempergunakan MCK)

Dampak Peningkatan kesehatan masyarakat, berkurangnya kasus pelecehan terhadap perempuan

25% dari kasus sebelumnya

DRAF DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

a Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa;b Menetapkan organisasi Pemerintah Desa;c Pengangkatan perangkat desad Memfasilitasi pembentukan BPD;e Membuat Peraturan di Desaf Merencanakan, melaksanakan, pemantuan dan pengendalian pembangunan desag Mengelola Keuangan Desah Melakukan Pungutan Desai Mengelola Aset Desaj Penyelangaraan Administrasi dan Arsip Desak Melakukan Kerjasama antar desal Melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga

m Menetapkan batas desan Penanggulangan kemiskinano Penanggulangan bencana tingkat desap Mengelola sistem informasi desaq Memberikan Rekomendasi

pengembangan hasil-hasil industri Desa; rekomendasi pemberian ijin investor dibidang industri; rekomendasi pemberian ijin dalam bidang perindustrian yang ada di desa; rekomendasi pemberian ijin HO; rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi; rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di desa; rekomendasi pemberian kredit program dada koperasi; rekomendasi pemberian ijin pembangunan sarana sosial; rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa; rekomendasi pemberian ijin IMB yang berada di jalan desa; rekomendasi perijinan pembangunan sarana olahraga tingkat desa;

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNANPertanian dan Ketahanan Pangan

a Pengembangan Kelembagaaan Petani lokalb Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;c Pemasyarakatan pupuk organik;d Pengembangan lumbung pangan;f fasilitas modal usaha tani;g membantu penyediaan benih unggul;h pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;i pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;j pemeliharaan irigasi desa;

Kehutanan dan Perkebunana pengelolaan hutan desa;b penghijauan dan , konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa yangc pelestarian hutan desa;

Perindustrian dan Perdagangana. pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam desa;b. pengelolaan pemasaran hasil industri Desa;Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengaha. pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan lkan;b pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.c Mendirikan dan Mengutakan BUMDesd Memberikan informasi pasar lokal.Tenaga Kerja dan Transmigrasi

a pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;

bpendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;

c pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;

d pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;e pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.h pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;i pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.

Kesehatana penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;b fasilitasi pengelolaan posyandu;c pengelolaan dana sehat;d pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);e penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa;f penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;g pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desah pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;i pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.

Pendidikan dan Kebudayaana Penyelenggaranya kursus-kursus ketrampilan;b penyelenggaraan pendidikan anak usia dini ( PAUD );c pendataan warga buta huruf/aksara , Putus Sekolah dan Siswa Miskin.d Bantuan Siswa Miskin

Sosiala mengeluarkan surat keterangan miskin;b Memfasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;

dmenggali, membina dan mengembangkan bermacam seni, yang upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;

e pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;Penataan Ruang

a Penataan tata ruang desaPermukiman/Perumahan

a pengaturan tata permukiman desa;b pemberian bantuan pemugaran rumah RTM;d memfasilitasi pembangunan rumah karena bencana

Pekerjaan Umuma pengelolaan dan pemanfaatan proyek Air Bersih yang ada dalam desa;b pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi Desac pengelolaan embung milik desad Perencanaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Perawatan jalan dan jembatan desa;e pengelolaan sumber daya air di desa;f memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK); ( Komunal )g fasilitasi pembangunan MCK RTMh Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desai Pembangunan dan Pemeilharaan SPAL dan Drainase Desa

Lingkungan Hidupa Pembangunan, pengelolaan dan perawatan penampungan air hujan;b pemantauan terhadap perusakan lingkungan hidup di desa;c pelarangan penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah desa.d Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa

Pariwisataa pengelolaan obyek wisata milik desa;

Pertanahana penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan;b memberikan surat keterangan hak atas tanah;c memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;d penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan.

Kependudukan dan Catatan Sipila Registrasi Penduduk dan surat keterangan kependudukan

Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakata Pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa (Poskamling dll)b pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;c pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa

Informasi dan Komunikasia pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa;b sosialisasi berbagai kebijaksanaan desac pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;d pegembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa;

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahteraa fasilitasi keiukutsertaan RTM dalam program KBb Penyuluhan KBc Fasilitasi ketrampilan produktif bagi pra keluarga sejahterad penguatan kapasitas bagi penyandang masalah sosiale fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan bagi RTM

Pemuda dan Olahraga

a pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa;

b peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga;

c penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga;

d menfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda

e pemasyarakatan olah raga;

f penyelenggaraan olahraga tingkat desa;

g pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda;

Statistik

a penyusunan profil desa

b pendataan penduduk miskin

Arsip dan Perpustakaan

a Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa;

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATA DESA

a Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

b Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa

c Fasilitasi Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Desa

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan Masyarakat dan Desaa peningkatan keswadayaan dan kegortongroyongan masyarakat desa dalam pembangunanb pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakatc pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desad peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a Pembentukan dan Fasilitasi komite perlindungan anak desa;

b Pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok perempuan

c Pemberdayaan masyarakat berbasis gender

d Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Anak

UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

PP NO.43 TAHUN 2014 yang telah diubah PP 47 2015 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

PP NO.60 TAHUN 2014 yang telah diubah PP No. 22 Tahun 2015 tentang DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN

Permendagri No.111/ 2014TtgPedoman Penyusunan

Perdes

Permendagri No.112/ 2014TtgTata Cara PILKADES

Permendes 1/ 2015TtgKewenangan

Desa

Permendes No.2/2015

TtgPedoman Musyawarah Desa

Permendagri No.114/ 2014TtgPedoman

Pembangunan DesaPermendes No.3/ 2015TtgPedoman

Pendampingan Desa

Permendes No.4/2015

TtgPedoman BUM Desa

Permendagri No.113/ 2014tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Desa

Permendes No.5/2015 tentang

Prioritas Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN

Peraturan Menteri Keuangan No.241/PMK.07/2014 tentang

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK.07/2014 tentang

Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.07/2015 tentang

Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Permendes No. 1/2016

Permendes No. 9/2016

PMK No. 245 & 49/PMK.07/2016

SKB Mendagri, Menkeu, Mendagri dan Men-Desa PDT & Transmigrasi ttg percepatan penyaluran,

pengelolaan & Penggunaan DD Thn 2015

Permendagri No. 82/2015

Permendagri No. 83/2015

Permendagri No. 84/2015

Permendagri No. 1/2016

Permendagri No. 44/2016

Permendagri No. 45/2016

Permendagri No. 46/2016

Permendagri No. 47/2016

Permendes No. 10/2016

Terima Kasih