Daftar Isi1A. Perusahaan Peseorangan atau Maatschap atau Persekutuan Perdata

1A.1.Sifat Pendirian Maatschap

2A.2.Pembagian Keuntungan dan Kerugian

3A.3.Keanggotaan Maatschap

3A.4.Pengurusan Maatschap

4A.5.Pembubaran Maatschap

4B. Persekutuan Firma

4B.1.Pendirian dan Pemilik Firma

5B.3.Hak-hak Pesero Firma

5B.4.Pembubaran dan Penyelesaian Kewajiban

6C. Persekutuan Komanditer

6C.1.Perbedaan Pesero Komanditer dan Pesero Komplementer

6C.2.Jenis Persekutuan Komanditer

7C.3.Prosedur Pendirian Persekutuan Komanditer

7C.4.Berakhirnya Persekutuan Komanditer

8D. Kesimpulan

16Daftar Referensi

A. Perusahaan Peseorangan atau Maatschap atau Persekutuan PerdataDalam literatur Belanda, maatshcap sering disebut burgerlijke maatschap atau persekutuan perdata. Menurut Pasal 1618 KUHPer, maatshcap adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh. Dilihat dari bunyi pasal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa maatschap memiliki unsur-unsur sebagai berikut:1. merupakan suatu perjanjian

2. ada perikatan antara dua orang atau lebih

3. ada pemasukan (inbreng)

4. ada tujuan untuk membagi keuntungan yang diperoleh

Unsur pemasukan (inbreng) tersebut bisa berupa sejumlah uang, barang dengan wujud tertentu, atau berupa tenaga, jasa, atau keahlian (skill). Selain itu, dalam maatshcap juga harus ada kerjasama antar para sekutu dan kerjasama antara sekutu dengan maatschap sebagai suatu kesatuan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan hukum dan hak serta kewajiban para sekutu satu sama lainnya, serta hak dan kewajiban para sekutu terhadap maatschap sebagai suatu kesatuan.

Atas kekayaan maatschap ini, ada kepemilikan bersama yang terikat dimana semua sekutu memiliki hak yang sebanding atas seluruh benda milik bersama sebagai suatu kesatuan. Atas benda milik bersama ini tidak dapat ditetapkan harta bagian masing-masing sekutu atas masing-masing benda yang menjadi bagian dari keseluruhan benda milik bersama. Dengan demikian sekutu masing-masing tidak bisa menjual atau mengalihkan benda milik maatschap tanpa persetujuan semua sekutu.

Pada maatschap, tidak ada nama bersama seperti halnya yang terjadi dalam persekutuan dengan firma. Konsekuensinya adalah masing-masing sekutu bertindak keluar (bertindak dengan pihak ketiga) atas namanya sendiri, kecuali telah diperjanjikan bahwa sekutu yang bersangkutan bertindak atas nama maatschap (seluruh sekutu), sehingga pihak ketiga tahu bahwa ia telah berhubungan dengan suatu maatschap.A.1.Sifat Pendirian MaatschapMenurut Pasal 1618 KUHPerdata, maatschap adalah persekutuan yang didirikan atas dasar perjanjian. Menurut sifatnya, perjanjian itu ada dua macam golongan, yaitu perjanjian konsensual (concensuelle overeenkomst) dan perjanjian riil (reele overeenkomst). Perjanjian mendirikan maatschap adalah perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang terjadi karena ada persetujuan kehendak dari para pihak atau ada kesepakatan sebelum ada tindakan-tindakan (penyerahan barang). Pada maatschap, jika sudah ada kata sepakat dari para sekutu untuk mendirikannya, meskipun belum ada inbreng, maka maatschap sudah dianggap ada.

Undang-undang tidak menentukan mengenai cara pendirian maatschap, sehingga perjanjian maatschap bentuknya bebas. Tetapi dalam praktek, hal ini dilakukan dengan akta otentik ataupun akta dibawah tangan. Juga tidak ada ketentuan yang mengharuskan pendaftaran dan pengumuman bagi maatschap, hal ini sesuai dengan sifat maatschap yang tidak menghendaki adanya publikasi (terang-terangkan).

Perjanjian untuk mendirikan maatschap, disamping harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Tidak dilarang oleh hukum;

b. Tidak bertentangan dengan tatasusila dan ketertiban umum; dan

c. Harus merupakan kepentingan bersama yang dikejar, yaitu keuntungan.A.2.Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Para mitra bebas untuk menentukan bagaimana keuntungan maatschap akan dibagikan diantara mereka. Menurut Pasal 1633 KUHPerdata cara membagi keuntungan dan kerugian itu sebaiknya diatur dalam perjanjian pendirian maatschap. Bila dalam perjanjian pendirian tidak diatur maka bagian tiap sekutu dihitung menurut perbandingan besarnya sumbangan modal yang dimasukkan oleh masing-masing sekutu. Sekutu yang inbreng-nya hanya berupa tenaga, maka bagian keuntungan/rugi yang diperolehnya sama dengan bagian sekutu yang memasukkan inbreng berupa uang atau barang yang paling sedikit. Menurut pasal 1634 KUHPerdata, para sekutu tidak boleh berjanji bahwa jumlah bagian mereka masing-masing dalam maatschap ditetapkan oleh salah seorang sekutu dari mereka atau orang lain. Perjanjian yang demikian harus dianggap tidak ada/tidak tertulis. Disamping itu, menurut Pasal 1635 KUHPerdata, para sekutu dilarang memperjanjian akan memberikan keuntungan saja kepada salah seorang sekutu, tetapi harus mencakup dua-duanya, yakni keuntungan (laba) dan kerugian. Bila hal itu diperjanjikan juga maka hal itu dianggap batal. Namun sebaliknya, para sekutu diperbolehkan memperjanjikan bahwa semua kerugian akan ditanggung oleh salah seorang sekutu saja.A.3.Keanggotaan MaatschapKeanggotaan suatu maatschap penekanannya diletakkan pada sifat kapasitas kepribadian (persoonlijke capaciteit) dari orang (sekutu) yang bersangkutan. Pada asasnya maatschap terikat pada kapasitas kepribadian dari masing-masing anggota, dan cara masuk-keluarnya ke dalam maatschap ditentukan secara statutair (tidak bebas). Adapun sifat kapasitas kepribadian dimaksud diutamakan, seperti: sama-sama seprofesi, ada hubungan keluarga, atau teman karib.KUHPerdata (Bab VIII) sendiri juga tidak melarang adanya maatschap antara suami-istri. Meskipun tidak dilarang, maatschap yang didirikan antara suami-istri, dimana ada kebersamaan harta kekayaan (huwelijk gemeenschap van goederen), maka maatschap demikian tidak berarti apa-apa, sebab kalau ada kebersamaan harta kekayaan (harta perkawinan), maka pada saat ada keuntungan untuk suami-istri itu tidak ada bedanya, kecuali pada saat perkawinan diadakan perjanjian pemisahan kekayaan.A.4.Pengurusan MaatschapPengangkatan pengurus Maatschap dapat dilakukan dengan dua cara (Pasal 1636), yaitu:

a. Diatur sekaligus bersama-sama dalam akta pendirian maatschap. Sekutu maatschap ini disebut sekutu statuter (gerant statutaire);

b. Diatur sesudah persekutuan perdata berdiri dengan akta khusus. Sekutu pengurus ini dinamakan sekutu mandater (gerant mandataire).

Perbedaan kedudukan hukum antara sekutu statuter dan sekutu mandater:

a. Menurut Pasal 1636 (2) KUHPerdata, selama berjalannya maatschap, sekutu statuter tidak boleh diberhentikan, kecuali atas dasar alasan-alasan menurut hukum, misalnya tidak cakap, kurang seksama (ceroboh), menderita sakit dalam waktu lama, atau keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa yang tidak memungkinkan seorang sekutu pengurus itu melaksanakan tugasnya secara baik.

b. Yang memberhentikan sekutu statuter ialah maatschap itu sendiri. Atas pemberhentian itu sekutu statuter dapat minta putusan hakim tentang soal apakah pemberhentian itu benar-benar sesuai dengan kaidah hukum. Sekutu statuter bisa minta ganti kerugian bila pemberhentian itu dipandang tidak beralasan.

c. Sekutu mandater kedudukannya sama dengan pemegang kuasa, jadi kekuasaannya dapat dicabut sewaktu-waktu atau atas permintaan sendiri.Kalau diantara para sekutu tidak ada yang dianggap cakap atau mereka tidak merasa cakap untuk menjadi pengurus, maka para sekutu dapat menetapkan orang luar yang cakap sebagai pengurus. Jadi, ada kemungkinan pengurus maatschap adalah bukan sekutu. Hal ini dapat ditetapkan dalam akta pendirian maatschap atau dalam perjanjian khusus.A.5.Pembubaran MaatschapMengenai pembubaran maatschap, Pasal 1646 KUHPer mengatur bahwa suatu maatschap hanya dapat berakhir apabila:

1 Lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan;

2 Musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan;

3 Atas kehendak semata-mata dari beberapa orang sekutu;

4 Jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit.B. Persekutuan FirmaFirma berasal dari bahasa Belanda yaitu venootschap onder firma yang berarti perserikatan dagang antara beberapa perusahaan. Menurut Undang-Undang Hukum Dagang, Firma diartikan sebagai sebuah bentuk perusahaan di bawah satu nama bersama yang didirikan dan dijalankan oleh tiap tiap perserikatan. Pasal-pasal yang mengatur persekutuan perdata ini adalah pasal 16 sampai dengan pasal 35 UU Hukum Dagang. B.1.Pendirian dan Pemilik FirmaPemilik firma terdiri dari orang-orang yang bersekutu dan masing-masing persekutuan tersebut menyerahkan kekayaan pribadi mereka sesuai dengan yang tercantum di dalam akta pendirian perseroan. Dalam hal pendiriannya, dapat dibagi menjadi tiga bagian dalam garis besar, yaitu:

a. Pembentukan

b. Pendaftaran

c. Pengumuman

Perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik. Akta ini kemudian didaftarkan dalam register yang disediakan khusus untuk hal ini, di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berada di dalam daerah hukum yang sama dengan perseroan firma tersebut. (Pasal 23 UU KUHD).

Dalam akta tersebut, para pesero firma diperbolehkan untuk hanya mendaftarkan petikan dari akta itu saja, dalam bentuk otentik. Seperti, nama, nama depan, pekerjaan dan tempat tinggal para pesero firma. Lalu, atas hal ini, para pesero diperbolehkan untuk memeriksa isi akta atau petikannya dan dapat memperoleh salinannya atas biayanya sendiri. Tanggal pendaftaran persero disesuaikan dengan tanggal/hari akta atau petikan akta tersebut dibawa ke kepaniteraan.

Setelah itu, para pesero diwajibkan untuk menyelenggarakan pengumuman dari petikan akta dalam Berita Negara. Dan selama pendaftaran serta pengumuman dalam Berita Negara ini belum terjadi, maka perseroan firma akan dianggap sama seperti perseroan umum oleh pihak ketiga untuk segala urusan. B.3.Hak-hak Pesero FirmaTiap tiap persekutuan ini memiliki hak untuk bertindak, mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, serta untuk mengikat perusahaannya itu dengan pihak ketiga dan pihak ketiga dengannya. Hal urusan tanggung jawab atas segala perikatan terhadap perseroan ditanggung oleh tiap-tiap pesero atau disebut juga dengan tanggung renteng. Begitu juga atas setiap pengeluaran uang yang dilakukan perseroan. (Pasal 18-19 UU Hukum Dagang).

B.4.Pembubaran dan Penyelesaian Kewajiban

Dalam hal adanya pembubaran suatu perseroan firma sebelum waktu yang ditentukan dalam persetujuan atau memperpanjang waktu sehabis waktu yang ditentukan serta mengadakan perubahan-perubahan dalam persetujuan semula, semua itu harus dilakukan dengan akta otentik, dan harus didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri serta diumumkan dalam Berita Negara.

Pada saat pembubaran perseroan firma tersebut, para pesero yang sebelumnya memiliki hak dalam pengurusannya, harus membereskan segala urusannya dari bekas perseroan firma itu, kecuali telah ditentukan lain dalam persetujuan. Selain itu juga, dalam hal penyelesaian tanggung jawab hutang, jika kas perseroan yang telah dibubarkan tidak mencukupi untuk membayar, maka masing-masing bekas pesero firma tersebut dapat ditarik atau dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk melunasi sisa hutang yang tidak tertutup dari kas perseroan. (Pasal 33 dan 34 UU Hukum Dagang)

Dalam hal penggunaan firma setelah adanya pembubaran, firma tersebut boleh dipakai terus oleh seorang atau lebih, jika persetujuan perseroan serta bekas pesero yang dulu dipakai namanya dalam firma itu dengan tegas mengizinkan dan memperbolehkannya. (Pasal 30 UU Hukum Dagang) C. Persekutuan KomanditerPersekutuan komanditer adalah persekutuan yang didirikan satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggumg-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain(Pasal 19 ayat KUHD). Persekutuan Komanditer dikenal dalam masyarakat dengan singkatan CV, dalam praktiknya terdapat dua pesero atau lebih. Ketentuan mengenai perseroan komanditer diatur dalam Pasal 19 s/d Pasal 21 KUHD. Perbedaan antara perseroan firma dan komanditer hanya terletak pada terdapatnya pesero pelepas uang (pesero komanditer) atau yang disebut dengan pesero diam(Sleeping Partner).

C.1.Perbedaan Pesero Komanditer dan Pesero Komplementer

Menurut Pasal 20 ayat (2) KUHD, pesero komanditer tidak boleh melakukan perbuatan pengurusan atau bekerja di dalam persekutuan, meskipun diberi kuasa. Tanggungjawab pesero komanditer terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan untuk disetor. Sedangkan pesero komplementer (kerja) berhak memasukkan modal ke dalam persekutuan, bertugas mengurus persekutuan dan bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan.

C.2.Jenis Persekutuan Komanditer

1. Persekutuan Komanditer Murni

Dalam persekutuan ini hanya terdapat pesero komanditer dan pesero komplementer yang berniat mendirikan usaha.

2. Persekutuan Komanditer Campuran

Dalam persekutuan ini, biasanya terjadi pada persekutuan firma yang sedang membutuhkan modal maka pihak yang memberikan modal otomatis menjadi pesero komanditer. Sementara pesero firma menjadi pesero komplementer.

3. Persekutuan Komanditer Bersaham

Dalam persekutuan ini,tiap pesero komanditer maupun komplementer memiliki saham yang tidak dapat diperjualbelikan dengan tujuan untuk memudahkan penarikan kembali modal yang telah disetorkan.C.3.Prosedur Pendirian Persekutuan KomanditerDalam KUHD tidak ada aturan tentang pendirian, pendaftaran dan pengumuman sehingga persekutuan komanditer dapat diadakan berdaasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat satu pihak saja (Pasal 22 KUHD). Di Indonesia, pendirian CV dibuatkan akta pendirian di notaris dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan daam Tambahan Berita Negara RI, sama dengan prosedur mendirikan persekutuan firma.C.4.Berakhirnya Persekutuan KomanditerPersekutuan Komanditer bubar karena (Pasal 1646 s/d 1652 KUH Perdata)a) hal-hal yang diatur dalam perjanjian;b) dengan musnahnya barang atau diselesaikannya usaha yang menjadi tujuan persekutuan;

c) kesepakatan para sekutu;

d) keluarnya seorang sekutu atau lebih, sehingga persekutuan hanya tinggal seorang sekutu;

e) meninggalnya seorang sekutu, sehingga persekutuan tinggal seorang sekutu;

f) kepailitan seorang atau beberapa orang sekutu, sehingga persekutuan hanya tinggal seorang sekutu;

g) seorang sekutu berada di bawah pengampunan; atau

h) putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan

i) hukum tetap.D. Kesimpulan

Hukum Dagang (Perbedaan Persekutuan Perdata, Firma, danCV)

KarakteristikPersekutuan PerdataFirmaCV

PengertianPerjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.Persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama.Persekutuan komanditer yang diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya dengan seorang atau lebih sebagai sekutu yang meminjamkannya.

Ciri-ciri dan sifat gunanya untuk mencari keuntungan cara pendirian sederhana

cara pembubarannya tidak memerlukan persyaratan formal

Cara pendirian persekutuan perdata dimulai saat ditandatanganinya akta pendirian di notaris dan selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri

- Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi.

Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin

Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya.

keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup

seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma

pendiriannya tidak memelukan akte pendirian

mudah memperoleh kredit usaha- sulit untuk menarik modal yang telah disetor modal besar karena didirikan banyak pihak mudah mendapatkan kridit pinjaman ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan relatif mudah untuk didirikan kelangsungan hidup perusahaan cv tidak menentu

Jenis dan macam-Persekutuan perdata umum/penuh : dimana para sekutu memasukkan seluruh hartanya atau bagian yang sepadan dengannya tanpa adanya suatu perincian apapun.

Persekutuan perdata Khusus : dimana para sekutu menjanjikan pemasukan benda-benda tertentu atau sebagian tenaga kerjanya.-menggunakan nama bersama (nama sekutu yang dijadikan menjadi nama perusahaan)- CV diam-diam : persekutuan komanditer yang belum menyatakan secara terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer.

CV terang-terangan : persekutuan komanditer yang telah menyatakan diri sebagai CV kepada pihak ketiga

CV dengan saham : persekutuan komanditer terang-terangan yang modalnya terdiri atas saham-saham

Tanggung Jawab -Merupakan kewajiban untuk mengganti kerugian apabila perikatan yang sudah dijanjikan tidak dilaksanakan, sehingga jika perikatan itu benar-benar tidak dilaksanakan maka sekutu yang bertanggung jawab dapat diganggu gugat untuk memenuhi prestasinya.

-pasal 1642-1645 KUHPerdata :

1.sekutu melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu tersebut harus bertanggung jawab penuh walaupun dengan alasan hubungan hukum tersebut dilakukan untuk kepentingan persekutuan.

2.perbuatan hukum menjadi mengikat sekutu lain jika ada surat kuasa dari sekutu lain, keuntungan yang didapat nyata-nyata dinikmati oleh persekutuan.

3. beberapa sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka para sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng meskipun inbreng tidak sama kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa ada erimbangan inbreng dengan pertanggungjawaban

4. apabila seorang sekutu melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga itu.-sekutu yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk menjalankan tugas pengurus ditentukan dalam AD (akta pendirian) firma

-jika belum, ditentukan, pengurus harus ditentukan dalam akta tersendiri dan didaftarkan ke Kepaniteraan PN setempat dan diumumkan dalam BNRI (supaya pihak ketiga mengetahui siapa saja yang menjadi pengurus yang berhubungan dengannya.

-semua anggota dianggap dapat dan dibolehkan bertindak keluar atas nama firma, seorang anggota dapat mengikat anggota lainnya

-semua anggota dianggap berhak untuk menerima dan mengeluarkan uang atas nama dan untuk kepentingan firma.- Tanggung jawab intern:

Sekutu komanditer

Tanggung jawab terbatas pada inbreng yang disetor.

Sekutu biasa

Tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan , meskipun sekutu tersebut merupakan sekutu yang menurut AD tidak diperkenankan berhubungan dengan pihak ketiga.

Tanggung jawab ekstern :

Sekutu komplementer yang bertanggungjawab atas hubungan dengan pihak ketiga.

BerakhirnyaPersekutuan perdata dapat berakhir karena (pasal 1646- 1651 KUHPerdata)1. Lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan.

2. Musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan.

3. Kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu.

4. Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah.

Salah seorang sekutu meningga, diletakkan di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

1. Lampaunya waktu yang diperjanjikan.

2. Pengakhiran oleh seorang sekutu.

3. Kematian salah seorang sekutu.

4. Adanya kepailitan.

5. Menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan akta pendirian, melanggar kesusilaan atau ketertiban umum berdasarkan dengan putusan hakim.

Setiap pembubaran firma memerlukan pemberesanfirma yang bubar dianggap masih tetap ada apabila masih ada hak dan kewajiban yang belum diselesaikan.

Pemberesan dilakukan oleh pemberes mereka yang ditetapkan di AD.

Jika dalam AD tidak ditentukan ,maka pemberes adalah sekutu pengurus atau dapat juga menunjuk sekutu bukan pengurus dengan suara terbanyak.

Apabila suara terbanyak tidak tercapai, maka pemberes ditetapkan oleh Pengadila Negeri.

Tugas pemberes adalah menyelesaikan semua utang firma dengan menggunakan uang kas firma.

1. Jika masih ada sisa/saldo dibagi untuk para sekutu.

2. Jika ada kekayaan berupa barag seperti pembagian warisan (pasal 1652 KUHPerdata).

Jika ada kekuranganberlaku pasal 18 KUHD.-lampaunya waktu yang diperjanjikan

-Pengakhiran oleh salah seorang sekutu

-Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah

-selesainya suatu perbuatan

-musnahnya benda yang menjadi objek persekutuan

-Kematian salah seorang sekutu

-adanya pengampuan atau kepailitan.

Unsur- Persekutuan Perdata merupakan perjanjian (kontrak)- Prestasi para pihak dengan memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan

- Tujuan untuk membagi keuntungan

- Persekutuan perdata (pasal 1618 KUHPerdata)- Menjalankan perusahaan (pasal 16 KUHD)- Menggunakan nama bersama (pasal 16 KUHD)

Tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (pasal 18 KUHD)

Cara mendirikanKonsensual(pasal 1624 KUHPerdata)

Akte Notaris : dimaksudkan untuk menghindari dari persengketaan atau perselisihan di kemudian hari mengenai tanggung jawab, pembagian hal dan kewajiban masing-masing pihak.

Firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga (pasal 22 KUHD).Akta pendirian firma harus didaftarkan di Kepaniteraan PN setempat. Setelah didaftarkan, akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara RI. Jika kewajiban mendaftarkan dan mengumumkan tidak dilakukan, maka pihak ketiga dapat menganggap firma sebagai persekutuan umum.

KUHD tidak mengatur secara khusus mengenai cara mendirikan CV.CV= firma dalam bentuk khusus, maka ketentuan pendirian firma dapat diberlakukan.

PemasukanMasing-masing sekutu diwajibkan untuk memberikan pemasukan ke dalam persekutuan (pasal 1619 KUHPerdata)Pemasukan :

Uang

Benda-benda yang layak sebagai pemasukan (kendaraan bermotor, alat perlengkapan kantor)

Tenaga kerja, baik secara fisik maupun pikiran

Pasal1619 KUHPerdata1. Uang

2. Barang

3. Tenaga/kerajinan

1. Uang2. Barang

3. Skill

Pengurusan -Pembebanan kepengurusan persekutuan perdata dilakukan dengan cara :1. Diatur sekaligus bersama dengan akta pendirian persekutuan perdatasekutu statuter

2. Diatur dengan akta tersendiri sesudah pendirian persekutuansekutu mandater

Sekutu statuter tidak dapat diberhentikan, kecuali atas dasar alasan-alasan berdasar hukum

Sekutu mandater kedudukannya sama dengan seorang pemegang kuasa yang kuasanya dapat dicabut sewaktu-waktu. Dapat meminta kekuasaanya dicabut.

Ada yang ditunjuk dalam Anggaran Dasar dan ada yang tidak didasarkan pada pengangkatan.Sekutu bertanggung jawab atas semua kerugian yang didasarkan atas inbreng

Pembagian Keuntungan dan Kerugian- Cara pembagian keuntungan dan kerugian sebaiknya ditentukan dalam perjanjian pendirian persekutuan dengan ketentuan tidak boleh memberikan seluruh keuntungan hanya kepada salah seorang sekutu saja. Dapat diperjanjikan bahwa seluruh kerugian hanya akan ditanggung oleh salah seorang sekutu saja.

Jika tidak diatur sebelumnya, maka ditentukan bahwa pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan asas keseimbangan (seimbang dengan inbreng)

Asas keseimbangan dibatasi dengan ketentuan bahwa pemasukan berupa tenaga kerja hanya dipersamakan dengan pemasukan uang atau benda terkecil.1. Kesepakatan anggaran dasar

2. Berimbang

Daftar Referensi

http://pengetahuanoke.blogspot.com/2013/04/persekutuan-perdata-maatschap.html http://www.hukum123.com/persekutuan-komanditer-cv/ http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17820/sekelumit-tentang- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan

KUHP KUHD Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM. Naskah Akademik RUU tentang Persekutuan Perdata Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer. Jakarta. (2013).

6