Persekutuan ak dl 1
-
Upload
meiwahyuni -
Category
Education
-
view
8.441 -
download
3
description
Transcript of Persekutuan ak dl 1
MODUL 1
PEMBENTUKAN, PEMBAGIAN LABA-RUGI, DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEKUTUAN
Kegiatan Belajar 1: Pembentukan Persekutuan
Rangkuman
1. Pengertian persekutuan ditinjau dari hukum adalah kumpulan dua atau lebih subjek hukum untuk
bergabung bersama-sama.
2. Bentuk Persekutuan sebagai entitas usaha ada dua macam yaitu berbadan hukum dan tidak
berbadan hukum. Persyaratan pendirian persekutuan berdasarkan kitab Undang-undang Hukum
Perdata Pasal 1320.
3. Bentuk Persekutuan tidak berbadan hukum, yaitu firma dan persekutuan komanditer. Firma lebih
bersifat kekeluargaan karena tanggung jawab setiap sekutu tidak terbatas (unlimited labilities).
Sedangkan persekutuan komanditer adalah firma dengan salah satu sekutunya sebagai sekutu
komanditer karena tanggung jawab terbatas (unlimited labilities) dan bisa diwujudkan dalam
bentuk saham.
4. Pengertian persekutuan ditinjau dari substansial. Adanya kesepakatan bergabungnya dua pihak
atau lebih dengan tanggung jawab yang dipikul oleh masing-masing sekutu secara penuh dan
tidak terbatas hanya pada modal penyertaannya saja. Walau tanggung jawab sekutu tidak terbatas,
namun persekutuan merupakan satu entitas ekonomi yang sama dengan bentuk usaha lainnya.
5. Sifat-sifat persekutuan sebagai berikut mempunyai umur terbatas/ limited life, mempunyai
tanggung jawab yang tak terbatas/unlimited labilities, mutual agency, memiliki bentuk yang
sederhana, pemilikan harta bersama, dan partisipasi dalam pembagian laba.
6. Hubungan ekonomis antara persekutuan dan para sekutu ditampung dalam tiga rekening, yaitu
rekening modal, rekening prive, serta rekening utang dan piutang kepada sekutu.
7. Investasi sekutu saat pembentukan persekutuan dilakukan dalam bentuk tunai atau berupa kas dan
aktiva bukan kas. Investasi dalam bentuk bukan kas sebaiknya dinilai sebesar fair values.
8. Perlakuan terhadap kemampuan lebih yang memiliki sekutu ada dua pendekatan, yaitu metode
bonus dan metode goodwill.
9. Acap kali selisih antara pengorbanan untuk investasi dengan nilai penyertaan merupakan
unidentifiable assets dengan perlakuan sebagai goodwill atau bonus.
10. Harus dibedakan antara mutasi modal penyertaan dengan utang/ piutang sekutu. Utang/piutang
sekutu tidak secara otomatis dikonversikan pada modal penyertaan, kecuali atas persetujuan
sekutu.
11. Perkiraan prive tidak harus ditutup pada modal penyertaan terutama pada sekutu yang membagi
laba didasarkan pada saldo modal. Offsetting prive ke modal penyertaan harus sepersetujuan para
sekutu.
Kegiatan Belajar 2: Pembagian Laba-Rugi dan Laporan Keuangan Persekutuan
Rangkuman
1. Laba rugi yang dihasilkan adalah hak atau beban masing-masing sekutu dengan jumlah yang
tergantung pada kesepakatan. Walau banyak yang mengaitkan dengan saldo modal, tetapi
pembagian laba rugi tidak harus didasarkan pada besarnya modal. Pembagian laba rugi
didasarkan pada rasio tertentu, saldo modal, perhitungan bonus, perhitungan jumlah tetap, dan
perhitungan bunga penyertaan.
2. Pembagian laba rugi didasarkan pada rasio tertentu. Termasuk dalam kategori ini adalah
pembagian didasarkan pada original capital (saldo modal saat didirikannya persekutuan) karena
jumlahnya tidak berubah.
3. Pembagian laba rugi didasarkan pada saldo modal. Banyak pihak yang mendukung dasar ini
karena saldo modal yang tersisa merupakan investasi sekutu pada persekutuan hingga return
berupa pembagian laba rugi juga layak dikaitkan dengan saldo modal.
4. Pembagian laba rugi dengan memperhitungkan bonus. Dasar ini berpeluang untuk mendorong
sekutu lebih berprestasi karena adanya reward.
5. Pembagian laba rugi dengan memperhitungkan bagian jumlah tetap. Dasar ini memberikan
jaminan pembayaran dalam jumlah tetap. Banyak pihak yang menyebut dasar ini dengan
pembagian laba rugi didasarkan pada gaji. Namun, substansinya adalah jumlah yang tetap
tersebut karena gaji sudah masuk dalam unsur biaya operasi dan laba rugi dibagi sudah bersih dari
unsur gaji.
6. Pembagian laba rugi dengan memperhitungkan bunga penyertaan. Hampir sama dengan dasar
modal rata-rata karena memberikan penghargaan pada waktu. Namun, dasar ini mengandung
fixed atas tarifnya bukan jumlahnya.
7. Laporan keuangan persekutuan terdiri dari laporan perhitungan laba rugi, laporan perubahan
modal, dan neraca. Laporan perhitungan laba rugi secara eksplisit menunjukkan porsi laba
masing-masing sekutu. Laporan perubahan modal secara eksplisit menyajikan laporan perubahan
modal masing-masing sekutu. Neraca adalah struktur modal yang secara eksplisit harus
menunjukkan porsi ekuitas masing-masing sekutu.
Daftar Pustaka
Baker Richard E, Lembke Valdean C, and King Thomas E. (2005). Advance Financial Accounting. 6th
ed. New York. NY.: McGrawhill.
Beams Floyd A, Anthony Joseph H, Clement Robin P, and Lowensohn Suzanne H. (2002). Advanced
Accounting. 7th Edition. Upper Saddle River. NJ.: Prentice Hall.
Drebin Allan. R. (2000). Advanced Accounting. 5th Edition. South Western
Haried, Andrew A. Imdieke, and Smith. (1994). Advanced Accounting. 6th Edition. John Wiley &
Sons, Inc.
L. Suparwoto. (1991). Akuntansi Keuangan Lanjutan Bagian 1. Yogyakarta: BPFE.
Ikatan Akuntan Indonesia. (2004). Standar Akuntansi Keuangan. per 1 Oktober 2004. Salemba Empat.
MODUL 2
PEMBUBARAN KARENA PERUBAHAN SEKUTU DAN LIKUIDASI
Kegiatan Belajar 1: Pembubaran Persekutuan karena Perubahan Sekutu
Rangkuman
1. Dari tinjauan hukum (legal), bertambahnya sekutu baru pada dasarnya akan membubarkan
persekutuan yang sudah ada sebagai satu entitas hukum (partnership dissolution) untuk kemudian
didirikan persekutuan yang baru.
2. Dari tinjauan substantif tidak pernah ada pembubaran karena sebagai satu entitas ekonomi,
perusahaan tersebut masih terus menjalankan usahanya.
3. Penambahan sekutu baru tersebut harus disertai dengan penyusunan neraca untuk mengetahui
posisi penyertaan/pemilikan masing-masing sekutu dan disusun pula neraca persekutuan yang
baru.
4. Bertambahnya sekutu baru bisa dilakukan melalui cara pembelian sebagian atau seluruh
penyertaan seorang atau beberapa orang sekutu. Pembelian ini bukan transaksi perusahaan, tetapi
merupakan transaksi pribadi antara sekutu baru dengan sekutu yang akan digantikan. Dengan
demikian, apabila terjadi ketidaksamaan antara jumlah pembayaran dengan nilai pemilikan bukan
merupakan keuntungan persekutuan, tetapi merupakan keuntungan atau kerugian pribadi sekutu.
5. Pada transaksi pembelian, jumlah ekuitas tidak bertambah yang dicatat di dalam transaksi ini
adalah susunan sekutu.
6. Bertambahnya sekutu juga bisa dilakukan melalui cara investasi sekutu baru, bukan
menggantikan pemilikan sekutu yang sudah ada. Persoalan yang timbul adalah adanya
kemungkinan ketidaksamaan antara jumlah yang diinvestasikan dan diterima olah persekutuan
dengan saldo modal yang akan diakui.
7. Selisih antara jumlah investasi dengan bagian pemilikan bisa diakui sebagai bonus atau dilakukan
penyesuaian terhadap aktiva dan kewajiban. Namun, apabila seluruh aktiva dan kewajiban telah
dinilai sebesar nilai wajar, selisih tersebut diakui sebagai goodwill. Bonus dan goodwill tersebut
bisa diberikan pada sekutu lama dan juga bisa diberikan pada sekutu baru, tergantung pada
transaksinya.
8. Dari tinjauan hukum (legal), berkurangnya sekutu baru pada dasarnya akan membubarkan
persekutuan yang sudah ada sebagai satu entitas hukum (partnership dissolution) untuk kemudian
didirikan persekutuan yang baru.
9. Dari tinjauan substantif tidak pernah ada pembubaran karena sebagai satu entitas ekonomi,
perusahaan tersebut masih terus menjalankan usahanya.
10. Berkurangnya sekutu baru tersebut harus disertai dengan penyusunan neraca untuk mengetahui
posisi penyertaan/pemilikan masing-masing sekutu dan disusun pula neraca persekutuan yang
baru.
11. Persoalan akan timbul manakala terjadi selisih antara jumlah yang akan diberikan pada sekutu
yang mengundurkan diri dengan saldo modal yang akan diakui.
12. Selisih antara jumlah yang akan diberikan pada sekutu yang mengundurkan diri dengan saldo
modal bisa diakui sebagai bonus atau dilakukan penyesuaian terhadap aktiva dan kewajiban.
Namun, apabila seluruh aktiva dan kewajiban telah dinilai sebesar nilai wajar, selisih tersebut
diakui sebagai goodwill. Bonus dan goodwill tersebut bisa diberikan pada sekutu lama dan juga
bisa diberikan pada sekutu baru, tergantung pada transaksinya
Kegiatan Belajar 2: Likuidasi persekutuan
Rangkuman
1. Likuidasi persekutuan mencakup konversi aktiva bukan kas menjadi kas, pengakuan untung dan
rugi selama masa likuidasi, pembayaran kewajiban, dan distribusi kas kepada sekutu pada saat
berakhirnya usaha.
2. Laporan keuangan utama untuk likuidasi persekutuan ialah laporan likuidasi persekutuan yang
meringkas seluruh transaksi dan peristiwa finansial selama masa likuidasi. Laporan ini juga
digunakan sebagai dokumen resmi untuk likuidasi yang dilakukan melalui pengadilan.
3. Likuidasi sederhana mengacu pada konversi seluruh aktiva menjadi kas sebelum distribusi
dilakukan kepada sekutu.
4. Ketika persekutuan dilikuidasi dengan pendistribusian bertahap kepada sekutu, kas
didistribusikan kepada sekutu setelah kewajiban dibayar, tetapi sebelum untung ataupun rugi
likuidasi diakui.
5. Untuk mencegah pembayaran yang berlebihan kepada sekutu, jumlah kas yang didistribusikan
dihitung dengan dua asumsi yaitu seluruh sekutu secara pribadi tidak likui dan seluruh aktiva
bukan kas rugi. Dengan asumsi ini ada dua pendekatan utama untuk menghitung jumlah
pembayaran aman kepada sekutu pada tiap tahap distribusi. Pendekatan pertama ialah
menyiapkan skedul pembayaran aman untuk setiap tahap distribusi dan pendekatan kedua adalah
menyiapkan rencana distribusi kas yang digunakan selama proses likuidasi.
Daftar Pustaka
Baker Richard E, Lembke Valdean C, and King Thomas E. (2005). Advance Financial Accounting. 6th
ed. New York. NY.: McGrawhill.
Beams Floyd A, Anthony Joseph H, Clement Robin P, and Lowensohn Suzanne H. (2002). Advanced
Accounting. 7th Edition. Upper Saddle River. NJ.: Prentice Hall.
Drebin Allan. R. (2000). Advanced Accounting. 5th Edition. South Western
Haried, Andrew A. Imdieke, and Smith. (1994). Advanced Accounting. 6th Edition. John Wiley &
Sons, Inc.
L. Suparwoto. (1991). Akuntansi Keuangan Lanjutan Bagian 1. Yogyakarta: BPFE.
Ikatan Akuntan Indonesia. (2004). Standar Akuntansi Keuangan. per 1 Oktober 2004. Salemba Empat.
MODUL 3
PENGEMBANGAN PERSEKUTUAN
Kegiatan Belajar 1: Perubahan Persekutuan menjadi Perseroan Terbatas
Rangkuman
1. Perubahan usaha dari bentuk persekutuan menjadi perseroan terbatas bila ditinjau dari sisi legal
(hukum) pada dasarnya telah membubarkan entitas hukum persekutuan dalam bentuk perusahaan
perorangan (single proprietorship) dan membentuk entitas hukum baru berupa perseroan terbatas
yang berbadan hukum. Sedang ditinjau dari sisi substantif, seakan tidak terjadi pembubaran
karena perusahaan tersebut berjalan terus dan hanya berganti struktur modalnya.
2. Pencatatan yang harus dibuat sehubungan dengan perubahan persekutuan menjadi perseroan
terbatas, dapat memilih satu di antara dua metode, yaitu perseroan terbatas meneruskan buku-
buku persekutuan atau perseroan terbatas menggunakan buku-buku baru.
Kegiatan Belajar 2: Kerja Sama Patungan (Joint Venture)
Rangkuman
1. Perusahaan patungan merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih, masing-masing sebagai
venturer sampai batas waktu tertentu. Perbedaan yang pokok antara joint venture dengan
persekutuan adalah umur joint venture lebih pendek dibandingkan umur persekutuan. Anggota
joint venture (venture/partner/sekutu) dapat berupa perseorangan, persekutuan, perseroan terbatas
dan sebagainya. Salah satu sekutu bertindak sebagai manajer (managing partner).
2. Akuntansi yang diselenggarakan oleh joint venture ini pada dasarnya sama dengan akuntansi yang
diselenggarakan oleh persekutuan. Model akuntansi yang bisa diterapkan pada perusahaan
patungan, yaitu akuntansi untuk kerja sama patungan diselenggarakan terpisah dan tidak terpisah.
3. Pada metode akuntansi terpisah, joint venture menyelenggarakan akuntansi secara tersendiri.
Dalam metode ini masing-masing sekutu hanya akan mencatat investasi sendiri saja. Jadi, para
sekutu hanya akan mencatat apabila haknya berubah. Metode ini biasanya dipakai oleh joint
venture yang umurnya relatif panjang.
4. Pada metode akuntansi tidak terpisah, joint venture tidak menyelenggarakan akuntansi secara
tersendiri. Akuntansi terhadap joint venture diselenggarakan oleh masing-masing sekutu (partner),
yaitu managing partner dan non-managing partner.
5. Beberapa bentuk pengembangan kerja sama patungan adalah kerja sama operasi (KSO),
pengendalian bersama operasi dan pengendalian bersama aset.
6. Kerja sama operasi dilakukan melalui kontrak perjanjian (contractual agreement) antara dua atau
beberapa pihak dengan kesepakatan untuk melakukan usaha bersama dengan menggunakan aset
dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama-sama menanggung risiko atas usaha
tersebut.
7. Pengendalian bersama operasi terbentuk atas kesepakatan dua atau lebih venturer untuk
menggabungkan operasi, sumber daya dan keahlian mereka dalam rangka memproduksi,
memasarkan dan mendistribusikan bersama suatu produk atau jasa tertentu yang menimbulkan
pengendalian bersama.
8. Pengendalian bersama aset terbentuk atas kesepakatan dua atau lebih venturer melakukan
pengendalian bersama dan kepemilikan bersama atas satu atau lebih aset yang diserahkan oleh
mereka atau dibeli untuk digunakan dalam kegiatan joint venture.
Daftar Pustaka
Baker Richard E, Lembke Valdean C, and King Thomas E. (2005). Advance Financial Accounting. 6th
ed. New York. NY.: McGrawhill.
Beams Floyd A, Anthony Joseph H, Clement Robin P, and Lowensohn Suzanne H. (2002). Advanced
Accounting. 7th Edition. Upper Saddle River. NJ.: Prentice Hall.
Drebin Allan. R. (2000). Advanced Accounting. 5th Edition. South Western.
Haried, Andrew A. Imdieke, and Smith. (1994). Advanced Accounting. 6th Edition. John Wiley &
Sons, Inc.
L. Suparwoto. (1991). Akuntansi Keuangan Lanjutan Bagian 1. Yogyakarta: BPFE.
Ikatan Akuntan Indonesia. (2004). Standar Akuntansi Keuangan. per 1 Oktober 2004. Salemba Empat.
MODUL 4
LIKUIDASI PERSEROAN, KUASI REORGANISASI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG-
PIUTANG BERMASALAH
Kegiatan Belajar 1: Akuntansi Likuidasi Perseroan
Rangkuman
1. Likuidasi merupakan kegiatan untuk membubarkan perusahaan sebagai entitas hukum dan
sebagai entitas ekonomi. Pada perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat
Umum Luar Biasa Pemegang Saham, para pemegang saham sebagai lembaga tertinggi
menetapkan status likuidasi dan pihak-pihak yang akan melaksanakan proses likuidasi.
2. Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh tim likuidasi antara lain adalah inventarisasi kembali
semua aktiva dan kewajiban perusahaan terlikuidasi, menyusun neraca perusahaan terlikuidasi,
penilaian kembali aktiva dan kewajiban perusahaan terlikuidasi sebesar nilai yang diharapkan bisa
direalisasikan, penjualan aktiva bukan kas, penyusunan Laporan Kondisi Keuangan saat likuidasi,
penyelenggaraan pembukuan likuidasi dan pembayaran kepada kreditor sesuai dengan hak
prioritas.
3. Kewajiban tim likuidasi di antaranya membuat laporan kondisi keuangan saat likuidasi yang
berisi nilai yang diharapkan dapat direalisasi pada proses likuidasi.
4. Kegiatan akuntansi diselenggarakan oleh tim likuidasi sebagai media pertanggungjawaban
keuangan perusahaan terlikuidasi. Terdapat dua kegiatan akuntansi, yaitu pertama pada saat
likuidasi belum selesai, kegiatan ini dimulai dari penyusunan laporan posisi keuangan berupa
neraca awal, yaitu posisi harta, kewajiban, dan ekuitas melalui jurnal pembukaan, jurnal transaksi,
buku besar, dan laporan keuangan (laporan penerimaan dan pengeluaran kas, laporan perubahan
ekuitas harta pailit, neraca, laporan likuidasi). Kegiatan kedua pada saat likuidasi berakhir,
kegiatan ini dimulai dari penyusunan laporan posisi keuangan berupa neraca awal melalui jurnal
pembukaan, jurnal transaksi, buku besar, dan pelunasan kewajiban pada kreditor.
Kegiatan Belajar 2: Kuasi Reorganisasi dan Restrukturisasi Utang- Piutang Bermasalah
Rangkuman
1. Pada PSAK Nomor 21 paragraf 43, reorganisasi kuasi adalah kegiatan mereorganisasi struktur
ekuitas umumnya, saldo laba khususnya.
2. Pada PSAK Nomor 51, kuasi reorganisasi adalah reorganisasi, tanpa melalui reorganisasi secara
hukum yang dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar
dan mengeliminasi saldo defisit. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan untuk
melakukan kuasi reorganisasi adalah perusahaan mengalami defisit dalam jumlah yang material,
perusahaan harus memiliki status kelancaran usaha dan memiliki prospek yang baik pada saat
kuasi reorganisasi dilakukan, perusahaan tidak sedang menghadapi permohonan kepailitan, tidak
bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan saldo ekuitas sesudah kuasi
reorganisasi harus positif.
3. Aktiva dan kewajiban harus dinilai kembali dengan nilai wajar yang ditentukan sesuai dengan
nilai pasar (fair market value) terkait pada pendekatan pasar (market approach). Apabila tidak
tersedia, dengan estimasi nilai wajar berdasar informasi tersedia. Teknik penilaian harga wajar
antara lain, nilai sekarang (present value) adalah income approach, model penentuan harga opsi
(option pricing models), model penentuan harga matriks (matrix pricing), analisis fundamental
(fundamental analysis).
4. Pada PSAK Nomor 54, piutang atau utang yang termasuk dalam restrukturisasi utang-piutang
bermasalah umumnya terjadi sebagai akibat dari pemberian pinjaman atau peminjaman kas,
investasi dalam efek utang piutang (debt securities) yang sebelumnya diterbitkan atau pembelian
atau penjualan barang dan jasa secara kredit.
Daftar Pustaka
Baker Richard E, Lembke Valdean C, and King Thomas E. (2005). Advance Financial Accounting. 6 th
Edition. New York. NY.: McGrawhill.
Beams Floyd A, Anthony Joseph H, Clement Robin P, and Lowensohn Suzanne H. (2002). Advanced
Accounting. 7th Edition. Upper Saddle River. NJ.: Prentice Hall.
Jan Hoesada. (2004). Akuntansi Kuasi Reorganisasi. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia dan Raya
Indonesia.
Ikatan Akuntan Indonesia. (2004). Standar Akuntansi Keuangan. per 1 Oktober 2004. Salemba Empat
MODUL 5
PENJUALAN ANGSURAN
Kegiatan Belajar 1: Metode Pengakuan Laba Kotor pada Penjualan Angsuran
Rangkuman
1. Penjualan angsuran yaitu penjualan barang dagangan atau jasa yang dilaksanakan dengan
perjanjian di mana pembayaran dilakukan secara bertahap atau berangsur.
2. Pengakuan atau perhitungan laba kotor (hasil penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan)
dalam penjualan angsuran pada praktiknya dapat dilakukan dengan dua metode sebagai berikut,
yaitu metode pengakuan laba kotor pada saat terjadinya penjualan angsuran dan metode
pengakuan laba kotor sejalan dengan realisasi penerimaan kas.
3. Pada metode pengakuan laba kotor pada saat terjadinya penjualan angsuran ini, laba akan diakui
bersamaan dengan saat terjadinya pengakuan pendapatan/penjualan, seperti penjualan tunai dan
penjualan kredit pada umumnya.
4. Pada metode pengakuan laba kotor sejalan dengan realisasi penerimaan kas ini, laba tidak akan
diakui seluruhnya pada saat terjadinya transaksi penjualan angsuran, namun diakui sepanjang
kontrak penjualan masih efektif.
Kegiatan Belajar 2: Pencatatan Akuntansi pada Penjualan Angsuran
Rangkuman
1. Sistem pencatatan persediaan yang digunakan oleh suatu perusahaan berbeda-beda sehingga
menyebabkan perbedaan dalam pencatatan akuntansi pada penjualan angsuran, yang terdiri dari
balans permanen (permanen system) dan periodik atau fisik (physical system).
2. Sesuai dengan sifatnya, metode perpetual digunakan pada kebanyakan perusahaan retailer dengan
frekuensi terjadinya transaksinya tinggi dan harga jual per unit relatif lebih rendah. Di samping
itu, pada penjualan retail ini juga sulit untuk mengidentifikasikan hubungan antara suatu
penjualan dengan harga pokok produknya yang sering berubah-ubah sehingga sulit pula untuk
mengidentifikasikan laba kotor atas suatu transaksi penjualan tertentu. Laba kotor hanya bisa
dihitung pada akhir tahun dan karenanya laba kotor hanya bisa diidentifikasikan menurut
tahunnya saja.
3. Penjualan angsuran dengan metode fisik banyak dilakukan pada penjualan properti, kendaraan
bermotor atau biasanya pada penjualan produk lain yang harga jualnya relatif besar dan tidak
bersifat retail.
4. Kegagalan pelunasan piutang merupakan risiko yang berpotensi tinggi pada penjualan angsuran
karena lamanya waktu penyelesaian kontrak penjualan itu sendiri. Risiko tersebut apabila terjadi
merupakan suatu kerugian yang selayaknya harus dihadapkan dengan pendapatan yang terjadi
atas penjualan yang menghasilkan risiko tersebut.
Daftar Pustaka
MODUL 6
PENJUALAN KONSINYASI
Kegiatan Belajar 1: Prosedur Umum dalam Akuntansi Penjualan Konsinyasi
Rangkuman
Ada dua pihak yang terlibat di dalam kerja sama penjualan konsinyasi, yaitu pengamanat
dan komisioner. Bagi pengamanat, kerja sama konsinyasi menguntungkan antara lain karena
bertambah luasnya cakupan layanan penjualan dan bisa melakukan pengendalian harga.
Sedangkan bagi komisioner, kerja sama konsinyasi menguntungkan antara lain karena
adanya pengurangan risiko pemilikan persediaan dan pengurangan kebutuhan modal kerja.
Berpindahnya persediaan dari pengamanat kepada komisioner bukan merupakan transaksi
penjualan dan karenanya pengamanat masih belum layak mengakui pengiriman tersebut
sebagai penjualan. Demikian pula pada komisioner masih belum layak untuk mengakui
penerimaan kiriman persediaan dari pengamanat sebagai pembelian.
Oleh karena pengamanat bisa melakukan penjualan dengan cara konsinyasi maupun
penjualan dengan cara lain, dimungkinkan pengamanat memisahkan catatan penjualan
konsinyasi dengan penjualan lainnya dan dimungkinkan pula tidak memisahkan catatan
penjualan konsinyasi dengan penjualan lainnya. Demikian pula pada komisioner, bisa
melakukan pengadaan persediaan dengan cara pembelian konsinyasi dan bisa pula
melakukan pembelian langsung dari pihak lainnya, sehingga dimungkinkan memisahkan
catatan pembelian konsinyasi dengan pembelian lainnya dan dimungkinkan pula tidak
memisahkan catatan pembelian konsinyasi dengan pembelian lainnya. Apabila komisioner
memisahkan catatan pembelian konsinyasi dari pembelian lainnya, tidak akan melakukan
jurnal atas penerimaan kiriman dari pengamanat dan akan mengakui pembelian pada saat
penjualan direalisasikan.
Kegiatan Belajar 2: Masalah-masalah Lain Penjualan Konsinyasi
Rangkuman
Perkiraan uang muka pada buku pengamanat dan komisioner dapat dikompensasi sebesar
barang yang terjual ditambah retur barang konsinyasi, pada saat laporan penjualan barang
konsinyasi dibuat dan dikirimkan oleh komisioner.
Pencatatan beban yang dibebankan atas retur barang, pada buku pengamanat dengan
mendebit perkiraan beban yang bersangkutan dan mengkredit perkiraan konsinyasi keluar.
Pada buku komisioner tidak perlu dilakukan jurnal atas retur barang konsinyasi.
Pada akhir tahun harus dilakukan perhitungan beban-beban yang melekat pada persediaan
konsinyasi yang masih belum laku dijual oleh komisioner. Beban-beban persediaan
konsinyasi yang masih belum laku dijual oleh komisioner terdiri dari harga pokok
persediaan yang dikirimkan ditambah dengan beban-beban yang bersifat inventoriable,
misalnya beban angkutan sebesar proporsional dengan jumlah unit yang tersisa. Untuk
keperluan tersebut akan dilakukan perhitungan alokasi beban atas persediaan yang masih
belum laku dijual oleh komisioner.
Daftar Pustaka
Baker Richard E, Lembke Valdean C, and King Thomas E. (2005). Advance Financial
Accounting. 6 th Edition. New York. NY.: McGrawhill.
Beams Floyd A, Anthony Joseph H, Clement Robin P, and Lowensohn Suzanne H. (2002).
Advanced Accounting. 7th Edition. Upper Saddle River. NJ.: Prentice Hall.
Drebin Allan R. (2000). Advanced Accounting. 5th Edition. South Western
Haried Andrew A., Imdieke, and Smith. (1994). Advanced Accounting. 6th Edition. John
Wiley & Sons, Inc.
Ikatan Akuntan Indonesia. (2004). Standar Akuntansi Keuangan. per 1 Oktober 2004.
Salemba Empat.
Utoyo Widayat. (1993). Akuntansi Keuangan Lanjutan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia.
MODUL 7
VALUTA ASING
Kegiatan Belajar 1: Transaksi Dalam Mata Uang Asing
Rangkuman
Standar akuntansi yang berlaku di Amerika untuk transaksi mata uang asing dan laporan
keuangan adalah FASB Statement Nomor 52 yang menyajikan konsep mata uang
fungsional. Mata uang fungsional dari sebuah entitas adalah mata uang yang berlaku di
lingkungan primer di mana entitas tersebut beroperasi.
Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia untuk transaksi mata uang asing adalah PSAK
Pernyataan Nomor 10. Sedangkan mata uang fungsional diatur dalam PSAK yang masih
dalam status Exposure draft.
Transaksi mata uang asing adalah transaksi yang dinyatakan dalam mata uang selain mata
uang fungsional dari entitas yang bersangkutan.
Operasi hedging atau kontrak lindung nilai adalah kontrak penjualan atau pembelian mata
uang asing untuk menghindari risiko memegang utang dan piutang dalam mata uang asing.
Kontrak berjangka, yaitu transaksi pertukaran dua valuta asing melalui pembelian tunai
dengan penjualan kembali secara berjangka atau penjualan tunai dengan pembelian kembali
secara berjangka.
Kegiatan Belajar 2: Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing
Rangkuman
Translasi adalah menyatakan pengukuran mata uang fungsional dalam mata uang pelaporan.
Adapun tujuan dari pengukuran kembali adalah untuk mendapatkan hasil yang sama seakan-
akan pembukuannya dilakukan dengan mata uang fungsional.
Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia untuk translasi laporan keuangan dalam mata
uang asing adalah PSAK No. 11.
Prinsip akuntansi translasi laporan keuangan berkaitan dengan harga perolehan atau beban
penyusutan aktiva tetap berwujud akan dijabarkan menggunakan kurs tanggal transaksi atau
apabila aktiva tetap dinilai dengan wajar akan menggunakan kurs pada tanggal penilaian;
biaya persediaan akan dijabarkan dengan menggunakan kurs pada saat biaya terjadi; jumlah
yang dapat dipulihkan atau nilai yang dapat direalisasikan dari suatu aktiva dijabarkan
dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat penilaian; menggunakan kurs rata-rata;
perusahaan harus mengungkapkan: beda nilai tukar bersih yang diklasifikasikan dalam
kelompok ekuitas sebagai suatu unsur yang terpisah dan rekonsiliasi beda nilai tukar
tersebut pada awal dan akhir periode, perubahan dalam mata uang pelaporan, perubahan
dalam klasifikasi suatu kegiatan usaha, serta dampak atas pos-pos moneter mata uang asing
Daftar Pustaka
Baker Richard E, Lembke Valdean C, and King Thomas E. (2005). Advance Financial
Accounting. 6 th Edition. New York. NY.: McGrawhill.
Beams Floyd A, Anthony Joseph H, Clement Robin P, and Lowensohn Suzanne H. (2002).
Advanced Accounting. 7th Edition. Upper Saddle River. NJ.: Prentice Hall.
Federick D.S. Choi, Gary K Meek. International Accounting. 5th Edition. Prentice Hall.
Drebin Allan R. (2000). Advanced Accounting. 5th Edition. South Western.
Haried Andrew A., Imdieke, and Smith. (1994). Advanced Accounting. 6 th Edition. John
Wiley & Sons, Inc.
Ikatan Akuntan Indonesia. (2004). Standar Akuntansi Keuangan. per 1 Oktober 2004.
Salemba Empat.
MODUL 8
HUBUNGAN KANTOR PUSAT DENGAN KANTOR CABANG
Kegiatan Belajar 1: Transaksi Umum Hubungan Kantor Pusat dengan Kantor Cabang
Rangkuman
Dalam tinjauan hukum, kantor pusat dan kantor cabang bukanlah entitas yang berdiri sendiri
karena masih dalam satu entitas perseroan. Namun, dalam tinjauan substantif, masing-
masing dianggap sebagai entitas.
Sebagaimana umumnya, kantor pusat dan kantor cabang sebagai suatu entitas akan
menyusun dan menyajikan laporan keuangan masing-masing dan karenanya akan
menyelenggarakan kegiatan akuntansi pada masing-masing entitas ekonomi tersebut.
Ada beberapa akun yang mewakili hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang.
Kantor pusat akan memelihara beberapa akun, antara lain akun kantor cabang, akun
pengiriman persediaan ke kantor cabang dan kantor cabang akan memelihara beberapa akun,
antara lain akun kantor pusat dan akun pengiriman persediaan dari kantor pusat.
Teknik akuntansi untuk mencatat transaksi hubungan antarkantor cabang dilakukan dengan
menganggap kantor cabang melakukan transaksinya dengan kantor pusat.
Laba-rugi yang terjadi atas transaksi hubungan antarkantor cabang menjadi beban bagai
kantor pusat.
Terhadap pengiriman persediaan yang difaktur di atas harga perolehannya, selisih di
antaranya akan ditampung di dalam akun laba belum direalisasi.
Laba belum direalisasi tersebut pada akhir tahun akan disesuaikan dengan saldo persediaan
yang tersisa.
Oleh karena kantor pusat dan kantor cabang secara legal merupakan satu entitas, laporan
keuangan keduanya akan digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasi sebagai laporan
keuangan perusahaan.
Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi akan dijumlahkan seluruh aktiva dan
kewajiban dan akan dilakukan eliminasi atas akun-akun timbal-balik (reciprocal).
Kegiatan Belajar 2: Hubungan Kantor Pusat dengan Kantor Cabang Luar Negeri
Rangkuman
Kantor pusat dan kantor cabang luar negeri masing-masing akan mencatat transaksinya
didasarkan pada mata uang fungsionalnya masing-masing.
Pada akhir tahun dilakukan translasi laporan keuangan kantor cabang menjadi laporan
keuangan translasi dengan menggunakan mata uang domestik, yaitu mata uang yang
digunakan oleh kantor pusat sebagai dasar pencatatan transaksi dan pelaporan keuangannya.
Laporan keuangan kantor pusat dan laporan keuangan translasi kantor cabang
dikonsolidasikan untuk dihasilkan laporan keuangan konsolidasi sebagai laporan keuangan
perusahaan.
Pada saat penggabungan laporan keuangan tersebut akan dilakukan eliminasi atas beberapa
akun timbal-balik (reciprocal), yaitu akun kantor cabang dan pengiriman persediaan ke
kantor cabang yang dipelihara di dalam pembukuan kantor pusat serta akun kantor pusat dan
pengiriman persediaan dari kantor pusat yang dipelihara di dalam pembukuan kantor
cabang.
Daftar Pustaka
Baker Richard E, Lembke Valdean C, and King Thomas E. (2005). Advance Financial
Accounting. 6 th Edition. New York. NY.: McGrawhill.
Beams Floyd A, Anthony Joseph H, Clement Robin P, and Lowensohn Suzanne H. (2002).
Advanced Accounting. 7th Edition. Upper Saddle River. NJ.: Prentice Hall.
Federick D.S. Choi, Gary K Meek. International Accounting. 5th Edition. Prentice Hall.
Drebin Allan R. (2000). Advanced Accounting. 5th Edition. South Western.
Hadori Yunus & Hernanto. (1987). Akuntansi Keuangan Lanjutan. Bagian 1. Yogyakarta:
BPFE.
Haried Andrew A., Imdieke, and Smith. (1994). Advanced Accounting. 6 th Edition. John
Wiley & Sons, Inc.
Ikatan Akuntan Indonesia. (2004). Standar Akuntansi Keuangan. per 1 Oktober 2004.
Salemba Empat.
MODUL 9
LAPORAN SEGMEN DAN LAPORAN INTERIM
Kegiatan Belajar 1: Laporan segmen
Rangkuman
FASB Statement Nomor 14 menyatakan semua perusahaan, kecuali perusahaan non-publik
wajib mengikuti persyaratan pelaporan segmen. Pengungkapan yang diharuskan, meliputi
informasi mengenai operasi pada industri yang berbeda, operasi luar negeri dan penjualan
ekspor, dan konsumen utama suatu kelompok perusahaan.
Standar Akuntansi Keuangan di dalam Pernyataan Nomor 5 menjelaskan tentang pelaporan
informasi keuangan menurut segmen dari suatu perusahaan khususnya yang beroperasi
dalam industri dan wilayah geografis yang berbeda.
Komponen utama yang dilaporkan di dalam laporan segmen, antara lain adalah pendapatan
segmen, beban segmen, hasil segmen, aktiva segmen dan kewajiban segmen.
Segmen usaha atau segmen geografis harus diidentifikasikan sebagai segmen dilaporkan jika
mayoritas pendapatannya diperoleh dari penjualan kepada pelanggan ekstern dan
pendapatan yang berasal dari penjualan kepada pelanggan ekstern dan dari transaksi dengan
segmen lainnya berjumlah 10 persen atau lebih dari total pendapatan, baik ekstern maupun
intern, dari seluruh segmen; atau hasil segmennya, apakah laba atau rugi, berjumlah 10
persen atau lebih dari hasil gabungan seluruh segmen yang mengalami laba atau hasil
gabungan seluruh segmen yang mengalami rugi, mana yang lebih besar dalam jumlah
absolutnya atau aktivanya berjumlah 10% atau lebih dari total aktiva seluruh segmen.
Kegiatan Belajar 2: Laporan Keuangan Interim
Rangkuman
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Pernyataan Nomor 3 menjelaskan pengertian laporan
keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan
tahunan. Laporan keuangan didasarkan pada pandangan yang menganggap periode interim
sebagai bagian yang integral dari periode tahunan.
Periode penyusunan laporan keuangan interim dapat secara bulanan, triwulanan atau periode
lain yang kurang dari setahun dan mencakup seluruh komponen laporan keuangan sesuai
SAK.
Komponen utama yang dilaporkan di dalam laporan keuangan interim adalah neraca,
laporan laba rugi dan saldo laba interim, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
Kebijakan akuntansi pada periode interim harus sama dengan kebijakan akuntansi yang
diterapkan pada penyusunan laporan keuangan tahunan, antara lain dasar pengakuan
pendapatan dan beban, penggolongan aktiva dan kewajiban, dan perbandingan laporan
keuangan interim.
Daftar Pustaka
Baker Richard E, Lembke Valdean C, and King Thomas E. (2005). Advance Financial
Accounting. 6 th Edition. New York. NY.: McGrawhill.
Beams Floyd A, Anthony Joseph H, Clement Robin P, and Lowensohn Suzanne H. (2002).
Advanced Accounting. 7th Edition. Upper Saddle River. NJ.: Prentice Hall.
Drebin Allan R. (2000). Advanced Accounting. 5th Edition. South Western.
Haried Andrew A., Imdieke, and Smith. (1994). Advanced Accounting. 6th Edition. John
Wiley & Sons, Inc.
Ikatan Akuntan Indonesia. (2004). Standar Akuntansi Keuangan. per 1 Oktober 2004.
Salemba Empat.