PERSEPSI PEGAWAI BIRO UMUM TENTANG HASIL ANALISIS …
Transcript of PERSEPSI PEGAWAI BIRO UMUM TENTANG HASIL ANALISIS …
UNIVERSITAS INDONESIA
”PERSEPSI PEGAWAI BIRO UMUM TENTANG HASIL ANALISIS
JABATAN PADA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH”
JURNAL
TRIANA SURYANI FITRI
Dra. EVA ANDAYANI, M.Si.
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI EKSTENSI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
DEPOK
DESEMBER 2012
ii
ABSTRAK
Nama : Triana Suryani Fitri Program Studi : Ilmu Administrasi Negara Judul : Persepsi Pegawai Biro Umum Tentang Hasil Analisis Jabatan Pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah xv + 108 Halaman + 5 Lampiran + 33 Tabel + 3 Grafik Daftar Pustaka: 36 Buku, 1 Tesis, 1 Skripsi, 1 Jurnal Skripsi ini meneliti persepsi pegawai biro umum mengenai hasil analisis jabatan yang mencakup uraian jabatan dan persyaratan jabatan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif dan berdasarkan teori dari Sofyandi (2008). Dalam pengumpulan data, telah disebarkan kuesioner kepada responden yang dipilih dengan menggunakan teknik penarikan sampel aksidental. Penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun persepsi pegawai biro umum tentang hasil analisis jabatan pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah dipersepsikan dengan baik, namun masih terdapat 1 (satu) indikator yaitu pengalaman pekerjaan sesuai dengan bidang pekerjaan yang belum dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Kata kunci : Persepsi pegawai biro umum; analisis jabatan; uraian jabatan; persyaratan jabatan.
UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM SARJANA EKSTENSI
iii
ABSTRACT
Name : Triana Suryani Fitri Study Program : Public Administration Title : The Perception of Bureau Employee about the Result of Job Analysis at
State Minister for Cooperatives Small and Medium Enterprises xv + 108 Pages + 5 Attachments + 33 Tables + 3 Chart Bibiliography: 36 Literature books, 1 Thesis, 1 Script, 1 Journal The focus of this study was the Bureau Employee. The objective of this study was to understand what the perception of bureau employee about the result of job analysis, which is contains two dimensions : job description dan job specification. This research was quantitative descriptive interpretive, based on theories by Sofyandi (2008). The data were collected using accidental sampling technique. This study shows that despite the perception of bureau employees about the results of the analysis of positions in the State Minister for Cooperatives Small and Medium Enterprises has been perceived very well, but there is still a one indicators: work experience in accordance with the line of work that has not been done by the State Minister for Cooperatives Small and Medium Enterprises.
Key words : Perception of bureau employee; job analysis; job description; job specification.
UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM SARJANA EKSTENSI
Universitas Indonesia 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Terjadinya krisis ekonomi yang berlanjut dengan krisis multi dimensi dewasa ini,
memberikan peringatan kepada kita untuk bersatu dan bekerja keras untuk melaksanakan
reformasi dalam segala bidang kehidupan. Dengan melaksanakan reformasi secara sungguh-
sungguh, diharapkan kita mampu melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan,
pemantapan dan pengembangan pembangunan dengan paradigma baru dengan mengacu pada
GBHN 1999 dan UUD 1945. Dengan adanya krisis ekonomi, oleh dorongan pemerintah
Indonesia melakukan pengenalan koperasi kepada masyarakat, hal ini sudah dilakukan bahkan
sejak pemerintahan penjajahan Belanda telah mulai diperkenalkan. Gerakan koperasi sendiri
mendeklarasikan sebagai suatu gerakan yang sudah dimulai sejak tanggal 12 Juli 1947
melalui Kongres Koperasi di Tasikmalaya. Pengalaman di tanah air kita lebih unik karena
koperasi yang pernah lahir dan telah tumbuh secara alami di jaman penjajahan, kemudian
setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam
penjelasan undang-undang dasar. Atas dasar itulah kemudian melahirkan berbagai penafsiran
bagaimana harus mengembangkan koperasi. Secara khusus pemerintah memerankan fungsi
“regulatory” dan “development” secara sekaligus (www.smecda.com).
Selama ini koperasi yang dikembangkan dengan dukungan pemerintah dengan basis
sektor-sektor primer dan distribusi yang memberikan lapangan kerja terbesar bagi penduduk
Indonesia. Sebagai contoh sebagian besar KUD sebagai koperasi program di sektor pertanian
didukung dengan program pembangunan untuk membangun KUD. Disisi lain pemerintah
memanfaatkan KUD untuk mendukung program pembangunan pertanian untuk swasembada
beras seperti yang selama PJP I, menjadi ciri yang menonjol dalam politik pembangunan
koperasi. Bahkan koperasi secara eksplisit ditugasi melanjutkan program yang kurang berhasil
ditangani langsung oleh pemerintah bahkan bank pemerintah, seperti penyaluran kredit
BIMAS menjadi KUT, pola pengadaan beras pemerintah, TRI dan lain-lain sampai pada
penciptaan monopoli baru yaitu cengkeh (www.smecda.com).
Secara historis pengembangan koperasi di Indonesia yang telah digerakan melalui
dukungan kuat program pemerintah yang telah dijalankan dalam waktu lama, dan tidak
mudah ke luar dari kungkungan pengalaman tersebut. Keberadaan koperasi sebagai lembaga
ekonomi rakyat yang dilihat dari sisi usianyapun yang sudah lebih dari 50 tahun berarti sudah
relatif matang. Sampai dengan tahun 2008, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan
Universitas Indonesia 2
Usaha Kecil Menengah, jumlah koperasi di seluruh Indonesia sebanyak 108.930 unit. Jumlah
pada tahun 2008 jika dibandingkan dengan jumlah koperasi pada tahun-tahun sebelumnya
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah koperasi aktif juga mengalami
perkembangan yang cukup menggembirakan. Jumlah koperasi aktif pada tahun 2004
sebanyak 93.402 unit dan data terakhir pada tahun 2008 jumlah koperasi yang aktif sebanyak
108.930 unit dan yang tidak aktif sebesar 46.034 unit (www.depkop.co.id).
Gambar 1. Jumlah Koperasi (Dalam Unit) Tahun 2004-2008
Sumber : www.depkop.co.id
Untuk mencapai jumlah koperasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam hal
ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah senantiasa melakukan koordinasi baik
horizontal maupun vertikal dengan instansi-instansi terkait, yaitu baik di daerah maupun di
pusat agar mempunyai kesamaan tindakan yang didasari oleh visi dan misi pembangunan
koperasi (www.smecda.com). Berangkat dari peningkatan jumlah koperasi dari tahun ke
tahun, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah perlu mengutamakan kualitas
sumber daya manusia yang dimiliki dalam menjalin hubungan yang baik dengan para anggota
koperasi. Untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah perlu melakukan perencanaan sumber daya manusia yang tepat.
Dalam memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas dan tepat
guna, maka perlu dilakukan perencanaan sumber daya manusia yang baik, karena
perencanaan sumber daya manusia merupakan fungsi yang pertama-tama harus dilaksanakan
dalam organisasi. Sesuai yang dikemukakan oleh Drs.Faustino Cardoso Gomes (2001 : 84)
yaitu perencanaan sumber daya manusia adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh
Universitas Indonesia 3
manajemen guna menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk
menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat.
Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan
ditetapkan. Dengan adanya perencanaan sumber daya manusia yang baik, akan mampu
meningkatkan produktivitas kerja yang baik dengan berdasarkan kompetensi.
Perihal dengan adanya kebutuhan untuk melakukan perencanaan sumber daya manusia
yang baik, maka perlu diadakannya analisis jabatan sebagai dasar untuk melakukan
perencanaan sumber daya manusia, sebagimana yang diungkapkan oleh Robbins sebagai
berikut : “Analisis jabatan yaitu suatu bentuk pengembangan uraian terperinci dari tugas-tugas
yang harus dilakukan dalam suatu jabatan, penentuan hubungan dari suatu jabatan dengan
jabatan lain yang ada, dan penentuan tentang pengetahuan, keterampilan dan kemampuan-
kemampuan lain yang diperlukan karyawan untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan
efisien” (Robbins, 2002 : 204).
Dengan dilakukannya analisis jabatan secara benar dan tepat, maka Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat mengetahui dengan pasti rincian uraian tugas
masing-masing dalam setiap bagian dan dapat mengetahui persyaratan yang dibutuhkan dari
seorang pegawai untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut. Sehubungan dengan hal ini
akan berdampak pada kemampuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk
memilih dan menerapkan strategi sumber daya manusia yang tepat guna, sehingga akan dapat
menghasilkan sumber-sumber daya manusia yang berkualitas bagi visi dan misi Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Pada saat ini, terdapat beberapa permasalahan pada biro umum terkait dengan analisis
jabatan dalam hal latar belakang pendidikan apakah sesuai dengan bidang pekerjaan, yaitu
dimana terjadi ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan bidang pekerjaan
yang dijalaninya, hal ini akibat pada jaman dahulu formasi jabatan pada saat penerimaan
calon pegawai negeri sipil tidak disesuaikan dengan latar belakang pendidikannya (hasil
wawancara dengan kasubag rumah tangga, kabag kepegawaian, kasubag humas, kasubag tata
usaha). Sebagai contoh di bagian hubungan masyarakat pada sub bagian publikasi dimana
seharusnya latar belakang pendidikannya berasal dari sarjana jurusan ilmu komunikasi, tetapi
pada kenyataannya yang memegang jabatan tersebut lulusan dengan jurusan ilmu administrasi
negara. Hal ini menyebabkan kurangnya publikasi tentang koperasi dan UKM kepada anggota
koperasi dan masyarakat sebelum tahun 2000. Sebagai contoh selain diatas, juga terdapat
pada bagian rumah tangga pada sub bagian pemeliharaan yang dimana latar belakang
pendidikannya seharusnya lulusan S1 kelistrikan, tetapi pegawai yang memegang jabatan di
Universitas Indonesia 4
sub bagian kelistrikan kebanyakan lulusan dari sekolah teknik mesin. Kondisi diatas,
terkadang menjadi berisiko jika dipegang dengan yang tidak berpengalaman dan tidak
mempunyai wawasan tentang pekerjaan tersebut, sehingga tugas-tugas tersebut tidak dapat
terselesaikan secara optimal dan terkesan lambat dalam menyelesaikannya.
Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa analisis jabatan sangat diperlukan untuk
menentukan strategi sumber daya manusia yang tepat guna. Lalu perspektif pegawai sangat
penting untuk diperhatikan sebagai pelaksana hasil dari analisis jabatan, hal ini dikarenakan
suatu penerapan analisis jabatan diperlukan suatu persepsi dari Sumber Daya Manusia dalam
hal ini yaitu pegawai dengan tujuan untuk mengetahui apakah penerapan analisis jabatan
sangat mempengaruhi pekerjaan pegawai tersebut atau tidak dan apakah memberikan
pengaruh terhadap lembaga pemerintahan itu sendiri serta akan berdampak pada motivasi
kerja pegawai yang bersangkutan.
1.2 Pokok Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya dengan melihat
begitu pentingnya penerapan suatu analisis jabatan dalam rangka reformasi birokrasi pada
suatu lembaga pemerintahan khususnya pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah, dimana tidak bisa terlepas dari persepsi pegawai biro umum mengenai hasil
analisis jabatan, karena masih terdapatnya beberapa permasalahan yang terkait dengan
analisis jabatan. Oleh karena itu pokok permasalahan yang akan penulis teliti adalah
“Bagaimana Persepsi Pegawai Biro Umum Tentang Hasil Analisis Jabatan di Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah?”
1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian pada skripsi ini adalah bertujuan untuk menjelaskan persepsi pegawai biro
umum tentang hasil analisis jabatan pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Universitas Indonesia 5
BAB II
TINJAUAN TEORITIS
2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia
Perencanaan SDM merupakan fungsi pertama dalam manajemen SDM dan sebagai
bagian dari fungsi perencanaan strategis organisasi yang didefinisikan sebagai suatu proses
sistematis dan berkesinambungan dalam menentukan kebutuhan SDM di masa depan baik
kuantitas dan kualitas pada waktu yang tepat, dalam jangka panjang guna mengantisipasi
perubahan lingkungan dan organisasi serta meminimasi biaya dalam rangka pencapaian
tujuan individu dan organisasi (Sofyandi, 2008 : 58).
2.2 Analisis Jabatan
Analisis jabatan merupakan suatu proses yang sistematik untuk mengetahui mengenai
isi dari suatu jabatan yang meliputi tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan, tanggung jawab,
kewenangan, dan kondisi kerja, dan mengenai syarat-syarat kualifikasi yang dibutuhkan
seperti pendidikan, keahlian, kemampuan, pengalaman kerja, dan lain-lain, agar seseorang
dapat menjalankan tugas-tugas dalam suatu jabatan dengan baik. (Sofyandi, 2008 : 58).
Bentuk-bentuk penyajian hasil analisis jabatan dapat dijelaskan sebagai berikut :
(Sofyandi, 2008 : 96-98)
1. Deskripsi jabatan/uraian jabatan/gambaran jabatan (job description), diartikan sebagai
suatu keterangan singkat yang ditulis dengan cermat mengenai tugas, kewajiban.
Tanggung jawab, dan wewenang dalam suatu jabatan tertentu. Isi deskripsi jabatan
meliputi :
• Identifikasi jabatan. Terdiri dari : nama jabatan, nama jabatan kesetaraan, kode
jabatan.
• Sifat jabatan yang terdiri dari : uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab,
hubungan dengan jabatan lain, pengawasan yang diperlukan, peralatan/mesin yang
digunakan, kondisi kerja dan istilah khusus yang perlu diketahui.
• Kualifikasi/persyaratan pemangku jabatan yang terdiri dari : kualifikasi umum dan
kualifikasi khusus.
2. Persyaratan jabatan/kualifikasi jabatan/tuntutan minimal kualitas jabatan/spesifikasi
jabatan (job specification) merupakan suatu pernyataan mengenai kualitas minimal
seorang karyawan untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Persyaratan tersebut
meliputi :
Universitas Indonesia 6
• Syarat umum yang terdiri dari : tingkat pendidikan, pengalaman kerja, keahlian
kerja, pengetahuan kerja.
• Syarat khusus yang terdiri dari : kondisi fisik, jenis kelamin, bakat, minat, emosi,
dan lain-lain.
3. Klasifikasi jabatan/golongan jabatan (job classification) merupakan pengelompokan
dari jabatan-jabatan berdasarkan basis tertentu. Basis pengelompokan terdiri dari dua
macam yaitu :
• Pengelompokan berdasarkan tugas (duties classification), yaitu sistem
pengelompokan jabatan berdasarkan tugas dan tanggung jawab jabatan.
• Pengelompokan berdasarkan peringkat (rank classification), yaitu sistem
pengelompokkan jabatan berdasarkan kepangkatan.
4. Desain pekerjaan/rancangan pekerjaan (job design), merupakan suatu rancangan
aktivitas yang terdapat dalam suatu jabatan tertentu. Penyusunan rancangan pekerjaan
dilakukan setelah analisis jabatan dan penyusunan struktur organisasi.
2.3 Persepsi
Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan–hubungan yang
di peroleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi juga merupakan
proses memberikan makna pada stimulasi indrawi (Rakhmat, 1988 : 51).
2.4 Operasionalisasi Konsep
Tabel 1. Operasionalisasi Konsep
Konsep Variabel Dimensi Sub dimensi Indikator Skala
a. Wewenang 1. Kewenangan terdefinisikan secara jelas
2. Tidak overlapping dengan posisi lain
3. Kesesuaian wewenang dengan posisi
Ordinal
b. Tanggung
Jawab
Karyawan
1. Memperoleh kejelasan mengenai tanggung jawab yg
diemban secara keseluruhan
2. Arah pertanggungjawaban jelas
3. Kompetensi yg diberikan sesuai dengan tanggung
jawab pekerjaan
Ordinal
Has
il A
nal
isis
Jab
atan
Pen
erap
an H
asil
An
alis
is J
aba
tan
Ura
ian
Jab
atan
c. Kondisi
Kerja
1. Peraturan atau kebijaksanaan perusahaan dapat
dipahami
2. Adanya kejelasan koordinasi dalam melaksanakan
pekerjaan
Ordinal
Universitas Indonesia 7
d. Fasilitas
Kerja
1. Kelengkapan fasilitas untuk mendukung kelancaran
pekerjaan
2. Kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan kerja
Ordinal
e. Standar
Hasil Kerja
1. Kejelasan mengenai target dengan bidang pekerjaan
2. Kesesuaian target dengan bidang pekerjaan
Ordinal
a. Pendidikan
dan
Pelatihan
1. Kesesuaian tanggung jawab pekerjaan dengan latar
belakang pendidikan
2. Kesesuaian tanggung jawab pekerjaan dengan latar
belakang pengalaman kerja
3. Efektivitas pelatihan dalam menunjang pekerjaan
Ordinal P
ersy
arat
an J
abat
an b. Kompetensi 1. kesesuaian pekerjaan dengan pengetahuan
2. kesesuaian pekerjaan dengan keahlian
3. kesesuaian pekerjaan dengan keterampilan
4. kesesuaian pekerjaan dengan minat
5. pengetahuan yang dimiliki dapat menunjang
pekerjaan secara efektif
6. keahlian yang dimiliki dapat menunjang pekerjaan
secara efektif
7. keterampilan yang dimiliki dapat menunjang
pekerjaan secara efektif
8. minat yang dimiliki dapat menunjang pekerjaan
secara efektif
Ordinal
Sumber : Pengolahan data penelitian dari Sofyandi (2008)
Universitas Indonesia 8
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu peneliti melakukan suatu
rangkaian penelitian yang berawal dari teori (Neumann, 2003: 126).
3.2 Tipe Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan
untik memberikan gambaran yang lebih detail mengeni suatu gejala atau fenomena (Prasetyo
dan Jannah, 2005 : 42). Adapun hal yang ingin diteliti adalah persepsi pegawai biro umum
tentang hasil analisis jabatan pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Penelitian ini berdasarkan dimensi waktunya merupakan penelitian cross-sectional, yaitu
penelitian yang dilakukan dalam satu waktu tertentu (Prasetyo dan Jannah, 2005 : 45).
3.3 Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini adalah para pegawai biro umum pada Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah yaitu berjumlah 138 orang dengan jumlah sampel 58 orang yang
diperoleh dari rumus Slovin. Jenis pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan
metode nonprobabilita adalah suatu teknik penarikan sampel yang mendasarkan pada setiap
anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama (Prasetyo dan Jannah, 2005 : 122).
Adapun teknik penarikan sampel nonprobabilita yang digunakan yaitu teknik penarikan
sampel aksidental, yaitu sampel dapat terpilih karena berada pada waktu, situasi, dan tempat
yang tepat (Prasetyo dan Jannah, 2005 : 135).
Berikut ini merupakan penjabaran dari pengambilan sampel peneliti yang
menggunakan rumus Slovin. Dan rumusnya adalah :
N
n = ----------------
N (e)2+1
Keterangan :
n = Ukuran sampel
N = Jumlah populasi
e = Taraf kesalahan sebesar 10%
(Umar, 2000 : 146)
Universitas Indonesia 9
Berdasarkan rumus tersebut dengan menggunakan taraf kesalahan 10% atau
mendapatkan tingkat kepercayaan 90%, maka didapatkan hasil sebagai berikut :
138
n = -------------------
138(0, 10)2 + 1
138
= ---------- = 57,98 58 orang
2,38
3.4 Teknik Analisis Data
Pengukuran indeks yang digunakan peneliti adalah skala Likert, karena data yang
dicari menyangkut sikap, pendapat dan persepsi responden terhadap pertanyaan yang
diajukan. Menurut Sugiyono, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan
persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena hasil. (Sugiyono, 2007 : 107).
Tabel 2. Skala Pengukuran
Alternatif Jawaban Bobot Nilai
Sangat Setuju 5
Setuju 4
Ragu-Ragu 3
Tidak setuju 2
Sangat tidak setuju 1
(Sumber : Sugiyono, 2003 : 108)
Penelitian ini menggunakan skala pengukuran ordinal yaitu merupakan skala yang
memiliki urutan, namun jarak antara titik-titik atau kategori terdekat tidak perlu menunjukkan
rentang yang sama. Skala ordinal hanya mengidentifikasikan kategori yang menjadi urutan
pertama posisinya lebih tinggi daripada urutan kedua, dan urutan kategori kedua mempunyai
kedudukan yang lebih tinggi daripada urutan ketiga, dan seterusnya (Siagian, 2004 : 144).
Kemudian setelah memperoleh data pernyataan berupa indikator dari responden atas
kuesioner, selanjutnya data pernyataan tersebut akan dihitung sesuai dengan bobot tiap
pernyataan. Total skor dan nilai rata-rata akan menunjukkan persepsi dari responden yang
Universitas Indonesia 10
kemudian dikategorisasikan menurut rentang skala yang sesuai.Rumus perhitungan rentang
skala adalah sebagai berikut : (Umar, 2005 : 225)
Rentang Skala (RS) = n (m-1)
m
Keterangan :
n = jumlah sampel
m = jumlah alternatif jawaban tiap item
Dimana :
n = 58 responden
m = 5
Maka : Rentang Skala (RS) = 58 (5-1) = 46,4
5
Selanjutnya perhitungan rentang skala dilanjutkan dengan penghitungan batas atas dan batas
bawah yang menggunakan rumus :
Batas atas = jumlah sampel x bobot terendah
Batas bawah = jumlah sampel x bobot tertinggi
Rentang Skala yang dipergunakan adalah :
58 + 46,4 = 104,4
104,4 + 46,4 = 150,8
150,8 + 46,4 = 197,2
197,2 + 46,4 = 243,6
243,6 + 46,4 = 290
Kategori Persepsi dari nilai rata-rata adalah :
58 - 104,4 = Sangat Tidak Baik
104,4 - 150,8 = Tidak Baik
150,8 - 197,2 = Cukup Baik
197,2 - 243,6 = Baik
243,6 - 290 = Sangat Baik
Universitas Indonesia 11
BAB IV
Analisis Persepsi Pegawai Biro Umum Tentang Hasil Analisis Jabatan Pada
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
4.1 Hasil Penelitian
Hasil dari penelitian mengenai persepsi pegawai biro umum tentang hasil analisis
jabatan pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bisa terlihat pada tabel 1.
Tabel 3 menunjukkan bahwa kedua dimensi, yaitu dimensi uraian jabatan dan dimensi
persyaratan jabatan menunjukkan hasil dengan kategori baik. Selain itu terlihat nilai total
maupun rata-rata dari dimensi uraian jabatan lebih tinggi dari yang ditunjukkan oleh dimensi
persyaratan jabatan. Maka dimana bisa memperlihatkan bahwa pegawai biro umum
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merasakan adanya kesesuian yang lebih
besar antara uraian jabatan dan kondisi nyata yang apabila dibandingkan dengan kesesuaian
antara persyaratan jabatan dan kondisi nyata. Secara keseluruhan dari 23 (dua puluh tiga)
indikator, semua indikator menunjukkan hasil dengan kategori baik.
Adapun nilai rata-rata yang didapat dari keseluruhan 23 (dua puluh tiga) indikator
menunjukkan angka 224,27. Berarti grafik tersebut menunjukkan bahwa persepsi pegawai
biro umum pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atas hasil analisis jabatan
menunjukkan hasil yang baik.
Dari hasil pengambilan data, diperoleh informasi mengenai karakteristik responden
seperti pada tabel 4. Data dari tabel 4 memperlihatkan bahwa mayoritas responden berjenis
kelamin laki-laki daripada berjenis kelamin perempuan. Hal ini disebabkan karena biro umum
merupakan bagian yang mengurusi tentang pelayanan antara internal maupun eksternal
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, oleh karena itu biro umum membutuhkan
tenaga ekstra yang bisa bekerja melayani 24 jam. Salah satu contohnya yaitu bagian rumah
tangga yang sangat membutuhkan tenaga yang kuat dan jam kerja yang tidak menentu.
Mengenai jabatan responden, di mana pada bagian rumah tangga memiliki jumlah responden
terbanyak, kemudian diikuti oleh bagian hubungan masyarakat, lalu bagian tata usaha dan
bagian kepegawaian memiliki jumlah responden yang sama yaitu sebesar 13,79%. Perbedaan
jumlah responden yang cukup signifikan disebabkan karena adanya kebutuhan dari
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang disesuaikan dengan bidangnya
masing-masing. Usia responden biro umum berada pada rentang usia 31 tahun sampai dengan
45 tahun. Hal ini dikarenakan lembaga pemerintahan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah tidak setiap tahun membuka untuk pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil karena
Universitas Indonesia 12
dilihat dari kebutuhan pekerjaan di biro umum dan persetujuan dari Badan Kepegawaian
Negara. Maka banyak pegawai yang bekerja disana sudah mencapai umur diatas 30 tahun dan
umur yang dibawah 30 tahun merupakan pegawai yang 5 tahun belakangan ini baru masuk di
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Masa kerja responden pada biro umum
sebagian besar responden memiliki masa kerja lebih dari 4 (empat) tahun. Banyak masyarakat
yang berbondong-bondong ingin masuk sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tujuan dan
alasan yang bermacam-macam, hal ini terbukti dari lamanya masa kerja pegawai di biro
umum yang bekerja di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Sedangkan sisanya
masa kerja responden yaitu dibawah 4 (empat) tahun dikarenakan Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah tidak setiap tahun membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil,
jadi yang masa kerjanya antara 1-2 tahun dan 3-4 tahun yaitu responden yang baru masuk
sekitar tahun 2008 sampai dengan terakhir pembukaan CPNS pada tahun 2011. Sebagian
besar responden memiliki tingkat pendidikan setingkat S1 dan SMA/Sederajat yang masing-
masing diperoleh dengan persentase sebesar 43.10%, kemudian disusul dengan Diploma 3
sebesar 12.07% dan S2 sebesar 1.73%. Sebagian besar responden sebelum masuk
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah belum pernah bekerja diperusahaan swasta
maupun lembaga pemerintahan dengan perolehan sebesar 51.72% dan sebagian responden
sudah pernah bekerja yaitu sebesar 48.28%. Hal ini dikarenakan pegawai yang sebelum
masuk di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan yang masih baru
lulus dari perguruan tinggi yang kemudian mengikuti tes penerimaan CPNS. Dan pegawai
yang mengikuti seleksi penerimaan CPNS dan yang sudah jadi PNS di Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah, bidang pekerjaan yang mereka kerjakan sesuai dengan latar
belakang pendidikannya. Kemudian pegawai yang sudah pernah bekerja, rata-rata mereka
bekerja di perusahaan swasta dan bidang pekerjaan yang sekarang mereka kerjakan dengan
bidang pekerjaan ditempat pekerjaan sebelumnya yaitu sama karena mereka bekerja sesuai
dengan keahlian dari pendidikan yang telah mereka miliki.
Tabel 3. Tabel Skor dan Rentang Skala
Persepsi No Pernyataan STS TS R S SS
Skor Keterangan
1 Wewenang terdefinisi dengan jelas 1 6 6 160 60 233 Baik
2 Wewenang sesuai dengan bidang pekerjaan 0 8 3 172 50 233 Baik
3 Wewenang tidak tumpang tindih dengan jabatan lain 2 2 15 164 45 228 Baik
4 Adanya kejelasan tanggung jawab 1 8 15 136 70 230 Baik
Universitas Indonesia 13
Persepsi No Pernyataan STS TS R S SS
Skor Keterangan
5 Adanya kejelasan alur pertanggungjawaban 1 6 18 148 55 228 Baik
6 Kompensasi sesuai dengan tanggung jawab 0 12 24 132 55 223 Baik
7 Peraturan dan kebijakan perusahaan dapat dipahami 0 4 15 164 50 233 Baik
8 Adanya kejelasan alur koordinasi 0 0 15 160 65 240 Baik
9 Tersedianya fasilitas yang lengkap 1 12 24 108 80 225 Baik
10 Fasilitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan 0 10 27 140 45 222 Baik
11 Adanya kejelasan mengenai target kinerja 1 8 33 136 40 218 Baik
12 Target kinerja sesuai dengan bidang pekerjaan 0 4 33 148 40 225 Baik
Total skor dimensi Uraian Jabatan 2.738 Baik
Rata-Rata skor dimensi Uraian Jabatan (2738/12) 228,2 Baik
13 Latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaan 0 20 21 140 30 211 Baik
14 Latar belakang pekerjaan sesuai dengan bidang pekerjaan 0 22 18 124 50 214 Baik
15 Adanya pelatihan yang efektif dalam menunjang pekerjaan 1 14 30 104 70 219 Baik
16 Pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan bidang pekerjaan 1 12 15 160 30 218 Baik
17 Keahlian yang dimiliki sesuai dengan bidang pekerjaan 1 6 21 168 25 221 Baik
18 Keterampilan yang dimiliki sesuai dengan bidang pekerjaan 1 12 18 144 45 220 Baik
19 Minat yang dimiliki sesuai dengan bidang pekerjaan 1 12 33 120 50 216 Baik
20 Pengetahuan yang dimiliki efektif dalam menunjang pekerjaan 2 2 18 164 40 226 Baik
21 Keahlian yang dimiliki efektif dalam menunjang pekerjaan 2 4 12 164 45 227 Baik
22
Keterampilan yang dimiliki efektif dalam menunjang pekerjaan 1 4 24 156 40 225 Baik
23 Minat yang dimiliki efektif dalam menunjang pekerjaan 1 6 24 136 60 227 Baik
Total skor dimensi Persyaratan Jabatan 2.424 Baik
Rata-Rata skor dimensi Persyaratan Jabatan (2424/11) 220,4 Baik
Total Skor 5.162 Baik
Rata-Rata Skor
224,27 Baik
Sumber : Hasil pengolahan data, 2012
Universitas Indonesia 14
STB TB CB B SB
58 104,4 150,8 197,2 243,6 290
Gambar 2. Kategori Persepsi Berdasarkan Rentang Skala
Sumber : Hasil pengolahan data penelitian, 2012
Tabel 4. Karakteristik Responden
Karakteristik Responden Frekuensi
Jenis Kelamin : • Laki-Laki • Perempuan
42 16
Jabatan : • Bagian Kepegawaian • Bagian Tata Usaha • Bagian Hubungan Masyarakat • Bagian Rumah Tangga
8 8 10 32
Usia Karyawan : • 17 Tahun-30 Tahun • 31 Tahun-45 Tahun • 46 Tahun-55 Tahun
18 22 18
Masa Kerja : • 1 Tahun-2 Tahun • 3 Tahun-4 Tahun • Lebih dari 4 Tahun
4 6 48
Latar Belakang Pendidikan : • SMA/Sederajat • Diploma 3 (D3) • S1 • S2
25 7 25 1
Pengalaman Pekerjaan : • Belum Pernah Bekerja • Sudah Pernah Bekerja
30 28
Jumlah 58
Sumber : Hasil pengolahan data penelitian, 2012
224,27
Universitas Indonesia 15
4.2 Pembahasan
4.2.1 Dimensi Uraian Jabatan
Persepsi pegawai biro umum terkait dengan dimensi uraian jabatan dikategorikan baik.
Hal ini terlihat dari nilai rata-rata dari 12 indikator yang menunjukkan dimensi uraian
jabatan mencapai 228,2 (Tabel 5).
Dari tabel 5, terlihat ada beberapa indikator dalam dimensi uraian jabatan. Pertama,
kejelasan definisi wewenang. Data menunjukkan bahwa hampir seluruh responden sebesar
68.97% merasakan adanya kejelasan mengenai wewenang pekerjaannya. Wewenang
masing-masing bagian tercantum dalam uraian jabatan secara tertulis dalam Peraturan
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.
05/Per/M.KUKM/IX/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah.
Kedua, kesesuaian wewenang dengan bidang pekerjaan. Dapat terlihat dari tabel 5
bahwa sebagian besar responden menganggap wewenangnya telah sesuai dengan bidang
pekerjaan yaitu dengan perolehan sebesar 74.14% dan sebanyak 6.9% responden memilih
tidak setuju kalau bidang pekerjaannya sesuai dengan wewenangnya. Hal ini berarti bahwa
sebagian besar pegawai biro umum telah dapat memahami bidang pekerjaan yang mereka
kerjakan dan telah mendapatkan hak-hak yang diperlukan untuk dapat bekerja sesuai
dengan bidang pekerjaan masing-masing.
Ketiga, wewenang tidak tumpang tindih dengan jabatan lain. Hasil penelitian
menunjukkan sebagian besar responden merasa bahwa terdapat batasan yang jelas dalam
pemberian wewenang sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing karena wewenang
dan tugas masing-masing bagian di biro umum dijelaskan didalam Peraturan Menteri
Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.
05/Per/M.KUKM/IX/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah.
Keempat, kejelasan tanggung jawab. Berdasarkan data tabel 5, dapat terlihat bahwa
sebesar 58.62% responden merasa telah memperoleh kejelasan mengenai tanggung jawab
yang sesuai dengan jabatannya. Hanya 6.9% dan 1.72% pegawai biro umum yang
merasakan ketidakjelasan dalam menjalankan pekerjaannya.
Kelima, kejelasan alur pertanggungjawaban. Data pada tabel 5 menunjukkan bahwa
mayoritas responden telah memperoleh kejelasan mengenai alur pertanggungjawaban.
Responden sangat jelas dalam alur pertanggungjawaban karena dari setiap jabatan telah
tertera pada lembar uraian jabatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara
Universitas Indonesia 16
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 05/Per/M.KUKM/IX/2010
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Keenam, kesesuaian kompensasi dengan tanggung jawab. Berdasarkan data pada tabel
5, terlihat bahwa sebesar 18.97% dan 56.89% yang menyatakan setuju terhadap kesesuaian
kompensasi dengan tanggung jawab, sebesar 13.79% mengatakan ragu-ragu, dan sebesar
10.35% menyatakan ketidaksetujuan terhadap kesesuaian kompensasi dengan tanggung
jawab.
Ketujuh, peraturan dan kebijakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
dapat menengah. Data pada tabel 5 memperlihatkan bahwa sebagian besar responden
merasa bahwa Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik
Indonesia No. 05/Per/M.KUKM/IX/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah dapat dipahami dengan jelas dan hanya sedikit
pegawai biro umum yang tidak memahami peraturan dengan jelas.
Kedelapan, kejelasan alur koordinasi. Berdasarkan data pada tabel 5, dapat terlihat
bahwa responden sebesar 68.97% dan 22.41% menjawab setuju dan sangat setuju dalam
kejelasan alur koordinasi di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan
responden tidak ada yang menyatakan ketidaksetujuannya dalam kejelasan alur koordinasi.
Kesembilan, tersedianya fasilitas yang lengkap. Data pada tabel 5 memperlihatkan
bahwa adanya pemerataan penyebaran persepsi responden di biro umum mengenai fasilitas
yang tersedia di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bahwa responden
sebanyak 27.59% dan 46.55% menyatakan sangat setuju dan setuju kalau fasilitas sudah
lengkap dalam menunjang pekerjaan, sebanyak 13.79% menyatakan ragu-ragu, dan
responden sebanyak 1.72% dan 27.59% mengatakan ketidaksetujuan jika fasilitas di
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sudah lengkap dalam menunjang
pekerjaann.
Kesepuluh, kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan pekerjaan. Berdasarkan data pada
tabel 5, dapat terlihat separuh lebih responden menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap
kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan pekerjaan yaitu sebanyak 60.34% dan 15.52%
responden, dan tidak terdapat responden yang mengungkapkan ketidaksetujuannya.
Kesebelas, adanya kejelasan mengenai target kinerja. Berdasarkan data pada tabel 5,
dapat terlihat dengan jelas bahwa adanya persetujuan dari sebagian besar responden
mengenai adanya kejelasan target kinerja di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah. Hal tersebut berarti Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah
Universitas Indonesia 17
mampu membuat dan menyusun target kinerja yang diharapkan dari setiap pegawai biro
umum dengan baik sehingga dapat dipahami oleh pegawai.
Keduabelas, kesesuaian target dengan bidang pekerjaan. Data pada tabel 5 terlihat
dengan jelas bahwa mayoritas responden mengungkapkan persetujuan atas kesesuaian target
kinerja dengan bidang pekerjaan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah menetapkan target kinerja yang sesuai dengan
bidang pekerjaan dan dapat diterima oleh pegawai biro umum.
Tabel 5. Dimensi Uraian Jabatan
Persepsi No Pernyataan STS TS R S SS
Skor Keterangan
1 Wewenang terdefinisi dengan jelas 1 6 6 160 60 233 Baik
2 Wewenang sesuai dengan bidang pekerjaan 0 8 3 172 50 233 Baik
3 Wewenang tidak tumpang tindih dengan jabatan lain 2 2 15 164 45 228 Baik
4 Adanya kejelasan tanggung jawab 1 8 15 136 70 230 Baik
5 Adanya kejelasan alur pertanggungjawaban 1 6 18 148 55 228 Baik
6 Kompensasi sesuai dengan tanggung jawab 0 12 24 132 55 223 Baik
7 Peraturan dan kebijakan perusahaan dapat dipahami 0 4 15 164 50 233 Baik
8 Adanya kejelasan alur koordinasi 0 0 15 160 65 240 Baik
9 Tersedianya fasilitas yang lengkap 1 12 24 108 80 225 Baik
10 Fasilitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan 0 10 27 140 45 222 Baik
11 Adanya kejelasan mengenai target kinerja 1 8 33 136 40 218 Baik 12
Target kinerja sesuai dengan bidang pekerjaan 0 4 33 148 40 225 Baik
Total skor dimensi Uraian Jabatan 2.738 Baik Rata-Rata skor dimensi Uraian Jabatan (2738/12)
228,2 Baik
Sumber : Hasil pengolahan data penelitian, 2012
4.2.2 Dimensi Persyaratan Jabatan
Persepsi pegawai biro umum yang terkait dengan dimensi persyaratan jabatan juga
dikategorikan baik. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata dari 11 indikator yang menunjukkan
dimensi persyaratan jabatan mencapai 220.4 (tabel 6).
Pertama, kesesuaian bidang pekerjaan dengan latar belakang pendidikan. Data
memperlihatkan bahwa sebagian besar responden menyatakan kesetujuannya mengenai
Universitas Indonesia 18
kesesuaian bidang pekerjaan dengan latar belakang pendidikan, dan tidak ada responden
yang mengatakan tidak setuju terhadap kesesuaian bidang pekerjaan dengan latar belakang
pendidikan.
Kedua, kesesuaian bidang pekerjaan dengan pengalaman kerja. Data tersebut
menunjukkan bahwa walaupun mayoritas responden menyatakan persetujuan atas
kesesuaian bidang pekerjaan dengan pengalaman kerja, juga terdapat sejumlah responden
yang menyatakan tidak setuju sebanyak 18.97%.
Ketiga, adanya pelatihan yang efektif. Data pada tabel 6 memperlihatkan bahwa masih
terdapat sejumlah responden yang menyatakan ketidaksetujuan atas pernyataan adanya
pelatihan yang efektif. Pada kenyataannya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah telah mengadakan beberapa program pelatihan bagi pegawai biro umum.
Keempat, kesesuaian pengetahuan pegawai biro umum. Melalui data pada tabel 6,
terlihat bahwa sebagian besar responden merasakan bahwa pengetahuan yang mereka miliki
telah sesuai dengan bidang pekerjaan. Pentingnya pengetahuan mengenai bidang pekerjaan
telah disadari oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sehingga dalam
melakukan proses penerimaan calon pegawai negeri sipil, hal tersebut menjadi salah satu
faktor pertimbangan.
Kelima, kesesuaian keahlian pegawai biro umum. Data tersebut memperlihatkan
adanya keberagaman jawaban dari responden yang menyatakan tentang kesesuaian keahlian
pegawai biro umum, dimana sebanyak 8,62% dan 72,42% yang menyatakan kesetujuannya,
12,07% respoden yang ragu-ragu terhadap pernyataan ini, serta 5,17% dan 1,72% yang
tidak setuju terhadap keahlian yang responden miliki sudah sesuai dengan bidang
pekerjaannya.
Keenam, kesesuaian keterampilan pegawai biro umum. Data tersebut menunjukkan
bahwa mayoritas responden menyatakan kesetujuannya atas pernyataan keterampilan
karyawan operasional telah sesuai dengan bidang pekerjaan
Ketujuh, kesesuaian minat pegawai biro umum. Berdasarkan data pada tabel 6, dapat
terlihat bahwa jawaban responden yang beranekaragam, ada yang menyatakan
kesetujuannya, ragu-ragu, bahkan ada yang menyatakan ketidaksetujuannya tentang
pernyataan minat pegawai biro umum yang kesesuaiannya dengan bidang pekerjaan.
Kedelapan, pengetahuan pegawai biro umum efektif dalam menunjang pekerjaan.
Data pada tabel 6 menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa pengetahuan yang
mereka miliki telah dapat menunjang pekerjaan secara efektif. Dalam hal ini, Kementerian
Universitas Indonesia 19
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terus berupaya untuk meningkatkan pengetahuan
pegawai biro umum.
Kesembilan, keahlian pegawai biro umum efektif dalam menunjang pekerjaan.
Dengan memperlihatkan data tersebut, dapat terlihat bahwa secara signifikan bahwa
sebagian besar responden berpendapat keahlian yang mereka miliki telah dapat menunjang
pekerjaan secara efektif, tetapi ada juga responden yang menyatakan ketidaksetujuannya
terhadap keahlian yang mereka miliki dapat menunjang pekerjaan sehari-hari.
Kesepuluh, keterampilan pegawai biro umum efektif dalam menunjang pekerjaan.
Data pada tabel 6 memperlihatkan bahwa sebagian besar responden berpendapat
keterampilan yang mereka miliki telah dapat menunjang pekerjaan secara efektif, selain
yang menyatakan persetujuannya, ada juga yang ragu-ragu dan ketidaksetujuannya kalau
keterampilan yang responden miliki efektif dalam menunjang pekerjaan.
Kesebelas, minat pegawai biro umum efektif dalam menunjang pekerjaan.
Berdasarkan data pada tabel 6, dapat terlihat bahwa 20,70% dan 58,62% responden yang
berpendapat minat yang mereka miliki telah dapat menunjang pekerjaan secara efektif,
13,79% menyatakan keragu-raguannya, serta 5,17% dan 1,72% yang menyatakan tidak
setuju dan tidak sangat setuju jika minat yang mereka miliki efektif dalam menunjang
pekerjaan.
Tabel 6. Dimensi Persyaratan Jabatan
Persepsi No Pernyataan STS TS R S SS
Skor Keterangan
1 Latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaan 0 20 21 140 30 211 Baik
2 Latar belakang pekerjaan sesuai dengan bidang pekerjaan 0 22 18 124 50 214 Baik
3 Adanya pelatihan yang efektif dalam menunjang pekerjaan 1 14 30 104 70 219 Baik
4 Pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan bidang pekerjaan 1 12 15 160 30 218 Baik
5 Keahlian yang dimiliki sesuai dengan bidang pekerjaan 1 6 21 168 25 221 Baik
6 Keterampilan yang dimiliki sesuai dengan bidang pekerjaan 1 12 18 144 45 220 Baik
7 Minat yang dimiliki sesuai dengan bidang pekerjaan 1 12 33 120 50 216 Baik
8 Pengetahuan yang dimiliki efektif dalam menunjang pekerjaan 2 2 18 164 40 226 Baik
9 Keahlian yang dimiliki efektif dalam menunjang pekerjaan 2 4 12 164 45 227 Baik
10
Keterampilan yang dimiliki efektif dalam menunjang pekerjaan 1 4 24 156 40 225 Baik
Universitas Indonesia 20
Persepsi No Pernyataan STS TS R S SS
Skor Keterangan
11 Minat yang dimiliki efektif dalam menunjang pekerjaan 1 6 24 136 60 227 Baik
Total skor dimensi Persyaratan Jabatan 2.424 Baik Rata-Rata skor dimensi Persyaratan Jabatan (2424/11)
220,4 Baik Sumber : Hasil pengolahan data penelitian, 2012
Universitas Indonesia 21
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Berdasarkan pada penelitian dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada 58 (lima
puluh delapan) responden pegawai biro umum dengan 23 (dua puluh tiga) indikator, peneliti
dapat menyimpulkan bahwa hasil analisis jabatan di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah sudah dijalankan dengan baik dan telah dipersepsikan oleh pegawai biro umum
dengan baik. Namun masih terdapat 1 (satu) indikator pada dimensi persyaratan jabatan yang
belum dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, lalu mempunyai
skor paling rendah dan hampir mendekati rentang skala cukup baik yaitu pengalaman
pekerjaan sesuai dengan bidang pekerjaan.
5.2 Saran
Saran yang dapat peneliti berikan perihal dengan latar belakang pekerjaan sesuai
dengan bidang pekerjaan, yaitu kaitan antara pengalaman pekerjaan dengan kesesuaian bidang
pekerjaan juga perlu diperhatikan pada saat penerimaan calon pegawai negeri sipil.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebaiknya lakukan hal tersebut pada saat
seleksi terakhir yaitu pada saat wawancara, dimana pada setiap kepala bagian harus
menanyakan kepada calon pegawai tentang pengalaman pekerjaan di tempat sebelumnya,
apakah sesuai dengan bidang pekerjaannya atau tidak, dan seharusnya Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah menjadikan hal ini menjadi bahan pertimbangan apakah calon
pegawai layak atau tidak ditempatkan di bagian yang sedang dibutuhkan.
Universitas Indonesia 22
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Gomes, Faustino Cardoso. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Andi Offset, 1995.
Newmann W.L. Social Research Methods : Quantitative and Qualitative Approaches. USA : Allyn and Bacon, 2003.
Prasetyo, Bambang dan Lina M. Jannah. Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
Robinson, Stephen. Perilaku Organisasi, jilid 1. Jakarta : PT. Prenhallindo, 1998.
Rakhmat, Jalalludin. Psikologi Komunikasi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1988.
Siagian, Dergibson dan Sugiarto. Metode Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
Sofyandi, Herman. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008.
Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta, 2006.
Umar, Husein. Metode Riset Bisnis. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
Sumber Internet :
www.smecda.com
www.depkop.co.id