BAB 1PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang Masalah

Hukum adalah himpunan peraturan yang pelaksanaannya dalam masyarakat dapat dipaksakan dengan sanksi yang tegas oleh instansi yang berwenang. Definisi ini membedakan kaidah hukum dengan kaedah sosial lainnya (kaedah agama, kaedah kesopanan dan kaedah kesusilaan), ini merupakan definisi hukum sebagai pemberian arti umum hukum yang cenderung bersifat teoritis. Hukum juga dapat dipandang sebagai sebuah entitas yang kompleks, meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi dan fase. Yang bila diibaratkan benda ia bagaikan permata, yang tiap irisan dan sudutnya akan memberikan kesan berbeda bagi setiap orang yang melihat dan memandangnya.

Kompleksitas hukum menyebabkan hukum itu dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang. Lahirnya berbagai disiplin hukum di samping filsafat hukum (philosophy of law) dan ilmu hukum (science of law), seperti : teori hukum (theory of law), sejarah hukum (history of law), sosiologi hukum (sociology of law), antropologi hukum (anthropology of law), perbandingan hukum (comparative of law), logika hukum (logic of law), psikologi hukum (psychology of law) dan kini sedang tumbuh politik hukum (politic of law), adalah bukti kompleksitas dari sebuah perkembangan ilmu hukum. Meskipun masing-masing ragam displin hukum diatas bisa disikapi sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri (mandiri), akan tetapi bukan berarti kesemuanya bekerja secara sendiri-sendiri pula, karena sesungguhnya kesemuanya saling berkelidan satu sama lainnya. Artinya, satu disiplin hukum tidak memiliki makna apa-apa tanpa melibatkan disipilin hukum yang lain. Kesemuanya secara sinergis bekerja secara sistemik dan komprehensif untuk dapat menggali dan menjelaskan apa sesungguhnya hukum itu dan bagaimana proses-proses pembentukan hukum itu dapat dijelaskan secara baik.

Dari masing-masing disiplin ilmu hukum yang telah dijabarkan diatas, perlu diketahui bahwa politik hukum merupakan satu disiplin hukum yang tergolong paling muda dibandingkan dengan disiplin-disiplin hukum lain. Politik hukum belum memiliki struktur keilmuan yang mapan. Pengertian politik hukum pada tataran teori ilmu hukum murni diartikan sebagai suatu ilmu hukum yang membahas atau menguraikan perbuatan aparat yang berwenang dalam memilih salah satu arternatif yang sudah tersedia untuk menciptakan suatu produk hukum guna mewujudkan tujuan negara.

Adapun akar sejarah timbulnya politik hukum dilatarbelakangi oleh adanya rasa ketidakpuasan para teoretisi hukum terhadap model pendekatan hukum selama ini (raison dentre). Seperti diketahui, dari aspek kesejarahan, studi hukum telah berusia sangat lama yakni sejak era Yunani kuno hingga era postmodern. Selama kurun waktu sangat lama tersebut studi hukum mengalamai pasang surut, perkembangan dan pergeseran terutama berkaitan dengan metode pendekatannya. Adanya pasang surut, perkembangan dan pergeseran studi hukum itu disebabkan karena terjadinya perubahan struktur sosial akibat moderenisasi, politik, ekonomi, dan pertumbuhan piranti lunak ilmu pengetahuan.

Analisis menarik berkaitan dengan hal ini dijelaskan oleh Satjipto Raharjo. Ia menjelaskan, pada abad ke 19 di Eropa dan Amerika, individu merupakan pusat pengaturan hukum, sedang bidang hukum yang berkembang adalah hukum perdata (hak-hak kebendaan,kontrak,perbuatan melawan hukum). Keahlian hukum dikaitkan pada soal keterampilan teknis atau keahlian tukang (legal craftsmanship). Analisis normatif dan dogmatis merupakan satu-satunya cara yang dianggap paling memadai, dan tidak diperlukan metode atau ancangan (approach) yang lain untuk membantu melakukan pengkajian hukum. Metode normatif dan dogmatis demikian, dipandang mencukupi kebutuhan sedang hukum makin menjadi bidang yang eksentrik.

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda rechtspolitiek, yang merupakan bentukan dari duka kata recht dan politiek dan dalam sistem hukum Anglo Section politik hukum dikenal dengan sebutan Political Law. Sementara dari perspektif Terminologis dikuatkan guna melengkapi penjelasan etimologis yang tidak memuaskan karena begitu sederhana, sehingga dalam banyak hal dapat membingungkan dan merancukan pemahaman kita tentang apa itu politik hukum. Padmo Wahyono dalam bukunya Indonesia Berdasarkan Atas Hukum mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Soedarto (Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), mendefinsikan politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkadung dalam masyarakat dan untuk mencapai hukum yang dicita-citakan. Berbeda dengan dua pengertian sebelumnya, Soedarto tidak hanya berbicara pada kurun waktu apa hukumyang diterapkan (ius constituendum), tetapi tampaknya sudah pula menyinggung kerangka pikir macam apa yang harus digunakan ketika menyusun sebuah produk hukum. Sementara menurut Satjipto Rahardjo mendefiniskan politik hukum sebagai aktivitas memilih cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Menurut beliau terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam study politik hukum yaitu : 1. Tujuan ada yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada ; 2.cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut ; 3. Kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan tersebut sebaiknya dilakukan ; dan 4. Dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.

Sementara Abdul Hakim Garuda Nusantara memandang politik hukum secara harfiah sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh pemerintahan negara tertentu. Politik Hukum Nasional meliputi : pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten, pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang atau dengan kata lain penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.

Hukum sebagai suatu kaidah sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan kongkretisasi dari nilai-nilai yang ada pada suatu saat berlaku dalam masyarakat. Artinya, hukum sedikit banyak akan selalu mengikuti tata nilai yang menjadi kesadaran bersama masyarakat tertentu dan berlaku efektif dalam mengatur kehidupan mereka. Hal ini sama terjadi dengan politik hukum. Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia, sosio-kultural dan political will masing-masing pemerintah. Jadi dapat dikatakan, politik hukum bersifat lokal dan particular, bukan universal.

Adapun ruang lingkup atau wilayah kajian (domain) disiplin politik hukum adalah meliputi aspek lembaga kenegaraan pembuat politik hukum, letak politik hukum dan faktor (internal dan eksternal) yang mempengaruhi pembentukan politik hukum sebuah negara. Adapun ketika kita berbicara tentang wilayah kajian sebuah disiplin ilmu yang akan dipergunakan oleh mahasiswa hukum, politik hukum dalam perspektif akademis tidak hanya berbicara sebatas pengertian di atas an sich tetapi mengkritisi juga produk-produk hukum yang telah dibentuk. Dengan demikian politik hukum menganut prinsip double movement, yaitu selain sebagai kerangka pikir merumuskan kebijakan dalam bidang hukum oleh lembaga-lembaga yang berwenang, ia juga dipakai untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundanggkan berdasarkan legal policy di atas.

Salah satu ruang lingkup wilayah kajian politik hukum yang begitu menarik ialah proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum. Hal ini merupakan bentuk peranan hukum tidak tertulis yang berkembang dimasyarakat dalam merumuskan politik hukum. Dimana kita ketahui bersama ruang lingkup kajian politik hukum lebih banyak memfokuskan obyeknya pada ketentuan hukum tertulis yang ada, seperti pada pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, sehingga menarik kemudian untuk coba menganalisis mengenai objek kajian politik hukum secara mendasar serta peranan hukum tidak tertulis dalam perkembangan politik hukum.BAB IIPERMASALAHAN

2.1Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat dua buah permasalahan yang penting untuk dibahas secara lebih lanjut. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :1. Apakah yang menjadi objek kajian dari politik hukum ?

2. Bagaimanakah peranan hukum tidak tertulis dalam perkembangan politik hukum? BAB IIPEMBAHASAN

3.1 Obyek Kajian Politik Hukum

Hukum menjadi juga objek politik, yaitu objek dari politik hukum. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekrang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial (sociale werkelijkheid). Akan tetapi, terkadang juga untuk menjauhkan tatahukum dari kenyataan sosial, yaitu dalam hal politik hukum menjadi alat dalam tangan suatu ruling class yang hendak menjajah tanpa memperhatikan kenyataan sosial. Ketika membahas mengenai politik hukum maka yang dimaksud adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia, sesuai dengan asas pertimbangan (hirarki) hukum itu sendiri, atau dengan terminologi Logeman menyatakan sebagai hukum yang berlaku disini dan kini. Adapun tafsiran klasik politik hukum, merupakan hukum yang dibuat atau ditetapkan negara melalui lembaga negara atas pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkannya.

Dari pengertian politik hukum secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan yang diambil atau ditempuh oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti atau yang perlu di ubah atau hukum mana yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggara negara dan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan dapat terwujud.

Utrech mengatakan bahwa politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku. Sementara secara substansial politik hukum oleh Sutjipto Raharjo pada hukum yang seharusnya berlaku (ius constituendum).

Disamping substansi politik hukum diatas, terdapat pula beberapa pakar yang selama ini concern mengamati perkembangan politik hukum memberikan pengertian substansi politik hukum, seperti Logeman menyatakan bahwa politik hukum menentukan apa yang berlaku sebagai hukum politik itu sendiri. Menurut Muchtar Kusumatmaja politik hukum adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Politik hukum dari Mochtar ini bila dikaitkan dengan pengertian hukum adalah menyangkut hukum mana yang perlu dibentuk dan hukum mana yang harus dipertahankan agar secara bertahap tujuan negara dapat terwujud. Seorang pakar hukum lainya yaitu Solly Lubis memberikan pengertian dari politik hukum itu sebagai kebijakan politik menentukan aturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal berkehidupan, bermasyarakat dan bernegara. Selain itu Padmo Wahjono juga menyimpulkan politik hukum sebagai kebijakan yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kreteria untuk menghukumkan sesuatu.

Definis politik hukum dari Garuda Nusantara diatas merupakan definsi politik hukum yang paling komprehensif, hal ini disebabkan karena ia menjelaskan secara gamblang wilayah kerja politik hukum yang meliputi:pertama, tertitorial berlakunya politik hukum dan kedua, proses pembaruan dan pembuatan hukum, yang mengarah pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi ius constitutum dmenciptakan hukum yang berdimensi ius constituendum. Lebih dari itu ditekankan pula pentingnya penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Berdasarkan elaborasi ragam definisi politik hukum yang telah dikemukakan diatas, perlu penentuan sikap dan menyimpulkan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Hendaknya jangan dikacaukan pengertian kita tentang politik hukum sebagai kajian hukum dengan teori hukum politik. Keduanya mempunyai perbedaan kerangka kajian. Kerangka kajiaaan teori hukum politik yang dikemukakan oleh R.Wietholer, bahwa untuk membebaskan hukum dari sifatnya yang abstrak dan menonjolkan implikasi-implikasi politik dari hukum itu. Hukum dipandang sebagai kategori politik, sebagai suatu sarana untuk mewujudkan suatu pergaulan hidup yang baik dan adil. Hukum bukan gejala yang bebas nilai yang netral, tetapi di dalamnya terdapat perkaitan atau hubungan erat sekali dengan politik. Hukum selalu merupakan produk dari proses politik. Dalam mengadakan modifikasi dari deskripsi politik hukum maka untuk memudahkan kerangkanya dapat dikemukakan bahwa perundang-undangan sedemikian rupa, sehingga tujuan dan isi yang dimaksud oleh pembentukan perundang-undangan dapat diekpresikan dengan jelas dan tepat. Berdasarkan pengertian dari dua istilah diatas yakni politik dan hukum maka dapat kiranya disimpulkan bahwa politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang menelaah perubahan ketentuan hukum yang berlaku dengan memilih dan menentukan ketentuan hukum tentang tujuan tersebut dalam memenuhi perubahan kehidupan masyarakat.

3.2Peranan Hukum Tidak Tertulis dalam Perkembangan Politik Hukum

Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang mengkaji perubahan ius constitutum menjadi ius constituendum untuk memenuhi perubahan kehidupan masyarakat. Untuk memahami perubahan kehidupan masyarakat itu perlu ditelaah apakah pengertian perubahan, pengertian kehidupan dan pengertian masyarakat.

Perubahan dalam tulisan ini ialah keadaan sesuatu yang berbeda dari keadaan semulanya, kehidupan dalam uraian ini diartikan keberadaan dan masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang terikat pada suatu kebudayaan tertentu. Logemann bahkan merumuskan masyarakat sebagai lalu lintas atau hubungan antar manusia. Masyarakat adalah suatu skema koordinasi hubungan natar manusia yang ajeg. Hubungan ajeg antar manusia dalam masyarakat oleh Logemann disebut institusi atau lembaga.

Dalam perkembangannya kemudian masyarakat selalu berubah. Dror bahkan mengutarakan bahwa perubahan masyarakat dewasa ini adalah perubahan yang diarahkan. Dikatakan bahwa perubahan masyarakat dewasa ini adalah directed social change, suatu future directing society. Dalam perubahan kehidupan masyarakat itu hukum merupakan salah satu instrument perubahan kehidupan masyarakat tersebut. Hukum merupakan sarana yang kuat , karena hukum merupakan sarana yang memaksakan keputusannya dengan external power. Adapun fungsi hukum secara umum adalah untuk memelihara kepentingan umum, menjaga hak-hak, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama, sementara tujuan hukum secara umum adalah untuk menciptkan masyarakat yang tertib, menciptkan ketertiban dan keseimbangan.

Hukum sebagai himpunan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat jika dilihat dari bentuknya maka dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Adapun secara khusus jika kita membahas mengenai peranan hukum tidak tertulis saat dikorelasikan dengan perkembangan politik hukum maka dapat dianalisis dari karakteristik hukum tidak tertulis itu sendiri dan sejauh mana pengaruhnya terhadap masyarat sosial sebagai obyek dari diberlakukannya hukum tersebut. Sebagaimana dicontohkan hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum tidak tertulis yang dapat berlaku kuat (memiliki daya ikat yang kuat) di masyarakat tertentu diluar bentuk hukum tidak tertulis lainnya seperti hukum kebiasaan dan lain sebagainya.

Secara umum Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis yang meliputi peraturan hidup yang tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib, tetapi ditaati masyarakat berdasar keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Van Vollenhoven menyatakan Hukum Adat sebagai keseluruhan aturan tingkah laku positif dimana di satu pihak mempunyai sanksi sedangkan di pihak lain tidak dikodifikasi. Sedangkan Surojo Wignyodipuro memberikan pengertian Hukum Adat pada umumnya tidak tertulis sebagai kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi. Dari empat definisi di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Hukum Adat merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, namun tetap ditaati dalam masyarakat karena mempunyai suatu sanksi tertentu bila tidak ditaati.

Sebagaimana pengertian Hukum Adat yang diungkapkan diatas, bentuk Hukum Adat sebagian besar adalah tidak tertulis. Padahal, dalam sebuah negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di suatu sisi bila hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, namun Hukum Adat juga mempunyai peran dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia sehingga hukum tidak tertulispun mempunyai peranan dalam perkembangan politik hukum nasional.

Hukum adat sebagai bentuk hukum yang tidak tertulis merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat. Bahkan seorang hakim, jika ia menghadapi sebuah perkara dan ia tidak dapat menemukannya dalam hukum tertulis, ia harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Dalam seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta tahun 1975, ditegaskan tentang sifat Hukum Adat sebagai Hukum Nasional atau hukum yang bersumber pada kepribadian bangsa. Seminar tersebut menghasilkan kesimpulan-kesimpulan antara lain sebagai berikut: 1. Hukum adat diartikan Hukum Indonesia asli, yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur agama.2. Kedudukan dan Peranan Hukum Adat adalah sebagai salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi Pembangunan Hukum Nasional, yang menuju Kepada Unifikasi pembuatan peraturan perundangan dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuhnya dan berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam pembinaan hukum.

Pengambilan bahan-bahan dari hukum adat dalam penyusunan Hukum Nasional pada dasarnya berarti: Penggunaan konsepsi-konsepsi dan azas-azas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan mendatang dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar. Disamping itu masuknya hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum tidak tertulis dalam pembentukan hukum merupakan bukti dari hasil interaksi dan interdepedensi antara hukum dengan gejala-gejala sosial yang berkembang dimasyarakat yakni budaya, politik dan ekonomi (skin out system).3.3Kesimpulan

Adapun obyek kajian dari Politik hukum ialah bagian dari ilmu hukum yang menelaah perubahan ketentuan hukum yang berlaku dengan memilih dan menentukan ketentuan hukum tentang tujuan tersebut dalam memenuhi perubahan kehidupan masyarakat. Kedudukan dan Peranan Hukum Tidak Tertulis dalam perkembangan politik hukum adalah sebagai salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi Pembangunan Hukum Nasional, yang menuju Kepada Unifikasi pembuatan peraturan perundangan dengan tidak mengabaikan timbul atau tumbuhnya dan berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam pembinaan hukum.3.4Saran Pembentuk peraturan perundang-undangan diharapkan agar dapat memaknai dan menggunakan konsepsi-konsepsi dan azas-azas hukum dari hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum tidak tertulis untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan mendatang dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar. Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, (Bandung: Mandar Maju,1999, hlm.116.

Satjipto Raharjo, Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antardisiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung : Sinar Baru, 1985),hlm. 2; lihat pula Ahmad Ali, Keterpurukan Hukum Indonesia : Penyebab dan Solusinya, ( Jakarta: Ghalia Indonesia,2002), hlm.33.

Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, Cet.II (Jakarta:Ghalia Indonesia,1986),hlm.160.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,Cet.III, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1991), hlm.352.

Ibid. hlm.352-353.

Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Edisi I, Cet.IX, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,1999), hlm.14.

Jazim Hamidi, dkk, Teori dan politik Hukum Tata Negara, Total Media, Yogjakarta,2009,hlm.234-241.

Jazim Hamidi, ibid

M.Solly Lubis, Serba-Serbi Politik Hukum, Mandar Maju,Bandung.1992, hlm.20.

15