RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN TUBERKULOSIS...

RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI RUTAN, LAPAS DAN BAPAS - TAHUN 2012 - 2014 a

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, TAHUN 2012

RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN TUBERKULOSIS

DI RUTAN, LAPAS DAN BAPASTAHUN 2012 - 2014

RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI RUTAN, LAPAS DAN BAPAS - TAHUN 2012 - 2014 c


RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN TUBERKULOSIS

DI RUTAN, LAPAS DAN BAPASTAHUN 2012 - 2014

Direktorat Jenderal PemasyarakatanKementerian Hukum dan HAM R.I

RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI RUTAN, LAPAS DAN BAPAS - TAHUN 2012 - 2014d


RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI RUTAN, LAPAS DAN BAPAS - TAHUN 2012 - 2014 i


SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI telah selesai menyusun Rencana Aksi Nasional Pengendalian Tuberkulosis (TB) di Rutan, Lapas dan Bapas tahun 2012–2014. Rencana Aksi ini disusun sebagai bentuk komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam meningkatkan Program Pengendalian TB di Indonesia yang mengacu pada Strategi Nasional Pengendalian TB di Indonesia 2010 – 2014.

Rencana Aksi ini berisi strategi dan rencana kegiatan yang terkait dengan indikator serta target selama 3 (tiga) tahun ke depan yang merupakan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan HAM sehingga dijadikan dokumen yang wajib bagi jajaran Pemasyarakatan dalam upaya pengendalian penyakit TB di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan.

Saya sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi, utamanya kepada seluruh jajaran Pemasyarakatan, Kementerian Kesehatan dan lembaga mitra yaitu TBCARE I/ USAID yang memberikan dukungan dalam proses penyusunan Rencana Aksi Nasional ini. Saya berharap buku ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemasyarakatan di masa mendatang.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita dalam menunaikan tugas pengabdian kepada Bangsa dan Negara Indonesia.

Jakarta, Juni 2012

Direktur Jenderal Pemasyarakatan,

RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI RUTAN, LAPAS DAN BAPAS - TAHUN 2012 - 2014ii


RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI RUTAN, LAPAS DAN BAPAS - TAHUN 2012 - 2014 iii


KATA PENGANTAR

Pengendalian TB bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan, namun peran semua pihak termasuk Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dibutuhkan guna tercapainya pengendalian TB secara efektif, efisien dan berkesinambungan di Indonesia.

Lapas dan Rutan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki tugas pokok dan fungsi pengamanan dan pembinaan bagi WBP dan Tahanan di dalamnya termasuk penyediaan akses layanan kesehatan.

Situasi Lapas dan Rutan yang umumnya memiliki kelebihan daya huni berkontribusi terhadap meningkatnya kerentanan WBP dan Tahanan penularan penyakit TB. Selain itu keterbatasan tenaga kesehatan menyebabkan tidak optimalnya layanan kesehatan, termasuk tidak tersedianya anggaran pembiayaan kesehatan bagi WBP dan Tahanan. Berdasarkan data yang ada, penyakit TB dan HIV-AIDS merupakan penyebab utama kematian di Lapas dan Rutan.

Menyadari besarnya beban permasalahan kesehatan di dalam Lapas dan Rutan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memandang perlu mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Pengendalian TB di Lapas, Rutan dan Bapas sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengendalian TB dengan strategi DOTS tahun 2012 – 2014. Dokumen ini ditujukan bagi semua pihak pelaksana program pengendalian TB di jajaran Direktorat Pemasyarakatan dan pihak terkait dengan harapan dapat mendorong implementasi kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Nasional PengendalianTB di Lapas, Rutan dan Bapas.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan Rencana Aksi Nasional ini. Segala kritik dan saran yang membangun demi perbaikannya pada masa mendatang sangat diharapkan.

Semoga buku ini bermanfaat dalam pengendalian TB di Indonesia.

Jakarta, Mei 2012

Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Napi dan Tahanan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM

RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI RUTAN, LAPAS DAN BAPAS - TAHUN 2012 - 2014iv


RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI RUTAN, LAPAS DAN BAPAS - TAHUN 2012 - 2014 v


TIM PENYUSUN

Pelindung : SIHABUDIN, Bc.IP, SH.,MH.

Penanggung Jawab : Drs. BAMBANG KRISBANU, Bc.IP, SH, MH

Tim Penyusun

Ketua : Dra. HERNA LUSI, MM

Sekretaris : dr. DANIAL RASYID

Anggota : Drs.THOLIB, BcIP, SH, MH

SYAHRIR SUAIB, SH

dr. HETTY WIDIASTUTI

Drs. AMRULLAH, MH

Dra. EMI SULISTYATI

SRIYANTI, BcIP, SH, M.Si

HARTO, S.Sos

LUSI UTARI, SPd

DANDI DANUBRATA, SE

IRNA, Amk

Kontributor : MUQOWIMUL AMAN, BcIP, SH

dr. YUSMAN AKBAR TURATEA

dr. SUKSES

dr. YULIUS SUMARLI

dr. MALIK IBRAHIM

dr. AHMAD RADIAN

dr. BENNY GINTING

EKA PRIATNA, BcIP, SH, Msi

ESTI WAHYUNINGSIH, BcIP, SH, MH

RONNY SETIAWAN, AmdKom

RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI RUTAN, LAPAS DAN BAPAS - TAHUN 2012 - 2014vi


Drg. DYAH ERTI MUSTIKAWATI, MPH

dr. NANI RIZKIYATI, Mkes

dr. AMELIA VANDA SIAGIAN

dr. RATIH PAHLESIA, SpP

dr. NOVAYANTI TANGIRERUNG

dr. VIVI

dr. CHAWALIT NATPRATAN

dr. ATIEK ANARTATI SA, MPH

dr. TIARA MAHATMI NISA

dr. HENRY DIATMO

RINI PALUPI

RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI RUTAN, LAPAS DAN BAPAS - TAHUN 2012 - 2014 vii


DAFTAR ISI

Sambutan Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Kata Pengantar

Daftar Kontributor

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Singkatan

BAB I PendahuluanA. Latar belakang

B. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup

C. Landasan hukum

D. Visi

E. Misi

F. Pengertian

BAB II Gambaran Umum A. Direktorat Jenderal Pemasyaraktan

B. Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan

C. Rutan,Lapas dan Bapasdi Indonesia

D. Pelayanan kesehatan di Lapas dan Rutan

BAB III Pengendalian TB di Rutan, Lapas dan BapasA. Pengertian TB

B. Masalah TB

C. Upaya pengendalian TB

D. Tantangan

BAB IV Tujuan, Indikator dan Target A. Tujuan

B. Indikator dan Target

BAB V Rumusan StrategiBAB VI Rencana KegiatanBAB VII MonitoringdanEvaluasi

RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI RUTAN, LAPAS DAN BAPAS - TAHUN 2012 - 2014viii


BAB VIII PenutupDaftar Pustaka

RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI RUTAN, LAPAS DAN BAPAS - TAHUN 2012 - 2014 ix


DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Angka Penyebab Kematian pada Napi dan Tahanan di Indonesia tahun 2011

Tabel 2 Gambaran situasi Rutan, Lapas dan Bapasdi Indonesia

Tabel 3 Rekapitulasi Tenaga Medis, Paramedis dan Laborat di Lapas dan Rutan tahun 2011

Tabel 4 Data Jumlah Petugas yang dilatih TB DOTS di Lapas dan Rutan tahun 2011

Bagan 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Bagan 2 Struktur Organisasi Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan

Bagan 3 Faktor Risiko Kejadian TB

RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI RUTAN, LAPAS DAN BAPAS - TAHUN 2012 - 2014x


DAFTAR SINGKATAN

AIDS Acquired Immuno Deficiency Syndrome

APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BAP Berita Acara Pemeriksaan

Bapas Balai Pemasyarakatan

BCG Bacillus Calmette et Guerin

BTA Basil Tahan Asam

Dinkes Dinas Kesehatan

Ditjen Direktorat Jenderal

DOTS Directly Observed Treatment Short-course

Fasyankes Fasilitas Pelayanan Kesehatan

HAM Hak Asasi Manusia

HCT HIV Counseling and Test

HIV Human Immunodeficiency Virus

ISTC International Standards for TB Care

PITC Provider Inisiated Test and Counseling

Kanwil Kantor Wilayah

Kemkes Kementerian Kesehatan

Kepmen Keputusan Menteri

Lab Laboratorium

Lapas Lembaga Pemasyarakatan

LSM Lembaga Swadaya Masyarakat

MDR Multi Drug Resistant

PPM Public-Private Mix

PMO Pengawas Menelan Obat

Napi Narapidana

Napza Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif

OAT Obat Anti Tuberkulosis

PK Pembimbing Kemasyarakatan

RI Republik Indonesia

Rutan Rumah Tahanan

SDM Sumber Daya Manusia

RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI RUTAN, LAPAS DAN BAPAS - TAHUN 2012 - 2014 xi


SK Surat Keputusan

TB Tuberkulosis

UPT Unit Pelaksana Teknis

VCT Voluntary Counseling and Test

WBP Warga Binaan Pemasyarakatan

RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI RUTAN, LAPAS DAN BAPAS - TAHUN 2012 - 2014 1


BAB IPENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pengertian kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dari makna tersebut dapat dijelaskan bahwa pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut segala segi kehidupan masyarakat dan berlangsung pada setiap individu, tak terkecuali mereka yang berada di Lapas dan Rutan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tahanan, Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Salah satu aspek penting yang memerlukan perhatian yaitu keadaan kesehatan baik fisik, mental maupun sosial. Perlakuan dan pelayanan kesehatan pada Tahanan, Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat dipakai sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di bidang hukum baik secara Nasional ataupun Internasional.

Pelayanan kesehatan yang berkesinambungan bagi Tahanan, Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan memerlukan peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan bagi Klien Pemasyarakatan diluar Lapas dan Rutan. UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana tugas Bapas salah satunya adalah melakukan pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan. Bentuk pembimbingan terkait dengan penanganan Klien HIV dan TB ada pada petunjuk teknis Menteri Kehakiman RI Nomor : E.40-PR.05.03 tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.

Hasil laporan data kesehatan tahun 2011 yang diterima Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan 10 penyakit terbesar di Lapas dan Rutan yaitu :

1. Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas

2. Penyakit Kulit

3. Penyakit Pencernaan

4 Penyakit TB

5. HIV/AIDS

RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI RUTAN, LAPAS DAN BAPAS - TAHUN 2012 - 20142


6. Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah

7. Penyakit Susunan Syaraf

8. Penyakit Mata

9. Penyakit Menular Seksual

10. Gangguan Jiwa

Dari data terlihat bahwa penyakit TB menempati urutan ke 4 penyakit yang diderita Napi dan Tahanan, dan diikuti oleh HIV-AIDS. Hal ini menunjukkan TB masih merupakan masalah kesehatan di Lapas dan Rutan. Terlebih berdasarkan data angka penyebab kematian pada Napi dan Tahanan di Indonesia tahun 2011, yaitu :

Tabel 1. : Data Angka Penyebab Kematian pada Narapidana dan Tahanan di Indonesia tahun 2011

NO NAMA PENYAKIT JUMLAH

1. HIV/AIDS 105

2. Penyakit TB 66

3. Penyakit jantung dan Darah 55

4. Penyakit Infeksi Saluran Pernafas Atas 54

5. Penyakit Pencernaan 42

6. Penyakit Susunan Syaraf 26

7. Bunuh Diri dan Gangguan Jiwa 17

8. Diabetes Melitus 17

9. Hepatitis 16

10.Penyakit Lain (Malaria, penyakit tulang, penyakit ggn otot )

2

*Sumber data Ditjen PAS

Berdasarkan data tersebut, Penyakit TB merupakan salah satu penyebab utama kesakitan dan kematian di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia sehingga perlu disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian Tuberkulosis di Rutan, Lapas dan Bapas dengan harapan dapat mendorong implementasi kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.



B. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup

Tujuan buku ini disusun adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian TB dengan strategi DOTS bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Tahanan di Rutan, Lapas dan Bapas.

Sasaran adalah :

� Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM

� Direktorat Jenderal PP&PL Kementerian Kesehatan

� Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

� Petugas Rutan, Lapas dan Bapas

� Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

� Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Ruang lingkup meliputi :

� Pengendalian TB bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Rutan, Lapas dan Bapas

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 100, Tambahan Lembaran Nergara RI nomor 3495)

2. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM;

3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis

9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1185/Menkes/SK/XII/2009 tanggal 4 Desember



2009 tentang Peningkatan Kepesertaan Jamkesmas bagi Panti Sosial, Penghuni Lapas dan Rutan

10. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahana

11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501/Menkes/Per/10/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan upaya penanggulangannya

12. Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor. M.HH-05.OT.01.01 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI

13. Kesepakatan Bersama antara Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Hukum dan HAM; No.1232/Menkes/SKB/XII/2009, No.440-805A Tahun 2009, No: 13/PRS.2/KPTS/2009, No: M.HH 07.HM 03.0214.2009 tentang Program Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi Masyarakat miskin akibat bencana, Masyarakat miskin penghuni panti sosial dan Masyarakat miskin penghuni Lapas dan Rutan.

14. Nota Kesepahaman Dirjen Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM RI dan Dirjen PP&PL Departemen Kesehatan RI nomor: E.36.UM.06.07 tahun 2004 tentang Peningkatan Upaya Pengendalian TB di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan di Seluruh Wilayah Indonesia.

D. Visi

Menuju Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan bebas dari masalah TB, sehat, mandiri dan berkeadilan.

E. Misi

1. Menjamin setiap pasien TB di Rutan, Lapas dan Bapas mendapatkan layanan menyeluruh, merata, bermutu dan berkeadilan.

2. Membangun kesadaran WBP dan Tahanan dalam upaya menurunkan tingkat penularan TB di Lapas dan Rutan.

3. Membangun kemitraan dan jejaring antara Rutan, Lapas dan Bapas dengan Instansi terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam peningkatan program Pengendalian TB.

D. Pengertian

1. Rumah Tahanan Negara, selanjutnya disebut RUTAN adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka dan terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.



2. Lembaga Pemasyarakatan, selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

3. Balai Pemasyarakatan, selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.

4. Narapidana, selanjutnya disebut NAPI adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.

5. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di rutan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

6. Warga Binaan Pemasyarakatan, selanjutnya disebut WBP adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

7. Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas.

8. Skrining TB adalah salah satu kegiatan untuk menemukan pasien TB di Lapas dan Rutan baik yang dilakukan terhadap Narapidana dan Tahanan pada awal masuk dan selama berada di Lapas dan Rutan.

9. Ruang Isolasi TB adalah ruang perawatan khusus bagi suspek dan pasien TB sesuai dengan standar pencegahan dan pengendalian infeksi TB.

10. Fasyankes adalah unit layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta.

11. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) TB adalah upaya untuk mencegah penularan infeksi TB melalui pengendalian secara manajerial, pengendalian administratif, pengendalian lingkungan dan alat pelindung diri.



BAB IIGAMBARAN UMUM

A. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

1. Tugas

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang Pemasyarakatan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang Pemasyarakatan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemasyarakatan;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pemasyarakatan;

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Pemasyarakatan; dan

e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

3. Susunan Organisasi

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

b. Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban;

c. Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan;

d. Direktorat Bina Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;

e. Direktorat Informasi dan Komunikasi;



f. Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak; dan

g. Direktorat Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan.

Bagan 1.: Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI;

B. Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM RI NO. M.HH-05.OT.01.01 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan rancangan kebijakan di bidang Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan ;

2. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan ;

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan ;



4. Penyiapan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang gizi, bahan makanan, sarana dan prasarana makanan di Lapas dan Rutan ;

5. Penyiapan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang standarisasi kesehatan, pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, serta sanitasi dan kesehatan lingkungan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan ;

6. Penyiapan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang pencegahan penyakit menular dan ketergantungan napza di Lapas dan Rutan, serta rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial WBP;

7. Penyiapan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang perlindungan kelompok rentan dan resiko tinggi serta penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan kesehatan dan perawatan ;

8. Pelaksana urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan narapidana- dan tahanan.

Dalam pelaksanaan tugas subtantif dari Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan dibantu oleh :

a. Subdirektorat Pengawasan Kesehatan;

b. Subdirektorat Pengawasan Makanan ;

c. Subdirektorat Perlindungan Kelompok Rentan dan Risiko Tinggi;

d. Subdirektorat Penyakit Menular dan Ketergantungan Napza;

e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat tersebut berkewajiban menghimpun data-data dan menyiapkan bahan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan teknis pada UPT pemasyarakatan sesuai dengan tugas masing-masing dan memberikan solusi pada permasalahan-permasalahan yang ditemui, kemudian dianalisis, untuk dilaporkan kepada pimpinan dalam rangka penetapan kebijakan secara umum.



Bagan 2. Struktur Organisasi Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan

F. Rutan, Lapas dan Bapas di Indonesia

Dari data yang ada pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengenai jumlah Lapas dan Rutan seluruh Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 , sebagai berikut :

Tabel 2. : Gambaran situasi Lapas dan Rutan di Indonesia

2009 2010 2011

Lapas dan Rutan 434 434 434

Bapas 72 72 72

Kapasitas Normal 90.855 95.908 97.219

Jumlah Penghuni 131.116 127.082 140.217

Over Kapasitas 44% 32% 44%

Keterangan :

1. Jumlah Lapas dan Rutan tahun 2009 adalah 434 dengan kapasitas normal 90.855 orang yang



kemudian diisi oleh narapidana dan tahanan sejumlah 131.116orang yang dengan demikian

mengalami overkapasitas sekitar 44 %







Tenaga kesehatan terutama dokter dan perawat yang ada di UPT Pemasyarakatan terdiri dari 2 macam latar belakang, yaitu paruh waktu dan purna waktu. Dokter dan perawat paruh waktu adalah yang berasal dari Dinkes Kabupaten/Kota yang diperbantukan di UPT Pemasyarakatan, sedangkan dokter dan perawat yang Purna Waktu adalah tenaga Medis, Paramedis dan Laborat yang diangkat melalui SK Kementerian atau Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.

Tabel 3. : Rekapitulasi Tenaga Medis, Paramedis dan Laborat di Lapas dan Rutan tahun 2011

Ketenagaan Paruh Waktu Purna Waktu

Medis 189 220

Paramedis 262 524

Laborat 0 2

Jumlah 451 746

Bapas berperan pada saat proses integrasi sosial dilaksanakan yaitu bagaimana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dapat menuntun, menghantar dan mengarahkan Warga Binaan Pemasyarakatan kembali kepada lingkungan masyarakatnya secara baik dan sehat.

Melihat kondisi saat ini sesuai dengan Kepmen Kehakiman No. M-01-PK.04.10 tahun 1998 Penelitian Kemasyarakatan BAPAS berperan antara lain melakukan :

1. Penelitian Kemasyarakatan untuk :

b. Membantu penegak hukum terkait dalam perkara anak nakal

c. Menentukan program pembinaan

d. Menentukan program perawatan

e. Menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi Klien Pemasyarakatan

6. Bimbingan Kemasyarakatan dan Bimbingan Kerja bagi Klien Pemasyarakatan

7. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil Penelitian Klien tertentu



8. Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan

9. Pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan

J. Pelayanan kesehatan di Lapas dan Rutan

Pelayanan kesehatan di Lapas dan Rutan meliputi upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh mencakup upaya Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan di Lapas dan Rutan atau oleh petugas Dinas Kesehatan setempat :

1. Pelayanan kesehatan Promotif

2. Memberikan informasi kesehatan dasar dalam bentuk penyuluhan, brosur, liflet, poster, buku saku, dll.

3. Pelayanan kesehatan Preventif

4. Mengutamakan pencegahanan penyakit dengan memperhatikan sanitasi lingkungan, skrining penyakit menular dan penerapan pencegahan infeksi dalam melaksanakan tugas.

5. Pelayanan kesehatan Kuratif

6. Pengobatan penyakit yang dilaksanakan di ruang klinik /ruang rawat inap/ruang isolasi oleh petugas kesehatan di Lapas dan Rutan dengan tujuan mengobati penyakit sesuai dengan diagnosa penyakitnya serta melakukan rujukan ke fasyankes.

7. Pelayanan kesehatan Rehabilitatif di Lapas dan Rutan, terbagi atas ;

a. Rehabilitasi Medik

Pemulihan penyakit tertentu secara medis melalui tindakan dan pengobatan oleh petugas medis dan paramedis di dalam atau di luar ruang klinik Lapas dan Rutan.

b. Rehabilitasi Sosial

Pemulihan perubahan perilaku dalam kehidupan sosial seperti pembekalan kerohanian, dukungan sesama penderita (Kelompok dukungan sebaya) melalui kegiatan yang sifatnya memotivasi dengan hal-hal yang positif serta menghilangkan stigma dan diskriminasi.



BAB IIIPENGENDALIAN TB DI RUTAN, LAPAS DAN BAPAS

A. Pengertian Tuberkulosis (TB)

TB dan Riwayat alamiahnya

� Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB (Mycobacterium Tuberculosis). Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya.

� Cara penularan

− Sumber penularan adalah pasien TB Basil Tahan Asam (BTA) positif.

− Pada waktu batuk atau bersin, pasien menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk percikan dahak. Sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3.000 percikan dahak.

− Umumnya penularan terjadi dalam ruangan dimana percikan dahak berada dalam waktu yang lama. Ventilasi dapat mengurangi jumlah percikan, sementara sinar matahari langsung dapat membunuh kuman. Percikan dapat bertahan selama beberapa jam dalam keadaan yang gelap dan lembab.

− Daya penularan seorang pasien ditentukan oleh banyaknya kuman yang dikeluarkan dari parunya. Makin tinggi derajat kepositifan hasil pemeriksaan dahak, makin menular pasien tersebut.

− Faktor yang memungkinkan seseorang terpajan kuman TB ditentukan oleh konsentrasi percikan dalam udara dan lamanya menghirup udara tersebut.

� Risiko penularan

− Risiko tertular tergantung dari tingkat pajanan dengan percikan dahak. Pasien TB paru dengan BTA positif memberikan kemungkinan risiko penularan lebih besar dari pasien TB paru dengan BTA negatif.

� Risiko menjadi sakit TB

− Hanya sekitar 10% yang terinfeksi TB akan menjadi sakit TB.

− Faktor yang mempengaruhi kemungkinan seseorang menjadi pasien TB adalah daya tahan tubuh yang rendah, diantaranya infeksi HIV-AIDS dan malnutrisi (gizi buruk).



− HIV merupakan faktor risiko yang paling kuat bagi yang terinfeksi TB menjadi sakit TB. Infeksi HIV mengakibatkan kerusakan luas sistem daya tahan tubuh seluler, sehingga jika terjadi infeksi penyerta, seperti TB. Bila jumlah orang terinfeksi HIV meningkat, maka jumlah pasien TB akan meningkat, dengan demikian penularan TB di masyarakat akan meningkat pula.

Faktor risiko kejadian TB, secara ringkas digambarkan pada gambar berikut:

Bagan 3. Faktor Risiko Kejadian TB

INFEKSIPAJANAN TBMATI

SEMBUH

Risiko menjadi TB bila dengan HIV:• 5-10% setiap tahun• >30% lifetime

Jumlah kasus TB BTA+Faktor lingkungan :§Ventilasi§Kepadatan§Dalam ruanganFaktor Perilaku

HIV(+)

§ Malnutrisi§ Penyakit DM,

immuno-supresan

10%

§ Keterlambatan diagnosis dan pengobatan§ Tatalaksana tak memadai§ Kondisi kesehatan

Konsentrasi KumanLama kontak

transmisi

− Riwayat alamiah pasien TB yang tidak diobati.

Pasien yang tidak diobati, setelah 5 tahun, akan:

− 50% meninggal

− 25% akan sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh yang tinggi

− 25% menjadi kasus kronis yang tetap menular



B. Masalah TB

Penyebab utama meningkatnya beban masalah TB antara lain adalah:

� Kemiskinan pada berbagai kelompok masyarakat, seperti pada negara negara yang sedang berkembang.

� Kegagalan program TB selama ini. Hal ini diakibatkan oleh:

1. Tidak memadainya komitmen politik dan pendanaan

2. Tidak memadainya organisasi pelayanan TB (kurang terakses oleh masyarakat, penemuan kasus /diagnosis yang tidak standar, obat tidak terjamin penyediaannya, tidak dilakukan pemantauan, pencatatan dan pelaporan yang standar, dan sebagainya).

3. Tidak memadainya tatalaksana kasus (diagnosis dan paduan obat yang tidak standar, gagal menyembuhkan kasus yang telah didiagnosis)

4. Salah persepsi terhadap manfaat dan efektifitas imunisasi BCG.

� Dampak pandemi HIV dan berkembangnya masalah TB-MDR.

Penyebab masalah TB di Lapas dan Rutan :

1. Kepadatan penghuni yang melebihi kapasitas

2. Minimnya tenaga kesehatan

3. Belum optimalnya pengendalian infeksi seperti penataan ruangan dan sirkulasi udara

4. Tidak tersedianya ruangan khusus bagi suspek TB dan perawatan pasien TB menular

Saat ini TB kebal obat (TB-MDR) diperkirakan sebesar 2% dari seluruh kasus TB baru (lebih rendah dari estimasi di tingkat regional sebesar 4%) dan 20% dari kasus TB dengan pengobatan ulang. Diperkirakan terdapat sekitar 6.100 kasus TB-MDR setiap tahunnya.

Peningkatan epidemi HIV di Indonesia dinyatakan sebagai epidemic terkonsentrasi (concentrated epidemic), kecuali di tanah Papua yang prevalensi HIVnya sudah meluas (generalized epidemic) mencapai 2,5%. Secara nasional, angka estimasi prevalensi HIV pada populasi dewasa adalah 0,2%, dan sekitar 186.257 orang dengan HIV/AIDS di Indonesia (WHO, 2011). Perkiraan prevalensi HIV diantara pasien TB sebesar 4% (2,3 – 6,4%) (Global TB report, 2011) secara nasional, sebaliknya TB juga merupakan tantangan bagi Pengendalian HIV-AIDS karena merupakan infeksi oportunistik terbanyak (43,3%) pada ODHA (Kemenkes RI, 2011)

Potensi penularan TB di Lapas dan Rutan merupakan tantangan besar bagi program pengendalian TB. Sebagian besar Lapas dan Rutan memiliki kepadatan penghuni yang melebihi kapasitas. Selain itu jumlah penghuni yang merupakan pengguna Napza suntik dan mengidap infeksi HIV mengalami peningkatan.



E. Upaya pengendalian TB

Indonesia mulai menerapkan strategi DOTS sejak tahun 1995, dan telah di Implementasikan secara meluas dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Strategi DOTS terdiri dari 5 komponen kunci, yaitu:

1. Komitmen politis, dengan peningkatan dan kesinambungan pendanaan.

2. Penemuan kasus melalui pemeriksaan dahak mikroskopis yang terjamin mutunya.

3. Pengobatan yang standar, dengan supervisi dan dukungan bagi pasien.

4. Sistem pengelolaan dan ketersediaan OAT yang efektif.

5. Sistem monitoring pencatatan dan pelaporan yang mampu memberikan penilaian terhadap hasil pengobatan pasien dan kinerja program.

Berdasarkan Strategi Nasional Program Pengendalian TB 2011-2014 yang mengusung tema “Terobosan menuju Akses Universal”, dimana visinya adalah “Menuju masyarakat bebas masalah TB, sehat, mandiri dan berkeadilan” maka dikembangkan dalam tujuh strategi yang merupakan terobosan menuju akses universal. Adapun tujuh strategi tersebut adalah :

1. Memperluas dan meningkatkan pelayanan DOTS yang bermutu

2. Menghadapi tantangan TB-HIV, TB-MDR, TB anak dan kebutuhan masyarakat miskin serta rentan lainnya

3. Melibatkan seluruh penyedia pelayanan pemerintah, LSM, dan swasta melalui pendekatan Public-Private Mix (PPM) dan menjamin penerapan International Standards for TB Care (ISTC)

4. Memberdayakan masyarakat dan pasien TB

5. didukung dengan:

6. Memberikan kontribusi dalam penguatan sistem kesehatan, termasuk pengembangan sumber daya manusia dan manajemen program pengendalian TB

7. Mendorong komitmen pemerintah pusat dan daerah terhadap program pengendalian TB

8. Mendorong penelitian, pengembangan dan pemanfaatan informasi stratejik

Kemitraan dengan Lapas dan Rutan dalam pengendalian TB telah dimulai sejak tahun 2003 dengan suatu kajian awal yang dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Dirjen PP&PL dan Ditjen Pemasyarakatan pada tahun 2004. Kegiatan kemitraan dengan Lapas dan Rutan dimulai pada tahun 2007 secara bertahap. Pada tahun 2011, jumlah seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia adalah sebanyak 434. Dari jumlah tersebut Lapas dan Rutan yang mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan untuk TB DOTS sebanyak 217 Lapas dan Rutan di 15 propinsi, yang melakukan pencatatan pelaporan TB sebanyak 150 Lapas dan Rutan. Adapun



kegiatan yang telah dilaksanakan seperti sosialisasi program TB DOTS kepada Kanwil, Kepala Rutan, Kepala Lapas dan Kepala Bapas serta petugas kesehatan.

Tabel 4. Data Jumlah Petugas yang dilatih TB DOTS di Lapas dan Rutan tahun 2010 - 2011

No Petugas Jumlah yg dilatih

1 Medis 75

2 Paramedis 206

3 Tamping 600

4 Pemeriksa Mikroskopik 24

Penemuan kasus TB pada tahun 2011 berdasarkan laporan dari 8 Provinsi sebanyak :

� Suspek TB : 1.719

� Kasus Baru

� BTA positif baru : 228

� BTA negatif baru : 120

� Ekstra paru : 21

� Kasus Pengobatan Ulang

� Kambuh : 8

� Gagal : 5

Bagan 4. Prosentase penemuan kasus TB di Lapas dan Rutan dari 8 Provinsi, tahun 2010



Bagan 5. Hasil pengobatan TB di Lapas dan Rutan dari 8 Provinsi, tahun 2010

I. Tantangan

Tantangan yang ada dalam penerapan program Pengendalian TB di Rutan, Lapas dan Bapas adalah :

a. Jumlah dan penempatan dokter umum dan perawat yang belum merata, termasuk belum adanya analis laboratorium.

b. Kompetensi petugas kesehatan masih kurang terutama dalam pengendalian TB.

c. Sarana klinik dan laboratorium belum memadai.

d. Belum semua Bapas terlibat dalam program pengendalian TB.

e. Mekanisme jejaring internal antar Rutan, Lapas dan Bapas dalam pengobatan TB belum terkoordinasi dengan baik, demikian juga dengan jejaring eksternal (Dinas Kesehatan, Puskesmas, LSM dll).

f. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi TB belum dilaksanakan sesuai standar seperti penggunaan alat pelindung diri, ruang perawatan khusus TB, dll.

g. Lemahnya pencatatan, pelaporan dan sistem monitoring evaluasi.

h. Kurangnya dukungan manajemen Lapas dan Rutan.

i. Peningkatan kasus HIV yang berdampak dalam peningkatan kasus TB.

j. Ditemukannya suspek TB kebal obat (TB-MDR) di Lapas dan Rutan.



BAB IVTUJUAN, INDIKATOR DAN TARGET

A. Tujuan

Tujuan Pengendalian TB di Lapas dan Rutan adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit TB.

A. Indikator dan Target

INDIKATOR Baseline 2012 2013 2014

Prosentase lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang melaksanakan strategi DOTS

34% 55% 70% 80%

Prosentase lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang melakukan skrining TB pada WBP/tahanan baru

34% 55% 70% 80%

Prosentase lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang melakukan skrining berkala TB pada WBP/tahanan

NA 5% 10% 15%

Angka keberhasilan rujukan NA 55% 70% 80%

Prosentase Pasien TB dengan HIV positif yang menerima PPK selama pengobatan TB

NA 60% 70% 80%

Prosentase Pasien TB dengan HIV positif yang menerima ART selama pengobatan TB

NA 30% 40% 50%

Prosentase ODHA yang dikaji status TB diantara ODHA yang datang untuk kontrol perawatan HIV

NA 70% 80% 90%



BAB VRUMUSAN STRATEGI

Dalam mencapai tujuan Rencana Aksi Nasional ini, maka diperlukan langkah-langkah strategi sebagai berikut :

1. Memperkuat komitmen

Strategi ini ditujukan kepada para penentu kebijakan yang terlibat dalam program Pengendalian TB di Rutan, Lapas dan Bapas untuk memperkuat komitmen dan jejaring dari tingkat pusat sampai pelaksana termasuk dukungan administrasi dan operasional. Kegiatan dilakukan dengan cara :

a. Memperkuat kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan pihak-pihak terkait melalui kegiatan sosialisasi program pengendalian TB dengan strategi DOTS.

b. Memperkuat kerjasama antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Propinsi, Rutan, Lapas dan Bapas dengan Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Fasyankes setempat.

c. Menyusun rencana operasional bersama antara Rutan, Lapas dan Bapas dengan Dinas Kesehatan setempat dan LSM sesuai peran dan tanggung jawabnya masing-masing.

4. Membangun kapasitas sumber daya.

Sumber daya meliputi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Peningkatan kapasitas SDM dalam program TB di Rutan, Lapas dan Bapas dimaksudkan untuk menyediakan tenaga pelaksana yang memiliki keterampilan, pengetahuan dan sikap (kompeten) yang diperlukan dalam pelaksanaan program TB.

Kegiatan dalam menunjang peningkatan sumber daya antara lain:

a. Pelatihan petugas kesehatan Lapas dan Rutan. Perlu adanya penanggungjawab DOTS di Lapas dan Rutan (dokter, perawat, petugas laboratorium, petugas pencatatan dan pelaporan, petugas administrasi dan koordinator PMO). Kebutuhan personel ini disesuaikan dengan kemampuan Lapas dan Rutan.



b. Sosialisasi pengetahuan TB dengan strategi DOTS bagi petugas di Bapas.

c. Menyediakan sarana penunjang kegiatan, misalnya logistik, ruangan untuk kegiatan DOTS, ruang perawatan khusus TB, fasilitas laboratorium, sistem penanganan limbah, dsb.

4. Meningkatkan penemuan kasus TB

Penemuan pasien TB merupakan langkah pertama dalam kegiatan program pengendalian TB. Kegiatan dalam penemuan kasus TB di Lapas dan Rutan dilakukan secara aktif dan pasif melalui:

Secara Aktif :

� Skrining TB bagi Tahanan dan Narapidana yang baru masuk

� Skrining berkala TB bagi seluruh Tahanan dan Narapidana minimal 1 (satu) kali dalam setahun

� Skrining TB 1 bulan sebelum bebas

� Pelacakan kontak satu kamar hunian dengan pasien TB dan melakukan pemeriksaan terhadap kontak dengan suspek TB.

Dengan melibatkan seluruh petugas Lapas dan Rutan serta ”Pemuka kerja/Kader Kesehatan/Tamping Kesehatan” dalam kegiatan penjaringan suspek TB di ruang hunian.

Secara Pasif :

� Penemuan suspek TB bagi Tahanan dan Narapidana yang berkunjung ke Poliklinik di Lapas dan Rutan

5. Diagnosis dan Pengobatan kasus TB sesuai standar nasional

a. Menegakkan diagnosis dengan pemeriksaan dahak secara mikroskopik.

b. Mengupayakan pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya (foto ronsen dada, biakan dll) jika diperlukan yaitu pada kasus TB BTA negatif.

c. Memberikan penatalaksanaan TB dengan strategi DOTS (pengobatan OAT sesuai standar, pemantauan pengobatan melalui PMO) segera setelah diagnosis ditegakkan.

d. Melakukan pemantauan kemajuan hasil pengobatan.

6. Mengembangkan sistem informasi untuk surveilans.

Salah satu komponen penting dari surveilans adalah pencatatan dan pelaporan dengan maksud mendapatkan data untuk diolah, dianalisis, diinterpretasi, disajikan dan disebarluaskan untuk dimanfaatkan. Sistem pencatatan dan pelaporan TB di Lapas dan Rutan harus sama dengan



sistem pencatatan dan pelaporan Program TB Nasional yang juga dipakai oleh semua fasilitas kesehatan yang menerapkan Strategi DOTS. Kegiatan dalam pengembangan surveilans TB di Lapas dan Rutan adalah:

a. Pencatatan skrining gejala dan kasus TB dengan form yang baku.

b. Pelaporan sesuai sistem pelaporan program TB. Pelaporan dilakukan berjenjang yaitu dari Lapas dan Rutan ke Kanwil Kemenkumham dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

c. Pelaporan ke Ditjen Pemasyarakatan dilakukan dengan sistem yang berlaku.

Lapas dan Rutan dalam melaksanakan pencatatan berpedoman pada formulir sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan formulir skrining gejala TB

2. Daftar tersangka pasien (suspek) yang diperiksa dahak SPS (TB06),

3. Formulir permohonan laboratorium TB untuk pemeriksaan dahak (TB05),

4. Kartu pengobatan TB (TB01)

5. Register Laboratorium (TB04) untuk Lapas dan Rutan yang melakukan pemeriksaan laboratorium sendiri

6. Formulir rujukan/pindah pasien (TB09)

7. Formulir hasil akhir pengobatan dari pasien TB pindahan (TB10)

8. Register TB03 UPK

9. Formulir pelaporan kolaborasi TB-HIV

7. Kegiatan monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program pengendalian TB. Kegiatan yang dilakukan adalah :

a. Menelaah data dari pencatatan dan pelaporan secara berkala setiap 3 bulan yang dilakukan oleh Ditjen PAS, Kanwil Kemenkumham dan Dinkes setempat.

b. Pengamatan langsung (Supervisi) secara berkala minimal 1 kali dalam 6 bulan yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham dan Dinkes setempat.

c. Evaluasi pelaksanaan program TB di Lapas dan Rutan dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun dengan melibatkan Ditjen PAS, Ditjen PP&PL, Kanwil Kemenkumham dan Dinkes setempat.

8. Promosi kesehatan di lingkungan Rutan, Lapas dan Bapas.

Promosi kesehatan di Rutan, Lapas dan Bapas bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku pasien TB, keluarga, PMO dan petugas kesehatan, meningkatkan peran serta aktif lintas sektor, LSM, kelompok potensial dalam pelaksanaan promosi TB di Rutan, Lapas



dan Bapas. Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan dan media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).

9. Melakukan kolaborasi program TB-HIV.

Tingginya kasus HIV-AIDS di Lapas dan Rutan akan meningkatkan jumlah kasus TB. Kegiatan utama dalam kolaborasi TB-HIV antara lain :

a. Membentuk mekanisme kolaborasi TB-HIV

b. Menurunkan beban TB pada ODHA

c. Menurunkan beban HIV pada pasien TB

Kegiatan tersebut dijabarkan melalui :

a. Melakukan skrining tanda gejala TB pada semua kasus HIV positif

b. Menawarkan tes HIV pada semua pasien TB

c. Pengembangan kapasitas petugas dalam penanganan TB-HIV

d. Melakukan pencatatan dan pelaporan menggunakan format kolaborasi TB-HIV

10. Menangani kasus TB kebal obat (TB-MDR)

Sulit dan mahalnya penanganan TB-MDR merupakan masalah tersendiri yang perlu dipikirkan karena berbagai keterbatasan termasuk akses untuk mendapatkan pengobatan TB-MDR bagi WBP dan Tahanan. Untuk itu perlu disusun suatu strategi khusus terkait WBP dan Tahanan agar dapat memperoleh akses ke layanan pengobatan TB-MDR. Penemuan suspek TB-MDR merupakan hal terpenting, yaitu dengan kriteria :

a. Pasien TB pengobatan kategori 2 yang gagal (Kasus kronik)

b. Pasien TB pengobatan kategori 2 yang tidak konversi

c. Pasien TB yang pernah diobati pengobatan TB Non DOTS

d. Pasien TB gagal pengobatan kategori 1

e. Pasien TB pengobatan kategori 1 yang tidak konversi setelah pemberian sisipan.

f. Pasien TB kambuh

g. Pasien TB yang kembali setelah lalai/default

h. Suspek TB yang kontak erat dengan pasien TB-MDR

i. Pasien HIV positif dengan gejala koinfeksi TB



Bila ditemukan WBP dan Tahanan yang sesuai dengan kriteria suspek TB-MDR maka diharapkan Lapas dan Rutan berkoordinasi dengan pihak Kanwil Kemenkumham, Dinkes setempat serta Ditjen Pemasyarkatan agar mengakses layanan yang memiliki diagnostik (geneXpert, kultur) dan pengobatan TB-MDR. Mekanisme rujukan dan pengobatan akan dijabarkan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan tersendiri.

11. Meningkatkan upaya pencegahan pengendalian infeksi TB di Rutan, Lapas dan Bapas.

Upaya pencegahan pengendalian infeksi TB di Rutan, Lapas dan Bapas dilakukan dengan:

a. Mengupayakan pengadaan ruang perawatan khusus untuk suspek dan pasien TB yang menular.

b. Memisahkan pasien TB BTA positif selama masa pengobatan TB fase intensif

c. Menerapkan etika batuk bagi semua WBP dan Tahanan.

d. Meningkatkan kebersihan sanitasi, ventilasi dan pencahayaan alami.

e. Menerapkan prinsip kewaspadaan standar bagi petugas Lapas dan Rutan terutama yang melakukan pengambilan dahak dan fiksasi dahak.

f. Penggunaan alat pelindung diri bagi pasien TB dan petugas di Rutan, Lapas dan Bapas sesuai penggunaannya.

12. Pembiayaan

Sumber pembiayaan dalam melaksanakan program pengendalian TB di Rutan, Lapas dan Bapas dapat diperoleh dari APBN, APBD, bantuan Luar Negeri, sponsor dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.



BAB

VIRE

NCAN

A KE

GIAT

AN

No

KEG

IATA

NU

NIT

2012

WA

KTU

P

ELA

KSA

NA

AN

P

ELA

KSA

NA

2013

2014

1.M

emp

erku

at k

omitm

en

a.

Sosi

alis

asi p

rogr

am T

B ke

pad

a Ka

nwil,

Kep

ala

Ruta

n, L

apas

, Bap

as, D

inke

s p

rop

/kab

/kot

a Pe

rtem

uan

53

10D

itjen

PA

S

b.

Men

yusu

n re

ncan

a ke

rja

oper

asio

nal

pro

gram

TB

Pert

emua

n1

11

Ditj

en P

AS,

Kem

kes,

LSM

c.Pe

rtem

uan

koor

dina

si d

enga

n D

inke

s da

n fa

syan

kes

Pert

emua

n2

24

Kanw

il, L

apas

, Rut

an, B

apas

D

inke

s Pr

ov, D

inke

s Ka

b/

Kota

d.Pe

rtem

uan

pem

bah

asan

jeja

ring

TB-M

DR

Pert

emua

n2

21

Kanw

il, L

apas

, Rut

an, B

apas

D

inke

s Pr

ov, D

inke

s Ka

b/

Kota

2.M

emb

angu

n ka

pas

itas

sum

ber

day

a

a.

Pela

tihan

TB

DO

TS b

agi D

okte

r dan

Per

awat

Pela

tihan

40-

120

Ditj

en P

AS

b.

Pela

tihan

PM

O b

agi t

amp

ing

Pela

tihan

100

360

500

Lap

as d

an R

utan

c.

Pela

tihan

TB-

HIV

bag

i pet

ugas

kes

ehat

anPe

latih

an20

1020

Ditj

en P

AS

d.

Pela

tihan

PIT

C b

agi p

etug

as k

eseh

atan

Pela

tihan

2010

20D

itjen

PA

S

3.M

enin

gkat

kan

pen

emua

n ka

sus

TB



a.

Skrining tanda dan gejala TBJum

lah51.400

60.00072.000

Lapas dan Rutan

b.

Jumlah susp

ek TBJum

lah10.280

12.00014.400

Lapas dan Rutan

c.

Jumlah p

asien TB yang diobati

Jumlah

1.0281.200

1.440Lap

as dan Rutan

d.

Jumlah kasus TB

Jumlah

1.0281.200

1.440Lap

as dan Rutan

4.D

iagnosis dan Pengobatan kasus TB sesuai standar nasional

a.

Penyusunan Rencana Aksi N

asional p

engendalian TB di Rutan, Lapas dan Bap

asPertem

uan2

-2

Ditjen PA

S, Kemkes

b.

Revisi Petunjuk Teknis penataksanaan TB dan

TB-HIV di Lap

as dan RutanPertem

uan1

--

Ditjen PA

S, Kemkes

c.Finalisasi Pedom

an Pencegahan Pengendalian Infeksi TB

Pertemuan

2-

-D

itjen PAS

d.

Jumlah Lap

as dan Rutan yang DO

TSJum

lah kum

ulatif238

303347

Lapas dan Rutan

5.M

engemb

angkan sistem

inform

asi untuk

surveilans.

a.

Kanwil yang m

engirimkan lap

oran triw

ulanan sesuai pedom

an Prosentase

30%50%

65% Kanw

il

b.

Lapas dan Rutan yang m

engirimkan lap

oran triw

ulanan sesuai pedom

an Prosentase

35%55%

65% Lap

as dan Rutan

6.Kegiatan m

onitoring dan evaluasi

a.

Pertemuan m

onev tingkat ProvinsiPertem

uan7

55

Kanwil, D

inkes

b.

Pertemuan Pokja TB di tingkat Pusat

Pertemuan

33

3D

itjen PAS, Kem

kes, LSM

7.M

emp

erkuat prom

osi kesehatan di lingkungan Lap

as dan Rutan.

a.

Penyuluhan TB bagi W

BP dan Tahanan Jum

lah2

22

Lapas dan Rutan

b.

Pengadaan media KIE TB

Eksemp

lar-

-10.000

Ditjen PA

S

8.M

elakukan kolaborasi p

rogram TB-H

IV.

a.

Skrining gejala TB pada O

DH

AProsentase

70%80%

90%Lap

as dan Rutan



b.

Men

awar

kan

tes

HIV

bag

i pas

ien

TBPr

osen

tase

70%

80%

90%

Lap

as d

an R

utan

10.

Men

anga

ni k

asus

keb

al o

bat

TB

(TB-

MD

R)

a.

Pene

mua

n su

spek

TB-

MD

RJu

mla

h5

1010

Lap

as d

an R

utan

b.

Pena

tala

ksan

aan

pas

ien

TB-M

DR

Jum

lah

22

2La

pas

dan

Rut

an

c.

Pem

erik

saan

sus

pek

TB-

MD

R de

ngan

ge

neX

per

tJu

mla

h5

1010

Lap

as d

an R

utan

12.

Men

gem

ban

gkan

up

aya

pen

gend

alia

n p

enul

aran

TB

di L

apas

dan

Rut

an.

a.

Fi

nalis

asi P

edom

an P

enge

ndal

ian

Infe

ksi T

BPe

rtem

uan

2-

-D

itjen

PA

S

b.

Sosi

alis

asi P

edom

an P

enge

ndal

ian

Infe

ksi T

B b

agi p

etug

as k

eseh

atan

Pert

emua

n-

5-

Ditj

en P

AS,

Kan

wil,

Rut

an,

Lap

as d

an B

apas

c.

Men

gup

ayak

an ru

ang

per

awat

an k

husu

s un

tuk

susp

ek d

an p

asie

n TB

yan

g m

enul

arPr

osen

tase

10%

15%

20%

Lap

as d

an R

utan

d.

Ass

essm

ent p

enge

ndal

ian

infe

ksi T

BJu

mla

h ku

mul

atif

2025

30La

pas

dan

Rut

an

13.

Pem

bia

yaan

a.

APB

N√

√√

Ditj

en P

AS,

Kan

wil,

Kem

kes

Ruta

n, L

apas

dan

Bap

as

b.

APB

D

--

-Ka

nwil,

Din

kes,

Rut

an,

Lap

as d

an B

apas

c.

Bant

uan

Luar

Neg

eri d

an P

ihak

lain

yan

g tid

ak m

engi

kat

√√

√D

itjen

PA

S, R

utan

, Lap

as

dan

Bap

as



BAB VIIMONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan rencana aksi nasional pengendalian TB untuk WBP dan tahanan dimonitor secara berkala dan dievaluasi secara sistematis berdasarkan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang di jajaran Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Jajaran Sub Direktorat TB Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Hasil monitoring dan evaluasi berguna untuk memperbaiki perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Namun keduanya mempunyai tujuan yang spesifik. Monitoring bertujuan memantau proses dan perkembangan pelaksanaan pengendalian TB secara berkala dan berkelanjutan, mengidentifikasi masalah dan kesejangan pada saat pelaksanaan, dan mengatasi masalah yang teridentifikasi. Evaluasi bertujuan untuk menganalisis relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak dan keberlanjutan rencana aksi nasional ini untuk memberikan arah kebijakan jangka panjang bagi pengendalian TB untuk WBP dan tahanan.

Berbagai sumber data termasuk data rutin dapat dimanfaatkan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi. Data rutin program pengendalian TB dilaporkan oleh Lapas dan Rutan setiap tiga bulan. Instrumen pencatatan yang digunakan mengikuti formulir yang telah digunakan oleh Sub Direktorat TB Kementerian Kesehatan.

Informasi dari hasil monitoring dan evaluasi pengendalian TB untuk WBP dan Tahanan disebarluaskan terutama kepada para pembuat kebijakan, pengelola program, dan lntas sektor lainnya melalui berbagai media komunikasi yang mudah untuk diakses. Informasi tersebut ditindaklanjuti dan digunakan untuk tujuan perbaikan yang berkelanjutan dalam upaya pengendalian TB, selain itu juga digunakan untuk menilai sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, pemerintah dan swasta serta lintas sektor.



BAB IXPENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pengendalian Tuberkulosis di Rutan, Lapas dan Bapas oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait diharapkan dapat menjadi acuan dalam Pelaksanaan Pengendalian TB dengan strategi DOTS yang benar, efektif dan komprehensif. Hal ini diharapkan dapat menjamin keberlangsungan penatalaksanaan pasien TB sejak penemuan suspek, penegakan diagnosis dan pengobatan serta menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TB di lingkungan Lapas dan Rutan. Rencana Aksi Nasional Pengendalian TB di Rutan, Lapas dan Bapas periode 2012-2014 ini akan dievaluasi kemudian berdasarkan hasil pelaksanaan dan perkembangan pogram pengendalian TB Nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI.



DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

2. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemasyarakatan Bidang Perawatan”, Jakarta, 2000.

3. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Undang-undang dan Peraturan Pemerintah”, Jakarta, 2003.

4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, “Pedoman Pelayanan Kesehatan dan Makanan Narapidana dan Tahanan”, Jakarta, 2003.

5. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, “Strategi Penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan Narkoba Pada Lapas/Rutan di Indonesia, Jakarta, 2005.

6. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, “Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2005.

7. Kementerian Kesehatan RI, Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis di Indonesia 2011 – 2014, Jakarta 2011

8. Kementerian Kesehatan RI, Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis, Jakarta 2011

9. Kementerian Kesehatan RI, Rencana Aksi Nasional PPM Pengendalian Tuberkulosis 2011 – 2014, Jakarta 2011

10. Kementerian Kesehatan RI, Rencana Aksi Nasional TB-HIV Pengendalian Tuberkulosis 2011 – 2014, Jakarta 2011

11. WHO, Global Tuberculosis Control-Surveillance, Planning and Financing, WHO Report 2007, Geneva, 2007

12. WHO, Treatment of Tuberculosis: Guidelines for National Programmes, 3rd edition, Geneva, 2003

13. WHO, Tuberculosis Control in Prisons: A Manual for Programme Managers, Geneva, 2000

RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN TUBERKULOSIS...

Documents

Transcript of RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN TUBERKULOSIS...