RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANDIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILDIREKTORAT TATA RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PESISIR DAN

PULAUPULAU--PULAU KECIL PULAU KECIL

RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PESISIR DAN

PULAUPULAU--PULAU KECIL PULAU KECIL

Hierarki Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi

UU No.26 / 2007 UU No.27/ 2007

Rencana Umum (Wilayah)

Rencana Rinci(Kawasan/Fungsional)

Rencana Zonasi(Wilayah)

Rencana Zonasi Rinci(Kawasan/Fungsional)

RTRW Nasional

RTRW Provinsi

RTRW Kabupaten

RTRW Kota

RTR Pulau

RTR K S N

RTR Kaw. StrategisProv.

RDTR Kota

RTR Kaw. Strtgs Kota

RDTR Kabupaten

RTR Kaw. Strtgs Kab

RZW Nasional

RZWP3K Provinsi

RZWP3K Kabupaten

RZWP3K Kota

RZR Lintas Wilayah/sescape

RZR KSNT

RZR Provinsi

RZR Kota

RZR Kawasan

RZR Kabupaten

RZR Kawasan

RZR Lintas Kab/Kota

PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K

LATAR BELAKANG

TUJUAN DAN SASARAN

UU No.27/2007 Pasal 7 ayat (5) mengamanatkan Pemerintah Daerah

Kab/Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya

diperlukan suatu pedoman sebagai acuan penyusunan Rencana Zonasi

Rinci WP3K

• Memberikan acuan dalam penyusunan Rencana Zonasi Rinci WP3K bagi pemerintah pusat dan daerah khususnya pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

TujuanTujuan::

• Rencana Zonasi Rinci WP3K yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

SasaranSasaran::


Rencana Zonasi Rinci adalah recana detail dalam 1 (satu) zonaberdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yangdapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan dayadukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan sertaketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis danjumlah surat ijin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K

Rencana Zonasi Rinci WP3K, secara hierarki merupakan penjabaran dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Prov/Kota/Kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan sub zona secara terperinci pada WP3K

Rencana Zonasi Rinci WP3K secara teknis merupakan rencana yang menetapkan peruntukan kegiatan pada sub zona WP3K dengan memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam sub zona, agar tercipta keserasian diantara kegiatan-kegiatan di dalam sub zona.

Rencana Zonasi Rinci WP3K disusun untuk penyiapan pemanfaatan sub zona dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan luas wilayah perencanaan 10.000 – 20.000 hektar.

Rencana Zonasi Rinci WP3K memiliki jangka waktu rencana 5 tahun dan lokasi prioritas dituangkan ke dalam peta rencana dengan skala 1 : 10.000 atau lebih besar. Untuk analisa regional menggunakan peta 1 : 25.000.

ISTILAH & DEFINISI

Rencana Zonasi Rinci WP3K berfungsi untuk:1. menyiapkan perwujudan sub zona dan satu unit perencanaan; 2. menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan pemanfaatan

umum dengan Rencana Zonasi WP3K Kota/Kab;3. menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi dan efisien;4. menjaga konsistensi perwujudan kawasan pemanfaatan umum melalui pengendalian

program-program pembangunan WP3K; dan5. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang/zona;6. Arahan penyusunan Indikasi Program; dan7. Arahan perizinan.


FUNGSI DAN MANFAAT

Rencana Zonasi Rinci WP3K bermanfaat bagi Pemerintah Daerah adalah sebagai dasar untuk :1. Mengetahui zonasi pemanfaatan sumber daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rinci

di daerah;2. Mengetahui program kegiatan pemanfaatan sumber daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil Rinci di daerah;3. Mewujudkan keharmonisan dan sinergi pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

antar pemerintah daerah;4. Meningkatkan investasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan5. Meningkatkan peran masyarakat yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

baik masyarakat adat, masyarakat lokal, maupun masyarakat tradisional.


Wilayah Perencanaan Rencana Zonasi Rinci WP3K:

1. Satuan Wilayah Pengembangan/Perencanaan (SWP)

2. Fungsi suatu zona tertentu


Satuan Wilayah Pengembangan/Perencanaan (SWP)

LIKUPANG BARAT

LIKUPANG TIMUR

BITUNG

KEMA

KAUDITANAIRMADIDI

DIMEMBE

WORI

KALAWAT

MANADO

KabupatenMinahasa Utara

9

TABEL : RENCANA ZONASI PENGEMBANGAN DI WILAYAH PERENCANAAN TAHUN 2006 - 2016

No. Zonasi Pengembangan Fungsi Kegiatan Eksisting Fungsi Kegiatan Arahan1 Zonasi I (Wori) - Pemukiman Nelayan - Pemukiman

- Pelabuhan Lokal/Tradisional - TPI- Daerah Konservasi - Pelabuhan Lokal- Semak Belukar - Kawasan Wisata/Resort

- Daerah Konservasi2 Zonasi II (Likupang Barat) - Pemukiman - Kawasan Industri PerikananTerpadu

- Daerah Konservasi - Pelabuhan Umum- Semak Belukar - Pelabuhan Perikanan- Perkebunan - Pemukiman

- Daerah Konservasi3 Zonasi III (Likupang Timur) - Pemukiman - TPI

- Daerah Konservasi - Pelabuhan Lokal dan Perikanan - Pelabuhan Lokal/Tradisional - Daerah Konservasi- Perkebunan - Pemukiman- Daerah Terbuka - Kawasan Wisata, Hotel, Resort.- TPI - Prasarana dasar dan Fasilitas Umum

4 Zonasi IV (Kema) - Pemukiman - Pemukiman- Pelabuhan Lokal - TPI- TPI - Pelabuhan Lokal- Perkebunan - Perkebunan- Daerah Terbuka - Daerah Konservasi

Sumber : Hasil Rencana RTR Pesisir dan Laut Kab. Minahasa Utara 2006

10

GAMBAR : RENCANA ALOKASI PEMANFAATAN RUANG ZONA I (WORI)

11

GAMBAR : RENCANA ALOKASI PEMANFAATANRUANG ZONA II (LIKUPANG BARAT)

L a u t S u l a w e s i

INDEKS PETA

P. Lehaga

Tg. Tarabitan

Tg. Paputungan

P. Mandar

Termaal

Selat Likupang


Tg. Batuita m

P. Talabe KecilP. Talabe Besa r

P. Tamperong

P. Komang

P. Kinabohutan

Jayakarsa

Palaes

KE WORI KE LIKUPANG

Sonsilo

P.Tindia

Talise

P. Talise

Airbanua

Tg. Arus

Tanahputih

Paputungan

TarabitanSerey

Tg. Los

1 45’ LU0

125 00’ BT0

200000 mU

180000 mU

700000 720000 740000

KEC.LIKUPA NG TIMUR

KEC.W O R I

Serey

0 2,5 10 KM

Bahoi

M ubune

RENCANA TATA RUANG PESISIR DAN LAUT

KABUPATEN MINAHASA UTARA

Sumber : - Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 50.000, BAKOSURTANAL, 1991. - Review RTRW Kabupaten Minahasa Tahun 1996.

DIGAMBAR

NAMA TTD

DIPERIKSA

DISETUJUI

KETERANGAN :

Batas Kabupaten / Kota

Perumahan Dengan Fasilitasnya

Ibukota Kabupaten

Gambar : 6.7.Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang

Zona II (Kawasan Likupang Barat)

Ibukota Kecamatan

Batas Kecamatan

Perkebunan Kelapa

Batas Desa

Ladang/Kebun

Jalan Nasional

Lindung Preservasi / Resapan Air

Hutan Lindung Dengan Pemanfaatan Terbatas

Jalan Provinsi

Hutan Mangrove

Pusat Kegiatan Perikanan / Pelabuhan

Jasa / Pariwisata

Batas Zona I

Jalan Kabupaten

Terumbu Karang

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANANDIREKTORAT JENDERAL PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILDIREKTORAT TATA RUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

- Interpretasi Citra Landsat ETM 7 + Path / Row 112/59 Tanggal 2 Juni 2005 - Hasil Survey Lapangan, Juli 2006

Gangga 2

P. Gangga

Gangga 1

Tg. Kulu

Tg. Serey

M unteP. Resaan

M aliambao

KEC.LIKUPANG BARAT

Tg. Batubesar

Garis Bahtimetri

903

C 5s 108m 2 4M

56

50

1 8

6

9

88

5

29

13 7

408

111 2

675

200

72

12

GAMBAR : RENCANA ALOKASI PEMANFAATAN RUANG ZONA III(LIKUPANG TIMUR)

S ar aw et

INDEKS PETA

KOTA BITUNG

Winu riTg . K ub ur

Tg . S ump in i

Se lat Likupang

P. Ta labe Bes ar

P. N ap oma nu k

P. Nya ripa njan g

Tg . A ssaT g. T am b a

Tg. Sa lan gk a

Telu k L ih un u

P. Sa h o en g

Tg . Sa h o en g

Lib as

Wineru

Ma en

Ka w eruan

Kok o leh 2

P as late n

We rot

P. B an g ka

Tg. Batu go so k

T g . M e ra h

Ka linau n

T g. Pu lisa n

Wa ng u rer

Lik u pa n g 2

Liku pa n g 1

Tg . Ba tuw ok a

P. Na pod a ong

Tg . Ba tum era h

Ka hu k u

Ma rins o w

T g . Pin tu

P inen ek

Ba tu

Lih un u

1 45’ LU0

125 00’ BT 125 15’ BT0 0

200000 mU

180000 mU

720000 740000

KEC.LIKUPANG BARAT

KEC.LIKUPANG T IMUR

KEC.DIMEMBE

Tg . S in g ka ha

Ko k oleh 1

Lik upan g

RENCANA TATA RUANG PESISIR DAN LAUT



DIGAMBAR

NAMA TTD

DIPERIKSA

DISETUJUI


- Interpretasi Citra Landsat ETM 7 + Path / Row 112/59 Tanggal 2 Juni 2005 - Hasil Analisis

0

2,5 10 KM

KETERANGAN :



Ibukota Kabupaten


Zona III (Kawasan Likupang Timur)

Ibukota Kecamatan

Batas Kecamatan

Perkebunan Kelapa

Batas Desa

Ladang/Kebun

Jalan Nasional



Jalan Provinsi

Hutan Mangrove

Pariwisata Pantai (Resor & Ekosistem Mangrove)

Jasa / Pariwisata

Batas Zona II

Jalan Kabupaten

Terumbu Karang

Tg . K er bau

P ulisan

Rin o ndo ra n

Garis Bahtimetri

64270

25

61

1315

60

86

43

37C 5s 108m 24M

56

5018

6

9

88

5

19

29137

13

GAMBAR : RENCANA ALOKASI PEMANFAATAN RUANG ZONA IV(KEMA)

KABUPATENMINAHASA INDUK

KO TA BITUNG

K ema 1

K ema 2

K ema 3

L a u t M a l u k u

Maka lisu ng

Tg . Kina wu da n

Tg. Ka pa s

Tg. Kab uru kan

P. Kab uruk an

Ke ma

Tg. Lilan g

Waleo

Watud amboKec. Kau ditan

125 00’ BT0

160000 mU

74 0000

KECAMATANKAUDITAN

KECAMATANK E M A

To ntaleteK E I BU KO TA K AB UP AT EN

KE B I TU NG

Lan sot

Lilang


INDEKS PETA RENCANA TATA RUANG PESISIR DAN LAUT



DIGAMBAR

NAMA TTD

DIPERIKSA

DISETUJUI


- Interpretasi Citra Landsat ETM 7 + Path / Row 112/59 Tanggal 2 Juni 2005 - Hasil Analisis

0

2,5

7. 5 KM

KETERANGAN :



Ibukota Kabupaten

Ibukota Kecamatan

Batas Kecamatan

Perkebunan Kelapa

Batas Desa

Ladang/Kebun

Jalan Nasional



Jalan Provinsi

Hutan Mangrove

Budidaya Air Tawar (Pertambakan)

Jasa / Pariwisata

Batas Zona IV

Jalan Kabupaten

Terumbu Karang


Zona IV (Kawasan Kema)

200

129

68129

299

5

50

153

124

115

C (

2) 1

0s 1

7m

12

M 531

10663

32 59

73

50

Garis Bahtimetri

14

TABEL : RENCANA PEMANFAATAN RUANG TIAP ZONA DIWILAYAH PERENCANAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2016

Sumber : Rencana Tim RTR Pesisir dan Laut Kabupaten Minahasa Tahun 2006

No. Jenis PenggunaanWilayah Perencanaan Jumlah

Wori Likupang Barat

Likupang Timur Kema (Ha) %

I Kawasan Budidaya

1. Perumahan dengan fasilitasnya 966,05 1.073,70 2.357,80 2.820,96 7.218,51 16,42

2. Jasa dan Pariwisata (Hotel dan Resort)

7,41 100,4 254,89 98,97 527,67 1,2

3. Pusat Kegiatan Perikanan

- PPI - 58,56 - - 58,56 0,13

- Pelabuhan - - - 0,46 0,46

- Perikanan Darat (Tambak) - - - 29,57 29,57 0,07

4. Tanaman Pangan Lahan Kering (Perkebunan/kebun/ladang)

6.389,00 3.520,00 15.631,00 4.529,00 30.069,00 68,38

II Kawasan Lindung1. Hutan Lindung dengan pemanafaatan

terbatas- 529,85 1.975,45 - 2.505,30 5,7

2. Lindung preservasi (resapan air, simpadan pantai dan sungai

115,92 89,24 344,11 352,5 901,77 2,05

3. Hutan mangrove 394,60 850,6 140,19 4,5 1.389,89 3,16

4. Terumbu Karang 942,86 271,12 57,35 - 1.271,33 2,89

Jumlah 8.882 6.493 20.761 7.836 43.972 100


Fungsi suatu zona tertentu

NO TAHAPAN PROSES OUTPUT KETERANGAN

1. PERSIAPAN • PEMBENTUKAN TIM (TKPRD)

• PENYUSUNAN KAK & RENCANA BIAYA

• PENENTUAN WILAYAH PERENCANAAN

• PENGUMPULAN & ANALISIS DATA SEKUNDER

• PEMBUATAN PETA DASAR

• PENYUSUNAN RENCANA KERJA

• TIM KERJA

• KAK & RENCANA BIAYA

• DATA & INFORMASI AWAL

• WILAYAH PERENCANAAN

• PETA DASAR

• RENCANA KERJA

2. SURVEI LAPANGAN • PENGUMPULAN DATA PRIMER

• GROUND CHECK

PROFIL SUMBERDAYA WAWANCARA, KUISIONER, OBSERVASI, PENGUKURAN & PENGAMBILAN SAMPEL

3. ANALISA • ANALISIS REGIONAL

• ANALISIS KEBIJAKAN

• ANALISIS KESESUAIAN LAHAN & PERAIRAN

• ANALISIS DAYA DUKUNG & DAYA TAMPUNG

• ANALISIS EKONOMI, SOSIAL & BUDAYA

HASIL ANALISA & PETA TEMATIK

4. PERUMUSAN KONSEP RZR WP3K

MERUMUSKAN KONSEP RZR WP3K • DOKUMEN AWAL RZR WP3K

• PETA TENTATIF ZONASI RZR WP3K

MUATAN :

• TUJUAN, KEBIJAKAN & STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN

• RENCANA KETERKAITAN HUBUNGAN FUNGSIONAL

• RENCANA POLA RUANG RINCI

• ARAHAN PEMANFAATAN RUANG/ZONA

• KETENTUAN PENGENDALIAN RUANG/ZONA

5. KONSULTASI PUBLIK • SOSIALISASI KONSEP RZR WP3K

• MENJARING MASUKAN KONSEP RZR WP3K

MASUKAN KONSEP RZR WP3K

6. PERBAIKAN KONSEP RZR WP3K

MEMPERBAIKI KONSEP RZR BERDASARKAN MASUKAN

DRAFT FINAL RZR WP3K

7. KONSULTASI PUBLIK SOSIALISASI DRAFT FINAL RZR WP3K KESEPAKATAN RZR WP3K

8. PENYUSUNAN DOKUMEN FINAL RZR WP3K & NASKAH RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA

• MENYUSUN DOKUMEN FINAL RZR WP3K BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN

• MENYUSUN NASKAH RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA

• DOKUMEN FINAL RZR WP3K

• PETA ZONASI RZR WP3K

• RANCANGAN PERBUP/WALIKOTA

9. PENETAPAN PENGAJUAN RZR WP3K UNTUK PENGESAHAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA

Data Sekunder Citra Satelit Data Primer

Peta Dasar

Peta Tematik Suitability

Analisis Regional

Analisis Ekonomi, Sosial, Budaya

Analisis Daya Dukungdan Daya Tampung

Tinjauan Kebijakan

Isu PermasalahanWP3K

ZONASI RINCIPENETAPAN (PERATURAN

BUPATI/WALIKOTA)

Analisis Rencana ZonasiWP3K

(SUB ZONA)

Analisis Spasial

KONSULTASI PUBLIK

Peta/Data Tematik

Kriteria/Parameter untukAnalisis Kesesuaian Lahan

INPU

TPR

OSE

SO

UT

PUT

KERANGKA PROSES PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI

DATA PRIMER:

Wawancara

DATA PRIMER: ObservasiLapanganWawancara

DATA SEKUNDER:

Kepmen 15

DATA SEKUNDER: RTRW Provinsi Peta DasarKepmen 15

CITRA SATELIT

1. Survey Lapangan;2. Pembentukan Basis Data;3. Pembahasan di Pusat dan Daerah;4. Wawancara

1. Inventarisasi Data Sekunder (Instansional):-RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota-Kepmen No.15-RPJP Nasional/Daerah

2. Interpretasi Citra Landsat ETM-7

Interpretasi Citra: dengan cara deliniasi obyek pada citra cetakkertas (hardcopy) yang telah dilakukan preprocessing lebih dulu.Perkembangan teknologi hardware dan software memungkinkanpenafsiran langsung dikomputer dengan metode on screen digitize.


input

Proses 1 untuk RZR KABUPATEN/KOTA

Spasial

TinjauanKebijakan

Ekonomi,Sosial & Budaya

Regional

1. Analisis citra landsat;2. Analisis arahan struktur ruang; dan3. Analisis arahan pemanfaatan ruang.

1. Kontrak pelayanan (Service contract);2. Kontrak pengelolaan (Management Contract);3. Kontrak sewa (Lease Contract);4. Bangun-kelola-alih milik (Build, Operate and Transfer)/ Bangun-kelola-miliki-alih

milik (Build, Operate, Own and Transfer);5. Konsesi (Concession).

1. Sosial: Analisis Jumlah dan Proyeksi Penduduk; Persebaran dan KepadatanPenduduk; Pendidikan; Ketenagakerjaan; permukiman; budaya (nilai-nilai dan tradisisetempat); danPemberdayaan Masyarakat.

2. Ekonomi: Analisis Analisis Struktur Perekonomian (PDRB); Produktivitas KegiatanEkonomi; Perkembangan Ekonomi; Potensi Investasi (aspek lokasi, SDA, SDM, dansumberdaya buatan); Penentuan Sektor/Komoditas Potensial; PenentuanSektor/Komoditas Unggulan; danPenilaian Kelayakan Sektor/Komoditas Unggulan(NPV&IRR).

1. Analisis hubungan antara wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang direncanakandengan wilayah sekitarnya; dan

2. Analisis aksesibilitas, meliputi: jaringan jalan, jaringan energi nasional, permukaandasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikananserta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

No. Jenis Data Data Primer/Sekunder Sumber

1. Peta dasar Citra Landsat, Ikonos LAPAN

Batimetri Deshisdros, ktnl

Rupa Bumi, LPI Bakosurtanal

2. Peta Sumber Daya Mangrove, Terumbu Karang Bakosurtanal

3. Kualitas Air Biologi, Kimia, Fisika LH, LIPPI, BRKP,Bappedalda, DinasPerikanan dan Kelautan

4. Data Fisik Peta hidrologi Dinas Pengairan

Peta geologi PPGL, Dinas ESDM

Peta Land Use BPN

5. Data Kependudukan Jumlah penduduk, Kepadatan Penduduk BPS Kab (level kecamatan)

Mata pencaharian

6. Data Ekonomi PDRB BPS Kab

Jumlah industri Dinas Perindustrian, DinasPerikanan dan Kelautan

Data investasi BKPM

7. Kebijakan RTRW, RPJP, RPJM Bappeda

8. Data Sarana dan Prasarana Pelabuhan umum, Pelabuhan Perikanan Dinas perhubungan, DinasPerikanan dan Kelautan

Peta Jaringan Jalan, Peta Drainase Dinas PU

INTERPRETASI CITRATahapan-tahapan yang dilakukan dalam analisis citra digital adalah:• Restorasi citra, yaitu koreksi radiometrik dan koreksi geometrik

untuk memperbaiki kualitas citra.• Pemisahan antara daratan dengan lautan dengan masking.• Interpretasi citra digital untuk memperoleh potensi pesisir/kelautan• Penentuan titik sampel• Survei di lapangan berdasarkan titik sampel yang ditentukan.• Reinterpretasi dan analisis data.• Peta akhir (Peta Tematik berupa peta potensi).• Pengolahan data dengan SIG (Peta-peta tematik dan data sekunder

lain)• Peta Arahan

Data digital citra Landsat TM

Koreksi radiometric dan geometrik

Peta Dasar

Data Digital citra Landsat TM terkoreksi

Masking

Interpretasi citra terkoreksi

Interpretasi secara digital : dengan algoritma maupun klasifikasi dengan

density slicing

Interpretasi potensi sumberdaya secara visual

Peta Tentatif potensi Penentuan lokasi Ground ceck

Survei dan ground ceck

Reinterprestasi

Peta Tematik Data-data sekunder

Analisis dengan SIG

Peta Arahan Zonasi

OUTPUT• Hasil dari analisis citra digital adalah terpetakannnya potensi pesisir dan

laut (di wilayah antara beach dan nearshore) yang meliputi

– geomorfologi daerah pesisir dan laut, yang meliputi bentuklahan (landform), material dan proses,

– geologi,– hidrologi, kondisi air permukaan dan air tanah,– hidrooseanografi, seperti pasang surut, gelombang, arus, kecerahan,

temperatur permukaan air, salinitas, klorofil, dan yang lain– kondisi batimetri,– Proses-proses alami lain yang berlangsung, seperti sedimentasi, akresi, erosi

dan yang lain,– Kemungkinan rawan bencana alam– kondisi ekosistem di kawasan pesisir dan laut, seperti kondisi mangrove, di

pantai, padang lamun, rumput laut, terumbu karang, dan kondisi perairanumumnya.

AnalisisAnalisis Citra Citra Untuk Wilayah Pesisir dan Untuk Wilayah Pesisir dan PulauPulau--Pulau Kecil Pulau Kecil

Inventarisasi SDA Pesisir dan KelautanInventarisasi SDA Pesisir dan Kelautan (mangrove, (mangrove, terumbuterumbu karangkarang, , lamunlamun))

Analisa SedimentasiAnalisa Sedimentasi Analisa Geologi dan Geomorfologi PesisirAnalisa Geologi dan Geomorfologi Pesisir Analisa Garis PantaiAnalisa Garis Pantai Analisa Perkembangan Perkotaan/perkampungan Analisa Perkembangan Perkotaan/perkampungan

pesisirpesisir Analisa Potensi TambakAnalisa Potensi Tambak Kawasan Potensi Budidaya LautKawasan Potensi Budidaya Laut Peta tematik selain aplikasi Pengelolaan Wilayah Peta tematik selain aplikasi Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan PulauPesisir dan Pulau--Pulau Kecil Pulau Kecil

Reselusi citra

• CITRA LANDSAT : 15 – 30 M• CITRA IKONOS : 1 – 4 M• QUICKBIRD : 0.6 – 2.5 M

CAKUPAN TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUHDALAM PENATAAN RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU – PULAU KECIL

SKALA SKALA NASIONALNASIONAL1:1.000.0001:1.000.000

CITRA NOAA AVHRRCITRA NOAA AVHRR Suhu Permukaan Suhu Permukaan LautLaut (potensi (potensi upwelling), sebaran klorofilupwelling), sebaran klorofil--a.a.

SKALA SKALA PROVINSI PROVINSI 1:250.0001:250.000

Citra Landsat Citra Landsat ETM7+, SPOT ETM7+, SPOT ImageImage

Wilayah Provinsi, Ekosistem Wilayah Provinsi, Ekosistem pesisir, guna lahanpesisir, guna lahan

SKALASKALAKABUPATEN/KABUPATEN/KOTAKOTA1:100.000,1:100.000,1:50.0001:50.000

Citra Landsat Citra Landsat ETM7+,SPOT, Foto ETM7+,SPOT, Foto UdaraUdara

Wilayah Kabupaten/Kota, guna Wilayah Kabupaten/Kota, guna lahan, ekosistem pesisir, lahan, ekosistem pesisir, sedimentasi, klorofilsedimentasi, klorofil--a, a, kecenderungan, penggunaan kecenderungan, penggunaan

ruangruang

SKALA DETIL SKALA DETIL 1:10.000, 1:10.000, 1:5000, 1:10001:5000, 1:1000

Ikonos, Quickbird, Ikonos, Quickbird, Foto Udara small Foto Udara small format.format.

Site planning, batas tanah, wilayah Site planning, batas tanah, wilayah desa pesisir, sumberdaya pesisir desa pesisir, sumberdaya pesisir skala desa/komunitasskala desa/komunitas

Cakupan..............SKALA SKALA NASIONALNASIONAL1:1.000.0001:1.000.000

CITRA NOAA AVHRRCITRA NOAA AVHRR Cakupan Nasional (Indonesia Barat Cakupan Nasional (Indonesia Barat dan Indonesia Timur)dan Indonesia Timur)

SKALA SKALA PROVINSI PROVINSI 1:250.0001:250.000

Citra Landsat ETM7+, Citra Landsat ETM7+, SPOTSPOT55 ImageImage

Coverage 185 km x 185 km Coverage 185 km x 185 km Resolusi spatial 30Resolusi spatial 30--15m (Landsat), 15m (Landsat), coverage 60 km x 60 kmcoverage 60 km x 60 km (SPOT(SPOT55))

SKALASKALAKABUPATENKABUPATEN/KOTA/KOTA1:100.000,1:100.000,1:50.0001:50.000

Citra Landsat ETM7+,Citra Landsat ETM7+,SPOTSPOT55, Foto Udara, Foto Udara

Harga Landsat Harga Landsat ±± $6$6000 (new) $50 (new) $500(archieve)(archieve)Dan SPOT Dan SPOT ±± $6200$6200

SKALA SKALA DETIL DETIL 1:10.000, 1:10.000, 1:5000, 1:5000, 1:10001:1000

Ikonos, Quickbird, Ikonos, Quickbird, Foto Udara small Foto Udara small format.format.

Resolusi spatial 4 m (multispektral) Resolusi spatial 4 m (multispektral) 1 m (pancromatik), Cakupan 1 m (pancromatik), Cakupan minimal 100 minimal 100 KKmm22 ($120/Km($120/Km22

min.100min.100 KKmm22)) IKONOSIKONOSRes.spatial 0,61 m (pancromatik) Res.spatial 0,61 m (pancromatik) dan 2,44dan 2,44--2,88 2,88 (multispektral)(multispektral)QUICKBIRDQUICKBIRD

CITRA LANDSAT ETM 7+ KOMPOSIT 542

Path/Row 116/66 Perekaman tanggal 05 Mei 2002

CITRA IKONOS

CITRA IKONOSCITRA IKONOS

CITRA QUICKBIRDCITRA QUICKBIRD

Zona Dasar Tujuan Penetapan

Perikanan Tangkap Menyediakan tempat penangkapan ikan bagi nelayan.

Perikanan Budidaya Menyediakan tempat bagi nelayan untuk melakukanbudidaya perikanan seperti rumput laut, kerambajaring apung, mutiara.

Tambat Labuh/ Pelabuhan

Menyediakan pelabuhan atau sarana penunjangkegiatan tambat labuh.

Pariwisata Menyediakan tempat rekreasi yang dapatdikembangkan seperti pasir putih, terumbu karang, dll.

Alur Menyediakan tempat sebagai penunjang sistem alur.

Konservasi Mempertahankan dan melindungi lahan; Perlindungan lahan yang rawan/sensitif; Melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan

publik; dan Spesifikasinya berupa RTH lindung, RTH Binaan, dan

Ruang Terbuka Tata Air.

Zona Dasar dan Tujuan Penetapannya

Zona Dasar Tujuan PenetapanPermukiman Nelayan Menyediakan lahan untuk pengembangan hunian;

Mengakomodasi bermacam tipe hunian; dan Merefleksi pola-pola pengembangan yang dinginkan

masyarakat pada lingkungan hunian yang ada di masayang akan datang.

Infrastruktur Menyediakan lahan untuk pelayanan umum sepertitransportasi, pendidikan, kesehatan, dan bina sosial.

Industri Menyediakan ruangan bagi kegiatan industri; Memberikan kemudahan dan fleksibilitas kegiatan

industri dan manufaktur; dan Spesifikasinya berupa industri ringan, berat, dan kecil.

Perdagangan dan jasa

Menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja,pertokoan, jasa; dan

Spesifikasinya berupa zona pemerintah, perkantoran,pertokoan, komersial sentra, pariwisata.

Zona Dasar dan Tujuan Penetapannya

ARAHAN POLA RUANG KAWASAN IDI DI KABUPATEN ACEH TIMUR

RENCANA ZONASI RINCI WP3K KABUPATEN

WILAYAH PERENCANAAN

• Deliniasi wilayah perencanaan

PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI

PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI

PERANCANGAN PASAR AGRO KABUPATEN MANOKWARI

45

TABEL : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PER ZONAPENGEMBANGAN DI WILAYAH PERENCANAAN TAHUN 2006 –2016

Zona Pengembangan Jenis Kegiatan

Rencana Program Tahapan Pembangunan

Sumber Pembiayaan

Intsansi Penanggung Jawab

Tahap I Th. 2006 - 2011

Tahap IITh. 2011 - 2016

I. Kawasan Wori 1. Rencana penyebaran jumlah penduduk APBD I/II Dinas Tata Pemerintahan danBappeda Kabupaten Minahasa Utara

2. Konsulidasi tanah dan pembangunan perumahan. APBD/Pemda

SwastaDinas PU, dan Bappeda Kab.Minahasa Utara

3. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas Pemerintah. APBD/Pemda

SwastaDinas PU, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

4. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas : pendidikan, kesehatan, keagamaan, dll.

APBD/PemdaSwasta

Dinas PU, dan Bappeda Kab.Minahasa Utara

5. Konsulidasi tanah dan pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan). APBD/Pemda

SwastaDinas PU, dan Bappeda Kab.Minahasa Utara

6. Konsulidasi tanah dan pembangunan tempat pendaratan ikan (TPI) APBD/Pemda

SwastaDinas PU, DKP, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

7. Konsulidasi tanah dan pembangunan pelabuhan penyeberangan APBD/Pemda

SwastaDinas PU, Bappeda, dan Dinas Perhub. Kab.Minahasa Utara

8. Pengembangan sektor pertanian pangan lahan kering (perkebunan/ kebun ladang)

APBN/APBD Swasta

Dinas Pertanian Kab.Minahasa Utara

46

Sambungan Hal 56

9. Konservasi hutan lindung. APBN/APBD Dinas Kehutanan Kabupaten Minahasa Utara

10. Lindung preservasi (resapan air, sempadan pantai, dan sungai).

APBD I/II Dinas PU, Bappeda, dan DKP Kabupaten Minahasa Utara

11. Konservasi hutan mangrove. APBD I/II Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

12. Konservasi terumbu karang. APBD I/II Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

13. Prasarana dasar : air bersih, listrik, dan telekomunikasi

APBD I/II/ Swasta

Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

14. Pembangunan dermaga APBD I/II/Swasta


15. Pembangunan Kantor TPI APBD I/II/ Swasta


16. Pembangunan Ice Storage APBD I/II/ Swasta


17. Pembangunan kedai pesisir APBD I/II/ Swasta


18. Jasa pariwisata (Hotel, resort, dan sarana pendukungnya lainnya APBD I/II/

SwastaDinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

47

II. Kawasan Likupang Barat

1. Rencana penyebaran jumlah penduduk APBD I/II Dinas Tata Pemerintahan dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

2. Konsulidasi tanah dan pembangunan perumahan. APBD/Pemda/

SwastaDinas PU dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

3. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas Pemerintah. APBD/Pemda/

SwastaDinas PU dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara


APBD/Pemda/Swasta

Dinas PU dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

5. Konsulidasi tanah dan pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan). APBD/Pemda/

SwastaDinas PU, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

6. Konsulidasi tanah dan pembangunan Pelabuhan Perikanan (PPi) APBD/Pemda/

SwastaDinas PU, DKP, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

7. Konsulidasi tanah dan pembangunan dermaga APBD/Pemda/

SwastaDinas PU, Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

8. Pembangunan break water APBN/APBD/ Swasta

Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Utara

9. Pembangunan kolam pelabuhan APBN/APBD Dinas Kehutanan Kabupaten Minahasa Utara

10. Pembangunan TPI APBD I/II Dinas PU dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

11. Pembangunan kantor TPI APBD I/II Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

Sambungan Hal 57

48

12. Pembangunan pasar ikan APBD I/II Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

13. Pembangunan Pabrik es APBD I/II/ Swasta


14. Pembangunan Ice Storage APBD I/II/Swasta


15. Pembangunan Cold Storage APBD I/II/ Swasta


16. Pembangunan Cool Room APBD I/II/ Swasta


17. Pembangunan bengkel, SPBU-N, dll APBD I/II/ Swasta


18. Pembangunan jasa dan pariwisata (hotel, resort, dll)

APBD I/II/Swasta


19. Konservasi hutan lindung APBD I/II Dinas Tata Pemerintahan dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

20. Lindung preservasi (resapan air, sempadan pantai, dan sungai

APBD/Pemda/Swasta

Dinas PU, DKP, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

21. Konservasi hutan mangrove APBD/Pemda/Swasta

Dinas PU, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

22. Konservasi terumbu karang APBD/Pemda/Swasta


Sambungan Hal 58

49

III. Kawasan Likupang Timur

1. Rencana penyebaran jumlah penduduk

APBD I/II Dinas Tata Pemerintahan, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

2. Konsulidasi tanah dan pembangunan perumahan.

APBD/Pemda/Swasta


3. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas Pemerintah.

APBD/Pemda/Swasta



APBD/Pemda/Swasta


5. Konsulidasi tanah dan pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan).

APBD/Pemda/Swasta


6. Konsulidasi tanah dan pembangunan tempat pendaratan ikan (TPI) APBD/Pemda/

Swasta

Dinas PU, DKP, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

7. Konsulidasi tanah dan pembangunan pelabuhan penyeberangan (dermaga) APBD/Pemda/

Swasta

Dinas PU, Bappeda, dan Dinas Perhub. Kabupaten Minahasa Utara

8. Pembangunan Ice Storage APBN/APBD/ Swasta


9. Pembangunan kantor TPI APBN/APBD Dinas Kehutanan Kabupaten Minahasa Utara

10. Pembangunan pasar ikan APBD I/II Dinas PU dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

Sambungan Hal 59

50

11. Pembangunan Ice Storage APBD I/II Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

12. Pembangunan kedai pesisir APBD I/II Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

13. Pembangunan bengkel, SPBU-N, dll APBD I/II/ Swasta



APBD I/II/Swasta


15. Konservasi hutan lindung APBD I/II/ Swasta



APBD I/II/ Swasta


17. Konservasi hutan mangrove APBD I/II/ Swasta


18. Konservasi terumbu karang APBD I/II/Swasta


VI Kawasan Kema

1. Rencana penyebaran jumlah penduduk APBD I/II Dinas Tata Pemerintahan, dan, Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

2. Konsulidasi tanah dan pembangunan perumahan.

APBD/Pemda/Swasta


3. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas Pemerintah.

APBD/Pemda/Swasta


Sambungan Hal 60

51

Sumber : Hasil Rencana Tim RTR Pesisir dan Laut Kabupaten Minahasa Utara tahun 2006


APBD/Pemda/Swasta

Dinas PU, Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

5. Konsulidasi tanah dan pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan).

APBD/Pemda/Swasta


6. Peningkatan kualitas tempat pelelangan ikan (TPI)

APBD/Pemda/Swasta


7. Peningkatan kualitas dermaga APBD/Pemda/Swasta

Dinas PU, Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

8. Pembangunan kedai pesisir APBN/APBD/ Swasta


9. Pembangunan Ice Storage APBN/APBD Dinas Kehutanan Kab.Minahasa Utara

10 Pembangunan bengkel, SPBU-N, dll APBD I/II Dinas PU & Bappeda Kabupaten Minahasa Utara


APBD I/II Dinas PU, DKP & Bappeda Kab. Minahasa Utara

12. Pengembangan tanaman pangan lahan kering

APBD I/II Dinas PU, DKP & Bappeda Kab. Minahasa Utara


APBD I/II/ Swasta

Dinas PU, DKP & Bappeda Kab. Minahasa Utara

Sambungan Hal 61

Kata PengantarSambutan DirekturDaftar IsiDaftar Gambar Daftar TabelDaftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN1.1 LATAR BELAKANG1.2 TUJUAN DAN SASARAN1.3 RUANG LINGKUP PEDOMAN1.4. KEDUDUKAN ZONASI RINCI1.4.1. Kedudukan Rencana Zonasi Rinci dalam Kebijakan Nasional 1.4.1. Kedudukan Pedoman dalam UU No.27 Tahun 2007 tetang Pengelolaan WP3K1.5. ISTILAH DAN DEFINISI1.6. FUNGSI DAN MANFAAT

BAB II KETENTUAN UMUM2.1 MUATAN RENCANA ZONASI RINCI2.1.1 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan2.1.2 Proses Penyusunan Rencana Zonasi Rinci 2.1.3 Potensi Pemanfaatan Sumberdaya di Wilayah Perencanaan 2.1.4 Penetapan Rencana Zonasi Rinci 2.2. FORMAT PENYAJIAN2.3. SKALA PETA2.4. MASA BERLAKU

OUTLINE PEDOMAN RENCANA ZONASI RINCI

BAB III. PROSES PENYUSUNAN3.1 METODOLOGI3.2 PERSIAPAN PENYUSUNAN3.2.1. Penyusunan Rencana Kegiatan3.2.2. Penentuan Wilayah Perencanaan3.3 PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA3.3.1. Data Primer3.3.2. Data Sekunder3.4 ANALISIS DATA3.4.1. Analisis Spasial3.4.2. Analisis Regional3.4.3. Analisis Ekonomi3.4.4. Analisis Sosial Budaya3.4.5. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung3.4.6. Analisis Tinjauan Kebijakan3.4.7. Analisis Isu Permasalahan3.5 PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI3.6 INDIKASI PROGRAM

OUTLINE PEDOMAN RENCANA ZONASI RINCI

NI CHING WANCI……..................................I HEAR I FORGETNI KHAN NI SIANG………………………..I SEE I REMEMBERNI KUNCO NI CHETO…………..I DO THEN I UNDERSTAND

PHILOSOPY CHINA Confusius Abad XV

Inti pelajaran yang diterima peserta pelatihan adalah:

10% dari apa yg dibaca 50 %dari apa yg dilihat dan didengar20 % dari apa yg didengar 80 %dari apa yg diucapkan30 % dari apa yang dilihat 90 %dari apa yg diucapkan dan dilakukan

Hasil Riset Harvard Business School (Rigg. 1969

Sekian & Terima kasih

RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Real Estate

Transcript of RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL