Ringkasan Eksekutif Laporan Kebebasan Beragama The Wahid Institute

Ringkasan EksekutifLaporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama dan Intoleransi 2012

The Wahid Institute

Hal. 1

PendahuluanPendekatan dan Wilayah Pemantauan

Hal. 2

+LÄUPZP�6WLYHZPVUHS:P[\HZP�9LN\SHZP�)LYU\HUZH�(NHTH�

Hal. 3 - 14

Temuan-temuan(��7LSHUNNHYHU�2LILIHZHU��)LYHNHTH�H[H\�)LYRL`HRPUHU�VSLO�(WHYH[\Z�5LNHYH)��;PUKHRHU�[PUKHRHU�7LSHUNNHYHU�2LILIHZHU�)LYHNHTH�VSLO�5VU�(WHYH[\Z�5LNHYH*��2LTHQ\HU�/HR�OHR�)LYHNHTH�H[H\�)LYRL`HRPUHU�KP�0UKVULZPH

Hal. 14

2LZPTW\SHU�KHU�9LRVTLUKHZP

Kerjasama The Wahid Institute dan Yayasan Tifa InstituteWAHID

The

Seeding Plural and Peaceful Islam

Ringkasan(Eksekutif(–(Laporan(Kebebasan(Beragama(dan(Intoleransi(2012(–(The(Wahid(Institute( 1!

!

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN AKHIR TAHUN KEBEBASAN BERAGAMA DAN INTOLERANSI 2012

THE WAHID INSTITUTE

Pendahuluan

Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama dan Intoleransi 2012 in i adalah laporan kel ima yang dir i l is The Wahid Inst i tute semenjak tahun 2008. Penul isan laporan in i adalah kegiatan regular set iap akhir tahun, sela in sebagai pertanggungjawaban WI terhadap program pemantauan yang selama in i d i lakukan, laporan in i juga sebagai instrumen diseminasi gagasan toleransi dan jaminan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Laporan in i juga bertujuan melakukan evaluasi terhadap jaminan hak-hak beragama di tanah air sekal igus memberi a lternat i f penyelesaian baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Berkaca dar i laporan kebebasan beragama dan intoleransi tahun 2011 la lu, ter l ihat bahwa tren pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi di masyarakat menjadi masalah ser ius bangsa. Negara ter l ihat gagap menghadapi dinamika kehidupan beragama di masyarakat, sehingga mereka ser ing menggunakan otor itas negara justru untuk membatasi hak beragama warga negara bukan mel indungi. Sementara di s is i la in, masyarakat juga semakin “alergi” dengan bermacam perbedaan keyakinan yang terus bermunculan, yang mendorong mereka semakin permisi f dengan t indakan-t indakan intoleran yang justru bertentangan dengan kor idor hukum yang ada. Maka t idak salah j ika WI memberi s inyak tahun 2011 la lu sebagai “ lampu merah” jaminan kebebasan beragama di Indonesia. Pendekatan dan Wilayah Pemantauan

Di dalam penggal ian data kasus terkait kebebasan beragama dan intoleransi, WI berbasis pada kejadian (event) yakni mengumpulkan kejadian-kejadian atau per ist iwa pelanggaran kebebasan beragama baik yang di lakukan oleh negara maupun non negara. Per ist iwa-perist iwa in i d ikumpulkan melalu i pemberitaan media massa baik media nasional maupun media-media di daerah, laporan-laporan per ist iwa yang dik ir imkan oleh jar ingan-jar ingan WI di beberapa daerah serta apabi la dianggap per lu melalu i invest igasi langsung oleh t im dar i WI ke lapangan.

Penggal ian data dan informasi mengenai per ist iwa atau kasus keagamaan yang muncul di satu daerah mel iput i peraturan atau regulasi yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah tentang isu keagamaan, t indakan-t indakan melawan hukum atas nama agama, kr iminal isasi dan t indakan hukum bermoti f agama, fatwa-fatwa keagamaan, konf l ik terkait rumah ibadah dan pernyataan atau ujaran yang intoleran dan diskr iminat i f atas dasar agama. Kesemuanya dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan apakah te lah ter jadi pelanggaran kebebasan beragama atau t idak? Apakah ter jadi t indakan intoleran dan diskr iminat i f? Dan apakah ada usaha memajukan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan?

Dalam pengolahan data, kami membagi per ist iwa dan t indakan pelanggaran kebebasan beragama ke dalam dua kategori besar yakni yang di lakukan oleh negara (state actors) dan non-negara (non state actor). Kedua kategori tersebut dibagi lagi menjadi beberapa kategori yakni: jumlah per ist iwa berdasarkan bulan, jumlah per ist iwa per wi layah, bentuk t indakan, jumlah t indakan berdasarkan pelaku dan jumlah t indakan berdasarkan korban.

Dalam penyaj iannya, laporan in i akan dibagi ke dalam t iga bagian pokok: 1) pengantar; 2) temuan-temuan dan anal is is; dan 3) kesimpulan dan rekomendasi. Laporan in i juga di lengkapi r ingkasan eksekut i f dan lampiran matr iks per ist iwa sebagai tambahan.

Sementara wi layah jangkauan laporan in i adalah wi layah-wi layah yang terekam oleh media massa nasional maupun lokal memil ik i per ist iwa-perist iwa keagamaan baik menyangkut regulasi, implementasi kebi jakan maupun dinamika sosia l pol i t ik. Pada tahun in i ada 16 wi layah yang terekam memil ik i per ist iwa dimaksud mel iput i : Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, NTB, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kal imantan Barat, NAD, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Papua dan Riau.


!

Definisi Operasional Def in is i operasional dipergunakan sebagai panduan di dalam memantau dan menentukan apakah di dalam satu per ist iwa ter jadi pelanggaran kebebasan beragama baik yang di lakukan oleh aparatus negara atau non-aparatus negara ( intoleransi atau diskr iminasi atas dasar agama atau keyakinan). Karena itu ada t iga def in is i utama yang dipakai dalam laporan in i yakni:

1. Pelanggaran kebebasan beragama merujuk pada t indakan penghi langan, pembatasan atau pengurangan hak dan kebebasan dasar set iap orang untuk berpik ir , berkeyakinan dan beragama. Hak in i mencakup larangan atau hambatan kebebasan untuk menganut suatu agama atau kepercayaan apapun menurut pi l ihannya, dan kebebasan baik secara indiv idu atau dalam masyarakat dengan orang la in di muka umum atau sendir ian, untuk mewujudkan agama atau kepercayannya dalam beribadah, penaatan, pengamalan dan pengajaran (Pasal 1, Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan segala Bentuk Intoleransi dan Diskr iminasi berdasarkan Agama dan Keyakinan).

2. Intoleransi dan diskr iminasi atas dasar agama dan keyakinan adalah segala bentuk pembedaan, pengecual ian, pembatasan atau preferensi atas dasar agama dan keyakinan yang berakibat gangguan atau berkurangnya pengakuan, penikmatan secara setara hak-hak mendasar manusia (Pasal 2, Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan segala Bentuk Intoleransi dan Diskr iminasi berdasarkan Agama dan Keyakinan).

3. Secara lebih khusus Diskr iminasi (Agama) merujuk pada set iap pembatasan, pelecehan, atau penguci lan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosia l, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan pol i t ik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik indiv idual maupun kolekt i f dalam bidang pol i t ik, ekonomi, hukum, sosia l, budaya dan aspek kehidupan la innya (Pasal 1 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM).

Situasi Regulasi Bernuansa Agama 2012

Di t ingkat nasional, ada dua regulasi terkait masalah agama:

1. Pada bulan Mei 2012 la lu te lah disahkan ber lakunya Undang Undang No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konf l ik Sosia l. Undang Undang in i menempatkan agama sebagai salah satu sumber konf l ik di masyarakat. Sejumlah kalangan menyorot i pel ibatan tokoh agama dalam Satuan Tugas Penyelesaian Konf l ik Sosia l. Pel ibatan tokoh agama dalam konf l ik antar umat beragama atau internal umat beragama memang dibutuhkan, namun siapa saja tokoh agama yang di l ibatkan bisa menimbulkan mult i tafs ir dan masalah di lapangan. Pel ibatan tokoh agama yang kurang tepat dapat menjadikan Satuan Tugas t idak bisa bersikap netral dan imparsia l dalam memediasi konf l ik bernuansa agama. Apalagi di dalam UU in i t idak di je laskan apa saja kr i ter ia tokoh agama yang bisa menjadi anggota Satuan Tugas tersebut.

2. Pada kisaran Juni 2011 hingga awal 2012, DPR telah melaksanakan serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait revis i UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. RUU in i memunculkan keberatan dar i berbagai kalangan, mereka meni la i banyak persoalan yang muncul dar i draft tersebut. Misalnya ruang l ingkup RUU in i sangat luas. In i berpotensi menjadi pasal “karet” yang dapat mengkriminal isasi organisasi dengan isu tertentu, misalnya LGBT, kelompok‐kelompok al i ran kepercayaan, kelompok masyarakat yang dianggap beral i ran “kanan” atau “kir i” , atau yang kr it is terhadap pemerintah. Mereka juga menggarisbawahi bahwa pewaj iban semua ormas waj ib mencantumkan Pancasi la sebagai asas organisasi dapat mengancam kebebasan berser ikat.


!

Di t ingkat lokal, muncul sejumlah regulasi bernuansa agama antara la in:

1. Pada 23 Jul i 2012 Gubernut Jawa Timur Soekarwo menerbitkan Peraturan Gubernur No. 55 tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Al iran Sesat di Jawa Timur.

2. Pada 4 Apri l 2012, ber langsung sidang Paripurna yang membahas rancangan Perda Diniyah tentang Peningkatahn Mutu Pendidikan Agama Is lam di Kabupaten Tasikmalaya.

3. Pada Oktober 2012 mulai d ibahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Diniyah Takmil iyah bagi anak Usia SD dari kelas 2 sampai 5 di Kota Bandung.

4. Di beberapa daerah muncul Perda dan Raperda tentang baca Tul is a l Quran antara la in di: Kota Makassar, Kota Samarinda, Kabupaten Mamuju Sulbar, Kota Gorontalo, Kabupaten Sidrap, Polewal i Mandar, Kota Wonogir i dan Kabupaten Bekasi.

5. Pemerintah Kota Tasikmalaya tengah membahas aturan tentang busana agar t idak memperl ihatkan aurat bagi musl im laki- laki ataupun perempuan. Peraturan tersebut akan dituangkan dalam bentuk peraturan daerah.

6. Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat berencana membentuk satuan Pol is i Syar iah yang bert indak menegakkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 12 tahun 2009. Perda tersebut ber is i tata ni la i kehidupan masyarakat yang ber landaskan ajaran agama Is lam.

Temuan-temuan

Selama tahun 2012 in i te lah ter jadi 274 kasus pelanggaran kebebasan beragama dengan 363 t indakan. Pelanggaran yang di lakukan oleh aparatus negara sebanyak 166 t indakan, sementara oleh non aparatus negara sebanyak 197 t indakan.

A. Pelanggaran Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan oleh Aparatus Negara

Selama tahun 2012 (Januari-Desember) te lah ter jadi 110 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pelanggaran tert inggi menurut bulan dapat di l ihat dalam graf ik di bawah in i .

Graf ik 1 Pelanggaran KBB tahun 2012 menurut bulan

Apabi la dibandingkan dengan tahun 2011, data-data kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang ter jadi tahun 2012 in i mengalami peningkatan jumlah yakni 110


!

kasus berbanding 93 kasus atau meningkat sekitar 8 %. Jika pada tahun 2011 rata-rata ter jadi 7 kasus pelanggaran perbulan, maka pada tahun 2012 in i meningkat menjadi rata-rata 9 kasus perbulan. Bahkan apabi la bulan Desember t idak dihitung, maka rata-rata pelanggaran perbulan adalah 10 kasus. Fakta in i menunjukkan bahwa jaminan per l indungan dan penghormatan terhadap kebebasan beragama warga negara pada tahun in i bukan semakin membaik namu malah sebal iknya ter jadi kemunduran. Bahkan trend peningkatan kasus pelanggaran kebebasan beragama in i sela lu ter jadi dalam t iga tahun terakhir.

Sementara i tu, selama tahun 2012 ada enam bentuk pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bentuk-bentuk pelanggarannya dapat di l ihat pada graf ik di bawah in i .

Graf ik 2 Bentuk pelanggaran KBB 2012

T ingginya pelanggaran dalam bentuk t indakan pembiaran atau kela la ian oleh aparat negara ser ing disebabkan oleh pendekatan konf l ik ket imbang pendekatan per l indungan hak. Negara ser ingkal i melakukan pembiaran dengan t idak menindak pelaku intoleransi atau pelanggaran hukum atas dasar agama apabi la di lakukan oleh kelompok mayoritas. Aparat negara ser ing berargumen bahwa langkah tersebut diambi l untuk menghindari konf l ik yang lebih besar. Bahkan sebal iknya, aparat penegah hukum sepert i pol is i lebih ser ing mengkriminal isasi korban demi mengikkut i selera mayoritas. Kalaupun negara melakukan penegakan hukum dengan mengkriminal isasi pelaku pidana atas dasar agama, del ik pidana yang digunakan jauh lebih r ingan dar i del ik yang semestinya.

Kasus pelarangan rumah ibadah juga merupakan temuan sangat ser ius pada tahun 2012 in i. Kasus in i merupakan pelanggaran tert inggi kedua dalam laporan in i . Isu in i juga sela lu menjadi temuan yang menonjol dalam laporan-laporan the Wahid Inst i tute sebelumnya. Fakta in i menunjukkan bahwa negara adalah aktor utama pelarangan rumah ibadah, dan negara t idak beranjak dar i kebi jakan pada tahun-tahun sebelumnya meskipun banyak dikr i t ik. Temuan in i juga menunjukkan bahwa regulasi mengenai rumah ibadah yang ada saat in i t idak efekt i f memberi jaminan bagi umat beragama yang membutuhkan rumah ibadah. Regulasi in i juga t idak memberi kepast ian hukum bagi umat beragama j ika berhadapan dengan otor itas negara.

Tingginya kasus pelarangan rumah ibadah oleh negara juga menunjukkan bahwa ada pola yang sama dalam set iap per ist iwa pelarangan rumah ibadah. Pemerintah dalam hal in i eksekut i f


!

ser ing bert indak secara sepihak mengikut i kehendak sebagian masyarakat yang menolak sebuah rumah iadah berdir i . Pemerintah juga ser ing mengaitkan penolakan in i dengan persyaratan persetujuan dar i warga sekitar yang ada dalam regulasi terkait rumah ibadah, tanpa mel ihat konteks dan alasannya. Karena itu, ket ika ada aksi penolakan dar i sebagian masyarakat, pemerintah langsung melarang pendir ian rumah ibadah tersebut.

Terkait dengan sebaran wi layah, ada 13 wi layah yang terpantau terdapat pelanggaran kebebasan beragama selama tahun 2012. Data perwi layah dapat di l ihat pada graf ik di bawah in i .

Graf ik 2 Pelanggaran KBB tahun 2012 menurut sebaran wi layah

Jawa Barat tetap menjadi wi layah dengan t ingkat pelanggaran kebebasan beragama tert inggi di Indonesia, meneruskan trend tahun-tahun sebelumnya. Fakta in i menunjukkan bahwa aparat negara di Jawa Barat memil ik i problem ser ius dengan isu kebebasan beragama in i . Salah satu penyebab t ingginya pelanggaran di Jawa Barat adalah banyaknya kasus-kasus keagamaan sepert i konf l ik rumah ibadah di wi layah in i yang t idak bisa terselesaikan. Konf l ik-konf l ik yang sebelumnya berdimensi hor izontal t idak bisa selesai justru karena pemerintah masuk menjadi pihak yang berkonf l ik sehingga masalah menjadi berkepanjangan. Belum lagi adanya banyak data menunjukkan bahwa konf l ik agama semakin berkepanjangan di Jawa Barat karena adanya upaya-upaya pol i t isasi o leh para el i tnya.

Sela in Jawa Barat, Nangroe Aceh Darussalam menempati posis i kedua wi layah pal ing t inggi t ingkat pelanggaran kebebasan beragama tahun in i . Peningkatan in i muncul karena di Kabupaten Aceh Singki l ter jadi pelarangan besar-besaran terhadap belasan rumah ibadah mil ik umat Kr ist iani d i sana, dengan alasan adanya desakan dar i sebagian umat Is lam. Pemerintah Kabupaten dan juga pemerintah Provinsi NAD juga t idak mampu mencari ja lan keluar dar i adanya kebutuhan r i i l umat Kr ist iani menambah rumah ibadah mereka. Penerapan Syar iat Is lam di NAD juga t idak bisa menjawab kebutuhan akan jaminan hak-hak kelompok minoritas di sana.


!

Dari s is i pelaku, ada 16 inst i tusi negara yang ter l ibat sebagai pelaku pelanggaran kebebasan beragama degngan total 166 t indakan. Data selengkapnya l ihat graf ik di bawah in i .

Graf ik 4 Pelaku pelanggaran KBB 2012

Pol is i dan Satpol PP adalah dua inst i tusi yang menempati posis i tert inggi sebagai pelaku pelanggaran kebebasan beragama. Temuan in i juga t idak jauh berbeda dengan laporan tahun 2011 la lu yang menempatkan keduanya pada posis i teratas. Fakta in i menunjukkan bahwa soal-soal kehidupan beragama warga negara justru pal ing banyak bersentuhan dengan pol is i dan Satpol PP yang notabene adalah inst i tusi penjaga keamanan dan ketert iban masyarakat. Fenomena in i menggambarkan bahwa pemerintah masih manganut pendekatan keamanan dalam mengelola kehidupan umat beragama di tanah air sebagaimana kecendrungan pada rezim Orde Baru.

Sela in kedua inst i tusi d i atas, pemerintah daerah dalam hal in i Pemerintah Kabupaten atau Kota adalah pelaku pelanggaran tert inggi. Fakta in i menunjukkan bahwa urusan-urusan keagamaan di Indonesia mengalami desentral isasi sekal igus pelemahan. Amanat Undang Undang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa urusan agama tetap menjadi urusan Pemerintah Pusat t idak bisa di ja lankan. Pemerintah Pusat t idak mampu mencegah pengambila l ihan kewenangan in i meskipun hal i tu je las bertentangan dengan Undang Undang.


!

Sedangkan dar i s is i korban, ada 10 pihak yang menjadi korban pelanggaran kebebasan beragama selama 2012. Data selengkapnya l ihat graf ik di bawah in i .

Graf ik 5 Korban pelanggaran KBB 2012 Tinggi pelanggaran kebebasan beragama yang dia lami umat Kr ist iani menunjukkan bahwa

umat Kristen di Indonesia adalah kelompok pal ing rentan terhadap pelanggaran hak-hak beragama. Persoalan yang ser ing menimpa umat Kr ist iani pal ing banyak menyangkut rumah ibadah dan pelarangan akt i f i tas keagamaan sepert i ibadah dan kebakt ian. Mereka ser ing mengalami hambatan dalam mendir ikan rumah ibadah justru oleh pihak negara yang seharusnya mel indungi mereka. Umar Kr ist iani juga ser ing menjadi korban pembatasan kebebasan beragama karena negara ser ing t idak memahami tradis i ke-Kristenan di Indonesia yang memil ik i banyak sekte atau denominasi, d imana satu dengan yang la innya berbeda. Keberadaan satu denominasi d i satu wi layah membutuhkan satu rumah ibadah, karena mereka biasanya t idak bisa ber ibadah di gereja yang berbeda denominasinya. Hal in i ser ing t idak bisa diter ima oleh pemerintah setempat, sehingga mereka ser ing melakukan pembatasan.

Sela in i tu, t ingginya pelanggaran yang menimpa kelompok yang diduga menganut al i ran sesat t idak la in dipicu oleh cara pandang negara yang senderung general is dimana munculnya al i ran dan kepercayaan baru di masyarakat sela lu dikonotasikan sebagai a l i ran sesat dan menodai agama. Disampng itu, aparat negara sela lu menggunakan sudut pandang al i ran mainstream dalam meni la i a l i ran-al i ran baru tersebut, sehingga perbedaan dengan mainstream dini la i sebagai kesalahan. Tingginya pelanggaran terhadap kelompok yang diduga sesat in i baik dalam bentuk kr iminal isasi atau pemaksaan keyakinan ser ing muncul karena kelompok-kelompok al i ran baru ser ing t idak diber i kesempatan untuk menjelaskan ajarannya secara bebas dan aman. Mereka ser ing menjadi tersangka dan diadi l i ter lebih dahulu baru bisa menjelaskan apa yang menjadi keyakinannya.

Jemaat Ahmadiyah dan Syiah juga per lu di l ihat sebagai kelompok yang terus mengalami pelanggaran kebebasan beragama. Khususnya Jemaat Syiah, tahun in i adalah tahun terburuk bagi mereka dimana ter jadi pelanggaran di berbagai daerah sebagai akibat dar i kekerasan yang mereka alami di Sampang Madura pada awal 2012. Jawa Timur sebagai wi layah yang selama in i d in i la i cukup toleran justru menempati posis i tert inggi pelanggaran terhadap warga Syiah di sana. Bahkan Gubernur Jawa Timur sendir i menerbitkan Peraturan Gubernur tentang pengawasan al i ran sesat. Pergub in i semakin mengancam keberadaan warga Syiah di sana yang banyak disesatkan terutama oleh mainstream umat Is lam.

Sementara pelanggaran terhadap Jemaat Ahmadiyah di berbagai daerah t idak lepas dar i keberadaan Surat Keputusan Bersama (SKB) tahun 2008 tentang Ahmadiyah yang sela lu di jadikan landasan membatasi hak-hak mereka. SKB ini d i ikut i o leh berbagai peraturan sejenis di t ingkat provinsi dan kabupaten/kota. Berbagai regulasi lokal in i d i jadikan landasan baik bagi aparat negara maupun warga masyarakat untuk membatasi segala akt iv i tas keagamaan warga Ahmadiyah.


!

B. Tindakan-t indakan Pelanggaran Kebebasan Beragama oleh Non-Aparatus Negara

T indakan Pelanggaran Kebebasan Beragama oleh Non-Aparatus Negara yang ter jadi selama tahun 2012 in i ber jumlah 197 kasus. Selengkapnya l ihat graf ik di bawah in i .

Graf ik 6 Jumlah kasus pelanggaran oleh non-state menurut bulan tahun 2012

Dari 197 kasus yang ditemukan pada tahun in i , ter jadi peningkatan kasus-kasus pelanggaran oleh non-aparatus negara dibanding tahun sebelumnya yang hanya 185 kasus, atau meningkat sekitar 3 %, atau meningkat dar i rata-rata 15 kasus menjadi 16 kasus per bulan. Peningkatan in i juga menunjukkan bahwa t ingkat to leransi masyarakat dar i tahun ke tahun terus turun. Tidak ada dampak yang berart i dar i berbagai program membangun kerukunan dan toleransi baik yang di lakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sendir i .

Adapun dar i s is i bentuk t indakan pelanggarannya, terdapat 12 bentuk. Selengkapnya l ihat graf ik di bawah in i .

Graf ik 7 Bentuk pelanggaran oleh non-state actor tahun 2012


!

Graf ik di atas memperl ihatkan bahwa cara-cara int imidasi dan penyerangan adalah dua

bentuk t indakan yang ser ing ber ja lan ber ir ingan, dimana penyerangan sela lu diawal i o leh int imidasi dan ancaman. Apabi la int imidasi dan ancaman t idak mempengaruhi s ikap pihak yang di int imidasi, maka pihak yang mengint imidasi t idak ragu menggunakan kekerasan pis ik baik terhadap korban sendir i maupun terhadap propert i yang memil ik i kaitan dengan korban.

Graf ik di atas juga menunjukkan bahwa pelarangan rumah ibadah adalah bentuk t indakan pelanggaran yang ser ing di lakukan masyarakat. Pelarangan yang di lakukan sebagian masyarakat terhadap rumah ibadah di lakukan dengan beragam alasan: mulai dar i soal per iz inan, dugaan adanya praktek pemurtadan hingga tuduhan-tuduhan la in sepert i pemalsuan tanda tangan warga. Semua tuduhan tersebut t idak sela lu dapat dibukt ikan, atau bahkan ser ing hanya berupa isu. Namun bagi sebagian masyarakat yang t idak setuju dengan satu rumah ibadah, isu- isu tersebut t idak per lu dibukt ikan.

Dar i 12 bentuk t indakan pelanggaran oleh non-state actor yang muncul tahun in i , hampir semua bentuk t indakan menunjukkan intensitas yang t inggi dimana perbedaan jumlah masing-masing t indakan t idak ter la lu banyak.

Sementara i tu dar i segi sebaran daerah, ada 16 wi layah yang terpantau memil ik i kasus

pelanggaran oleh non-state actor. Selengkapnya l ihat graf ik di bawah in i .

Graf ik 8 Sebaran wi layah pelanggaran oleh non-state actors tahun 2012

Sebagaimana halnya tahun in i , pada tahun la lu Jawa Barat juga menjadi daerah tert inggi t ingkat pelanggaran oleh non-state actor di Indonesia. Bahkan kalau dibanding dengan daerah-daerah la in, Jawa Barat ter l ihat sangat menonjol. T ingginya kasus pelanggaran di Jawa Barat salah satunya disebabkan oleh banyaknya organisasi-organisasi keagamaan yang kerap menggunakan kekerasan atas nama agama. Organisasi-organisasi in i muncul di berbagai kabupaten / kota di Jawa Barat dengan nama yang yang berbeda-beda.

Sela i Jawa Barat, daerah la in sepert i Jawa Timur, Jawa Tengah dan NAD adalah t iga daerah dengan t ingkat pelanggaran pal ing t inggi. Ket iga daerah in i mengalami lonjakan jumlah t indakan pelanggaran dar i tahun 2011. Bahkan lonjakan tert inggi ter jadi di NAD dimana tahun 2011 la lu hanya ter jadi 4 kasus, pada tahun in i melonjak menjadi 30 kasus.


!

Berikutnya dar i s is i korbandapat di l ihat tabel di bawah in i .

No Korban Jumlah 1 Umat Kr isten 39 2 Indiv idu 35 3 Pengikut Syiah 27 4 Kelompok terduga sesat 26 5 Pelaku usaha 21 6 JAI 19 7 Kelompok warga masyarakat 17 8 Propert i umum 13 9 Rumah ibadah 12 10 Anggota Ormas agama 7 11 Pejabat/aparat negara 5 12 Kelompok pela jar 2 13 Umat Hindu 2 14 Pengacara 2 15 LSM 2 16 Pejabat lembaga internasional 2 17 Umat Konghucu 1 18 Gerakan Ahmadiyah Indonesia 1 19 Media massa 1 20 Pengikut agama lokal 1 21 Perguruan t inggi 1 22 Kelompok umat Is lam 1 23 LGBT 1 24 Seniman 1

Tabel 1 Korban pelanggaran oleh non-state actor 2012

T ingginya jumlah korban dar i umat Kr isten pada tahun in i t idak lepas dar i adanya penutupan 21 gereja di Aceh Singki l pertengahan tahun 2012 in i , d isamping beberapa kasus di sejumlah daerah di Jawa Barat. Bahkan apabi la dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah korban dar i umat Kr isten tahun in i pal ing t inggi.

Sela in umat Kr isten, korban yang menonjol pada tahun in i adalah pengikut Syiah di berbagai daerah. Korban dar i pengikut Syiah pada tahun in i juga pal ing t inggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meskipun pada tahun-tahun sebelumnya ada beberapa kasus pelanggaran yang dia lami warga Syiah, namun pada tahun in i lah mereka menjadi kelompok yang benar-benar rentan.

Kelompok terduga sesat juga merupakan kelompok rentan menjadi korban pelanggaran, karena st igma dari sebagian masyarakat yang sela lu menyatakan bahwa mereka adalah kelompok yang melakukan penodaan terhadap agama. Masyarakat yang menolak keberadaan al i ran keagamaan baru atau berbeda dengan mayoritas sangat mudah menjadi korban karena pemerintah juga cenderung menempatkan mereka sebagai kelompok pelaku pelanggaran hukum.


!

Adapun dar i s is i pelaku, ada 51 pihak yang menjadi pelaku pelanggaran oleh non-state actor selama tahun 2012 in i . Selengkapnya l ihat tabel di bawah in i .

No Pelaku Jumlah

1 Anggota FPI 52 2 Kelompok masyarakat 51 3 Indiv idu 25 4 MUI 24 5 Tokoh agama 12 6 Pemkab/Pemkot 11 7 Aparat kepol is ian 6 8 GPK 5 9 Gabungan Ormas Is lam 5

10 GARIS 5 11 NU 5 12 FUI 4 13 MMI 3 14 GUIB 3 15 Kepala Desa/Camat 3 16 Pemprov 2 17 Laskar Umat Is lam Solo (LUIS) 2 18 Anggota DPR / DPRD 2 19 Forkami (Forum Komunikasi Musl im Indonesia) 2 20 Anggota JAT 2 21 Mahasiswa 2 22 Perguruan Tinggi 2 23 PUSHAMI 1 24 Forum Si laturahmi Umat Is lam Tasikmalaya 1 25 Wahdah Is lamiyah 1 26 Forum Komunikasi Umat Musl im Bekasi) 1 27 Santr i Pondok Pesantren 1 28 Anggota LPI 1 29 Al iansi Umat Is lam Kuningan 1 30 Jamaah Tabl igh 1 31 Forum Al iansi Umat Is lam 1 32 Majel is Ulama Muda Indonesia 1 33 Lembaga pendidikan 1 34 Forum Masyarakat Sampang 1 35 Pagar Aqidah (Gardah) 1 36 Laskar Sabi l i l lah(LS) 1 37 Gerakan Musl im Penyelamat Aqidah (Gempa) 1 38 Gerakan Ant i Pemurtadan dan Al i ran Sesat (Gapas) 1 39 FBR 1 40 Forkabi 1 41 FPP (Front Pembela Pancasi la) 1


!

42 FUUI (Forum Ulama Ummat Indonesia) 1 43 Menter i Agama 1 44 Gerakan Ant i Maksiat Yogyakarta 1 45 FJI (Front J ihad Is lam) 1

46 BASSRA (Badan Si laturahmi Ulama dan Pesantren Madura) 1

47 Jam’iyah Aswaja 1 48 Pengikut Syiah 1 49 MTA 1 50 Mendagri 1 51 FBR 1

Tabel 2 Pelaku pelanggaran oleh non-state actors 2012

Tingginya jumlah pelaku yang mel ibatkan anggota FPI pada tahun in i t idak berbeda dengan

tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 la lu, pelaku pelanggaran dar i anggota FPI juga tert inggi dengan 38 kasus, dan tahun in i meningkat menjadi 52 kasus, atau 4 kal i set iap bulannya. J ika sebelumnya FPI melakukan t indak kekerasan 1 kal i dalam 10 har i , maka saat in i mereka melakukannya 1 kal i seminggu.

Sela in FPI, ormas la in yang juga menonjol sebagai pelaku pelanggaran non-state actor tahun in i adalah MUI. Jumlah kasus yang mel ibatkan MUI juga meningkat dar i tahun sebelumnya yang hanya 17 kasus, pada tahun in i menjadi 24 kasus. J ika tahun la lu, MUI berada di posis i 7, tahun in i naik ke posis i 4. Bentuk t indakan intoleransi yang pal ing ser ing di lakukan MUI adalah fatwa-fatwa keagamaan yang menyesatkan kelompok la in dimana MUI juga meminta pemerintah melarang kelompok tersebut. Sela in i tu, MUI juga ser ing melakukan t indakan penyebaran rasa benci terhadap al i ran-al i ran yang mereka sesatkan.

C. Kemajuan Hak-hak Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia Sela in temuan-temuan pelanggaran dan intoleransi d i atas, laporan in i juga menemukan

beberapa kemajuan dalam jaminan hak-hak beragama dan pemajuan toleransi d i Indonesia selama 2012 in i . Antara la in: 1. Di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Jawa Tengah, kelompok penganut Sedulur Sikep

sudah boleh mengosongkan kolom agama dalam e-KTP setelah sebelumnya kolom is ian agama ditu l is dengan ident itas Is lam.

2. Terhadap keputusan MK yang menyatakan bahwa anak-anak yang di lahirkan di luar hubungan perkawinan memil ik i hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, MUI Pamekasan berkomitmen membantu menyosial isasikannya kepada masyarakat. Sela in akan mengir im surat kepada MUI Pusat yang belum bersikap, mereka juga sepakat dengan MK yang menyatakan bahwa anak-anak yang di lahirkan di luar nikah tersebut tetap mendapatkan hak waris dar i orang tua biologisnya sebab anak yang baru saja lahir t idak membawa dosa warisan orang tuanya.

3. Kemajuan la innya yang penting dicatat dalam upaya-upaa membangun toleransi d i masyarakat, adalah potret kerukunan umat beragama yang terekam dalam penyelenggaraan Musabaqah Ti lawati l Quran (MTQ) 2012 di Ambon bulan Juni la lu. Salah satunya adalah part is ipasi seluruh umat beragama mulai dar i perencanaan hingga pelaksanaannya. Pada pelaksanaan upacara MTQ, paduan suara dar i para penyanyi gereja yang membawakan mars MTQN. Bentuk dukungan la in ter l ihat dengan dipasangnya lampion dar i botol p last ik berbentuk bulan dan bintang di sejumlah wi layah yang mayoritas warganya beragama Kristen. Saat MTQ berlangsung, salah satu lomba juga akan diadakan di Universitas Kr isten Indonesia Maluku.

4. Tidak jauh berbeda dengan penyelenggaraan MTQ di Ambon, model yang sama juga tergambar kuat dalam Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) T ingkat Nasional X Tahun 2012 yang dipusatkan di Kota Kendari , Sulawesi Tenggara pada Jul i 2012 la lu. Misalnya, diantara susunan


!

panit ia pelaksana Pesparawi Nasional X/2012, 90 persen diantaranya merupakan umat Is lam, Hindu dan Budha. Bahkan sebelum Perparawi di laksanakan, masyarakat dan Pemprov Sulawesi Tenggara mengajukan dir i sebagai tuan rumah. In i adalah bentuk penghargaan dan dukungan kepada umat Kr isten di provinsi in i .

5. Pada 25 Jul i 2012, Pol is i dan TNI dengan sigap menahan para anggota FPI yang akan melakukan sweeping pada sebuah masj id jemaat Ahmadiyah di Cianjur sehingga masj id t idak berhasi l d irusak. Tindakan sepert i in i memang belum cukup karena aparat keamanan hanya bert indak pasif yakni menahan agar t idak ter jadi kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Cianjur. Seharusnya pol is i lebih akt i f untuk melakukan t indakan penegakan hukum terhadap anggota-anggota FPI yang je las- je las berniat melakukan kekerasan. Namun t indakan minimal pol is i in i tetap harus diapresiasi sebagai langkah yang tepat untuk mel indungi kelompok minor itas sepert i Ahmadiyah. Tindakan sepert i in i juga per lu dicontoh di daerah la in sebagai prosedur minimal pol is i .

6. Satu lagi langkah penegakan hukum yang juga per lu diapresiasi. Seorang pr ia bernama Banti l (48 tahun) di tahan pol is i Kutai T imur karena mengaku sebagai nabi dan diminta para pengikutnya mengeluarkan sejumlah uang sebagai penebus dosa. J ika t idak mampu, mereka harus mengiz inkan Banti l t idur dengan sitr i mereka sebagai gant inya. Budi mengatakan, pihaknya te lah mengumpulkan sejumlah bukt i sepert i sorban, boneka, j imat kayu, uang kertas, dan tanda ter ima untuk pembayaran pemurnian pengikut. Model penegakan hukum sepert i in i per lu dikembangkan dimana pembatasan kebebasan beragama di masyarakat dapat di lakukan apabi la keyakinan atau praktek agama je las- je las melanggar hukum dimana ada kerugian atau dampak terhadap orang la in yang dapat diukur. Pembatasan sepert i in i t idak semata-mata membatasi keyakinannya tetapi juga untuk mencegah pelanggaran hukum dan kerugian yang lebih luas.

7. Dalam perkembangan kasus Gereja Kr isten Indonesia Taman Yasmin Bogor selama tahun 2012 in i juga dapat dicatat beberapa kemajuan posit i f , antara la in: Pertama, keluarnya Surat Edaran dar i RW VII I , Kelurahan Kebon Kelapa, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor pada 6 Jul i 2012 yang menanggapi rencana Wal ikota Bogor memindahkan (merelokasi ) GKI Yasmin dar i lokasi yang saat in i d ito lak oleh Wal ikota ke wi layah Bogor Tengah (wi layah RW VII I ) . Pada int inya warga RW VII I tersebut t idak setuju dengan rencana relokasi tersebut. Ket idaksetujuan tersebut menurut mereka bukan didasar i s ikap t idak toleran terhadap rumah ibadah agama la in, namun mereka berpandangan bahwa rencana relokasi GKI Yasmin ke wi layah mereka bukan menyelesaikan masalah, melainkan hanya memindahkan masalah. Mereka meni la i lokasi GKI Yasmin saat in i sudah tepat sesuai namanya. Alasan la innya, di kawasan mereka sudah berdir i gereja la in yang sudah 30 tahun berakt i f i tas secara damai dan t idak ada masalah. Dengan menambah satu gereja lagi d i wi layah tersebut justru akan memicu persoalan sosia l baru sepert i kemacetan dan la in- la in. Perkembangan posit i f la innya datang dar i Ombudsman RI yang pada 3 Oktober la lu mengir imkan surat kepada Kepol is ian Resort Bogor meminta k lar i f ikasi t indak lanjut penanganan laporan jemaat GKI Yasmin. Menurut Ombudsman, ada sejumlah laporan kepada pihak kepol is ian Resort Bogor yang t idak je las kelanjutannya, meskipun dalam pemeriksaan awal ditemukan indikasi pelanggaran hukum terhadap salah seorang Jemaat GKI Yasmin. Ombudsman meminta penjelasan tertu l is dar i p ihak kepol is ian baik menyangkut t indak lanjut maupun kendala yang dihadapi. Surat Ombudsman in i adalah t indakan yang sangat mendukung penegakan hukum terkait kebebasan beragama di Indonesia. Perkembangan posit i f ket iga adalah terhimpunnya r ibuan surat dukungan untuk GKI Yasmin dan HKBP Fi ladelf ia yang dik ir imkan kepada Presiden SBY pada 9 Desember la lu. Dalam sebuah ibadah di depan istana Negara, t idak kurang 5000-an Kartu Pos untuk Presiden Republ ik Indonesia yang pada int inya ber is i dukungan untuk suara hat i GKI Yasmin dan HKBP Fi ladelf ia yang anya Ingin Beribadah. Harapan tersebut diserahkan kepada Istana Merdeka Jakarta. Kartu-kartu i tu ditu l is termasuk oleh beberapa tokoh sepert i Sr i Edi Swasono, Adnan Buyung Nasution, Todung Mulya Lubis, pematung Dolorosa Sinaga dan masih banyak lagi. Sekitar 700 kartu pos bahkan juga datang dar i negeri Belanda.

8. Kemajuan la in juga pent ing dicatat terkait pelayanan administrasi kependudukan warga Ahmadiyah di beberapa daerah. Di Cianjur, h ingga memasuki tahap akhir perekaman e-KTP pada Oktober la lu, Kantor Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, membebaskan pengikut Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk mencantumkan agama


!

mereka Is lam dalam kolom agama di KTP. Hingga saat in i belum ada instruks i maupun petunjuk untuk mengubah kolom agama di e-KTP bagi pengikut Ahmadiyah di Kecamatan Haurwangi. Menurut Sekretar is Kecamatan Haurwangi, perekaman e-KTP untuk pengikut Ahmadiyah t idak mengalami kendala yang berart i . Pasalnya t idak ada satu pun pihak yang mengajukan keberatan secara formal ke instansinya. Dia juga memil ih untuk t idak mempermasalahkan kolom agama dalam e-KTP bagi pengikut Ahmadiyah. Di Lombok Barat NTB, ket idakje lasan status kependudukan warga Ahmadiyah yang masih t inggal di pengungsian Asrama Transito di jawab oleh salah satu anggota legis lat i f NTB. Sekretar is Komisi I DPRD NTB H Muzihir menerangkan, warga Ahmadiyah yang t inggal di asrama transito bukan warga kota Mataram. Namun mereka masih merupakan bagian dar i warga Lombok Barat karena rumah serta aset-aset yang mereka mi l ik i masih terdapat di dusun Ketapang. Muzihir menerangkan, warga Ahmadiyah sebaiknya segera diber ikan hak berupa penerbitan KTP serta hak-hak la in sebagai warga Negara Indonesia. Begitu juga soal jual bel i aset di dusun Ketapang agar bisa segera diselesaikan. Pelayanan KTP bagi warga yang berdomisi l i d i luar domisi l i as l i juga sudah diatur dalam surat edaran menter i Dalam Negeri yang dik ir im ke seluruh Gubernur dan Bupati Wal ikota se Indonesia per 30 Januari 2011 la lu. Dalam surat edaran itu ada dispensasi pelayanan penerbitan e-KTP secara massal. Mereka cukup menunjukkan surat keterangan domisi l i dar i RT/RW setempat. Di Bintan Kepulauan Riau, seorang aparat Desa Toapaya Selatan menunjukkan sikap yang posit i f dalam menangani persoalan Ahmadiyah di wi layahnya. Dalam sebuah mediasi bersama warga masyarakat pada pertengahan Oktober la lu, Roni, seorang Sekretar is Desa meminta agar masyarakat harus bersikap lebih ar i f terhadap jemaat Ahmadiyah di sana. Langkah mediasi ia tempuh karena adanya kasus diber ikannya surat keterangan pernikahan oleh perangkat desa terhadap salah satu jamaah Amadiyah bernama Wil leam yang hendak menikahi Rosita sesama warga Ahmadiyah. Namun pihak RT dan RW menolak memberikan surat keterangan dar i desa sebagai persyaratan di KUA karena khawatir jamaah Ahmadiyah in i akan terus berkembang. Sikap Rini juga didukung Manimpo Simamora, Ketua MUI Bintan. Ia mengatakan bahwa meskipun Ahmadiyah merupakan al i ran sesat, namun sebagai seorang warga negara maka seharusnya hak-haknya harus dipenuhi. Menurutnya t idak ada yang boleh melarang orang untuk menikah. I tu adalah urusan administrasi yang berhak diperoleh set iap warga negara.

Kesimpulan dan Rekomendasi A. Kesimpulan

• Jumlah per ist iwa pelanggaran kebebasan beragama dalam empat tahun terakhir in i terus menunjukkan peningkatan ( l ihat tabel 3). Begitupula jumlah t indakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan baik yang di lakukan oleh aparatarus negara maupun non negara dalam empat tahun terakhir terus meningkat ( l ihat tabel 4). Dar i segi prosentase, peningkatan tert inggi ter jadi pada tahun 2011 yakni 10 % untuk jumlah per i ist iwa dan 7 % untuk jumlah t indakan.

Tahun Jumlah Naik (%)

2012 278 3 %

2011 267 10 %

2010 184 7 %

2009 121

Tabel 3 Perbandingan jumlah per ist iwa pelanggaran kebebasan beragama 4 tahun terakhir


!

Tahun State Actor Non-State Actor Jumlah Naik (%)

2012 166 197 363 4 %

2011 122 195 317 7 %

2010 87 153 240 4 %

2009 40 113 153

Tabel 4 Perbandingan jumlah t indakan Pelanggaran Kebebasan Beragama 4 tahun terakhir

• Meningkatnya pelanggaran kebebasan beragama yang mel ibatkan aparat negara memperl ihatkan bahwa trend pengelolaan hak-hak beragama di Indonesia cenderung bercorak membatasi ket imbang menjamin dan mel indungi. Ket ika ter jadi konf l ik antara mayoritas dan minor itas agama misalnya, negara ser ingkal i membatasi hak kelompok minor itas dengan alasan menghindari konf l ik yang lebih besar. Pendekatan menghindari konf l ik in i je las bertentangan dengan kewaj iban negara untuk menjamin hak set iap warga negara untuk beragama dan ber ibadah menurut keyakinannya.

• Pol is i sebagai penegak hukum di lapangan ter l ibat pal ing ser ing dalam berbagai pelanggaran kebebasan beragama. Padahal pol is i te lah memil ik i satu landasan hukum sebagai pegangan dalam menangani pelanggaran HAM dan per l indunga minoritas yakni Perkap No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Pr insip dan Standar Hak Asasi Manusia. Dapat dis impulkan bahwa Perkap in i belum mampu di ja lankan secara konsisten di lapangan.

• Selain i tu, dengan desentral isasi urusan agama in i, jaminan kebebasan beragama sekal igus mengalami pelemahan. Karena apabi la pada level tert inggi sepert i konst itusi, jaminan kebebasan beragama sangat kuat, ket ika pengaturan i tu di lakukan oleh inst i tusi pemerintah pada level daerah sepert i kabupaten, kecamatan hingga desa, justru derajat per l indungannya semakin rendah.

• Umat Kristen /Katol ik dan kelompok terduga sesat adalah dua kelompok yang pal ing banyak menjadi korban pelanggaran kebebasan beragama tahun in i . Bahkan kelompok terduga sesat akan menjadi korban tert inggi apabi la JAI dan Syiah juga dimasukkan. Fakta in i menunjukkan bahwa umat Kr isten dan kelompok terduga sesat adalah ent itas yang pal ing rentan terhadap pelanggaran. Apabi la dikaitkan dengan pelaku pelanggaran, maka pol is i , Satpol PP dan Pemerintah Daerah menjadikan umat Kr isten dan kelompok terduga sesat sebagai sasaran utama pembatasan.

• Apabi la mel ihat angka-angka t indakan pelanggaran kebebasan beragama oleh aktor non-negara juga mengindikasikan bahwa penyebaran gagasan dan pr i laku intoleransi di masyarakat semakin luas, sementara di s is i la in mainstreaming toleransi justru tersendat atau bahkan gagal.

• Peningkatan in i juga dapat disebabkan oleh semakin rendahnya dukungan terhadap uyapa-upaya menyebarkan gagasan toleransi dan menghargai keragaman di masyarakat. Tema-tema toleransi dan kebebasan beragama sekain terpinggirkan atau dengan kata la in isu toleransi dan kebebasan beragama saat in i menjadi isu pinggiran.

• FPI masih menjadi kelompok ormas yang pal ing banyak melakukan t indakan intoleransi baik dalam bentuk int imidasi maupun penyerangan pis ik terhadap pihak-pihak yang mereka anggap bertentangan dengan ajaran Is lam. Hal in i sela in disebabkan oleh ideologi kekerasan yang masih ser ing dipraktekkan para personi l FPI di lapangan, juga karena negara dalam hal in i aparat penegak hukum di lapangan t idak mampu menegakkan wibawa mereka dihadapan ormas-ormas pelaku kekerasan sepert i FPI.

• Peningkatan pelanggaran kebebasan beragama dalam beberapa tahun juga menunjukkan bahwa perkembangan dan situasi kehidupan beragama di Indonesia t idak di jadikan sebagai indikator utama pencapaian pembangunan dan demokrat isasi d i Indonesia. Pemerintah cenderung lebih mengutamakan pencapaian-pencapaian di b idang pis ik dan ekonomi untuk mengukur t ingkat


!

pertumbuhan set iap tahunnya, sementara kemajuan-kemajuan di bidang sosia l dan budaya t idak pernah diukur. Padahal kedua aspek in i sangat pent ing yang dapat mempengaruhi aspek-aspek la in.

• Program pemerintah mempromosikan dan mendorong kerukunan ter l ihat kurang efekt i f , t idak hanya tahun in i tetapi juga pada tahun-tahun sebelumnya. Program-program tersebut t idak mampu menyentuh akar persoalan intoleransi yakni s ikap konservat isme dan fanat isme yang ber lebihan menghadapi perbedaan di masyarakat. Di s is i yang la in upaya inst i tusional isasi kerukunan melalu i Forum Kerukunan Umat Beragama juga t idak efekt i f , lembaga in i ser ing ter l ihat gamang menghadapi konf l ik antar umat beragama dan t idak jarang justrumenjadi pelaku intoleransi.

• Tingginya angka pelarangan rumah ibadah tahun in i juga menunjukkan Keberadaan Peraturan Bersama Menter i (PBM) tahun 2006 yang diharapkan mampu menjembatani konf l ik-konf l ik seputar rumah ibadah sudah t idak efekt i f lagi.

• Dari temuan terkait regulasi agama di berbagai daerah menunjukkan bahwa trend formal isasi syar iat Is lam di Indonesia kembal i menguat setelah meredup beberapa tahun sebelumnya. Trend in i t idak hanya terkonsentrasi d i Pulau Jawa tetapi juga di luar Jawa sepert i Sulawesi dan Kal imantan. Apabi la trend formal isasi generasi pertama beberapa tahun sebelumnya lebih bercorak diskr iminat i f dan terkait dengan hak ekonomi socia l dan budaya, maka semangat formal isasi generasi kedua yang muncul belakangan in i jauh lebih mengancam hak sipi l dan pol i t ik warga negara. Pergub Jawa Timur mengenai pengawasan al i ran sesat atau rencana Pol is i Syar iah di Tasikmalaya adalah ide-ide formal isasi syar iat Is lam yang sangat mengancam hak-hak sip i l warga negara terutama hak beragama.

• Munculnya berbagai regulasi d iskr iminat i f dan melanggar hak-hak beragama di berbagai daerah in i memperl ihatkan bahwa pol i t ik desentral isasi te lah membuka peluang sebesar-besarnya bagi berkembangnya pol i t ik a l i ran di level daerah. Pemerintah pusat t idak mampu menegakkan aturan yang menegaskan bahwa masalah agama tetap menjadi kewenangan pusat, karena para el i t daerah mengklaim pengelolaan isu agama didaerah sebagai bagian dar i pengaturan ketert iban umum. Karena itu t idak heran dalam banyak kasus bernuansa agama, Pemerintah Pusat lepas tangan dan justru menyerahkan penyelesaiannya kepada Pemerintah Daerah.

• Jawa Barat lagi- lagi menjadi daerah dengan t ingkat pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi tert inggi. Bi la dibanding tahun-tahun sebelumnya, Jawa Barat terus mengalami peningkatan jumlah kasus. Tren peningkatan in i menunjukkan bahwa konservat isme keagamaan di daerah in i terus mengalami pertumbuhan. Sikap konservat isme in i ber ir ingan dengan sikap eksklusi f dan intoleran.

• Namun demikian, s ikap konservat isme in i bukan satu-satunya sebab mengapa Jawa Barat menjadi daerah dengan t ingkat pelanggaran dan intoleransi tert inggi. Dalam banyak kasus pelanggaran dan intoleransi beragama di Jawa Barat, juga ser ing merupakan akibat dar i maraknya pol i t isasi isu agama oleh para el i t lokal. Banyak ditemukan kasus-kasus intoleransi di beberapa kabupaten/kota muncul justru menjelang perhelatan Pi lkada. Dalam kasus pol i t isasi agama in i , isu Ahmadiyah dan rumah ibadah umat Kr isten pal ing banyak muncul.

• Pada tahun in i juga terdapat sejumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi yang belum terselesaikan sejak beberapa tahun sebelumnya. Misalnya kasus pelarangan GKI Taman Yasmin di Bogor dan pelarangan pendir ian Masj id di Batuplat NTT. Kedua kasus in i sudah muncul sejak dua atau t iga tahun sebelumnya dan hingga saat in i belum menunjukkan ti t ik terang.

• Dalam kasus pendir ian Masj id di Batuplat NTT, pelanggaran hak-hak beragama dan ket idakpast ian hukum bagi minor itas musl im di sana terus ber langsung hingga saat in i . Masj id in i te lah memil ik i IMB dan te lah melaksanakan peletakan batu pertama, namun proses pembangunannya t idak bisa di lanjutkan karena sejumlah warga mayoritas non-musl im yang sebelumnya mendukung menarik dukungannya. Pemerintah setempat juga cenderung membiarkan penyelesaian persoalan tersebut.


!

• Dalam kasus pelarangan GKI Yasmin di Bogor, sorotan dan kr i t ik t idak hanya datang dar i dalam negeri , namun juga dar i dunia internasional sepert i dalam Sidang Universal Per iodic Review (UPR, Tin jauan Periodik Universal ) Dewan HAM PBB, yang ber langsung pada 23-25 Mei, di Geneva, Swiss. Namun sorotan dan kr i t ik tersebut t idak membantu penyelesian di dalam negeri .

• Selain meningkatnya pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi, pada tahun in i juga terdapat sejumlah kemajuan dalam jaminan kebebasan beragama dan toleransi d i masyarakat. Kemajuan-kemajuan tersebut harus tetap diapresais i dan dicatat sebagai prestasi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dimana ditengah maraknya pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi, masih tetap ada upaya-upaya ser ius untuk mel indungi dan menghargai perbedaan di masyarakat.

B. Rekomendasi

1. Mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan rekomendasi s idang Universal Per iodic Review (UPR, Tin jauan Periodik Universal ) Dewan HAM PBB, yang ber langsung pada 23-25 Mei, d i Geneva, Swiss la lu terutama menyangkut prakt ik kebebasan beragama, per l indungan terhadap hak kelompok minoritas di Indonesia.

2. Mendesak pemerintah dan DPR untuk segera menyusun Undang Undang tentang per l indungan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Undang-undang in i d iharapkan akan menjadi pegangan bagi para penegak hukum di lapangan dalam mel indungi hak set iap warga Negara dalam beragama dan ber ibadah.

3. Mendesak pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Bersama Menter i (PBM) tahun 2006 tentang rumah ibadah karena sudah t idak efekt i f lagi menjembatani konf l ik-konf l ik rumah ibadah.

4. Mendesak agar berbagai aturan baik di t ingkat pusat maupun daerah yang diskr iminat i f atau bahkan melanggar hak-hak beragama agar dievaluasi dan bi la terbukt i melanggar konst itusi agar segera dibatalkan.

5. Meminta agar pengaturan diskr iminat i f mengenai agama oleh pemerintah baik pusat maupun daerah harus segera dihent ikan karena sela in merupakan bentuk intervensi negara terhadap persoalan agama warga negara, berbagai regulasi tersebut te lah meningkatkan ketegangan antar pemeluk agama di daerah. Pemerintah Pusat dalam hal in i Kementr ian Dalam Negeri harus mengambil langkah yang lebih berani untuk menolak atau membekukan ber lakunya peraturan daerah yang diskr iminat i f in i .

6. Dalam rangka penert iban regulasi daerah yang diskr iminat i f in i , Pemerintah Pusat dapat menerapkan Pasal 114 UU No. 22 tahun 1999 dimana Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih t inggi dan/atau peraturan perundang-undangan la innya. Sela in i tu Pemerintah Pusat juga dapat menggunakan ketentuan mengenai Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan UU. No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

7. Mendesak kepada Pemerintah untuk lebih berani menghadapi ormas-ormas pelaku kekerasan atas nama agama. Ormas-ormas semacam in i lah yang akan terus menyebarkan gagasan dan pr i laku intoleransi di tengah masyarakat. Bahkan j ika dimungkinkan ada mekanisme peradi lan yang fa ir terhadap Ormas-ormas tersebut guna memberi sanksi terhadap organisasi sepert i denda atau pembubaran dan bukan hanya perorangan sepert i yang ada selama in i .

8. Pemerintah per lu membuat indikator pertumbuhan di bidang sosia l dan budaya khususnya dalam bidang kebebasan beragama dan toleransi agar pemerintah dapat mengetahui kemajuan atau kemunduran yang tercapai di masyarakat, sehingga dapat menentukan model penyelesaian yang benar-benar efekt i f .

9. Mendesak kepol is ian untuk komitmen menjalankan Perkap No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Pr insip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepol is ian Republ ik Indonesia, termasuk dalam menjamin kebebasan beragama warga Negara.


!

10. Mendesak kepada ormas-ormas keagamaan moderat mengeluarkan surat edaran kepada pengikutnya untuk t idak melakukan t indak kekerasan kepada kelompok minoritas sembari mendorong dia log-dia log yang produkt i f membangun toleransi dan menghormati perbedaan.

Ringkasan Eksekutif Laporan Kebebasan Beragama The Wahid Institute

Documents

Transcript of Ringkasan Eksekutif Laporan Kebebasan Beragama The Wahid Institute