Ringkasan-Slamet-Muliono

7/21/2019 Ringkasan-Slamet-Muliono

1/72

RINGKASAN DISERTASI

KEPEMIMPINAN DALAM PANDANGAN KAUM SALAFI

Oleh

Slamet Muliono Redjosari

NIM. FO.1.5.08.13

PROGRAM PASCASARJANA

IAIN SUNAN AMPEL

S U R A B A Y A

2 0 1 1


2/72

2

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, merupakan ungkapan yang patut diucapkan atas

selesainya naskah disertasi ini. Penulis menyadari bahwa penyelesaian

disertasi ini tidak terwujud tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh karena

itu, penulis perlu mengucapkan terima kasih yang tak terhingga

kepada :

1.

Rektor IAIN Sunan Ampel, Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si., yang

memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengambil

program Doktor ini serta memberikan bantuan, baik berupa izin

belajar dan finansial.

2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H.M. Ridlwan Nasir, M.A.,

yang memberikan peluang kepada penulis untuk studi di

pascasarjana. Tidak lupa para civitas akademika yang telah

memberikan layanan akademik sehingga memudahkan penulis

untuk menyelesaikan studi ini, khususnya bagi para dosen yang

memberikan wawasan akademik, baik secara teoritik maupun

empirik.

3. Dekan Fakultas Ushuluddin, Dr. H. Maksum, M.Ag., yang

memberikan rekomendasi izin belajar di sela-sela tugas kantor,

sebagai ketua laboratorium Politik Islam.

4.

Para Penguji kualifikasi (Prof. Dr. H. Husein Aziz M.A. dan

Prof. H. Achmad Jainuri, MA. Ph.D., Prof. Dr. H. Abd Ala,

MA.) yang memberikan kontribusi guna menemukan tema yang

lebih relevan. Demikian pula kepada juga penguji proposal


3/72

3

(Prof. H. Achmad Jainuri, MA, Ph.D., Prof. H. Kacung Marijan,

MA. Ph.D., Prof. Dr. Ahmad Zahro, MA., Prof. Dr. H. A.

Khozin Afandi, MA., Prof. H. Fauzan Saleh, MA. Ph.D., Prof.

Dr. H. Ali Mufrodi, MA., dan Prof. Dr. Moh. Ali Aziz, MAg.),

yang memberikan kontribusi berharga ketika membantu

menemukan fokus penelitian dari Demokrasi Dalam

Pandangan Kaum Salafi menjadi Kepemimpinan Dalam

Pandangan Kaum Salafi. Begitu pula kepada para penguji

tertutup (Prof. H.M. Achmad Jainuri, MA, Ph.D., Prof. H.

Kacung Marijan, MA. Ph.D., Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.,

Prof. Dr. H.M. Ridlwan Nasir, MA., Prof. Dr. Syamsul Arifin,

M.Si., Prof. H. Thaha Hamim, MA., Ph.D., dan Prof. Dr. H.

Burhan Djamaluddin, MA.) yang memberi masukan guna

penyempurnaan naskah disertasi ini sebelum meniti ujian

terbuka.

5.

Dua promotor, Prof. H. Achmad Jainuri, MA., Ph.D. dan Prof.

H. Kacung Marijan, MA., Ph.D tidak bisa dilupakan andilnya.

Mereka berdua begitu sabar, telaten ndandani dan memberi

masukan guna terbentuknya naskah disertasi yang layak dibaca

kalangan akademisi. Dua promotor ini berhasil memberikan sisi

pandang (perspektif) yang kuat terhadap tema yang diteliti,

khususnya dalam membentuk kerangka besar sampai

penyusunan bagian-bagian terkecil sebelum penulis menggali

data di lapangan.

6.

Narasumber dari kaum salafi yang dengan ikhlas meluangkan

waktunya untuk diajak wawancara baik langsung maupun via e-


4/72

4

mail. Mulai dari Ust. Agus Zainal Mustofa (Abu Musab), Ust.

Hartono Ahmad Jaiz, Ust. Abdul Hakim bin Amir Abdad, Ust.

Ali Musri Semjan Putra, Ust. Abu Ihsan, Ust. Fauzi Athar

Muhiddin, dan Ust. Abdurrahman bin Abdul Karim At-Tamimi.

Dari merekalah penulis memperoleh data primer tentang ajaran

kaum salaf.

7. Kawan-kawan satu kelas program Doktor angkatan 2008, baik

yang sudah mengawali ujian terbuka (Saudara KH. Farid

Jombang), maupun yang mau akan ujian tertutup (SaudaraMukhlis dan Fawaiz dari STAIN Mataram, Yayuk Jember,

maupun bagi mereka yang belum sama sekali menyentuh

jenjang ujian kualifikasi karena asyik dengan dunianya sendiri.

Merekalah yang memberikan semangat kepada penulis untuk

bisa segera menyelesaikan disertasi ini.

8.

Teman-teman sejawat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ali

bin Abi Thalib Surabaya yang begitu besar sumbangannya

dalam menghantarkan penulis, mulai dari memperkenalkan

dengan para narasumber ketika akan menggali data, hingga

memberikan support guna selesainya disertasi ini.

Tanpa keberadaan mereka, mungkin sulit bisa munculnya

naskah ini. Semoga Allah membalas segala amal kebaikan mereka

semua.

Surabaya, 18 Juni 2011

Penulis,

Slamet Muliono Redjosari


5/72

5

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Arab Indonesia Arab Indonesia

b

t

th

j

h}

kh

d

dh

r

z

s

sh

s}

d}

t

z}

gh

f

q

k

l

m

n

w

h

y

Sumber : Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Paper, Theses, and Disertations(Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

Untuk menunjukkan bunyi panjang (madd) dengan cara menuliskan tanda

coretan di atas a>, i>, dan u>(, , , , ). Bunyi hidup dobel (diftong) Arab

ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf ay dan au seperti layyinah,

lawwamah. Untuk kata yang berakhiran ta marbutah dan berfungsi sebagaai

sifat (modifier) atau mudaf ilayh ditransliterasikan dengan ah, sedang yang

berfungsi sebagai mudaf ditransliterasikan dengan at


6/72

6

ABSTRAK

Judul : Kepemimpinan dalam Pandangan Kaum Salafi

Penulis : Slamet Muliono Redjosari.Promotor : Prof. Achmad Jainuri MA. Ph.D., Prof. Kacung Marijan MA. Ph.D.

Kata Kunci : Kepemimpinan, salafi, demokrasi, ahl al-Ha>lli wa al- Aqd,

Penelitian ini adalah sebuah kajian kepemimpinan dalam pandangan kaum

Salafi. Ada beragam tanggapan gerakan Islam terhadap sistem demokrasi dalam

pemilihan pemimpin yang memunculkan pertanyaan apakah Islam mengatur

prinsip dan mekanisme dalam pemilihan pemimpin. Dalam perspektif Islam,

seorang pemimpin harus mempunyai tanggungjawab tidak hanya pada kehidupan

di dunia namum juga pada kehidupan di akherat. Tanggungjawab seorang

pemimpin pada akherat dapat dilihat dari caranya menjaga dan menegakkan

keberadaan agama. Oleh karena itu kekosongan pemimpin dalam sebuah negara

dapat dianggap sebagai masalah besar terhadap keberadaan agama. Selanjutnya

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan kaum salafi terhadap

prinsip dan prosedur dalam pemilihan pemimpin.

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui pandangan kaum salafi terhadap

prinsip dan prosedur dalam pemilihan pemimpin menggunakan metode

deskriptifkualitatif dan metode interpretatif, dan semua data diambil melalui

pengamatan dan wawancara mendalam (depth interview). Kemudian semua data

dianalisis dengan menggunakan metode interpretatif. Selanjutnya, hasil analisis

tersebut dapat disimpulkan bahwa kaum Salafi memiliki prinsip dan prosedur

baku dalam pemilihan pemimpin, sebagaimana telah dilakukan oleh tiga generasi

Islam pertama. Mekanisme pemilihan pemimpin dilakukan dengan beberapa opsi.

Pertama, mekanisme penunjukan dengan menggunakan isyarat, yang demikian itu

seperti pemilihan Abu Bakar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kedua,

mekanisme penunjukan secara langsung, yang demikian itu seperti pemilihan

Umar bin Khat{t{ab yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ketiga, mekanisme dengan

membentuk Ahl al Halli wa al-Aqdi, mekanisme yang demikian itu seperti

pemilihan Utsman Bin Affa>n yang dilakukan oleh Umar bin Khat{t{ab. Keempat,


7/72

7

mekanisme turun-temurun, Mekanisme yang demikian itu seperti pemilihan

Muawiyah bin Abu Sufyan. Namun demikian, opsi yang ketiga bagi pandangan

kaum Salafi diakui sebagai mekanisme paling ideal untuk pemilihan pemimpin.

Kerangka James Wood dan Herbert Blummer dapat digunakan untuk

mengetahui proses lahirnya gerakan melalui lima tahapan, yaitu agitasi,

pengembangan esprit de corp, pengembangan moral gerakan, pembentukan

ideologi, dan pengembangan taktik-taktik operasional. Kerangka ini dapat

digunakan untuk memperlihatkan gerakan kaum Salafi ketika sedang

menyebarkan ideologi agamanya. Kemudian, teori tindakan social dari Weber

dapat digunakan untuk memperlihatkan tindakan sosial sebagai sebuah

perwujudan kesadaran untuk menerapkan sebuah nilai yang dianggap mutlak.

Dalam hal ini, kaum salafi ingin mewujudkan suatu prinsip dan prosedur

dalam pemilihan pemimpin dengan mengacu pada nilai dan cara yang dilakukan

dari para pendahulu generasi Islam. Selanjutnya, pendekatan ideologi dan utopia

dari Karl Mannheim dapat digunakan untuk memperlihatkan bahwa ada suatu

gerakan. Ideologi tersebut dapat digunakan untuk memotret gerakan yang

memproyeksikan masa depan yang berdasarkan pada sistem yang berlaku. Di

samping itu, Utopia dapat digunakan untuk memotret gerakan yang

memproyeksikan masa depan yang berdasarkan pada sistim yang lain. Hal ini

untuk memperlihatkan pandangan kaum salafi yang lebih dekat dengan pandangan

Utopis karena ingin mewujudkan adanya nilai yang bertolak belakang dengan

realitas empirik.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kaum salafi memiliki pandangan

bahwa Islam telah menempatkan pemimpin pada posisi yang sangat penting untuk

mewujudkan tegaknya agama. Oleh karena itu, ketaatan kepada pemimpinmerupakan kewajiban selama kebijaksanaan pemimpin tersebut seiring sejalan

dengan Al Quran dan Sunnah. Kaum Salafi memandang bahwa Islam telah

mengatur tugas dan kewajiban pemimpin itu dengan menerapkan prinsip dan

mekanismenya.


8/72

8

ABSTRACT

Title : Leadership in the Notion of Salafy Community

Writer : Slamet Muliono Redjosari.

Promotor : Prof. Achmad Jainuri MA. Ph.D., Prof. Kacung Marijan MA. Ph.D.

Key Words: Leadership, salafy, democracy, ahl al-Hall i wa al- A qd.

This research is a study of leadership in the notion of salafi community.

There are many varieties of Islamic movement responses toward democracy

system in electing a leader which emerges a question whether Islam administers a

principle and a mechanism in electing a leader. In the Islamic prespective, a leadershould have responsibility not only for the dimension of the wordly but also for

the world hereafter lives. The resposibility of a leader for the world hereafter can

be seen in the way he keeps to guard the existence of religion. Therefore, the

emptiness of leader in any state would be considered as a big problem toward the

existence of religion. Moreover, the objective of this research is that to find out

the notion of salafi community toward the principle and mechanism in electing a

leader.

In this research, in order to find out the notion of salafi community toward the

principle and mechanism in electing a leader, a qualitative-discriptive reseach and

interpretative method are used, and all data are taken through observasion and

depth interview. Then, they are analysed by using interpretative method and

described qualitatively. Afterward, the result of the analysis can be concluded that

salafi community has full-fledged principle and mechanism in electing a leader

such as having been practiced by the first of three generations of Islam. The

mechanism of electing a leader is applied by some options. Firstly, pointing out

with gesture such as electing Abu Bakar that done by the Prophet, Muhammad.

Secondly, pointing out directly such as electing Umar Ibn Khaththab that done by

Abu Bakar. Thirdly,Ahl al-Halli wa al-Aqdibuilding such as electing Utsman Ibn

Affa>n that done by Umar Ibn Khat{t{ab. Fourthly, hereditary mechanism such as


9/72

9

electing Muawiyah Ibn Abi Sufya>n. However, the third option for the notion of

salafi community is recognized as the most ideal mechanism for electing a leader.

The frameworks of James Wood and Herbert Blummer can be used to know

the presence process of movement through five steps, that is agitation, developing

esprit de corps, developing moral of movement, ideology building, and

developing operational tactics. This framework can be used to show the

movement of salafi community when there is spreading its religious ideology.

Then, the social action theory of Weber can be used to show the sosial action as

an existence of awareness to apply a value which is considered absolute.

In this case, the salafi community wants to realize a principle and a

mechanism in electing a leader by refering to the value and the practical way of

the earlier of Islam generations. Afterward, the approach to ideology and utopia of

Karl Mannheim can be used to show that there is a movement. The ideology can

be used to picture a movement that projects the future based on the system that

being in forced. Besides, Utopia can be used to picture a movement that projects

the future based on another system. It is to show the notion of salafi community

that is closer with the notion of utopis in order to realize that there are many

values contrast with the empirical reality.

The result of this research shows that the salafi community has a notion that

Islam has put a leader on a very important position to realize the establishment of

the religion. Therefore, in obedience to a leader is necessary as long as the policy

of the leader on the same way with Al-Quran and Sunnah. The salafi community

notices that Islam has administered duty and obligation for the leader by drawing

up its principle and mechanism.


10/72

10

:

:

..:

..:

:

.

.

((Interpretative Method

.

.

:

:

.

((James Wood

((Herbert Blummer


11/72

11

((esprit de corps

.

((Weber

.

.

((Karl Manheim

.

.

:

.

.


12/72

12

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Penelitian terhadap pandangan kaum salafi tentang

kepemimpinan diilhami oleh beragamnya respon gerakan (dakwah)

Islam terhadap proses pemilihan pemimpin yang mengadopsi sistem

demokrasi. Pada saat yang sama Islam dipercayai memiliki konsep

dan mekanisme sendiri dalam menentukan pemimpin karena Islam

adalah agama terbaik yang meliputi semua (all-encompassing

religion) yang bukan saja mengurusi persoalan-persoalan dunia saja

tetapi juga akhirat.1 Konsep Islam itu dianggap lebih baik dan

terjamin untuk melahirkan pemimpin yang sesuai dan bertanggung

jawab, baik untuk kepentingan negara dan bangsa, maupun agama

Islam itu sendiri.

Eksistensi kepemimpinan dalam Islam merupakan sebuah

keharusan, sehingga kekosongan pemimpin dalam sebuah negara,

meski sesaat, memiliki dampak yang begitu besar, bahkan Nabi

1 Masdar Hilmy, Teologi Perlawanan, Islamisme dan Diskursus

Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru(Yogyakarta: Impulse-Kanisius, 2009).34.


13/72

13

Muhammad ketika meninggal tidak segera dikebumikan lantaran

belum terpilihnya pengganti beliau.2

Pilihan terhadap kaum salafi didasarkan, di antaranya karena

kaum salafi berkembang masif dalam berdakwah. Artinya gerakan

dakwah yang mereka lakukan berkembang dan bergerak di berbagai

belahan daerah dan lapisan masyarakat , bahkan menjadi gerakan

global.3

Kaum salafi begitu selektif terhadap kultur yang berkembang

di masyarakat guna mewujudkan tatanan yang mereka diinginkan.

Meski tergolong kelompok fundamentalis, karena mengajak kembali

kepada ajaran agama yang fundamental, kaum salafi berbeda dengan

gerakan-gerakan dakwah yang lain. Kalau Hizbut Tahrir oleh

Syamsul Arifin ditipologikan sebagai kelompok fundamentalis

organik karena mendudukkan Islam sebagai ideologi gerakannya,4

2 Muhammad Husain Haekal, Usman bin Affan, antara Kekhalifahandengan Kerajaan, terj. Ali Audah (Bogor: Litera AntarNusa, 2007), 15.

3 Roel Meijer, Global Salafism, Islams New Religious Movement (London:

Hurst and Company), 2009.

4Syamsul Arifin, Obyektivikasi Agama sebagai Ideologi Gerakan Sosial

Kelompok Fundamentalis Islam (Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia di kotaMalang) (Disertasi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004), 56.


14/72

14

maka kaum salafi termasuk neo-tradisionalisme karena mengajak

kembali kepada kemurnian ajaran5

Hal yang berbeda dari kaum salafi di antaranya. Pertama,

mereka taat terhadap pemerintah dan tidak pernah melakukan kritik

secara terbuka terhadapnya, baik melalui media massa, buletin,

majalah, buku-buku yang mereka terbitkan, atau bahkan di mimbar

atau khutbah-khutbah mereka.6

Kedua, tidak memiliki organisasi layaknya organisasi umum,

seperti struktur organisasi dan keanggotaan yang jelas. Ketiga,

pemahaman Islam yang benar, merujuk pada pemahaman tiga

generasi pertama, sahabat, ta>biin, dan ta>biut ta>biin.7 Keempat,

melakukan pemurnian Islam dan melawan berbagai praktek baru

5William E. Shepard, Islam and Ideology : Towards a Typology , dalam

An Anthology of Contemporary Middle Eastern History , (Syafiq Mughni Ed.)

(Montreal: Canadian International Development Agency, 1988), 410-411.6

Abdurrahman bin Thayyib, Menepis Tuduhan, Membela Tuduhan,Majalah Adz-Dzakhiiroh al-Islamiyyah, Edisi 15 tahun III, Rajab 1426/Agustus

2005, 19 lihat juga Abdurrahman Hadi, Genggamlah Sunnah, Taati Penguasa,(terj. Risalah Syaikh Masyhur Hasan Salman, Ad-Dakwah ila Allah baina al-wahy wa al-Fikr), dalam Adz-Dzakhiiroh al-Islamiyyah, Vol. 6 no 9 edisi 411429.

7 Yazid Bin Abdul Qadir Jawwaz, Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal

Jamaah(Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2006), 34.


15/72

15

dalam agama (bidah).8 Kelima, munculnya penerbit-penerbit yang

ber-manhaj salaf di berbagai daerah, kota dengan berbagai komunitas

yang mengajak untuk berpegang pada pemahaman para salaf al-

shalih. Keenam, materi kajian yang menekankan pada tauhid.

Ketujuh, melakukan tas}fiyah dan tarbiyah. Tas}fiyah adalah sebuah

proses pembersihan ajaran Islam dari berbagai nilai yang tidak

bersumber dari Islam. Tarbiyah adalah sebuah proses pendidikan

terhadap umat dengan ajaran Islam yang telah mengalami proses

tas}fiyah.9 Kedelapan, tidak mudah dalam mengkafirkan individu,

kelompok, apalagi pemerintah, yang melakukan kesalahan atau dosa

besar. Kesembilan, menunjukkan gejala pertumbuhan yang besar,

global dan terfragmentasi.

10

Kesepuluh, adanya pertemuan para

penyeru (dai) salafi secara berkala dengan mendatangkan masya>yikh

dari Timur Tengah.11

8Asy-Shaikh Abdullah bin Shalih Al-Ubailan, Pelajaran tentang Manhaj

Salaf (terj.), Adz-Dzakhiiroh al-Islamiyyah, edisi tahun 1 no 05 1424/2003.9 Abdul Malik Ramadhani, 6 Pilar Dakwah Salafiyah (Jakarta: Pustaka

Imam Asy-Syafii, 2000), 84.10

Terje Ostebo, Growth and fragmentation : The Salafi Movement InBale, Ethiopia, dalam Roel Meijer, Global Salafism, Islams New ReligiousMovement(London: Hurst and Company), 2009), 354-361.

11 Ketika penelitian ini dilakukan, para dai salafi berkumpul untuk

melakukan pelatihan (daurah) ke sepuluh di Trawas, Jawa Timur, mulai tanggal10-16 Oktober 2009.


16/72

16

Dalam memilih pemimpin, kaum salafi berbeda dengan apa

yang dilakukan oleh gerakan-gerakan dakwah yang lain. Pandangan

kaum salafi lebih banyak memiliki kemiripan dengan pendapat Al-

Mawardi dalam menentukan seorang pemimpin. Al-Mawardi12

mengatakan bahwa untuk melahirkan seorang pemimpin, dibutuhkan

dua komponen, yakni dewan pemilih dengan persyaratannya, dan

dewan ima>m dengan segala kriterianya. Dewan Pemilih bertugas

memilih ima>m (khali>fah) bagi umat. Dewan ima>m yang bertugas

mengangkat salah seorang dari mereka sebagai ima>m (khali>fah).13

Al-Mawardi menunjukkan prosedur memilih pemimpin

sekaligus persyaratan baginya. Prosedur memilih pemimpin,

menggunakan dua cara. Pertama,Ahl al-ha>lliwa al-Aqdi (parlemen).

12 Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-hukum Penyelenggaraan

Negara dalam Syariat Islam,terj. Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006), 613

Kriteria Dewan Pemilih setidaknya ada tiga : Pertama, Adil dengan segala

syarat-syaratnya. Kedua, ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak

menjadi imam sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal. Ketiga, wawasan dan sikap

bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam dan

paling efektif, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan. Adapun Kriteria

Dewan Imam, setidaknya ada tujuh : Pertama, Adil dengan segala syarat-syarat yang

universal. Kedua, ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan

hukum-hukum. Ketiga, sehat inderawi (telinga, mata, dan mulut) yang dengannya ia

mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya. Keempat, sehat

organ tubuh cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat. Kelima,

wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua

kepentingan. Keenam, berani dan kesatria yang membuatnya maampu melindungi

wilayah negara, dan melawan musuh. Ketujuh, nasab, yakni berasal dari Quraisy

berdasarkan nash-nash yang asa dan ijma para ulama.


17/72

17

Kedua, penunjukan oleh ima>m (khali>fah) sebelumnya. Sebelum

memilih pemimpin, Ahl al-ham (khalifah). Mereka harus mempelajari

data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria ima>>>mah

(kepemimpinan). Kemudian mereka memilih siapa di antara orang-

orang tersebut yang paling banyak kelebihannya, paling lengkap

memenuhi kriteria, paling ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak

baiatnya.

Dalam tradisi Islam, sebagaimana yang dianut oleh kalangan

fundamentalis, ada beberapa model dalam menentukan seorang

pemimpin.14

Pertama, menunjuknya secara tidak langsung, dengan

menunjukkan beberapa kriteria atau isyarat, sebagaimana yang

dilakukan Nabi ketika terpilihnya Abu Bakar As}-s}iddiq. Kedua,

penunjukan kepada seseorang yang dianggap mampu untuk

memimpin, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As}-siddiq

ketika menunjuk Umar bin Khath


18/72

18

pemimpin, sebagaimana yang dilakukan Umar bin Khat}t}ab saat

terpilihnya Uthman bin Affa>n dan Ali bin Abi Tha>lib dengan

menetapkan Ahl al-ha>lliwa al-Aqdi. Keempat, mewariskan kepada

keluarga dan keturunannya secara turun temurun, sebagaimana dalam

sistem kerajaan. Hal ini merujuk pada HadithNabi :

Allah menjadikan masa kenabian (Nubuwwah) untuk kalian

sesuai dengan kehendak-Nya. Kemudian Allah menghapuskannya

sesuai dengan kehendak-Nya. Kemudian setelahnya akan muncul

khila>fah yang yang berpedoman pada metode (manhaj) kenabian

sesuai dengan kehendak-Nya. Kemudian menghapuskannya sesuai

dengan kehendak-Nya. Setelah itu muncul kerajaan yang d}alimsesuai

dengan masa yang dikehendakiNya kemudian berganti sesuai dengan

kehendak-Nya. Kemudian setelah itu, muncul raja yang kejam

(diktator) sesuai yang dikehendakiNya lalu dihapuskan sesuai dengan

kehendak-Nya. Kemudian setelah itu muncul khila>fah sesuai dengan

manhaj nubuwwah, kemudian Beliau diam.

15

Artinya, kaum salafi berpandangan bahwa perputaran sejarah

bentuk pemerintahan mulai dari cetak biru kenabiaan (nubuwwah)

sebagaimana yang dijalankan para khali>fah empat dalam sejarah

Islam,16 kemudian berganti menjadi bentuk kerajaan yang kuat dan

15Al-Ima>m al-Haithami, Majma al-Zawa>id wa Manba al-Fawa>id Juz 5, 188 atau

Musnad Ahmad: 4/273).

16 Dari sahabat Safinah bahwa Rasulullah bersabda: Khila>fah pada umatku

selama 30 tahun. Kemudian kerajaan. Setelah itu, Safinah berkata: Berpeganglah kalian


19/72

19

memerintah dengan keadilan, kemudian muncul varian kerajaan yang

saling berebut kekuasaan, hingga muncul kerajaan yang amat kejam,

sombong serta diktator yang memeras dan menindas rakyatnya.

Kemudian setelah itu kembali lagi menjadi bentuk pemerintahan

yang berdasarkan kenabian (nubuwwah).17

Dalam perkembangannya, muncul mekanisme memilih

pemimpin dengan sistem demokrasi, dan hal itu diterapkan di

berbagai belahan dunia, khususnya negara-negara yang mayoritas

penduduknya muslim. Demokrasi merupakan mekanisme memilih

pemimpin yang melibatkan seluruh rakyat dengan memberikan

suaranya secara jujur, adil, bebas dan rahasia. Paling t idak demokrasi

telah menjadi pilihan masyarakat modern, khususnya di dunia Islam

yang telah memiliki empat eksemplar terdahulu.

Ada hal yang paradoks dalam diri kaum salafi ketika memilih

dan menentukan seorang pemimpin. Di satu sisi, mereka menolak

pada kekhalifahan Abu Bakar. Kemudian dia berkata, dan juga khila>fah Umar dan

Uthman. Kemudian berkata padaku: peganglah khila>fah Ali. Safinah berkata: Dan kami

mendapati (khila>fah) ini tiga puluh tahun (HR. Imam Ahmad, dan dihasankan oleh

Shaikh Al-Arnaut). Fatwa 36.833 tentang penjelasan hadith tersebut, 5 Rajab 1424 H.

dari markaz fatwa dengan Pembina Abdullah al-Faqih.17Mula Ali Al-Qori>, Mirqa>t al-Mafa>ti>h, Ayarah Mishkah Al-Mas}a>bi>h. Juz 15,

330. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=155508. Diakses 8 Pebruari

2010.


20/72

20

prinsip dan nilai demokrasi, juga tidak sepakat dengan mekanisme

dan prakteknya, dan mereka mengambil keputusan untuk tidak

terlibat dalam proses demokrasi, namun, di sisi yang lain, mereka

menerima pemimpin yang dihasilkan oleh proses demokrasi itu.

Setidaknya ada t iga respon dari gerakan-gerakan fundamentalis

Islam terhadap demokrasi. Pertama, tidak sepakat dengan sumber,

nilai, dan prinsip demokrasi. Begitu pula prosedur dan lembaga yang

dipergunakan untuk menghasilkan seorang pemimpin. Tipe pertama

ini bersikeras tidak terlibat dalam proses politik itu, dan bahkan

senantiasa mengkritik sistem tersebut sebagai sistem dari Barat yang

kafir. Hal ini sebagaimana dipresentasikan oleh NII, MMI dan HTI.

Kedua, tidak sepakat dengan sumber, nilai, dan prinsip demokrasi

namun setuju dengan prosedur demokrasi, serta dan lembaga yang

dipergunakan untuk menghasilkan seorang pemimpin, sehingga

mereka terlibat dalam proses itu dengan harapan akan mewarnai

sistem itu dari dalam dengan nilai-nilai Islam. Hal ini sebagaimana

dipresentasikan oleh pengikut gerakan Tarbiyah, yang kemudian

menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang sebelumnya bernama

Partai Keadilan (PK). Ketiga, t idak sepakat dengan sumber, nilai, dan


21/72

21

prinsip demokrasi, serta prosedur dan lembaga yang dipergunakan

untuk menghasilkan seorang pemimpin, dan memutuskan tidak

mengikuti semua proses itu. Namun mereka menerima secara bulat

apapun hasilnya dari proses demokrasi ini.

Tipologi ketiga inilah yang dipilih oleh kaum salafi. Hal ini

berkaitan dengan konsep ketaatan terhadap pemimpin, yang mana

rakyat harus taat dan tidak mengadakan pemberontakan terhadap

pemimpin, dan mengikuti apa yang menjadi kebijakannya selama

tidak bertentangan dengan shariat.18

Pilihan terhadap kaum salafi, di samping mereka dianggap

memiliki pandangan yang khas terhadap kepemimpinan, yang

berbeda dengan gerakan dakwah yang lain, sehingga secara akademik

layak dikaji secara mendalam bagaimana prinsip dan prosedur

memilih pemimpin.

B.

Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Rumusan masalah penelitian disertasi ini adalah : Bagaimana

pandangan kaum salafi tentang prinsip-prinsip dan prosedur memilih

pemimpin ?

18Abdussalam bin Barjas al-Abdul Karim, Etika Mengkritik Penguasa(Terj. Zainuddin

MZ) (Surabaya: Pustaka As-Sunnah, 2002), 54.


22/72

22

Penelitian disertasi ini bertujuan untuk mengungkap

bagaimana pandangan kaum salafi tentang prinsip-prinsip dan

prosedur pemimpin

C.

Kerangka Teoritik

Kalau merujuk pada pandangan James Wood,19

kaum salafi

bisa dikategorikan sebagai gerakan sosial (social movement), karena

memiliki sebuah ideologi yang ingin dikembangkan dalam wadah

tertentu, dengan melakukan sebuah transformasi nilai yang ditujukan

kepada orang lain.

Untuk lebih melihat perkembangan ideologi kaum salafi,

menarik untuk menggunakan pandangan Herbert Blummer. Blummer

menyatakan bahwa setiap gerakan memiliki empat tahapan. Tahap

kekacauan sosial, tahap kegembiraan populer, formalisasi, dan

institusionalisasi (pelembagaan).20

Blummer kemudian

mengembangkannya dengan melihat lima aspek penting dalam setiap

gerakan, yakni agitasi, pengembangan esprit de corps, pengembangan

19James Wood, Social Movement(USA: McGraw Hill Book Company, 1977), 45

20Herbert Blummer, Social Movement dalam Alfred MCClung Lee, (ed.), Principles of

sociology(New York: Barnes and Nobles, Inc. 1966), 202.


23/72

23

moral gerakan, pembentukan ideologi, dan pengembangan taktik

operasi.21

Kaum salafi dalam menyebarkan dakwahnya bisa

dikategorikan sebagai gerakan yang selektif terhadap kultur di

masyarakat, dan memiliki orientasi high politics dengan penekanan

pada etika-moral yang merujuk pada landasan utama Islam, yakni Al-

Quran dan Al-Hadith (Al-Sunnah) yang sesuai dengan pemahaman

tiga generasi utama umat ini. Kalau dalam perspektif politik, bahwa

proses mempengaruhi dan melakukan kontrol terhadap sumber

kekuasaan dan otoritas melibatkan kompetisi dan bahkan konflik.22

Kaum salafi menentukan jalur persuasif guna menginginkan tatanan

yang Islami tanpa mengambil jalur politik formal.

Kaum salafi, kalau menggunakan konsep Weber dalam

orientasi tindakan, dikategorikan sebagai kelompok yang berorientasi

nilai absolut. Artinya, tindakan sosial dilakukan untuk merefleksikan

dan mengaplikasikan nilai yang dianggap absolut.23

Atau dengan kata

21Ibid. 204.22

George A. Theodorson and Achilles G. Theodorson, A Modern Dictionary ofSociology(New York: Barnes and Noble Books, 1979), 303.

23Graham Charles Kinloch, Sociological Theory, Its development and Major Paradigms

(McGraw Hill Book Company, 1977), 139.


24/72

24

lain tindakan sosial itu sebagai wujud kesadaran untuk menerapkan

nilai guna mencapai kesuksesan atau kebahagiaan hidup.24

Tindakan yang dilakukan oleh kaum salafi merupakan refleksi

atas nilai-nilai Islam yang dipercayai bisa mendatangkan kebahagiaan

dan kesuksesan, dan nilai-nilai itu merupakan bagian dari nilai-nilai

kehidupan yang harus dijalankan oleh umat Islam.

D.

Studi-Studi Terdahulu

Studi tentang kaum salafi telah dilakukan dengan fokus dan

konsentrasi yang berbeda-beda. Hal itu bisa digambarkan dengan

pemetaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1

Peta studi tentang Kaum Salafi

Penulis dan Judul Tesis / teori / tipologi

William E. Shepard, Islam and

Ideology : Towards a

Typology, dalam An

Anthology of Contemporary

Middle Eastern History, SyafiqMughni Ed.), Montreal:

Canadian International

Development Agency, 1988

Mengklasifikasi gerakan Islam ke

dalam lima tipologi. Kaum salafi

termasuk kelompok neo-

tradisional yang hidup di era

modern dengan memegang teguhtradisi Islam, namun menerima

pentingnya produk teknologi yang

dihasilkan Barat seraya mengkaji

24George Ritzer, Sociological Theory(USA: McGraw Hill Book Companies INC, 1996),

125.


25/72


26/72

26

Series, Vol. 43 I, 2003)

Riza Sihbudi, Gerakan Islam

Radikal Di Indonesia, (Jakarta:LIPI, 2004)

Kaum salafi termasuk kategori

gerakan radikal, namun radikaldari sisi pemikiran, bukan dalam

arti dan konteks kekerasan fisik.

Sidney Jones, Indonesia

Backgrounder: Why Salafism

and Terrorism mostly dont

mix, ICG Asia Report N83,

Southeast Asia/Brussels, 13

September 2004

Perbedaan mendasar antara salafi

dengan terorisme, sehingga keduakelompok ini begitu berbeda dan

tidak bisa bersatu

Quintan Wictorowicz, A

Genealogy Of Radical Islam,Studies in Conlict and

Terrorism, Vol. 28, 2005,

Taylor and francis Inc.

Kaum salafi merupakan gerakan

yang menginginkan pemurnianIslam dengan merujuk pada

pemahaman generasi sahabatsebagai sumber yang asli

Majid Fakhry, The Theocratic

Idea Of The Islamic State In

Recent Controversies,

International Affairs (RoyalInstitute of International

Affairs) vol 30, No. 4, 2005

Perdebatan antara kelompok yang

ingin mengembalikan kejayaan

Islam dengan merujuk pada

praktek keagamaan para salaf, dan

kelompok yang ingin menunjukkan

Islam bisa beradaptasi dengan

dunia modern dengan mengadopsipemikiran modern.

Imdadun Rahmat, Arus Baru

Islam Radikal, Transmisi

Revivalisme Islam Timur

Tengah ke Indonesia, (Jakarta:

Erlangga, 2005)

Kaum salafi merupakan kelompok

revivalis Islam sebagai hasil

transmisi dari Timur Tengah yang

mengarah pada gerakan radikal.

Kumar Ramakrishma,

Delegitimizing Global Jihadi in

The Southeast AsiaContemporary, Southeast Asia

27 no. 3(2005)

Bahaya gerakan radikal dan

memperkecil gerakannya dengan

mendelegitimasi gerakannnya diseluruh dunia

Andrzej Kapiszewski, Saudi

Arabia : Steps toward

Democratization or

Ideologi kaum salafi memiliki

watak otokratik, dan bahkan

termasuk otoritarian. Seperti


27/72

27

Reconfiguration of

Authoritarianism, Journal of

Asian and African Studies,

2005,

negara melarang partai politik,

mogok atau demonstrasi, dan

bahkan kebebasan berekspresi,

kritis terhadap pemerintah,

demonstrasi massa.

Martha Brill Olcott, The Rootof Radical Islam In Central

Asia, Carnegie Endowment For

International Peace,

Massachusetts, Washington

DC, 2006

Pengaruh kaum salafi dalam

masyarakat Uzbekistan yang

menekankan pentingnya identitas

seorang muslim dengan belajar dan

menerapkan perintah agama dalam

kehidupan sehari-hari.

Saiful Umam, Radical Muslims

in Indonesia : The Case ofJafar Umar Thalib and The

Laskar Jihad, Explorations in

Southest Asian Studies, Vol. 6,

No 1, Spring, 2006

Laskar Jihadnya merupakan

eksemplar tokoh yang berjuangdan menegakkan ideologi Islam,

yang dikategorikan sebagai Islam

radikal, yang sepak terjangnya

dipengaruhi oleh ideologi kaum

salafi.

Juan Jose Escobar Stemmann,

Middle East Salafisms

Influence dan the

Radicalization of Muslim

Communities in Europe,

MERIA, The Middle East

Review of International

Affairs, Volume 10, No. 3,

Article I/10, , September 2006

Kaum salafi memfokuskan pada

upaya mendidik masyarakat

dengan ajaran Islam yang benar,

dan tidak mengambil jalur politik.

Prinsip kaum salafi adalah a-politik dan menolak kekerasan

Adis Duderija, Islamic Groups

and Their World-views and

Identities : Neo-Traditional

Salafis and Progressive

Muslims, Arab Law Quarterly21, (2007)

Kaum salafi disebut Neo-

Tradisional salafi, yang merujuk

pada kelompok yang berpegang

teguh pada Al-Quran dan Hadits

sebagaimana yang dipegang oleh

generasi yang shalih dan utama,

berhadapan dengan kelompok yang

mengedepankan dialog dan

menghilangkan sikap a-pologetik

terhadap Islam

Van Bruinessen, Genealogies Kemunculan kelompok muslim


28/72


29/72

29

Dalam Komunitas Masyarakat

Islam, Kristen, Hindu di

Indonesia, Jakarta: Badan

Litbang dan Diklat Depag. RI,

2008

dengan masyarakat.

Titik Suwariyati,Aliran Salafidi Kota Yogyakarta DI

Yogyakarta, dalam Faham-

faham Keagamaan Aktual

Dalam Komunitas Masyarakat

Islam, Kristen, Hindu di

Indonesia, Jakarta: Badan

Litbang dan Diklat Depag. RI,2008

Kaum salafi merupakan gerakan

puritan yang memandang bahwa

Pemilu merupakan bidah dan

penyimpangan, karena menetapkan

aturan berdasarkan suara

terbanyak, yang menggantikan

aturan Allah dan Rasul-Nya,

Namun mereka mengakui dan taatterhadap pemimpin produk

Pemilu, dan tidak melakukan

upaya pemberontakan terhadap

pemimpin.

Meijer, Roel. Global Salafism,

Islams New Religious

Movement, (London: Hurst

and Company, 2009

Pandangan terhadap gerakan kaumsebagai gerakan global dan

terfragmentasi dengan

karakteristik yang a-politik

Rusli, Konstruksi Salafisme

dalam Cyberfatwa (Disertasi,

IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2010)

Adanya varian dalam salafisme

yang terbagi dengan watak dankategori yang berbeda. Pertama,

salafisme wahabi yang berwatak

konservatif-puritan dan

dikategorikan sebagai

hypertextualis salafi yang

menciptakan otoritas interpretatif

tertinggi yang menekankan tauhid

dan keabadian shariah. Kedua,

salafi-progresif yang berwatak

reformis yang dikategorikanprogressive-contextualist guna

mengusung Islam yang lebih

humanis, toleran dan moderat yang

menggabungkan tura>th dan

konteks


30/72

30

BAB II

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa situasi, peristiwa, orang, interaksi, perilaku, yang

diambil dari pengalaman, sikap, kepercayaan, dan pemikiran dan

cerita. Semua itu diambil dari dokumen, korespondensi, rekaman,

sejarah tentang peristiwa.25

Dengan kata lain, karakteristik umum

penelitian kualitatif lebih menekankan kualitas secara alamiah karena

berkaitan dengan pengertian, konsep, nilai-nilai, dan ciri-ciri yang

melekat obyek penelitian.26

Penelitian ini menggunakan studi interpretatif dimana peneliti

berupaya untuk menjelaskan dan mendeskripsikan sebuah fenomena

dengan menginterpretasi sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh

25 Isadore Newman and Carolyn R. Benz, Quantitative-Qualitative Research

Methodology, Exploring the Interactive Continuum (USA: Southern Illinois University Press,1998), 16-17.

26Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Yogyakarta: Paradigma, 2005),

5.


31/72

31

kelompok.27Studi interpretatif ini untuk menginterpretasi pandangan

kaum salafi terhadap kepemimpinan, dan kemudian memahami apa

makna kepemimpinan dalam pandangan mereka. Hasil interpretasi ini

menghasilkan pandangan kaum salafi tentang prinsip dan prosedur

memilih pemimpin.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

sosiologi pengetahuan (sociology of knowledge), karena dengan

pendekatan ini akan bermanfaat untuk mengungkap faktor-faktor

sosial yang ikut membentuk pemahaman dan sikap seseorang.

Sosiologi pengetahuan, sebagaimana pandangan Karl Mannheim,

memandang bahwa antara pengetahuan dan eksistensi sangat

berhubungan. Dalam hal ini ia mengaitkan sosiologi pengetahuan

dengan ideologi dan utopia. Ideologi merupakan proyeksi masa depan

yang didasarkan pada sistem yang berlaku sedang utopia adalah

ramalan masa depan yang didasarkan pada sistem lain. Karena itu

semua keinginan yang tidak didasarkan pada realitas yang ada

27 David E. McNabb, Research Methods for Political Science, Quantitative and

Qualitative Methods(New York: ME Sharpe, 2004), 345.


32/72

32

dianggap utopis. Bagi Mannheim, pengetahuan manusia tidak dapat

dilepaskan dari eksistensinya.28

B. Unit Analisis

Unit analisis yang dijadikan subyek penelitian ini adalah

individu. Kaum salafi merujuk pada individu yang mendakwahkan

ajaran salaf (yang merujuk pada generasi Sahabat, Ta>>bii>n, dan

Ta>>biut Ta>bi>i>n). Subyek penelitian ini didasarkan konsistensi dan

pengaruh mereka yang begitu luas dalam menyebarkan dakwah salafi,

baik melalui buku, ceramah, pesantren, maupun lembaga pendidikan.

Keterlibatan mereka dalam dakwah salafi baik melalui lisan maupun

pena (tulisan)nya membentuk komunitas kaum salafi melalui forum-

forum kajian, ceramah, dan bedah buku yang tersebar di seluruh

kawasan Indonesia ini.

Akhirnya peneliti menetapkan tujuh orang sebagai narasumber

untuk memperoleh data. Pertama, Abu Musab dari Magelang

merupakan mantan aktivis Darul Islam/Tentara Islam Indonesia

(DI/TII). Kedua, Hartono bin Ahmad Jaiz, kelahiran Boyolali, mantan

wartawan Pelita dan termasuk penulis yang aktif menulis pemikiran-

28

Karl Mannheim, Ideologi dan Utopia: Menyingkap kaitan Pikiran dan Politik, Terj. F.Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1991 ), 78-85.


33/72

33

pemikiran liberal, dan peserta aktif dalam mengikuti setiap dauroh

yang diselenggarakan kaum salafi. Ketiga, Abdul Hakim bin Amir

Abdad, kelahiran Jakarta, yang aktif mendakwahkan pemikiran kaum

salaf di Nusantara ini. Keempat, Abu Ihsan bin Ahmad bin Asral Al-

Maidani Al-Atsari yang lahir di Langsa Medan, aktif berdakwah di

medan dan banyak menulis dan menerjemahkan kaarya-karya ulama

salafi. Kelima, Ali Musri Senjam Putra, kelahiran Sumatera Barat.

Doktor Madinah jurusan Akidah. Saat ini menjabat sebagai Ketua

STDI Imam Syafi'i Jember. Keenam, Abdurrahma>n Attami>mi,

kelahiran Bangil. Besar di Yaman dan dekat dengan ulama salaf di

Yordania, dan saat ini menjat sebagai Direktur STAI Ali Bin Abi

Tha>lib. Ketujuh, Fauzi Athar Muhiddin, kelahiran Mataran dan

perintis dakwah salaf di Mataram dan banyak memberikan kontribusi

disana.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ditempuh dengan dua jalan, yakni

telaah pustaka (library research), dan wawancara mendalam (depth

Interview). Telaah pustaka (library research) dilakukan dengan

melakukan pembacaan tentang tema yang berkaitan dengan masalah


34/72

34

kepemimpinan, dan wawancara mendalam (depth Interview)

dilakukan kepada subyek penelitian untuk memperoleh gambaran

yang komprehensif mengenai pandangan subyek penelitian tentang

prinsip dan mekanisme kepemimpinan. Beragam cara untuk

melakukan wawancara, diantaranya face to face, telepon, atau E-mail.

Wawancara dilakukan beberapa kali untuk menangkap pandangan

mereka tentang masalah penelitian ini, sehingga tidak terjadi

kesalahpahaman antara peneliti dan subyek penelitian.

D. Teknik Analisa Data

Untuk memperoleh makna, maka studi ini mempergunakan

pendekatan yang diterapkan Weber, yakni verstehen yakni sebuah

teknik untuk memahami dunia makna. Demikian pula untuk

mendalami makna itu diperlukan interpretasi atas makna tersebut,

guna memperoleh gambaran kenapa mereka memiliki pemahaman

yang khas yang berbeda dengan orang atau kelompok lain. Hal itu

untuk menggambarkan bahwa lingkungan, sosial, budaya, politik

serta pendidikan memiliki pengaruh yang demikian kuat, sehingga

membentuk cara pandang yang eksklusif.


35/72

35

Data yang telah diperoleh dari perkataan dan tindakan itu akan

diklasifikasi atau ditipologikan yang nantinya akan tergambar.

Pertama, nilai-nilai dan prinsip seperti apa dalam menentukan figur

seorang pemimpin yang benar-benar qualified dan capable. Kedua,

prosedur seperti apa yang harus dilalui untuk menciptakan seorang

pemimpin, serta akan muncul mekanisme seperti apa yang muncul.

Ketiga, lembaga seperti apa yang akan dipergunakan untuk

melahirkan seorang pemimpin.

Dengan munculnya tiga kategori itu, akan menghasilkan model

pemilihan pemimpin yang ideal menurut kaum salafi, serta akan

muncul temuan yang bisa jadi akan sesuai atau bertentangan dengan

tuntutan dunia kontemporer.

Di sinilah akan muncul sumbangan pemikiran dari penelitian

ini, yang mana kepemimpinan, di satu pihak, merupakan sesuatu yang

urgen dalam suatu negara atau pemerintahan, di pihak lain, akan

muncul pula bagaimana kontribusi kaum salafiyah dalam merespon

kepemimpinan.

Proses analisa dilakukan dengan cara mendialogkan pandangan

subyek penelitian dengan pendapat para ahli, proses ini disebut


36/72

36

dengan member check atau triangulasi.29 Setelah proses itu, maka

diakhiri dengan pengambilan kesimpulan sebagai akhir proses

penulisan ini.

29 Lexy Moleong, Metodolgi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja RosdaKarya,

2005), 325-326.


37/72

37

BAB III

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI TEORITIK

A.Kesimpulan

Pertama, adanya pemimpin merupakan sebuah keharusan.

Keberadaan pemimpin berfungsi untuk menegakkan agama guna

menciptakan ketertiban dan menghindarkan kekacauan dalam

masyarakat. Hal itu diilustrasikan ketika sekelompok orang yang

mengadakan perjalanan jauh (safar) saja, diharuskan memilih salah

seorang sebagai pemimpin. Maka dalam ranah negara, keberadaan

pemimpin merupakan sebuah keharusan.

Kepemimpinan harus bersifat tunggal, tidak ada pemimpin

ganda dalam sebuah negara. Bahkan bila telah absah sebuah

kepemimpinan, dan kemudian datang pihak lain yang mengaku

sebagai pemimpin, maka pemimpin yang belakangan diperintahkan

untuk dibunuh. Sementara dalam hal memberhentikan pemimpin di

tengah jalan, kaum salafi berpandangan hal itu merupakan larangan,

terkecuali jika telah ada bukti yang kongkret. Di antaranya pemimpin

terbukti berbuat Kufur, atau tidak bisa lagi melaksanakan tugas dan


38/72

38

tanggung jawabnya sebagai pemimpin, dan pihak yang akan

mengganti, memiliki kemampuan untuk menjatuhkan pemimpin itu

dengan menjamin tidak ada kekacauan pasca pemberhentian

pemimpin.

Kedua, tentang prinsip kepemimpinan, kaum salafi memandang

bahwa kepemimpinan merupakan amanah, yang tidak hanya

berdimensi kemanusiaan dan duniawi saja tetapi bernuansa ketuhanan

dan akherat. Oleh karena itu, seorang pemimpin haruslah memiliki

beberapa kriteria di antaranya, adil, cerdas, sehat fisik, berani, tidak

pengecut, taat agama dan menguasai pengelolaan pemerintahan.

Ketiga, prosedur memilih pemimpin. Kaum salafi mengakui

bahwa ada tiga mekanisme untuk memilih pemimpin sebagaimana

yang dilakukan para s}alaf as-s}halih, yakni model penunjukan,

pemilihan, dan turun menurun. Mekanisme penunjukan dilakukan

oleh pemimpin terdahulu dengan menunjuk seseorang yang dianggap

layak untuk menggantikannya. Hal ini sebagaimana terjadi pada

kasus Abu Bakar As}-S}iddiq ketika menunjuk Umar bin Khat}t}a>b

sebagai penggantinya.


39/72

39

Sementara itu, mekanisme pemilihan dilakukan oleh

sekelompok orang yang memiliki kriteria tertentu (Ahl al-H}alli wal

Aqdi), yang kemudian mereka memilih salah satu di antara mereka

untuk menjadi pemimpin. Hal itu sebagaimana terjadi pada Umar bin

Khat}t}a>b ketika memilih beberapa sahabat untuk menentukan

pemimpin, yang kemudian terpilih Uthma>n bin Affa>n dan Ali Bin Abi

T}a>lib.

Adapun mekanisme turun menurun. dilakukan oleh seorang

pemimpin yang memberikan kekuasaannya kepada anak atau

keturunannya, untuk menggantikannya. Hal ini sebagaimana terjadi

pada Muawiyah bin Abu Sufyan ketika menunjuk anaknya (Yazid),

untuk menggantikannya. Di antara ketiga mekanisme itu, kaum salafi

memandang bahwa mekanisme kedua, Ahl al-H}alli wal Aqdi,

merupakan model yang terbaik.

Keempat, ketaatan kepada pemimpin merupakan prinsip yang

harus dipegang oleh umat ketika menginginkan kehidupan yang baik.

Kalau ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan hal yang

mutlak, namun ketaatan kepada pemimpin merupakan hal yang nisbi

atau bersyarat. Di antaranya, perintah pemimpin bersesuaian dengan


40/72

40

perintah Allah dan Rasul-Nya. Namun jika perintah itu bertentangan

dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka tidak wajib taat

kepadanya.

Namun ketidaktaatan itu tidak kemudian melahirkan sikap

pembangkangan atau pengkafiran terhadap pemimpin. Sikap inilah

yang membedakan antara kaum salafi dan gerakan-gerakan dakwah

lainnya dalam hal tindak lanjut dari ketidaktaatan terhadap

pemimpin.

Dalam perspektif gerakan-gerakan dakwah Islam,

Ketidaktaatan terhadap pemimpin itu umumnya melahirkan sikap

kritis, seperti melakukan kritik secara terbuka, pembangkangan,

bahkan pemberontakan atau penggulingan terhadapnya. Namun bagi

kaum salafi, ketaatan itu melahirkan sikap menerima dan sabar

terhadap ked}aliman seorang pemimpin, dengan melakukan beberapa

sikap, di antaranya menasehatinya secara tertutup. Jika tidak

berhasil, mendoakan kebaikan bagi seorang pemimpin, serta berharap

agar diberikan pengganti yang lebih baik.

Pandangan di antara kaum salafi hampir memiliki kesamaan

dengan beberapa alasan. Pertama, pengaruh pendidikan Timur


41/72

41

Tengah yang memiliki basis ideologi kaum puritan. Kedua, memiliki

sumber dan rujukan yang satu. Pembatasan pemahaman Islam yang

benar dengan merujuk pada tiga generasi utama dari umat ini.

Penetapan generasi sahabat, ta>biin dan ta>bi al-ta>biin sebagai

standar kebenaran mempersempit perbedaan di antara kaum salafi.

Namun di balik kesamaan itu terdapat pula perbedaan

pandangan yang disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, tidak adanya

organisasi formal yang mengikat satu sama lain. Tidak

terorganisirnya sebuah gerakan dalam satu organisasi akan sulit

untuk menentukan capaian dan kegagalan suatu tujuan. Kedua,

terfragmentasinya gerakan. Akibat dari tidak adanya organisasi yang

mengikat individu itu menjadikan gerakan ini terfragmentasi dan

memiliki varian yang begitu banyak. Ketiga, kebebasan individu

untuk menentukan sikap menghasilkan berbagai model dan corak

pemikiran yang berbeda. Masing-masing individu memiliki

independensi yang kuat dalam mengambil dan menetapkan sebuah

dalil untuk menguatkan pandangannya.


42/72

42

B.

Implikasi Teoritik

Kaum salafi merupakan komunitas dakwah yang menginginkan

reformasi agama menuju reformasi sosial. Reformasi agama itu

dimulai dari individu-individu yang dididik dengan agama telah

mengalami permurnian (tas}fiyah). Dari individu-individu itulah akan

terbentuk komunitas kecil dan berkembang menjadi komunitas besar

yang tercerahkan. Dengan komunitas yang tercerahkan itulah akan

terjadi reformasi sosial, dimana setiap anggota melaksanakan ajaran

Islam sebagaimana dijalankan oleh generasi Islam awal yang s}alih

(salaf al-s}alih).

Secara ideologis, kaum salafi memiliki kesamaan dengan

gerakan-gerakan Islam yang distigma sebagai gerakan radikal Islam.

Bahkan secara berlebihan, label Fasis disematkan kepada kelompok

ini karena memiliki ideologi totalitarian.30

Padahal label ini lebih

banyak dipengaruhi oleh munculnya kelompok salafi jihadi yang lebih

banyak bersentuhan dengan politik.

Secara politis, kaum salafi diidentikkan dengan gerakan

Wahabi, karena dalam menyebarkan ajarannya identik dengan

30Paul Berman, Terror and Liberalism(New York: WW, Norton, 2003), 78.


43/72

43

kekerasan dan tidak toleran terhadap kelompok lain. Namun secara

sosiologis, mereka menyandarkan diri dan merujuk pada ajaran

Ahmad ibn Hanbal (780-855) dan Taqi al-Din ibn Taymiyah (1263-

1328), yang kemudian dilanjutkan oleh Muhammad ibn Abdul Wahab

(1703-1792) di Najed Arab Saudi.31

Oleh karena itu, menurut Bernard

Haykel,32

sebagai sebuah gerakan keagamaan, kaum salafi memiliki

ciri dan karakteristik.

Pertama, kebanyakan salafi bukanlah aktor politik. Mereka

bukanlah aktivis politik yang membentuk partai atau organisasi

politik. Bahkan mereka tidak memiliki wadah dalam bentuk

organisasi atau asosiasi formal yang memiliki target politik atau

kekuasaan yang hendak diraih.33 Tidak adanya wadah organisasi

inilah yang menjadikan gerakan salafi begitu bebas bergerak. Mereka

disatukan oleh manha>j yang sama.34

Kedua, terjadinya reformasi sosial dan agama menjadi

perhatian utama. Munculnya kesadaran beragama yang begitu kuat

31Laurent Bonnefoy, How Transnational Salafism in yemen ? dalamRoel Meijer, Global

Salafism, Islams New Religious Movement(London: Hurst and Company, 2009), 334.32Bernard Haykel, On the Nature of Salafi.. 24-51.

33Ibid.

34Imdadun Rahmat,Arus Baru Islam 61


44/72

44

pada tingkat individu yang kemudian akan membentuk komunitas

yang berkesadaran agama yang kuat. Kesadaran beragama secara

individu yang begitu kuat, dalam jangka panjang akan memiliki

implikasi secara t idak langsung pada politik.

Oleh karena itu, kaum salafi berupaya untuk membentuk

sebuah komunitas yang mendasarkan dirinya pada landasan agama

(teologi).35 Kaum salafi menginginkan perubahan, dengan dakwah

Islam, dari akar masyarakat yang paling bawah, yang dimulai dari

level individu dan transformasi personal. Harapan untuk perubahan

agama dari yang kecil akan membentuk sistem yang lebih religius.

Ketiga, menekankan untuk berpegang teguh pada al-Quran

dan al-Hadith. Mereka senantiasa mengutamakan dalil yang kuat

sebelum melakukan perbuatan. Dalam konteks ini, menurut

pandangan mereka, penguasaan bahasa arab menjadi penekanan.36

Keempat, terbatasnya hirarki dalam memahami ajaran Islam.

Artinya kaum salafi dalam mencari dasar-dasar agama untuk

memperteguh keyakinan mereka, tanpa melewati hirarki yang begitu

rumit. Mereka bisa memperoleh sumber langsung secara tekstual

35Bernard Haykel, On the Nature of Salafi. 35.

36Ibid. 36


45/72

45

tanpa harus melewati beberapa hirarki personal yang panjang.

Disinilah mereka memangkas sekian banyak lapisan otoritas ketika

memahami sebuah teks, dan inilah yang membedakan dengan tradisi

muslim yang lain, sehingga penafsiran itu lebih terbuka dan

demokratik.

Kelima, tidak dibatasi oleh wilayah (de-territorialised) dan

pula t idak fundamentalis. Tidak dibatasinya wilayah merupakan daya

tarik tersendiri bagi masyarakat banyak. Bahkan sikap moderat dan

tidak identik dengan pemikiran kalangan fundamentalis, semakin

memperkuat daya tarik banyak pihak. Oleh karena itu, gerakan kaum

salafi melintas batas dunia dan berkembang dimanapun sebagai

gerakan t ransnasional.37

Keenam, senantiasa mendasarkan segala perilaku dan

pandangan dengan merujuk pada teks yang bersumber dari wahyu, al-

Quran dan al-Hadith.38Contoh empirik, mereka begitu taat terhadap

pemerintah dan tidak pernah melakukan kritik secara terbuka. Hal ini

tentu berbeda dengan gerakan fundamentalis yang lain (seperti salafi

jihadis) yang melakukan kritik secara terbuka, dan bahkan

37Imdadun Rahmat,Arus Baru Islam 71

38Bernard Haykel, On the Nature of Salafi .. 37


46/72

46

mengkafirkannya ketika dianggap tidak menjalankan hukum Allah.

Menurut kaum salafi, mengkafirkan pemimpin akan menimbulkan

dampak yang lebih buruk bagi tersampaikannya dakwah, seperti

masjid akan ditutup, para ulama akan dipenjara. Melawan penguasa

ibarat tangan kosong memukul besi (the hand cannot fight a fist of

iron).39

Ciri dan karakteristik yang melekat pada kaum salafi di atas

tidak terlepas dari sandaran yang mereka rujuk, dan kemudian

dipergunakan sebagai landasan penyebaran dan pengembangan

dakwah. Disinilah pendekatan Mannheim, ideologi dan utopia,

berguna untuk melihat bagaimana kaum salafi menggagas dan

merespon masa depan yang diinginkan.

Kalau merujuk pada pandangan Mannheim yang mengatakan

bahwa ideologi merupakan proyeksi masa depan yang didasarkan

pada sistem yang berlaku, dan utopia merupakan ramalan masa depan

yang didasarkan pada sistem lain, maka kaum salafi lebih dekat untuk

dikategorikan utopis.

39 Quintan Wictorowicz, The Salafi Movement in Jordan, International Journal of

Middle East Studies, 32 (United States of America,2000), 218-240.


47/72

47

Ketika dikaitkan dengan berbagai gagasan kaum salafi yang

seringkali berlawanan dengan sistem yang berlaku, dan menawarkan

sistem lain. Sebagai contoh, kaum salafi menolak sistem demokrasi

dan menawarkan shuro. Demokrasi merupakan mekanisme memilih

pemimpin masyarakat modern, namun mereka justru merekomendasi

sistem shurosebagai sistem terbaik.

Penetapan shuro didasarkan bahwa sistem ini tidak hanya

berlaku dan membuat kejayaan Islam sekaligus menjadi patron

peradaban dunia, sementara sistem demokrasi dipandang memiliki

sejumlah kelemahan, sehingga melahirkan pemimpin yang

berkualifikasi rendah.

Kalau dalam perspektif Mannheim, ketika sebuah komunitas

dalam mengembangan gagasannya menolak sistem yang sedang

berlaku dan mendasarkan pada sistem lain, maka kelompok itu

dikategorikan sebagai utopis. Namun yang berbeda dengan dari

pandangan kaum salaf ini, bahwa pandangan mereka tidak lagi utopis,

tetapi bisa jadi bisa dikategorikan ideologis. Hal itu bisa dilihat

ketika menawarkan model shuro,kaum salafi melihat bahwa model

shurotidak hanya ideal dari sisi konsep, tetapi dari sisi aplikasi. Dari


48/72

48

sisi konsep, sistem shuromenugaskan pemimpin untuk menegakkan

agama dan pemerintahan lengkap dengan persyaratan yang ketat.

Sementara dari sisi aplikasi, sistem shuro begitu sederhana dan

mudah dimana seorang pemimpin dipilih dengan mekanisme

seherhana dengan biaya murah.

Sementara sistem demokrasi dipandang sebagai sistem yang

memiliki kelemahan baik dari sisi konsep maupun aplikasinya. Dari

sisi konsep, persyaratan untuk menjadi pemimpin begitu rapuh,

dimana siapapun bisa menjadi pemimpin asalkan dia mampu

meyakinkan publik atas kepemimpinannya, tanpa mengaitkan dengan

moral dan agamanya. Dari sisi aplikatif, untuk melahirkan seorang

pemimpin harus melibatkan semua lapisan masyarakat tanpa

membedakan kualitas personal pemilih. Belum lagi biaya yang harus

dikeluarkan untuk mendanai berbagai mekanisme sebelum terpilihnya

seorang pemimpin. Belum lagi berbagai ruang yang memungkinkan

terjadi penyimpangan nilai-nilai demokrasi, seperti money politik,

penggelembungan suara, dan sebagainya.

Pandangan kaum salafi tentang model shurobukan lagi utopis

ketika berhadapan dengan sistem yang berlaku (demokrasi), tetapi


49/72

49

menjadi alternatif ketika demokrasi penuh dengan sejumlah

kelemahan karena menciptakan ruang bagi munculnya berbagai

penyimpangan, sehingga melahirkan pemimpin yang kontraproduktif

dengan nilai-nilai modern.

C.Keterbatasan Studi

Mengkaji tentang gerakan-gerakan Islam, khususnya yang

berlabel fundamentalis, memang tiada habisnya dan menjadi lahan

penelitian yang amat menarik. Karena gerakan fundamentalis

memiliki varian yang begitu beraneka ragam dan menantang.

Sehingga untuk mencari pijakan masing-masing pandangan dari

berbagai varian itu menuntut variasi metodologi.

Begitu pula studi tentang kaum salafi sebagai sebuah gerakan

puritan, juga amat menarik karena sumber-sumber yang menjadi

bahan rujukan begitu banyak dan mudah diperoleh. Buku-buku dan

jurnal hasil penelitian tentang kaum salafi begitu banyak sehingga

memperkaya studi pendahuluan bagi siapapun yang akan melakukan

penelitian tentang tema tersebut.


50/72

50

Namun menjadi problem bagi siapapun yang akan melakukan

penelitian tentang kaum fundamentalis-puritan apolitis ini ketika

ingin memperoleh data primer secara langsung, karena tidak semua

kaum salafi bersedia diajak melakukan depth-interview. Hal itu

didasari oleh beberapa pengalaman penelitian yang dilakukan para

peneliti sebelumnya. Mereka menganggap peneliti sebelumnya tidak

menulis apa yang sebenarnya terjadi ketika proses interview. Bahkan

data mentah yang disajikan oleh kaum salafi sering berbeda ketika

sudah diolah dalam bentuk penelitian. Hal ini benar-benar kesulitan

bagi siapapun untuk menggali informasi yang lebih dalam tentang

pemikiran kaum salafi. Beruntung peneliti mengajar di salah satu

perguruan tinggi komunitas kaum salafi, sehingga dengan bantuan

beberapa kolega pengajar di komunitas itu mudah melakukan

penggalian data secara mudah.

Yang menjadi problem akademik ketika melakukan penelitian

terhadap kaum salafi ini adalah begitu banyak varian dan corak

pemikiran di antara mereka. Hal itu disebabkan di antaranya oleh

independensi di kalangan mereka yang begitu kuat, sehingga

memberikan peluang untuk memiliki pandangan dan pemikiran yang


51/72

51

berbeda. Begitu pula yang dialami oleh peneliti, ketika melakukan

proses penelit ian ini, adalah melakukan kategorisasi varian pemikiran

itu.

Ketika melakukan penelitian tentang konsep kepemimpinan

dalam pandangan kaum salafi ada beberapa kegelisahan akademik

yang muncul. Pertama, sulitnya menerapkan pandangan mereka yang

memang tidak bersesuaian dengan realitas yang ada. Misalnya ketika

mengkritik demokrasi sebagai sarana memilih pemimpin, mereka

mengajukan mekanisme yang pernah diterapkan ketika zaman

peradaban Islam berlangsung, yakni ahl al-halli wa al-Aqdi. Disini

terjadi keterputusan sejarah, sehingga sulit untuk melacak perdebatan

tentang konsep yang mereka ajukan. Belum lagi ada eksemplar suatu

negara (Islam) yang bisa dipakai sebagai rujukan atau parameter

pembuktian konsep kepemimpinan mereka. Disinilah konsep itu

disebut utopis, karena konsep yang mereka tawarkan pasti

berbenturan dengan realitas yang berlangsung. Oleh karena itu,

peneliti mengalami kesulitan untuk bisa menangkap dan

mengaplikasikan konsep yang mereka tawarkan dengan realitas yang


52/72

52

empirik. Yang terjadi, konsep yang mereka tawarkan, seolah-olah

diterapkan pada realitas simbolik, realitas yang belum ada saat ini.

Belum lagi konsep pemilihan pemimpin yang mereka tawarkan,

sulit untuk dibuktikan secara internal. Artinya di kalangan kaum

salafi sendiri, yang menolak organisasi formal, tidak terjadi

penerapan konsep itu dalam internal mereka, sebagai tataran mikro.

Oleh karena itu, sangat menarik untuk diteliti secara akademis ketika

ditemukan sebuah komunitas kaum salafi yang mempraktekkan

konsep yang mereka anggap sebagai terbaik. Sehingga pembuktian

konsep yang mereka yakini sebagai sesuatu yang terbaik, teraplikasi

dan bisa diperdebatkan secara akademik.


53/72

53

D.

Saran-Saran

Kaum salafi merupakan salah satu bentuk gerakan

fundamentalis, yang memiliki independensi pemikiran yang begitu

kuat. Berlatar ini, maka tidak mengherankan jika muncul banyak

varian, yang berujung pada fragmentasi pemikiran. Kepemimpinan

kaum salafi sebagai fokus kajian yang telah saya lakukan, ternyata

membuka horizon dan memberi peluang bagi penelitian lanjutan.

Varian pemikiran yang begitu banyak memberikan kepada peneliti

lain untuk menguak dasar-dasar dari masing-masing pandangan.

Kepemimpinan merupakan salah satu aspek dari demokrasi, sehingga

banyak wilayah yang belum tersentuh dari aspek-aspek lain dari

konsep dan aplikasi demokrasi.

Kaum salafi sendiri secara internal juga memiliki varian

pemikiran yang beragam dalam merespon demokrasi, khususnya

kritik mereka yang amat tajam terhadap konsep dan aplikasi

demokrasi. Bahkan implikasi penerapan demokrasi di negara-negara

yang mayoritas pendudukan beragama Islam, dalam pandangan kaum

salafi, juga tidak kalah menariknya untuk diteliti. Apalagi

persyaratan untuk menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip


54/72

54

demokrasi begitu berat, sehingga berpeluang menghasilkan berbagai

penyimpangan dari prinsip-prinsip demokrasi itu. Belum lagi jika

mekanisme demokrasi itu ingin diterapkan, oleh sebagian

penduduknya, pada negara-negara yang masih menganut sistem

otoritarian. Realitas demikian akan menghasilkan perdebatan yang

sangat panjang, sebagaimana yang terjadi di negara-negara Timur

Tengah. Tentu hal ini memunculkan perhelatan dan perdebatan yang

amat panjang, karena akan muncul dua posisi binari (binary

opposition), antara pihak yang ingin memperjuangkan model atau

sistem otoritarian dengan pihak yang ingin menerapkan mekanisme

demokrasi.


55/72

55

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abaza, Mona. Generasi Baru Mahasiswa Indonesia di Al-Azhar

Islamica,. Januari-Maret, 1994.

Abdullah, M. Amin. Dinamika Islam Kultural, Pemetaan Atas

Wacana Keislaman Kontemporer, Bandung: Mizan, 2000.

Abdullah,Taufik. Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia,

Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.

Abdurrahim, Imaduddin. Pemikiran dan Gerakan Dakwahnya,

Jakarta: Media Dakwah, 2002.

Abu Umar Abdullah bin Muhammad al-Hama>di,Nimatu al-Amni fi

al-mujtamaI,Yordania: Al-Da>r Al-Athariyah, 1426/2008.

Abul Hasan Ali bin Habib Al-Mawardi, Durror al-Suluk fi Siya>sati

al-Mulk, Tahqiq Fua>d Abdul Munim, Riyadh: Da>r al-Wathan,

1419.

Abul Hasan Must}afa as Sulaiman, Fitnah al-Tafjira>t wa ightiya>la>t, al-

Asba>b al Atha>r al-Ila>j, cet 1, Saudi Arabia: Wizarat as}-s}uu>n alIsla>miyah auqaf ad-Dakwah al-Irsha>d, 1427.

Adams, Ian. Ideologi Politk Mutakhir,Yogyakarta: 2004.

Ajami, Fouad. In The Pharaos Shadow : Religion and Politics in

Egyp dalam James P. Piscatori (ed), Islam and The political

process, Cambridge; Cambridge University Press, 1983.

Al-Atsari, Abdullah bin Abdul Hamid. Intisari Aqidah Ahl al-Sunnah

wal JamaahJakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2007.

Al-Azmeh, Aziz. The Discourse of Cultural Authenticity : Islamist

Revivalism and Enlightenment Universalism, USA: Berkeley

University, 2000.


56/72

56

AlChaidar, Pemikiran Politik Proklamator Negara Indonesia SM

Kartosoewirjo, Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul Islam

/DI-TII Semasa Orde Lama dan Orde Baru, Jakarta: Darul

Falah, 1420.

Anderson, R.O.G. Benedict. The Idea of Power in Javanese

Culture, dalam Culture and Politics In Indonesia,New York:

Cornell University, 1972.

Arif, Syamsuddin. Orientalis dan Diabolisme Pemikiran , Jakarta:

Gema Insani, 2008.

Arifin, Syamsul. Obyektivikasi Agama sebagai Ideologi Gerakan

Sosial Kelompok Fundamentalis Islam, Studi Kasus HizbutTahrir Indonesia di kota Malang, Disertasi, IAIN Sunan

Ampel, Surabaya, 2004

Armanios, Febe. The Islamic Traditions of Wahhabism and Salafiyya,

CRS Report for Congress, December, 22, 2003.

Ausop, Asep Zaenal. Demokrasi dan Musyawarah dalam Pandangan

Darul Arqam, NII, dan Hizbut Tahrir Indonesia, Jurnal

SosioTeknologi, Edisi 17, tahun 8, Agustus, 2009.

Ayubi, Nazih. Political Islam : Religion and and Politics in the Arab

World, London and New York: Routledge, 1991.

Aziz, Abdul (ed). Gerakan Kontemporer Islam Indonesia, Jakarta:

Pustaka Firdaus, 1989.

Azra, Azyumardi. Pergolakan Politik Islam : Dari Fundamantalisme,

Modernisme, dalam Syariat Islam, terj. Fadli Bahri , Jakarta:

Darul Falah, 2006.

Barjas, Abdussalam bin al-Abdul Karim, Etika Mengkritik Penguasa,Terj. Zainuddin MZ), Surabaya: Pustaka As-Sunnah, 2002.

Barton, Greg. Gagasan Islam Liberal di Indonesia. Jakarta:

Paramadina, 1999.


57/72

57

Kurzman, Charles. Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam

Kontemporer tentang Isu-isu Global, Jakarta: Paramadina,

2003.

Berger, Peter L. Langit Suci : Agama sebagai Realitas Sosial, terj.

Hartono, Jakarta: LP3ES, 1991.

________________dan Thomas Luckmann, Konstruksi Sosial Atas

Kenyataan, Jakarta: LP3ES, 1991.

Berman,Paul. Terror and Liberalism, New York: WW, Norton, 2003.

Binder, Leonard. Religion And Politics in Pakistan,Barkeley and Los

Angeles: University of California Press, 1983.

Blummer, Herbert. Social Movement dalam Alfred MCClung Lee,

(ed.), Principles of sociology (New York: Barnes and Nobles,Inc. 1966.

Brill, Martha Olcott, The Root of Radical Islam In Central Asia ,

Carnegie Endowment For International Peace,Massachusetts:

Washington DC, 2006.

Campbell, Tom. Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan,Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Clarke, Peter B. Encyclopedia of New Religious Movements (New

York: Routledge, 2006), 220

Crowford, Michael.,Wahhabi Ulama and the Law 1725-1932 AD,

M. Phil, thesis, University of Oxford, 1980.

Dekmejian, Hrair. Islam and Revolution: Fundamentalism in the Arab

world, Syracus: Syracus University Press, 1985.

Dengel, Holk H. Kartosoewirjo dan Darul Islam,Jakarta: Penerbit

Sinar Harapan, 1996.

Al-Dimashqi, Ibnu Nasir al-Din. al-Radd wa al- Wafir, ed. Zuhayr al-

Shawish,Beirut: Dar al-Kutub, 1393.


58/72

58

Effendi, Bahtiar. Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran Politik

Islam di Indonesia, Jakarta: Paramadina, 2003.

Esposito, John L. Islam and Politics, Syracuse: Syracuse UniversityPress, 1984.

Al-Fauzan, Salih ibn Fauzan. Al-Irsha>dila sahih al-Itiqad wa al-radd

ala ahl shirk wa al-ilha>d , Cairo: Maktabat Ibn Taimiyah,

1990.

________________, Al-Irshadila sahih al-Itiqadwa al-radd ala ahl

shirk wa al-ilhad, Cairo: Maktabat ibn Taimiyah, 1990.

Feith, Herbert dan Lance Castles (ed.), Pemikiran Politik Indonesia

1945-1965, Jakarta: LP3ES, 1995.

Flew, Anthony. A Dictionary of Philosophy, New York: St. Martins

Press, 1984.

George A. Theodorson and Achilles G. Theodorson, A Modern

Dictionary of Sociology,New York: Barnes and Noble Books,

1979.

Giovani Sartori, Political Man : The Theory of Democracy revisited,

NJ: Chatam, 1987.

Gold, Dore. Hatreds Kingdom : How Saudi Arabia Supports the new

global terrorism, Washington: Regnery Publishing, 2003.

Haekal, Muhammad Husain. Usman bin Affan, antara Kekhalifahan

dengan Kerajaan, (terj. Ali Audah), Bogor: Litera AntarNusa,

2007.

Haidlor Ali Ahmad, Aliran Salafi di Kota Batam Kepulauan Riau,

dalam Faham-faham Keagamaan Aktual Dalam Komunitas

Masyarakat Islam, Kristen, Hindu di Indonesia,Jakarta: Badan

Litbang dan Diklat Depag. RI, 2008.

Al-Haithami, Al-Ima>m. Majma al-Zawa>id wa Manba al-Fawa>id Juz

5, 188 atau Musnad Ahmad: 4/273.


59/72

59

Al-Hama>di, Abu Umar Abdullah bin Muhammad. Nimatu al-Amni

fi al-mujtamai,Yordania: Al-Da>r Al-Athariyah, 1426/2008.

Harjanto, Nicolaus Teguh Budi. Memajukan Demokrasi, Mencegah

Disintegrasi, Yogyakarta: TiaraWacana, 1997.

Harto, Kasinyo. Islam Fundamentalis di Perguruan Tinggi Umum,

Kasus Gerakan Keagamaan Mahasiswa Universitas Sriwijaya

Palembang, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Depag. RI,

2008.

Haykel, Bernard. Revival and Reform in Islam : The Legacy ofMuhammad Shawkani Cambridge: Cambridge University,

2003.

Hilmy, Masdar. Teologi Perlawanan, Islamisme dan Diskursus

Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru,Yogyakarta: Impulse-

Kanisius, 2009.

Hizb al-Tahrir, The Methodology of Hizb at-Tahrir, London: Al-

Khila>fah Publications, no year.

Hizbut Tahir, Ajhizatu ad-Daulah al-Khilafah, Struktur Negara

Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi ) Yahya AR (Terj.),2006.

Huntington, Samuel P. Benturan Antarperadaban dan Masa Depan

Politik Dunia, penerjemah M. Sadat Ismail, Yogyakarta:

Qalam, 2000.

Ibnu Taimiyah, As-siya>sah ash-shariyyah, Damam: Da>r Rowi, 2000.

Al-Imam Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman Al-S}abu>ni>, Tahqiq

Na>s}ir bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Jadi>, Aqidah salaf

wa as}ha>b al-Hadith, Saudi Arabiah: Da>r Al-A>s}imah,1419/1998.

Al Imam Abu Muhammad Hasan Al-Barbahari, Syarhu al-sunnah,

Tahqiq Kha>lid Ar-Rodda>di, Riyadh: Da>r al-salaf, 1426.


60/72

60

Al-Imam Al-Qa>di bin Ali bin Ali bin Muhammad bin Abi Izzi al-

Dimashqi, Sharah Aqidah Al-Tahawiyah Tahqiq Abdullah bin

Abdul Azi>z Muhsin

Al-Turki dan Shuaib Nau>t}, Riyadh: Da>r A>lamul Kutub, 1418/1997.

Al-Imam, Muhammad Bin Abdillah. Menggugat Demokrasi dan

Pemilu,Banyumas: Pustaka Salafiyah, 2007.

Al Imam Abu Muhammad Hasan Al-Barbahari, Syarhu al-sunnah,

Tahqiq Kha>lid Ar-Rodda>di, Riyadh: Da>r al-salaf, 1426.

Ingleson, John. Jalan ke Pengasingan: Pergolakan Kaum Nasionalis

Indonesia 1927-1934, (terj. Zamakhsari Dhofier), Jakarta:LP3ES, 1983.

Al-Jawziyyah, Ibn al-Qayyim. Ilam al- Muwaqqiin an rabb al-

lamin, 7 Vols., Damman: Dar al-Ibn al-Jawzi, 2002.

Jainuri, Achmad. Orientasi Ideologi Gerakan Islam, Konservatisme,

Fundamentalisme, Sekularisme, dan Modernisme, Surabaya:

Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat , 2004.

Jaiz, Hartono Ahmad dan Agus Hasan Bashori. Menangkal Bahaya

JIL &FLA,Jakarta: Pustaka Kautsar, 2003.

Jameelah, Maryam dan Margaret. Islam dan modernisme, (terj. A.

Jainuri dan Syafiq A. Mughni), Surabaya: Usaha Nasional,1982.

Jamhari, Jajang Hahroni, (penyunting), Gerakan Salafi Radikal di

Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Jawwaz, Yazid Bin Abdul Qadir. Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal

Jamaah, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2006

Al-Jawziyyah, Ibn al-Qayyim. Ilam al- Muwaqqiin an rabb al-

a>lami>n, Damman: Dar al-Ibn al-Jawzi, Vol 2, 470 dan Vol 3,

2002.

Johnson, Doyle Paul. Teori Sosiologi Klasik dan Modern, terj. Robert

M.Z. Lawang, Jakarta: Gramedia, 1988.


61/72

61

Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat , Yogyakarta:

Paradigma, 2005.

Kapiszewski, Andrzej. Saudi Arabia : Steps toward Democratizationor Reconfiguration of Authoritarianism, Journal of Asian and

African Studies, 2005.

Kartosoewrijo, SM. Haloean Politik Islam, Malangbong: Poestaka

Daroel Islam, 1946.

Keilani, Musa Neede: A New Definition of Fundamentalism, The

Jordan Times. Amman, 5 September 1984.

Kinloch, Graham Charles. Sociological Theory, Its development andMajor Paradigms, McGraw Hill Book Company, 1977.

Kumar Ramakrishma, Delegitimizing Global Jihadi in The

Southeast Asia Contemporary Southeast Asia27 no. 3, 2005.

Kurzman, Charles. Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam

Kontemporer tentang Isu-isu Global, Jakarta: Paramadina,

2003.

Lipset,S.M. Political Man : The Social Bases of politics, expanded

and updated edition, London: Heinenmann, 1983.

Lubis, Amany. Sistem Pemerintahan Oligarki dalam Sejarah Islam,

Jakarta: IUN, 2005.

Mahdi, Muhsin. Modernity and Islam, dalam JosephM. Kitagawa, ed.

Modern Trends in World Religious, La SalleIII: The Open

Court Publishing Company, 1950.

Mahendra, Yusril Ihza. Modernisme dan Fundamentalisme dalam

Politik Islam, (Jakarta: Paramadina, 1999.

Maliki, Zainuddin. Tiga Teori Sosial Hegemonik, Surabaya: Lembaga

Pengkajian Agama dan Masyarakat, 2003.


62/72

62

Mannheim, Karl. Ideologi dan Utopia: Menyingkap kaitan Pikiran

dan Politik, Terj. F. Budi Hardiman, Yogyakarta: Kanisius,

1991.

Maarif, Ahmad Syafii. Islam as the Basis of State: A Study of the

Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent

Assembly Debates in Indonesia, Disertasi, Universtity of

Chicago, 1983.

Al-Maqdisi, Abu Muhammad Ashim. Agama Demokrasi, Jawa

Tengah: Kafayeh, 2007.

Al-Maududi, Abul Ala. The Islamic Law and Constitution, Kurshid

Ahmad (trans and ed.), Lahore: Islamic Publeication Ltd.,1973.

___________. Khilafah dan Kerajaan(Al-Khilafah wa Al-Mulk). Alih

Bahasa Muhammad al-Baqir. Cetakan II. Bandung: Mizan,

1988.

Al-Mawardi. Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-hukum

Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam, terj. Fadli Bahri

Lc.Jakarta: Darul Falah, 2006.

McNabb, David E. Research Methods for Political Science,Quantitative and Qualitative Methods, New York: ME Sharpe,

2004

Meijer, Roel. Global Salafism, Islams New Religious Movement,

(London: Hurst and Company, 2009

Moleong, Lexy. Metodolgi Penelitian Kualitaatif, Bandung: Remaja

RosdaKarya, 2005.

Monshipouri, Mahmood Islam and Human Rights in the age of

globalization,USA: Berkeley University, 2000.

Mortimer, Edward Faith and Power : The Politics of Islam,London:

Faber and Faber, 1982,

Mubarok, Zaki. Genealogi Gerakan Radikal Islam Indonesia, Jakarta:

LP3ES, 2003.


63/72

63

Muslim, Imarah, Riyadh: Da>r al-Salam, 1419/1998.

An-Nas}ir, Muhammad Hamid. Menjawab Modernisasi Islam,

Membedah Pemikiran Jamaluddin al-Afghani hingga Islam

Liberal,Jakarta: Darul Haq, 2004.

Na>s}iruddin Al-Alba>ni, Shahih Sunan Abu Dawud, Jilid II

Newman, Isadore and Carolyn R. Benz, Quantitative-Qualitative

Research Methodology, Exploring the Interactive Continuum,

USA: Southern Illinois University Press, 1998.

Norris, Pippa dan Ronald Inglehart, Sacred and Secular: Religion and

Political Worldwide. Cambridge: Cambridge University Press,2004.

ODonnell, Guillermo. Transisi Menuju Demokrasi, Rangkaian

Kemungkinan dan Ketidakpastian, l, Jakarta: LP3ES, 2003.

Olcott, Martha Brill. The Root of Radical Islam In Central Asia,

Carnegie Endowment For International Peace, Massachusetts,

Washington DC, 2006.

Osman, Fathi. Parameters of the Islamic State, Arabia: The Islamic

World Review, No. 17, January 1983.

Piscatori, James P. (ed), Islam And The Political Process, Cambridge;

Cambridge University Press, 1983.

__________________. Islam In a World of Nation States

(Cambridge: Cambridge Uviversity Press, 1986).

Poloma, Margaret M. Sosiologi Kontemporer, terj. Tim Yasogama,

Jakarta: Rajawali Press, 2000.

Al-Qawsi, Mufarrih Ibn Sulayman. al-Mawqif al-mua>sirin al-manhajal-salafi fi al-Bila>d al-arabiyya, Riyadh: Dar al-Fadila, 2002.

Al-Qori>, Mula Ali. Mirqa>t al-Mafa>ti>h, Syarah Mishkah Al-Mas}a>bi>h.

Juz 15.


64/72

64

Qutb, Sayyid Milestones, Damascus: The Holy Koran Publishing

House, 1978.

Rahmat, Imdadun. Arus Baru Islam Radikal, Transmisi RevivalismeIslam Timur Tengah ke Indonesia,Jakarta: Erlangga, 2005.

Ramadhani, Abdul Malik bin Ahmad. Enam Pilar Dakwah Salafiyah,

Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2004.

Ramakrishma, Kumar. Delegitimizing Global Jihadi in The Southeast

AsiaContemporary, Southeast Asia 27 no. 3, 2005.

Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern(Terj.), Yogyakarta: Gajah

Mada University Press, 1993.

Ritzer, George. Sociological Theory, McGraw Hill Book Companies

INC, 1996

Rahman, Fazlur. Islam and Modernity: Transformation of an

Intellectual Tradition, Chicago London: The University of

Chicago Press, 1982.

Sartori, Giovani. Political Man : The Theory of Democracy revisited,

NJ: Chatam, 1987

Sorensen, Georg. Democracy and Democratization : Processes and

Proppects in a changing world, Boulder: Westview Press. 1993

Shepard, William E. Islam and Ideology : Towards a Typology, dalam

An Anthology of Contemporary Middle Eastern History,

Syafiq Mughni Ed.), Montreal: Canadian International

Development Agency.

Shils, Edward. Tradition, Chicago: The University of Chicago Press,1983.

Shobahussurur (ed.), Mengenang 100 Tahun Haji Abdul Malik Karim

Amrullah (HAMKA),Jakarta: YPI Al-Azhar, 2008.


65/72

65

Sihbudi, Riza. Gerakan Islam Radikal Di Indonesia, Jakarta: LIPI,

2004.

Sivan, Emmanuel . The Enclave Culture, dalam Martin E. Marty &Scott Apleby (Eds.) Fundamentalism Comprehended, Jilid II,

Chicago: University of Chicago Press, 2004.

Steinberg, Guido. Religion and Staat in Saudi Arabien:

DieWahhabitischen Gelehrten 1902-1953, Wurzburg: Ergon

Verlag, 2002.

Surkati, Ahmad Al-Anshari. Tiga Persoalan (Ijtihad dan Taqlid,

Sunnah dan Bidah, serta Ziarah kubur-tawassul dan syafaat)

Terj. Ahmad Salim bin Mahfud, Jakarta: Pimpinan Pusat Al-Isyad Al-Islamiyyah, 1988.

Taimiyah, Ibnu. As-siya>sah ash-shariyyah,Damam: Da>r Rowi, 2000.

Thaha, Idris. Demokrasi Religius, Jakarta: Teraju, 2005.

Theodorson, George A. and Achilles G. Theodorson, A Modern

Dictionary of Sociology, Barnes and Noble Books, New York,1979.

Wahid, Din dkk. Laskar Jihad dan gerakan Politik di Indonesia,Jakarta: LP3ES, 2002.

Websters Third New International Dictionary, Springfield Merriam,

1971.

Wood, James. Social Movement, McGraw Hill Book Company, 1977.

Woodword, Mark R. Jalan Baru Islam : Memetakan Paradigma

Mutakhir Islam Indonesia,Bandung: Mizan, 1998.


66/72

66

JURNAL INTERNASIONAL

Beetham, David. Liberal Democracy and the limits of

Democratization, in D Held (ed), Prospects for Democracy,Political Studies 40, Special issue, Norwich: Black kwell

Publishers, 1999.

Bruinessen, Van. Genealogies of Islamic radicalism in Post-Suharto

Indonesia, South East Asia Research, 10, 2, 2000.

Duderija, Adis. Islamic Groups and Their World-views and Identities

: Neo-Traditional Salafis and Progressive Muslims,Arab Law

Quarterly 21, 2007.

Eich, Thomas. The Forgotten Salafi : Abu Al-Huda As-Sayyadi,

USA: BRILL, New Series, Vol. 43 I, 2003.

Eliraz, Giora. Islam and Polity Indonesia : An Intriguing Case Study,

Research Monographs On the Muslim World, Washington:

Hudson Institute, Series No.1, Paper No. 5, Pebruary 2007.

Fakhry, Majid. The Theocratic Idea Of The Islamic State In Recent

Controversies, International Affairs, Royal Institute of

International Affairs, Vol 30, No. 4, 2005.

Febe Armanios, The Islamic Traditions of Wahhabism and Salafiyya,

CRS Report for Congress, December, 22, 2003.

Gunawan, Basuki. Political Mobilization in Indonesia. Nationalist

Against

Communists dalam Modern Asian Studies, Vol. 7/4. Oktober, 1973.

Jones, Sidney Indonesia Backgrounder: Why Salafism and Terrorismmostly dont mix, ICG Asia Report N83, Southeast

Asia/Brussels, 13 September 2004.

Kapiszewski, Andrzej. Saudi Arabia : Steps toward Democratization

or Reconfiguration of Authoritarianism, Journal of Asian and

African Studies, 2005.


67/72

67

Keilani, Musa Neede: A New Definition of Fundamentalism, The

Jordan Times. Amman, 5 September 1984.

Ringkasan-Slamet-Muliono

Documents

Transcript of Ringkasan-Slamet-Muliono