S I L A B I

A. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : HUKUM PERKAWINANDAN

KELUARGA STATUS MATA KULIAH : WAJIB KONSENTRASI KODE MATA KULIAH : 52 JUMLAH SKS : 2 SKS

B. DESKRIPSI MATA KULIAH

Hukum Perkawinan dan Keluarga merupakan mata kuliah wajib konsentrasi

yang bersifat lanjutan dan berisi asas, teori, konsep konsep teoritik dan praktis

dibidang hukum perdata materiil dalam ruanglingkup hukum keluarga

khususnya hukum perkawinann menurut sistem hukum positip dan

systemhukum Islam.

C. KOMPETENSI MATA KULIAH Mahasiswa dapat memahamihukum perkawinan dan keluarga yang berisi

asas, teori, konsep konsep teoritik dan praktis dibidang hukum perdata

materiil dalam ruanglingkup hukum keluarga khususnya hukum perkawinann

menurut system hukum positip dan hukum Islam.

D. LEVEL KOMPETENSI 1. LEVEL KOMPETENSI I :

PENDAHULUAN Urgensi Hukum Perkawinan dan Keluarga

2. LEVEL KOMPETENSI II : PENGERTIAN DASAR PERKAWINAN

a. Dasar dan Tujuan Perkawinan b. Syarat sahnya perkawinan c. Asas Asas Perkawinan d. Syarat alternative dan kumulatif

poligami

3. LEVEL KOMPETENSI III : SYARAT SYARAT PERKAWINAN

a. Syarat materiil mutlak b. Syarat materiil relatif

c. Syarat Formil

4. LEVEL KOMPETENSI IV : PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN

PERKAWINAN a. Alasan permohonan pencegahan dan

pembatalan perkawinan b. Akibat hukum pencegahan dan

pembatalan perkawinan

5. LEVEL KOMPETENSI V : PERJANJIAN PERKAWINAN, HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI a. Pengertian dan tujuan perjanjian

perkawinan b. Bentuk dan berlakunya perjanjian

perkawinan c. Isi dan masa berlakunya prtjanjian

perkawinan d. Akibat hukum yang timbul dari

hubungan suami istri

6. LEVEL KOMPETENSI VI : BUBARNYA PERKAWINAN

a. Alasan Bubarnya perkawinan b. Alasan perceraian c. Akibat hukum perceraian

7. LEVEL KOMPETENSI VII :

MUNAKAHAT a. Hukum melaksanakan perkawinan b. Rukun dan Syarat sah Perkawinan

menurut Hukum Islam c. Orang yang boleh dan tidak boleh

dikawin a) Dilarang untuk sementara(Tahrim

Muakkad) b) Dilarang untuk selamanya(Tahrim

Muabbad) d. Akibat dilanggarnya hukum dan syarat

perkawinan Islam dalam praktek e. Bedah kasus

8. LEVEL KOMPETENSI VIII : POLIGAMI DAN ISTBAT NIKAHDALAM HUKUM ISLAM a. Sejarah hukum poligami menurut

Hukum Islam b. Prosedur pengajuan permohonan

poligami c. istbath nikah d. Bedah Kasus

9. LEVEL KOMPETENSI IX : HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM a. Hak dan kewajiban suami istri b. Akibat hukum apabila terjadi

pelanggaran pelaksanaan hak dan kewajiban

c. Nuzus yang dilakukan suami atau istri dan solusinya

d. Bedah Kasus 10. LEVEL KOMPETENSI X : PUTUSNYA PERKAWINAN

MENURUT HUKUM ISLAM a. Macam macam cara talak menurut

Hukjum Islam b. Hak istri menceraikan suami Hukum

Islam c. Cara pengajuan perceraian di

Pengadilan Agama d. Akibat Hukum ucapan talak dari suami

kepada istri menurut hukum Islam e. Hak hak istri setelah dicerai oleh suami

menurut Hukum Islam f. Bedah Kasus

11. LEVEL KOMPETENSI XI : KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DI BIDANG PERKAWINAN MENURUT UU NO 7 TAHUN 1989 JO UU NO 50 TAHUN 1999 JO UU NO 3 TAHUN 2006 a. Macam macam perkara perkawinan

yang dapat diputus oleh Pengadilan Agama

b. Bedah kasus: Perkara yang dapat dikumulasi dalam suatu gugatan

c. Bedah Kasus

SATUAN ACARA PERKULIAHAN ( SAP)

A. IDENTITAS MATA KULIAH

NAMA MATA KULIAH : HUKUM PERKAWINAN DAN KELUARGA

STATUS MATA KULIAH : WAJIB KONSENTRASI KODE MATA KULIAH : JUMLAH SKS : 2

B. DESKRIPSI MATA KULIAH

Hukum Perkawinan dan Keluarga merupakan mata kuliah wajib konsentrasi

yang bersifat lanjutan dan berisi asas, teori, konsep konsep teoritik dan praktis

dibidang hukum perdata materiil dalam ruanglingkup hukum keluarga

khususnya hukum perkawinan menurut system hukum positip maupun hukum

Islam.

C. KOMPETENSI MATA KULIAH Mahasiswa dapat memahami hukum perkawinan dan keluarga yang berisi

asas, teori, konsep konsep teoritik dan praktis dibidang hukum perdata

materiil dalam ruang lingkup hukum keluarga khususnya hukum perkawinann

menurut system hukum positip dan hukum Islam.

D. LEVEL KOMPETENSI

1. LEVEL KOMPETENSI I : PENDAHULUAN DAN KONTRAK BELAJAR a. Urgensi Hukum Perkawinan dan

kelurga b. Penjelasan Silabi dan SAP c. Kontrak belajar

2. LEVEL KOMPETENSI II : PENGERTIAN DASAR PERKAWINAN a. Dasar dan Tujuan Perkawinan b. Syarat sahnya perkawinan

c. Asas Asas Perkawinan d. Syarat alternative dan kumulatif

poligami

3. LEVEL KOMPETENSI III : SYARAT SYARAT PERKAWINAN

a. Syarat materiil mutlak b. Syarat materiil relatif c. Syarat Formil

4. LEVEL KOMPETENSI IV : PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN a. Alasan permohonan pencegahan dan

pembatalan perkawinan b. Akibat hukum pencegahan dan

pembatalan perkawinan

5. LEVEL KOMPETENSI V : PERJANJIAN PERKAWINAN, HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI a. Pengertian dan tujuan perjanjian

perkawinan b. Bentuk dan berlakunya perjanjian

perkawinan c. Isi dan masa berlakunya prtjanjian

perkawinan d. Akibat hukum yang timbul dari

hubungan suami istri

6. LEVEL KOMPETENSI VI : BUBARNYA PERKAWINAN

a. Alasan Bubarnya perkawinan b. Alasan perceraian c. Akibat hukum perceraia

7. LEVEL KOMPETENSI VII :

MUNAKAHAT a. Hukum melaksanakan perkawinan b. Rukun dan Syarat sah Perkawinan

menurut Hukum Islam c. Orang yang boleh dan tidak boleh

dikawin

a) Dilarang untuk sementara(Tahrim Muakkad)

b) Dilarang untuk selamanya(Tahrim Munabbad)

d. Akibat dilanggarnya hukum dan syarat perkawinan Islam dalam praktek

e. Bedah Kasus

8. LEVEL KOMPETENSI VIII : POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM

a. Sejarah hukum poligami menurut Hukum Islam

b. Prosedur pengajuan permohonan poligamid dan istbath nikah PA

c. Bedah Kasus

9. LEVEL KOMPETENSI IX : HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM a. Hak dan kewajiban suami istri b. Akibat hukum apabila terjadi

pelanggaran pelaksanaan hak dan kewajiban

c. Nuzus yang dilakukan suami atau istri dan solusinya

d. Bedah Kasus

10. LEVEL KOMPETENSI X : PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM a. Macam macam cara talak menurut

Hukum Islam b. Hak istri menceraikan suami Hukum

Islam c. Cara pengajuan perceraian di

Pengadilan Agama d. Akibat Hukum ucapan talak dari suami

kepada istri menurut hukum Islam e. Hak hak istri setelah dicerai oleh suami

menurut Hukum Islam f. Bedah Kasus

11. LEVEL KOMPETENSI XI : KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DI BIDANG PERKAWINAN MENURUT UU NO 7 TAHUN 1989 JO UU NO 50 TAHUN 1999 JO UU NO 3 TAHUN 2006 a. Macam macam perkara perkawinan

yang dapat diputus oleh Pengadilan Agama

b. Bedah kasus: Perkara yang dapat dikumulasi dalam suatu gugatan

c. Bedah Kasus E.1. PENDAHULUAN DAN KONTRAK BELAJAR

Mata Kuliah: Hukum Perkawinan Dan Keluarga

Level Kompetensi I : Pendahuluan Dan Kontrak Belajar

Waktu: Minggu1/Pertemuan ke-1

SUB SUB KOMPETENSI

a. Urgensi Hukum Perkawinan dan Keluarga b. Penjelasan Silabi dan SAP c. Kontrak belajar

TUJUAN PEMBELAJARAN:

a. Pengenalan tujuan, maksud dan metode perkuliahan b. Ruang lingkup pekuliahan

INDIKATOR HASIL PEMBELAJARAN a. Mahasiswa dapatmenjelaskan pentingnya HukumPerkawinan dan

keluarga b. Mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup HukumPerkawinan dan

keluarga c. Mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan pola pembelajaran Hukum

HukumPerkawinan dan keluarga METODE PEMBELAJARAN a. Ceramah/tatap muka b. Diskusi/Tanya jawab c. Penugasan (tugas baca, merangkum sebagai referansi kuliah Hukum

Perkawinan dan Keluarga) MEDIA YANG DIGUNAKAN a. LCD b. OHP c. White board

EVALUASI: Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan satu komponen penilaian Tugasterstruktur

BAHAN PUSTAKA: Endang Sumiarni,Chandra Halim, Perlindungan Hukum terhadap anak dalam hukum keluarga, Universitas Atmajaya, Yogyakarta,2000 J.Satrio, Hukum Keluarga tentang kedudukan anak Dalam Undang Undang, Citra aditya bakti, Bandung, 2005 R.Soetojo Prawirohamidjojo, Martalena Pohan, Airlangga University Press, 2000 _____________________________________-, Sejarah Perkwembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda, Airlangga University Press, 1996 _____________________________________, Pluralisme Dalam Perundang Undangan Perkawinan, Airlangga University Press, 1994 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Undang Undang Nonor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumahtangga Perasturan Pemerintah no 9 tahun 1975, Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

E.2. PENGERTIAN DASAR HUKUM PERKAWINAN

Mata Kuliah: Hukum Perkawinan Dan Keluarga

Level Kompetensi II Pengertian Dasar Hukum Perkawinan

Waktu: Minggu ke-2 /Pertemuan ke-2

SUB SUB KOMPETENSI a. Dasar dan Tujuan Perkawinan b. Syarat sahnya perkawinan c. Asas Asas Perkawinan d. Syarat alternative dan kumulatif poligami

TUJUAN PEMBELAJARAN: a. Mahasiswa memahami Dasar dan

Tujuan Perkawinan b. Mahasiswa memahami Syarat sahnya

perkawinan c. Mahasiswa memahami asas asas perkawinan d. Mahasiswa memahami syarat alternative dan kumulatif poligami

INDIKATOR HASIL PEMBELAJARAN a. Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan Dasar dan Tujuan

Perkawinan

b. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan tepat Syarat sahnya perkawinan

c. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan tepatasas asas perkawinan

d. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan tepatsyarat alternative dan kumulatif poligami

METODE PEMBELAJARAN a. Ceramah/tatap muka b. Diskusi/Tanya jawab c. Penugasan (tugas baca, merangkum sebagai referansi kuliah Hukum

Perkawinan dan Keluarga) MEDIA YANG DIGUNAKAN

a. LCD b. OHP c. Whiteboard

EVALUASI: Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan satu komponen penilaian Tugasterstruktur

BAHAN PUSTAKA:

Endang Sumiarni,Chandra Halim, Perlindungan Hukum terhadap anak dalam hukum keluarga, Universitas Atmajaya, Yogyakarta,2000 J.Satrio, Hukum Keluarga tentang kedudukan anak Dalam Undang Undang, Citra aditya bakti, Bandung, 2005 R.Soetojo Prawirohamidjojo, Martalena Pohan, Airlangga University Press, 2000 _____________________________________-, Sejarah Perkwembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda, Airlangga University Press, 1996 _____________________________________, Pluralisme Dalam Perundang Undangan Perkawinan, Airlangga University Press, 1994 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Undang Undang Nonor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumahtangga Perasturan Pemerintah no 9 tahun 1975, Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

E.3.SYARAT SYARAT PERKAWINAN

Mata Kuliah: Hukum Perkawinan

Level Kompetensi III : Syarat Syarat Perkawinan

Waktu: Minggu3 /Pertemuan

Dan Keluarga ke-3 SUB SUB KOMPETENSI a. Syarat materiil mutlak b. Syarat materiil relatif c. Syarat Formil

TUJUAN PEMBELAJARAN:

a. Mahasiswa mampu memahami Syarat materiil mutlak b. Mahasiswa mampu memahami Syarat materiil relatif c. Mahasiswa mampu memahami Syarat formil

INDIKATOR HASIL PEMBELAJARAN a. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan tepat Syarat

materiil mutlak b. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan tepat Syarat

materiil relative c. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan tepat Syarat

formil METODE PEMBELAJARAN a. Ceramah/tatap muka b. Diskusi/Tanya jawab c. Penugasan (tugas baca, merangkum sebagai referansi kuliah Hukum

Perkawinan dan Keluarga) MEDIA YANG DIGUNAKAN a. LCD b. OHP c. Whiteboard

EVALUASI: Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan satu komponen penilaian Tugasterstruktur

BAHAN PUSTAKA:

Endang Sumiarni,Chandra Halim, Perlindungan Hukum terhadap anak dalam hukum keluarga, Universitas Atmajaya, Yogyakarta,2000 J.Satrio, Hukum Keluarga tentang kedudukan anak Dalam Undang Undang, Citra aditya bakti, Bandung, 2005 R.Soetojo Prawirohamidjojo, Martalena Pohan, Airlangga University Press, 2000 _____________________________________-, Sejarah Perkwembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda, Airlangga University Press, 1996 _____________________________________, Pluralisme Dalam Perundang

Undangan Perkawinan, Airlangga University Press, 1994 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Undang Undang Nonor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumahtangga Perasturan Pemerintah no 9 tahun 1975, Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

E.4.PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN

Mata Kuliah: Hukum Perkawinan Dan Keluarga

Level Kompetensi IV : Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan

Waktu: Minggu4 /Pertemuan ke-4

SUB SUB KOMPETENSI

a. Alasan permohonan pencegahan dan pembatalan perkawinan b. Akibat hukum pencegahan dan pembatalan perkawinan

TUJUAN PEMBELAJARAN:

a. Mahasiswa mampu memahami Alasan permohonan pencegahan dan pembatalan perkawinan

b. Mahasiswa mampu memahamiAkibat hukum pencegahan dan pembatalan perkawinan

INDIKATOR HASIL PEMBELAJARAN

a. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan tepat Alasan permohonan pencegahan dan pembatalan perkawinan

b. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan tepat Akibat hukum pencegahan dan pembatalan perkawinan

METODE PEMBELAJARAN

a. Ceramah/tatap muka b. Diskusi/Tanya jawab c. Penugasan (tugas baca, merangkum sebagai referansi kuliah Hukum

perkawinan dan keluarga) MEDIA YANG DIGUNAKAN

a. LCD b. OHP c. Whiteboard

EVALUASI:

Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan satu komponen penilaian Tugasterstruktur

BAHAN PUSTAKA:

Endang Sumiarni,Chandra Halim, Perlindungan Hukum terhadap anak dalam hukum keluarga, Universitas Atmajaya, Yogyakarta,2000 J.Satrio, Hukum Keluarga tentang kedudukan anak Dalam Undang Undang, Citra aditya bakti, Bandung, 2005 R.Soetojo Prawirohamidjojo, Martalena Pohan, Airlangga University Press, 2000 _____________________________________-, Sejarah Perkwembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda, Airlangga University Press, 1996 _____________________________________, Pluralisme Dalam Perundang Undangan Perkawinan, Airlangga University Press, 1994 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Undang Undang Nonor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumahtangga Perasturan Pemerintah no 9 tahun 1975, Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

E.5. PERJANJIAN PERKAWINAN, HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Mata Kuliah: Hukum Perkawinan Dan Keluarga

Level Kompetensi V Perjanjian Perkawinan, Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Waktu: Minggu 5 dan 6 /Pertemuan ke-5 dan ke6

SUB SUB KOMPETENSI a. Pengertian dan tujuan perjanjian perkawinan b. Bentuk dan berlakunya perjanjian perkawinan c. Isi dan masa berlakunya prtjanjian perkawinan d. Akibat hukum yang timbul dari hubungan hukum suami istri

TUJUAN PEMBELAJARAN: a. Mahasiswa mampu memahami penegertian dan tujuan perjanjian

perkawinan b. Mahasiswa mampu memahami bentuk dan berlakunya perjanjian

perkawinan c. Mahasiswa mampu memahami isi dan masa berlakunya perjanjian

perkawinan d. Mahasiswa mampu memaham akibat hukum yamh timbul dari

hubungan hukum suami istri

INDIKATOR HASIL PEMBELAJARAN a. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan tepat b. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan tepat

METODE PEMBELAJARAN a. Ceramah/tatap muka b. Diskusi/Tanya jawab c. Penugasan (tugas baca, merangkum sebagai referansi kuliah Hukum

Perkawinan dan keluarga) MEDIA YANG DIGUNAKAN a. OHP b. Whiteboard

EVALUASI: Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan satu komponen penilaian Tugasterstruktur

BAHAN PUSTAKA:

Endang Sumiarni,Chandra Halim, Perlindungan Hukum terhadap anak dalam hukum keluarga, Universitas Atmajaya, Yogyakarta,2000 J.Satrio, Hukum Keluarga tentang kedudukan anak Dalam Undang Undang, Citra aditya bakti, Bandung, 2005 R.Soetojo Prawirohamidjojo, Martalena Pohan, Airlangga University Press, 2000 _____________________________________-, Sejarah Perkwembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda, Airlangga University Press, 1996 _____________________________________, Pluralisme Dalam Perundang Undangan Perkawinan, Airlangga University Press, 1994 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Undang Undang Nonor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumahtangga Perasturan Pemerintah no 9 tahun 1975, Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

E.6. BUBARNYA PERKAWINAN

Mata Kuliah: Hukum Perkawinan Dan Keluarga

Level Kompetensi VI : Bubarnya Perkawinan

Waktu: Minggu 7/Pertemuan ke-7

SUB SUB KOMPETENSI a. Alasan Bubarnya perkawinan b. Alasan perceraian c. Akibat hukum perceraian

TUJUAN PEMBELAJARAN: a. Mahasiswa mampu memahami Bubarnya perkawinan b. Mahasiswa mampu memahami Alasan perceraian c. Mahasiswa mampu memahami Akibat hukum perceraian

INDIKATOR HASIL PEMBELAJARAN

a. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan tepat bubarnya perkawinan

b. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan tepat alasan perceraian

c. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan tepatakibat hukum perceraian

METODE PEMBELAJARAN

a. Ceramah/tatap muka b. Diskusi/Tanya jawab c. Penugasan (tugas baca, merangkum sebagai referansi kuliah

HukumPerkawinan dan keluarga) MEDIA YANG DIGUNAKAN

a. LCD b. OHP c. Whiteboard

EVALUASI: Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan satu komponen penilaian Tugasterstruktur

BAHAN PUSTAKA:

Endang Sumiarni,Chandra Halim, Perlindungan Hukum terhadap anak dalam hukum keluarga, Universitas Atmajaya, Yogyakarta,2000 J.Satrio, Hukum Keluarga tentang kedudukan anak Dalam Undang Undang, Citra aditya bakti, Bandung, 2005 R.Soetojo Prawirohamidjojo, Martalena Pohan, Airlangga University Press, 2000 _____________________________________-, Sejarah Perkwembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda, Airlangga University Press, 1996 _____________________________________, Pluralisme Dalam Perundang Undangan Perkawinan, Airlangga University Press, 1994 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Undang Undang Nonor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumahtangga Perasturan Pemerintah no 9 tahun 1975, Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

E.7. MUNAKAHAT

Mata Kuliah: Hukumperkawinan Dan Keluarga

Level Kompetensi VII : Munakahat

Waktu: Minggu 8 /Pertemuan ke 8

SUB SUB KOMPETENSI

a. Hukum melaksanakan perkawinan b. Rukun dan Syarat sah Perkawinan menurut Hukum Islam c. Orang yang boleh dan tidak boleh dikawin

a) Dilarang untuk sementara(Tahrim Muakkad) b) Dilarang untuk selamanya(Tahrim Munabbad)

d. Akibat dilanggarnya hukum dan syarat perkawinan Islam dalam praktek e. Bedah Kasus

TUJUAN PEMBELAJARAN:

a. Mahasiswa mampu memahamihukum melaksanakan perkawinan b. Mahasiswa mampu memahamirukun dan syarat sah perkawinan

menurut Hukum Islam c. Mahasiswa mampu memahami orang yang boleh dan tidak boleh

dikawin baik untuk sementara maupun untuk selamanyamenurut Hukum Islam

d. Mahasiswa mampu memahami akibat dilanggarnya hukum dan syarat perkawinan Islam dalam praktek

e. Mahasiswa mampu menerapkan teori tersebut dalam kasus kasus munakahat

INDIKATOR HASIL PEMBELAJARAN

a. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskanhukum melaksanakan perkawinan dengan tepat

b. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskanrukun dan syarat sah

perkawinan menurut Hukum Islam dengan tepat c. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan orang yang boleh dan

tidak boleh untuk dikawin baik untuk sementara maupun selamanya menurut Hukum Islam dengan tepat

d. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan akibat dilanggarnya hukum dan syarat perkawinan menurut Islamdalam praktek dengan tepat

e. Mahasiswa mampu memahamidan menjelaskan penyelesaian kasus kasus yang yang terkait dengan munakahat

METODE PEMBELAJARAN

a. Ceramah/tatap muka b. Diskusi/Tanya jawab c. Penugasan (tugas baca, merangkum sebagai referansi kuliah Hukum

Perkawinan dan keluarga) MEDIA YANG DIGUNAKAN

a. LCD b. OHP c. Whiteboard

EVALUASI: Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan satu komponen penilaian Tugasterstruktur

BAHAN PUSTAKA:

Endang Sumiarni,Chandra Halim, Perlindungan Hukum terhadap anak dalam hukum keluarga, Universitas Atmajaya, Yogyakarta,2000 J.Satrio, Hukum Keluarga tentang kedudukan anak Dalam Undang Undang, Citra aditya bakti, Bandung, 2005 R.Soetojo Prawirohamidjojo, Martalena Pohan, Airlangga University Press, 2000 _____________________________________-, Sejarah Perkwembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda, Airlangga University Press, 1996 _____________________________________, Pluralisme Dalam Perundang Undangan Perkawinan, Airlangga University Press, 1994 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Undang Undang Nonor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumahtangga Perasturan Pemerintah no 9 tahun 1975, Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

E.8. POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM

Mata Kuliah: Hukum Perkawinan Dan Keluarga

Level Kompetensi VIII : Poligami Dalam Hukum Islam

Waktu: Minggu9/Pertemuan ke-9

SUB SUB KOMPETENSI

a. Sejarah hukum poligami menurut Hukum Islam b. Prosedur pengajuan permohonan poligami dan istbath nikah PA c. Bedah Kasus

TUJUAN PEMBELAJARAN:

a. Mahasiswa mampu memahami sejarah hukum poligami menurut hukum Islam

b. Mahasiswa mampu memahami prosedur pengajuan permohonan poligami dan istbath nikah di PA

c. Mahasiswa mampu menerapkan teori tersebut dalam kasus kaus poligami

INDIKATOR HASIL PEMBELAJARAN

a. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan tepat sejarah hukum poligami menurut hukum Islam

b. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan tepatpengajuan permohonan poligami dan istbath nikah di PA

c. Mahasiswa mapu memahami dan menjelaskan penyelesaian kasus kasus poligami

METODE PEMBELAJARAN

a. Ceramah/tatap muka b. Diskusi/Tanya jawab c. Penugasan (tugas baca, merangkum sebagai referansi kuliah Hukum

Waris Adat) MEDIA YANG DIGUNAKAN

a. LCD b. OHP c. Whiteboard

EVALUASI: Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan satu komponen penilaian Tugasterstruktur

BAHAN PUSTAKA:

Endang Sumiarni,Chandra Halim, Perlindungan Hukum terhadap anak dalam hukum keluarga, Universitas Atmajaya, Yogyakarta,2000 J.Satrio, Hukum Keluarga tentang kedudukan anak Dalam Undang Undang, Citra aditya bakti, Bandung, 2005 R.Soetojo Prawirohamidjojo, Martalena Pohan, Airlangga University Press,

2000 _____________________________________-, Sejarah Perkwembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda, Airlangga University Press, 1996 _____________________________________, Pluralisme Dalam Perundang Undangan Perkawinan, Airlangga University Press, 1994 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Undang Undang Nonor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumahtangga Perasturan Pemerintah no 9 tahun 1975, Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

E.9. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM

Mata Kuliah: Hukum Perkawinan Dan Keluarga

Level Kompetensi IX : Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam

Waktu: Minggu ke-10 / Pertemuan ke-10

SUB SUB KOMPETENSI

a. Hak dan kewajiban suami istri b. Akibat hukum apabila terjadi pelanggaran pelaksanaan hak dan

kewajiban c. Nuzus yang dilakukan suami atau istri dan solusinya d. Bedah kasus

TUJUAN PEMBELAJARAN:

a. Mahasiswa mampu memahami hak dan kewajiban suami istri menurut Hukum Islam

b. Mahasiswa mampu memahami akibat hukum apabila terjadi pelanggaran pelaksanaan hak dan kewajiban

c. Mahasiswa mampu memahami nuzus yang dilakukan suami istri dan solusinya

d. Mahasiswa mampu menerapkan teori tersebut dalamkasus kasus yang terkait dengan pelanggaran hak hak dan kewajiban suami istri

INDIKATOR HASIL PEMBELAJARAN

a. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan tepathak dan kewajiban suami istri

b. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan tepat akibat hukum apabila terjadi pelanggaran pelaksanaan hak dan kewajiban

c. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan tepat nuzus yang dilakukan suami istri dan solusinya

d. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang penyelesaian kasus kasus tentang pelanggaran hak dankewajiban suami istri

METODE PEMBELAJARAN

a. Ceramah/tatap muka b. Diskusi/Tanya jawab c. Penugasan (tugas baca, merangkum sebagai referansi kuliah Hukum

Waris Adat) MEDIA YANG DIGUNAKAN

a. LCD b. OHP c. Whiteboard

EVALUASI: Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan satu komponen penilaian Tugasterstruktur

BAHAN PUSTAKA:

Endang Sumiarni,Chandra Halim, Perlindungan Hukum terhadap anak dalam hukum keluarga, Universitas Atmajaya, Yogyakarta,2000 J.Satrio, Hukum Keluarga tentang kedudukan anak Dalam Undang Undang, Citra aditya bakti, Bandung, 2005 R.Soetojo Prawirohamidjojo, Martalena Pohan, Airlangga University Press, 2000 _____________________________________-, Sejarah Perkwembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda, Airlangga University Press, 1996 _____________________________________, Pluralisme Dalam Perundang Undangan Perkawinan, Airlangga University Press, 1994 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Undang Undang Nonor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumahtangga Perasturan Pemerintah no 9 tahun 1975, Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

E.10.PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

Mata Kuliah: Hukum Perkawinan Dan Keluarga

Level Kompetensi X : Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

Waktu: Minggu ke-11/ Pertemuan ke-11

SUB SUB KOMPETENSI

a. Macam macam cara talak menurut Hukum Islam b. Hak istri menceraikan suami menurut Hukum Islam

c. Cara pengajuan perceraian di Pengadilan Agama d. Akibat Hukum ucapan talak dari suami kepada istri menurut hukum

Islam e. Hak hak istri setelah dicerai oleh suami menurut Hukum Islam f. Bedah Kasus

TUJUAN PEMBELAJARAN:

a. Mahasiswa mampu memahami cara talak menurut Hukum Islam b. Mahasiswa mampu memahami hak istri menceraikan suami menurut

Hukum Islam c. Mahasiswa mampu memahami cara pengajuan perceraian di Pengadilan

Agama d. Mahasiswa mampu memahamiakibat hukum ucapan talak dari suami

kepada istri menurut hukum Islam e. Mahasiswa mampu memahami hak hak istri setelah dicerai oleh suami

menurut Hukum Islam INDIKATOR HASIL PEMBELAJARAN

a. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan tepat cara talak menurut Hukum Islam

b. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan tepat hak istri menceraikan suami menurut Hukum Islam

c. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan tepat cara pengajuan perceraian di Pengadilan Agama

d. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan tepat akibat hukum ucapan talak dari suami kepada istri menurut Hukum Islam

e. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan tepat hak hak istri setelah dicerai oleh suami menurut Hukum Islam

f. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan penyelesaian kasus yang terkait dengan putusnya perkawinan menurut Hukum Islam

METODE PEMBELAJARAN

a. Ceramah/tatap muka b. Diskusi/Tanya jawab c. Penugasan (tugas baca, merangkum sebagai referansi kuliah Hukum

Waris Adat) MEDIA YANG DIGUNAKAN

a. LCD b. OHP c. Whiteboard

EVALUASI: Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan satu komponen penilaian Tugasterstruktur

BAHAN PUSTAKA:

Endang Sumiarni,Chandra Halim, Perlindungan Hukum terhadap anak dalam hukum keluarga, Universitas Atmajaya, Yogyakarta,2000 J.Satrio, Hukum Keluarga tentang kedudukan anak Dalam Undang Undang, Citra aditya bakti, Bandung, 2005 R.Soetojo Prawirohamidjojo, Martalena Pohan, Airlangga University Press, 2000 _____________________________________-, Sejarah Perkwembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda, Airlangga University Press, 1996 _____________________________________, Pluralisme Dalam Perundang Undangan Perkawinan, Airlangga University Press, 1994 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Undang Undang Nonor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumahtangga Perasturan Pemerintah no 9 tahun 1975, Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

E.11. KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DI BIDANG PERKAWINAN

MENURUT UU NO 7 TAHUN 1989 JO UU NO 50 TAHUN 1999 JO UU NO 3 TAHUN 2006

Mata Kuliah: Hukum Perkawinan Dan Keluarga

Level Kompetensi XI Kewenangan Pengadilan Agama Di Bidang Perkawinan Menurut UU No 7 Tahun 1989 Jo UU No 50 Tahun 1999 Jo UU No 3 Tahun 2006

Waktu: Minggu ke-12 /Pertemuan ke-12

SUB SUB KOMPETENSI

a. Macam macam perkara perkawinan yang dapat diputus oleh Pengadilan Agama

b. Bedah kasus: Perkara yang dapat dikumulasi dalam suatu gugatan TUJUAN PEMBELAJARAN:

a. Mahasiswa mampu memahami macam macam perkara perkawinan yang dapat diputus oleh Pengadilan Agama

b. Mahasiswa mampu memahami penyelesaian perkara yang dapat dikumulasi dalam suatu gugatan

INDIKATOR HASIL PEMBELAJARAN

a. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan tepat macam macam perkara perkawinan yang dapat diputus oleh Pengadilan Agama

b. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan tepat penyelesaian perkara yang dapat dikumilasi dalam satu gugatan

METODE PEMBELAJARAN

a. Ceramah/tatap muka b. Diskusi/Tanya jawab c. Penugasan (tugas baca, merangkum sebagai referansi kuliah Hukum

Waris Adat) MEDIA YANG DIGUNAKAN

a. LCD b. OHP c. Whiteboard

EVALUASI: Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan satu komponen penilaian Tugasterstruktur

BAHAN PUSTAKA:

Endang Sumiarni,Chandra Halim, Perlindungan Hukum terhadap anak dalam hukum keluarga, Universitas Atmajaya, Yogyakarta,2000 J.Satrio, Hukum Keluarga tentang kedudukan anak Dalam Undang Undang, Citra aditya bakti, Bandung, 2005 R.Soetojo Prawirohamidjojo, Martalena Pohan, Airlangga University Press, 2000 _____________________________________-, Sejarah Perkwembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda, Airlangga University Press, 1996 _____________________________________, Pluralisme Dalam Perundang Undangan Perkawinan, Airlangga University Press, 1994 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Undang Undang Nonor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumahtangga Perasturan Pemerintah no 9 tahun 1975, Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam