SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

PADA AWAL KEMERDEKAAN RI

(18 AGUSTUS 1945 – 27 DESEMBER 1949)

Di Susun Oleh :

Kelompok :

Eko hari

Carsim

Diky .W

Sutrisno

Hari .A

Anton

SMK NEGERI 1 CILAMAYA WETAN

Tahun Pelajaran 2015 - 2016

i

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................. i

DAFTAR ISI .............................................................................................. ii

A. PENDAHULUAN ................................................................................ 1

1. Latar Belakang Historis .................................................................. 1

2. Latar Ideologis Politis ..................................................................... 2

3. Latar Belakang Yuridis ................................................................... 3

B. IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN ............................ 4

1. Lembaga-lembaga Negara menurut UUD 1945.............................. 4

2. Hubungan Antar Lembaga Negara ................................................. 6

3. Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pemerintahan ................................ 6

C. KESIMPULAN .................................................................................... 8

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 9

ii

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Historis

Semenjak dikumandangkan proklamasi kemerdekaan Republik

Indonesia, oleh wakil-wakil bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta pada tanggal

17 Agustus 1945 yang merupakan titik awal dari negara Indonesia yang

menghendaki dan melaksanakan sebagai suatu negara yang berdaulat, bangsa

yang merdeka dan pembentukan masyarakat yang bebas menentukan kemauan

negaranya sendiri. Proklamasi sebagai sumber hukum formil adalah konsisten

dengan doktrin proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi dasar berlakunya

Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku pertama kalinya pada tanggal 18

Agustus 1945.

Setelah ditetapkan dan disahkannya UUD 1945 oleh PPKI, pada tanggal

18 Agustus 1945, mulai saat itu berlakulah UUD tersebut sebagai UUD

Negara Republik Indonesia. Maka mulai pada saat itu penyelenggaraan negara

akan didasarkan kepada ketentuan-ketentuan menurut UUD ini.

Pada tanggal yang sama, PPKI mengadakan sidangnya dan menetapkan:

a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

b. Undang-Undang Dasar 1945

c. Memilih Ir. Sukarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai

Wakil Presiden Republik Indonesia.

Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945 rapat PPKI dilanjutkan dengan

tiga putusan persoalan pokok yang sudah dibahas dalam rapat-rapat

1

sebelumnya, yakni pembentukan Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia

dan Badan Keamanan.

2. Latar Ideologis Politis

(Sunarso:2008) Dalam Konggres Komite Nasional Indonesia (KNIP),

16 Oktober 1945 di Malang, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan

apa yang disebut Maklumat X (dibaca eks). Sejak keluarnya Maklumat ini

KNIP diberi wewenang untuk turut membuat UU dan menetapkan GBHN.

Jadi, KNIP memegang sebagian kekuasaan MPR, disamping memiliki juga

kekuasaan atas DPA dan DPR. Selanjutnya dikeluarkan lagi Maklumat

Pemerintah tanggal 14 November 1945, yakni dilaksanakan sistem

pemerintahan Parlementer dan dibentuk kabinet parlementer. Kabinet

bertanggung jawab pada KNIP sebagai pengganti MPR/ DPR.

Kabinet Parlementer pertama di bawah pimpinan Sutan Syahrir sebagai

Perdana Menteri. Sutan Syahrir dipilih karena dia seorang yang sosialis dan

intelektual, sehingga mampu untuk memegang tampuk pemerintahan dan

ujung tombak diplomatik. Sejak saat itulah sistem Presidensial beralih menjadi

sistem Parlementer walaupun tidak dikenal dalam UUD 1945. Selama sistem

ini berjalan, sampai dengan 27 Desember 1949, UUD 1945 tidak mengalami

perubahan tekstual. Oleh karena itu, sebagian orang berpendapat bahwa

perubahan dalam sistem pemerintahan ini melanggar UUD 1945. Pada tanggal

3 November 1945, dikeluarkan maklumat pemerintah tentang keinginan untuk

membentuk partai-partai politik, sehingga berlakulah sistem multi partai.

2

3. Latar Belakang Yuridis

Sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan adalah sistem

Presidensial sesuai dengan pasal IV aturan peralihan sebelum terbentuknya

MPR, DPR, dan DPA yang memegang kekuasaan eksekutif dan tugas MPR,

DPR dan DPA adalah Presiden dibantu dengan komite nasional. Dengan itu

dapat disimpulkan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi tunggal.

Dasar hukum sistem pemerintahan Indonesia periode 18 Agustus 1945 –

27 Desember 1949 adalah UUD 1945, tetapi belum bisa dijalankan secara

murni dan konsekuen, karena bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan

kemerdekaannya. Walaupun UUD 1945 telah dilakukan, yang dapat dibentuk

baru Presiden,Wakil presiden serta menteri, dan para Gubernur sebagai

perpanjangan tangan pemerintah pusat. Aturan peralihan UUD 1945

menyatakan bahwa untuk pertama kalinya Presiden dan wakil Presiden dipilih

oleh PPKI. Jadi, tidaklah menyalahi apabila MPR/ DPR RI belum

dimanfaatkan karena pemilihan umum belum diselenggarakan. Lembaga-

lembaga tinggi negara lain yang disebutkan dalam UUD 1945 belum dapat

diwujudkan sehubungan dengan keadaan darurat. Jadi sebelum MPR, DPR,

DPA, BPK dan MA terbentuk segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden

dengan dibantu oleh Komite Nasional. Hanya saja waktu itu aparat pemerintah

penuh dengan jiwa pengabdian.

3

B. IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN

1. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945

Lembaga-lembaga negara pada awal kemerdekaan diantaranya:

a. Presiden

b. Wakil Presiden

c. KNIP

Setelah PPKI rapat pada tanggal 18 Agustus 1945, dengan pembahasan

masalah rancangan pembukaan dan undang-undang dasar yang telah

disiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, berhasil

dibahas dalam tempo kurang dari dua jam, disepakati bersama rancangan

Pembukaan dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sidang

diskors pada pukul 12.50, dan akan dimulai lagi pukul 13.15. Sebelum

meningkat ke acara baru, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden,

Soekarno minta agar disahkan Pasal Peralihan III Aturan Peralihan.

Kemudian Oto Iskandar Dinata mengusulkan agar pemilihan presiden dan

wakil presiden dilakukan dengan aklamasi. Ia mengajukan Bung Karno

sebagai presiden dan Bung Hatta sebagai wakil presiden. Semua hadirin

menerima dengan aklamasi sambil menyanyikan Indonesia Raya.

Komite Nasional Indonesia akan dibentuk di tingkat pusat dan tingkat

daerah. Tujuan komite, seperti dijelaskan Presiden Soekarno, antara lain

mempersatukan semua lapisan dan bidang pekerjaan agar tercapai solidaritas

dan kesatuan nasional yang erat dan utuh, membantu mententramkan rakyat

4

dan melindungi keamanan serta membantu para pemimpin untuk

mewujudkan cita-cita bangsa. Di tingkat pusat, pembentukan Komite

Nasional Indonesia Pusat ( KNIP) diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1945.

Anggotanya berjumlah 137 orang, dan Mr. Kasman Singodimedjo diangkat

sebagai ketua dibantu oleh tiga wakil ketua, yakni Sutardjo Kartohadikusumo

(Wakil Ketua I), Mr. Johannes Latuharhary (Wakil Ketua II), dan Adam

Malik (Wakil Ketua III). Dengan terbentuknya KNIP, tugas PPKI pun

berakhir. Pembentukan KNIP dengan cepat diikuti oleh pembentukan KNI

Daerah (KNID). Sejak awal September 1945 sudah terbentuk di berbagai

daerah dari tingkat karisidenan sampai tingkat desa.

Dalam Pasal IV Aturan Peralihan UUD’45 disebutkan bahwa Komite

Nasional adalah sebuah badan yang bertugas membantu presiden

menjalankan kekuasaan MPR, DPR, dan DPA sebelum lembaga-lembaga

tersebut terbentuk. Berarti KNIP hanya merupakan lembaga pembantu

eksekutif.

Pada tanggal 7 Oktober 1945 kelompok pemuda dalam KNIP

mengajukan petisi yang ditandatangani oleh lima puluh orang kepada

Presiden Soekarno agar KNIP diberi wewenang legislatif. Berdasarkan petisi

itu, pada tanggal 16 Oktober 1945 Wakil Presiden Hatta mengeluarkan

Maklumat No. X (baca:eks, bukan sepuluh) yang menyatakan bahwa sebelum

MPR dan DPR terbentuk, KNIP diberi kekuasaan legislatif dan ikut serta

menentukan garis-garis besar haluan negara. Dinyatakan pula bahwa tugas

sehari-hari KNIP dijalankan oleh Badan Pekerja KNIP (BP KNIP).

5

2. Hubungan Antar Lembaga Negara

Hubungan antara lembaga-lembaga negara yang meliputi presiden, wakil

presiden dan KNIP adalah presiden sebagai kepala negara dan penyelenggara

pemerintahan atau lembaga eksekutif dalam menjalankan tugas

penyelenggaraan pemerintah dibantu oleh KNIP, jadi KNIP bertindak sebagai

pembantu lembaga eksekutif. Namun pada tanggal 7 Oktober 1945 kelompok

pemuda dalam KNIP mengajukan petisi yang ditandatangani oleh lima puluh

orang kepada Presiden Soekarno agar KNIP diberi wewenang legislatif.

Peran wakil presiden tidak hanya konco wingking untuk presiden, tetapi

juga diberi wewenang untuk mengeluarkan suatu kebijakan , terbukti wakil

presiden pada tanggal 16 Oktober 1945 Wakil Presiden Hatta mengeluarkan

Maklumat No. X.

3. Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pemerintah

Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan awal kemerdekaan periode 18

Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 terjadi pergantian dari sistem

presidensiil menjadi parlementer. Hal ini tidak menyimpang dari Undang-

Undang Dasar 1945 karena nyatanya tidak ada pasal ataupun ayat yang

menyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan harus presiden. Maka hal ini

dimanfaatkan pemerintah pada waktu itu untuk mengatasi situasi genting

seperti pertempuran di berbagai daerah yang dilakukan oleh Sekutu. Perdana

menteri dipimpin oleh Sutan Syahrir karena beliau pandai diplomatik,

intelektual dan sosialis, sehingga memungkinkan untuk berdiplomasi dengan

Belanda mengenai pengakuan kedaulatan.

6

Pada awal kemerdekaan lembaga negara yang ada belum selengkap

dengan apa yang tertuang dalam UUD 1945, maka dapat dikatakan

penyelenggaraan pemerintahan belum efektif karena belum ada yang

pembagian kekuasaan secara formal dan belum ada check and balance.

7

C. KESIMPULAN

Sejak PPKI memilih Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai Presiden dan

Wakil Presiden maka Indonesia sempurna menjadi Negara Republik Indonesia.

Menurut penjelasan UUD 1945 salah satunya menerangkan bahwa Presiden

sebagai penyelenggara pemerintah negara republik indonesia maka dapat

diketahui bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil.

Setelah keluar maklumat wakil presiden tanggal 14 november 1945, sistem

pemerintahan beralih menjadi sistem parlementer dan Sutan Syahrir sebagai

perdana menterinya.

Sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan adalah sistem

presidensial sesuai dengan pasal IV aturan peralihan sebelum terbentuknya MPR,

DPR, dan DPA yang memegang kekuasaan eksekutif dan tugas MPR, DPR dan

DPA adalah Presiden dibantu oleh Komite Nasional.

Pada awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara masih terdiri dari

presiden, wakil presiden dan komite nasional. Presiden sebagai kepala negara dan

penyelenggara pemerintahan dibantu oleh KNIP. Wakil presiden tidak hanya

konco wingking bagi presiden tetapi juga diberi wewenang untuk membuat

kebijakan.

Pada awal kemerdekaan lembaga negara yang ada belum selengkap dengan

apa yang tertuang dalam UUD 1945, maka dapat dikatakan penyelenggaraan

pemerintahan belum efektif karena belum ada yang pembagian kekuasaan secara

formal dan belum ada check and balance.

8

DAFTAR PUSTAKA

Busroh, Abu Daud. 1989. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Jakarta : Bina Aksara.

Kansil, CST. 1985. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Aksara Baru.

Sunarso, dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: UNY Press.

9