,·

'\. "\', ~-•"

,.:;:;::_;;sn~ ,. s

'· . "

; .. 4 I _ .. u • _ • ·-· = . .• c..;;_ I$ IWA'

LAP·ORAN PENELlTlAN ';t"" ···-19'-"-. . t. .,

·•·

. ··: ..

. '

j .

. ·

. "'-

Oteh

Df:· auM> Winar.,.t .. .._ ~

j

' Di!aksanwn ataa ~iaya :' :; '._/ •• •· .·f -# j: ·~

D~a Penunjang Pendidikaq; U aivenitas Gadjah Mad a

Dengan Surl.t ~~rjanjia~ Pelaksan,.a~ re~eHt.an: . _: ' ,• " • ·'"". ' • . 1 c.·.

No. : UG¥/1380/M/01/09 Tangal '14 !!eJiiuar.i 1989 · . .. . .

:-. "' ' ·' ' ... : 1-·· '"'¢'·-. _, . \-··

·• FAltU~ TA~.· ~Mtt ···sosiAL ·D.s\N-..~M.V,1 . fP~~Ti){. . 1UNI\11RSIT~S G.ADJAH MADA .. \:. .; .

·'

.1' I 9U 1'.

'r

. ·'

((~\ l17.;t . w fl'\ ~ c .. ,

... ~

I t # I

'; . .. !

j I

' 1 ,\

IWiVMAKM PMCA I ... Tftl L JEfWIB BEMMI

STUQI ICAitJB

1 • Pend4bulgo

Dalam model-model konvensional ten tang perkembangan

<dgyelopment>, spektrum perkentbangan masyarakat secara

keseluruhan digolongkan menjadi tiga tahap perkembangan.

Tahap pertama adalah masyarakat tradisional. Tahap kedua adalah

masyarakat peralihan <transitional>. Terakhir adalah tahap

masyarakat modern. Alternatif lain adalah tahap masyarakat belum

berkembang <underdeyeloQMent>, tahap masyarakat sedang berkembang

<developing> dan tahap masyarakat maju <developed).

Tahap masyarakat

karakteristik. Kehidupan

tradisional mempunyai

ekoOOMi masyarakat dalam

berbagai

tahap ini

Di samping itu,

sekelompok kecil

dan disyahkan oleh

politik tradisional

mendasarkan pada ekonomi partanian subsisten.

kekuasaan hukum dan politik dimonopoli oleh

elit yang memegang kendali pemerintahan

tradisi agama dan sekuler. Kebudayaan

bersifat parokial

keterlibatan mas sa

sehingga warganegara

yang rendah. Lebih

mempunyai

dar! itu,

tingkat

tiilgkat

pendidikan masyarakat adalah rendah dan tingkat integrasi sosial

adalah lemah.

Dalam tahap masyarakat modern, tnasyarakat

yang mempunyai integrasi yang sangat tinggi

ekonominya mendasarkan pada industri secara

1

merupakan unit

dan kegiatan

besar-besaran.

HasyaYakat dalam tahap ini merupakan partisipan-partisipan yang

aktif dalam proses politik melalui kelompok kepentingan <interest

group> atau melalui partai politik dan pemilihan umum. Proses

pembuatan keputusan didasaYkan pada keputusan rasional dan

kadang-kadang dapat dipertanggung jawabkan pada rakyat. Per a nan

individu yang sebelumnya mendasarkan pada status keluarga

kemudian se~ara meningkat ditentukan oleh kemampuan dan prestasi.

Seringkali kreteria penilaian jasa ini bertentangan dengan

semangat egaletarian yang meningkat dan berkembang dalam

ma•yarakat modern. Semua anggota masyarakat tidak terlibat

secara sama dalam pembuatan keputusan. Stabilitas didukung oleh

semua karakteristik ini, dalam apa yang dinamakan oleh Gabriel 1

Almond dan Sidney Verba sebagai ciyic politi~al cyltyre,

Perkembangan peralihan meYupakan tahap antara perkembangan

masyarakat tradisional dan perkembangan masyarakat modern.

Periode peYkembangan masyarakat ini ditandai oleh tingkat

instabilitas dan keadaan yang berubah-ubah dan sulit diramalkan.

Henurut Samuel Huntington, tahap perkembangan ini diwarnai oleh

kemerosotan politik kekuasaan tradisional <the politicAl dec@v of 2

~Y§dition@l Authority,) SementaYa itu Lucian Pye

menyebutnya sebagai "the crisis of identity" yang terjadi di

negara-negara bukan Barat yang mengalami periode perkembangan 3

peralihan.

Suatu pertanyaan kemudian muncul, apakah tahap perkembangan

masyarakat maju <dRveloped) atau modern meYupakan akhir dar!

2

•

perkembangan masyarakat. Dengan perkataan lain, apakah tahap

perkembangan masyarakat modern secara historis ditandai oleh

ketiadaan perubahan dalam masyarakat?. Penelitian ini bertujuan

untuk membahas bagaimana teori-teori kontemporer dengan data yang

tersedia mengenai pengalaman Jepang dapat menunjukkan bahwa

perkembangan atau deyBlopment sedang berlangsung melewati tahap

modern.

2. Teori-Teori Masyarakat Pasc;:e lndw;tr•

Suatu teori mengatakAn bahwa proses

perkembangan dApat digolongkan menjadi tahap pra industri, tahap 4

industri dan tahap pasca industri. Dibandingkan dengan

spektrum perkembangan konvensional yang membagi perkembangan

menjadi periode pra industri (yaitu pertanian> dan periode

industri, maka spektrum perkembangan ini mencakup suatu tahap

tambahan, yaitu tahap pasca industri •. Di samping itu, perlu

diperhatikan bahwa dalam spektrum ini tahap masyarakat peralihan

a tau masyarakat sedang berkembang merupakan campuran pra

industrialism& dan industrialism& dalam ekonomi dan politik,

sedangkan tahap masyarakat modern atau masyarakat maju merupakan

tahap masyarakat industri secara keseluruhan dalam dua dimensi

yang sama yaitu politik dan ekonomi.

Teori perkembangan kontemporer lain membagi perkembangan

masyarakat menjadi : the primary, the secondary, and the tertiary 5

stages of development. Dalam tahap perkembangan pertama, cara

3

(~) produksi mendasarkan pada pertanian, kehutanan dan

perikanan <~ primary pyrsyits). Tahap kedua merupakan

revolusi industri. Dalam tahap ini angkatan ker ja (labor force>

terutama dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan industri, yaitu dalam

~ secondary pursuits. Tahap ketiga, mempunyai ciri

pekerjaan-pekerjaan dalam tugas-tugas yang membutuhkan

yang tinggi dan pelayanan <the tertiary pyrsu.j,.ts>.

munculnya

keahlian

Menurut teori kontemporer ini apabila surplus dari output

industri mengalami kenaikan pada tingkat tertentu, maka akan

timbul perubahan permintaan dan penawaran <demand AD2 supply>

secara paralel ke dalam pelayanan <urvic;e>. Sektor palayanan

meliputi perdagangan, transportasi, keuangan, asuransi, managemen

<pemerintahan dan perusahaan>, dan pencarian informasi merupakan

sebagian terbesar dari outpyt dan menyerap sebagian terbesar

angkatan kerja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahap

pertama mempunyai ciri ekonomi labor ~ intens.j,.vep tahap kedua

di~naei oleh ekonomi cap.j,.tal ~ .j,.ntensivep tahap perkembangan

ketiga dengan ekonomi koowledqe-intens.j,.ve. Tahap ketiga . ini

merupakan era pasca industri.

Istilah pasca industri <ppat!ndustr!al> merupakan salah

satu dari kumpulan mo9!f!gr penggolongan sosial yang berkembang

dalam tahun-tahun terakhir. Menurut Ralf Dah~~ndorf, kita hidup

dalam suatu era pasca Kapitalis di mana wewenang telah

menggantikan .hak milik <ownership) sebagai faktor pokok yang

4

6 menentukan kekuasaan. Sarjana lain, Amitai Etzioni berpendapat

bahwa kita dalam era "pasca modern" karena perubahan-perubahan

yang cepat dalam teknologi komunikasi, tranaportasi dan energi

sejak Perang Dunia II telah mengubah secara radikal sifat

kondisi-kondisi sosial modern sebagaimana yang dialami dalam 7

pertengahan pertama abad ini. Istilah-istilah lain mencakup

nama-naMa seperti "post-ideological", "post -organizationa 1",

"post-scarcity", "post-welfare", "post-liber41ll" dan bahkan "post­S

historic".

Masing-masing istilah ini mencoba untuk menangkap sifat

perubahan yang cepat dalam masyarakat-masyarakat yang maju dengan

menjelaskan apa yang sedang ditinggalkan atau aspek masyarakat

apa yang sedang mengalami perubahan radikal. Serupa pula, teori-

teori tentang masyarakat "pasca-industri" <post-industrial>

menarik arti panting dan keasliannya dari cara dalam mana teori-

teori itu mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana pola-pola

sosial lama yang berhubungan dengan masyarakat-masyarakat

induatri sedang diubah dan ditransformasikan oleh kondisi-kondisi

baru dan unik dari masyarakat-masyarakat maju yang bersifat

kontemporer. Istilah-istilah lain yang telah digunakan meliputi 9 10

"trans-industrial" dan super-industrial" tetapi istilah

"postindustrial" merupakan istilah yang paling populer dan

digunakan secara umum.

5

Daniel Bell, seorang sarjana sosiologi, mampelajari secara

sungguh-sungguh dan eempopulerkan konsep pasca

industri dalam pertengahan tahun 1960-an. Bell berpendapat bahwa

terdapat tiga komponen dasar perubahan dalam masyarakat-

masyarakat pasca industri yang berkaitan dengan bidang-bidang

ekonomi, teknologi dan sosiologi. Menurut Bell, masyarakat pasca

industri ditandai oleh perubahan-perubahan sebagai berikut c

dalam sektor ekonomi, terdapat perubahan kegiatan pembuatan

barang-barang pabrik ke kegiatan pelayanan; dalam bidang

taknologi, terdapat sentralisasi industri-industri baru yang

mendasarkan pada science; dan dalam bidang sosiologi muncul para 11

alit teknik baru dan prinsip stratifikasi baru.

Analisa Bell tentang komponen yang terakhir adalah sangat

kontroversial dan secara luas diperdebatkan. Nampaknya Bell

melihat struktur pekerjaan/jabatan sebagai kunci terhadap

struktur sosial dan oleh karena itu parubahan-perubahan dalam

struktur jabatan adalah cruci@l terhadap pembagian kekuasaan

politik. Menurut Ball, sepanjang taknologi mengubah struktur

elit, para pengusaha sebagai priv@te entrepreoeurs nampak

menyerah kepada 1hR ~ eower elite, yang manurut Bell mancakup

scientists, eoqineers ioformatipo specialists.

Selanjutnya Ball barpandapat bahwa kalompok politisi profesional

mamberikan respon tidak kepada ~ ~ man@garial class tetapi

sebaliknya kepada the "f!lfm 21 koowledge", the research scientists 12

aod tachnolpqists.

6

Kritik yang sering dilontarkan terhadap teori-teorinya Bell

tentang, masyarakat pasca industri adalah mengenai perspekti1

masyarakat yang didominasi oleh ~ scientific &DR knowledged elite

yang dianggap merupakan kelanjutan dari pendapat Bell tentang the 13

~ 21 ideology yang dikemukakan pada awal tahun 1960-an.

Pengutamaan pengetahuan dan informasi sebagai pemeran kunci dalam

hubungan kekuasaan dalam masyarakat-masyarakat pasca industri

juga menganggap begitu mudah bahwa bagaimanapun jawaban-jawaban

11 Scientific" dan tidak dapat diperdebatkan dapat diketemukan guna

menyembuhkan penyakit-panyakit -.asyar..-kM .. Dengan perkataan

lain, menurut jalan pikiran ini, tidak ada lagi kebutuhan bagi

ideologi politik karena pengetahuan ilmiah dan teknologi maju

dapat memberikan penyelesaian "bebas nilai" terhadap masalah-

masalah sosial. Akan tetapi Bell kemudian menarik diri dari

kedudukan semula dan menekankan bahwa pemikirannya tentang

masyarakat pasca industri terbatas pada perubahan-perubahan dalam

tertib sosial dan tekno-ekonomik yang tidak perlu menentukan atau

mengubah orde politik. Dengan demikian Bell tidak lagi

optimistik tentang peranan yang dimainkan oleh ~ knowledged 14

elites,

Berlainan pendapat dengan Bell, Roger Benyamin mengemukakan

bahwa pasca industrialisasi mempunyai karakteristik-karakteristik 15

tertentu. Pertama, terdapat peningkatan relati1 dalam pelayanan

at as sektor produksi ekonomi. Kedua, pertumbuhan ekonomi

berlangsung perlahan karena permintaan bagi barang-barang

1

,1 .,JI:

infrastruktur dan konsumen mengalami penurunan. Ketiga, dalam

pasca industrialisasi terjadi pertambahan secara relatif dalam

volume saktor pemarintah <public) dan kemerosotan dalam volume

sektor swasta. Berdasarkan fenomena ini maka terdapat

keterbatasan-keterbatasan pada sektor pemerintah dan kebutuhan

adanya kreteria yang lebih jelas tentang apa yang harus

dihasilkan dalam sektor pemerintah dan bagaimana

mengalokasikannya. Akhirnya, ·terdapat pula konsekuensi-

konsekuensi politik yang penting dari semua fenomena yang

disebutkan sebelumnya 1 terdapat peningkatan dalam partisipasi

politik oleh kelompoJ< nooelectoral, karena sifat campuran

goyernment goods yang semakin bertambah dan kebutuhan bagi

alternatif-alternatif rencana pemerintah.

3. Jepang Sebagai Studi Kasus

Setelah penulis mengupas teori-teori masyarakat pasca

industri secara cukup mendetail maka pembahasan selanjutnya akan

diarahkan pada masyarakat pasca industri di Jepang. Sementara

itu dalam kurun waktu sebelum pertumbuhan ekonomi yang meledak di

Jepang dalam tahun 1960-an, terdapat ambivalensi dalam

mendeskripsikan masyarakat Jepang. Sekalipun diakui bahwa ~epang

merupakan negara dengan tingkat industrialisasi yang tinggi dan

makmur sebagaimana negara-negara Barat yang maju, ekonomi Jepang

masih menderita karena struktur rangkap yang ditandai oleh

konsistensi unsur-unsur tradisional dan modern. Proses politik

Jepang tetap kurang diketahui dan karena itu tidal< modern.

8

Seorang sarjana sosiologi Jepang mengatakan bahwa Jepang

merupakan masyarakat yang terbuka yang terdiri dari komponen-

komponen yang tertutup. Lebih dari itu, masyarakat Jepang

adalah masyarakat yang sangat bertingkat-tingkat dengan loyalitas

kelompok-kelompok yang eklusif -~ suatu struktur sosial yang 16

sedikit diubah oleh industrialisasi dan pengaruh Barat.

Dalam tahun 1960-an pada waktu Jepang mengalami pertumbuhan

iekonomi yang sangat cepat para pengritik sosial mulai menaruh

perhatian bahwa bangsa Jepang mempunyai pendidikan yang sangat

tinggi, tenaga kerja yang trampil dan membiasakan dengan media,

yang dapat dideskripsikan sebagai An information society. Para

analis lain, sekalipun mereka berusaha memusatkan perhatian pada

berbagai aspek perubahan, mereka kebanyakan mulai dengan aspek

teknologi sempit dan aspek ekonomi yang lebih luas. vDalam

usahanya untuk mengidentifikasikan Jepang sebagai masyarakat

pasca industri, misalnya Taketsugu Tsurutani menggunakan tiga 17

kriteria cross-national. Pertama, dalam masyarakat pasca

industri mayoritas tenaga kerja terlibat dalam sektor tarsier

atau service. Sejak tahun 1973, 54,6 persen dari para pekerja

Jepang terlibat dalam kegiatan-kegiatan perdagangan, keuangan,

managemen dan apa yang dinamakan software. Kedua, dalam

masyarakat pasca industri sektor pelayanan menyumbangkan bagian

t&Tbesar dari GNP daripada yang diberikan oleh sektor primer dan

sekunder secara bersama. Di Jepang proporsi GNP yang diberikan

9

oleh sektor pelayanan berjumlah diatas 50 persen· sejak tahun

1963. Ketiga, masyarakat pasca industri memperlihatkan

kemampuan dalaa.4iflllgkat produksi, pendapatan nasional per kapita

pertahun, tabungan dan investasi sangat tinggi. Dalam tahun 1955

Jepang mencatat GNP bersih sekitar 20,3 milyar dollar AS. Pad a

tahun 1965 Jepang dapat diikut-sertakan sebagai anggota dari klub

negara-negara di dunia yang mempunyai GNP 100 milyar dollar AS

dan tahun 1970 GNP Jepang mencapai 200 milyar dollar AS. Lima

tahun kemudian,yaitu dalam tahun 1975 GNP-nya telah melampaui 300

milyar dollar AS. Pada'bulan Maret 1978 GNP Jepang mencapai 448

milyar dollar AS. Kemajuan teknologi, economics 21 wcale,

organization skills, dan perbaikan-perbaikan secara kualitatif

terhadap modal dan tenaga kerja telah memberikan andil penting

terhadap output dan membantu meningkatkan GNP. ___ ..-!

Tingk.at pendapatan yang sangat tinggi (misalnya data yang

tersedia menunjukkan pada bulan Maret 1978 pendapatan per kapita

per tahun adalah 7.167 dollar AS> memberikan potensi bagi tingkat

pengeluaran dan hubungan yang tinggi. Antara tahun 1961 dan

tahun 1970 gross saving dari GNP rata-rata mencapai 37,5 persen

(lebih dari dua kali tingkat tabungan Amerika>. Hampir 97 persen

dari semua rumah tangga di Jepang memiliki simpanan dalam bentuk

tabungan pos, saham dan surat obligasi. Tabungan ini ntta-rata

mempunyai 6.000 dollar AS untuk setiap rumah tangga. Tingkat

tabungan yang tinggi ini memungkinkan pengadaan investasi yang

10

besar tidak saja dalam modal yang tetap tetapi juga dalam

jaringan-jaringan pelayanan yang canggih, advanced software dan

high levels 21 information.

Beberapa Aspek RaLl Masyarakat Pasca Industri

Sejalan dengan bangsa Jepang memasuki masyarakat

industri, barangkali fenomena yang paling penting nampak

sik6p parokial bangsa Jepang terkikis secara mantap dalam

1970-an. Fenomena ini dinamakan sebagai .. intermestic !l9!t"·

ini menunjukkan bahwa apapun yang terjadi dalam

internasional mempunyai dampak pada kekuatan dunia di

negeri, dan karena itu kejadian-kejadian dalam negeri

pasca

adalah

tahun

Hal

bidang

dalam

suatt..t

bangsa besar tidak dapat dielakkan mempengaruhi masalah-masalah

dunia.

Di dalam negeri, masyarakat pasca industri kontemporer

adalah lebih besar daripada masyarakat sebelumnya : terdapat

lebih banyak barang, lebih banyak orang dan lebih banyak tempat.

Apa yang dinamakan dengan "psychic mobility" dalam" proses

modernisasi sekarang ini, disebut oleh Daniel Bell dengan

"the ec 1 ipse 21 distance".

Organisasi-organisasi komponen dalam masyarakat pasca

industri adalah lebih rumit. Organisasi-organisasi itu mencakup

banyak orang, mendominasi masyarakat dan menawarkan suatu

paradoks. Masih termasuk suatu organisasi baru mungkin adalah

11

loyalitas (miiSalnya, dalam suatu desa Jepang di daer-ah

per tanian> • Di samping itu, individu-individu menjadi skeptis

ter-hadap ikatan-ikatan kuat dengan sebab-sebab atau organisasi-

or-ganis.asi. Dalam masyarakat pasca industr-i individu ter-libat

lebih jauh dalam organisasi-organisasi r-egional dan nasional

daripada anggota masyarakat tradisional.

Masyarakat pasca industri mungkin nampak lebih mudah

hidup karena pencapaian-pencapaian teknologi yang maju dan

peningkatan waktu yang ter-luang. Tetapi kemajuan-kemajuan ini

juga menimbulkan beberapa kecemasan. Menurut poll pendapat umum,

sementara orang Jepang merasa bangg~ untuk menyadari bahwa mereka

berada diambang pintu bekerja lima hari dalam sepekan, secara

tr-adisional mer-eka tersosialisasi untuk bekerja keras, sehingga

mereka merasa tidak pasti mengenai apakah mer-eka dapat

memanfaatkan waktu luang mer-eka yang semakin ber-tambah.

Ekonomi Politik. Kapitalisme modern pada tahap pasca industri

~ menghasilkan kekayaan, sehingga faktor ekonomi merupakan faktor

pokok dalam menghasilkan suatu konsensus politik yang lu ...

Per-tumbuhan tidak hanya sangat cepat, tetapi juga menyebar

atau nampaknya menyebarkan manfaat secara luas.

Terdapat suatu optimisme yang tersebar luas bahwa

masyarakat pasca industri dapat meningkatkan kekayaan secara

tidak terbatas dan juga mer-atakan hasil-hasil pertumbuhan, jika

12

masyarakat itu mempunyai pemimpin-pemimpin yang bijaksana dan

menggunakan sarana-sarana yang benar. Sikap ini mendorong

peningkatan pengelolaan publik terhadap sistem-sistem ekonomi

campuran, yaitu masyarakat setengah kapitalis, masyarakat

sosialis yang setengah direncanakan dan masyarakat sosialis yang

direncanakan. Bahkan di bawah kepemimpinan konservatif, terdapat

perluasan negara kesejahteraan. Terdapat suatu paradoks disini.

Suatu peningkatan pendapatan perkapita per tahun dipakai sebagai

pertimbangan, sehingga tahap pasca industri nampaknya merupakan

masyarakat yang makmur. Di lain pihak, masyarakat telah menerima

preseden tentang perencanaan yang sedikit ketat. Seringkali,

keinginan-keinginan individu yang bebas bertabrakan dengan

kebutuhan publik.

Tingkat produksi yang tinggi dan distribusi yang secara

relatif luas menimbulkan suatu masyarakat

yang besar dan tingkat polarisasi status yang

kelas menengah

rendah. Suatu

jaringan kerja dar! asosiasi-asosiasi sekunder yang aktif muncul.

Pluralisme, menurut satu aliran pemikiran politik barat,

memberikan fundasi bagi suatu demokrasi yang stabil. Juga tidak

terdapat alasan mengapa tahap pasca industri mungkin tidak

menghasilkan suatu masyarakat sosialis.

Di Jepang, sebagaimana dikebanyakan masyarakat pasca

industri, konflik pengelolaan buruh tidak dihapuskan, tetapi

dilembagakan secara lebih baik. Dapat dikatakan bahwa hak-hak

13

collective ~argaining Jepang dikukuhkan dalam konstitusi yang

dibuat oleh Jendral Douglas MacArthur. Kemajuan teknologi telah

memperbaiki kualitas tenaga kerja dan meningkatkan produksi.

Sekalipun upah telah meningkat lebih cepat daripada produktivitas

tenaga

tenaga

kerja, bagian dari pendapatan nasional yang berasal dari

kerja tidak meningkat secepat GNP Jepang. Sekalipun

demikian, tenaga kerja Jepang juga mengharapkan memperoleh uang

lebih banyak, barang-barang konsumen yang lebih awet dan mewah,

serta waktu luang yang lebih banyak. Dalam konteks ini, pekerja

merupakan pemilik harta kekayaan dengan kehidupan yang terpusat

kepada keluarga dan liburan yang dibayar. Ia adalah anggota dari

kelas yang bekerja yang tidak lagi mempunyai motivasi atau

tertarik dalam kegiatan politik yang militan yang mungkin

menentang sistem. Aspek-aspek lain yang halus dari perubahan

dalam masyarakat baru menuntut analisis ekonomi lebih lanjut.

Ekonomi. Pertumbuhan Jepang dalam permulaan tahun 1960-an

didukung secara tak terhingga oleh struktur rangkap ekonomi. 90

persen dari para tenaga kerja baru yang memasuki angkatan kerja

berasal dari tamatan sekolah menengah pertama. Banyak tenaga

kerja ini yang berasal dari daerah-daerah pedesaan. Akan tetapi

pad a akhir tahun 1970-an, 95 persen dari remaja Jepang

meneruskan pelajaran mereka ke sekolah menengah atas <suatu angka

yang sama dengan jumlah remaja di Amerika Serikat). Tetapi angka

kegagalan sekolah untuk remaja Jepang lebih rendah dibandingkan

14

di Amerika Serikat). Di samping itu, proporsi remaja Jepang yang

memasuki universitas atau perguruan tinggi meningkat secara

mantap (sampai antara 35 persen dan 40 persen pada tahun

1978). Perubahan-perubahan semacam ini mempunyai dampak pada

mobilitas remaja. Masa depan dari sistem pekerjaan seumur hidup

mulai dibicarakan secara terbuka. Angkatan kerja juga membuat

tuntutan-tuntutan baru ganjaran sepadan dengan hasil

pekerjaanf menghindari waktu lembur <tanpa pembayaran ekstra)f

dan waktu luang yang lebih panjang. Sekalipun demikian, tenaga

kerja Jepang secara tetap peramah. Resesi-resesi kecil pada

pertengahan tahun 1'970-an dan resesi berat yang panjang <pada

tahun 1978 sampai tahun 1979) dalam kurun waktu setelah perang

meredam tuntutan para pekerja.

Sebagaimana halnya yang terjadi dengan bangsa-bangsa barat

dalam tahap pasca industri dan maju, pada tahun 1970-an ekonomi

Jepang merasakan dampak dari biaya-biaya tenaga kerja yang secara

relatif mengalami kenaikan dan tagihan energi yang tinggi.

Hasilnya pergeseran dalam struktur ekonomi yang mendasar.

Misalnya, Jepang menderita kerugian dari keunggulan komparatif

<comPArative terutama dalam industri-industri yang

padat karya, di mana upah tenaga kerja Jepang adalah demikian

tinggi dibandingkan dengan upah tenaga kerja di negara-negara

sedang berkembang. Industri-industri tertentu yang

dahulu kompetitif sekarang tidak lagi kompetitif seperti:

15

peleburan mineral bukan basi, penyulingan dan pemrosesan minyak

maupun petrokimia, takstil dan barang-barang elektronik.

P~-.,..i:an-penyesuaian struktur ekonomi dasar seperti itu

telah menimbulkan konflik dalam pamerintahan. Kementerian

Pardagangan Internasional dan birokrat-birokrat Industri adalah

diantara yang pertama kali yang menginginkan ekonomi pertumbuhan

menengah, suatu ekonomi yang akan dilengkapi oleh ekonomi negara­

negara tetangga yang sedang berkambang di Asia Tenggara, di Korea

dan Taiwan. Negara-negara ini sekarang menikmati keunggulan

tenaga kerja komparatif. Dengan demikian usaha-usaha dilakukan

untuk mengganti televisi hitam dan putih dengan televisi berwarna

dan mengganti tekstil dengan proses-proses industri yang lebih

halus. Tanggapan MITI terhadap goncangan minyak tahun 1973

adalah mencoba mengurangi industri-industri yang padat energi

<energy-intensive industries) dan meningkatkan industri­

industri yang padat pengetahuan (lsnowledqe-intensiye industries).

Para pemimpin industri besar dan berpengalaman yang terorganisir

dalam Keidanren menentang rencana ini. Mereka ini diwakili

dalam Partai Demokrasi Liberal <LDP), kepentingan-kepentingan

semacam itu telah membuat industri-industri di Jepang secara luas

dilindungi misalnya, dalam industri-industri peleburan dan

pengolahan bahan-bahan mentah, tekstil dan pemrosesan makanan

(merupakan industri-industri yang dilindungi secara ketat).

Industri-industri ini juga yang paling merasakan 'friksi

internasional.

16

Telah diuraikan dengan cukup tentang tingkat pendapatan untuk

mengetahui apa yang mungkin dinamakan dengan kehidupan anggota­

anggota masyarakat pasca industri yang merupakan konsumerisme.

Pada tahun 1960-an Japang mempunyai kepercayaan, tetapi dalam

suatu cara yang luar biasa. Kebanyakan orang Jepang meneruskan

kebiasaan mempunyai angka tabungan yang tinggi, tetapi dana itu

diperuntukkan bagi pengeluaran terakhir untuk mendapatkan barang­

barang konsumen yang tahan lama. <Tidak seperti orang Amerika,

banyak orang Jepang menghindari hutang cicilan, kecuali pada umur

dewasa -- untuk pengeluaran sebuah rumah). Kira-kira sepertiga

dari seluruh rumah tangga membutuhkan mobil. Sebenarnya, setiap

rumah mempunyai lemari es, sebuah pesawat televisi berwarna dan

sebuah mesin pencuci listrik <merupakan tiga barang mewah dalam

tahun 1960-an). Barang-barang konsumen tahan lama mempersempit

perbedaan-perbedaan gaya hidup antara daerah-daerah metropolitan,

kota-kota kecil dan malahan desa-desa. Pada tahun 1962, kira­

kira 76 persen dari seluruh responden Jepang yang diteliti

menyatakan mereka merupakan anggota dari kelas menengah. Pada

tahun 1969, 90 persen dari seluruh responden menyatakan bahwa

mereka mempunyai kedudukan sosial menengah.

Berbeda dengan banyak ramalan, di Jepang angka tabungan

tetap tinggi sampai akhir tahun 1970-an, tetapi tujuan-tujuan

dari penghematan adalah berbeda. Dalam tahun 1960-an tabungan

dipakai untuk membiayai pembelian barang-barang konsumen tahan

11

. lama, sedangkan dalam dasa warsa berikutnya survai pendapat umum

mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap pendapatan golongan

lanjut usia. Dihadapkan dengan kesulitan yang besar dalam

memperoleh pekerjaan setelah pensiun (biasanya pada umur 55

tahun) dan dengan tingkat manfaat jaminan sosial yang rendah,

orang-orang Jepang tetap terus menabung untuk mempertahankan

kehidupan mereka.

Sekalipun pendapatan ini diperuntukkan bagi barang-barang

konsumen tahan lama, satu ciri dari pola pertumbuhan Jepang

adalah bahwa tingkat konsumsi adalah rendah berhubungan dengan

kemampuan bangs a untuk memproduksi. Satu alasan adalah

kecenderungan orang Jepang untuk menunda pengeluaran sampai

mereka beranggapan bahwa t~elurt.lh tw.rga barang dapat mereka bayar.

Alasan lain adalah prasangka (bias) nasional terhadap penggunaan

surplus untuk investasi dalam modal yang tetap. Sejalan dengan

tingkat pendapatan per kapita yang mendekati tingkat pendapatan

per kapita negara-negara yang paling maju, persediaan modal untuk

pengeluaran tambahan (overhead capital> per kapita di Jepang,

misalnya taman, fasilitas-fasilitas rekreasi, rumah-rumah sakit

dan sebagainya -- ketinggalan jauh di belakang investasi swasta

dalam produksi tambahan. Persediaan rumah per kapita malahan

lebih rendah.

Tidak memadainya anggaran-anggaran pengeluaran yang

berhubungan dengan kesejahteraan merupakan sumber ketegangan yang

18

serius yang menimpa masyarakat yang berkembang di daerah-daerah

perkotaan secara cepat dalam tahun 1970-an. Sekalipun sumbangan-

sumbangan yang berasal dari sektor swasta, jaminan sosial secara

menyeluruh masih tetap kurang memadai, terutama dalam melayani

golongan usia lanjut. Dalam hal ini nampak bahwa jaminan sosial

ketinggalan di belakang standar internasional.

\) Masyarakat, Dalam masyarakat pasca industri yang khas terdapat

kemerosotan yang nyata dalam polarisasi status secara vertikal

Cdalam hal sosial ekonomi masyarakat adalah lelbih egalitarian>.

Tetapi terdapat pula peningkatan dalam stratifikasi sosial secara

horizontal 1 masyarakat juga lebih kompleks, dengan spesialisasi

dan pembagian kerja dalam suatu ekonomi diversifikasi dan

tekanan pada bermacam-macam pelayanan.

Dalam tahun 1978, penduduk Jepang secara mantap mencapai

115 juta. Angka pertambahan per tahun adalah hanya 0,89 persen,

kenaikan yang paling rendah dalam delapan belas tahun. Sam a

pentingnya adalah perubahan-perubahan dalam lokasi dan pergeseran

hal us dalam struktur. Sekalipun jumlah penduduk yang

meninggalkan daerah-daerah pedesaan telah berkurang dari 3,4

persen per tahun dalam tahun 1971 menjadi 0,6 persen dalam tahun

1978, suatu laporan dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional

(1978) mengungkapkan bahwa terdapat 1.093 desa, kota kecil dan

besar <34 persen dari semua komunikasi) yang dapat digolongkan

19

sebagai "daerah-daerah yang l:!erpenduduk jaraf\9"•

laporan

sampai

(angka

golongan

menunjukkan pengurangan 20,7 persen anak yang

tahun 14 tahun di daerah-daerah yang berpenduduk

nasional secara menyeluruh meningkat 8,3

penduduk berumur 15 tahun sampai 64

berumur

jarang

persen);

tahun

berkurang 6,1 persen (berbeda dengan angka nasional mengalami

kenaikan 5,1 persen). Sementara itu, di darah-daerah yang

berpenduduk jarang jumlah orang yang berumur 65 tahun atau lebih

bertambah dengan 9,8 persen.

Masyarakat pasca industri dibentuk dan didorong oleh

perluasan pendidikan. Pendidikan menjadi sosialiser yang besar.

Dalam studi civic cylture, Gabriel Almond dan Sidney Verba

mengkaitkan pendidikan, tingkah laku politik, dan demokrasi.

Secara teoritik, pendidikan mengembangkan atribut-atribut khusus

tertentu : toleransi yang besar untuk ambigu, penyimpangan

meningkat dari kepercayaan-kepercayaan orang tua (tradisional>,

dan sopistikasi dalam pilihan politik. Dampak umum adalah

meningkatkan toleransi orang dan dukungan kebebasan sipil dan

mengurangi prasangka dan tendensi kepada otoritarianisme.

Kasus Jepang membuktikan semua atribut ini secara luas

tetapi paling tidak meragukan apakah pendidikan telah

meningkatkan keefektifan politik Jepang. Tingkat partisipasi

politik (dalam pemilihan~pemilihan) masih tetap tinggi, tetapi

kecenderungan ini mungkin merupakan produk tradisi sepe(ti

20

pendidikan.

karena skeptisme partai-partai dan para pemimpin tersebar luas.

Menurut standar UNESCO, 99,9 persen penduduk Jepang bebas

dari buta aksara dan merupakan angka paling tinggi di dunia~

Jumlah personil pendidikan Jepang secara keseluruhan,

termasuk ·penelitian dan pengembangan

(setelah Amerika Serikat) di dunia.

menempati urutan kedua

Karena penduduk Jepang

mempunyai angka baca tulis yang sangat tinggi dan sangat suka

membaca, media publik dan komunikasi massa (~ ~) adalah

sangat panting. Hal ini sangat berbeda dengan tradisi lisan

yang secara hirarkis menentukan dan menekankan hubungan individu

dengan individu dalam kelompok-kelompok utama. Media dapat

digunakan untuk pendidikan secara terbuka dan liberal atau untuk

indoktrinasi massa. Banyak penduduk yang mempunyai pengetahuan

semakin luas dan malahan juga semakin skeptis, tetapi pengaruh

~ ~ cenderung semakin kuat daripada menentang konsensus

yang ada.

Masyarakat seringkali digambarkan sedang menuju kepada

alinasi individu-individu dan pada akhirnya dapat menyebabkan

ambruknya struktur sosial. Terdapat semacam nostalgia untuk

masyarakat tradisional lama yang bersatu. Kasus Jepang tentunya

memperkuat pengamatan bahwa sekalipun urbanisasi yang cepat

meningkatkan mobilitas geografis dan sosial, mobilisasi itu

~empunyai dampak yang menghancurkan pada masyarakat pedesaan yang

terisolasi.

21

Dengan terwujudnya masyarakat yang makmur generasi remaja

tumbuh dengan hampir tidak menghadapi kelangkaan dan keinginan.

Hal itu merupakan kebudayaan remaja yang baru dan berlanjut

sampai dewasa. Sejak tahun 1960-an remaja Jepang telah memiliki

kesadaran yang akut terhadap gaya hidup dan tingkah laku remaja­

remaja lain di seluruh dunia. Munculnya kebudayaan remaja di

Jepang, sebagaimana di masyarakat-masyarakat pasca industri lain

menimbulkan pertanyaan yang menarik : sekalipun perubahan

mengurangi dampak asal-usul etnis, kelas dan regional, apakah

pada waktu yang sama menciptakan jurang pemisah lain antara

generasi? Berakhirnya perang Pasifik merupakan batas demarkasi

antara kelompok-kelompok Jepang. Sampai tahun 1977, 50 persen

dari semua orang Jepang telah dilahirkan sejak tahun 1945.

Tingkat pendidikan yang meningkat dan kebutuhan masyarakat

untuk personil terlatih telah membantu dalam memperluas peranan

kaum intelektual <interi) dalam masyarakat Jepang setelah

perang. Terlebih-lebih karena tuntutan untuk software dalam

masyarakat pelayanan, kaum intelektual dipilih dalam sistem yang

dikelola oleh birokrasi yang rutin dan permanen. Birokrasi pada

gilirannya bertanggung jawab kepada suatu oligarki konservatif

<penguasa di Jepeng). Jumlah interi yang semakin berkurang

menjauhi dari masyarakat mmenjadi pembahasan yang mencemohkan.

Sulit bagi mereka untuk melawan optimisme yang mendasar dari

kelas menengah.

22

Barangkali citra yang paling penting dari masyarakat pasca

industri adalah migrasi penduduk secara terus menerus ke tempat­

tempat perkotaan besar. Dengan demikian, dalam tahun 1960-an

para perencana berpendapat tentang dekonsentrasi industri dari

kota-kota, dalam tahun 1970-an dan tahun 1980-an mereka terpaksa

menghadapi konsentrasi pasca industri lebih jauh karena

pertumbuhan neoteknik. Para pemakai komputer yang trampil,

transceiver, pres, photocopy dan sofware perlu berhubungan satu

sama lain. Tahap tertier dari perkembangan industri mendorong

konsentrasi, dan konsentrasi telah membentuk daerah-daerah

perkotaan yang luas dan menyebar dengan diselingi beberapa desa,

antara Tokyo dan Kita Kyushu. Di sini berkembang suatu pola

pemukiman megapolitan yang dihubungkan oleh komunikasi dan

transportasi yang sangat cepat.

Jepang Semakin Laniut Usia. Akhir tahun 1970-an, satu

dari masyarakat pasca industri Jepang menjadi demikian

aspek

penting

dengan maksud menjamin perhatian khusus dalam pers. OrangJepang

menunjuk kpada gejala sebagai "Jepang Semakin Lanjut Usia" C"the

graying 21 Japan"), kadang-kadang sebagai ••Jepang di Usia Senja"

("the twilight 2.1 Japan") atau Nihoo !l2. yugure.

Dari seluruh penduduk Jepang yang berjumlah 115 juta dalam

tahun 1978, penduduk yang berusia lanjut Cumur 65 tahun atau

lebih) berjumlah hampir 10 juta, atau 8,6 persen Cdibandingkan

23

dengan penduduk usia lanjut di Swedia 15,4 persen, Jerman Barat

14,7 persen, Inggris 14,3 persen, dan Perancis 13,3 persen).

Halahan perhatian yang besar adalah proyeksi yang dibuat oleh

biro statistik dari kantor Perdana Menteri yang meramalkan jumlah

keseluruhan penduduk berusia lanjut dapat mencapai 25 juta pada

dekade kedua abad 21. Bila ramalan ini benar, kelompok usia

lanjut akan mencapai 18 persen dari seluruh penduduk Jepang,

suatu angka yang barangkali melampaui angka usia lanjut di

negara-negara industri maju lainnya dalam tahun 2015.

lmplikasinya bagi struktur so.sial dan kebijaksanaan

demikian mendalam.

adalah

Para ahli menyebutkan tiga

perkembangan penduduk. Pertama

faktor

adalah

yang mendasar bagi

ledakan bayi setelah

perang yang memberikan landasan penduduk awal. Kedua,

kemerosotan angka kelahiran berikutnya secara mendadak, suatu

kemerosotan yang pada dasarnya meningkatkan presentase kelompok

usia lanjut dalam seluruh penduduk. Ketiga adalah peningkatan

harapan hidup rata-rata di Jepang. Dalam tahun 1979 Kementerian

Kesehatan dan Kesejahteraan memperkirakan bahwa harapan hidup

rata-rata orang Jepang telah bertambah menjadi 72, 69 tahun untuk

priya dan 77,95 tahun untuk wanita, secara keseluruhan paling

panjang di dunia.

Angka-angka seperti itu merefleksikan dampak yang

dari perubahan struktural pada sistem keluarga

24

penting

Jepang

tradisional. Terdapat peningkatan yang tajam dalam

keluarga inti yang terdiri hanya kelompok usia lanjut.

jumlah

Dalam

tahun 1978 Kertas Putih tentang Kesejahteraan Nasional melaporkan

bahwa jumlah unit semacam itu telah meningkat dari 680.000 <2,7

per sen

(5,6

1977.

dari semua keluarga) dalam tahun 1963 menjadi 1,9 juta

persen dari seluruh rumah tangga di Jepang) dalam tahun

Kira-kira 3/4 dari penduduk yang berusia lebih dari 65

tahun masih bertempat tinggal bersama dengan anak-anak mereka

yang

dengan

tetapi.

sudah menikah (dibandingkan dengan kira-kira 1/3 penduduk

usia yang sama di Eropa atau di Amerika Serikat). Akan

para pemgamat Jepang menamakan "quasi household

seorang istri muda memberi komentar, "kebebasan sharing,"

pribadi masing-masing keluarga dijaga dengan baik. Saya merasa

bebas dari perang psikologi dengan ibu mertua saya."

Para ilmuwan kependudukan dan ekonomi telah bersepakat bahwa

Jepang diusia senja telah memasuki waktu yang paling buruk, pada

waktu bangsa menyesuaikan dengan pertumbuhan menengah atau

lamban. Pengelolaan lebih menyukai untuk menunggu pengurangan

daripada terlibat dalam pemeca~ Hall pemberhentian sementara

secara sewenang-wenang. Hasilnya, menurut Universitas Nippon di

Kuroda Toshio, satu dari setiap lima pekerja yang berusia

produktif

dari 54

(usia 15 tahun sampai 64 tahun) sekarang adalah lebih

tahun. Sekalipun demikian, pengangguran dan

pengangguran terkonsentrasi secara besar-besaran dalam

25

setengah

kelompok

usia lanjut. Kelompok usia lanjut telah memaksa teman-teman

mereka untuk meninjau kebijaksanaan-kebijaksanaan personil

mereka, misalnya tradisi pekerjaan waktu hidup, perlakuan staf

yang berusia tua, meningkatkan biaya-biaya personil, saluran-

saluran yang tersumbat untuk kenaikan pangkat dan semangat

kerja yang merosot diantara para pekerja.

Tradisi Qan Transisi. Dari hasil survai tentang tingkah laku

maka dapat diperkirakan bahwa bangsa Jepang memasuki tahun 1970-

an tidak terikat pada suatu ideologi. Kebudayaan kontemporer

yang muncul mempunyai unsur-unsur kepercayaan tradisional

penting& menekankan pada keluarga, kelompok, dan keluarga-bangsa,

daripada individu; menekankan pada disiplin dan tugas, daripada

kebebasan; kepercayaan pada penghormatan status (diukur dengan

jasa sebagaimana orang Jepang membatasinya>, daripada kesamaan

sosial.

Sekalipun berakhirnya struktur rangkap yang terkenal telah

nampak pada permulaan tahun 1970-an, tetapi sama sekali belum

lenyap. Pada puncak struktur adalah korporasi besar yang sangat

dirasionalisasikan dengan elit pekerja yang diorganisir. Pada

tingkat bawah adalah perusahaan-perusahaan kecil dengan para

J •

pek~TJa yang tidak diorganisir dengan baik. Pada akhir tahun

1970-an, lebih dari separo pekerja-pekerja Jepang masih bekerja

di perusahaan-perusahaan yang mempempunyai kurang dari 40

pekerja.

26

Sebagai suatu ilustrasi kombinasi tradisi dan transisi

adalah sistem senioritas (nenko joretsu), yang menentukan status

dasar dalam suatu perusahaan atau dalam suatu kementerian menurut

umur. Dalam sepuluh tahun pertama bekerja, kenaikan pangkat

adalah menurut senioritas; dalam tahun-tahun pertengahan, jasa

dan pencapaian mungkin mempengaruhi status. Suatu unsur sistem

senioritas yang menarik adalah tetap berlakunya kedudukan­

kedudukan tinggi dari kelompok kecil universitas <gakubatsy) yang

terdiri dari individu-individu yang tamat dari lembaga-lembaga

yang bergengsi. Anggota-anggota gakubatsy menerima status dalam

kelompok kecil menurut tanggal tamat sekolah. Dalam birokrasi

diatas tingkat kepala biro,141 dari 169 jabatan (83 persen) diisi

oleh tamatan Todai <Universitas Tokyo). Di 124 dari 303

korporasi besar (dengan modal 5 juta yen atau lebih>,

pengelolaan dipimpin oleh tamatan Todai Partai-partai politik,

mencakup partai Sosialis dipimpin oleh para tamatan universitas

nasional.

Di lain pihak, penelitian tentang masyarakat pasca industri

di Jepang dalam tahun 1970-an mengungkapkan banyak bukti

perubahan. Generasi muda mempunyai kecenderungan ilmiah yang

meningkat dan memiliki pendidikan yang lebih baik daripada

generasi tua. Kaum remaja Jepang membentuk masyarakat yang

paling egalitar~an di dunia. Ini tidak harus berarti bahwa semua

orang Jepang mempunyai peran serta yang sama dalam pembuatan

keputusan. Tetapi lebih berarti bahwa mayoritas penduduk Jepang

27

mempunyai perasaan bahwa semua warganegara diperlakukan dan

kebanyakan dikelola secara sama. Malahan sejak berakhirnya

perang, sesungguhnya 1.ne1 separti "demokrasi" dan "liberalisme"

mendapat tanggapan yang menyenangkan di antara orang Jepang.

Tetapi dalam tahun 1970-an apa yang seringkali membingungkan

orang-orang Amerika yang mengunjungi Jepang dan mereka ini

percaya bahwa Jepang memiliki kepemimpinan "konservatif",

sehingga "sosialisme" lebih disukai, sedangkan. "kapitalisme"

hampir secara menyeluruh kurang dihargai. Dan "individualisme"

dipadang sebagai mementingkan diri.

Mungkin terlalu tergesa-gesa untuk memberikan kesimpulan

bahwa sekarang ini penduduk Jepang, sebagaimana penduduk di

negara-negara yang industrinya maju sedang menyaksikan apa yang

dinamakan "berakhirnya ideologi." Sekalipun demikian, hal itu

menimbulkan minat untuk berspekulasi tentang perkembangan­

perkembangan mendatang tentang suatu masyarakat yang secara

relatif terbuka dengan lembaga-lembaga republik yang dikelilingi

oleh tingkat kemakmuran yang tinggi dan ditandai oleh munculnya

suatu kelas menengah perkotaan, yaitu kaum pekerja kantor dan

mereka ini mempunyai kecendrungan sangat pragmatis dan tidak

berpolitik. Macam lembaga-lembaga politik apa yang tepat untuk

tahap ini? Pertanyaan yang menarik tetap dapat diJawab di Jepang

dan negara-negara demokrasi barat.

28

Isu-Isy Baru Daltm Mtsyaraktt Ptsct Industr&

Dipandang secara historis, isu-isu yang menonjol

dari masyarakat pra industri berorientasi pada pilihan elit-elit

dan masalah-masalah relevan tentang keadilan politik.

pra industri secara vertikal berkeping-keping.

Masyarakat

Pada tahap

industri, masalah-masalah menonjol mencakup pengelolaan ekonomi

dan keadilan ekonomi. Para ilmuwan bergulat dengan masalah­

masalah produksi (kapitalisme dan laissez-faire) dan gagasan­

gagasan dari Adam S~th dan Darwinisme Sosial atau masalah­

masalah distribusi <sosialisme dan komunisme) dan gagasan-gagasan

dari Marx, Lenin dan Mao. Masyarakat industri cenderung secara

horizontal berkeping-keping.

Dalam transisi antara tahap masyarakat industri akhir dan

tahap masyarakat pasca industri awal di Jepang pada tahun 1960-an

suatu perilaku residual tertentu muncul. Dalam suatu macam

kelambanan budaya <cyltYrtl lag), banyak pemimpin (misalnya,

pemerintah yang dipimpin oleh LDP) secara terus menerus

menekankan produksi dan pertumbuhan. Para pemimpin lain

<misalnya, dari kelompok oposisi progresip) tidak putus-putusnya

meneriakkan isu-isu distribusi yang merata. Semua kelompok secara

vertikal dan horizontal berkeping-keping. Yang paling penting,

masalah-masalah menonjol telah· menjangkau pengelolaan, tenaga

kerja, kelas dan malahan partai politik.

29

Tangaapan Jepang Secara YmYm· Anggota-anggota Pemerintah Jepang

mungkin nampak lamban dan bahkan sangat hati-hati dalam mengambil

tindakan. S.Orang peraanamanteri dikatakan sangat berhati-

hati, sehingga ia melangkahkan kakinya dengan sepotong tongkat di

atas jembatan batu.. Di samping i tu para pemimpin konservati f

Jepang tidaklah lamban dalam mendeteksi perubahan-perubahan halus

yang muncul dalam masyarakat. Dalam satu dari wawancara-

wawancara pertamanya setelah menjadi Perdana Menter!, Ohira

Hasayoshi . mengatakan kepada reporter majalah Asahi Weekly

sebagai berikut :

Kita tidak dapat lagi mengharapkan macam pertumbuhan ekonomi seperti yang kita miliki sampai sekarang. Bergantung pada keadaan-keadaan, kita tidak dapat sama sekali menyingkirkan kemungkinan mempunyai pertumbuhan negatif dalam masa depan. Kita harus menstrukturkan kembali industri-industri kita, gaya hidup kita dan sebagainya. Setiap orang harus menyadari bahwa terdapat kehidupan yang bermanfaat dalam mengatasi abad baru. Keberhasilan ekonomi tidak harus merupakan pertimbangan utama dalam kehidupan, oleh karena itu saya percaya bahwa harus ada hal-hal yang lebih bermanfaat.18

Sebenarnya, sampai pertengahan tahun 1970 masalah tentang

berapa lama ekonomi Jepang harus berorientasi pada pertumbuhan

·yang tidak terkendali dipertanyakan bahkan dalam majalah mingguan

tentang opini yang dibaca oleh para komuter. Masalah-masalah

pokok mulai dinyatakan dalam pengertian filosofis dan cenderung

menjadi masalah-masalah perkembangan moral. Masyarakat Jepang

sedikit memandang bahwa pada saat menusia modern terpenuhi

kebutuhan-kebutuhan materialnya, ia kemudian menghadapi pilihan-

30

pilihan etik yang sulit. Orang Jepang

pertumbuhan untuk apa? dan dengan atau tanpa

kita orang Jepang ini?

mulai bertanya,

teknologi, siapa

Survai pendapat dalam tahun 1970-an mengungkapkan dengan

jelas suatu pergeseran 1 masyarakat Jepang mulai memandang kepada

auatu cara hidup yang lebih tidak tergesa-gesa dan kurang sibuk.

Adalah benar bahwa tingkah laku-tingkah laku telah berubah lebih

cepat daripada perilaku : masih terdapat motivasi yang tinggi

untuk bekerja, dibuktikan oleh absen yang sangat rendah di 3epang

( 2,12 persen dalam poll tahun 1973 ). Sekalipun mengumpulkan

uang tidak lagi merupakan tujuan hidup, tingkat upah maaih

dianggap penting bagi para pekerja untuk semua golongan usia.

Kelompok remaja mengharapkan lebih banyak waktu luang. Kelompok

usia menengah menginginkan sebuah rumah dengan tanah sebagai

perlindungan terhadap inflasi. Para pekerja Senior lebih banyak

memperhatikan kesehatan, jaminan pensiun, dan tindakan-tindakan

kesejahteraan. Perubahan-perubahan halus semacam itu dipandang

sebagai bahan-bahan mentah dari masalah-masalah penting dalam

masyarakat pasca industri Jepang yang dihasilkan.

Ekonomi. Survai pendapat menunjukkan bahwa masyarakat Jepang

mulai menyadari masalah-masalah baru yang muncul sejalan

perkembangan dalam tahun 1960-an. Sekalipun standar hidup

dengan

telah

membaik, banyak orang Jepang merasakan bahwa

orang Jepang rata-rata tidak mengalami

tingkat kehidupan

kenaikan sam a

31

cepatnya dengan GNP. Tingkat ekonomi rangkap yang rendah diserap

dalam tingkat menengah dan atas, kurangnya tenaga kerja dan

tuntutan terhadap upah yang tinggi tidak dapat dielakkan. Di

samping itu, teknologi yang diimpor dari luar negeri bukan tidak

habis-habisnya;

bersaing dengan

sehingga

Jepang.

negara-negara maju

Kekuatan ekonomi

lainnya

yang pokok

mulai

telah

menciptakan lawan di luar negeri, dan bangsa Jepang menyadari

bahwa mereka mulai sekarang harus dapat mengendalikan diri.

Secara paradoks, daya beli yang sesungguhnya dari mata uang

Jepang nampak mulai merosot di dalam negeri, disebabkan oleh

disparitas yang luas antara yen yang kuat di luar negeri dan

lemah di dalam negeri. Sebagaimana yang terjadi di semua negara

industri maju, krisis minyak sampai akhir tahun 1973 ( dampaknya

harga minyak mentah berlipat empat ) menambah keadaan menjadi

gawat di Jepang. Dalam kwartal pertama tahun 1974, angka inflasi

tahunan melonjak mencapai 25 persen dalam harga konsumen ( 35

persen dalam harga grosir ). Sampai pertengahan tahun 1970-an

"mangendalikan harga" memperoleh prioritas tinggi daripada "peran

serta politik" yang diinginkan oleh para responden menurut

survai-survai pendapat umum.

Jepang dalam tahun 1970-an mulai menunjukkan suatu prinsip

bahwa dalam negara pasca kesejahteraan kelangkaan tidak lagi v

merupakan isu ekonomi yang panting (masalah produksi). Masih

tetap merupakan masalah sosial atau politik (masalah distribusi).

32

Para ilmuwan ekonomi mengatakan bahwa perkembangan masa depan di

Jepang akan membutuhkan kebijaksanaan publik untuk membentuk

prioritas-prioritas baru agar dapat mengarahkan ekonomi menjauhi

ketentuan-ketentuan pasar bebas dan menuju penyesuaian kebutuhan­

kebutuhan sosial. Dengan cara lain, perbedaan antara arus

barang-barang swasta dan barang-barang publik akan berlangsung

terus dan secara sungguh-sungguh membahayakan "perimbangan

sosial," menurut ilmuwan ekonomi John Kenneth Galbraith, yang

secara luas dikenal di Jepang. Cukup mengherankan bahwa peranan

pemerintah harus diperluas untuk membetulkan disparitas.

(Dikatakan mengherankan karena para pengamat di luar negeri

mempunyai pendapat yang kuat bahwa pemerintah dan perusahaan di

Jepang berhubungan sangat erat).

Bahkan pada permulaan tahun 1972, masyarakat Jepang mulai

menyadari apa yang dinamakan "bayang-bayang pertumbuhan".

Konsumsi pribadi di Jepang berdasarkan proporsi 8NP mencapai 52

persen (bandingkan dengan 60 sampai 61 persen di Amerika Serikat

dan Eropa Barat). Perbedaan dalam konsumsi publik bahkan lebih

besar : Jepang mencapai lebih dari 8 persen dari 8NP di sektor

ini (bandingkan dengan 15 persen di Eropa Barat dan 20 persen di

Amerika Serikat). Orang-orang Amerika menamakan sebagai

"tunggangan yang bebas ( 11 the free ride") dalam bidang keamanan

militer yang menyebabkan tingkat yang rendah, tetapi disparitas

ini masih mencapai $24 milyar per tahun. Lebih dari itu, Jepang

•

33

berkeinginan untuk menginvestasikan sedikit tabungannya dalam

modal tertentu dan menerima angka pertumbuhan yang lebih ·rendah

seperti angka pertumbuhan di negara maju lainnya kira-kira 5

persen, dan membelanjakan 45 milyar dollar AS per tahun. Secara

keseluruhan 70 milyar dollar AS per tahun dipergunakan untuk

membiayai program kesejahteraan dan sosial.

Rencana-rencana

memasuki kembali

yang

ekonomi

menyatakan bahwa pemerintah Jepang

untuk tujuan-tujuan redistribusi

pendapatan mungkin diartikan semacam kolektivisme sosialis. Akan

tetapi, suatu agenda dapat diangkat secara langsung dari dokumen

resmi awal yang berupa the Economic Survey of Japan, 1971-72

suatu badan setengah umum. Dewan tentang Struktur Industri,

membuat suatu rencana bahwa industri berat yang membutuhkan

banyak sumber dan menimbulkan polusi akan dialihkan kepada

proyek-proyek padat pengetahuan <knowledge-intensive proyects)

yang dapat menghemat sumber-sumber energi. Dalam tahun 1973

suatu kelompok swasta yang terdiri dari para ilmuwan ekonomi

memproyeksikan reorganisasi industri secara drastis. Kelompok

itu mengusulkan bahwa produksi baja dibatasi untuk memenuhi

permintaan dalam negeri dan bahwa pembangunan pabrik-pabrik

penyulingan minyak dan petrokimia diperlambat. Dalam tahun 1974,

Dewan tentang Struktur Industri mempersiapkan lagi rencana jangka

panjang yang menyangkut struktur industri dalam suatu rencana

pertumbuhan yang telah mengalami perubahan. Laporan mengharapkan

ekonomi tumbuh rata-rata tidak melampaui 6 persen pertahun.

34

Karena perencanaan pemerintah merupakan konsekuensi logis

dari ekonomi campuran Cpublik dan swasta), gagasan seperti itu

segera dire1leksikan dalam rencana ekonomi dan sosial Jepang yang

baru dan resmi untuk kurun waktu 1973-77. Sedikitnya, retorika

tujuan-tujuan kebijaksanaan diubah untuk menyesuaikan perubahan­

perubahan·yang nampak ~ untuk menciptakan "suatu lingkungan yang

kaya dan berimbang," untuk menjamin "kondisi-kondisi hidup yang

makmur dan stabil," untuk memantapkan harga, dan untuk memberi

sumbangan kepada keseras~an internasional. Dengan mengakui bahwa

ini merupakan konsep-konsep yang sangat subjekti1, sekalipun

demikian para perencana pemerintah mencoba memperoleh konsensus

yang mere1leksikan pergeseran dari obsesi dengan GNP untuk

..,_kankan pada apa yang dinamakan "kesejahteraan nasional

bersih" ( "!'l!lt national wel1are").

Tujuan perencanaan harus disesuaikan lagi dalam tahun 1978

karena Jepang menghadapi resesi berat yang tidak mereda.

Sebagaimana Hugh Patrick menegaskan dalam pengertian ekonomi

makro bahwa sebab utama adalah perekonomian berjalan pada tingkat

10 persen di bawah kapasitas. Ini berarti Jepang harus memikul

biaya kira-kira 50 milyar dollar Amerika per tahun dalam output

yang tidak dihasilkan <Problim yang sama terjadi pula di Eropa

Barat dan Amerika Serikat). Pada tingkat ekonomi mikro, resesi

diwujudkan dalam tingkat keuntungan perusahaan yang rendah.

Nakamura Taka1usa, kepala lembaga Penelitian Ekonomi,

35

,mengidentifikasi kelemahan lain, rasio keuntungan bersih yang

rendah yang diperoleh oleh perusahaan-parusahaan Jepang. Dangan

perkataan lain, persentase seluruh modal yang dimiliki oleh suatu

perusahaan (di luar modal sandiri dan yang dipinjam) sangat

rendah sekali di Jepang. Ketergantungan yang besar pada pinjaman

dapat dikandalikan selama pertumbuhan tinggi dan kurang cocok

dengan periode pertumbuhan yang rendah.

Sementa..-• i-tu, dua pandangan yang sangat berbeda muncul

dalam pemerintahan konservatif. Pandangan

dikemukakan oleh Kementerian Keuangan dan Bank

pertama yang

Jepang, adalah

bahwa masa pertumbuhan tinggi telah berlalu. 4 sampai 5 persen

angka pertumbuhan cukup dapat dipahami dan dapat menghadapi

ancaman inflasi. Pandangan lain, diberikan oleh para birokrat

MITI dan beberapa pemimpin perusahaan besar mendukung tetap

dilanjutkannya pertumbuhan tinggi. Pandangan ini beranggapan

bahwa pertumbuhan yang tinggi masih dapat dilakukan dan dapat

memberikan lapangan kerja yang besar dan masyarakat Jepang mau

menghadapai inflasi. Para wakil industri-industri besar, MITI

dan Keidanren gembira dengan munculnya tekanan Amerika terhadap

Jepang <menjelang Konperensi Tingkat Tinggi di Tokyo dalam tahun

1979) untuk mempertahankan angka pertumbuhan yang lebih tinggi,

yaitu 7 persen per tahun.

Para birokrat Kementerian Keuangan menentang kebijaksanaan

stimulatif semacam itu karena menurut pendapat mereka negara

36

sedang mengalami perubahan penting dalam struktur kependudukan

(Jepang yang semakin berusia lanjut). Pada akhirnya, kelompok

usia lanjut akan merupakan saluran penguras karena pembayaran

pergantian <tranfer payments) dalam bentuk keuntungan-keuntungan

jaminan sosial, dan suatu pengurangan pajak akan mempersulit

pertambahan angka pajak. Para perencana keuangan juga prihatin

terhadap kenaikan yang mantap hutang dalam negeri. Dalam tahun

1978 seluruh hutang mencapai kira-kira 20 trilyun yen atau kira­

kira 85 milyar dollar AS ( bandingkan dengan defisit f·ederal AS

mencapai kira-kira 60 milyar dollar AS dan defisit negara-negara

bagian dan kotamadya mencapai kira-kira 30 milyar dollar AS).

Kebijaksanaan-kebijaksanaan pertumbuhan diselesaikan· dalam

bidang politik. Sampai tahun 1978 gabungan kelompok oposisi

mencapai jumlah yang melebihi mayoritas LDP, yang telah

diidentifikasi dengan pertumbuhan tinggi. Dalam Komite

Anggaran. Belanja DPR, misalnya, partai-partai progresip

menghalangi semua usulan undang-undang sebelum pemerintahan LDP

menyetujui untuk memotong pajak. Beberapa komentator

mengidentifikasi kelompok miskin dalam LDP dan Perdana Menteri

Ohira dalam pemilihan majelis rendah tahun 1978 dengan dukungan

Ohira untuk menaikkan pajak nasional. Perdana Menter!

Ohira kemudian menarik ·kembali usul kenaikan pajak dalam tahun

1979 nampak bahwa Jepang mempunyai kesulitan dalam mempertahankan

angka pertumbuhan 7 persen.

37

Politik. Tahap pasca industri juga diwarnai oleh perubahan-

perubahan yang sangat penting dalam sifat, karakter dan proses 1'9

politik. Barangkali ciri yang paling bermakna dari perubahan

politik di Jepang adalah transisi yang pasti dari periode

industri ke periode pasca industri dalam karakter dan tujuan

politik. Politik pasca industri yang muncul dapat dibatasi

sebagai a redressive politics yang berorientasi pada masalah dan

berfokus pada masyaY•k•t. Politik demikian ini berbeda dengan

politik konvensional tahap industri, yaitu a distributive

politics yang berorientasi pada pertumbuhan dan berfokus pada

kepentingan-kepentingan khusus. Pengertian a redressive politics

yang berorientasi pada masalah dan· berfokus pada masyarakat

adalah politik yang memusatkan tujuan utamanya pada kesejahteraan

rakyat sehari-hari tanpa perbedaan sektoral atau strata. Di

samping itu, politik ini bertujuan untuk mengkoreksi

penyimpangan-penyimpangan ekologi dan distributif yang

ditimbulkan atau dibiarkan tak terpecahkan oleh politik industri.

Akhirnya, a redressive politics memfokuskan tujuannya untuk

melindu~gi dan memajukan kesejahteraan warga negara secara

kolektif sekalipun akan merugikan kepentingan-kepentingan swasta

sektoral. Kepentingan-kepentingan khusus harus dipandang

sebagai penolong untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

~ distributive politics dari masyarakat industri yang

berorientasi pada pertumbuhan dan kepentingan-kepentingan khusus

mengutamakan alokasi sumber-sumber (benefits 21 industrialism)

38

atas dasar differential potencies Q1 inputs oleh kepentingan­

kepentingan swasta yang bersangkutan. Politik ini memandang

bahwa kepentingan-kepentingan swasta berfungsi untuk

kesejahteraan kolektivitas karena dalam perspektifnya

kesejahteraan kepentingan-kepentingan swasta dapat menghasilkan

trickle-down-effects 21 benefita kepada masyarakat secara luas.

Kesejahteraan kepentingan swasta semacam itu bertumpu pada

pertumbuhan ekonomi yang konstan dan kesejahteraan masyarakat

secara luas terletak pada penerimaan bagian-bagian dari net

growth yang dinikmati oleh kepentingan swasta. Secara singkat,

apa yang baik bagi kepentingan-kepentingan swasta dipandang baik

pula bagi masyarakat secara luas. Dalam bidang politik dan

pembuatan kebijaksanaan karakteristik kepentingan-kepentingan

khusus adalah lebih tinggi dari kolektivitas karena mereka

memonopoli partisipasi subtantif dalam pembuatan

sementara kolektivitas, yaitu rakyat secara luas

bidang partisipasi formal. Sebaliknya, dalam

kebijaksanaan

dibatasi pada

politics pasca industri, peningkatan partisipasi massa

redressive

subtantif

dalam pembuatan kebijaksanaan apakah secara langsung melalui

gerakan rakyat pada tingkat daerah atau melalui pertumbuhan

pengaruh partai-partai dan pemerintah daerah yang merefleksikan

gejala ini pada tingkat nasional apakah dalam legislative

politics

kepentingan

atau pressure·

khusus pada

pglitics,

kolektivitas

39

membawahkan kepentingan-

dan memberikan mereka

tingkat dan kualitas positive net contribution yang dapat mereka

lakukan terhadap kesejahteraan bersama.

Perbedaan yang krusial antara pembuatan keputusan politik

industri dan pasca industri harus dikaitkan dengan persepsi­

persepsi hubungan yang berbeda antara kepentingan-kepentingan

khusus dan kolektivitas maupun berhubungan dengan tingkat

intensitas dengan mana dua bidang yang berbeda ini dibahas.

Persepsi industri terhadap hubungan antara kepentingan swasta dan

kepentingan kolektivitas membawahkan yang belakangan pada yang

terdahulu, sementara persepsi pasca industri membalikkan hubungan

antara dua kelompok kepentingan itu. Persepsi pasca industri

ini memandang apa yang baik bagi kepentingan-kepentingan khusus

tidak dapat hanya baik bagi kolektivitas dan apa yang baik bagi

kolektivitas adalah pula baik bagi kepentingan-kepentingan khusus

dan bila tidak maka jelas terdapat sesuatu yang salah terhadap

kepentingan-kepentingan khusus.

Dimensi lain dari perbedaan ini dalam

antara politik industrL dan politik pasca

dengan peranan politik dalam bidang

karakter dan tujuan

industri berhubungan

preskripsi dan

responsiveness. Persoalan tentang siapa yang memperoleh apa

dalam politik industri ditentukan oleh sejauh mana kelompo·k­

kelompok yang saling bersaing kekuasaan dan pengaruh dalam bidang

politik itu dapat mempengaruhi para pembuat kebijaksanaan dan

seluruh proses pembuatan keputusan. Semua kelompok dan

40

kepentingan yang berpartisipasi dalam bidang yang relevan dan

efektif diperlakukan secar• i-'rinsik sama dalam nilai dan

legitimasi dan apakah satu kelompok memperoleh lebih banyak

daripada kelompok lain atau tidak tergantung pada sejauh mana

kelompok itu memenangkan kelompok lain dalam mempengaruhi gglicy

making ~ pglic~ makers. Pemerintah dalam politik industri

sangat responsif terhadap kelompok yang kuat dan berpengaruh.

Dalam politik pasca industri, pemerintah akan memperkuat

kemampuan preskriptifnya untuk dapat mengatasi secara efektif

tantangan dari periods sejarah baru. Preskripsi perlu berarti

tindakan kemauan, suatu kemampuan proyektif dan pembaharuan. Di

samping itu, preskripsi ini menentang hambatan-hambatan

konvensional dan konvensi, mencela vested interest dan perlu

memusatkan pada kesejahteraan kolektivitas. Responnya tidak

ditujukan terhadap kelompok yang kuat dan mempunyai hak-hak

istimewa tetapi ditujukan terhadap kebutuhan-kebutuhan rakyat dan

kepentingan-kepentingan bersama. Inilah yang merupakan tantangan

yang dihadapi oleh partai-partai politik dan pemerintah di Jepang

sekarang ini.

Kondisi yang berbeda di Jepang sekarang ini adalah sangat

ambivalen dalam bidang ini. Persepsi yang timbul mengatakan

bahwa politik konvensional pasca indust-ri tidak lagi memadai,

sehingga diperlukan suatu pengarahan yang sama sekali baru bagi

pemerintah dan arah pembaharuan yang radikal bagi pembuatan

41

kebijaksanaan. Persepsi ini meluas diantara para warganegara di

tingkat daerah dimana ekologi politik merupakan masalah yang

lebih bersifat pasca industri dan secara luas mendapat perhatian

dari kelompok-kelompok politisi dan pemimpin politik yang

jumlahnya semakin meningkat. Akan tetapi pada tingkat nasional,

dimana dimensi-dimensi ekologi politik tertentu menghambat

kecepatan transisi dari industrialisasi ke pasca industrialisme,

perse,psj yang sama belum cukup diterjemahkan dalam manifestasi

perilaku dan pemilihan. Kekuatan dan perlawanan dari politik

industri konvensional masih besar, terutama pada tingkat nasional

dimana bidang partisipasi subtantif secara luas dimonopoli oleh

kepentingan-kepentingan khusus. Konflik nilai-nilai yang

fundamental dan kebutuhan-kebutuhan antara industrialisme dan

pasca industrialisme terjadi dalam individu maupun dalam

masyarakat secara luas. Inilah ambivalen. Sekalipun demikian

kenyataan menunjukkan bahwa konflik seperti itu yang sedang

terjadi memberikan petunjuk bahwa politik pasca industrialisme

telah timbul untuk menentang politik konvensional masyarakat

industri.

Ciri kedua yang penting dari perubahan politik di Jepang

mengenai partisipasi politik massa. Dalam hal ini ciri ini tidak

hanya dikaitkan dengan pola partisipasi, tetapi juga dengan

kualitas partisipasi. Dalam politik industri di Jepang, tingkat

partisipasi pemilih adalah tinggi, tetapi hal ini tidak berarti

adanya kompetensi warganegara yang tinggi atau menyangkut

42

kesejahteraan bersama. Pada p~koknya, ciri partisipasi massa

dari periode

retualistik.

industri secara luas bersifat formal atau

Tipe semacam ini merupakan partisipasi simbolik

tanpa kekuatan. Hal ini bukan untuk mengatakan bahwa partisipasi

seperti itu tidak mempunyai makna karena partisipasi itu

menunjang tujuan memelihara pengaturan politik secara umum dan

statys gyQ yang menyangkut komitmen nasional terhadap pertumbuhan

dan kemakmuran, yang secara luas mendapat dukungan dari

masyarakat. Partisipasi simbolik mempunyai makna hanya selama

status ~ masyarakat secara umum, termasuk yang dikejar oleh

masyarakat, dapat diterima oleh rakyat. Apabila ~tatus ~ itu

tidak dapat diterima lagi maka partisipasi simbolik itu tidak

mempunyai makna politik yang positif. Nampaknya di Jepang

sekarang ini partisipasi politik rakyat yang simbolik tidak lagi

sangat bermanfaat.

baru

Dalam menanggapi masalah-masalah dan

yang timbul dalam pasca industri maka

persoalan-persoalan

muncul pula suatu

kecenderungan yang semakin meningkat menjauhi dari partisipasi

simbolik dan menuju apa yang dinamakan partisipasi subtantif,

terutama di tingkat daerah dimana ekologi politik lebih bersifat

pasca industri. Selama periode industri, pa~tisipasi subtantif

secara lu.s terbatas pada kepentingan-kepentingan khusus dan

bukan warganegara biasa yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan

input yang efektif. Masyarakat secara luas puas dengan kegiatan

43

input simbolik yang berupa pemberian kartu suara. Akan tetapi

dewasa ini semakin meningkat warganegara biasa yang menyadari

bahwa pola partisipasi pemilih yang konvensional yang dianggap

sebagai kegiatan input rakyat yang demokratik sebenarnya bukan

merupakan c·ara yang efektif untuk menyatakan kedaulatan rakyat

a tau metoda yang berarti dalam mempengaruhi pembuatan

kebijaksanaan. Sejala umum yang timbul akibat adanya kesadaran

ini adalah semakin banyaknya jumlah pemilih yang tidak mendukung

partai dan timbulnya gerakan-gerakan yang menamakan dirinya 20

sebagai "citizens and residents movement." Hal ini menunjukkan

bahwa identifikasi partai mengalami kemerosotan. Para pemilih

semakin kehilangan kepercayaan mereka terhadap partai politik.

Pola partisipasi rakyat yang baru ini berorientasi pada tindakan,

memusatkan pad a isu-isu dan masalah-masalah yang tidak

membutuhkan artikulasi yang direncanakan dan berusaha memobilisir

kekuatan masyarakat di luar partai-partai, organisasi dan

kelompok yang diakui secara resmi oleh pemerintah.

Dalam electoral politics, cara partisipasi rakyat yang

baru telah memperlihatkan kekuatannya di tingkat subnasional.

Kepala-kepala eksekutif seperti gubernur dan walikota dipilih

oleh rakyat sccara langsung. Di tingkat nasional, perubahan-

perubahan dalam dimensi-dimensi ekologi politik menghalangi

penetrasi langsung dari cara partisipasi yang baru ini, sehingga

electoral politics pada tingkat ini masih dimonopoli oleh partai-

partai yang menolak perubahan sekalipun beberapa partai, seperti

44

Partai Komunis Jepang (JCP) dan Partai Pemerintah Rersih <C8P)

menunjukkan peningkatan kekuatan pemilihnya dengan

menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah.

berusaha

Dampak yang paling penting dari cara partisipasi politik

rakyat y_,..,Mrtt sebagaimana yang'ditunjukkan oleh gerakan rakyat

dapat dilihat dalam bidang partisipasi. subtantif di tingkat

daerah dan pengaruhnya pada tingkah laku pemerintah daerah.

Lembaga-lembaga pemerintah daerah telah lama bergantung pada

pemerintah dan birokrasi nasional dalam masalah keuangan dan

politik. Keadaan demikian ini menjadikan lembaga-lembaga itu

tidak sensitif·_ dan responsif terhadap masalah-masalah warganegara

biasa. Dengan timbulnya gerakan-geraka·n rakyat sebagai bentuk

partisipasi politik baru menyebabkan lembaga-lembaga daerah

mengalami transisi dari industrialism& ke pasca industrialisme.

Kantor-kantor dan biro-biro baru dibentuk untuk menangani secara

eklusif persoalan dan masalah rakyat biasa. Para pejabat

memberikan responnya yang lebih besar terhadap tuntutan dan

keluhan warganegara. Mereka kadang-kadang dihadapkan konflik

yang meningkat dengan pemerintah, preferensi dan orientasi

pemerintah dan birokrasi nasional.

Dampak partisipasi rakyat subtantif di tingkat nasional

adalah kecil dan tidak langsung, yaitu dengan melalui pemerintah

daerah. Berakan-gerakan rakyat yang memperoleh kesuksesan

memaksa pemerintah daerah untuk melakukan tekanan-tekanan politik

45

terhadap pemerintah dan birokrasi nasional dan menentang dominasi

kepentingan-kepentingan khusus dalam bidang partisipasi subtantif

di tingkat nasional. Dalam hal ini pola partisipasi rakyat

subtantif akan mempunyai pengaruh yang sangat penting sekalipun

tidak langsung pada karakter dan orientasi politik di tingkat

nasional.

Ciri perubahan lain dalam politik Jepang adalah munculnya

tipe-tipe para aktivis, pemimpin dan kandidat politik yang baru.

Para aktivis yang muncul dari pola partisipasi rakyat yang baru

secara relatif adalah para profesional yang berpendidikan baik,

berusia muda dan para pendatang baru. Hereka ini mempunyai

tingkah laku dan nilai generasi setelah perang dan kurang

menghargai kekuasaan konvensional, lebih berorientasi pada

masalah, lebih kompeten, terbuka dan egalitarian.

Sifat

kemunduran

perubahan

dikotomi

politik

politik

selanjutnya berhu_bungan

perkotaan dan pedesaan

dengan

secara

konvensional. Industrialisme yang maju mempercepat proses

mengurangi perbedaan-perbedaan dalam sejumlah dimensi yang secara

politik relevan, misalnya gaya hidup, pola konsumsi, penetrasi

media komunikasi massa, tingkatan pendidikan yang baik, nilai­

nilai antar generasi dan perubahan-perubahan tingkah laku,

"urbanisasi" pekerjAan desa yang sesungguhnya sebagaimana

dimanifestasikan dalam kemerosotan pendapat•n pertani•n yang

cepat sebagai bAgi•n dari pendapatan pedesaan secara

menyeluruh. Kemunduran dikotomi politik perkotaan dan pedesaan

46

secara konvensional secara gradual dinyatakan dalam kemerosotan

dukungan pemilih bagi Partai Demokrasi Liberal (LOP).

Kemunduran dalam dikotomi politik perkotaan dan pedesaan

yang disebabkan oleh transisi secara perlahan menuju masyarakat

pasca industri disertai oleh peningkatan dikotomi politik

nasional dan daerah. Dikotomi baru ini merupakan konsekuensi

dinamika pasca industrialisme dan hal ini dapat dijelaskan oleh

perbedaan-perbedaan tertentu dalam sifat ekologi politik antara

dua tingkat a nasional dan daerah, yang semakin menonjol dengan

timbulnya industrialisme. Perilaku politik di tingkat daerah

lebih bersifat pasca industri dalam berbagai dimensi, misalnya

politik pemilih, partisipasi warganegara yang subtantif, sifat

persoalan dan masalah dan tanggapan partai dan pemerintah. Di

tingkat nasional perilaku politik ketinggalan dalam tingkat dan

sifat perubahan.

Dengan adanya sifat-sifat perubahan politik seperti yang

diuraikan sebelumnya, maka kebudayaan politik <political

culture) Jepang juga mengalami tranformasi yang penting.

Kompetensi subjek yang memberikan ciri.kebudayaan Jepang pada

masa lampau secara perlahan diganti oleh kompetensi warganegara.

Kebudayaan politik tradisional Jepang adalah secara segmental

eklusif, otoriter, kompetensi subjek, berorientasi pada materi,

dan ideologicallY bifurcated. Kebudayaan politik yang timbul

dewasa ~A~ adalah cross-stratally open, egalitarian, kompetensi

47

warganeegara,

ideologis.

4. Ke•i•pulan

kurang berorientasi pada mate~ dan supra

Arti penting dari teori-teori tentang masyarakat pasca

industri terletak pada usahanya untuk mencoba menunjukkan

bagaimana pola-pola sosial lama yang berkaitan dengan masyarakat­

masyarakat industri sedang mengalami perubahan-perubahan untuk

menuju kepada pola masyarakat pasca modern. Timbulnya kondisi­

kondisi baru dan unik dari masyarakat-masyarakat modern yang

bersifat kontemporer, merupakan penyebab perubahan-perubahan itu.

Analisa tentang pengalaman Jepang menunjukkan bahwa Jepang

sedang mengalami masa transisi dari tahap masyarakat industri ke

masyarakat pasca industri. Perubahan-perubahan dalam sosial

ekonomi, budaya, dan politik membuktikan kecenderungan ini. Namun

demikian dorongan Jepang ·menuju masyarakat pasca industri secara

sungguh-sungguh dapat mengalami hambatan-hambatan yang disebabkan

oleh pengaruh-pengaruh yang dapat meendestabilisasikan, misalnya

resesi ekonomi dunia, atau kelangkaan sumber-sumber.

48

Catatan kaki :

1. Gabriel A. Almond and Sidney Political Attitudes ~ Democrac~ Little, Brown Inc., 1965.

Verba, The Civic in ~ Nations,

Culture; Boston:

2. Samuel P. Huntington, "Political Development and Political Decay" World Politics, 17 (April 1965).

3. Lucian W. Pye, Aspects 21 Political Development, Little, Brown and Company Inc., 1966.

Boston:

4. Taketsugu Tsurutani, Political Change in Jepang: Response 12 Postindustrial Challenge, New Yorka David Mackay Company, Inc.,1977.

5. Ardath W. Burks,· J'apan : Profile 2.1 ~ Postidustr ial Power, Boulder : Westview Pr~ss, Inc., 1981, p. 169.

6. Ralf Dahrendord, Class !UlS! Class Conflict in an Industrial Society Standord : Stanford University Press 1959.

7. Amitai Etzioni, !h2 Active Societ~ (New York: Free Press, 1968.

8. Daniel Bell, The Coming 21 the Post-Industrial Societ~, New York : Basic Books, 1973, pp. 50-55.

9. Willis Harman, &a Incomplete Guide to ~ Future, San Francisco 1 San Francisco Book Co, 1976.

10. Alvin Toffler, Future Schock, New York: Random House, 1970.

11 • Be 1 1 , op, cit • , p. 487.

12. Lihat James Burnham, The Managerial Revolution New York, Putnam, 1942 dan John ~enneth Galbraith, The New Industrial State Boston : Houghton Mifflin, 1967.

13. Daniel Bell, "The End of Ideology in i;he West" dalam G •• Waxman <ed.), The &.o!t 21 ldeolog~ Debate, New York, Simon and Schuster,, 1968, pp. 87-105.

14. __________ , The Cultural Contradictions 21 Capitalism, New York : Basic Book, p. XI.

15. ~ogerBenyamin, The Limits· of Politics : Collective Goods and Political Chanae in Postindustrial Socieeties, Chicago: The University of Chicago Press, 1980,p.5.

49

16.Chie Nakane, Japanese California Press, 1970, p.

... ...... Society,

14,8.

17. Tsurutani, op.cit., pp. 12-13.

.... Berkeley: University

I

of

18. "Japan's Changing Outlook" <Interview with Oh~ra Masayoshi Prime Minister of Japan) PH P 10, no. 7 <July 1979): 'r •..

19. Tsurutani, op,cit., pp. 244-258.

20. Nobutaka Ike, ~ Theory 21 Japanesg Democracy, Boulder: Westview Press, Inc •• , 1980, p. 153.

50

; •;