Sop Jemaah Haji

PUSKESMAS AIK DAREK PEMERIKSAAN CALON JEMAAH HAJI SOP No. Dokumen : Ditetapkan Oleh : Kepala Puskesmas Nuridan , S . Kep NIP. 19671231 199001 1 016 198703 1 015 NIP. 19650307 198703 1 015 No. Revisi : Tgl. Terbit : Halaman : 1.Pengertian Prosedur ini berisi tahap-tahap pemeriksaan calon jemaah haji. 2.Tujuan Pemeriksaan kondisi jemaah haji sebelum berangkat dan sebagai syarat untuk menunaikan haji 3.Kebijakan Kebijakan Kepala Puskesmas Mataram nomor .....tanggal ............... 4.Referensi Pedoman teknis pemeriksaan jemaah haji, depkes 2011 5.Prosedur Prosedur pemeriksaan adalah tata cara pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi jemaah haji. 1. Jemaah haji mengajukan permintaan Pemeriksaan Kesehatan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan bagi kelengkapan pendaftaran haji. 2. Pemeriksaan kesehatan jemaah haji di Puskesmas sesuai tempat tinggal/domisilinya. 3. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai protokol standar profesi kedokteran meliputi pemeriksaan medis dasar sebagai berikut : Anamnesis Pemeriksaan fisik Pemeriksaan penunjang Penilaian kemandirian Tes kebugaran 4. Hasil pemeriksaan dan kesimpulannya dicatat dalam Catatan Medik dan disimpan di sarana pemeriksaan. 5. Catatan Medik merupakan sumber data dan dasar pengisian Buku Kesehatan Jemaah Haji (BKJH) setelah buku tersebut tersedia. 6. Hasil pemeriksaan kesehatan menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan oleh dokter pemeriksa. 7. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan diserahkan oleh Jemaah sebagai kelengkapan dokumen perjalanan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama. 8. Jemaah haji yang memenuhi syarat dapat segera diberikan imunisasi Meningitis meningokokus (MM). 9. Dokter mengeluarkan Surat Keterangan Vaksinasi atau Profilaksis sebagai dasar penerbitan International Certificates of Vaccination(ICV)

Upload
sasmitha-lestary
Category

Documents
view
458
download
31

Embed Size (px):

description

haji

Transcript of Sop Jemaah Haji

PUSKESMASAIK DAREK

PEMERIKSAAN CALON JEMAAH HAJI

SOP

No. Dokumen : Ditetapkan Oleh : Kepala Puskesmas

Nuridan , S . Kep NIP. 19671231 199001 1 016

NIP. 19650307 198703 1 015

No. Revisi :Tgl. Terbit : Halaman :

1.Pengertian Prosedur ini berisi tahap-tahap pemeriksaan calon jemaah haji.2.Tujuan Pemeriksaan kondisi jemaah haji sebelum berangkat dan sebagai syarat untuk

menunaikan haji3.Kebijakan Kebijakan Kepala Puskesmas Mataram nomor .....tanggal ...............4.Referensi Pedoman teknis pemeriksaan jemaah haji, depkes 20115.Prosedur Prosedur pemeriksaan adalah tata cara pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi

jemaah haji. 1. Jemaah haji mengajukan permintaan Pemeriksaan Kesehatan untuk

mendapatkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan bagi kelengkapan pendaftaran haji.

2. Pemeriksaan kesehatan jemaah haji di Puskesmas sesuai tempat tinggal/domisilinya.

3. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai protokol standar profesi kedokteran meliputi pemeriksaan medis dasar sebagai berikut : Anamnesis Pemeriksaan fisik Pemeriksaan penunjang Penilaian kemandirian Tes kebugaran

4. Hasil pemeriksaan dan kesimpulannya dicatat dalam Catatan Medik dan disimpan di sarana pemeriksaan.

5. Catatan Medik merupakan sumber data dan dasar pengisian Buku Kesehatan Jemaah Haji (BKJH) setelah buku tersebut tersedia.

6. Hasil pemeriksaan kesehatan menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan oleh dokter pemeriksa.

7. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan diserahkan oleh Jemaah sebagai kelengkapan dokumen perjalanan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama.

8. Jemaah haji yang memenuhi syarat dapat segera diberikan imunisasi Meningitis meningokokus (MM).

9. Dokter mengeluarkan Surat Keterangan Vaksinasi atau Profilaksis sebagai dasar penerbitan International Certificates of Vaccination(ICV) oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Profilaksis terlampir.

10. Kepala Puskesmas bertanggungjawab atas pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota selanjutnya melaporkan rekapitulasi hasil Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama kepada Kepala Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

12. Pembiayaan Pemeriksaan Kesehatan diatur menurut kebijakan daerah setempat.

6.Unit Terkait

7.Dokumen Terkait