Sosialisasi spip di kemenag
-
Upload
informasi-dan-humas-kemenag-prov-jabar-nadzier-wiriadinata -
Category
Documents
-
view
1.252 -
download
70
Transcript of Sosialisasi spip di kemenag
Disampaikan olehDisampaikan olehKUSOY (Auditor Madya pada Itjen)KUSOY (Auditor Madya pada Itjen)
Pada Orientasi SPIP DITJEN Pada Orientasi SPIP DITJEN PENDISPENDIS
11 Oktober 2013 di Hotel Grand 11 Oktober 2013 di Hotel Grand Inna Bali Beach SanurInna Bali Beach Sanur
2
1. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan
2. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat,
3. Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004:
Unsur-unsur Waskat adalah :
4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Apa sebenarnya SPI dan SPIP?
SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)
SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)
4
Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
5
NO URAIAN WASKAT SPIP
1 Definisi Alat Proses
2 Sifat Statis Dinamis
3 Framework 8 Unsur Sisdalmen 5 Unsur
4 Tanggungjawab Pelaksanaan
Atasan Langsung Seluruh pegawai dalam organisasi
5 Keberadaan Berdiri Sendiri Terintegrasi
6 Penekanan Pengawasan Atasan Langsung
Pengawasan Fungsional
• Lingkungan Pengendalian
• Penilaian Risiko
PERATURAN MENTERI AGAMA 24 TAHUN 2011 TENTANG: PENYELENGGARAAN SPIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
1. MENGENDALIKAN2. MENDORONGKEPADA:1. PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI2. UNIT PELKASANA TEKNISDALAM MELAKSANAKAN 1. TUGAS DAN FUNGSI2. KEWENANGANAGAR EFEKTIF DAN EFISIEN MENCAPAI TUJ
ORGANISASI
MENTERI BERWENANG :MELAKUKAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PROGRAM: TERHADAP:PEMBANGUNAN AGAMA UNTUK MENCAPAI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL MELALUI SPIP
UNIT KERJA MANDIRI (UNIT ESS I:BERTANGGUNGJAWAB:MENYELENGGARAKAN SPIPSESUAI:RUANG LINGKUP TUGAS DAN FUNGSINYAKOORDIATOR:SEKRETARIAT JENDERAL
UNSUR SPIP
PemantauanPengendalian
Intern
Informasi & Komunikasi
Kegiatan Pengendalian
Penilaian Risiko
Lingkungan Pengendalian
Identifikasi Risiko
Sarana Komunikasi
Manajemen Sistem Informasi
Pemantauan BerkelanjutanEvaluasi Terpisah
Tindak Lanjut
Pembinaan Sumber Daya ManusiaPengendalian Pengelolaan Sistem Informasi
Pengendalian Fisik atas AsetPenetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja
Pemisahan FungsiOtorisasi Transaksi dan Kejadian PentingPencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
Pembatasan Akses atas Sumber DayaAkuntabilitas terhadap Sumber Daya
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern
Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan
Kepemimpinan yang Kondusif
Komitmen terhadap Kompetensi
Penegakan Integritas dan Etika
Peran APIP yang Efektif
Hubungan Kerja yang Baik
Analisis Risiko
UNSUR SPIPLingkungan
Pengendalian
Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat
Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan
Kepemimpinan yang Kondusif
Komitmen terhadap Kompetensi
Penegakan Integritas dan Etika
Peran APIP yang Efektif
Hubungan Kerja yang Baik
SPIP Penilaian RisikoIdentifikasi Risiko
Analisis Risiko
SPIPKegiatan
Pengendalian
Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi
Pengendalian Fisik atas Aset
Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja
Pemisahan Fungsi
Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
Pembatasan Akses atas Sumber Daya
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern
SPIP Informasi & Komunikasi
Sarana Komunikasi
Manajemen Sistem Informasi
SPIP PemantauanPengendalian Intern
Pemantauan Berkelanjutan
Evaluasi Terpisah
Tindak Lanjut
PENERAPAN UNSUR SPIPPENERAPAN UNSUR SPIP PENETAPAN PENYELENGGARAAN
PENETAPAN PENYELENGGARAAN
MENYATUMENYATUBAGIAN
INTEGRALBAGIAN
INTEGRAL PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI
PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI
SATUAN KE BAWAHNYA
SATUAN KE BAWAHNYA
PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA
Evaluasi sekurang-kurangnya satu (satu) kali setahun
Pimpinan Unit Kerja Mandiri wajib melaporkan penyelenggaraan spip kepada menteri melalui Sekjen pada setiap awal Bulan Desember
PENGAWASANUNIT KERJA
MANDIRI
KEGIATAN WAS LAINNYA
PEMANTAUAN
EVALUASI
REVIEW
AUDIT