STANDARD OPERATTING PROCEDURE PENYUSUNAN DAN PELAPORAN LAPTAH BIRO PERLENGKAPAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERLENGKAPAN

NOMOR SOP :

TGL. PEMBUATAN : 22 Nopember 2011

TGL. REVISI : 24 Nopember 2011

TGL. EFEKTIF : 01 Desember 2011

DISAHKAN OLEH

: Sekretaris Jenderal,

Dr. Bambang Rantam Sariwanto NIP 19601215 198802 1 001

NAMA SOP : Penyusunan dan Pelaporan Laporan Tahunan (LAPTAH) Biro Perlengkapan

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : MHH.05.OT.01.01 Tahun

2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI.

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. MHH.05-PL.04.10 tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

1. Memiliki kemampuan menyusun laporan 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Pelaporan BMN 2. SOP Penatausahaan BMN tingkat Pusat 3. SOP Penyusunan RKA-K/L 4. SOP Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN

1. Dokumen perolehan BMN 2. Komputer/Printer/Scanner 3. Jaringan internet 4. Dokumen laporan kegiatan masing-masing bagian di Biro Perlengkapan

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Agar selalu meng Up-Date data Laporan pelaksanaan kegiatan Biro Perlengkapan

- Di simpan sebagai data elektronik dan manual

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN / AKTIVITAS BIRO PERLENGKAPAN

A. DATA KEGIATAN

1. Judul SOP : Penyusunan dan Pelaporan Laporan Tahunan (LAPTAH) Biro Perlengkapan

2. Jenis Kegiatan : Rutin

3. Penanggung Jawab :

a. Produk : Kepala Biro Perlengkapan

b. Kegiatan : Kepala Bagian Analisa Kebutuhan

Scope/ruang lingkup : Kementerian Hukum dan HAM

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan : Penyusunan dan Pelaporan Laporan Tahunan (LAPTAH) Biro Perlengkapan

Langkah Awal : Kepala Biro Perlengkapan memerintahkan Kepala Bagian Analisa Kebutuhan untuk menyusun Laporan Tahunan (LAPTAH) Biro Perlengkapan

Langkah Utama : Kepala Bagian Analisa Kebutuhan memerintahkan Kasubbag. Tata Usaha Biro Perlengkapan untuk mempersiapkan data pendukung penyusunan laporan tahunan (LAPTAH) Biro Perlengkapan

Langkah Akhir : Kepala Biro Perlengkapan menyetujui/menandatangani laporan tahunan (LAPTAH) Biro Perlengkapan

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal : 1. Kepala Biro Perlengkapan memerintahkan Kepala Bagian Analisa Kebutuhan untuk menyusun Laporan Tahunan (LAPTAH) Biro Perlengkapan

Langkah Utama : 2. Kepala Bagian Analisa Kebutuhan memerintahkan Kasubbag. Tata Usaha Biro Perlengkapan untuk mempersiapkan data pendukung menyusun laporan tahunan (LAPTAH) Biro

Perlengkapan

3. Kasubbag. Tata Usaha Biro Perlengkapan memerintahkan pejabat fungsional umum mempersiapkan data pendukung untuk penyusunan laporan tahunan (LAPTAH) Biro Perlengkapan

4. Pejabat fungsional umum mengetik draft laporan tahunan (LAPTAH) Biro Perlengkapan dan menyampaikan hasilnya kepada Kasubbag. Tata Usaha Biro Perlengkapan

5. Kasubbag. Tata Usaha Biro Perlengkapan memeriksa dan mengoreksi draft laporan tahunan (LAPTAH) Biro Perlengkapan dan disampaikan kepada Kepada Bagian Analisa Kebutuhan

6. Kepala Bagian Analisa Kebutuhan memeriksa draft laporan tahunan (LAPTAH) Biro Perlengkapan dan disampaikan kepada Kepala Biro Perlengkapan

Langkah Akhir : 7. Kepala Biro Perlengkapan menyetujui/menandatangani laporan tahunan (LAPTAH) Biro Perlengkapan

SOP Penyusunan dan Pelaporan Laporan Tahunan (LAPTAH) Biro Perlengkapan

No. Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan Karokap

Kabag Analisa

Kebutuhan Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output

1

Kepala Biro Perlengkapan memerintahkan Kepala Bagian Analisa Kebutuhan untuk menyusun Laporan Tahunan (LAPTAH) Biro Perlengkapan

Surat Permintaan LAPTAH

10 menit disposisi

2

Kepala Bagian Analisa Kebutuhan memerintahkan Kasubbag. Tata Usaha Biro Perlengkapan untuk mempersiapkan data pendukung menyusun laporan tahunan (LAPTAH) Biro Perlengkapan

Disposisi dan Surat Permintaan

LAPTAH 10 menit

Disposisi dan Surat Permintaan

LAPTAH

3

Kasubbag. Tata Usaha Biro Perlengkapan memerintahkan pejabat fungsional umum mempersiapkan data pendukung untuk penyusunan laporan tahunan (LAPTAH) Biro Perlengkapan

Disposisi dan Surat Permintaan

LAPTAH 30 menit Draft LAPTAH

4

Pejabat fungsional umum mengetik draft laporan tahunan (LAPTAH) Biro Perlengkapan dan menyampaikan hasilnya kepada Kasubbag. Tata Usaha Biro Perlengkapan

Draft LAPTAH 60 menit Draft LAPTAH

5

Kasubbag. Tata Usaha Biro Perlengkapan memeriksa dan mengoreksi draft laporan tahunan (LAPTAH) Biro Perlengkapan dan disampaikan kepada Kepada Bagian Analisa Kebutuhan

Draft LAPTAH 30 menit Draft LAPTAH

6

Kepala Bagian Analisa Kebutuhan memeriksa draft laporan tahunan (LAPTAH) Biro Perlengkapan dan disampaikan kepada Kepala Biro Perlengkapan

Draft LAPTAH 20 menit Nota Dinas + Draft

LAPTAH Biro Perlengkapan

7

Kepala Biro Perlengkapan menyetujui/menandatangani laporan tahunan (LAPTAH) Biro Perlengkapan

Draft LAPTAH 10 menit LAPTAH Biro Perlengkapan

Jumlah waktu penyelesaian : 170 menit

STANDARD OPERATING PROCEDURE PENYUSUNAN DAN PELAPORAN LAKIP BIRO PERLENGKAPAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERLENGKAPAN

NOMOR SOP :

TGL. PEMBUATAN : 22 Nopember 2011

TGL. REVISI : 24 Nopember 2011

TGL. EFEKTIF : 01 Desember 2011

DISAHKAN OLEH

: Sekretaris Jenderal,

Dr. Bambang Rantam Sariwanto NIP 19601215 198802 1 001

NAMA SOP : Penyusunan dan Pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perlengkapan

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) 4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : MHH.05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30

Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI.

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi Simak BMN 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Pelaporan BMN 2. SOP Penatausahaan BMN tingkat Pusat 3. SOP Penyusunan RKA-K/L 4. SOP Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN

1. Dokumen perolehan BMN 2. Komputer/Printer/Scanner 3. Jaringan internet 4. Dokumen laporan kegiatan masing-masing bagian di Biro Perlengkapan

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Agar selalu meng Up-Date data Laporan pelaksanaan kegiatan Biro Perlengkapan - Di simpan sebagai data elektronik dan manual

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN / AKTIVITAS BIRO PERLENGKAPAN

A. DATA KEGIATAN

1. Judul SOP : Penyusunan dan Pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perlengkapan

2. Jenis Kegiatan : Rutin

3. Penanggung Jawab :

c. Produk : Kepala Biro Perlengkapan

d. Kegiatan : Kepala Bagian Analisa Kebutuhan

Scope/ruang lingkup : Kementerian Hukum dan HAM

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan : Penyusunan dan Pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perlengkapan

Langkah Awal : Kepala Biro Perlengkapan memerintahkan Kepala Bagian Analisa Kebutuhan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perlengkapan

Langkah Utama : Kepala Bagian Analisa Kebutuhan memerintahkan Kasubbag. Tata Usaha Biro Perlengkapan untuk mempersiapkan data pendukung penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perlengkapan

Langkah Akhir : Kepala Biro Perlengkapan menyetujui/menandatangani Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perlengkapan

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal : 1. Kepala Biro Perlengkapan memerintahkan Kepala Bagian Analisa Kebutuhan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perlengkapan

Langkah Utama : 2. Kepala Bagian Analisa Kebutuhan memerintahkan Kasubbag. Tata Usaha Biro Perlengkapan untuk mempersiapkan data pendukung menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perlengkapan

3. Kasubbag. Tata Usaha Biro Perlengkapan memerintahkan pejabat fungsional umum mempersiapkan data pendukung untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perlengkapan

4. Pejabat fungsional umum mengetik draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perlengkapan dan menyampaikan hasilnya kepada Kasubbag. Tata Usaha Biro Perlengkapan

5. Kasubbag. Tata Usaha Biro Perlengkapan memeriksa dan mengoreksi draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perlengkapan dan disampaikan kepada Kepada Bagian Analisa Kebutuhan

6. Kepala Bagian Analisa Kebutuhan memeriksa draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perlengkapan dan disampaikan kepada Kepala Biro Perlengkapan

Langkah Akhir : 7. Kepala Biro Perlengkapan menyetujui/menandatangani Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perlengkapan

SOP Penyusunan dan Pelaporan LAKIP Biro Perlengkapan

No. Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan Karokap

Kabag Analisa

Kebutuhan Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output

1

Kepala Biro Perlengkapan memerintahkan Kepala Bagian Analisa Kebutuhan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perlengkapan

Surat Permintaan LAKIP

10 menit disposisi

2

Kepala Bagian Analisa Kebutuhan memerintahkan Kasubbag. Tata Usaha Biro Perlengkapan untuk mempersiapkan data pendukung menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perlengkapan

Disposisi dan Surat Permintaan LAKIP

10 menit Disposisi dan Surat Permintaan LAKIP

3

Kasubbag. Tata Usaha Biro Perlengkapan memerintahkan pejabat fungsional umum mempersiapkan data pendukung untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perlengkapan

Disposisi dan Surat Permintaan LAKIP

30 menit Draft LAKIP

4

Pejabat fungsional umum mengetik draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perlengkapan dan menyampaikan hasilnya kepada Kasubbag. Tata Usaha Biro Perlengkapan

Draft LAKIP 60 menit DraftLAKIP

5

Kasubbag. Tata Usaha Biro Perlengkapan memeriksa dan mengoreksi draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perlengkapan dan disampaikan kepada Kepada Bagian Analisa Kebutuhan

Draft LAKIP 30 menit Draft LAKIP

6

Kepala Bagian Analisa Kebutuhan memeriksa draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perlengkapan dan disampaikan kepada Kepala Biro Perlengkapan

Draft LAKIP 20 menit Nota Dinas + Draft

LAKIP Biro Perlengkapan

7 Kepala Biro Perlengkapan menyetujui/menandatangani Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perlengkapan

Draft LAKIP 10 menit LAKIP Biro

Perlengkapan

Jumlah waktu penyelesaian : 170 menit