Stop Sekolah Bertaraf Internasional

http://darmaningtyas.blogspot.ae/2010/07/stop-sekolah-bertaraf-internasional.html?m=1

Menurut bapak Darmaningtyas, , yang perlu dilakukan pemerintah sekarang bukan hanya mengevaluasi, tapi juga menghentikan proses menuju RSBI maupun SBI. Dalam mengevaluasi itu terkandung pengertian program ini masih dapat dilanjutkan dengan beberapa perbaikan yang selama ini menjadi kelemahannya.

Sedangkan menghentikan berarti meniadakan program tersebut sama sekali dan mengembalikannya menjadi sekolah umum yang dapat diakses oleh segenap lapisan masyarakat. Mengapa RSBI dan SBI patut dihentikan?

1. RSBI dan SBI ini telah menjadi teror di masyarakat ketika akan menyekolahkan anak-anak mereka. Masyarakat kebanyakan merasa terteror oleh biaya pendidikan di RSBI/SBI yang tidak terjangkau, padahal sekolah itu adalah sekolah negeri yang mestinya terbuka untuk umum.

2. RSBI/SBI telah menimbulkan keresahan karena biayanya amat mahal, tapi kualitasnya rendah. Selain mahal, pengelolaan keuangan di sekolah-sekolah RSBI/SBI--seperti sekolah pada umumnya--amat tertutup, tidak transparan, dan hanya diketahui oleh kepala sekolah dan kroninya. Bahkan guru pun tidak dapat mengakses anggaran belanja di sekolahnya.

3. RSBI dan SBI akan memerosotkan mutu pendidikan nasional akibat proses pembelajarannya yang salah.

4. RSBI dan SBI ini jelas-jelas melanggar konstitusi, baik yang menyangkut pasal 31 ayat (3) mengenai amanat untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional maupun pasal 32 ayat (2) yang mengamanatkan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Juga pasal 36 mengenai bahasa negara adalah bahasa Indonesia.

5. meskipun dasar penyelenggaraan RSBI dan SBI itu adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) pasal 50 ayat (3), yang menyatakan “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”, praksis RSBI dan SBI yang amat mahal dan eksklusif itu bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) UU Sisdiknas, yang menyatakan “Setiap warga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

6. konsep “bertaraf internasional” dalam RSBI/SBI itu tidak jelas. Sebab, bila acuannya pendidikan di negara-negara anggota OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), negara-negara seperti Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Australia, Jepang, Selandia Baru, dll., yang menjadi anggota OECD, memiliki sistem pendidikan yang tidak seragam; masing-masing memiliki keunggulan yang tidak bisa dibandingkan satu dengan lainnya. Lalu, “internasional” mana yang akan menjadi acuan?

7. Gugatan yang paling mendasar terhadap RSBI dan SBI ini adalah telah menutup akses masyarakat luas terhadap layanan pendidikan yang bermutu lantaran uang menjadi dasar penerimaan murid baru. Banyak calon murid yang nilainya bagus tidak berani mendaftar ke sekolah yang berlabel RSBI/SBI karena biaya sekolahnya amat tinggi, baik uang sumbangan maupun SPP per bulan.

Maksud dari penulisan pak Darmaningtyas diatas yaitu pemerintah seharusnya bukan hanya mengevaluasi saja, tapi juga harus menghentikan RSBI atau SBI. Dalam pengevaluasian ini, pemerintah juga harus memperbaiki pengertian yang masi mempunyai banyak masalah.

Sedangkan menghentikan berarti menghilangkan program RSBI ataupun SBI dan semua sekolah yang ada akan menjadi sekolah umum kembali. Kemudian mengapa RSBI/SBI patut untuk dihentikan ? karena yang, kebanyakan masyarakat tidak mampu untuk membayar uang sekolah karena biayanya yang amat mahal. Padahal sekolahnya adalah sekolah yang terbuka untuk umum.

Selain biayanya mahal, kualitasnya juga tidak sebanding dengan biaya yang telah dibayarkan. Semua anggaran yang dikeluarkanpun hanya diketahui oleh Kepala sekolah dan kroninya. Guru – guru pun tidak bisa mengetahui anggaran yang dikeluarkan. Selain itu RSBI dan SBI ini juga melanggar konstitusi. Kemudian yang paling mendasar dalam gugatan RSBI dan SBI ini adalah pihak sekolah yang menyelenggarakan RSBI dan SBI ini telah menutup akses untuk masyarakat yang tidak mampu namun berprestasi terhadap layanan pendidikan yang bermutu karena uanglah yang menjadi dasar penerimaan murid baru.

Walaupun saya sependapat dengan apa yang telah dituliskan oleh pak Darmaningtyas, tetapi ada beberapa poin juga yang saya tidak setujui, yaitu tentang menghilangkan program RSBI dan SBI. karena menurut saya RSBI dan SBI ini bisa terus dijalankan, tapi pemerintah harus selalu mengawasi seluruh kegiatan belajar dan anggaran dari sekolah yang bertaraf Internasional ( RSBI dan SBI ). Selain itu, biaya untuk masuk ke sekolah yang menjalankan program RSBI dan SBI ini sebaiknya tidak dibeda – bedakan dengan biaya sekolah pada umumnya. Dengan itu seluruh masyarakat bisa menyekolahkan anak – anak mereka ke sekolah yang bertarafkan Internasional ini agar bisa mencerdaskan anak bangsa dan akan menghasilkan anak – anak yang berprestasi dan bisa bersaing dengan sekolah – sekolahyang bertaraf Internasional yang ada di luar Negara Indonesia ini.