1

SURAT EDARAN KEPADA PEMEGANG SAHAM - SAHAM

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DIPERSIAPKAN TERKAIT DENGAN RENCANA PERUBAHAN STATUS PT DANAYASA ARTHATAMA TBK. (”PERSEROAN”) DARI PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERUSAHAAN TERTUTUP (”RENCANA GO PRIVATE”) DAN RENCANA PERSEROAN UNTUK TIDAK MENCATATKAN SAHAM-SAHAMNYA SECARA SUKARELA (VOLUNTARY) DI BURSA EFEK INDONESIA (”RENCANA DELISTING”). INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI SANGAT PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

DALAM RANGKA MELINDUNGI KEPENTINGAN PARA PEMEGANG SAHAM PUBLIK, RENCANA GO PRIVATE AKAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN SURAT OTORITAS JASA KEUANGAN NO. S-149/D.04/2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 PERIHAL RENCANA PERUBAHAN STATUS PT DANAYASA ARTHATAMA TBK. ("SURAT OJK"). RENCANA DELISTING AKAN DILAKUKAN SESUAI DENGAN PERATURAN BURSA EFEK INDONESIA NO. I-I TENTANG PENGHAPUSAN PENCATATAN (DELISTING) DAN PENCATATAN KEMBALI (RELISTING) SAHAM DI BURSA (“PERATURAN BEI NO. I-I”). JIKA RENCANA DELISTING DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN, NAMUN RENCANA GO PRIVATE TIDAK DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN ATAU PERSEROAN TIDAK DAPAT MENGADAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN UNTUK MENYETUJUI AGENDA SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA GO PRIVATE, PERSEROAN HANYA AKAN MELANJUTKAN RENCANA DELISTING, SESUAI DENGAN PERATURAN BEI NO. I-I. JIKA RENCANA GO PRIVATE TIDAK MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN, MAKA RENCANA GO PRIVATE BARU DAPAT DIAJUKAN KEMBALI 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN TERSEBUT. Jika Anda menemukan kesulitan untuk memahami Surat Edaran ini atau ragu-ragu atas tindakan-tindakan yang harus diambil, Perseroan menyarankan agar Anda dapat berkonsultasi dengan wakil perantara pedagang efek Anda, perusahaan efek Anda, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan atau penasehat profesional lainnya. Jika Anda telah menjual Saham Anda di Perseroan, sebaiknya Anda segera menyampaikan Surat Edaran ini secara langsung kepada pembeli Saham Anda atau kepada wakil perantara pedagang efek atau agen lainnya agar menyampaikan kepada pembeli yang bersangkutan.

PT DANAYASA ARTHATAMA TBK.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha: Properti dan Real Estat

Kantor

Gedung Artha Graha, Lantai 12 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53,

Jakarta 12190 Telepon: (62-21) 5152390 Fax : (62-21) 5152391

Website: www.scbd.com Email: corporate.secretary@scbd.com

2

DOKUMEN INI MERUPAKAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK: 1. MENGUBAH STATUS PERSEROAN DARI PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI

PERUSAHAAN TERTUTUP (GO PRIVATE); 2. MENGHAPUS PENCATATAN (DELISTING) SAHAM-SAHAM PERSEROAN DARI BURSA

EFEK INDONESIA; DAN 3. MENGUBAH ANGGARAN DASAR PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN

STATUS PERSEROAN MENJADI PERUSAHAAN TERTUTUP. Perseroan telah melakukan pengumuman mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya berperedaran nasional, yaitu Media Indonesia dan Neraca, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. Perseroan juga telah mengumumkan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya berperedaran nasional, yaitu Media Indonesia dan Neraca pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019. RUPSLB akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 pada pukul 09:00 WIB di Hotel Borobudur Jakarta – Ruang Majapahit, Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta 10710, Indonesia. Jika Anda tidak dapat menghadiri RUPSLB, maka Anda dianjurkan menandatangani serta mengembalikan Formulir Surat Kuasa yang terlampir pada Surat Edaran ini, dan sebagaimana diperlukan, Surat Pernyataan Tidak Ada Benturan Kepentingan sehubungan dengan Rencana Go Private yang terlampir dalam Surat Edaran ini kepada Sekretaris Perusahaan (Pesta Uli Sitanggang) di Gedung Artha Graha Lt. 12, Jl. Jend. Sudirman Kav, 52-53, Jakarta, 12190. Asli dari Surat Kuasa dan Surat Pernyataan Tidak Ada Benturan Kepentingan yang telah ditandatangani, harus sudah diterima oleh Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB, yaitu pada tanggal 25 November 2019 paling lambat pukul 16.00 WIB.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN, KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM SURAT EDARAN INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM SURAT EDARAN INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM SURAT EDARAN INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Surat Edaran ini diterbitkan di Jakarta

pada tanggal 28 Oktober 2019

3

DAFTAR ISI Definisi dan Singkatan 4

I Pendahuluan 8 A Maksud dan Tujuan Surat Edaran 8 B Deskripsi Umum Rencana Transaksi 8

II Informasi Mengenai Rencana Transaksi 10 A Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Rencana Go Private dan

Rencana Delisting 10

B Manfaat Rencana Go Private dan Rencana Delisting 10 C Pendapat Atas Hasil Penilaian dari Penilai Independen 12 D Pendapat Dari Segi Hukum 15 E Rekomendasi Direksi dan Dewan Komisaris 17

III Informasi Mengenai Perseroan 18 A Riwayat Perseroan 18 B Kegiatan Usaha Perseroan 19 C Entitas Anak Perseroan 19 D Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan 19 E Susunan Direksi dan Dewan Komisaris 20 F Ikhtisar Data Keuangan 20

IV Informasi Mengenai PT Kresna Aji Sembada 22

A Riwayat Singkat 22 B Kegiatan Usaha 22 C Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham 22 D Susunan Direksi dan Dewan Komisaris 22 E Ikhtisar Laporan Keuangan 23

V Rapat Umum Pemegang Saham

A Gambaran Secara Umum Terkait Dengan Penyelenggaraan RUPSLB 24 B Mata Acara RUPSLB 24 C Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan dalam RUPSLB

Sehubungan Dengan Rencana Go Private dan Rencana Delisting 25

VI Daftar Tanggal Penting Sehubungan dengan Rencana Transaksi 26

VII Informasi Lain 27

Lampiran I Pendapat dari Segi Hukum Lampiran II Laporan Penilai Independen Lampiran III Laporan Auditor Independen Lampiran IV Akta Perubahan Anggaran Dasar Lampiran V Surat Pernyataan Tidak Mempunyai Benturan Kepentingan Lampiran VI Surat Kuasa

4

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi : Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, status yang disebabkan karena: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan

sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

b. hubungan antara pihak terkait dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak terkait tersebut;

c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;

d. hubungan antara perusahaan dengan pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan, yang dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau

f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Anggaran Dasar : Anggaran Dasar Perseroan per tanggal Surat Edaran ini.

Bapepam dan LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010, tanggal 11 Oktober 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang dahulu dikenal sebagai Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi, tugas dan wewenangnya telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Benturan Kepentingan : Perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1).

Bursa Efek Indonesia atau BEI : PT Bursa Efek Indonesia.

Daftar Pemegang Saham : Daftar pemegang saham Perseroan yang dikelola oleh PT Sirca Datapro Perdana sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.

Dewan Komisaris : Dewan Komisaris Perseroan.

Direksi : Direksi Perseroan.

Formulir Surat Kuasa : Fomulir Surat Kuasa, sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI dari Surat Edaran ini.

5

Harga Penawaran : Rp5.565 (Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)

per saham.

Informasi Kepada Pemegang Saham

: Informasi Kepada Pemegang Saham ini ditujukan kepada Pemegang Saham Perseroan, tertanggal 28 Oktober 2019 dan perubahannya.

Kresna Aji Sembada (KAS)

: Pemegang saham Perseroan yang akan melakukan penawaran tender kepada Pemegang Saham publik.

Makes atau Konsultan Hukum : Makes & Partners Law Firm, konsultan hukum yang ditunjuk oleh Perseroan sehubungan dengan Rencana Go Private dan Rencana Delisting.

Notaris : M. Nova Faisal, S.H., M.Kn

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK

: Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Para Pemegang Saham atau Pemegang Saham

: Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Pencatatan.

Pemegang Saham Independen : Pemegang Saham yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan sehubungan dengan suatu Transaksi tertentu dan/atau bukan merupakan Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang mempunyai Benturan Kepentingan atas Transaksi tertentu (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1).

Penawaran Tender : Penawaran tanpa syarat melalui media massa untuk memperoleh efek bersifat ekuitas dengan pembelian atau penukaran dengan efek lainnya yang akan dilakukan oleh KAS. Penawaran tersebut akan dilakukan untuk membeli saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik Perseroan sesuai Surat OJK dan sesuai dengan POJK No. 54/2015 pada Harga Penawaran.

Penilai Independen : Kantor Jasa Penilai Publik Willson dan Rekan yang telah mendapat izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.09.0049 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 610/KM.1/2009, tanggal 19 Juni 2019, dan juga terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari

6

OJK No. STTD.PP-117/PM.223/2019 atas nama Mosalina Dewi, sebagai penilai independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian atas aset tetap berwujud. Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto dan Rekan, yang telah mendapat izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019, dan juga terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PM.22/2018 atas nama Willy D. Kusnanto sebagai penilai independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian 100% saham Perseroan.

Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1

: Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan BEI No. I-I : Peraturan BEI No. I-I, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-308/BEJ/07-2004, tanggal 19 Juli 2004 tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa.

Perseroan : PT Danayasa Arthatama Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Artha Graha, Lantai 12, Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190.

POJK No. 54/2015 : Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela (sebelumnya Peraturan Bapepam-LK No. IX.F.1).

Rencana Delisting : Rencana penghapusan pencatatan (delisting) Saham dari Bursa Efek Indonesia sesuai Peraturan BEI No. I-I.

Rencana Go Private : Rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup.

Rencana Transaksi : Rangkaian transaksi yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, adalah sebagai berikut: a. rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan

terbuka menjadi perusahaan tertutup. b. rencana Perseroan untuk tidak mencatatkan saham-

sahamnya secara sukarela (voluntary) di BEI. c. rencana penawaran tender kepada para pemegang

saham publik oleh PT Kresna Aji Sembada. d. rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan

sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan tertutup.

RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang

akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, dan jika diperlukan, setiap RUPSLB selanjutnya (pada

7

waktu yang akan ditentukan) sehubungan dengan Rencana Transaksi.

Saham : Saham-saham Perseroan dengan nilai nominal Rp500 (Lma Ratus Rupiah) yang telah dikeluarkan dan disetor penuh per tanggal Surat Edaran ini.

Surat Kuasa : Formulir Surat Kuasa, sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI dari Surat Edaran ini.

Surat OJK : Surat dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK No. S-149/D.04/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal Rencana Perubahan Status PT Danayasa Arthatama Tbk.

Surat Pernyataan Tidak Ada Benturan Kepentingan

: Surat pernyataan yang dibuat oleh Pemegang Saham Independen sehubungan dengan Rencana Go Private, sebagaimana terlampir dalam Lampiran V dari Surat Edaran ini.

Suspensi Perdagangan : Suspensi perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia di Pasar Negosiasi sejak tanggal 17 Juli 2019 berdasarkan Pengumuman BEI No. Peng-SPT-00008/BEI.PP2/07-2019 tertanggal 16 Juli 2019 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Danayasa Arthatama Tbk.

Tanggal Pencatatan : Tanggal yang digunakan untuk menentukan Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSLB, yaitu pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 5 November 2019, pukul 16:00 WIB.

UUPT : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

8

I. PENDAHULUAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham mengenai Rencana Go Private dan Rencana Delisting. Sehubungan dengan Rencana Go Private dan Rencana Delisting, Perseroan bermaksud untuk menginformasikan hal-hal berikut kepada Para Pemegang Saham: 1. Perseroan telah menyampaikan surat kepada BEI No. 0081/SPR/DA/VII/2019, tanggal

5 Juli 2019, perihal Tanggapan atas Reminder Potensi Penghapusan Pencatatan Efek (Delisting) PT Danayasa Arthatama Tbk. dan Pemenuhan Ketentuan V.2 Peraturan Bursa No. I-A, yang menjelaskan mengenai rencana Perseroan untuk melaksanakan Rencana Go Private dan Rencana Delisting.

2. Pada tanggal 16 Juli 2019, BEI telah mengeluarkan Pengumuman No. Peng-SPT-00008/BEI.PP2/07-2019, yang isinya sehubungan dengan Penghentian Sementara Perdagangan Saham Perseroan di Pasar Negosiasi, yang dilakukan terhitung sejak sesi pertama perdagangan efek tanggal 17 Juli 2019 hingga pengumuman lebih lanjut.

3. Perseroan telah menyampaikan surat kepada OJK No. 0373/SPR-DIR/DA/VIII/2019, tanggal

29 Agustus 2019 perihal Rencana PT Danayasa Arthatama Tbk. Untuk Menjadi Perusahaan Tertutup dan Tidak Mencatatkan Saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia Melalui Mekanisme Delisting Secara Sukarela (Voluntary Delisting).

4. Perseroan telah memperoleh surat dari OJK No. S-149/D.04/2019, tanggal 14 Oktober 2019

perihal Rencana Perubahan Status PT Danayasa Arthatama Tbk, yang isinya menjelaskan ketentuan-ketentuan tertentu yang wajib dipenuhi oleh Perseroan dalam rangka rencana perubahan status Perseroan menjadi perusahaan tertutup.

Berdasarkan Peraturan BEI No. I-I, Rencana Delisting hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Para Pemegang Saham dalam RUPSLB. Dalam rangka melindungi kepentingan pemegang saham publik, berdasarkan Surat OJK, pelaksanaan Rencana Go Private harus mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPSLB. Apabila Rencana Go Private disetujui oleh Pemegang Saham Independen dalam RUPSLB, maka pemegang saham publik yang tidak bersedia menjual saham mereka dalam Penawaran Tender akan tetap menjadi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak tercatat lagi di BEI. Dengan demikian, pemegang saham publik tersebut tidak lagi dapat menjual saham mereka melalui BEI. Sesuai ketentuan Pasal 62 ayat 1 UUPT, pemegang saham publik yang tidak menyetujui Rencana Go Private dan yang tidak menjual sahamnya dalam Penawaran Tender, berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.

A. Maksud dan Tujuan Surat Edaran

Surat Edaran ini disampaikan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan informasi kepada Para Pemegang Saham atas hal-hal sebagai berikut: 1. Informasi mengenai Rencana Go Private dan Rencana Delisting: 2. Tinjauan atas persyaratan-persyaratan hukum yang harus dipenuhi untuk melaksanakan

Rencana Go Private dan Rencana Delisting; dan 3. Informasi mengenai tata cara untuk menentukan kuorum kehadiran dan pengambilan

keputusan dalam RUPSLB sehubungan dengan Rencana Go Private dan Rencana Delisting.

B. Deskripsi Umum Rencana Transaksi Rangkaian transaksi yang akan dilaksanakan oleh Perseroan adalah sebagai berikut: a. Rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan

tertutup.

9

b. Rencana Perseroan untuk tidak mencatatkan saham-sahamnya secara sukarela (voluntary) di BEI.

c. Rencana penawaran tender kepada para pemegang saham publik oleh PT Kresna Aji Sembada.

d. Rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan tertutup.

Jika Rencana Transaksi disetujui dalam RUPSLB, maka Para Pemegang Saham publik yang tidak bersedia menjual Sahamnya dalam Penawaran Tender akan tetap menjadi Pemegang Saham Perseroan namun tidak dapat lagi menjual Sahamnya melalui BEI. Jika Rencana Delisting disetujui dalam RUPSLB, namun Rencana Go Private tidak disetujui dalam RUPSLB atau Perseroan tidak dapat mengadakan RUPSLB untuk menyetujui agenda sehubungan dengan Rencana Go Private, maka Para Pemegang Saham publik yang tidak bersedia menjual Sahamnya dalam Penawaran Tender akan tetap menjadi Para Pemegang Saham Perseroan yang saham-sahamnya tidak tercatat lagi di BEI dan karenanya Para Pemegang Saham publik tersebut tidak akan dapat memperdagangkan Saham-Saham yang dimilikinya dalam Perseroan melalui BEI. Sesuai dengan Pasal 62 ayat 1 UUPT, Pemegang Saham, yang tidak menyetujui Rencana Go Private, berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. Apabila Rencana Go Private dan Rencana Delisting tidak disetujui dalam RUPSLB, maka Perseroan akan tetap menjadi perusahaan publik tercatat di BEI.

10

II. INFORMASI MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

A. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Rencana Go Private dan Rencana Delisting Pertimbangan dan alasan dilakukannya Rencana Go Private dan Rencana Delisting adalah sebagai berikut: 1. Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan V.2 Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-

00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dimana jumlah minimum pemegang saham Perseroan sebanyak 300 (tiga ratus) pihak tidak terpenuhi.

2. Saham Perseroan tidak secara aktif diperdagangkan di BEI dan relatif tidak likuid.

3. Oleh karena tidak aktif dan relatif tidak likuidnya perdagangan saham Perseroan, tidak mudah bagi pemegang saham publik untuk menjual saham mereka melalui BEI.

4. Dengan menyetujui Rencana Go Private, pemegang saham publik memiliki kesempatan

untuk menjual saham yang dimiliki dengan harga lebih tinggi dari harga historis sebagaimana yang akan ditentukan dalam RUPSLB.

B. Manfaat Rencana Go Private dan Rencana Delisting

1. Harga Penawaran yang Menarik

Dalam hal Rencana Go Private dan Rencana Delisting disetujui oleh RUPSLB, PT Kresna Aji Sembada (KAS) akan melaksanakan Penawaran Tender untuk membeli Saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham publik dengan Harga Penawaran yang menarik sebesar Rp5.565 (Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) per Saham. Pernyataan mengenai Penawaran Tender oleh PT Kresna Aji Sembada wajib diumumkan dalam paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, salah satu diantaranya berperedaran nasional, pada tanggal yang bersamaan dengan penyampaian pernyataan Penawaran Tender kepada OJK sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 54/2015. a. Keuntungan Dibandingkan dengan Harga Minimum yang Dapat Ditawarkan

Berdasarkan Peraturan yang Berlaku di Indonesia Harga Penawaran sebesar Rp5.565 (Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) per Saham adalah harga yang secara signifikan lebih menarik dibandingkan harga penawaran awal yang disyaratkan dalam Surat OJK dan Peraturan BEI No. I-I. Harga Penawaran sebesar Rp5.565 (Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) per Saham dalam Penawaran Tender adalah: i. 106,11% lebih tinggi dari harga perdagangan tertinggi atas Saham di BEI dalam

jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman Rencana Go Private pada tanggal 28 Oktober 2019, yaitu sebesar Rp2.700 (Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah) per Saham;

ii. 22,23% lebih tinggi dari hasil peniIaian harga atas Saham berdasarkan penilaian Penilai Independen, yaitu sebesar Rp4.553 (Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) per Saham;

iii. 1.013% Iebih tinggi dari tiap nilai nominal Saham, yaitu sebesar Rp500 (Lima Ratus) per Saham;

iv. 101,63% lebih tinggi dari harga perdagangan tertinggi di pasar reguler

11

selama 2 (dua) tahun terakhir, sebelum tanggal pengumuman RUPSLB di surat kabar pada tanggal 28 Oktober, setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak 2 (dua) tahun terakhir hingga RUPSLB menyetujui Rencana Delisting ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama 2 (dua) tahun, yaitu sebesar Rp2.760 (Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah) per Saham;

v. 106% lebih tinggi dari rata-rata harga perdagangan tertinggi Saham Perseroan di pasar reguler jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum Suspensi Perdagangan yaitu sebesar Rp2.700 (Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah) per Saham; dan

vi. 106% lebih tinggi dari harga penutupan Saham Perseroan sebelum Suspensi Perdagangan yaitu sebesar Rp2.700 (Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah) per Saham.

b. Keuntungan Dibandingkan dengan Harga Perdagangan Historis Secara ringkas, premium yang ditawarkan dibandingkan dengan harga historis perdagangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No Keterangan Referensi

Harga (Rp)

Harga Penawaran

(Rp)

Premium yang

Ditawarkan (%)

1 Harga perdagangan tertinggi atas Saham di BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman Rencana Go Private pada tanggal 28 Oktober 2019

2.700 5.565 106,11

2 Harga perdagangan tertinggi di pasar reguler selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum tanggal iklan pemberitahuan RUPSLB di surat kabar pada tanggal 28 Oktober 2019, setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak 2 (dua) tahun terakhir hingga RUPSLB yang menyetujui delisting, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama 2 (dua) tahun

2.760 5.565 101,63

3 Hasil penilaian harga wajar Saham berdasarkan penilaian Penilai Independen.

4.553 5.565 22,23

4 Nilai nominal setiap Saham 500 5.565 1.013,00 5 Harga penutupan Saham

Perseroan sebelum Suspensi Perdagangan pada tanggal 31 Juli 2017

2.700 5.565 106,11

6 Harga penutupan perdagangan rata-rata Saham Perseroan dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum Suspensi Perdagangan

2.700 5.565 106,11

7 Rata-rata harga perdagangan tertinggi Saham Perseroan di pasar regular dalam jangka waktu

2.700 5.565 106,11

12

1 (satu) tahun terakhir sebelum Suspensi Perdagangan.

8 Harga penutupan perdagangan rata-rata Saham Perseroan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum Suspensi Perdagangan.

2.700 5.565 106,11

2. Pembayaran Komisi kepada Perantara Perdagangan Efek

PT Kresna Aji Sembada akan membayar seluruh biaya yang terkait dengan transaksi Penawaran Tender, termasuk komisi transaksi melalui BEI dan biaya KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia), namun tidak termasuk pajak-pajak yang berlaku yang dikenakan kepada Pemegang Saham sebagai akibat penjualan Sahamnya dalam Penawaran Tender.

3. Konsekuensi Pajak

Pemegang Saham Publik yang menjual Sahamnya dalam bentuk tanpa warkat (scriptless) pada saat Penawaran Tender hanya akan dikenakan pungutan pajak final sebesar 0,1% dari hasil penjualan atau 0,6% dalam hal saham yang dijual tersebut adalah Saham pendiri. Dalam hal pencatatan Saham Perseroan dihapuskan dari BEI, maka Pemegang Saham Publik yang tidak ikut serta dalam Penawaran Tender akan menjadi Pemegang Saham dari suatu perusahaan yang tidak tercatat. Dengan demikian, para Pemegang Saham Publik tersebut akan tidak dapat lagi menjual Sahamnya melalui BEI. Apabila Pemegang Saham hendak menjual Sahamnya setelah Saham Perseroan tidak lagi tercatat di BEI, maka dapat terkena pungutan pajak penghasilan yang diperoleh dari penjualan Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dimana saat ini dikenakan suku tarif pajak tetap sebesar 25% untuk perusahaan, dan tarif pajak progresif dengan tarif pajak tertinggi sebesar 30% untuk perorangan. Apabila Pemegang Saham bukan merupakan penduduk Indonesia, maka penjualan Saham Perseroan yang tidak lagi tercatat di BEI dapat terkena pungutan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif pajak sebesar 5% dari harga jual, kecuali mendapat pengecualian berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku. SELURUH PEMEGANG SAHAM DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASEHAT PAJAK MASING-MASING UNTUK MENENTUKAN KONSEKUENSI PAJAK YANG MUNGKIN TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN SAHAM MEREKA DI PERSEROAN.

C. Pendapat Atas Hasil Penilaian dari Penilai Independen

Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menjadi perusahaan tertutup dan menghapus pencatatan saham-saham Perseroan dari BEI (rencana delisting) adalah Kantor Jasa Penilai Publik Willson & Rekan dan Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan, masing-masing selaku penilai independen untuk melakukan penilaian yang independen atas aset tetap berwujud, dan nilai saham Perseroan beserta entitas anak Perseroan berkaitan dengan Rencana Go Private.

a. Laporan Penilaian Aset Tetap Berwujud Perseroan dan anak Perusahaan (“Penilaian

Aset”), dengan ringkasan sebagai berikut:

No. Perihal Keterangan i Obyek Meliputi:

▪ Tanah yang sedang dikembangkan, yaitu tanah lot 6, 7, 8, 12,14, 16, 17, 19, lot 21 dan lot 23 yang berlokasi di SCBD.

▪ Properti investasi, yaitu gedung kantor Lot 4, Lot 11, Control Building, Lot 18, Mall Pacific Place dan One Pacific Place.

13

▪ Aset Tetap, yaitu Ritz Carlton Hotel dan residence, serta gedung kantor Revenue Tower di Lot 13.

▪ Persediaan apartemen SCBD dan apartemen Kusuma Chandra.

ii Tujuan Untuk menentukan Nilai Pasar dari objek penilaian per tanggal 30 Juni 2019 dengan tujuan Perseroan untuk menjadi perusahaan tertutup dan menghapus pencatatan saham Perseroan dari BEI.

iii Tanggal Penilaian Tanggal penilaian ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan Perseroan sesuai dengan Surat Penawaran No.206/W&R Proposal/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 2019. Inspeksi/survey properti di lapangan sendiri dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2019 sampai tanggal 21 Oktober 2019.

iv Asumsi-asumsi dan Kondisi-kondisi

▪ Menghasilkan Laporan Penilaian Properti yang bersifat non-disclaimer opinion;

▪ Mencerminkan bahwa Penilai Properti telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian;

▪ Mencerminkan bahwa data dan informasi yang diperoleh bersumber dari atau divalidasi oleh Asosiasi Profesi Penilai;

▪ Menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty);

▪ Mencerminkan bahwa Penilai Properti bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan;

▪ Menghasilkan Laporan Penilaian Properti yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan;

▪ Mencerminkan bahwa Penilai Properti bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Properti dan kesimpulan Nilai akhir; dan

▪ Mencerminkan bahwa Penilai Properti telah melakukan penelaahan atas status hukum obyek penilaian.

v Pendekatan dan Metodologi Penilaian

Dalam melaksanakan penilaian, Penilai Independen mengklaim bahwa sesuai karateristik dari aset Perseroan dan anak perusahaan, Pendekatan Data Pasar, Pendekatan Biaya (Cost Approach) dan Pendekatan Pendapatan (Income Approach) adalah yang paling tepat digunakan.

vi Kesimpulan Nilai Berdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI), dan dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan, serta mengambil kondisi pasar makro perekonomian Indonesia yang ada, maka Penilai Independen berpendapat sesuai dengan asumsi-asumsi, syarat-syarat dan/atau pembatasan-pembatasan tertentu, serta Penilai Independen mengasumsikan bahwa semua data dan informasi yang Penilai Independen terima adalah benar dan

14

akurat, bahwa Nilai Pasar atas objek penilaian tersebut pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp 21.121.614.000.000 (dibulatkan) (Dua Puluh Satu Triliun Seratus Dua Puluh Satu Enam Ratus Empat Belas Juta Rupiah).

b. Laporan Penilaian Saham Perseroan dan anak perusahaan (“Penilaian Saham”), dengan

ringkasan sebagai berikut:

No. Perihal Keterangan i Obyek 100% saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2019. ii Maksud dan Tujuan Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh

pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar wajar dari Obyek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 Juni 2019. Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar wajar dari Obyek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Rencana Delisting, serta untuk memenuhi Peraturan BEI No. I-I.

iii Asumsi-asumsi dan Kondisi-kondisi Pembatas

▪ Penilai Independen menghasilkan Penilaian Saham yang bersifat non-disclaimer opinion.

▪ Penilaian Saham mencerminkan bahwa data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.

▪ Penilaian Saham menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).

▪ Penilaian Saham mencerminkan bahwa Penilai Independen bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.

▪ Penilai Independen menghasilkan Penilaian Saham yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.

▪ Penilaian Saham mencerminkan bahwa Penilai Independen bertanggung jawab atas Penilaian Saham dan kesimpulan Nilai akhir.

▪ Penilaian Saham mencerminkan bahwa Penilai Independen telah memperoleh informasi atas status hukum Obyek Penilaian dari pemberi tugas.

iv Metodologi Penilaian Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (discounted cash flow [DCF] method), metode penyesuaian aset bersih (adjusted net asset method) dan metode pembanding perusahaan

15

tercatat di bursa efek (guideline publicly traded company method).

v Kesimpulan Nilai Berdasarkan hasil analisa atas seluruh data dan informasi yang telah Penilai Independen terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat Penilai Independen, nilai pasar wajar Obyek Penilaian pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp15,12 triliun (dibulatkan) atau setara dengan Rp 4.553 (Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) per saham.

D. Pendapat dari Segi Hukum Perseroan telah menunjuk Makes sebagai Konsultan Hukum untuk memberikan pendapat dari segi hukum sehubungan dengan Rencana Go Private.

Sehubungan dengan Rencana Go Private, berikut adalah ringkasan dari pendapat dari segi hukum dengan perincian sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang

didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 9 tanggal 1 April 1987 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-7255.HT.01.01.TH.87 tanggal 13 November 1987 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal 3 April 1990, Tambahan Berita Negara No. 1260/1990 serta telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2560/1987, tanggal 5 Desember 1987.

2. Berdasarkan Surat OJK, untuk melindungi kepentingan pemegang saham publik, Rencana

Go Private harus memperoleh persetujuan dari pemegang saham Independen melalui RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan

merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang mewakili lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak terpenuhi, maka

RUPSLB Independen yang kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang mewakili lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham

16

Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang hadir.

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak terpenuhi, maka

Perseroan dapat mengadakan RUPSLB Independen ketiga, dengan ketentuan RUPSLB Independen ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

3. Berdasarkan Peraturan BEI No. I-I, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.

Kep-308/BEJ/07-2004, tanggal 19 Juli 2004 tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa, rencana Perseroan untuk menghapuskan pencatatan saham-sahamnya di BEI secara sukarela, wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS.

4. Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Go Private, saham yang dimiliki oleh pemegang

saham publik wajib dibeli sesuai dengan harga pembelian yang disetujui dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Surat OJK, yaitu bahwa harga pembelian harus lebih tinggi dari harga sebagai berikut:

a. harga pasar tertinggi atas saham Perseroan di BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan

puluh) hari terakhir sebelum pengumuman Rencana Perubahan Status Perseroan; b. hasil penilaian harga wajar saham Perseroan yang dibuat oleh penilai independen; c. nilai nominal saham; dan d. harga pembelian yang ditetapkan oleh BEI dalam rangka penghapusan pencatatan saham

(delisting).

5. Rencana Go Private Perseroan menjadi berlaku efektif setelah:

a. Perseroan memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS sehubungan dengan Rencana Go Private;

b. jumlah pemegang saham Perseroan setelah penawaran tender tidak lebih dari 50 (lima puluh) pihak; dan

c. perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan Rencana Go Private telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham.

6. Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPS Perseroan pada hari Kamis, tanggal

28 November 2019, (i) Perseroan telah menyampaikan surat pemberitahuan agenda RUPS kepada OJK sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. 0198/SPR-DIR/DA/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Danayasa Arthatama Tbk.; (ii) Perseroan telah melakukan pengumuman RUPS dan keterbukaan informasi sehubungan dengan Rencana Go Private pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019; dan (iii) Perseroan akan melakukan pemanggilan RUPS pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019.

17

7. Apabila perubahan status Perseroan menjadi perusahaan tertutup telah efektif maka para pemegang saham publik yang tidak menjual sahamnya dalam penawaran tender, akan tetap menjadi pemegang saham Perseroan yang telah berubah statusnya menjadi perusahaan tertutup. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 62 UUPT, pemegang saham yang tidak menyetujui Rencana Go Private, berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.

Perseroan memutuskan bahwa terhadap saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebagaimana yang disebutkan di atas, akan dibeli oleh Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 62 UUPT, dengan harga yang wajar sesuai dengan penilaian dari Penilai Independen yang ditunjuk oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan Rencana Go Private yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan, yaitu sebesar Rp4.553,- (empat ribu lima ratus lima puluh tiga) per saham.

E. Rekomendasi Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berpendapat bahwa Rencana Go Private dan Rencana Delisting adalah keputusan terbaik untuk kepentingan Pemegang Saham, setelah: 1. mempertimbangkan alasan diajukannya Rencana Go Private dan Rencana Delisting; 2. mempertimbangkan manfaat-manfaat dari Rencana Go Private dan Rencana Delisting

terhadap Para Pemegang Saham Publik; dan 3. mempelajari pendapat-pendapat dari para konsultan independen.

Berdasarkan hal tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris merekomendasikan agar Para Pemegang Saham menyetujui seluruh hal dalam agenda yang diajukan dalam RUPSLB. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri RUPSLB dianjurkan memberikan suara dengan melengkapi Formulir Surat Kuasa. Formulir Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani harus disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB, yaitu tanggal 25 November 2019 dengan alamat sebagai berikut:

PT Danayasa Arthatama Tbk. Gedung Artha Graha, Lt. 12

Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Tel : (62-21) 5152390 Fax : (62-21) 5152391 U.p.: Pesta Uli Sitanggang

Sekretaris Perusahaan

18

III. INFORMASI MENGENAI PERSEROAN A. Riwayat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 9 tanggal 1 April 1987 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta Pendirian”). Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (“Menkeh”) dengan Surat Keputusan No. C2-7255.HT.01.01.TH.87 tanggal 13 November 1987 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal 3 April 1990, Tambahan Berita Negara No. 1260/1990. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam: 1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 70,

tanggal 27 Juli 2015, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., MKn., Notaris di Jakarta Selatan, yang isinya sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (“Sisminbakum”) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0952469, tanggal 28 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-3535032.AH.01.11.TAHUN 2015, tanggal 28 Juli 2015 (“Akta No. 70/2015”); dan

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 17,

tanggal 5 Juli 2019, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal S.H., MKn., Notaris di Jakarta Selatan, yang isinya sehubungan dengan perubahan Pasal 3, Pasal 17 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan terkait Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0039703.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 22 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-0115608.AH.01.11.TAHUN 2019, tanggal 22 Juli 2019 (“Akta No. 17/2019”).

B. Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Akta No. 17/2019, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang real estat dan konstruksi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 1. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa. Mencakup pembelian, penjualan, persewaan

dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

2. Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Mencakup kegiatan penyediaan real estat

atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat.

19

3. Penyiapan lahan. Mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang

berikutnya, seperti jalan raya, pekerjaan gedung, pekerjaan sipil pertanian, perhubungan dan penyiapan lahan lainnya seperti peledakan bukit, tes pengeboran, pengurukan, perataan, pemindahan tanah dan reklamasi pantai, pembuatan saluran drainase. Kegiatan yang termasuk pada kelompok ini antara lain, seperti pembersihan tempat yang digunakan untuk bangunan, pembukaan lahan (penggalian, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya), penggalian pengeboran dan pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis, persiapan lahan untuk penanmbangan meliputi pemindahan timbunan dan pengembangan serta persiapan lahan dan properti mineral, tidak termasuk penyiapan lahan untuk pertambangan minyak dan gas. Termasuk pembangunan lahan drainase dan pengeringan lahan pertanian atau kehutanan.

C. Entitas Anak Perseroan

Pada tanggal 30 Juni 2019, Perseroan memiliki penyertaan saham langsung atau tidak langsung dalam entitas anak sebagai berikut:

No Nama Kepemilikan (%)

Lokasi Bidang Usaha Status Operasi

1 PT Artha Telekomindo 100,00 Jakarta Telekomunikasi Sudah 2 PT Primagraha Majumakmur 100,00 Jakarta Pengembang Sudah 3 PT Pusatgraha Makmur 99,60 Jakarta Perdagangan Belum 4 PT Adimas Utama 99,20 Jakarta Perdagangan Belum 5 PT Adiguna Puripratama 100,00 Jakarta Pengembang Gedung Belum 6 PT Andana Utamagraha 51,00 Jakarta Pengembang

Apartemen Sudah

7 PT Artharaya Unggul Abadi 100,00 Jakarta Pengembang Gedung Belum 8 PT Citra Adisarana 99,99 Jakarta Pengembang Gedung Sudah 9 PT Citra Wiradaya

100,00

Jakarta Pengembang Gedung

Sudah

10 PT Esagraha Puripratama 99,92 Jakarta Perdagangan Belum 11 PT Grahamas Adisentoda 100,00 Jakarta Pengembang Gedung Sudah 12 PT Grahaputra Sentosa

100,00

Jakarta Pengembang Gedung Belum 13 PT Intirgraha Arthayasa 100,00 Jakarta Perhotelan Sudah 14 PT Majumakmur Arthasentosa 51,00 Jakarta Pengembang Hotel Belum 15 PT Nusagraha Adicitra 100,00 Jakarta Pengembang Gedung Belum 16 PT Pandugraha Sejahtera 100,00 Jakarta Pengembang Gedung Sudah 17 PT Panduneka Abadi 100,00 Jakarta Pengembang Gedung Belum 18 PT Trinusa Wiragraha 99,20 Jakarta Perdagangan Belum 19 Ace Equity Holdings Ltd. 100,00 BVI Penertaan Saham Sudah 20 PT Artharaya Bintang Semesta

a PT Pacific Place Jakarta a.1 PT Graha Sampoerna

63,64 55,00 99,67

Jakarta Penyertaan Saham Pengembang Hotel Pengembang Gedung

Sudah

D. Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 70/2015, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut: Modal dasar : Rp2.591.732.000.000,- Modal ditempatkan dan disetor penuh : Rp1.661.046.000.000,- Modal dasar terbagi atas 5.183.464.000 (lima miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu) Saham, masing-masing Saham dengan harga nominal Rp 500 (Lima Ratus Rupiah).

20

Berdasarkan struktur permodalan sebagaimana diuraikan di atas dan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2019, susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal dan Pemegang Saham

Jumlah Saham

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Persentase Kepemilikan

(%) Nilai Nominal per saham (Rp)

Nilai Total (Rp)

Modal Dasar 5.183.464.000 500 2.591.732.000.000 Modal Ditempatkan & Disetor Penuh

1. PT Jakarta International Hotels & Development Tbk.

2.737.748.506 500 1.368.874.253.000 82,41

2. PT Kresna Aji Sembada 294.537.792 500 147.268.896.000 8,86 3. Tomy Winata 2.000 500 1.000.000 0,00 4. Masyarakat (masing-

masing <5%) 284.933.702 500 142.466.851.000 8,58

5. Saham Treasui 4.870.000 500 2.435.000.000 0,15 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

3.322.092.000 500 1.661.046.000.000 100,00

Saham dalam Portepel 1.861.372.000 500 930.686.000.000

E. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 16, tanggal 5 Juli 2019, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Direksi Jabatan Nama Jabatan Nama

Komisaris Utama Tomy Winata Direktur Utama

Santoso Gunara

Komisaris Arpin Wiradisastra Direktur Agung Rin Prabowo Komisaris Hartono Tjahjadi

Adiwana Direktur Samir

Komisaris Independen Selfy Warauw Direktur Pesta Uli Sitanggang Komisaris Independen Edijanto Direktur Bimo Del Piero Wirjasoekarta

F. Ikhtisar Data Keuangan

Berikut adalah ikhtisar dari posisi dan hasil keuangan Perseroan yang angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan laporan keuangan tahunan Perseroan yang berakhir pada setiap tanggal 31 Desember tahun 2018, 2017 dan 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Neraca

Dalam Jutaan Rupiah 30.06.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 ASET Aset Lancar 534.568,5 584.431,1 534.790,4 477.090,5 Aset Tidak Lancar 5.248.538,9 5.188.397,1 5.248.473,4 5.237.191,4 Jumlah Aset 5.783.107,4 5.772.828,2 5.783.263,8 5.714.281,9 LIABILITAS DAN EKUITAS Liabilitas Jangka Pendek 575.123,1 590.773,9 593.592,5 604.476,3 Liabilitas Jangka Panjang 821.913,3 785.842,9 878.896,9 987.903,3 Junlah Liabilitas 1.397.036,5 1.376.616,8 1.472.489,4 1.592.379,6 Ekuitas 4.386.070,9 4.396.211,4 4.310.774,4 4.121.902,3

21

Laporan Rugi Laba

Dalam Jutaan Rupiah 30.06.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 Penjualan Bersih 496.222,3 1.081.911,8 1.038.294,5 1.042.958,0 Laba Kotor 400.329,3 874.892,1 847.763,0 845.123,4 Laba Sebelum Pajak Penghasilan 83.121,7 227.327,2 262.869,9 170.825,8 Laba Bersih Tahun Berjalan 67.859,5 192.257,9 226.327,8 335.899,7

Laporan Arus Kas

Dalam Jutaan Rupiah 30.06.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi

93.466,2 341.338,6 389.632,5 433.568,0

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi

(7.927,3) 94.834,5 (276.647,0) (214.932,2)

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan

(108.054,0) (292.410,9) (248.187,2) (265.596,7)

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas

(22.515,1) 143.762,2 (135.201,7) 46.960,9

Kas dan Setara Kas Awal Tahun 378.268,9 230.775,6 365.404,2 414.700,2 Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 354.450,7 378.268,9 230.775,6 365.404,2

22

IV. INFORMASI MENGENAI PT KRESNA AJI SEMBADA

A. Riwayat Singkat PT Kresna Aji Sembada (“KAS”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 22 tanggal 20 September 2010 yang dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta Pendirian KAS”). Akta Pendirian ini disahkan oleh Menkeh dengan Surat Keputusan No. AHU-48010.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 12 Oktober 2010 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal 6 Maret 2012, Tambahan Berita Negara No. 7013/2012. Perubahan Anggaran Dasar KAS terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 22 tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar KAS ini telah diterima dan dicatat oleh Menkumham dalam Surat Keputusan No. AHU-24904.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 8 Mei 2013 (“Anggaran Dasar KAS”).

B. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar KAS, ruang lingkup kegiatan usaha KAS adalah bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertanian, jasa, pengangkutan darat, percetakan dan perindustrian.

C. Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan Anggaran Dasar KAS, struktur permodalan KAS adalah sebagai berikut: Modal dasar : Rp50.000.000.000,- Modal ditempatkan dan disetor penuh : Rp29.450.000.000,-

Modal dasar terbagi atas 50.000.000 (lima puluh juta) saham, masing-masing saham dengan harga nominal Rp1.000 (Seribu Rupiah). Berdasarkan struktur permodalan sebagaimana diuraikan di atas, susunan pemegang saham KAS adalah sebagai berikut:

Modal dan Pemegang Saham Jumlah Saham

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Persentase Kepemilikan

(%) Nilai Nominal per saham

(Rp)

Nilai Total (Rp)

Modal Dasar 50.000.000 1.000 50.000.000.000 Modal Ditempatkan & Disetor Penuh

1. PT Graha Propertindo Indonesia

14.725.000 1.000 14.725.000.000 50,00

2. PT Global Persada Inti 14.725.000 1.000 14.725.000.000 50,00 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

29.450.000 1.000 29.450.000.000 100,00

Saham dalam Portepel 20.550.000 1.000 20.550.000.000

D. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Keputusan Rapat No. 402, tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Rizkya Metrisa, S.H., selaku pengganti Justriany Koni, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi KAS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Direksi Jabatan Nama Jabatan Nama

Komisaris Utama Andi Bharata Winata Direktur Utama Richard Halim Kusuma Komisaris Alexander Halim Kusuma Direktur Adithya Prakarsa Winata

23

E. Ikhtisar Laporan Keuangan

Berikut adalah ikhtisar dari posisi dan hasil keuangan KAS, yang angkanya diambil dari laporan keuangan tahunan Perseroan yang berakhir pada setiap tanggal 31 Desember tahun 2018 dan 2017.

Neraca Dalam Ribuan Rupiah 31.12.2018 31.12.2017

ASET Aset Lancar 114.282,6 118.709,5 Aset Tidak Lancar 1.033.449.995,8 1.033.449.995,8 Jumlah Aset 1.033.564.278,4 1.033.568.705,3 LIABILITAS DAN EKUITAS Liabilitas Jangka Pendek 451,1 Liabilitas Jangka Panjang Junlah Liabilitas 451,1 Ekuitas 1.033.563.827,3 1.033.568.705,3

Laporan Rugi Laba

Dalam Ribuan Rupiah 31.12.2018 31.12.2017 Penjualan Bersih Laba (Rugi) Kotor Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan (3.661,8) (678.506,7) Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan (3.661,8) (678.506,7)

24

V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM A. Gambaran Secara Umum Terkait Dengan Penyelenggaraan RUPSLB

RUPSLB mengenai Rencana Transaksi akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 pukul 09:00 WIB bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta 10710, Indonesia. Pengumuman mengenai RUPSLB beserta dengan Surat Edaran Ringkas kepada Pemegang Saham, diterbitkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Media Indonesia dan Neraca, situs web BEI dan situs web Perseroan. Panggilan untuk menghadiri RUPSLB juga akan diumumkan melalui surat kabar yang sama pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019. Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPSLB adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat di daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Pencatatan.

B. Mata Acara RUPSLB

Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut: 1. Persetujuan dari Pemegang Saham Independen dan Pemegang Saham yang bukan

merupakan pihak terafiliasi Perseroan, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama atau Pengendali Perseroan, atas rencana perubahan status Perseroan dari Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup, termasuk:

a. persetujuan atas harga pembelian saham sehubungan dengan rencana perubahan

status Perseroan menjadi perusahaan tertutup; dan b. persetujuan dan pengesahan atas penunjukkan KJPP Willson & Rekan dan KJPP

Kusnanto & Rekan sebagai Penilai Independen dan hasil penilaian kedua KJPP tersebut.

2. Persetujuan atas Rencana Delisting saham-saham Perseroan secara sukarela (voluntary)

dari Bursa Efek Indonesia, termasuk persetujuan dan pengesahan atas penunjukkan KJPP Willson & Rekan dan KJPP Kusnanto & Rekan sebagai Penilai Independen dan persetujuan atas hasil penilaian kedua KJPP tersebut.

3. Persetujuan atas perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan

perubahan status Perseroan menjadi perusahaan tertutup.

4. Persetujuan atas pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil setiap tindakan yang diperlukan guna melaksanakan keputusan-keputusan sehubungan dengan agenda pertama, kedua dan ketiga di atas.

Mata acara pertama mensyaratkan persetujuan dari Para Pemegang Saham Independen dalam RUPSLB. Terkait dengan mata acara kedua, ketiga dan keempat, tidak mensyaratkan persetujuan dari Para Pemegang Saham Independen dalam RUPSLB.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berpendapat bahwa Rencana Go Private dan Rencana Delisting adalah keputusan terbaik untuk kepentingan Para Pemegang Saham, oleh karena itu Direksi dan Dewan Komisaris menyarankan agar Para Pemegang Saham dapat memberikan persetujuan atas seluruh mata acara yang akan diajukan dan dibahas dalam RUPSLB.

25

C. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan dalam RUPSLB Sehubungan Dengan Rencana Go Private dan Rencana Delisting Rencana Go Private Sebagaimana diatur dalam Surat OJK, Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Independen dalam RUPSLB sehubungan dengan Rencana Go Private dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan

pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang mewakili lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali.

2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas tidak terpenuhi, maka

RUPSLB Independen yang kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang mewakili lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang hadir.

3. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas tidak terpenuhi, maka

Perseroan dapat mengadakan RUPSLB Independen ketiga dengan ketentuan RUPSLB Independen ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Rencana Delisting Berdasarkan Peraturan BEI No. I-I, Rencana Delisting hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Para Pemegang Saham dalam RUPSLB. Ketentuan terkait dengan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan sehubungan dengan Rencana Delisting akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

26

VI. DAFTAR TANGGAL-TANGGAL PENTING SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA TRANSAKSI

Perkiraan tanggal-tanggal penting sehubungan dengan Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

No Kegiatan Hari Tanggal 1 Pemberitahuan mata acara RUPSLB kepada OJK Senin 21 Oktober 2019

2 Pengumuman RUPSLB Senin 28 Oktober 2019

3 Pengumuman Informasi terkait rencana Go Private dan Delisting Sukarela

Senin 28 Oktober 2019

4 Informasi Rencana Go Private dan Delisting Sukarela tersedia bagi Pemegang saham

Senin 28 Oktober 2019

5 Penyampaian Informasi Rencana Go Private dan Delisting Sukarela kepada OJK

Senin 28 Oktober 2019

6 Tanggal Daftar Pemegang Saham untuk Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB

Selasa 5 November 2019

7 Panggilan RUPSLB Rabu 6 November 2019

8 Pengumuman tambahan informasi terkait Informasi rencana Go Private dan Delisting Sukarela

Selasa 26 November 2019

9 RUPSLB Kamis 28 November 2019

10 Pengajuan Pernyataan Tender kepada OJK, BEI, dan Perseroan

Jumat 6 Desember 2019

11 Pengumuman Pernyataan Tender Sukarela di paling sedikit 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya berperedaran nasional

Jumat 6 Desember 2019

12 Perkiraan tanggal diperolehnya pernyataan efektif dari OJK atas Pernyataan Tender

Senin 27 Desember 2019

13 Pengumuman perbaikan dan/atau tambahan atas Pernyataan Tender

Senin 30 Desember 2019

14 Persetujuan Kementerian Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar terkait dengan Perubahan Status

Kamis 2 Januari 2020

15 Tanggal dimulainya pelaksanaan Penawaran Tender Kamis 2 Januari 2020

16 Keterbukaan Informasi terkait rencana Go Private dan Delisting Sukarela sesuai dengan POJK No. 31/POJK.04/2015

Senin 6 Januari 2020

17 Tanggal akhir pelaksanaan Penawaran Tender Jumat 31 Januari 2020

18 Batas akhir penyelesaian pelaksanaan Penawaran Tender

Rabu 12 Februari 2020

19 Penyampaian Laporan Hasil Penawaran Tender kepada OJK

Rabu 26 Februari 2020

20 Penyampaian Laporan Akuntan atas kewajaran pelaksanaan penjatahan kepada OJK

Jumat 28 Februari 2020

27

VII. INFORMASI LAIN

Para Pemegang Saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Rencana Transaksi dan Surat Edaran ini, dapat menghubungi Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

PT Danayasa Arthatama Tbk. Gedung Artha Graha, Lt. 12

Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Tel : (6221) 5152390 Fax : (6221) 5152391 U.p.: Pesta Uli Sitanggang

Sekretaris Perusahaan

28

Lampiran I Pendapat dari Segi Hukum

29

Lampiran II Laporan Penilai Independen

30

Lampiran III Laporan Auditor Independen

31

Lampiran IV Akta Perubahan Anggaran Dasar

32

Lampiran V Surat Pernyataan Tidak Mempunyai Benturan Kepentingan

33

SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Pemegang Saham : …………………………………………………… Alamat : …………………………………………………… No. KTP/Paspor : ……………………………………………………

Sesuai dengan Pasal ... Undang-Undang No. ... Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal ... tentang ... dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa: 1. Saya tidak memeiliki benturan kepentingan dan/atau terlibat dalam transaksi yang memiliki

benturan kepentingan dengan PT Danayasa Arthatama Tbk. dan/atau Entitas Anaknya yang

terkonsolidasi.

2. Saya tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut

garis lurus maupun garis ke samping, atau hubungan semenda dengan anggota Direksi dan

anggota Dewan Komisaris PT Danayasa Arthatama tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Jakarta, ....... Materai Rp6.000,-

34

Lampiran VI Surat Kuasa

35

SURAT KUASA PEMEGANG SAHAM PERORANGAN UNTUK HADIR DI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RAPAT”)

PT DANAYASA ARTHATAMA TBK (“Perseroan”) Yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 November 2019

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Pemegang Saham : …………………………………………………… Alamat : …………………………………………………… No. KTP/Paspor : …………………………………………………… (selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”)

selaku pemilik/pemegang ___________________________ saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan ini Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada:

Nama : ………………………………………………….. Alamat : ………………………………………………….. No. KTP/Paspor : ………………………………………………….. (selanjutnya disebut Penerima Kuasa)

K H U S U S

Untuk mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai pemegang saham Perseroan, dalam menghadiri dan mengeluarkan suara serta mengambil keputusan sesuai dengan jumlah saham yang tertulis di bawah ini pada Rapat Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 November 2019, dan setiap Rapat Perseroan yang akan diselenggarakan selanjutnya (Rapat Kedua dan Rapat Ketiga) jika diadakan. Pemberi Kuasa meminta Penerima Kuasa untuk mengeluarkan suara untuk Agenda RUPSLB sebagai berikut:

No Resolusi Setuju Tidak Setuju

Abastain

1 Persetujuan dari Pemegang Saham Independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi Perseroan, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama atau Pengendali Perseroan, atas rencana perubahan status Perseroan dari Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup, termasuk:

a. persetujuan atas harga pembelian saham

sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan menjadi perusahaan tertutup; dan

b. persetujuan dan pengesahan atas penunjukkan KJPP Kusnanto & Rekan dan KJPP Willson & Rekan sebagai Penilai Independen dan hasil penilaian kedua KJPP tersebut.

2 Persetujuan atas Rencana Delisting saham-saham Perseroan secara sukarela (voluntary) dari Bursa Efek Indonesia, termasuk persetujuan dan pengesahan atas penunjukkan KJPP Willson & Rekan dan KJPP Kusnanto & Rekan sebagai Penilai

36

Independen dan persetujuan atas hasil penilaian kedua KJPP tersebut.

3 Persetujuan atas perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan tertutup.

4 Persetujuan atas pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil setiap tindakan yang diperlukan guna melaksanakan keputusan-keputusan sehubungan dengan agenda pertama, kedua dan ketiga di atas.

Surat kuasa ini diberikan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 1. Surat Kuasa ini merupakan surat kuasa yang selalu dapat dipakai sehubungan dengan agenda

RUPS Luar Biasa, sehingga akan tetap efektif untuk setiap Rapat lanjutan dengan agenda yang sama, kecuali apabila dibatalkan dan diberitahukan kepada Perseroan secara tertulis oleh Pemberi Kuasa;

2. Setiap suara yang diberikan oleh Penerima Kuasa atau pengganti haknya sesuai dengan petunjuk untuk setiap agenda Rapat yang diberikan oleh Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa ini akan berlaku sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan terhadap Pemberi Kuasa, serta tidak dapat dicabut atau dibatalkan dengan alasan apapun;

3. Surat Kuasa ini diberikan dengan hak subsitusi atau hak untuk mengalihkan kewenangan yang diberikan dalam Surat Kuasa ini kepada pihak ketiga, namun pengalihan tersebut hanya akan diberikan secara keseluruhan, dan bukan sebagian;

4. Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal __________________. Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, …………………………… 2019

Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,

Materai Rp6.000,- ( ) ( ) Cara Pengisian: 1. Tulislah nama dan alamat Anda dalam huruf cetak pada tempat yang telah disediakan (untuk

diisi oleh pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 5 November 2019. Apabila pemegang saham berbentuk Perseroan Terbatas maka tuliskanlah jabatan Direksi yang mewakili Perseroan Terbatas tersebut.

37

2. Tulislah nama dan alamat yang diberi kuasa dalam huruf cetak pada tempat yang telah disediakan.

3. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan, tidak boleh bertindak sebagai Penerima Kuasa.

4. Berilah tanda “X” pada keputusan yang Anda pilih. Jika tidak setuju harap memberikan alasannya pada halaman terlampir dan mengembalikannya bersama-sama Blanko Surat Kuasa.

5. Mohon dicantumkan jumlah saham yang mewakili Surat Kuasa ini dalam kolom yang telah disediakan. Jika suatu angka telah diisi, Surat Kuasa ini hanya akan berlaku sehubungan dengan saham-saham tersebut. Jika tidak ada angka diisikan, Surat Kuasa ini berlaku untuk saham-saham yang terdaftar atas nama Anda dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 5 November 2019.

6. Mohon ditulis tanggal Surat Kuasa ini berlaku, jika tidak, Surat Kuasa ini masih tetap berlaku selama Penerima Kuasa masih tercatat sebagai pemegang saham PT Danayasa Arthatama Tbk.

Keterangan: 1. Surat Kuasa ini harus dibubuhi materai Rp6.000,- dan tandatangan Pemberi Kuasa harus di atas

materai tersebut yang diberi tanggal.

2. Surat Kuasa yang sudah ditandatangani harus sudah diterima oleh Sekretaris Perusahaan di kantor Perseroan, Gedung Artha Graha Lt. 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia, selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, Pukul 16.00.

3. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi Sekretaris Perusahaan PT Danayasa Arthatama Tbk, Pesta Uli Sitanggang, melalui telepon (021) 515-2390 atau faksimili (021) 515-2391

4. Surat Kuasa ini harus dilengkapi dengan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya baik dari pemegang saham maupun wakilnya. Dalam hal pemegang saham berstatus Badan Hukum, dilengkapi dengan fotokopi Anggaran Dasar terakhir, Akta Susunan Direksi & Dewan Komisaris terakhir, serta fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari wakilnya, dan harus disertakan bersama-sama pada waktu memasuki ruang Rapat.