Tentang Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 terhadap Perjanjian … · 2009-12-30 ·...
32
KEPUTUSAN KOMISI NO. 57/2009 Tentang Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba
Transcript of Tentang Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 terhadap Perjanjian … · 2009-12-30 ·...
KEPUTUSAN KOMISI NO. 57/2009
Tentang Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 terhadap
Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba
Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf b
tentang Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 terhadap
Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba
Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
Tentang Larangan Praktik Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Komisi Pengawas Persaingan UsahaRepublik Indonesia
1. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 252 Tahun 2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf b Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat ........................................................................................ i
2. Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
BAB I Latar Belakang .................................................................... 1
A. Latar Belakang ............................................................... 1
B. Tujuan Pembuatan Pedoman ....................................... 3
C. Materi Pedoman ............................................................ 4
D. Sistematika ..................................................................... 5
BAB II Pemahaman Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba
berdasarkan Ketentuan Pasal 50 Huruf b......................... 6
A. Pengertian Perjanjian ................................................... 6
B. Pengertian Waralaba .................................................... 6
C. Syarat-Syarat Perjanjian Waralaba ............................. 8
D. Unsur-Unsur Pasal 50 Huruf b, Khususnya Mengenai
Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba ............ 12
BAB III Penerapan Pasal 50 Huruf b, Khususnya mengenai Perjanjian
yang Berkaitan dengan Waralaba ..................................... 15
BAB IV Contoh Kasus ..................................................................... 22
BAB V Penutup ............................................................................... 25
Daftar Isi
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR : 57/KPPU/Kep/III/2009
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 50 Huruf b
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN
PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
TERHADAP PERJANJIAN YANG BERKAITAN DENGAN WARALABA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,
Menimbang : a. bahwa untuk mencegah terjadinya kesalahan penafsiran
dan guna menciptakan ketertiban serta kepastian hukum
terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 50 Huruf b
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba,
diperlukan adanya pedoman pelaksanaan ketentuan
Pasal 50 huruf b tersebut;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf f Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi
Pengawas Persaingan Usaha bertugas menyusun
pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
i - Keputusan Komisi No. 57/2009
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman
Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf b Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Perjanjian yang
Berkaitan dengan Waralaba ;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3817);
2. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi
Pengawas Persaingan Usaha, tanggal 8 Juli 1999.
3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2006.
4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999
tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
5. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor
160/Kep/KPPU/VIII/2007 tentang Sekretariat Komisi
Pengawas Persaingan Usaha.
6. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor
5/KEP/KPPU/I/2009 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KETENTUAN
PASAL 50 HURUF b TENTANG PENGECUALIAN
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP
PERJANJIAN YANG BERKAITAN DENGAN WARALABA.
iiKPPU -
KESATU : Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf b Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, merupakan
pedoman bagi:
Pelaku usaha dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam
memahami ketentuan Pasal 50 huruf b tentang Pengecualian
Penerapan UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap Perjanjian
yang Berkaitan dengan Waralaba
KPPU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 4 dan Pasal 5
Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi
Pengawas Persaingan Usaha; dan
KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf b tentang
Pengecualian Penerapan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha ini.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2009
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
KETUA,
ttd.
DR. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec
iii - Keputusan Komisi No. 57/2009
A. Latar Belakang
Perkembangan jenis usaha dalam bentuk waralaba di Indonesia telah mengalami
kemajuan yang pesat di berbagai bidang, antara lain di bidang makanan siap saji
(fast food), jasa konsultasi, minimarket, jasa kesehatan, rekreasi dan hiburan, serta
sistem pendidikan. Perkembangan jenis usaha dalam bentuk waralaba tidak
dapat dihindari seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di era
globalisasi. Terkait dengan perkembangan jenis usaha dan bentuk waralaba yang
pesat tersebut, Pemerintah menyadari perlu untuk memberi ruang gerak bagi
perkembangan waralaba agar masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi secara kondusif. Oleh karena itu, dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, diadakan pengecualian untuk berlakunya
ketentuan Undang-Undang tersebut terhadap perjanjian yang berkaitan dengan
waralaba, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf b.
Pengertian Waralaba, dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2007 tentang Waralaba, didefinisikan sebagai: “hak khusus yang dimiliki
oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri
khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti
berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain
berdasarkan perjanjian waralaba.”
Pengertian tersebut secara prinsip beda dengan yang didefinisikan dalam
Peraturan Pemerintah sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
1997 tentang Usaha Waralaba yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Waralaba. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Usaha Waralaba, Waralaba
didefinisikan adalah : “perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk
memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau
penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan
berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka
penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa”. Jika melihat pada titik berat
hubungan pemberi waralaba dengan penerima waralaba yakni timbul setelah
terdapat perikatan, maka definisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
1997 kiranya lebih relevan.
BAB I : Latar Belakang
1KPPU -
Penerima waralaba (franchisee) dalam menjalankan usahanya memakai sistem
usaha yang diberikan oleh pemberi waralaba (franchisor) berdasarkan suatu
perjanjian. Perjanjian antara pemberi waralaba dan penerima waralaba berisi hak
dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan yang mereka
buat. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu dasar yang harus dipatuhi
oleh masing-masing pihak.
Akan tetapi, karena suatu usaha waralaba adalah suatu sistem pemasaran yang
vertikal, yakni pemberi waralaba bersedia menyerahkan semua sistem usaha
waralabanya kepada penerima waralaba, maka perjanjian waralaba mencakup
juga perjanjian lisensi yang merupakan salah satu jenis dari Hak Kekayaan
Intelektual (HKI).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan pengecualian untuk tidak
memberlakukan ketentuannya terhadap perjanjian yang berkaitan dengan
waralaba yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf b. Termasuk yang
dikecualikan dari ketentuan Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 adalah perjanjian yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual
antara lain mengenai lisensi.
Namun perlu dipahami, dalam praktek ternyata terdapat perjanjian yang terkait
dengan waralaba yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Keadaan yang demikian tentunya tidak
termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 huruf
b. Menyadari bahwa terdapat kemungkinan ada perjanjian yang berkaitan dengan
waralaba yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat, maka penerapan ketentuan pengecualian dalam Pasal 50 huruf b Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, perlu diterapkan secara hati-hati dan bijaksana
sehingga tidak menyimpang dari tujuan pembentukan UndanUndang Nomor 5
Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3, antara lain untuk
mewujudkan iklim usaha yang kondusif. Dengan demikian, perjanjian yang
dikecualikan adalah perjanjian yang mengatur sistem waralaba dan
pengalihan hak lisensi dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba.
Sedangkan mengenai perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat walaupun berkaitan dengan
waralaba tidak termasuk yang dikecualikan.
2 - Keputusan Komisi No. 57/2009
Oleh karena itu, jika dalam perjanjian yang berkaitan dengan waralaba terdapat
unsur yang ternyata dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat, maka ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tetap dapat diterapkan terhadap pelaku usaha yang mengadakan perjanjian
tersebut. Penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut
pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang
menentukan bahwa: Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan
terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Pasal 26 antara lain mengatur
kemitraan dengan pola waralaba (Pasal 26 huruf c). Selanjutnya yang dimaksud
dengan “berlaku hukum Indonesia” di bidang pengaturan usaha tentunya adalah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Untuk tidak keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 50 huruf b Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi menetapkan Keputusan tentang Pedoman
Pelaksanaan Pasal 50 huruf b tentang Pengecualian Penerapan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat terhadap perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.
B. Tujuan Pembuatan Pedoman
1. Melaksanakan ketentuan Pasal 35 butir f Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999, bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha bertugas
antara lain menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Memberikan pedoman kepada anggota Komisi Pengawas Persaingan
Usaha sehingga terdapat kesamaan visi dan pemahaman dalam
melaksanakan ketentuan Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999.
3KPPU -
3. Memberikan klarifikasi dan kejelasan kepada pemberi waralaba dan
penerima waralaba serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam
memahami ketentuan Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999, sehingga berhati-hati dalam merumuskan suatu
perjanjian yang berkaitan dengan waralaba yang dibuatnya, agar
tidak mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang
tidak sehat, karena bila hal tersebut terjadi, maka ketentuan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat diterapkan.
C. Materi Pedoman
Pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 50 huruf b tentang pengecualian
penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disusun dengan tetap
memperhatikan latar belakang, filosofi, dan tujuan dibentuknya Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3
yang berbunyi:
Pasal 2
Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan
demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan
pelaku usaha dan kepentingan umum.
Pasal 3
Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:
a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional
sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan
usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan
berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah,
dan pelaku usaha kecil;
c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang
ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
4 - Keputusan Komisi No. 57/2009
Selain itu, Pedoman ini juga disusun dengan tetap mendasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait, antara lain Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
D. Sistematika
Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 huruf b disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
BAB I Pendahuluan
BAB II Pemahaman Perjanjian Yang Berkaitan Dengan Waralaba
Berdasarkan Ketentuan Pasal 50 Huruf
A. Pengertian Perjanjian
B. Pengertian Waralaba
C. Syarat-syarat Perjanjian Waralaba
D. Unsur-Unsur Pasal 50 huruf b, khususnya mengenai
perjanjian yang berkaitan dengan Waralaba
BAB III Penerapan Pasal 50 Huruf B, Khususnya Mengenai Perjanjian Yang
Berkaitan Dengan Waralaba
BAB IV Contoh Kasus
BAB V Penutup
5KPPU -
A. Pengertian Perjanjian
Pengertian Perjanjian dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
harus tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang tersebut,
yang berbunyi sebagai berikut:
“Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk
mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun
baik tertulis maupun tidak tertulis.”
Selain mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 7 tersebut, untuk membuat
perjanjian juga harus tetap memperhatikan asas-asas perjanjian sebagaimana
diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”
B. Pengertian Waralaba
Pengertian waralaba dalam Pedoman ini secara yuridis mengacu pada definisi
waralaba sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor
42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
mendefinisikan waralaba sebagai: “hak khusus yang dimiliki oleh orang
perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha
dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan
dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian
waralaba.”
Dari definisi waralaba tersebut unsur-unsur yang tercakup adalah:
a. terdapat hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan
usaha;
b. terdapat sistem bisnis dengan ciri khas dalam rangka memasarkan
barang dan/atau jasa dan sistem tesebut telah terbukti berhasil; dan
c. sistem bisnis tersebut dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh
pihak lain (penerima waralaba) berdasarkan perjanjian.
Perlu digarisbawahi bahwa dalam definisi tersebut mengenai “badan usaha”
tidak disyaratkan harus berbentuk badan hukum, apalagi badan hukum
Indonesia.:
BAB II : Pemahaman Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba Berdasarkan Ketentuan Pasal 50 Huruf B
6 - Keputusan Komisi No. 57/2009
Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang
Waralaba menentukan bahwa waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. memiliki ciri khas usaha;
b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
c. memiliki standar atas pelayanan barang dan/atau jasa yang ditawarkan
yang dibuat secara tertulis;
d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
e. terdapat dukungan yang berkesinambungan; dan
f. Hak kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.
Dalam Penjelasan Pasal 3 tersebut masing-masing kriteria diberi penjelasan
sebagai berikut:
Huruf a
Yang dimaksud dengan “ciri khas usaha” adalah suatu usaha yang memiliki
keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha
lain sejenis, dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud.
Misalnya, sistem manajemen, cara penjualan dan pelayanan, atau penataan atau
cara distrbusi yang merupakan karakteristik khusus dari Pemberi Waralaba.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “terbukti sudah memberikan keuntungan” adalah
menunjuk pada pengalaman Pemberi Waralaba yang telah dimiliki kurang lebih 5
(lima) tahun dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-
masalah dalam perjalanan usahanya, dan ini terbukti dengan masih bertahan dan
berkembangnya usaha dengan menguntungkan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang
ditawarkan yang dibuat secara tertulis” adalah standar secara tertulis supaya
Penerima Waralaba dapat melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas
dan sama (Standard Operational Procedure)
7KPPU -
Huruf d
Yang dimaksud dengan “mudah diajarkan dan diaplikasikan” adalah mudah
dilaksanakan sehingga penerima Waralaba yang belum memiliki pengalaman
atau pengetahuan mengenai usaha sejenis dapat melaksanakannya dengan baik
sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen yang berkesinambungan
yang diberikan oleh Pemberi Waralaba.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “dukungan yang berkesinambungan” adalah dukungan
dari Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba secara terus menerus seperti
bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar” adalah
Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan usaha seperti merk, hak cipta,
paten, dan rahasia dagang, sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau
sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang.
C. Syarat-syarat Perjanjian Waralaba
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pengertian dari waralaba yang
dimaksud dalam Pedoman ini adalah waralaba sebagaimana diatur dalam Pasal 1
angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, yakni
“hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap
sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau
jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan
oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.”
Dalam perjanjian waralaba, pemberi waralaba biasanya menetapkan berbagai
persyaratan kepada penerima waralaba yang dimaksudkan untuk menjaga ciri
khas usaha, standar pelayanan, dan barang dan/atau jasa yang dipasarkan.
Persyaratan yang demikian biasanya untuk menjaga HAKI dan konsep waralaba
itu sendiri sehingga dapat dikecualikan dari penerapan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999. Namun demikian, dalam praktek berbagai persyaratan perjanjian
waralaba sering memuat klausula yang dapat juga menghambat atau
memberikan batasan kepada penerima waralaba dalam menjalankan
usahanya, sehingga berpotensi menimbulkan praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat.
8 - Keputusan Komisi No. 57/2009
Dalam hal terdapat persyaratan yang demikian maka perjanjian waralaba
tersebut tidak dikecualikan dari penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999.
Sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,
pengembangan iklim usaha yang kondusif dan pemberian kesempatan berusaha
bagi usaha mikro, kecil, dan menengah juga menjadi pertimbangan dalam
pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah. Kemitraan dengan pola waralaba dalam bentuk Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah digiatkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah
menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan Peraturan Perundang-
undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
a. pendanaan;
b. sarana dan prasarana;
c. informasi usaha;
d. kemitraan;
e. perizinan usaha;
f. kesempatan berusaha;
g. promosi dagang; dan
h. dukungan kelembagaan.
Mengenai aspek Kemitraan dalam Pasal 11 huruf f dan g Undang-Undang
tersebut ditujukan untuk:
a. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya
persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen;
b. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh
orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah.
Dalam Penjelasan Pasal 11 huruf g disebutkan bahwa: “Penguasaan pasar dan
pemusatan usaha harus dicegah agar tidak merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.
9KPPU -
Pengaturan mengenai perjanjian Waralaba sebagai dasar penyelenggaraan usaha
waralaba diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Pasal 26 huruf c serta Pasal 29
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.
1. Pasal 4 menentukan bahwa :
(1) Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara
Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan
memperhatikan hukum Indonesia.
(2) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis
dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke
dalam Bahasa Indonesia.
2. Pasal 5 menentukan bahwa dalam Perjanjian Waralaba paling sedikit
memuat ketentuan tentang:
a. nama dan alamat para pihak;
b. jenis Hak Kekayaan Intelektual;
c. kegiatan usaha;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan
pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima
waralaba;
f. wilayah usaha;
g. jangka waktu perjanjian;
h. tata cara pembayaran imbalan;
i. kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;
j. penyelasaian sengketa; dan
k. tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan
perjanjian.
10 - Keputusan Komisi No. 57/2009
3. Pasal 6 menentukan bahwa:
(1) Perjanjian waralaba dapat memuat klausula pemberian hak bagi
Penerima Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba lain.
(2) Penerima waralaba yang diberi hak untuk menunjuk penerima waralaba
lain harus memiliki dan melaksanakan sendiri paling sedikit 1 (satu)
tempat usaha Waralaba.
4. Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah menentukan:
Pasal 26
Kemitraan dilaksanakan dengan pola:
a. inti-plasma;
b. subkontrak;
c. waralaba;
d. perdagangan umum;
e. distribusi dan keagenan; dan
f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional,
usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing).
5. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah, terkait dengan waralaba menentukan sebagai berikut:
(1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, memberikan kesempatan
dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki
kemampuan.
(2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan
barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang
memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual
berdasarkan perjanjian waralaba.
(3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan,
bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan
pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.
11KPPU -
Ketentuan mengenai penggunaan produksi dalam negeri disamping diatur
dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 juga diatur dalam
Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang
menegaskan bahwa:
(1) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba mengutamakan penggunaan
barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi
standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh
Pemberi Waralaba.
(2) Pemberi Waralaba harus bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah
di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang
dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan
oleh Pemberi Waralaba.
Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan
penggunaan produksi dalam negeri, maka penerapan Pasal 50 huruf b Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya tentang pengecualian terhadap
perjanjian yang berkaitan dengan waralaba, tetap harus memperhatikan prinsip
larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, agar dapat
menjamin kesempatan berusaha bagi seluruh pelaku usaha, mewujudkan iklim
usaha yang kondusif sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999. Prinsip tersebut ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang
menentukan bahwa: “waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis
antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan
hukum Indonesia.” Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan usaha waralaba
tetap tidak boleh melanggar ketentuan yang diatur oleh Hukum Indonesia,
antara lain adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
D. Unsur-Unsur Pasal 50 huruf b, Khususnya Mengenai Perjanjian yang
Berkaitan dengan Waralaba
Unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 50 huruf b khususnya mengenai perjanjian
yang berkaitan dengan Waralaba, mencakup:
12 - Keputusan Komisi No. 57/2009
1. Perjanjian
Sebagaimana telah diuraikan, mengenai perjanjian harus mengacu pada
ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang
menentukan bahwa: “perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih
pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha
lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.”
Selanjutnya mengenai prinsip pembuatan perjanjian harus mengacu pada
ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. “Yang berkaitan dengan”
Frase ”yang berkaitan dengan” harus dapat dibuktikan bahwa perjanjian
yang dibuat oleh pemberi waralaba dan penerima waralaba benar-benar
memenuhi kriteria waralaba sebagaimana ditentukan dalam Peraturan
Perundang-undangan. Pada saat ini Peraturan Perundang-undangang yang
dimaksud adalah:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (vide Pasal 26 huruf c, Pasal 29, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal
39 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 40);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
3. Waralaba
Pengertian Waralaba, kriteria waralaba, ketentuan yang harus dimuat dalam
perjanjian waralaba, dan semua yang terkait dengan waralaba mengacu pada
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
Pasal 1 angka 1 mendefinisikan waralaba sebagai berikut:
“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau
badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka
memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat
dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian
waralaba.”
13KPPU -
Dari ketiga unsur tersebut harus benar-benar dipertimbangkan baik oleh pemberi
waralaba maupun penerima waralaba dalam memformulasikan suatu perjanjian
di bidang waralaba, agar dapat diterapkan ketentuan Pasal 50 huruf b Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan prakteik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.
14 - Keputusan Komisi No. 57/2009
1. Prinsip Penerapan Persaingan Usaha Dalam Perjanjian Waralaba
Prinsip penerapan persaingan usaha dalam analisis terhadap perjanjian waralaba
selalu diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu untuk meningkatkan efisiensi
ekonomi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjamin
kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha, mencegah praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan menciptakan efektivitas dan
efisiensi dalam kegiatan usaha.
Berdasarkan Pasal 50 huruf b perjanjian yang terkait dengan waralaba termasuk
salah satu yang dikecualikan dari penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999. Prinsip pengecualian terhadap perjanjian yang terkait dengan waralaba
berangkat dari asas bahwa pada dasarnya ketentuan/klausul dalam perjanjian
waralaba yang merupakan hal yang esensial untuk menjaga identitas bersama dan
reputasi jaringan waralaba, atau untuk menjaga kerahasiaan HAKI yang
terkandung dalam konsep waralaba dapat dikenakan pengecualian berdasarkan
Pasal 50 huruf b. Berdasarkan prinsip tersebut maka dalam perjanjian waralaba
diperbolehkan memuat ketentuan/klausul yang mengatur mengenai kewajiban-
kewajiban bagi penerima waralaba dalam rangka menjamin konsep waralaba dan
HAKI yang dimiliki oleh pemberi waralaba. Ketentuan/klausul tersebut misalnya
antara lain adalah kewajiban untuk menggunakan metoda usaha yang ditetapkan
oleh pemberi waralaba, mengikuti standar perlengkapan dan penyajian yang
ditentukan pemberi waralaba, tidak merubah lokasi waralaba tanpa
sepengetahuan pemberi waralaba, dan tidak membocorkan HAKI yang terkait
dengan waralaba kepada pihak ketiga, bahkan setelah berakhirnya masa
berlakunya perjanjian waralaba.
Namun demikian perlu disadari bahwa dalam perjanjian waralaba dapat pula
mengandung ketentuan/klausul yang berpotensi menghambat persaingan,
seperti penetapan harga jual, pembatasan pasokan, keharusan untuk membeli
produk lain yang tidak terkait dengan waralaba dari pemberi waralaba,
pembagian wilayah, dan larangan untuk melakukan kegiatan usaha yang sama
setelah berakhirnya perjanjian waralaba.
BAB III : Penerapan Pasal 50 Huruf B,Khususnya Mengenai Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba
15KPPU -
Klausul/ketentuan yang demikian berpotensi bertentangan dengan pencapaian
tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menginginkan adanya
efisiensi, kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha, dan
pengembangan teknologi. Dalam hal perjanjian waralaba memuat
ketentuan/klausul yang menghambat persaingan, maka perjanjian waralaba tidak
termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dan
Komisi akan melakukan penilaian lebih lanjut mengenai dampak dari hambatan
persaingan tersebut terhadap efisiensi ekonomi.
Klausul/ketentuan mengenai pembatasan wilayah yang biasa terdapat dalam
perjanjian waralaba untuk mengatur sistem jaringan waralaba biasanya termasuk
dalam kategori yang dikecualikan. Pemberi waralaba pada dasarnya dapat
mengatur wilayah eksklusif bagi penerima waralaba, dalam hal demikian maka
pengecualian dapat diberikan terhadap ketentuan/klausul yang bertujuan untuk
membatasi kegiatan pemberi waralaba di dalam wilayah yang telah diperjanjikan
dan kegiatan penerima waralaba diluar wilayah yang diperjanjikan. Namun
demikian, pengecualian tidak dapat diberikan apabila hambatan berupa
pembatasan wilayah tersebut mengarah pada perlindungan wilayah secara
absolut. Dalam hal pemberi waralaba dan penerima waralaba, baik secara
langsung maupun tidak langsung menghalangi konsumen untuk mendapatkan
barang dan/atau jasa dengan alasan tempat kediaman konsumen diluar wilayah
waralaba yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan membagi pasar maka hal
tersebut tidak termasuk dalam kategori pengecualian. Pengecualian terutama
tidak dapat diterapkan apabila pembatasan wilayah mengakibatkan membatasi
persaingan pada pasar bersangkutan sehingga berdampak pada efisiensi
ekonomi.
Klausul/ketentuan mengenai kewajiban pasokan dalam perjanjian waralaba
biasanya dimaksudkan untuk menjaga standar kualitas produk waralaba.
Jaminan adanya standar minimum kualitas produk sangat penting dalam usaha
waralaba agar tidak merusak identitas dari konsep waralaba itu sendiri. Untuk itu
pemberi waralaba biasanya mewajibkan penerima waralaba untuk memasok
hanya dari pemberi waralaba atau pihak tertentu produk yang menjadi esensi dari
konsep waralaba, dimana khususnya terkait dengan HAKI yang telah dipatenkan
yang menjadi bagian utama dari konsep waralaba. Namun demikian perlu
dipahami bahwa perjanjian pasokan yang demikian juga dapat menghambat
persaingan karena membatasi pelaku usaha lain untuk dapat ikut memasok
kepada penerima waralaba. .
16 - Keputusan Komisi No. 57/2009
Untuk itu maka ketentuan yang demikian, apabila tidak terkait dengan HAKI
produk yang menjadi esensi dari konsep waralaba, tidak dikecualikan dari
penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Perjanjian waralaba biasanya memuat pula klausul/ketentuan yang mengatur
mengenai penetapan harga jual. Pengaturan mengenai penetapan harga jual
biasanya dimaksudkan agar penerima waralaba tidak menetapkan harga yang
dapat merusak identitas/imej dari waralaba. Untuk itu rekomendasi harga yang
dibuat oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba dapat dikecualikan dari
penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun demikian perlu
disadari bahwa penetapan harga yang mengarah pada kartel harga sehingga
menghilangkan persaingan harga tidak dikecualikan dari penerapan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Ketentuan/klausul yang mewajibkan penerima waralaba untuk membeli
beberapa jenis barang dari pemberi waralaba dalam rangka menjaga standar
kualitas dari konsep waralaba pada dasarnya tidak melanggar prinsip persaingan
usaha.Namun demikian, perlu dipahami bahwa kewajiban yang demikian dapat
menghalangi produk substitusi dan menghambat persaingan. Untuk itu maka
kewajiban untuk membeli barang lain yang tidak terkait dengan konsep waralaba,
yang dapat menciptakan hambatan masuk (entry barrier) bagi pelaku usaha lain
tidak dapat kenakan pengecualian terhadap penerapan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999.
Ketentuan/klausul yang melarang penerima waralaba untuk melakukan kegiatan
usaha yang sama yang dapat bersaing dengan jaringan usaha waralaba dapat
dikenakan ketentuan pengecualian berdasarkan Pasal 50 huruf b. Larangan
tersebut dimaksudkan untuk perlindungan HAKI pemilik waralaba dan menjaga
identitas dan reputasi jaringan waralaba, khususnya bila pemberi waralaba telah
melakukan transfer know how, baik berupa pengetahuan, pengalaman dan
keahlian, serta kemampuan (skill) teknis kepada penerima waralaba. Namun
demikian perlu disadari bahwa hambatan untuk melakukan kegiatan usaha yang
sama tersebut dalam jangka waktu panjang justru akan mempengaruhi
persaingan dan berdampak negatif pada efisiensi ekonomi. Untuk itu maka
ketentuan hambatan setelah berakhirnya perjanjian waralaba dalam waktu yang
terlalu panjang tidak termasuk dalam pengecualian penerapan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999.
17KPPU -
Untuk menetapkan jangka waktu yang tidak melanggar persaingan usaha maka
Komisi akan memperhatikan berbagai pertimbangan, antara lain teknologi dari
waralaba dan investasi yang telah dikeluarkan. Apabila teknologi waralaba sudah
merupakan domain publik dan investasi yang dikeluarkan tidak besar, maka
jangka waktu untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang sama biasanya adalah
1 (satu) tahun.
2. Penerapan Ketentuan Pasal 50 huruf b Terkait Dengan Perjanjian Waralaba
Dalam menerapkan ketentuan Pasal 50 huruf b, khususnya perjanjian yang
berkaitan dengan waralaba, Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus
mempertimbangkan dengan bijaksana agar tidak melanggar hakikat tujuan
dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun pertimbangan yang perlu
diperhatikan antara lain:
Kriteria waralaba sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba harus terpenuhi;
1. Kriteria perjanjian waralaba dan pendaftarannya sebagaimana diatur dalam
Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007
tentang Waralaba harus terpenuhi;
2. Pembuatan perjanjian harus tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 7
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Perjanjian waralaba merupakan bentuk kemitraan sebagaimana diatur dalam
Pasal 26 huruf c jo. Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
4. Isi Perjanjian Waralaba tidak berpotensi melanggar prinsip Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
5. Beberapa contoh kriteria perjanjian waralaba yang berpotensi melanggar
prinsip larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga
ketentuan Pasal 50 huruf b tidak dapat diterapkan:
18 - Keputusan Komisi No. 57/2009
a. Penetapan harga jual (Resale Price Maintenance)
Pemberi waralaba membuat perjanjian dengan penerima waralaba yang
memuat penetapan harga jual yang harus diikuti oleh penerima waralaba.
Penerima waralaba sebagai pelaku usaha mandiri pada dasarnya memiliki
kebebasan untuk menetapkan harga jual barang dan/atau jasa yang
didapatnya dari pemberi waralaba. Dari perspektif persaingan usaha,
penetapan harga jual dalam waralaba dilarang karena akan menghilangkan
persaingan harga antara penerima waralaba. Hal tersebut menimbulkan
harga yang seragam di antara penerima waralaba dan akibatnya konsumen
dihadapkan pada harga yang seragam pula. Penetapan harga yang demikian
tidak dikecualikan dari penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Namun demikian, untuk menjaga nilai ekonomis dari usaha waralaba, maka
pemberi waralaba diperbolehkan membuat rekomendasi harga jual kepada
penerima waralaba, sepanjang harga jual tersebut tidak mengikat penerima
waralaba.
b. Persyaratan untuk membeli pasokan barang dan/atau jasa hanya dari
Pemberi Waralaba atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemberi Waralaba
Perjanjian Waralaba memuat persyaratan yang mengharuskan penerima
waralaba untuk membeli barang atau jasa yang menjadi bagian dari konsep
waralaba hanya dari pemberi waralaba atau pihak lain yang ditunjuk oleh
pemberi waralaba. Persyaratan tersebut dapat dikecualikan sepanjang
dilakukan untuk mempertahankan identitas dan reputasi dari waralaba yang
biasanya dimaksudkan untuk menjaga konsep waralaba yang telah
diciptakan oleh pemberi waralaba.
Meskipun demikian, pemberi waralaba tidak boleh melarang penerima
waralaba untuk membeli pasokan barang dan/atau jasa dari pihak lain
sepanjang barang dan atau jasa tersebut memenuhi standar kualitas yang
disyaratkan oleh pemberi waralaba. Penetapan pembelian pasokan hanya
dari pemberi waralaba atau pihak tertentu dapat menimbulkan hambatan
bagi pelaku usaha lain yang mampu menyediakan pasokan dengan kualitas
yang sama. Untuk itu pemberi waralaba tidak diperbolehkan menetapkan
secara mutlak akses pembelian atau pasokan yang diperlukan oleh
penerima waralaba sepanjang hal itu tidak menggangu konsep usaha
waralaba.
19KPPU -
c. Persyaratan untuk membeli barang dan/jasa lain dari pemberi waralaba
Pemberi waralaba mengharuskan penerima waralaba untuk bersedia
membeli barang atau jasa lain dari Pemberi waralaba a (tie-in). Perjanjian
waralaba yang memuat kewajiban kepada penerima waralaba untuk membeli
produk lain dari pemberi waralaba tidak dipandang sebagai pelanggaran
persaingan usaha, sepanjang hal tersebut dimaksudkan untuk
mempertahankan identitas dan reputasi waralaba. Perlu diketahui bahwa,
kewajiban untuk membeli produk lain yang bukan menjadi bagian dari
paket waralaba tidak dikecualikan dari penerapan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999.
d. Pembatasan wilayah
Pemberi waralaba melakukan pembatasan wilayah dengan cara menetapkan
wilayah tertentu kepada penerima waralaba. Dalam perjanjian waralaba
biasanya memuat klausul tentang wilayah usaha. Klausul tersebut
dimaksudkan untuk membentuk system jaringan waralaba. Dalam hal
demikian, maka pengaturan wilayah usaha tidak dipandang sebagai
pelanggaran persaingan usaha, sehingga dapat dikecualikan. Namun
demikian, pembatasan wilayah yang tidak dilakukan dalam rangka
membentuk sistem jaringan waralaba melainkan untuk membatasi pasar
dan konsumen tidak dikecualikan dari penerapan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999.
e. Persyaratan untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang sama selama
jangka waktu tertentu setelah berakhirnya perjanjian waralaba.
Pemberi waralaba mensyaratkan agar penerima waralaba tidak melakukan
kegiatan usaha yang sama dengan usaha waralaba selama jangka waktu
tertentu setelah berakhirnya perjanjian waralaba.
Syarat tersebut dapat dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 sepanjang dimaksudkan untuk melindungi dan/atau berkaitan dengan
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pemberi waralaba atau untuk menjaga
identitas dan reputasi usaha waralaba. Namun demikian, persyaratan
tersebut dalam jangka waktu panjang dapat berakibat pada terhambatnya
persaingan dan kemajuan teknologi.
20 - Keputusan Komisi No. 57/2009
Oleh karena itu, persyaratan untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang
sama dengan usaha waralaba dalam jangka waktu yang lama tidak
dikecualikan dari penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam
hal mempertimbangkan lamanya jangka waktu yang dipandang berpotensi
melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Komisi memperhatikan
berbagai hal diantaranya adalah teknologi produk waralaba, biaya yang
dikeluarkan untuk menghasilkan produk waralaba, sifat produk waralaba
(apakah sudah menjadi public domain atau tidak).
21KPPU -
1. Contoh Isi Perjanjian Waralaba
Pemberi waralaba mini market mengadakan perjanjian waralaba usaha mini market
dengan penerima waralaba untuk mendirikan Mini Market dengan menggunakan
merek milik pemberi waralaba yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia. Waralaba yang diberikan kepada penerima waralaba adalah hak untuk
menggunakan nama/merek dagang pemberi waralaba beserta seluruh konsep
dan mekanisme sistem kerja sesuai standar operasi yang dimiliki oleh pemberi
waralaba. Hak waralaba yang diperoleh penerima waralaba dari pemberi
waralaba baik secara langsung maupun tidak langsung tidak dapat diberikan ke
pihak lain dengan alasan dan cara apapun serta di tempat manapun, kecuali
apabila di dalam perjanjian waralaba memuat klausula sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Di dalam perjanjian
waralaba biasanya ditetapkan:
a. Kewajiban Pemberi Waralaba sebagai berikut:
1. Membantu Penerima waralaba dalam periode pra operasi toko dalam hal:
a. rekomendasi kelayakan lokasi toko yang dimaksud;
b. bantuan seleksi tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi karyawan Toko P
c. Perencanaan, pelaksanaan dan supervisi renovasi toko sesuai standar
Toko P.
2. Memberikan latihan kepada penerima waralaba beserta seluruh karyawan
toko dalam suatu program latihan terpadu dengan materi dan jadwal yang
telah ditetapkan.
3. Memberikan pedoman praktis operasional dan administrasi Toko sebagai
referensi penerima waralaba dalam menyelenggarakan operasi rutin toko.
4. Mengirim barang sesuai dengan permintaan penerima waralaba dengan
mengacu kepada ketentuan Pengelolaan Barang Dagangan sebagaimana
ditetapkan dalam perjanjian ini.
5. Memberikan bantuan konsultasi kepada penerima waralaba agar
pelaksanaan operasi toko tetap berjalan dalam standard operasional Toko P.
BAB IV : Contoh Kasus
22 - Keputusan Komisi No. 57/2009
6. Mensuplai pengadaan barang perlengkapan rutin toko, seperti kantong
plastik, stiker label, perlengkapan komputer dan sebagainya sesuai standar
penggunaan Toko P.
Dalam perjanjian waralaba ditetapkan mengenai pengelolaan barang
dagangan yang akan disuplai oleh pemberi waralaba kepada penerima
waralaba, merupakan hak pemberi waralaba, yaitu:
1. Penentuan barang dagangan, termasuk komposisi jenis, tingkat harga jual
dan sumber barang dagangan toko merupakan hak pemberi waralaba.
2. Seluruh barang dagangan Toko harus dibeli dari pemberi waralaba dan
dijual maksimal seharga yang tercantum dalam daftar harga barang
dagangan yang berlaku saat itu dari Pemasok pemberi waralaba ditambah
mark up 2% dua persen.
3. Bilamana Pemberi Waralaba melihat adanya suatu nilai potensi yang baik
atau dianggap perlu suatu tindakan preventif, sehingga diperlukan
pembukaan toko baru dalam radius 100 (seratus) meter dari Toko
penerima waralaba, maka penerima waralaba akan diberikan prioritas
berupa penawaran pertama secara tertulis, sebelum ditawarkan kepada
pihak lain atau dibuka oleh pemberi waralaba.
b. Kewajiban Penerima Waralaba sebagai berikut:
1. membayar nilai pembelian seluruh barang dagangan Toko kepada pemberi
waralaba sesuai dengan jumlah barang yang diterima oleh penerima
waralaba.
2. memeriksa kondisi kelayakan jual atas seluruh barang dalam Toko P.
3. dilarang menerima, menyimpan, memajang dan menjual barang-barang lain
selain barang dagangan toko yang sudah ditentukan sesuai dengan
ketentuan dalam perjanjian ini.
4. wajib melaksanakan administrasi barang dagangan sesuai ketetapan dalam
p e d o m a n p r a k t i s o p e r a s i o n a l d a n a d m i n i s t r a s i To k o .
5. dalam mengoperasikan Toko P wajib menggunakan piranti keras (hardware)
dan paket program komputer (software), serta sistem jaringan
telekomunikasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemberi
23KPPU -
waralaba, yang secara periodik akan terus disempurnakan oleh pemberi
waralaba sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi.
6.wajib mengoperasikan toko miliknya sesuai dengan Pedoman Praktis
Operasional dan Administrasi yang telah ditetapkan.
7. wajib memberikan informasi/bukti-bukti transaksi dalam hal dilaksanakan
audit intern oleh pemberi waralaba.
2. Analisis Penyelesaian Terhadap Contoh Kasus
Secara konseptual perjanjian waralaba dikecualikan jika memenuhi syarat-syarat
perjanjian waralaba sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Dalam contoh perjanjian di atas memuat
kesepakatan yang dapat berpotensi mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat,
yaitu klausula penetapan harga jual yang ditetapkan oleh pemberi waralaba.
Dalam perjanjian waralaba tersebut penerima waralaba diharuskan menjual
barang-barang waralaba sesuai dengan daftar harga yang ditetapkan oleh
pemberi waralaba ditambah dengan mark up 2%. Penetapan harga dalam
Perjanjian tersebut tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,
karena walaupun ditetapkan daftar harga jual, tetapi Penerima Waralaba
diberikan kebebasan untuk menaikkan harga jual sebesar 2%. Sedangkan
penetapan harga jual akhir dapat terkena ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, karena
penetapan harga jual akhir tidak memberikan kebebasan kepada Penerima
Waralaba sebagai pelaku usaha mandiri untuk menentukan sendiri harga jual
barang-barang usaha waralaba tersebut. Jika penetapan mark up 2% menjadi
ketentuan yang baku, yaitu yang harus diikuti oleh penerima waralaba, sehingga
penerima waralaba tidak bebas menentukan harga jual dan tidak terjadi intra-
brand competition, maka ketentuan tersebut dapat dikenakan ketentuan
pengecualian menurut Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Dalam perjanjian waralaba pada contoh di atas tidak terdapat persyaratan untuk
membeli pasokan barang dan atau jasa hanya dari pemberi waralaba atau pihak
lain yang ditunjuk oleh pemberi waralaba, pembatasan wilayah, atau pun
persyaratan untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang sama selama jangka
waktu tertentu setelah berakhirnya perjanjian waralaba.
Dengan demikian, perjanjian waralaba tersebut dapat dikenakan pengecualian
berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf b.
24 - Keputusan Komisi No. 57/2009
1. Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur mengenai
pengecualian penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap
perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.
2. Pengecualian yang diatur dalam Pasal 50 huruf b, tidak dapat diterapkan
secara mutlak mengingat tidak tertutup kemungkinan terjadi pembuatan
suatu perjanjian yang berkaitan dengan waralaba tetapi dalam perjanjian
tersebut memuat suatu klausula yang berpotensi terjadinya monopoli atau
persaingan usaha yang tidak sehat.
3. Pengecualian yang diatur dalam Pasal 50 huruf b, dapat diterapkan sepanjang
memenuhi kriteria waralaba sebagaimana diatur dalam Pasal 26 huruf c,
Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
4. Ketentuan Pasal 50 huruf b tidak dapat diterapkan secara mutlak dengan
pertimbangan agar tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut, tidak
menjadi sia-sia. Oleh karena itu, Perilaku pelaku usaha yang terkait dengan
waralaba yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat tidak dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
diatur dalam Pasal 50 huruf b.
BAB V : Penutup
25KPPU -
