TEORI TERBENTUKNYA NEGARA(teori kenyataan, ketuhanan, perjanjian masyarakat, kekuasaan, teori hukum alam, hukum murni, hukum modern)Nyatanya, tuhan berjanji pada masyarakat untuk berkuasa pada alam yang murni dan modern1. Teori Kenyataan: Apabila unsur-unsur negara (wilayah,rakyat, pemerintah yang berdaulat) terpenuhi, negara suatu kenyataan.2. Teori Ketuhanan: Timbulnya negara kehendakTuhan. Segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak-Nya. Friederich Julius Stahl (1802-1861): Negara keluarga, bangsa negara. "Negara bukan tumbuh disebabkan berkumpulnya kekuatan dari luar, melainkan karena perkembangan dari dalam. la tidak tumbuh disebabkan kehendak manusia, melainkan kehendakTuhan."3. Teori Perjanjian Masyarakat. sebelum ada negara, manusia hidup sendiri-sendiri dan berpindah-pindah, belum ada masyarakat dan peraturan mengikat,kacau. diungkapkan dalam buku "Leviathan" Ketakutan akan kehidupan berciri survival of the fittest menyadarkan manusia akan kebutuhannya: negara yang diperintah oleh seorang raja, menghapus rasa takut. Maka, dibuatlah perjanjian masyarakat (con tract social). Perjanjian antar kelompok manusia yang melahirkan negara dan perjanjian itu sendiri disebut pactum unionis dan terjadi pactum subiectionis, yaitu perjanjian antar kelompok manusia dengan penguasa yang diangkat dalam pactum unionis. lsi pactum subiectionis: pernyataan penyerahan hak-hak alami kepada penguasa dan berjanji akan taat kepadanya.

Penganut teori Perjanjian Masyarakat antara lain: Grotius (1583-1545), John Locke (1632-1704), lmmanuel Kant (1724-1804), Thomas Hobbes (1588-1679), J.J. Rousseau (1712-1778).

la hanya mengakui pactum subiectionis. Sehubungan dengan itu Hobbes menegaskan bahwa negara seharusnya berbentuk kerajaan mutlak / absolut.

John Locke menyusun teori Perjanjian Masyarakat dalam bukunya "Two Treaties on Civil Government" bersamaan dengan tumbuh kembangnya kaum borjuis (golongan menengah) yang menghendaki perlindungan penguasa atas diri dan kepentingannya. Maka John Locke mendalilkan bahwa dalam pactum subiectionis tidak semua hak manusia diserahkan kepada raja. Seharusnya ada beberapa hak tertentu (yang diberikan alam) tetap melekat padanya. Hak yang tidak diserahkan itu adalah hak asasi manusia yang terdiri dari: hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Hak-hak itu harus dijamin raja dalam UUD negara. Menurut John Locke, negara sebaiknya berbentuk kerajaan yang berundang-undang dasar atau monarki konstitusional.

J.J. Rousseau dalam "Du Contract Soaaf' berpendapat bahwa setelah menerima mandat rakyat, penguasa mengembalikan hak rakyat dalam bentuk hak warga negara (civil rights). Negara yang terbentuk oleh Perjanjian Masyarakat harus menjamin kebebasan dan persamaan. Penguasa sekadar wakil rakyat dan dibentuk berdasarkan kehendak rakyat (volonte general). Jika tidak mampu menjamin kebebasan dan persamaan, penguasa dapat diganti.

Mengenai kebenaran terbentuknya negara oleh Perjanjian Masyarakat terdapat perbedaan pendapat di antara penyusun teorinya. Grotius menganggap bahwa Perjanjian Masyarakat adalah kenyataan sejarah, sedangkan Hobbes, Locke, Kant, dan Rousseau menganggapnya sekadar khayalan logis.

4. Teori Kekuasaan: negara terbentuk berdasarkan kekuasaan. Orang kuatlah yang pertama kali mendirikan negara, sebab ia berkuasa memaksakan kehendaknya terhadap orang lain. Sebagaimana disindir oleh Kallikles dan Voltaire: "Raja yang pertama adalah prajurit yang berhasil."

Karl Marx berpandangan bahwa negara timbul karena kekuasaan. Menurutnya, sebelum negara ada, telah ada masyarakat komunis purba. Buktinya, pada masa itu belum dikenal hak milik pribadi. Adanya hak milik pribadi memecah masyarakat menjadi dua kelas yang bertentangan, yaitu kelas masyarakat pemilik dan bukan pemilik. Kelas pertama tidak merasa aman dengan kelebihan yang dimilikinya. Mereka memerlukan organisasi paksa (disebut negara), untuk mempertahankan pola produksi yang telah memberikan keistimewaan itu dan melanggengkan kepemilikannya atas alat-alat produksi.

H.J. Laski berpendapat bahwa negara berkewenangan mengatur tingkah laku manusia. Negara menyusun sejumlah peraturan untuk memaksakan ketaatan kepada negara.

Tentang kekuasaaan, Leon Duguit menyatakan bahwa seseorang dapat memaksakan kehendaknya terhadap orang lain karena iamemiliki kelebihan atau keistimewaan dalam bentuk lahiriah (fisik), kecerdasan,ekonomi dan agama.

5. Teori Hukum Alam: adanya hukum yang berlaku abadi dan universal (tidak berubah, berlaku di setiap waktu dan tempat). Hukum alam bukan buatan negara, melainkan berlaku menurut kehendak alam. Penganutnya antara lain: Masa purba : Plato dan Aristoteles Abad pertengahan: Augustinus dan Thomas Aquino Renaissance : penganut teori Perjanjian Masyarakat

Menurut Plato, asal mula terjadinya negara karena:1. Adanya keinginan dan kebutuhan manusia yang beragam sehingga menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup.2. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lain dan harus menghasilkan segala sesuatu yang lebih untuk bisa ditukarkan;3. Mereka saling menukarkan hasil karya satu sama lain dan kemudian bergabung dengan sesamanya membentuk desa;4. Hubungan kerja sama antardesa lambat laun menimbulkan masyarakat (negara kota).

Menurut Aristoteles berdasarkan kodratnya manusia harus berhubungan dengan sesamanya dalam mempertahankan keberadaannya danmemenuhi kebutuhan hidupnya' Hubungan itu pada awalnya terjadi didalam keluarga, kemudian berkembang menjadi suatu kelompok yang agak besar. Kelompok-kelompok yang terbentuk dari keluarga-keluarga itu kemudian bergabung danmembentuk desa. Kerja sama antardesa ini melahirkan negara kecil (negara kota).Augustinus dan Thornas Aquino mendasarkan-teori mereka pada ajaran agama. Augustinus menganggap bahwa negara (kerajaan) yang ada di dunia ini adalah ciptaan iblis (Civitate Diaboli), sedangkan Kerajaan Tuhan (Civitate Dei) berada di akhirat. Gereja dianggap sebagai bayangan Civitate Dei yang akan mengarahkan hukum buatan manusia kepada azas-azas Kristen Yang abadi.Thomas Aquino berpendapat bahwa negara merupakan lembaga alamiah yang lahir karena kebutuhan sosial manusia. Negara bertujuan menjamin ketertiban dalam kehidupan masyarakat, penyelenggara kepentingan umum, dan penjelmaan yang tidak sempurna dari kehendak masyarakatnya.

6. Teori Hukum MurniMenurut Hans Kelsen, negara adalah suatu kesatuan tata hukum yang bersifat memaksa. Setiap orang harus taat dan tunduk. Kehendak negara adalah kehendak hukum. Negara identik dengan hukum.Paul Laband dari Jerman,memelopori aliran yang meneliti negara semata-mata dari segi hukum. Pemikirannya diteruskan oleh Hans Kelsen (Austria) yang mendirikan Mazhab Wina, menyamakan negara dengan tata hukum nasional (national legal order), problema negara harus diselesaikan dengan cara normatif. Faktor sosiologis diabaikan, mengaburkan analisis yuridis.Hans Kelsen dikenal sebagai pejuang teori hukum murni (reine rechtslehre). Menurutnya, negara adalah suatu badan hukum (rechtspersoon, juristic person)

7. Teori Modern: menitikberatkan fakta dan sudut pandangan tertentu untuk memeroleh kesimpulan tentang asal mula, hakikat, dan bentuk negara. Pengertian negara dari para tokoh pencetus Teori Modern:Prof.Mr. R. Kranenburg: pada hakikatnya, negara ialah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan sekelompok manusia yang disebut bangsa. la menitikberatkan pengertian bangsa secara etnologis.Prof.Dr. J.H.A. Logemann: negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa. Ia menekankan pengertian rakyat dalam suatu negara dan memperhatikan hubungan antarorganisasi kekuasaan dengan kelompok manusia di dalamnya.

BAB 2 TEORI BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA & KEKUASAANAJARAN KLASIKbentuk pemerintahan dibedakan menjadi 3 (tiga) berdasarkan kriteria jumlah orang pemegang kekuasaan: Monarkhi, Aristokrasi, dan Demokrasi. Pembagian bentuk pemerintahan ini dicetuskan oleh Herodotus yang selanjutnya dikembangkan Plato, Aristoteles, dan Polybios.

Plato, membagi bentuk pemerintahan lima yaitu:1. Aristokrasi : dipegang sekelompok orang yang mencerminkan keadilan.2. Timokrasi : pemerintahan dipimpin oleh sekelompok orang yang menginginkan kemashuran dan kehormatan.3. Oligarkhi : pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok orang yang dipengaruhi kemewahan/harta kekayaan.4. Demokrasi : pemerintahan yang dipegang oleh rakyat.5. Tyrani : pemerintahan yang dipimpin oleh seoarang yang jauh dari rasa keadilan.Menurut Plato, bentuk pemerintahan di atas dapat berubah mengikuti siklus, dari Aristokrasi-Timokrasi- oligarkhi-Demokrasi-Tyrani dan berputar ke bentuk asal.

Aristoteles membagi bentuk pemerintahan berdasarkan kuantitas (jumlah pemegang kekuasaan) dan kualitas (tujuan pelaksanaan pemerintahan itu) menjadi:Monarkhi : pemerintahan dipegang oleh seorang (raja/kaisar) yang ditujukan untuk kepentingan umum Bentuk monarkhi dapat merosot menjadi Tyrani.Tyrani : pemerintahan dipegang oleh seorang (raja/kaisar). Kekuasaannya untuk kepentingan sendiri.Aristokrasi : pemerintahan yang dipegang oleh sejumlah/beberapa orang terbaik (misalnya kaum cerdik pandai atau bangsawan). Kekuasaannya untuk kepentingan umum. Bentuk ini dapat merosot jadi oligarkhi dan bentuk oligarkhi dapat melahirkan Plutokrani atau Plutokrasi.Oligarkhi : dipegang oleh beberapa orang. Kekuasaannya untuk kepentingan kelompok mereka.Plutokrani : pemerintahan yang dijalankan oleh orang-orang kaya untuk kepentingan mereka sendiri.Polity : dipegang banyak orang, pelaksanaan pemerintahannya ditujukan untuk kepentingan umum.Demokrasi : kekuasaan tertinggi dipegang rakyat.Menurut Aritoteles, bentuk pemerintahan demokrasi merupakan bentuk pemerosotan dari bentuk polity. Maka, menurutnya bentuk monarkhi, aristokrasi dan polity merupakan bentuk pemerintahan ideal (terbaik).

Sedangkan Plato berpendapat bahwa bentuk demokrasi merupakan bentuk terbaik yang dapat merosot menjadi mobokrasi (okhlokrasi). Mobokrasi/Okhlokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat tetapi rakyat yang tidak tahu apa-apa, rakyat yang tidak berpendidikan, dan rakyat yang tidak paham tentang pemerintahan. Akhirnya pemerintahan yang dijalankan pun tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak.

Polybios dalam teorinya (disebut Cyclus Polybios), ia menyatakan bahwa bentuk pemerintahan negara mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara siklus yaitu bentuk Monarkhi-Aristokrasi-Demokrasi akan selalu berganti-ganti dan berputar ke bentuk asal.

TEORI MODERN MENURUT BEBERAPA TOKOHNicollo Machiavelli mengemukakan bahwa bentuk pemerintahan dibedakan antara bentuk monarkhi dan republik. Dalam bukunya "ll Principe", ia menyatakan bahwa monarkhi merupakan pemerintahan negara yang dipegang oleh seorang dan dijalankan untuk kepentingan semua orang. Sedangkan Republik berasal dari kata "Res-Publika" yang berarti organisasi kenegaraan yang mengurus kepentingan bersama. Ia tidak memberikan kriteria untuk membedakannya.Beberapa kriteria untuk membedakan Monarkhi dan Republik dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut.George Jellinek, berdasarkan cara pembentukan kehendak negara:1. Monarkhi : jika kehendak negara terjelma sebagai kehendak seseorang (secara psikologis).2. Republik : jika kehendak negara terjelma sebagai kehendak rakyat atau kemauan dari hasil peristiwa secara yuridis. Leon Duguit, berdasarcara penunjukan kepala negara:3. Monarkhi : kepala negaranya (raja) memperoleh kedudukan berdasarkan hak waris secara turun-temurun dan masa jabatannya tidak ditentukan dalam batas waktu tertentu.4. Republik : kepala negaranya (lazim disebut Presiden)memperoleh kedudukan karena dipilih melalui pemilihan dan memegang jabatan dalam kurun waktu tertentu. Dasar penunjukan kepala negara yang dikemukakan Leon Duguit banyak diterima dan dianut.Otto KoellreutterPandangan Otto Koellreutter sependapat dengan Leon Duguit. Ia membedakan Monarkhi dan Republik atas dasar kriteria. Kesamaan dan "Ketidaksamaan".Monarkhi: setiap orang tidak dapat menjadi kepala negara'Republik: setiap orang punya hak sama untuk menjadi kepala negara.Otto Koellreutter menambahkan bentuk ketiga yaitu Pemerintahan Otoriter (Autoritarien Fuhrerstaat), suatu pemerintahan yang dipegang oleh satu orang yang bersifat mutlak. Dalam pemerintahan ini, kepala negara diangkat berdasarkan pemilihan. Tapi, dalam berkuasa makin lama makin berkuasa mutlak. Contoh: Jerman (masa Hittler), ltalia (masa Musolini).Macam-Macam MonarkhiMonarkhi Absolut, contoh: Prancis (masa Louis XIV)Monarkhi Konstitusional, contoh Prancis (1771-1792)Monarkhi Parlementer contoh: lnggris, Thailand, JepangMacam-Macam RepublikAbsolut, disebut juga Diktatur (Krenenburg menyebutnya Autokrasi, Otto Koellreuter menyebutnya Otoriter), contoh: Jerman pada masa Hittler' autokrasi modern dimanifestasikan dalam bentuk sistem satu partai (partai tunggal).Konstitusional, contoh : Amerika Serikat, lndonesia berdasarkan UUD 1945.Parlementer, contoh : lndonesia pada KRIS 1949 dan UUDS 1950.TEORI TENTANG KEKUASAANKekuasaan merupakan kemampuan memengaruhi agar pihak lain bertindak sesuai dengan pihak yang memengaruhi.Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki legitimasi. Tidak semua kekuasaan memiliki legitimasi, baik prosedural maupun , hasil/akibat.Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Menurut Jean Bodin memiliki karakteristik: tunggal, asli, abadi dan tidak dapat dibagi-bagi. Sebaliknya, menurut Grotius kedaulatan itu dapat dibagi atau dilakukan bersama-sama antara rakyat dengan pimpinannya.Dua Aliran Teori Sumber Kekuasaan Tertinggi atau KedaulatanTeori teokrasi menyatakan bahwa sumber kekuasaan adalah dari Tuhan. Penganutnya antara lain Agustinus dan Thomas Aquinas.Teori yang lain adalah hukum alam, sumber kekuasaan adalah berasal dari rakyat yang diserahkan kepada penguasa atau raja melalui perjanjian sosial. Pencetusnya JJ. Rousseau dan Thomas Hobbes.

Empat Teori Tentang Pemegang Pedaulatan1. Teori Kedaulatan Tuhan: kedaulatan ada di tangan Tuhan, diwakili oleh raja atau Paus. Penganut: Agustinus, T. Aquinas, dan Marsillius.2. Teori Kedaulatan negara: negaralah yang berdaulat. Kedaulatan ada pada negara terutama terlihat bahwa negaralah yang menciptakan hukum, hukum ada karena adanya negara. Tiada suatu hukum pun yang berlaku jika tidak dikehendaki negara. Penganut: George Jellinek dan Jean Bodin.3. Teori Kedaulatan rakyat: rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Menurut Rousseau: kedaulatan merupakan pengejawantahan dari kehendak umum (volonte generale) suatu masyarakat atau suatu bangsa yang merdeka, melalui perjanjian sosial rakyat membentuk organisasi untuk melaksanakan kepentingan bersama, kemudian menyerahkan kekuasaan untuk memerintah, kepada seseorang atau beberapa orang. Menurut Althusius : prinsipnya manusia itu merdeka. Oleh karena itu, kekuasaan terhadap manusia hanya berlaku dengan sepengetahuan dan seizin yang dikenakan kekuasaan (manusia atau rakyat). Kedaulatan dalam negara milik rakyat dan tidak dapat dimiliki seseorang.4. Teori Kedaulatan Hukum menyatakan bahwa hukumlah yang berdaulat, bukan Tuhan,negara, maupun rakyat. Penganutnya antara lain Duguit dan Krabbe.

Menurut Duguit : meskipun hukum merupakan penjelmaan kemauan negara. Akan tetapi,negara sendiri harus tunduk kepada hukum.Krabbe berbeda dengan Duguit dalam menjelaskan tentang kedaulatan hukum. Hukum bukan pengejawantahan dari kehendak negara, tetapi tercipta dari rasa keadilan yang hidup dalam sanubari masyarakat.

BAB 3HAKEKAT WAWASAN KEBANGSAAN

1.1. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Kebangsaan Indonesia.Berdasarkan pengkajian mendalam tentang apa dan bagaimana wawasan yang harus dimiliki bangsa Indonesia dalam melangkah menujutercapainya tujuan nasional, maka terlahirlah suatu wawasan nasional yang menjadi wawasan kebangsaan Indonesia, yaitu disebut Wawasan Nusantara.Pengertian Wawasan Nusantara Terdapat dua kata dalam memahami pengertian wawasan nusantara, yaitu terdiri dari kata wawasan dan nusantara. Wawasan berasal dari kata mawas, yang berarti melihat, meninjau, meneliti, mengamati atau memandang. Wawasan dapat berarti pandangan. Sedangkan nusantara, terdiri dari kata nusa dan antara. Nusa, adalah kepulauan dan antara, adalah jarak, maksudnya jarak dari pulau ke pulau. Jadi nusantara dapat diartikan sebagai wilayah yang terdiri dari pulau-pulau. Karena itu Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau sering disebut sebagai negeri nusantara. Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa wawasan nusantara dapat diartikan sebagai; cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang terdiri dari pulau-pulau. Sejalan dengan pengertian di atas, dalam suatu lokakarya Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional di Lemhanas pada Januari tahun 2000 mengemukakan bahwa; Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai Negara kepulauan dengan semua aspek kehidupannya yang beragam ( Tim PKN 2002: 82).

Kelompok Kerja Lemhanas tahun 1999 mengemukakan pengertian Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional (Tim PKN 2002:82).

1.2. Mengapa Wawasan Nusantara Menjadi Dasar Wawasan Kebangsaan Indonesia ?

Terdapat beberapa alasan mengapa wawasan nusantara menjadi wawasan kebangsaan Indonesia, yaitu:a) Secara ideologis-konstitusional, bangsa Indonesia berdasarkan pada nilai nilai Pancasila dan UUD 1945, yang secara subtantif (isinya), dapat memberi arah pandang kemajemukan bangsa Indonesia pada prinsip persatuan dan kesatuan bangsa.b) Secara kewilayahan, bangsa Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terdiri dari pulau-pulau yang berada di antara dua benua (Benua Asia - Australia) dan dua samudra (Samudra Hindia dan Samudra Pasifik). Dengan posisi seperti itu, maka wilayah Indonesia menempati posisi perlintasan dunia yang strategis dan sangat menguntungkan, khususnya di Selat Malaka.c) Secara sosial-budaya, bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman suku, agama, ras, bahasa, adat-istiadat, kesenian dan kebudayaan yang berbedabeda. Keanekaragaman perbedaan ini berada dalam satu ikatan dengansemboyannya yang terkenal, yaitu Bhineka Tunggal Ika.d) Secara kesejarahan, bangsa Indonesia pernah mencapai masa-masa kejayaannya, yaitu pada jaman Sriwijaya dan Majapahit. Pada jaman tersebut wilayahnya meliputi kepulauan yang sangat luas, sehingga pada jaman itu sering dikatakan sebagai jaman kerajaan nusantara. Tetapi jamankejayaan itu berahir dan terpecah-pecah. Hal ini harus menjadi pengalaman sejarah yang berharga agar bangsa Indonesia jangan terpecah-belah. Atas dasar alasan di atas itulah, maka bangsa Indonesia kemudian menjadikan wawasan nusantara sebagai wawasan kebangsaan Indonesia.

1.3. Konsepsi Wawasan NusantaraKapan istilah konsepsi wawasan nusantara itu mulai dikenal sebagai wawasan kebangsaan Indonesia ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Munajat Danusaputro (1979:69) mengemukakan sebagai berikut:1) Dari segi ide, gagasan, dan cita-citanya, konsepsi wawasan nusantara aspirasinya terkandung dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.66 tahun 1951. Bhineka Tunggal Ika mengandung arti berbeda-beda tetapi satu jua, maksudnya ialah; menghubungkan (menyatukan) daerah-daerah dan suku bangsa yang berbeda-beda di seluruh nusantara Indonesia menjadi satu kesatuanraya.2) Dari segi azas negara kepulauan (archipelagic state principle), konsepsi wawasan nusantara terdapat dalam Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, yang mengumumkan tentang batas territorial laut Indonesia selebar 12 mil diukur dari titik luar kepulauan Indonesia yang terluar.3) Dari segi nama, konsepsi wawasan nusantara pertamakalinya dicetuskan dalam Seminar Hankam I tgl 12-21 Nopember 1966, yang kemudian dikukuhkan dalam Raker Hankam 17-28 Nopember 1967. Pada saat itu istilah nama wawasan nusantara yang kemudian menjadi wawasan kebangsaan Indonesia mulai dikenal.4) Dari segi perumusan dan penjabarannya, konsepsi wawasan nusantara mulai dipakai sebagai konsep yang harus melandasi Ketahanan Nasional Indonesia, terjadi di Lemhanas pada 10 Nopember 1972.5) Dari segi perumusan dan penetapannya, konsepsi wawasan nusantara sebagai Wawasan Pembangunan Nasional terjadi pada tgl 22 Maret 1973, berdasarkan ketetapan MPR RI No.IV /MPR/1973.1.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara

Terdapat beberapa faktor yang turut mempengaruhi Wawasan Nusantara, antara lain:1) Faktor Geografis (wilayah), faktor ini didasarkan pada wilayah Indonesia yang terdiri atas kepulauan. Pulau-pulau dalam wilayah Indonesia tersebar dari sabang (Aceh) sampai meraoke (Irian Jaya). Semua itu merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh. Sedangkan lautan di antara pulau-pulau itu, dalam konsep Wawasan Nusantara berfungsi sebagai laut penghubung bukan sebagai pemisah. Mengapa demikian ? Karena wilayah Indonesia adalah seluruh lautan yang di dalamnya terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih 17.508 pulau.Wilayah kepulauan Indonesia secara astronomi terletak pada batas-batas sebagai berikut:Batas Utara : + 6. 08 L intang UtaraBatas Selatan : + 11. 15 Lintang SelatanBatas Barat : + 94. 45 Bujur TimurBatas Timur : + 141. 05 Bujur Timur.

2) Faktor Geopolitik dan Geostrategis, faktor ini mendasarkan pertimbangan: Politik dan strategi negara pada aspek geografis Indonesia. Dengan demikian negara Indonesia yang berada dalam posisi geografisnya itu, harus mempunyai prinsip-prinsip atau strategi politik apa yang harus dilakukan, sehingga dapat memberikan arah bagi bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasionalnya. Hal ini sudah tentu dapat mempengaruhi politik dan strategi nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam konsep Wawasan Nusantara. Konsep Wawasan Nusantara yang dikembangkan bangsa Indonesia mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Sehingga dalam konteks posisi geografis, bangsaIndonesia harus terbuka dan menjalin kerjasama internasional antar bangsa yang saling menguntungkan, bukan merugikan apalagi mengancam kepentingan bangsa lain.3) Faktor Perkembangan Wilayah Indonesia, faktor ini memberikan gambaran tentang perkembangan wilayah Indonesia sejak merdeka hingga sekarang, sebagai berikut:(a) Wilayah Indonesia ketika baru merdeka hanya meliputi wilayah bekas jajahan Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie tahun 1939. Dalam ketentuan ini batas territorial (wilayah) laut Indonesia sejauh 3 mil yang diukur dari garis pantai masing-masing pulau, sehingga ditengah wilayah Indonesia terdapat laut bebas. Hal ini sudah tentu dapat mengancam kedaulatan Negara.(b) Pada tanggal 13 Desember 1957 Perdana Menteri Djuanda mengeluarkan deklarasi yang isinya tentang Penentuan batas lautan territorial Indonesia yang lebarnya sejauh 12 mil diukur dari garis pantai pulau-pulau Indonesia yang terluar.(c) Sejak adanya deklarasi Djuanda yang kemudian ditetapkan dengan UU No. 4/Prp/1960 tanggal 18 Februari 1960, maka wilayah Indonesia telah terjadi perkembangan menjadi satu kesatuan wilayah yang utuh, dan tidak ada lagi laut bebas di tengah-tengah wilayah perairan Indonesia.(d) Selanjutnya pada 17 Februari 1969, dikeluarkan deklarasi tentang Landas Kontinen. Asas pokok yang termuat dalam deklarasi tersebut adalah;1) Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif Negara RI.2) Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landas kontinen dengan Negara-negara tetangga melalui perundingan.3) Jika tidak ada garis batas, maka landas kontinen adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau-pulau terluar Indonesia dengan wilayah terluar Negara tetangga.4) Klaim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan di atas landas kontinen Indonesia maupun udara di atasnya.(e) Kemudian pada tanggal 21 Mei 1980, Pemerintah Indonesia Mengumumkan tentang Zone Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Zone Ekonomi Eksklusif ini dimaksudkan sebagai perjuangan bangsa Indonesia untuk melakukan eksplorasi kekayaan alam laut sejauh 200 mil. Dalam batas tersebut merupakan wilayah ekonomi laut Negara Indonesia. Kapalkapal asing tidak boleh melakukan penangkapan ikan dan kegiatan ekonomi lainnya, kecuali hanya melintasi di atas perairannya saja. Dengan demikian wilayah Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan. Hal tersebut tidak lepas dari upaya bangsa Indonesia dalam memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara.

1.5. Unsur-unsur Dasar Wawasan NusantaraUnsur-unsur dasar Wawasan Nusantara meliputi tiga komponen, yaitu:1) Wadah, 2) Isi, 3) Tata laku.

1) Wadah, Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi tiga hal, yaitu;a) Wujud wilayah, dimaksudkan sebagai ruang lingkup wilayah nusantara yang meliputi lautan yang di dalamnya terdiri dari pulau-pulau, terbentang dari Sabang sampai Meraoke. Baik itu wilayah darat, laut, dan udara seluruhnya merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh. Letak geografis Indonesia berada diantara dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, juga berada diantara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Letak geografis yang strategis ini berpengaruh besar terhadap aspek-aspek kehidupan nasional Indonesia. Perwujudan wilayah nusantara ini merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, social-budaya, dan pertahanan keamanan.b) Tata Inti Organisasi, dimaksudkan sebagai keberadaan Negara yang merupakan organisasi tertinggi dalam suatu wilayah kedaulatan yang sah dan konstitusional, untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tata inti organisasi ini meliputi bentuk dan kedaulatan Negara, kekuasaan pemerintahan, system pemerintahan, dan system perwakilan.(c) Tata Kelengkapan Organisasi, dimaksudkan sebagai wujud tata kelengkapan organisasi yang tidak lain berupa kesadaran yang harus dimilki oleh seluruh warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui partai politik, organisasi masyarakat, aparatur Negara, dan infrastruktur politik lainnya yang semuanya itu merupakan tata kelengkapan organisasi.2) Isi, Wawasan Nusantara sebagai isi meliputi:(a) Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, yaitu;(1) Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.(2) Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas.(3) Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.(b) Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciriManunggal, utuh, dan menyeluruh yang meliputi;(1) Satu kesatuan wilayah nusantara yang mencakup daratan, perarairan dan dirgantara (udara) secara terpadu.(2) Satu kesatuan politik, dalam arti satu UUD, yaitu UUD 1945 dan satu ideology Pancasila.(3) Satu kesatuan social budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika.(4) Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam satu system ekonomi kerakyatan.(5) Satu pkesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu system terpadu, yaitu system pertahanan dan keamanan rakyat semesta (6) Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mencakup berbagai aspek kehidupan nasional.3) Tata Laku Wawasan NusantaraAda dua segi dalam tata laku Wawasan Nusantara ini yaitu:(a) Tata laku batiniah berlandaskan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekurangan batin. Dalam hal ini Wawasan Nusantara berlandaskan falsafah Pancasila untuk membentuk sikap mental bangsa, yang meliputi cipta, rasa, dan karsa secara terpadu.(b) Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan dan perbuatan. Dalam hal ini Wawasan Nusantara diwujudkan dalam satu system organisasi yang meliputi; masa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.1.6. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Pembangunan NasionalWawasan Nusantara dalam implementasi pembangunan nasional dapat dijelaskan sebagai berikut:1. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, yang meliputi:a. Kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesiab. Keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa daerah, serta agama yang dianutnya tetap dalam kesatuan bangsa Indonesiac. Secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu persaudaraan, senasib dan seperjuangan, sebangsa dan setanah air dalam mencapai cita-cita bangsa.d. Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideology yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia menuju tercapainya suatu cita-cita nasional.2. Perwujkudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi yang meliputi;a. Kekayaan di wilayah nusantara secara potensial dan efektif menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pembangunan bangsa secara meratab. Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi diseluruh daerah dalam wilayah Indonesia.c. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam system ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.3. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial-budaya yang meliputi;a. Masyarakat Indonesia adalah satu bangsa yang harus memiliki kehidupan serasi dengan tingkat kemajuan yang merata dan seimbang sesuai dengan kemajuan bangsa.b. Budaya Indonesia pada hakekatnya merupakan satu kesatuan dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa.4. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamana yang meliputi;a. Bahwa apabila ada ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan Negara.b. Tiap-tiap warga Negara mempunya hak dan kewajiban yang sama untuk untuk ikut serta dalam pembelaan Negara.

Jadi Wawasan Nusantara yang menjadi wawasan kebangsaan Indonesia,memberikan arah dan pandangan agar bangsa Indonesia menumbuhkan sikap kebersamaan serta sikap persatuan dan kesatuan yang kokoh. Keberagaman yang ada merupakan suatu realitas dari kebinekaan, karenanya kita sebagai bangsa yang mendasarkan kepada konsep wawasan nusantara harus mewujudkan satu kesatuan wilayah, satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan. Sekaitan dengan itu, maka konsep wawasan nusantara yang dapat dijadikan sebagi model wawasan kebangsaan Indonesia, harus dipahami secara benar oleh segenap lapisan masyarakat, terutama para pelajar yang memiliki peran penting bagi kemajuan bangsa.Setiap bangsa di dunia memiliki cara pandang terhadap kebangsaan dan tanah airnya masing-masing, dan cara pandang terhadap kebangsaannya itu kemudian disebut sebagai wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa terhadap prinsip-prinsip dasar kebangsaan yang menjadi ciri atau identitas kepribadian bangsa tersebut. Sehingga dengan berpedoman kepada cara pandang yang menjadi prinsip dasar kebangsanya itu, maka bangsa tersebut memiliki sikap dan jatidiri sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dianutnya.Wawasan kebangsaan meliputi mawas ke dalam dan mawas ke luar. Mawas ke dalam artinya memandang kepada diri bangsa Indonesia sendiri yang memiliki wilayah tanah air yang luas, jumlah penduduk yang banyak, keanekaragaman budaya dan lain-lain. Mawas ke luar, yaitu memandang terhadap lingkungan sekitar Negara-negara tetangga dan dunia internasional.Dengan mengembangkan sikap saling asah, asih, dan asuh, maka kebersamaan sebagai bangsa akan terjalin indah. Karena itu nilai dan makna terdalam dari asah,asih, dan asuh tersebut, hendaknya dapat menjadi basis motivasi dalam kehidupan masyarakat kita yang pada gilirannya dapat mengembangkan wawasan kebangsaan IndonesiaDari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa wawasan nusantara dapat diartikan sebagai; cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang terdiri dari pulau-pulau. Terdapat beberapa alasan mengapa wawasan nusantara menjadiWawasan kebangsaan, yaitu: Secara ideologis-konstitusional, kewilayahan, sosial-budaya, dan kesejarahan. Tonggak sejarah dalam perkembangan konsepsi Wawasan Nusantara adalah adanya Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957Bab 4: HAKIKAT BANGSA DAN NEGARAIndonesia adalah kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai warga negara Indonesia kita perlu menyadari bahwa Indonesia bukanlah negara yang hany dihuni oleh satu suku bangsa, tetapi banyak suku bangsa dengan berbagai keragaman yang menyertainya. Namun, kita bersyukur bahwa kesamaan tujuan dari anggota beragam suku bangsa itu telah menyatukan kita menjadi satu bangsa besar yang menghuni negara kepulauan terbesar di dunia ini. Selain itu, peran bahasa Indonesia sebagai perekat persatuan bangsa juga tidak dapat dipungkiri. Dalam bab ini diuraikan konsep negara dan bangsa dengan maksud agar para peserta dapat segera memahami konsep dimaksud. Dengan pemahaman ini diharapkan makin berkembang rasa kebangsaan dalam negara kepulauan yang syarat dengan kebhinnekaan ini. Bahasan bab ini dimulai dengan penjelasan pengertian bangsa dan negara. Selanjutnya dibahas teori terjadinya negara, dan akhirnya dibahas bentuk dan unsur-unsur negara.

2.1. PENGERTIAN BANGSA DAN NEGARABangsa

Secara umum bangsa merupakan kumpulan kelompok masyarakat yang membentuk negara. Dalam arti sosiologis bangsa termasuk kelompok paguyuban yang secara kodrati ditakdirkan untuk hidup bersama dan senasib sepenanggungan di dalam suatu negara. Misalnya, NKRI yang ditakdirkan terdiri atas banyak suku bangsa.

Dalam ilmu tata negara terdapat berbagai pengertian bangsa yang dikemukakan beberapa pakar kenegaraan yang ternama sebagai berikut.

Bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama (hasrat bersatu) dengan perasaan setia kawan yang agung (Ernest Renant).Bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter yang tumbuh karena adanya perasaan senasib (OttoBauer).Berdasarkan paham geopolitik, gangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu yang timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya (F. Ratzel).Bangsa adalah buah hasil hidup manusia dalam sejarah. Suatu bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam dan tidak bisa dirumuskan secara pasti. Kebanyakan bangsa memiliki faktor-faktor obyektif tertentu yang membedakannya dari bangsa lain. Faktor-faktor itu berupa persamaan keturunan, wilayah, bahasa, adat istiadat, kesamaan politik, perasaan, dan agama (Hans Kohn).

Berdasarkan semua pendapat itu dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya bangsa adalah sekumpulan orang dalam suatu tempat atau wilayah yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama. Caranya adalah dengan mendirikan negara dan pemerintahannya yang akan mengurus terwujudnya aspirasi dan kepentingan bersama secara adil. Meskipun di kalangan pakar kenegaraan belum terdapat persamaan pengertian bangsa, namun faktor obyektif yang terpenting dari suatu bangsa adanya kehendak bersama, yang lebih dikenal dengan nasionalisme. Dalam kehidupan suatu bangsa, kita harus menyadari adanya keanekaragaman yang dilandasi oleh rasa persatuan dan kesatuan tanah air, bahasa, dan cita-cita.

Setiap bangsa mempunyai empat unsur aspirasi sebagai berikut.1. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas.2. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya.3. Keinginan untuk mandiri, unggul, individualitas, keaslian, atau keikhlasan. Misalnya, menjujung tinggi bahasa nasional yang bukan diadopsi dari bahasa bangsa lain.4. Keinginan untuk menonjol (unggul) di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestise.

NegaraSecara alamiah, manusia sebagai makluk sosial sejak dahulu selalu hidup bersama-sama dalam suatu kelompok untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya; mencari makan, menanggulangi masalah; mengatasi ancaman dan gangguan, serta melanjutkan keturunan. Kelompok manusia itu, yang semula hidup berpindah-pindah tempat, kemudian karena perkembangan peradaban, mereka mulai hidup menetap pada suatu tempat tertentudan memenuhi kebutuhan substansialnya dengan berternak dan bercocok tanam.Agar kelompok-kelompok dimaksud ini dapat merasa aman, nyaman, dan tenteram; timbul kesadaran bahwa diperlukan seorang atau sekelompok kecil orang yang ditugaskan untuk mengatur dan memimpin kelompok-kelompok manusia ini. Kepada pimpinan kelompok diberikan kekuasaan/kewenangan tertentu dan anggota kelompok diwajibkan untuk menaati peraturan atau perintah dari pemimpinnya. Sejak itu timbullah dalam kelompok itu suatu kekuasaan pemerintahan yang sangat sederhana. Peraturan yang semula tidak tertulis, batasannya tidak jelas, dan hanya merupakan adat kebiasaan; lambat laun menjadi peraturan tertulis yang dilaksanakan dan ditaati.Dengan makin besarnya anggota dan meluasnya kepentingan kelompok itu dan untuk mengatasi berbagai kesulitan yang timbul, baik internal maupun eksternal; selanjutnya muncul kebutuhan untuk membentuk suatu organisasi yang lebih teratur dan memiliki kekuasaan yang memadai.Organisasi ini sangat diperlukan untuk melaksanakan dan mempertahankan peraturan hidup agar dapat berjalan secara tertib. Organisasi yang memiliki kekuasaan seperti itulah yang kemudian berkembang menjadi negara. Secara etimologi, istilah negara muncul dari terjemahan bahasa asing staat (Belanda, Jerman) dan state (Inggris). Kata ini berasal dari bahasa Latin, yaitu status atau statum, yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan. Kata status juga dapat diartikan sebagai suatu kedaan yang menjukkan sifat atau keadan tegak dan tetap. Dalam kaitan ini, negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi kekuasaan dari manusia-manusia (masyarakat) dan merupakan alat yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama.Konsep negara sebagai organisasi kekuasaan menunjukkan bahwa keberadaan negara bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi. Dalam pengertian ini negara merupakan kesatuan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Dalam konteks organisasi kekuasaan, di dalam negara terdapat suatu mekanisme/tata hubungan kerja yang mengatur suatukelompok manusia (rakyat) agar berbuat atau bersikap sesuai dengan kehendak negara. Agar negara dapat mengatur rakyatnya, maka negara diberi kewenangan yang dapat memaksa seluruh anggotanya untuk mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Pada saat yang sama, untuk menghindari adanya kekuasaan yang sewenang-wenang, negara juga menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan itu dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan, organisasi maupun oleh negara itu sendiri

2.2. TEORI TERBENTUKNYA NEGARATeori terbentuknya negara dapat dijelaskan melalui beberapa teori, yaitu teori kenyataan, teori ketuhanan, teori perjanjian, dan teori penaklukan.1. Teori KenyataanTimbulnya suatu negara itu adalah soal kenyataan. Apabila pada suatu ketika telah terpenuhi unsur-unsur negara (daerah, penduduk, dan pemerintah yang berdaulat) maka pada saat itu juga negara sudah telah ada.2. Teori KetuhananSelain karena adanya wilayah, penduduk yang bertekad, dan pemerintah yang berdaular, menurut teori ini timbulnya suatu negara adalah juga atas kehendak Tuhan. Segala sesuatu tidak akan terjadi apabila Tuhan tidak menghendakinya.3. Teori PerjanjianNegara timbul karena perjanjian yang dibuat antara orang-orang yang tadinya hidup bebas merdeka, terlepas satu sama lain tanpa ikatan kenegaraan. Perjanjian ini diadakan agar suapaya kepentingan bersama dapat terpelihara dan terjamin, supaya orang yang satu tidak merupakan binatang buas bagi orang yang lain (homo homini lupus). Perjanjian itu disebut perjanjian masyarakat (social contract).4. Teori PenaklukanSuatu negara timbul karena serombongan manusia menaklukan suatu wilayah dan rombongan manusia lain. Agar daerah/rombongan itu tetap dapat dikuasai, maka dibentuklah suatu organisasi yang berupa negara. Selain itu, suatu negara dapat pula terjadi karena pemberontakan terhadap negara lain yang menjajah, peleburan (fusi) antara beberapa negara menjadi satu negara baru, suatu daerah yang belum ada rakyatnya/pemerintahannya diduduki/dikuasai oleh bangsa/negara lain,.atau berdasarkan referendum, di mana penduduk suatu wilayah sepakat melalui pemungutan suara untuk memisahkan diri dari suatu negara. Perubahan itu dapat terjadi secara damai (persetujuan dari negara yang tadinya menguasainya) atau dapat juga terjadi melalui perjuangan bersenjata. Cara yang pertama timbul dengan perjanjian dan penyerahan kedaulatan, seperti yang terjadi pada Malaysia dan Brunei Darussalam misalnya. Cara yang kedua timbul cara perjuangan bersenjata (revolusi), seperti yang terjadi pada Indonesia. Tentu saja cara kedua tidak semata berdasarkankekerasan, tetapi juga melalui perjuangan diplomasi di dunia internasional.Dalam hubungannya dengan konsep wawasan kebangsaan, penting untuk di kemukakan bahwa negara kebangsaan bukanlah suatu komunitas sosio-antropologis yang tumbuh secara alamiah. Negara kebangsaan adalah suatu komunitas politik yang dirancang, dibangun, dan dioperasikan berdasar wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu sendiri timbul, berkembang dan beroperasi berdasarkan persetujuan terus-menerus dari unsur-unsur komunitas politik itu.

2.3. BENTUK DAN UNSUR NEGARABentuk Negara

Menurut teori-teori modern, bentuk negara yang utama adalah negara kesatuan dan negara serikat (federasi).

1. Negara Kesatuan. Negara kesatuan adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat di mana di seluruh negara yang berkuasa hanya satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Didalam negara kesatuan, pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk mengatur seluruh wilayahnya melalui pembentukan daerah-daerah dalam wilayah negara (provinsi, kabupaten, dan kota)

Pelaksanaan pemerintahan negara dalam negara kesatuan dapat dilakukan dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi.Sistem sentralisasi, yaitu segala urusan negara langsung dikendalikan oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah-daerah hanya melaksanakannya.Sistem desentralisasi, di mana kepada daerah dalam daerah-daerah otonom berwenang mengurus urusan rumah tangganya sendiri (otonomi daerah).

Bentuk negara kesatuan pada umumnya mempunyai sifat-sifat berikut.

1. Kedaulatan negara mencakup ke dalam dan ke luar yang ditangani pemerintah pusat.2. Negara hanya mempunyai satu undang-undang dasar, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu dewan perwakilan rakyat.3. Kebijakan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan ditetapkan secara terpusat.

2. Negara Serikat

Negara serikat atau federasi negara adalah suatu negara yang merupakan gabungan beberapa negara, yang menjadi bagian dari negara serikat itu. Negara-negara bagian ini semula merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan menggabungkan diri dalam suatu negara serikat, maka negara yang tadinya berdiri sendiri kemudian menjadi negara bagian; melepaskan sebagaian dari kekuasaannya dan menyerahkan kepada negara serikat (federal). Kekuasaan yang diserahkan itu disebutkan satu demi satu dan hanya kekuasaan yang disebutkan itulah yang diserahkan kepada negara serikat. Kekuasaan asli ada di negara bagian dan masing-masing negara bagian berhubungan langsung dengan rakyatnya. Kekuasaan dari negara serikat adalah kekuasan yang diterimanya dari negara bagian. Biasanya yang diserahkan oleh negara-negara bagian kepada negara serikat ialah hal-hal yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan, dan urusan pos dan telekomunikasi.

3. Unsur NegaraPada umumnya dikatakan bahwa suatu negara itu harus memenuhi syarat-syarat berikut (1) rakyat yang bersatu; (2) daerah atau wilayah; (3) pemerintah yang berdaulat dan mendapat pengakuan dari negara lain. Konvensi Montevideo pada 1933 menyebutkan unsur-unsur berdirinya suatu negara antara lain berupa rakyat, wilayah yang tetap, dan pemerintah yang mampu mengadakan hubungan internasional. Dari pendapat tersebut, unsur rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat merupakan unsur konstitutif karena keberadaannya harus ada. Sedangkan pengakuan dari negara lain merupakan unsur deklaratif yang bersifat formalitas, karena diperlukan dalam rangka memenuhi unsur tata aturan pergaulan internasional.Pengertian bangsa mengacu pada sekumpulan orang dalam suatu tempat atau wilayah yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama dengan mendirikan negara dan pemerintahan sendiri yang akan mengurus terwujudnya aspirasi dan kepentingan bersama secara adil. Meskipun di kalangan pakar kenegaraan belum terdapat persamaan pengertian bangsa, namun faktor obyektif yang terpenting dari suatu bangsa adanya kehendak bersama, yang lebih dikenal dengan nasionalisme. Negara berkembang dari sekelompok orang yang bergabung untuk menyelenggarakan kepentingan bersama. Kelompokkelompok itu kemudian makin banyak dan membesar yang akhirnya bersepakat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri dalam batasan wilayah tertentu. Pengertian negara mengacu pada suatu organisasi kekuasaan dari manusia-manusia (masyarakat) dan merupakan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Terjadinya suatu negara dapat dijelaskan melalui beberapa teori, yaitu teori kenyataan, teori ketuhanan, teori perjanjian, dan teori penaklukan. Bentuk negara yang utama adalah negara kesatuan dan negara serikat (federasi).

Negara kesatuan adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat di mana di seluruh negara yang berkuasa hanya satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Pelaksanaan pemerintahan negara dalam negara kesatuan dapat dilakukan dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Negara serikat atau federasi negara adalah suatu negara yang merupakan gabungan beberapa negara, yang menjadi bagian dari negara serikat itu.Pada umumnya dikatakan bahwa suatu negara itu harus memenuhi syarat-syarat berikut (1) rakyat yang bersatu; (2) daerah atau wilayah; (3) pemerintah yang berdaulat dan mendapat pengakuan dari negara lain. Ketiga syarat tersebut merupakan unsur konstitutif, sedangkan pengakuan dari negara lain merupakan unsur deklaratif yang sifatnya formalitas.