KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENGANGKATAN ANAK MENURUT

HUKUM ISLAM(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sumenep)

TESISUntuk Memperoleh Gelar Magister

Dalam Program Studi Magister Ilmu HukumPada Program Pascasarjana Universitas Narotama

Oleh

A. MUKHSINNIM : 12108013

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUMUNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2009

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur hanya untuk Allah, pemilik segala ilmu pengetahuan

yang telah memberikan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Kesejahteraan, kedamaian dan kemakmuran semoga Allah SWT melimpahkannya

kepada Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarga dan sahabat-Nya yang telah

berupaya keras menyebarkan ilmu pengetahuan kepada generasi dahulu, sehingga

bisa sampai pada masa sekarang ini.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Narotama Surabaya

2. Bapak Direktur Program Pascasarjana Universitas Narotama Surabaya

3. Bapak Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Program

Pascasarjana Universitas Narotama Surabaya

4. Bapak Djarot Pribadi, SH. MH. MSi sebagai Pembimbing yang dengan

kebesaran jiwa, penuh kesabaran, ketelitian, dan kecermatannya berkenan

membimbing penulis dalam menyusun tesis ini

5. Kepada rekan-rekan mahasiswa Universitas Narotama Surabaya yang telah

turut membantu menyelesaikan tesis ini.

6. Kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep (Drs. H. Abdullah Cholil,

M.Hum) dan seluruh pejabat serta pegawai Pengadilan Agama Sumenep yang

telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini

7. Kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan

tesis ini

8. Kepada seluruh keluarga dan famili, khususnya kepada ayahanda H. Ach.

Zakarijah yang mendorong serta membantu menyelesaikan penulisan tesis ini

Semoga Allah SWT. memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tak

terhingga

Sumenep, 10 Oktober 2009

Penulis

RINGKASAN

Hukum memang benar-benar tidak ada yang tetap, selalu berubah dan

berkembang mengikuti perubahan dan perkembangan masyarakat. Kewenangan

penetapan pengesahan/pengangkatan anak, yang semula menjadi wewenang

absolute pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kini berubah menjadi

wewenang absolute pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah memperluas kewenangan

pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Hal ini sesuai dengan perkembangan

hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim.

Perluasan kewenangan tersebut antara lain meliputi tentang penetapan

pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam

Namun masyarakat muslim khususnya di Kabupaten Sumenep sebagian belum

menerima dan tidak percaya bahwa Pengadilan Agama Sumenep berwenang

memutus perkara pengangkatan anak.

Untuk itu penulis mencoba meneliti dasar hukum yang digunakan Pengadilan

Agama Sumenep baik hukum formil maupun hukum materiilnya.

Dengan penelusuran penelitian hukum formil dan materiil Pengadilan Agama

Sumenep, akhimya ditemukan dasar hukum kewenangan Pengadilan Agama

Sumenep memutus perkara pengangkatan anak.

Secara formal tercantum dalam Undang-undang nomor : 3 Tahun 2006 Pasal 49

hurufa nomor 20 merupakan landasan hukum kewenangan Pengadilan Agama

Sumenep memutus perkara pengangkatan anak.

Hukum materiilnya adalah tetap berdasarkan kepada hukum Islam yaitu anak

angkat tidak boleh putus hubungan nasab dengan orang tuanya, hal ini sesuai

dengan al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4 dan 5

Demikian juga akibat pengangkatan anak yang ditetapkan di Pengadilan Agama

Sumenep tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, akan tetapi hanya

mendapatkan wasiat wajibah sebesar 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisan

orang tua angkatnya.

Pada tahun 2008 Pengadilan Agama Sumenep telah memutus perkara

pengangkatan anak sebanyak 1 (satu) buah perkara. Dan pada tahun 2009 (sampai

saat ini) Pengadilan Agama Sumenep telah memutus perkara pengangkatan anak

sebanyak 3 (tiga) perkara. Perkara pengangkatan anak tersebut merupakan perkara

voluntair yaitu suatu perkara yang berbentuk permohonan dan putusannya

berbentuk penetapan. Nomor perkara tersebut adalah :

1. Perkara Nomor : 26/Pdt.P/2008/PA-Smp

2. Perkara Nomor : 344/Pdt.P/2009/PA-Smp

3. Perkara Nomor: 348/Pdt.P/2009/PA-Smp

4. Perkara Nomor: 382/Pdt.P/2009/PA-Smp

Keempat perkara tersebut merupakan ilustrasi kasus pengangkatan anak

yang telah di putus oleh Pengadilan Agama Sumenep yang menjadi bukti bahwa

Pengadilan Agama Sumenep berwenang memutus perkara pengangkatan anak.

ABSTRACT

Law is true really nothing that remain to always change and expand to

follow society growth and change. Authority stipulating authentication / child

lifting what initially become justice absolute authority in General Court

environment now a days turn into justice absolute authority in Religion Court

environment

Number 3 Year 2006 about Change to the Number 7 Year 1989 about

Religion Court, have extended justice authority Religion Court environment. This

matter as according to growth punish and requirement punish society, specially

Moslem society. extension the authority for example covering about stipulating

child lifting pursuant to Islam law

But Moslem society specially Sub-Province Sumenep some of not yet

accepted and unconvinced that authoritative Religion Court Sumenep judge the

case of child lifting.

With trace research punish formal and is material Religion Court Sumenep,

and then found authority legal fundament Religion Court Sumenep judge the case

of child lifting.

Formally contained in number 3 Year 2006 Section 49 a number 20

representing the basis for authority law Religion Court Sumenep judge the case of

child lifting.

Material law of remain to pursuant to Islam law that is foster child may not

drop the ball lineage with its old fellow, this matter as according to al-Ahzab letter

al-Qur'an article 4 and 5

And so do effect of specified child lifting Religion Court Sumenep not get

heritage from its foster parent, however only get wajibah escrow equal to 1 / 3 (

per three) of is part of its foster parent heritage.

In the year 2008 Religion Court Sumenep have judged the case of child

lifting counted 1 (one case ). And in the year 2009 ( until now) Religion Court

Sumenep have judged the case of child lifting counted 3 ( three case ). the Lifting

child case represent volunteer case that is an case which is in form of application

and decision in form of stipulating. the case number :

1. Case Number : 26/Pdt.P/2008/PA-Smp

2. Case Number : 344/Pdt.P/2009/PA-Smp

3. Case Number : 348/Pdt.P/2009/PA-Smp

4. Case Number : 382/Pdt.P/2009/PA-Smp

Fourth the case represent child lifting case illustration which have breaking

by Religion Court Sumenep becoming evidence that authoritative Religion Court

Sumenep judge the case of child lifting.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................

DAFTAR ISI ...............................................................................................

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1

A. Latar Belakang Masalah ............................................................. 1

B. Rumusan Masalah ...................................................................... 3

C. Tujuan Penelitian ........................................................................ 3

D. Manfaat Penelitian ...................................................................... 3

E. Tinjauan Pustaka ........................................................................ 4

F. Metode Penelitian ....................................................................... 11

G. Sistimatika Penulisan .................................................................. 14

BAB II PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM

A. Sejarah Pengangkatan Anak Dalam Islam ................................... 15

B. Kewenangan Pengadilan Agama Sumenep Memutus Perkara

Permohonan Pengangkatan Anak ................................................ 26

BAB III PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA SUMENEP

A. Status Hukum Pengangkatan Anak ............................................. 50

B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak ............................................ 59

C. Ilustrasi Kasus Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama

Sumenep ..................................................................................... 66

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan ................................................................................. 71

B. Saran ........................................................................................... 71

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

Alam, Andi Syamsu, dan Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam,

Media, Jakarta, 2008

Ali, Muhammad Daud, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan),

Rajawali Press, Jakarta, 1997

Al-Bari, Zakaria Ahmad, Ahkamul Aulad al-Islam, Bulan Bintang Jakarta, 1977

Al-Alusi, Ruhul Ma’ani, Darul Fikri, Beirut,tt.

Al-Shabuni, Muhammad Ali, Rawaiul Bayan Fi Tafsiri al-Ahkam, Maktabah al-

Iman, Kairo, tt.

Al-Asqolani, Ahmad bin Ali Hajar, Fathul Barry, al-Maktabah al-Salafiyah,

Kairo, tt.

Al-Qurthuby, Abu Abdillah Muhammad, Al-Jami’ul Ahkam al-Qur’an Jilid VII,

Darul Fikri, Beirut, 2002

An-Nawawi, Syarah Muslim, Darul Bayan li Turats, Jilid I, Kairo, tt.

Al-Qordhawi, Yusuf, Halal Haram Dalam Islam (Terjemahan Abu Hana

Zulkarnain, dkk), Akbar, Jakarta, 2004

Fathurrahman, Ilmu Waris, al-Ma’arif, Bandung, 1984.

Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Adat, UI Alumni, Bandung, 1977.

Khatib, Adrianus, Kedudukan Anak Asuh ditinjau dari Hukum Islam,

Problematika Hukum Islam Kontemporer, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002

Manan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan

Agama, Kencana Pranada Media Group, Cet IV, Jakarta, 2006

Meliala, S. Djaja, Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia, Tarsito, Bandung,

1982

Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah, Kalam Mulia, Jakarta, 2003

Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta,

1998

Nasution, Chadijah, Hukum Anak-anak Dalam Islam (Saduran), Bulan Bintang,

Jakarta, 2004

Prinst, Darwan, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Satrio, J, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang, PT.

Citra Aditya, Bandung, 2005

Suroso, R, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 1999

Suma, Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, PT. Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Syaltut, Mahmud, al-Fatawa, Kairo Mesir

Usman, Suparman, Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam, Gaya Media

Pratama, Jakarta, 1997

Zaini, Muderis, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta, Sinar

Grafika, 1982.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Al-Qur’an dan Terjemahnya

Al-Hadits

Undang-undang RI nomor 4 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang RI nomor 3 Tahun 2009, Tentang Perubahan atas Undang-

undang RI nomor 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas Undang-undang

nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.

Surat Edaran nomor 2 Tahun 1979, Tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan Surat Edaran nomor

2 Tahun 1979.

Surat Edaran nomor 4 Tahun 1989, Tentang Pengangkatan Anak. yang harus

dilaporkan ke Mahkamah Agung RI.

Surat Edaran nomor 3 Tahun 2005, Tentang Pengangkatan Anak. yang berkaitan

dengan gempa sunami di Aceh.

C. JURNAL, MAJALAH, MAKALAH DAN KARYA ILMIAH LAINNYA

Ka’bah, Rifyal, Sejarah Ringkas Peradilan Agama, Jurnal Mimbar Hukum,

nomor 59, Yayasan al-Hikmah, Jakarta, 2003.

Subekti, Wienarsih Imam, Pengaturan Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Menurut Hukum Perdata, Suara Uldilag, Mahkamah Agung RI,

September 2007.

Sarmin, Hukum Formil dan Materiil Penetapan / Pengangkatan Anak pada

Pengadilan Agama, Suara Uldilag, Mahkamah Agung RI, September

2007.