Tinjauan Pustaka Inventarisasi Lingkungan Permukiman

8/19/2019 Tinjauan Pustaka Inventarisasi Lingkungan Permukiman

1/34

Inventarisasi Lingkungan Perumahan (Berbasis Spatial)Kabupaten Hulu Sungai Utara

2 - 1

2.1. PEMAHAMAN TERHADAP KAJIAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR

2.1.1. Pengertian Perumahan

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang akan terus ada dan

berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia. Selain sebagai pelindung

terhadap gangguan alam maupun cuaca serta mahluk lainnya, rumah juga memiliki fungsi sosial

sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, nilai kehidupan manusia

Ada beberapa pandangan mengenai batasan pengertian perumahan dari para ahli maupun

beberapa peraturan, antara lain:1) Menurut Undang-Udang RI nomor 4 tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman

- Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal/hunian dan sarana pembinaan

keluarga

- Yang dimaksud dengan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan

tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana

lingkungan. Perumahan juga merupakan tempat untuk menyelengarakan kegiatan

bermasyarakat dalam lingkup terbatas. Penataan ruang dan kelengkapan prasarana dan sarana

lingkungan dan sebagainya, dimaksudkan agar lingkungan tersebut akan merupakan

lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta dapat berfungsi sebagaimana

diharapkan.

- Sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung

(kota/desa) yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/hunian dan tempat kegiatan

yang mendukung perikehidupan dan penghidupan

2) Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 1987

Tentang penyediaan dan pemberian hak atas tanah untuk keperluan perusahaan pembangunan

perumahan. Menjelaskan pengertian perumahan adalah sekelompok rumah atau tempat


2/34


2 - 2

kediaman yang layak dihuni dilengkapi dengan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas

sosial.

3) Pengertian dari kawasan perumahan dan pemukiman menurut Kepmen Perumahan Rakyat

nomor : 04/KPTS/BKP4N/1995

Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.

Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan perumahan dan pemukiman adalah kawasan

perumahan dan pemukiman yang mempunyai batas-batas dan ukuran yang jelas dengan

penataan tanah dan ruang, prasarana serta sarana lingkungan yang terstruktur.

4) Pedoman Perencanaan Lingkungan Permukiman Kota tahun 1983

Perumahan adalah sebagai salah satu sarana hunian yang sangat erat kaitannya dengan tata cara

kehidupan masyarakat. Lingkungan perumahan merupakan suatu daerah hunian yang perludilindungi dari gangguan-gangguan, misalnya gangguan udara, kotoran udara, bau dan lain-lain.

Sehingga daerah perumahan harus bebas dari gangguan tersebut dan harus aman serta mudah

mencapai pusat-pusat pelayanan serta tempat kerjanya. Dengan demikian dalam daerah

perumahan harus disediakan sarana-sarana lain yaitu sarana-sarana pendidikan, kesehatan,

peribadatan, perbelanjaan, rekreasi dan lain-lain, yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan

penduduk.

2.1.2. Dasar-dasar Perencanaan Perumahan Permukiman

Menurut Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU, No.1, Tahun 2011),

pengertian makro perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri

atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman,

pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan

permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Ini berarti seluruh sistem ketersediaan perumahan menjadi beban bersama seluruh pemangku

kepentingan, baik pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri. Sedangkan pengertian perumahanadalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang

dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang

layak huni. Hal ini mengamanahkan dukungan infrastruktur mutlak harus tersedia sehingga bisa

dicapai kehidupan yang layak. Oleh sebab itu perlu adanya dasar-dasar perencanaan perumahan

yang layak dijadikan sebagai lokasi perumahan, yang meliputi diantaranya:

a) Tidak terganggu oleh polusi (air, udara, suara)

b) Tersedia air bersih

c) Memiliki kemungkinan untuk perkembangan pembangunan


3/34


2 - 3

d) Mempunyai aksebilitas yang baik

e) Mudah dan aman mencapai tempat kerja

f) Tidak berada dibawah permukaan air setempat

g) Mempunyai kemiringan rata-rata

2.1.3. Standar Teknis Penyelenggaraan Keterpaduan PSU Kawasan Perumahan

Dalam penyelenggaraan keterpaduan PSU kawasan perumahan standar teknis yang digunakan

adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pedoman teknis meliputi:

1. Prasarana Jalan

a. Standar teknis bidang Jalan antara lain: sesuai SNI 03-2853-1995, SNI 03-2446-1991, SNI

03.6967-2003

b. Salah satu prasarana penting yang harus disediakan secara baik dan terpadu adalah

prasarana jalan, khususnya jalan di kawasan perumahan juga merupakan bagian penting

dari suatu kota dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder.

c. Jaringan jalan di kawasan perumahan menurut fungsinya adalah jalan lokal dan jalan

lingkungan dalam sistem jaringan jalan sekunder.

d. Jaringan jalan pada kawasan perumahan dibagi ke dalam 5 bagian meliputi: jalan lokal

sekunder I, jalan sekunder II, jalan sekunder III, jalan lingkungan I, dan jalan lingkungan II.

e. Wewenang penyelenggaraan jalan pada kawasan perumahan adalah Pemerintah

Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan oleh Bupati/ Walikota, karena sistem jaringan jalan

tersebut merupakan bagian dalam sistem jaringan jalan tersebut merupakan bagian dalam

sistem jaringan jalan sekunder. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/ Kota belum mampu

membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan,

maka Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat minta bantuan Kantor Menpera, berupa

stimulant melalui program pengembangan kawasan siap bangun dan lingkungan siap

bangun serta kawasan khusus.f. Dalam standar teknis penanganan jalan kawasan perumahan dijelaskan bagaimana cara

membangun jalan-jalan tersebut, prototipe konstruksi jalan, parameter perencanaan,

perencanaan dimensi minimal ideal jalan kawasan, termasuk saluran drainase yang

berfungsi untuk mengeringkan jalan.

2. Prasarana Drainase

a. Standar teknis bidang ini antara lain: sesuai SNI 06-2409-2002 dan SNI 03-2453-2002


4/34


2 - 4

b. Dalam pembangunan kawasan perumahan aspek yang sangat penting adalah tersedianya

prasarana drainase kawasan yang mampu menjamin kawasan tersebut tidak tergenang air

pada waktu musim penghujan.

c. Saluran drainase kawasan perumahan harus terintegrasi dengan sistem drainase di luar

kawasan atau sistem drainase perkotaan perdesaan. Maksudnya adalah bahwa saluran

drainase kawasan perumahan dialirkan ke luar kawasan pada saluran induk yang akan

mengalirkan air ke laut/ sungai/ danau.

d. Disamping itu untuk kepentingan kawasan perumahan yang lebih luas dalam upaya

mengurangi genangan air, khususnya di daerah bekas rawa-rawa perlu disediakan kolam

retensi yang berfungsi menyimpan dan meresapkan air ke dalam tanah. Pembuatan kolam

retensi dan sumur resapan dapat dilihat pada standar teknis yang ada.e. Dalam standar teknis penyediaan prasarana drainase, dijelaskan persyaratan umum dan

teknis, secara rinci dijelaskan cara pengumpulan data, analisis kerusakan dan kerugian

akibat banjir, analisis konservasi, pengembangan sistem drainase dan pengembangan

kelembagaan.

3. Prasarana Air Minum

a. Standar teknis bidang ini disesuaikan AB-K/ RE-RT/ TC/ 026/98 dan AB- K/OP/ST/004/98.

b. Setiap kawasan perumahan harus dilengkapi dengan prasarana air minum yang

memenuhi kebutuhan minimal bagi penghuni sesuai dengan kebijakan yang diterapkan

oleh Pemerintah Daerah.

c. Layanan air minum dalam kawasan dapat diberikan oleh PDAM atau Badan Pengelola Air

Minum Kawasan/ Swasta, atau dapat pula menyediakan sendiri/ komunal melalui sumur

gali, pantek sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

d. Penanganan air minum di kawasan perumahan meliputi:

Pengendalian kualitas air melalui proses pemeriksaan periodik sesuai letentuan teknis

yang berlaku.

Pembuatan sumur dalam, untuk keperluan persil (cluster). Diperlukan pengelolaan,

pembagian tugas dan kewajiban oleh unit pengelola. Lokasi dapat diletakan di dekat

kompleks perumahan atau di luar kompleks perumahan. Pengembangan dari sistem ini

terjadi dengan cara pengelola kawasan menyediakan instalasi pengolahan air minum

skala perkotaan yang ada

e. Perhitungan volume air minum minimal untuk kebutuhan rumah tangga adalah 60 liter/

orang/ hari.4. Prasarana Pengelolaan Air Limbah


5/34


2 - 5

Pada standar teknis penyediaan sistem penanganan air limbah untuk kawasan berisi antara

lain:

a. Standar teknis bidang ini antara lain: sesuai SNI 03-2398-2002, PTT-19-2000-C dan PTS-09-

2000-C

b. Penjelasan umum, meliputi: pengertian penanganan air limbah, hal-hal yang perlu

diperhatikan dalam pemilihan sistem pengolahan air limbah, dan bagaimana penanganan

air limbah dengan menggunakan sistem jaringan (perpipaan).

c. Persyaratan teknis meliputi langkah pengembangan, sistem setempat, sistem terpusat, dan

pembagian tugas dan wewenang dan keterkaitannya dengan sistem perkotaan.

d. Pemilihan sistem penanganan air limbah, perencanaan sistem air limbah setempat, dan

perencanaan sistem pengolahan air limbah terpusat.e. Keterpaduan dalam pengembangan dan pengelolaan

5. Prasarana Pengelolaan Persampahan

a. Kawasan perumahan yang sehat dan bersih adalah kawasan perumahan yang dilengkapi

dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai, yaitu sistem pengelolaan yang aman,

nyaman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Standar teknis pengelolaan persampahan berisi tentang:

Ketentuan umum yang terdiri dari persyaratan umum, persyaratan teknis dan

pembagian tugas dan wewenang pembangunan dan pengelolaan sistem persampahan.

Pengelolaan sampah pada kawasan perumahan, meliputi: penentuan timbulan dan

densitas dan komposisi sampah, prediksi beban timbulan sampah, pengelolaan sampah

tingkat kawasan, dan teknik operasional pengelolaan sampah pada kawasan

perumahan. Standar teknis bidang persampahan sesuai dengan SNI 19-3964-1994, SNI

03-3242-1994 dan SNI 19-3983-1995.

Pengelolaan persampahan mandiri termasuk pembuatan komposter komunal untuk

kebutuhan kawasan perumahan.

Pembuangan sisa pengolahan sampah pada tempat pemrosesan akhir (TPA). Standar

teknis bidang sampah disesuaikan dengan PTS 06-2000-C dan PTS 07-2000-C.

6. Prasarana Jaringan Listrik

a. Sebelum membuka lahan baru untuk perumahan, pihak Pemerintah Kabupaten/ Kota

atau Badan Pengelola Kawasan Perumahan perlu berkoordinasi dengan pihak PLN cabang

yang menangani PLN di kawasan yang bersangkutan.


6/34


2 - 6

b. Berbagai permasalahan yang sering timbul dalam pengalokasian daya ini karena

terlambatnya informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Pengelola

ke Pihak PLN.

c. Selanjutnya koordinasi yang perlu dilakukan adalah pembangunan gardu induk. Apabila

sudah diprogramkan oleh PLN, pihak Pemda atau badan pengelola dapat menyambung ke

para konsumen.

d. Untuk kawasan perumahan dan permukiman yang kekurangan pasokan daya listrik dari

PLN atau belum ada jaringan listrik dari PLN perlu diupayakan alternatif lain.

e. Standar teknis bidang kelistrikan disesuaikan dengan SNI 04-0225-2000.

7. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

a.

Kawasan Perumahan perlu menyediakan ruang terbuka hijau yang bermanfaat untukmenjaga kualitas dan keseimbangan lingkungan di sekitar kawasan.

b. Ruang terbuka hijau, bermanfaat tidak langsung seperti: perlindungan tata air, dan

konservasi hayati atau keanekaragaman hayati, dan bermanfaat langsung seperti:

kenyamanan fisik (teduh dan segar) dan mendapatkan bahan untuk dijual (kayu, daun dan

bunga), tempat wisata (bermain) serta bangunan umum yang bersifat terbatas (WC

umum, pos polisi, lampu taman, gardu listrik dan lain-lain).

c. Persyaratan ruang terbuka hijau didasarkan luas wilayah dan berdasarkan jumlah

penduduk.

d. Untuk persyaratan luas wilayah, ditentukan bahwa ruang terbuka hijau publik (milik

pemerintah dan terbuka untuk umum) dan privat (perorangan) paling sedikit 10 (sepuluh)

persen dari seluruh luas wilayah kawasan perumahan atau mengacu pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku

e. Untuk persyaratan jumlah penduduk, ditentukan luas per kapita dalam m2, misalnya

jumlah penduduk 250 jiwa sampai dengan 480.000 jiwa, diperlukan RTH sebesar 1 m 2

sampai dengan 0,3 m 2 per kapita.

f. Bentuk tipologi ruang terbuka hijau berupa ruang terbuka hijau taman lingkungan dan

taman kota, jalur hijau, jalur hijau sempadan sungai, jalur hijau sempadan rel kereta api,

jalur hijau tegangan tinggi, RTH pemakaman dan RTH pekarangan.

g. Kriteria penyediaan ruang terbuka hijau adalah pemilihan vegetasi, ketentuan penanaman

dan pemeliharaan ruang terbuka hijau.

h. Ruang terbuka hijau perlu dilakukan pengelolaan secara rutin oleh Pemerintah Daerah,

dalam pengelolaan RTH ini diperlukan peran serta masyarakat, swasta dan organisasi non

pemerintah.


7/34


2 - 7

i. Standar teknis bidang RTH sesuai dengan 009/T/BT/1995.

2.1.4. Sistem Pembangunan Perumahan

Menurut John FC Turner disebutkan bahwa terdapat dua sistem pembangunan perumahan,

meliputi :

1) Sistem Pembangunan Nonformal

Sistem pembangunan nonformal yaitu suatu sistem pembangunan perumahan yang

perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunannya dilakukan terutama oleh

penghuni sendiri (lembaga nonformal). Biasanya dibangun tanpa mengikuti standar baku dan

sesuai dengan tingkat kebutuhannya atau biasa disebut dengan perumahan swadaya.

2)

Sistem Pembangunan FormalSistem pembangunan formal yaitu suatu sistem pembangunan perumahan yang perencanaan,

pelaksanaan dan pengelolaan pembangunannya dilakukan oleh pihak lain atau lembaga formal,

seperti pemerintah atau swasta yang biasanya perumahan tersebut dibangun dalam bentuk jadi,

dan menggunakan standar-standar yang ideal.

Sistem ini di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah melalui Perum Perumnas dengan

membangun perumahan baru berupa rumah sederhana, rumah inti, dan rumah susun.

Sedangkan oleh swasta melalui developer atau pengusaha real estate. Baik Perum Perumnas

maupun developer menggunakan sistem kredit pemilikan rumah dengan membangun satu atau

beberapa tipe rumah yang dibuat standar yang ideal serta membangun dalam jumlah yang

cukup banyak atau memproduksi secara massal.

2.1.5. Kebijaksanaan Penilaian Aspek Lingkungan

Didalam suatu pemilihan tempat tinggal (rumah) harus memperhatikan faktor-faktor yang

dapat memudahkan di dalam perkembangan kehidupan keluarga, agar di dalam menjalankan

kehidupan dapat tercapai secara lancar tanpa hambatan, yaitu :

A. Aksesibilitas

Setiap kegiatan pembangunan, baik pembangunan lingkungan perumahan, industri, dan lain-

lain, masalah lokasi harus dipertimbangkan secara cermat dan dipilih secara tepat agar kegiatan

tersebut dapat berlangsung secara produktif dan efisien.

Dalam teori Johan Von Thunen mengembangkan hubungan antara perbedaan lokasi pada tata

ruang (spatial location) dengan penggunaan tanah. Inti pembahasan Von Thunen adalah

mengenai lokasi dan pemilihan lokasi perumahan. Dimana dalam teorinya untuk penggunaantanah dipengaruhi oleh tingkat sewa tanah dan didasarkan pula pada aksesibiltas.


8/34


2 - 8

Dalam hal ini aksesibilitas merupakan dasar yang utama untuk berkembang dan tidaknya suatu

perumahan. Apabila aksesibilitas didukung dengan baik, maka suatu perumahan akan

berkembang lebih cepat. Hal ini dapat digambarkan dengan adanya dukungan, baik jalan ke

lokasi perumahan maupun jalan lingkungan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya jalan akan lebih menghidupkan aktivitas suatu pemukiman apalagi bila didukung

dengan adanya sarana yang memadai dalam hal dengan adanya angkutan yang dapat

memudahkan aktivitas di dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan demikian peran pemerintah

dan developer untuk mau memikirkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang

memadai guna tercapai perkembangan suatu perumahan.

B. Fasilitas Sosial

Selain rumah sebagai tempat tinggal, manusia juga memerlukan fasilitas sosial. Dibangunnyafasilitas sosial di lingkungan perumahan adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

penghuni perumahan, karena selain rumah sebagai tempat untuk hidup, penduduk juga

membutuhkan tempat kerja untuk mencari nafkah dan tempat-tempat dimana dapat dipenuhi

kebutuhan sehari-hari, seperti kebutuhan fasilitas pendidikan, peribadatan, kesehatan,

perbelanjaan, air minum, pembuangan sampah, tempat pertemuan dan tempat penguburan.

Pembangunan lingkungan perumahan berskala besar akan membebani sarana dan prasarana

kota. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan, karena beban yang ditanggung oleh sarana dan

prasarana di dalam kota terkadang melebihi kapasitas yang ada. Dengan dibangunnya fasilitas

sosial di lingkungan perumahan baru, beban kota diharapkan akan berkurang.

C. Utilitas

Proses pertumbuhan dan perkembangan wilayah akan selalu berpengaruh terhadap

pertumbuhan dan perkembangan penggunaan lahan yang tentunya juga akan berpengaruh

terhadap pemanfaatan ruang, penggunaan lahan terbangun pada wilayah akan banyak

didominasi oleh perumahan disamping fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, serta utilitas yang

juga sangat penting perananya dalam mendukung proses perkembangan wilayah di lain sisi

wilayah tanpa dilengkapi utilitas yang memadai juga akan mengalami hambatan dalam proses

perkembangannya, keterkaitan antarsektor yang saling mempengaruhi tersebut sangat sulit

untuk dipisahkan karena keduanya saling mengisi.

2.1.6. Isu Strategis Perumahan dan Permukiman

Isu strategis penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Indonesia sesungguhnya tidak

terlepas dari dinamika yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat, dan kondisi kebijakan

pemerintah sebagai berikut:


9/34


2 - 9

1. Isu kesenjangan pelayanan

Isu ini terjadi karena terbatasnya peluang memperoleh pelayanan dan kesempatan

berperan, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan berpendapat rendah, serta

adanya konflik kepentingan akibat implementasi kebijakan yang relative masih belum

sepenuhnya dapat memberikan perhatian dan keberpihakan kepada kepentingan

masyarakat.

2. Isu Lingkungan

Isu lingkungan dipicu oleh tingkat urbanisasi dan industrialisasi yang tinggi, serta dampak

pemanfaatan sumber daya dan teknologi yang kurang terkendali. Kelangkaan prasarana

dan sarana dasar, ketidakmampuan memelihara dan memperbaiki lingkungan permukiman

yang ada dan masih rendahnya kualitas permukiman yang ada, dan masih rendahnyakualitas permukiman baik secara fungsional, lingkungan maupun visual wujud lingkungan,

merupakan isu utama bagi upaya menciptakan lingkungan yang sehat , aman, harmonis dan

berkelanjutan. Isu utama tersebut menjadi lebih berkembang dikaitkan dengan belum

diterapkannya secara optimal pencapaian standar pelayanan minimal perumahan dan

permukiman yang berbasis indeks pembangunan berkelanjutan di masing-masing daerah.

3. Isu Manajemen Pembangunan

Isu manajemen pembangunan umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan kinerja tata

pemerintahan di seluruh tingkatan, sehingga berdampak pada lemahnya implementasi

kebijakan yang telah ditetapkan, inkonsistensi di dalam pemanfaatan lahan untuk

perumahan dan permukiman, dan munculnya dampak negatif terhadap lingkungan.

2.1.7. Pengertian Perumahan Dan Permukiman

Pemukiman diartikan sebagai perumahan atau kumpulan tempat tinggal dengan segala unsur

serta kegiatan yang berkaitan dan yang ada di dalam pemukiman. Perumahan harus diartikan sebagai

wadah fisiknya, sedangkan pemukiman harus dibayangkan sebagai paduan antara wadah dengan

isinya, yaitu manusia yang hidup bermasyarakat dan berbudaya.

Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemerintah wajib

memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh permukiman yang layak huni,

sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Pengembangan permukiman ini meliputi

pengembangan prasarana dan sarana dasar perkotaan, pengembangan permukiman yang

terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, proses penyelenggaraan lahan,

pengembangan ekonomi kota, serta penciptaan sosial budaya di perkotaan.


10/34


2 - 10

Perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar, sampai dengan saat ini sebagian besar

disediakan secara mandiri oleh masyarakat baik membangun sendiri maupun sewa kepada pihak lain.

1. Rumah layak dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan diartikan sebagai suatu

kondisi perumahan dan permukiman yang memenuhi standart minimal dari segi kesehatan,

sosial, ekonomi dan kualitas teknis, yang dikelola secara benar terus menerus, memperhatikan

sumberdaya alam yang ada, memperhatikan pola tata air dan usaha konservasi sumberdaya

alam, pengelolaan dan pemanfaatan. Secara tersurat terdapat 3 (tiga) kategori layak, yaitu :

Layak huni yang berkaitan dengan pencapaian persyaratan fisik, kesehatan dan kesusilaan,

sebagai kelompok manusia berbudaya.

Layak usaha yang berkaitan dengan terpenuhinya kondisi lingkungan yang kondusif bagi

berlangsungnya kehidupan sosial ekonomi. Layak berkembang yang berkaitan dengan terpenuhinya kondisi lingkungan yang

mendukung terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat (prospektif dan produktifitas).

2. Lahan tidur adalah sebidang tanah yang luasnya lebih dari 5.000 m 2 yang tidak atau belum

digunakan sesuai peruntukan, keadaan, sifat dan tujuan haknya, atau tidak terpelihara dengan

baik. Dalam kaitan dengan lahan tidur ini, perlu diperhatikan beberapa hal :

Yang dicakup dalam lahan tidur adalah lahan untuk pertanian/agribisnis, kawasan

perkebunan, kawasan hutan tanaman industri, kawasan wisata dan kawasan perumahan dan

permukiman.

Pemilik/pengusaha lahan tidur dapat perorangan, yayasan, badan hukum atau instansi

pemerintah, yang mempunyai atau mendapat hak secara hukum untuk memanfaatkan areal

tersebut sesuai dengan ijin yang dimilikinya.

Pemakai lahan tidur adalah tenaga kerja yang terkena PHK, penganggur atau setengah

penganggur yang berdomisili satu kecamatan atau pada kecamatan yang berbatasan dengan

lokasi lahan tidur.

3. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah adalah kelompok masyarakat yang daripenghasilan tidak dapat mencukupi kebutuhannya paling primer. Termasuk dalam kelompok ini

adalah kelompok masyarakat miskin, yang terbagi atas dua kategori.

Golongan fakir, yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak mampu memenuhi

kebutuhan pokok hidupnya.

Golongan miskin produktif yang mempunyai penghasilan tetap tetapi belum mampu

memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

4. Jaringan primer prasarana lingkungan, yaitu jaringan dasar yang memenuhi kebutuhan dasar

suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang mencakup 3 kepentingan:


11/34


2 - 11

Menghubungkan antarkawasan permukiman atau antara kawasan permukiman dengan

kawasan fungsional lainnya.

Melayani lingkungan tertentu (permukiman saja, pusat kota saja, pusat olahraga,

perdagangan, dll)

Mendukung keperluan seluruh lingkungan di kawasan permukiman yang mencakup

prasarana transportasi, penyehatan lingkungan, komunikasi dan listrik.

5. Kawasan adalah suatu wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya, ruang yang

merupakan satu kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya, yang batas dan

sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta mempunyai ciri tertentu, mencakup :

Kawasan perdesaan, adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk

pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukimanperdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Kawasan perkotaan, adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian

dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan

distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Kawasan permukiman, yaitu sebidang tanah yang diperuntukkan bagi pengembangan

permukiman, didominasi tempat hunian, dilengkapi dengan prasarana dan sarana, daerah

dan tempat kerja yang memberikan layanan dan kesempatan kerja yang mendukung

penghidupan, perikehidupan sehingga fungsi kawasan dapat berdaya dan berhasil guna.

2.1.8. Masalah Perumahan Dan Permukiman

Urusan perumahan dan permukiman sering tumbuh sebagai sumber permasalahan yang

seakan tidak berujung ( the endless problems ) bagi banyak Pemerintah Daerah, yang ditunjukkan

dengan :

1) Berkembangnya penguasaan lahan skala besar oleh banyak pihak tidak disertai dengan

kemampuan untuk membangun atau merealisasikan pada waktunya.

2) Pemberian perijinan penguasaan lahan untuk kawasan perumahan dan permukiman yang

umumnya belum dilandaskan pada kerangka penataan wilayah yang lebih menyeluruh.

3) Belum terorganisasikannya perencanaan dan pemrograman pembangunan perumahan dan

permukiman yang dapat saling mengisi antara ketersediaan sumberdaya pembangunan dan

kebutuhan yang berkembang di masyarakat.

4) Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman nampaknya belum menjadi

prioritas bagi banyak pemerintah daerah karena berbagai sebab dan keterbatasan, diantaranya


12/34


2 - 12

kelembagaan yang mengurusi perumahan dan permukiman masih terbatas jumlah dan ruang

gerak/aktifitasnya.

5) Belum tertampungnya aspirasi dan kepentingan masyarakat yang memerlukan rumah, termasuk

hak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

6) Penyediaan tanah, prasarana dan sarana, teknologi bahan bangunan, konstruksi, pembiayaan

dan kelembagaan yang masih memerlukan pengaturan yang dapat mengakomodasikan muatan

dan kapasitas lokal.

7) Belum terselesaikannya masalah ketidakseimbangan pembangunan desa-kota yang telah

menumbuhkan berbagai kesenjangan sosio-ekonomi. Akibatnya desa menjadi kurang menarik

dan dianggap tidak cukup prospektif untuk dihuni, sedang kota semakin padat dan tidak nyaman

untuk dihuni.8) Marak dan berkembangnya masalah sosial kemasyarakatan di daerah perkotaan (kesenjangan

pendapatan, menajamnya strata antar kelompok dalam masyarakat, ketidaknyamanan

bertempat tinggal, urban crime , dll).

9) Kekurangsiapan dalam mengantisipasi kecepatan dan dinamika pertumbuhan fisik dan fungsional

kawasan perkotaan, sehingga kawasan kumuh tumbuh sejalan dengan berkembangnya pusat-

pusat kegiatan ekonomi.

Guna mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan tersebut diperlukan strategi pemberdayaan

masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah dengan :

Penciptaan iklim yang kondusif yang dapat mendorong pengembangan potensi masyarakat dan

investasi yang luas.

Membangun, mengembangkan, dan memobilisasi potensi lokal yang ada di masyarakat sebagai

landasan pemberdayaan.

Memberikan perhatian, dukungan, perlindungan, layanan dan kepastian hukum yang jelas

keberpihakannya pada kelompok berpenghasilan rendah, terutama yang membangun rumahnya

secara swadaya.

2.1.9. Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan dapat terdiri atas bangunan rumah tempat tinggal, berskala

besar, sedang, kecil, bangunan rumah campuran tempat tinggal/usaha dan tempat usaha.

Pengembangan permukiman pada tempat-tempat yang menjadi pusat pelayanan penduduk

sekitarnya serta daerah sekitar yang secara fungsional menunjang, seperti Ibukota Kecamatan,

Ibukota Kabupaten agar dialokasikan di sekeliling kota yang bersangkutan atau merupakan perluasan


13/34


2 - 13

areal permukiman yang telah ada. Untuk pengembangan permukiman perkotaan ini hendaknya

diperhatikan beberapa hal berikut ini :

a. Sejauh mungkin tidak menggunakan tanah sawah beririgasi teknis.

b. Sejauh mungkin tidak menggunakan tanah sawah beririgasi setengah teknis, tetapi

intensitas penggunaannya lebih dari satu kali dalam setahun.

c. Pengembangan permukiman pada sawah non irigasi teknis atau kawasan lahan pertanian

kering diperkenankan sejauh mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai peralihan fungsi

peruntukan kawasan.

2.1.10. Pengertian Infrastruktur

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase,bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi

kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 1988 dalam Robert J. Kodoatie,

PhD, 2003). Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem

ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai

fasilitas-fasilits atau struktur-struktur dasar peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan

yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.

Sebagai salah satu konsep pola pikir di bawah ini diilustrasikan diagram sederhana bagaimana peran

infrastruktur. Diagram ini menunjukkan bahwa secara ideal lingkungan alam merupakan pendukung

dari sistem infrastruktur, dan sistem ekonomi didukung oleh sistem infrastruktur. Sistem sosial

sebagai obyek dan sasaran didukung oleh sistem ekonomi.

SOCIAL SYSTEM

EKONOMIC SYSTEM

PHYSICAL INFRASTRUCTURE

NATURAL ENVIRONMENT

Sumber: Grigg, 1988 dalam Robert J. Kodoatie

Gambar 2.1.Hubungan Antara Sistem Sosial, Ekonomi, Infrastruktur

Dan Lingkungan Alam Yang Harmoni

Dari gambar di atas ini dapat dikatakan bahwa lingkungan alam merupakan pendukung dasar

dari semua sistem yang ada. Peran infrastruktur sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosialdalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat penting. Infrastruktur


14/34


2 - 14

yang kurang (bahkan tidak) berfungsi akan memberikan dampak yang besar bagi umat manusia.

Sebaliknya, infrastruktur yang terlalu berlebihan untuk kepentingan umat manusia tanpa

memperhitungkan kapasitas daya dukung lingkungan akan merusak alam yang pada hakekatnya akan

merugikan manusia termauk makluk hidup lainnya. Berfungsi sebagai suatu sistem pendukung sistem

sosial dan sistem ekonomi, maka infrastruktur perlu dipahami dan dimengerti secara jelas terutama

bagi penentu kebijakan.

2.1.11. Air Bersih

a) Sistem Air Bersih

Pengelolaan dan proses infrastruktur untuk water supply sistem adalah:

1. Eksporasi sumberdaya air

- Sumberdaya air permukaan (sungai, danau, waduk, dll)

- Sumberdaya air tanah (sumur, pemompaan, mata air, dll)

2. Pengelolaan ( treatment)

- Penjernihan dari partikel lain (sedimentation, flocculation, filtration, dll)

- Pengontrolan bakteri air (disinfection, ultra violet ray, ozone treatment, dll)

- Komposis kimia air ( aeration, iron and manganese removal, carbon active, dll)

3. Penampungan ( storage )

- Penampungan bahan baku air (waduk, sungai/long storage)

- Penampungan bahan baku air olahan (tangki tertutup, kolam terbuka, dll)

4. Transmisi

- Truk tangki dan moda lainnya

- Jaringan pipa transmisi dari primer ke sekunder

- Ban pelepas tekan

- pipa

5. Jaringan distribusi ke pelanggan- Sistem jaringan pipa

- Sistem penampungan

- Fittings

- Control

- Valve

- Pompa

Sumber air ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Air permukaan


15/34


2 - 15

2. Air tanah

b) Kebutuhan Air

Kebutuhan air yang dimaksud adalah kebutuhan air yang digunakan untuk menunjang segala

kegiaan manusia, meliputi air bersih, domestik dan non domestik, air irigasi baik pertanian

maupun perikanan dan air untuk penggelontoran kota.

1. Kebutuhan air domestik

Kebutuhan air domestik sangat ditentukan oleh jumlah penduduk dan konsumsi perkapita.

Kecenderungan populasi dan sejarah populasi dipakai sebagai dasar perhitungan kebutuhan

air domestik terutama dalam penentuan kecenderungan laju pertumbuhan.

2. Kebutuhan air non domestik

Kebutuhan air domestik meliputi kebutuhan air komersial, kebutuhan institusi dan industri.Kebutuhan air komersial untuk suatu daerah cenderung meningkat sejalan dengan

peningkatan penduduk dan perubahan tata guna lahan. Kebutuhan ini bisa mencapai 20 –

25% dari total suplai (produksi) air. Kebutuhan institusi anta lain meliputi kebutuhan air

untuk sekolah, RS, gedung pemerintahan, tempat ibadah dan lainnya.

3. Kebocoran air ( unaccounted for water/UFW)

UFW merupakan kompoen mayor dari kebutuhan air. Dalam penentuan kebutuhan air,

analisa kebocoran air perlu dilakukan. Kebocoran dapat didefinisikansebagai perbedaan

antara jumlah air yang doproduksi oleh produsen air dan jumlah air yang terjual keada

konsumen, sesuai dengan yang tercatat di meteran air pelanggan. Ada 2 (dua) jenis

kehilanganair pada sistem suplesi air bersih, yaitu:

- Kebocoran fisik, disebabkan oleh kebocoran pipa, reservoir yang melimpas keluar,

penguapan, pemadaman kebakaran, pencuci jalan, pembilas pipa/saluran dan pelayanan

air tanpa meter air yang kadangala terjadi penyambungan yang tidak tercatat.

- Kebocoran administrasi, disebabkan oleh meter aitr tanpa registrasi, juga termasuk

kesalahan di dalam sistem pembacaan, pengumpulan dan pembuatan rekening serta

kasus-kasus yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap

kehilangan air.

c) Pengelolaan Air Bersih

Konservasi air dapat dilakukan dengan cara:

- Meningkatkan pemanfaatan air permukaan dan air tanah.

- Meningkatkan efisiensi air irigasi

- Menjaga kualitas air sesuai dengan peruntukannya.

d) Sumber Air


16/34


2 - 16

Sumber Air Permukaan

Pengelolaan sumber air permukaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- Pengendalian aliran permukaan yang dilakukan dengan cara memperpanjang waktu air

tertahan di permukaan tanah dan meningkatkan jumlah air yang masuk ke dalam tanah

- Pemanenan air hujan dengan cara pengumpulan air hujan yang mengucur dari atap

rumah. Untuk pemanenan skala besar dapat dilakukan di daerah tangkapan air dilakukan

dengan suatu bak penampungan. Air yang tertampung dapat digunakan untuk pertanian

maupn keperluan rumah tangga.

- Meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah dengan memperbaiki struktur tanah dengan

menutup tanah yang cukup baik dengan tumbuhan atau mulsa atau dengan memberikan

bahan organik. Sumber Air Tanah

Dalam rangka menjaga kelestarian air tanah, maka perlu dijaga antara pengisian dan

pengambilannya. Pengisian air tanah secara buatan dapat dipakai untuk:

- Menyimpan kelebihan aliran permukaan menjadi air tanah

- Memperbaiki kualitas air tanah dengan mencampur air tanah lokal dengan air pengisian

- Pemurnian dan reklamasi saluran pembuangan

- Membentuk tabir tekanan untyk mencegah intrusi air asin

- Meningkatkan produksi pertanian dengan terjaminnya air irigasi

- Menurunkan biaya pemompaan air tanah kerena kedalaman air tanah kecil

- Mencegah terjadinya penurunan muka tanah.

2.1.12. Persampahan

Sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat, setengah padat / cair yang

merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun

tumbuhan. Sumber sampah perkotaan berasal dari permukiman, pasar, kawasan pertokoan dan

perdagangan, kawasan perkantoran dan sarana umum, kawasan industri, peternakan hewan dan

fasilitas umum lainnya.

Jenis sampah perkotaan terdiri atas 2 (dua) yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah

organik adalah sampah yang mempunyai komposisi kimia mudah terurai oleh bakteri

(biodegradable), sedangkan sampah anorganikadalah sampah yang mempunyai komposisi kimia sulit

untuk diuraikan atau membutuhkan waktu yang lama ( nonbiodegradable ).

Sistem pengelolaan sampah perkotaan pada dasarnya dilihat sebagai komponen-komponen

subsistem yang saling mendukung satu dengan lainnya, saling berinteraksi untuk mencapai tujuan,

yaitu kota yang bersih, sehat dan teratur. Komponen itu adalah:


17/34


2 - 17

1. Sub sistem kelembagaan

2. Sub sistem teknik operasional

3. Sub sistem pembiayaan

4. Sub sitem hukum dan kelembagaan

5. Sub sistem peran serta masyarakat

Strategi pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lintas kabupaten/kota. Pada aspek

kelembagaan pengelolaan bersama lintas kabupaten/kota perlu dibentuk 3 badan yaitu badan

pengatur yang merupakan lembaga teknis antar daerah yang merupakan perangkat masing-masing

daerah, badan pengelola myang merupakan lembaga teknis operasional pengelolaan kebersihan

antar daerah tetapi bukan perangkat murni daerah dan badan pengawas yaitu lembaga yang

dibentuk oleh masyarakat, bersifat mandiri dan independen yang bertugas pelaksanaan pengelolaan.2.1.13. Air Limbah

Air limbah domestik adalah air bekas yang tidak dapat dipergunakan lagi untuk tujuan

semula baik yang mengandung kotoran manusia (tinja) atau dari aktifitas dapur, kamar mandi dan

cuci dimana kuantitasnya antara 50-70% dari rata-rata pemakaian air bersih (120-140 l/orang/hari).

Air limbah domestik mengandung lebih dari 90% cairan. Zat-zat yang terdapat dalam air buangan

diantaranya adalah unsur-unsur organik tersuspensi maupun terlarut dan juga undsur-unsur

anorganik serta mikroorganisme. Unsur-unsur tersebut memberikan corak kualitas air buangan

dalam sifat fisik kimiawi maupun biologi.

Dampak pembuangan air limbah domestik mempunyai pengaruh yang berbeda-beda terhadap

kesehatan individu manusia. Faktor yang terkait dengan seberapa jauh pengaruh limbah terhadap

kesehatan antara lain:

a. Daya tahan tubuh

b. Jenis limbah dan jumlah dosis yang diterima tubuh

c. Akumulasi dosis limbah dalam tubuh

d. Sifat-sifat racun (toxin) dari limbah terhadap tubuhe. Mudah tidaknya limbah dicerna dan dikeluarkan dari tubuh

f. Waktu kontak (lama tidaknya) berada dalam lingkungan limbah

g. Alergi (sensifitas tubuh) terhadapo limbah dalam bentuk tertentu.

Sistem pengelolaan limbah domestik terbagi menjadi 2 macam, yaitu sistem pengelolaan

limbah setempat ( on site sistem) dan pembuangan terpusat (off site sistem ). Sistem pembuangan

setempat adalah fasilitas pembuangan air limbah yang berada di dalam daerah persil pelayanan

(batas tanah yang dimiliki). Sistem pembuangan terpusat adalah sistem pembuangan yang berada di

luar persil. Keuntungan dan kerugian on site sistem dan off site sistem adalah:


18/34


2 - 18

1. On site sistem

a. Keuntungan:

- Biaya pembuatan murah

- Biasanya dibuat oleh sektor swasta/pribadi- Teknologi cukup sederhana

- Sistem sangat privasi karena terletak pada persilnya

- Operasi dan pemeliharaan dilakukan secara pribadi masing-masing

- Nilai manfaat yang dapat dirasakan langsung seperti bersih, saluran air hujan tidak lagi

dibuangi air limbah, terhindar dari bau busuk, timbul estetika pekarangan dan populasi

nyamuk berkurang.

b.

Kerugian:- Tidak selalu cocok di semua daerah- Sukar mengontrol operasi dan pemeliharaan

- Bila pengendalian tidak sempurna maka air limbah dibuang ke saluran drainase

- Sukar mengontrol operasi dan pemeliharaan

- Sukar mengontrol air tanah bila pemeliharaan tidak dilakukan dengan baik

2. Off site sistem

a. Keuntungan:

- Pelayanan yang lebih nyaman

- Menampung semua air limbah domestik

- Pencemaran air tanah dan lingkungan dapat dihindari

- Cocok untuk daerah dengan tingkat kepadatan tinggi

- Masa/umur pemakaian relatif lebih lama

b. Kerugian:

- Memerlukan pembiayaan yang tinggi

- Memerlukan tenaga yang trampil untuk operasional dan pemeliharaan- Memerlukan perencanaan dan pelaksanaan jangka panjang

- Nilai manfaat akan terlihat apabila sistem telah berjalan dan semua penduduk terlayani.

2.1.14. Drainase

Air hujan yang jatuh di suatu daerah perlu dialirkan atau dibuang dengan cara pembuatan

saluran yang dapat menampung air hujan yang mengalir di permukaan tanah tersebut. sistem

saluran di atas selanjutnya dialirkan ke sistem yang lebih besar. Sistem yang paling kecil juga

dihubungkan dengan saluran rumah tangga dan sistem bangunan infrastruktur lainnya. Sehingga


19/34


2 - 19

apabila cukup banyak limbah cair yang berada dalam saluran tersebut, maka perlu dilakukan

pengolahan ( treatment ). Seluruh proses ini disebut sistem drainase.

Sistem drainase pada prinsipnya terbagi atas 2 macam, yaitu drainase daerah perkotaan dan drainase

untuk daerah pertanian. Pada drainase perkotaan diperlukan kombinasi antara perkembangan

perkotaan, daerah rural dan daerah aliran sungai (DAS). Fungsi drainase adalah:

1. Membebaskan suatu wilayah (terutama yang padat permukiman) dari genangan air, erosi dan

banjir.

2. Drainase dengan aliran lancar akan berfungsi memperkecil resiko kesehatan lingkungan.

3. Kegunaan tanah permukiman padat akan menjadi lebih baik karena terhindar dari kelembaban.

4. Dengan sistem yang baik, tata guna lahan dapat dioptimalkan dan juga memperkecil kerusakan

struktur tanah untuk jalan dan bangunan lainnya.Sistem jaringan drainase dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Sistem drainase mayor/primer sampai sekunder

Sistem drainase mayor adalah sistem saluran/badan air yang menampung dan mengalirkan air

dari suatu daerah tangkapan air hujan ( catchment area ). Biasanya sistem ini menampung aliran

berskala besar dan luas seperti saluran drainase primer, kanal-kanal atau sungai. Sistem ini

merupakan penghubung antara drainase dan pengendalian banjir. Debit rencana untuk daerah

urban umumnya dipakai dengan periode ulang antara 5 – 10 tahun. Untuk Indonesia, karena

keterbatasan dana, biasanya dipakai dengan periode berulang antara 25 – 50 tahun.

b. Sistem drainase minor/mikro

Drainase mikro adalah sistem saluran dan bangunan pelengkap drainase yang menampung dan

mengalirkan iar dari daerah tangkapan hujan dimana sebagaian besar berada di dalam wilayah

kota. Secara keseluruhan, yang termasuk dalam drainase mikro adalah saluran di sepanjang sisi

jalan, selokan air hujan di sekitar bangunan, gorong-gorong, saluran drainase kota dan lainnya

dimana debit yang dapat ditampung tidak terlalu besar. Drainase mikro ini direncanakan untuk

hujan dengan masa ulang 2,5 atau 10 tahun tergantung pada tata guna tanah yang ada. Sistem

drainase untuk lingkungan permukiman lebih cenderung sebagai sistem drainase mikro. Dari

segi konstruksinya, dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Sistem saluran tertutup

Sistem aliran tertutup masih bersifat grafitasi (aliran pada saluran terbuka) hanya

konstruksi di atasnya dibuat tertutup sehingga dapat dimanfaatkan untuk bangunan lain.

2. Sistem saluran terbuka


20/34


2 - 20

Sistem saluran etrbuka biasanya direncak\nakan hanya untuk menampung dan mengalirkan

air hujan dan juga ada yang berfungsi sebagai saluran campuran (gabungan) misalnya

sampah dan limbah penduduk.

2.2. Permukiman Kumuh

» Permukiman kumuh adalah lingkungan permukiman dengan tingkat kepadatan lebih dari 600

jiwa per hektar, bentuk hunian tidakr berstruktur, tidak berpola (letak rumah dan bentuk jalan

tidak beraturan) tidak tersedianya fasilitas umum, sarana dan prasarana permukiman yang baik

dan bentuk fisik bangunan yang tidak layak huni, yaitu yang secara reguler tiap tahun dilanda

banjir (JISS dalam Harun Sunarso, 1998 : 34);

» Permukiman kumuh adalah permukiman tidak layak huni atau dapat membahayakan kehidupanpenghuni, karena keadaan keamanan dan kesehatan memprihatink:an, kenyamanan dan

keandalan bangunan dan lingkungan tersebut tidak mamadai, baik dilihat dari segi tata ruang,

kepadatan bangunan yang sangat rendah serta prasara dan sarana lingkungan yang tidak

memenuhi syarat (Kamus Tata Ruang, 1997: 81);

» Kumuh dapat diartikan mengandung sifat-sifat keusangan, banyak ditujukan pada keadaan guna

lahan atau zona atau kawasan yang sudah sulit diperbaiki, jadi yang lebih baik dibongkar, tapi

juga dapat ditujukan pada keadaan yang secara fisik masih cukup baik, belum tua, tapi sudahtidak lagi memenuhi berbagai standar kelayakan (Kamus Tata Ruang, 1997: 57);

» Siswono Yudohusodo (1994) membedakan bahwa permukiman kumuh tidak selalu liar dan

hunian liar tidak selalu kumuh, pengertian hunian liar biasanya dikaitkan dengan status

kepemilikan yaitu jika dibangun diatas tanah yang bukan haknya, dan hunian liar di perkotaan

sebagian besar berdiri diatas tanah negara (Harun Sunarso, 1998: 34);

» Menurut Sunaryati Hartono (1991), permukiman kumuh adalah ditinjau dari aspek hukum dan

non hukum. Beberapa aspek hukum permukiman kumuh adalah (Harun Sunarso, 1998: 34):

Status tanah rumah-rumah;

Sejarah terjadinya daerah permukiman kumuh;

Tujuan/peruntukan peremajaan permukiman;

Ganti rugi yang pantas dan adil.

Sedangkan non hukum permukiman kumuh adalah:


21/34


2 - 21

Daerah yang padat jumlah penduduknya dan mudah menimbulkan prikehidupan yang kurang

harmonis antar tetangga sebab mudah sekali timbul sengketa, seperti penguasaan lahan,

perumahan, sumber air, kebisingan, keterbatasan fasilitas umum, dan fasilitas sosial sarana

pendidikan anak dan lain-lain;

Daerah yang padat terdapat social kontrol yang kuat, antara lain gosip/sebaliknya sikap tidak

peduli;

Daerah permukiman kumuh merupakan daerah yang penduduknya relatif berpendapatan

rendah/miskin.

» Departemen Kesehatan (1992) memberikan batasan tentang karakteristik daerah kumuh adalah

kawasan/area permukiman yang mempunyai resiko tinggi terhadap penularan penyakit danpencemaran lingkungan, baik di perkotaan maupun di pedesaan, yaitu (Harun Sunarso, 1998:

34): padat penduduk jarak rumah sangat berdekatan, kondisi rumah serta lingkungan yang tidak

sehat; sarana sanitasi dasar yang tidak memadai; rawan penyakit dan pencemaran; penghasilan

penduduk relatif rendah dan pekerjaan disektor informal; perilaku masyarakat, seperti gotong

royong tinggi, senasib dan mudah digerakkan, serta kurangnya pengetahuan tentang hidup

sehat;

» Bergel merumuskan daerah kumuh atau slum area yaitu: daerah kumuh sebagai suatu kawasanpermukiman yang di atasnya terletak bangunan-bangunan berkondisi substandar, yang dihuni

oleh penduduk miskin yang padat (Mumu Suherlan, 1996: 33);

» Suprijanto Riyadi (1993) mengemukakan batasan arti daerah kumuh, yaitu daerah dengan

jumlah penduduk yang padat, dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah, keberhasilan

lingkungan yang buruk (jalan, sumber air bersih, MCK, saluran pembuangan) (Mumu Suherlan,

1996: 33);

» Ari Indrayana Mahar (1993) mengemukakan bahwa: permukiman kumuh adalah suatu istilah

yang mengacu kepada suatu istilah yang mengacu pada suatu permukiman dengan fasilitas dan

penataan serta penggunaan ruang-ruangnya yang mengungkapkan kondisi kurang mampu atau

miskin dari penghuninya yang mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan

ketidakberdayaan ekonomi (Mumu Suherlan, 1996: 33).

» Kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan

tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan

standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat,

http://yar.ci/http://yar.ci/


22/34


2 - 22

kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang

terbuka, serta kelengkapan fasilitas social lainnya (Prof. DR. Parsudi Suparlan).

2.2.1 Karakteristik Permukiman Kumuh

A. A. Laquaian, mengemukakan beberapa karakteristik daerah kumuh, yaitu (dalam Mumu

Suherlan, 1996: 33) :

1. Permukiman tersebut dihuni oleh penduduk yang padat dan berjubel; karena adanya

pertumbuhan penduduk alamiah maupun migrasi yang tinggi dari pedesaan;

2. Perkampungan tersebur dihuni oleh warga yang berpenghasilan rendah atau berproduksi

subsistem yang hidup di bawah garis kemiskinan;

3. Perumahan di permukiman tersebut berkualitas rendah atau masuk dalam kategori kondisi

rumah darurat ( sub standart hoasing conditions ), yaitu bangunan rumah yang terbuat dari

bahan-bahan tradisional, seperti bambu, kayu, alang-alang, dan bahan-bahan cepat huncur

lainnya;

4. Kondisi kesehatan dan sanitasi yang rendah; perkampungan miskin memang selalu ditandai oleh

tersebarnya penyakit menular dan lingkungan fisik yang jorok;

5. Langkanya pelayanan kota ( urban service ), seperti air minum, fasilitas mandi cuci kakus (MCK),

listrik, sistem pembuangan kotoran dan sampah, dan perlindungan kebakaran;

6. Pertumbuhannya tidak terencana sehingga penampilan fisiknya tidak teratur dan terurus, dalam

hal bangunan, halaman, dan jalan-jalan; sempitnya ruang antar bangunan, dan tidak, ada ruang

terbuka sama sekali;

7. Penghuni permukiman miskin ini mempunyai gaya hidup pedesaan karena sebagian besar

penghuninya merupakan migran dari pedesaan yang masih mempertahankan pola kehidupan

tradisional, seperti hubungan-hubungan yang bersifat pribadi, (bersuasana seperti di desa) dangotong royong;

8. Munculnya perilaku menyimpang seperti pencurian, pelacuran, kenakalan, perjudian dan

kebiasaan minum-minuman keras sebagai ciri lainnya perkampungan miskin tersebut. Tetapi

karena permukiman lapisan masyarakat lainnya juga terjadi pola-pola perilaku menyimpang

tersebut, maka kurang tepat kiranya bila hal itu dijadikan sebagai ciri khas permukiman miskin.

Suharno Sarojo (1991) juga mengemukan karakteristik daerah kumuh adalah sebagai berikut

(dalam Mumu Suherlan, 1996: 35):

a. Penduduknya sangat padat;


23/34


2 - 23

b. Mata pencaharian penduduknya tidak tetap;

c. Tata letak perumahannya sempit dan pada umumnya tidak layak huni;

d.

Kondisi ekonomi penduduknya rendah sehingga tingkat kesehatan dan pendidikan padaumumnya juga rendah;

e. Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari kurang lancar karena kurangnya fasilitas yang

mendukung termasuk penyediaan air bersih, penerangan, MCK, tempat pembuangan

sampah, dan sebagainya;

f. Jalan umum tidak teratur;

g. Kondisi lingkungan yang kotor, sehingga banyak penyakit yang bersumber dari keadaan

lingkungan yang tidak sehat;

h. Rawan dan cenderung menimbulkan berbagai masalah sosial, sehingga cenderung

mengganggu ketahanan nasional.

Ciri-ciri pemukiman kumuh, seperti yang diungkapkan oleh Prof. DR. Parsudi Suparlan adalah :

1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.

2. Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruangruanganya Mencerminkan

penghuninya yang kurang mampu atau miskin.

3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang

yang ada di pemukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang

dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.

4. Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri

dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai :

a. Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan

sebagai hunian liar.

b. Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW.

c. Sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan

terwujud sebagai sebuah Kelurahan, dan bukan hunian liar.

5. Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya

mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal

muasalnya. Dalam masyarakat pemukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial

berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.


24/34


2 - 24

6. Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal

atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informil.

Dari sumber literatur yang dikeluarkan oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman tahun 2000, disebutkan bahwa Definisi “Kumuh /

Squatters” secara umum adalah “pemukim tanpa hak bermukim”, artinya perorangan atau

sekelompok orang yang menghuni suatu lahan, baik secara hukum ataupun kewenangan tidak

diizinkan untuk dijadikan sebagai suatu tempat tinggal.

Dalam konteks perumahan dan permukiman, Permukiman Kumuh adalah permukiman yang

berada pada daerah yang menurut rencana kota tidak diperuntukkan untuk perumahan atau dihuni

oleh masyarakat yang tidak memiliki hak bermukim di tempat tersebut, karena tidak memenuhi

peraturan bermukim yang berlaku baik secara hukum maupun kewenangan.

Sidang BKPN No. IV 1998/1990 tanggal 15 Februari 1990 menyatakan bahwa ciri-ciri

lingkungan permukiman kumuh adalah sebagai berikut (Christina,1999: 27):

a. Tanah tempat berdirinya lingkungan permukiman kumuh dapat berupa tanah negara, tanah

instansi, tanah perorangan atau badan hukum dan yayasan.

b. Penghuni lingkungan kumuh dapat terdiri dari pemilik tanah dan bangunan, pemilik bangunan di

atas tanah sewa, penyewa bangunan tanpa termasuk tanahnya, atau pemilik/penyewabangunan yang didirikan tanpa seijin pemegang hak atas tanahnya.

c. Penggunaan bangunannya dapat untuk tempat hunian, tempat usaha atau campuran.

d. Peruntukan penggunaan tanahnya menurut rencana kota dapat untuk perumahan, jalur

pengaman atau untuk keperluan lain.

e. Prasarana lingkungan biasanya kurang dan tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan.

f. Prasarana lingkungan biasanya tidak ada atau tidak lengkap memenuhi persyaratan teknis dankesehaan dengan tata letak yang tidak teratur.

Sedangkan menurut DPU Cipta Karya, tiga kondisi kekumuhan dapat dilihat dari status

tanahnya , antara lain:

a. Kawasan/lingkungan kumuh di atas tanah ilegal dengan kondisi tingkat kekumuhan dan

kepadatan tinggi.

b. Kawasan/lingkungan kumuh di atas tanah ilegal dengan tingkat kepadatan tinggi.

c. Kawasan/lingkungan, kumuh di atas tanah legal (tidak terlalu kumuh/ padat).


25/34


2 - 25

Permukiman kumuh menurut M. Agung Rid1o (2001:24), merupakan wujud fisik yang erat

kaitannya dengan kemiskinan di perkotaan yang memiliki karakteristik/ciri-ciri sebagai berikut:

a. Kampung tumbuh dan berkembang secara organik (Organic Pattern) dengan kondisi perumahan

di bawah standard. Kondisi fisik lingkungan dan bangunan yang sangat buruk dan tidak teratur,

tidak memenuhi persyaratan teknis kesehatan, pelayanan sarana dan prasarana lingkungan

serba kurang (air bersih, saluran air limbah dan air hujan, pembuangan sampah, dll).

b. Lingkungan permukiman kumuh merupakan lingkungan permukiman yang absah, legal dan

permanen tetapi kondisi fisik lingkungannya semakin memburuk karena kurang pemeliharaan,

umur bangunan yang menua, ketidak acuhan, atau karena terbagi-bagi menjadi unit pekarangan

rumah atau kamar yang semakin kecil.

c. Pada umumnya penduduknya mempunyai status sosial dan ekonomi rendah atau

berpenghasilan di bawah standart.

d. Kepadatan dan kerapatan bangunan yang lebih besar dari yang diijinkan dengan kepadatan

penduduk yang sangat tinggi.

e. Penduduk masih mambawa sifat dan perilaku kehidupan perdesaan yang terjalin dalam ikatan

kekeluargaan yang erat.

f. Kebanyakan penduduknya berpendidikan rendah, berstatus rendah dan mempunyai struktur

keluarga yang tidak menguntungkan,

g. Bahan-bahan bangunan yang digunakan adalah bahan bagunan yang bersifat semi permanen.

h. Merupakan suatu kawasan yang mempunyai fungsi kota yang bercambur dan tidak beraturan

yang merupakan kantong-kantong kemiskinan perkotaan yang rawan terhadap banjir.

2.2.2 Ciri-Ciri Hunian Kumuh

Hunian kumuh memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

Penduduk sebagian besar sangat miskin, termasuk dalam kelompok Pra Sejahtera yang umumnya

berpenghasilan rendah dan tidak tetap.

Masyarakat yang tinggal di dalamnya sebagian besar tidak memiliki legalitas bermukim termasuk

tanpa identitas penduduk setempat.

Kondisi huniannya sangat buruk, dengan kepadatan di atas 500 orang / Ha, tidak tertata / terpola

dengan teratur, dan lebih dari 60% merupakan rumah tidak layak huni, karena tidak dilengkapi

dengan prasrana dasar permukiman, sanitasi buruk serta angka kejadian penyakit sangat tinggi.


26/34


2 - 26

Status tanah tidak jelas, tanpa izin pemilik lahan atau peruntukkannya tidak sesuai dengan

rencana kota / RTRW Kota / Kabupaten, misal di tepi sungai, di sepanjang rel kereta api,

sepanjang jalur hijau dan sebagainya.

Menempati lahan yang tidak jelas (tanah negara atau tanah milik orang / lembaga lain yang

belum atau tidak termanfaatkan dengan baik).

Seringkali tumbuh terkonsentrasi pada lokaasi terlarang dan berkembang cepat sebagai hunian

karena terlambat diantisipasi.

Secara sosial, masyarakat kumuh menghadapi kendala sosial akibat pola hidup selama

menghuni kawasan yang tidak jelas statusnya, seperti :

Dianggap tidak ada / terabaikan karena satu dan lain hal atau tidak terlayani oleh layananadministrasi pemerintah yang formal.

Tidak diikutsertakan dalam berbagai pengambilan keputusan, bahkan dalam memperbaiki

kehidupan diri dan keluarganya.

Tidak dilibatkan dalam pembangunan di wilayahnya.

Tidak memiliki akses terhadap informasi dan sumber daya utama bagi upaya memperbaiki taraf

kehidupannya.

Dilihat dari segi fisik lingkungannya, kondisi lahan yang mereka tinggali memiliki resiko

membahayakan diri dan lingkungannya serta mengganggu aktivitas umum dan fungsi-fungsi

pelayanan umum. Penyelesaian permasalahan kumuh ini merupakan permasalahan yang rumit,

sehingga dalam penyelesaiannya tidak saja dikaji dari pendekatan hukum, tetapi juga memerlukan

pendekatan secara sosial dan terpadu.

2.2.3 Klasifikasi Permukiman Kumuh

Prof. Eko Budihardjo mengklasifikasikan permukiman kumuh berdasarkan pada karakter fisik

dan aspek legalitasnya, yaitu:

Kategori Slum, yaitu kawasan kumuh tetapi diakui sah sebagai daerah permukiman;

Kategori Squatter Settlement , yaitu: pemukiman kumuh liar, yang menempati lahan yang tidak

ditetapkan untuk kawasan hunian, misalnya: di sepanjang pinggir rel kereta api, di pinggir kali, di

kolong jembatan, di pasar, di kuburan, di tempat pembuangan sampah, dan lainnya. Dari segi

legalitasnya, kategori permukiman liar (squatter) ini umumnya menempati lahan yang bukan

dalam hak penguasaannya misalnya pada lahan kosong yang ditinggal pemiliknya atau pada

lahan kosong milik negara.


27/34


2 - 27

Sementara Siswono dalam bukunya membagi 3 (tiga) tipe perumahan yang tidak teratur di

perkotaan, yaitu Tipe Kampung, Tipe Perumahan Liar dan Tipe Permukiman Kumuh (yang berupa

kampung dan perumahan liar).

Tipe Kampung , berbeda dengan tipe perumahan liar, yaitu pada status pembangunan

rumahnya. Rumah-rumah kampung dibangun di atas tanah yang telah dimiliki, disewa, atau

dipinjam dari pemiliknya. Pembangunan rumah di kampung dilakukan dengan setahu dan seijin

pemilik tanahnya, sedangkan rumah-rumah di perumahan liar dibangun secara illegal, tanpa

setahu dan seijin pemilik tanahnya. Rumah-rumah di kampung ada yang memiliki ijin mendirikan

bangunan (IMB) adapula yang tidak. Kampung merupakan lingkungan masyarakat yang sudah

mapan, yang terdiri dari golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, yang pada

umumnya kondisi sarana dan prasarananya kurang memadai.

Tipe Perumahan Liar , biasanya tumbuh agak jauh dari jalan kendaraan, terletak di pinggir-pinggir

sungai, bantaran sungai, di sepanjang jalan kereta api, di sekitar pasar, di sekitar stasiun kereta

api, dan di daerah rendah yang sering kebanjiran. Daerah-daerah tersebut pada umumnya

berupa tanah yang belum dipergunakan, ditinggalkan, atau tidak diawasi lagi oleh pemegang

hak atas tanah tersebut. Penghuni merupakan pendatang dari pedesaan dan kota-kota lainnya

dan berpenghasilan rendah sekali. Mereka tinggal dengan gubuk-gubuk, tetapi kadang ada pula

yang dibangun secara permanen.

Tipe Permukiman Kumuh , berupa kampung dan perumahan liar yang ditempati oleh masyarakat

berpenghasilan rendah bahkan sangat rendah, dengan kepadatan penduduk dan bangunan yang

sangat tinggi (beberapa ratus hingga ribu orang perhektar), dengan kondisi rumah dan

lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan maupun persyaratan teknis, dengan pola

yang tidak teratur karena tidak direncanakan lebih dahulu, dan besarnya kota sangat

berpengaruh terhadap kepadatan permukiman kumuh tersebut. Lokasi permukiman kumuh

semakin dekat dengan pusat kota semakin tinggi kepadatan penduduknya. Ciri yang cukupmenonjol dari permukiman kumuh ini adalah fungsinya sebagai daerah transisi antara

kehidupan pedesaan dengan kehidupan kota, atau sebagai pusat proses terjadinya urbanisasi.

Berdasarkan lokasinya, lingkungan permukiman kumuh ini dibagi ke dalam 5 (lima) kelompok

menurut Siswono, yaitu :

Pertama , yang berada pada lokasi yang sangat strategis dalam mendukung fungsi kota yang

menurut rencana kota dapat dibangun untuk komersial atau pelayanan masyarakat kota yang

baik;


28/34


2 - 28

Kedua , yang lokasinya kurang strategis dalam mendukung fungsi kota dan memberi pelayanan

kepada masyarakat kota. Meskipun dalam rencana kota untuk dijadikan kawasan komersial

namun kurang memiliki berpotensi;

Ketiga , lokasinya tidak strategis dan menurut rencana kota hanya boleh dibangun untuk

perumahan;

Keempat , permukiman kumuh yang berada pada lokasi yang menurut rencana kota tidak

diperuntukkan bagi perumahan,

Kelima , permukiman kumuh yang berada pada lokasi yang berbahaya, yang menurut rencana

kota disediakan untuk jalur pengaman, seperti bantaran sungai, jalur jalan kereta api, dan jalur

tegangan listrik.

Dari beberapa klasifikasi permukiman kumuh tersebut di atas ternyata yang cukup mudah

diidentifikasikan perbedaannya terhadap kondisi permukiman kumuh di perkotaan adalah menurut

klasifikasi Budiharjo (1997) yang membedakan ke dalam dua kelompok kategori permukiman yaitu

permukiman yang slum dan squatter .

2.2.4 Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh

Penyebab utama tumbuhnya lingkungan kumuh antara lain terjadinya migrasi yang tinggi

terutama bagi sekelompok masyarakat tertentu dan berpenghasilan rendah, yang biasanya berada

didekat tempat bekerjanya. Mereka biasanya sudah betah tinggal dan menyesuaikan diri dengan

lingkungan permukiman.

Permukiman kumuh di perkotaan biasanya terdapat diatas tanah negara bekas tanah

partikelir, tanah milik pemerintah kota yang sudah dikukuhkan dengan hak pengelolaan ataupun

yang belum dikukuhkan, tanah bantaran sungai, tanah instansi pemerintah tanah milik Perumka dan

sebagainya. Kondisi lingkungan pada permukiman kumuh di atas tanah negara tanpa hak ini

umumnya jauh lebih buruk dibandingkan dengan yang terjadi pada tanah hak.

Sesuai dengan status tanah permukiman kumuh ini, maka sebagian besar penggarapannya

dilakukn secara liar. Wilayah permukiman ini sama sekali tidak atau belum tersentuh oleh

pembangunan fasilitas perkotaan. Ketiadaan kepastian hukum mengenai hak atas tanahnya,

termasuk kemampuan ekonomi penghuninya yang relatif rendah, menyebabkan tidak adanya usaha

penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi permukiman dan lingkungannya ataupun pindah

ke lokasi yang lebih baik.


29/34


2 - 29

Keterikatan penduduk dengan lingkungan hunian yang ditempati terutama karena jaraknya

yang dekat dengan tempat bekerjanya. Penghuni wilayah permukiman kumuh ini sebagian besar

bekerja pada sektor informal, sehingga untuk dipindahkan ke lokasi lain, alasan keberatannya karena

akan makin jauh antara tempat tinggal dengan tempat bekerjanya.

Pada umumnya permukiman kumuh menempati lahan-lahan yang tidak terjaga oleh pemiliknya,

baik itu milik perorangan, pemerintah / negara atau milik umum. Sebagian besar para penghuni

datang ke kota karena merasa kurang beruntung hidup di daerah asalnya, sehingga mereka

berharap dapat mencari nafkah dan bekerja di tempatnya yang baru.

Tempat yang dipilih tersebut adalah tempat-tempat yang mampu mereka biayai / terjangkau

bahkan kalau mungkin tidak perlu membiayai dan dekat dengan tempat yang dekat dengan

lokasi usaha / pekerjaannya. Sementara di lain pihak, pemilik tanah tidak menjaga lahannya

karena sesuatu sebab, bahkan tidak melengkapi dengan dokumen administrasinya.

Penyebab adanya kawasan kumuh atau peningkatan jumlah kawasan kumuh yang ada di kota

adalah:

1. Faktor ekonomi seperti kemiskinan dan krisis ekonomi.

2. Faktor bencana.

Faktor ekonomi atau kemiskinan mendorong bagi pendatang untuk mendapatkan kehidupan

yang lebih baik di kota-kota. Dengan keterbatasan pengetahuan, ketrampilan, dan modal, maupun

adanya persaingan yang sangat ketat diantara sesama pendatang maka pendatang-pendatang

tersebut hanya dapat tinggal dan membangun rumah dengan kondisi yang sangat minim di kota-

kota. Di sisi lain pertambahan jumlah pendatang yang sangat banyak mengakibatkan pemerintah

tidak mampu menyediakan hunian yang layak.

Faktor bencana dapat pula menjadi salah satu pendorong perluasan kawasan kumuh. Adanya

bencana, baik bencana alam seperti misalnya banjir, gempa, gunung meletus, longsor maupun

bencana akibat perang atau pertikaian antar suku juga menjadi penyebab jumlah rumah kumuh

meningkat dengan cepat.

2.2.5 Tipologi Permukiman Kumuh

Terdapat beberapa tipologi permukiman kumuh yang antara lain (Dirjen Perumahan dan

Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2002:7):

2.2.5.1. Permukiman Kumuh Dekat Pusat Kegiatan Sosial Ekonomi

Yaitu permukiman yang terletak di sekitar pusat-pusat aktivitas pelayanan sosial ekonomi,

seperti halnya lingkungan industri, lingkungan pusat pelayanan ekonomi, lingkungan pendidikan atau


30/34


2 - 30

kampus. Jenis mata pencaharian masyarakatnya terkait erat dengan domain kegiatan pusat sosial

ekonomi terkait. Alternative pemecahannya adalah melalui program peremajaan, rehabilitasi dan

renovasi. Kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain:

1. Perbaikan sarana dan prasarana

2. Pengembangan rumah susun sederhana (rusuna), rumah susun sederhana sewa (rusunawa)

3. Perbaikan rumah sewa melalui dana bergulir

2.2.5.2. Permukiman Kumuh di Pusat Kota

Yaitu permukiman yang terletak di tengah kota ( urban core ) yang merupakan permukiman

lama/ kuno yang diindikasikan mempunyai warisan budaya tinggi dalam konfigurasi kota lama ( old

city ). Jenis mata pencaharian masyarakatnya beragam, diantaranya adalah buruh, pedagang kecil,

wiraswasta, industri rumah tangga, jasa transportasi dan lain-lain. Alternatif pemecahan dapat

melalui program rehabilitasi, renovasi, rekonstruksi, restorasi dan preservasi. Adapun komponen

kegiatan meliputi:


2. Pengembangan dana bergulir perbaikan rumah tinggal

3. Perbaikan kegiatan usaha

4. Pelatihan pelestarian banaunan dan lingkungan bersejarah

2.2.5.3. Permukiman Kumuh di Pinggiran kota

Yaitu permukiman yang terletak di luar pusat kota ( urban fringe ), yang umumnya merupakan

permukiman yang tumbuh dan berkembang sebagai konsekuensi dari perkembangan kota,

pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Jenis mata pencaharian masyarakatnya buruh, pedagang

kecil, wiraswasta, industri rumah tangga, jasa transportasi dan lain-lain. Alternatif pemecahannya

antara lain melalui program rehabilitasi dan renovasi. Adapun komponen kegiatan yang dapat

dilaksanakan antara lain meliputi:


2. Pengembangan dana bergulir perbaikan rumah tinggal

3. Perbaikan kegiatan usaha


31/34


2 - 31

2.2.5.4. Permukiman Kumuh di Daerah Rawan Bencana

Yaitu permukiman yang terletak di area rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah

longsor, gempa bumi dan banjir. Alternatif pemecahannya antara lain melalui program resettlement ,

rehabilitasi dan renovasi. Adapun komponen kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Perbaikan pembangunan sarana dan prasarana dengan teknologi khusus

2. Pengembangan alternatif usaha

3. Pengembangan lembaga keuangan komunitas

4. Perbaikan rumah tinggal dan lain-lain

2.2.5.5. Permukiman Kumuh di Tepi Sungai

1. Tipe pertama, yaitu permukiman kumuh yana terletak di luar garis sempadan sungai baik yang

bertanggul maupun tidak. Alternatif pemecahannya berupa program peremajaan. Adapun

komponen kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah:

a. Perbaikan pembangunan sarana dan prasarana

b. Penataan kembali bangunan dan lingkungan

c. Pembangunan alternatif usaha

d. Pengembangan lembaga keuangan komunitas

e. Perbaikan rumah tinggal dan lain-lain

2. Tipe kedua, yaitu permukiman kumuh lama yang secara historis berada di area badan sungai

bagian tepi sampai dengan tepi sungai karena menempatkan sungai sebagai sarana transportasi

vital. Tipe bangunan yang ada adalah rakit, panggung dan bidang lantai langsung berhubungan

dengan tanah. Alternatif pemecahannya antara lain melalui program rehabilitasi renovasi,

rekonstruksi, restorasi dan preservasi. Adapun komponen kegiatan yang dapat dilaksanakanantara lain meliputi:

a. Perbaikan pembangunan sarana dan prasarana dengan teknologi khusus

b. Pengembangan dana bergulir perbaikan rumah tinggal

c. Pelestarian dan pemanfaatan kembali bangunan bersejarah untuk fungsi baru

d. Perbaikan kegiatan usaha

e. Pelatihan pelestarian bangunan dan lingkungan bersejarah


32/34


2 - 32

2.2.5.6. Permukiman Kumuh Dekat Pasar dan Terminal

Para permukim yang menempati dan membangun perumahan di sekitar pasar dan terminal,

biasanya tidak membentuk kelompok dalam jumlah besar, bahkan beberapa tidak memiliki ikatan

sosial antar individu para penghuninya. Pada umumnya para penghuni kumuh di sekitar pasar dan

terminal mencari nafkah berkaitan dengan kegiatan pasar maupun terminal, misal: pemulung, kuli

panggul, calo angkutan, pengemis maupun pedagang kaki lima. Fenomena yang terjadi di sekitar

pasar, banyak squatters yang hidup dalam satu lokasi rumah dan biasa disebut “kaum boro”. Mereka

bekerja di sekitar lokasi untuk waktu tertentu, dan kembali lagi ke daerah asalnya sesekali untuk

mengirim penghasilan kepada keluarga di desa. Sehingga kaum ini memiliki frekuensi pulang-pergi

yang cukup tinggi.

2.2.5.7. Permukiman Kumuh di Tanah Milik Negara

Jenis squatters di tanah milik negara sering dijumpai terdiri dari beberapa koloni keluarga yang

berasal dari daerah yang relatif homogen. Para pemukim ini lebih sering menempati tanah milik

negara yang kewenangannya masih berada di Pemerintah Pusat atau Provinsi. Kondisi permukiman

kumuh di tanah milik negara ini pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Lama bermukim para squatters ini biasanya cukup lama, hal ini disebabkan karena tidak adanyatindakan penertiban atau penhggusuran oleh pemilik lahan.

2. Banyak dijumpai kondisi bangunan yang semi permanen dan berlantai plester dengan dindingsetengah batu bata, setengah papan.

3. Waktu bermukim yang cukup lama ini disebabkan karena telah terjadi alih generasi, bahkantelah terjadi pindah tangan penghuni dari penghuni lama ke penghuni yang baru.

4. Pada umumnya para penghuni mendapatkan perlindungan dari oknum setempat, karenamereka juga diharuskan membayar restribusi, uang sewa maupun bentuk pungutan yang laindan sarana penunjang permukiman (listrik, air) juga dipenuhi, sehingga para penghuni merasaaman untuk tinggal di wilayah tersebut.

5. Permasalahan akan muncul pada saat tanah tersebut diambil alih atau dimanfaatkan olehnegara/ pemerintah, karena para penghuni/ pendatang yang lama akan menuntut ganti rugi.

2.2.5.8. Permukiman Kumuh di Tanah Milik Swasta

Sama halnya dengan permukiman di tanah milik pemerintah/ negara, para squatters yang

menempati tanah-tanah milik swasta/ perorangan akan menimbulkan masalah yang sama. Hal ini

membuka peluang yang lebih besar bagi datangnya para permukim liar apabila tanah milik

perorangan/ swasta ini masih dalam status sengketa atau tidak jelas kepengurusannya. Karena

biasanya penyelesaian permasalahan ini lewat pihak pengadilan melalui proses hukum akanmemakan waktu yang sangat lama.


33/34


2 - 33

2.2.5.9. Permukiman Kumuh di Daerah Milik Jalan

Daerah Milik Jalan (Damija) yang dipakai sebagai lahan non sirkulasi biasanya adalah lahan

kosong di belakang trotoar. Kondisi ini sering dimanfaatkan untuk kegiatan informal, terutama bagi

para pedagang kaki lima (PKL). Bahkan kegiatan tersebut seringkali sampai menjorok ke arah trotoar

dan badan jalan. Ada beberapa tempat Damija yang dimanfaatkan untuk kegiatan dengan ijin/

perjanjian tertentu. Tetapi di satu sisi, penggunaan trotoar untuk kegiatan informal akan

mengganggu fungsi trotoar sebagai areal yang difungsikan untuk pejalan kaki/ pedestrian.

2.1. Pemahaman Terhadap Kajian Permukiman Dan Infrastruktur 1

2.1.1. Pengertian Perumahan 1

2.1.2. Dasar-dasar Perencanaan Perumahan Permukiman 2

2.1.3. Standar Teknis Penyelenggaraan Keterpaduan PSU Kawasan Perumahan 3

2.1.4. Sistem Pembangunan Perumahan 7

2.1.5. Kebijaksanaan Penilaian Aspek Lingkungan 7

2.1.6. Isu Strategis Perumahan dan Permukiman 8

2.1.7. Pengertian Perumahan Dan Permukiman 9

2.1.8. Masalah Perumahan Dan Permukiman 11

2.1.9. Kawasan Permukiman Perkotaan 12

2.1.10. Pengertian Infrastruktur 13

2.1.11. Air Bersih 14

2.1.12. Persampahan 16

2.1.13. Air Limbah 17

2.1.14. Drainase 18

2.2. Permukiman Kumuh 20

2.2.1 Karakteristik Permukiman Kumuh 22

2.2.2 Ciri-Ciri Hunian Kumuh 252.2.3 Klasifikasi Permukiman Kumuh 26

2.2.4 Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh 28

2.2.5 Tipologi Permukiman Kumuh 29

2.2.5.1. Permukiman Kumuh Dekat Pusat Kegiatan Sosial Ekonomi 29

2.2.5.2. Permukiman Kumuh di Pusat Kota 30

2.2.5.3. Permukiman Kumuh di Pinggiran kota 30

2.2.5.4. Permukiman Kumuh di Daerah Rawan Bencana 31

2.2.5.5. Permukiman Kumuh di Tepi Sungai 31

2.2.5.6. Permukiman Kumuh Dekat Pasar dan Terminal 32


34/34


2 - 34

2.2.5.7. Permukiman Kumuh di Tanah Milik Negara 32

2.2.5.8. Permukiman Kumuh di Tanah Milik Swasta 32

2.2.5.9. Permukiman Kumuh di Daerah Milik Jalan 33

Gambar 2.1. Hubungan Antara Sistem Sosial, Ekonomi, Infrastruktur 13

Tinjauan Pustaka Inventarisasi Lingkungan Permukiman

Documents

Transcript of Tinjauan Pustaka Inventarisasi Lingkungan Permukiman